HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

SIMPOSIUM NASIONAL

Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang pertama digelar Negara memicu kepanikan kelompok yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66; lalu menggelar simposium tandingan

ARSIP RAHASIA

Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat periode 1964-1968 (BBC/TITO SIANIPAR)

MASS GRAVE

Penggalian kuburan massal korban pembantaian militer pada kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66 di Bali. Keberadaan kuburan massal ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu..

TRUTH FOUNDATION: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan Human Right Award of The Truth Foundation (26/6/2017) bertepatan dengan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Kekerasan [Foto: Humas YPKP'65]

Sabtu, 17 Februari 2018

Pasang Status Hoax soal PKI, Pria di Sukabumi Diamankan Polisi

Sabtu 17 Februari 2018, 00:52 WIB | Syahdan Alamsyah


Inisial Ri sedang diperiksa polisi karena diduga menyebar hoax (Dok Istimewa)

Sukabumi - Gara-gara memasang status hoax soal PKI di media sosial Facebook, seorang pria berinisial Ri (22) warga Desa Citepus, Kabupaten Sukabumi terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Resor Sukabumi, Jumat (13/2/2018).

Peristiwa itu bermula saat Ri membuat status di salah satu grup Palabuhanratu (daerah di Kabupaten Sukabumi). Saat itu Ri membuat caption bertuliskan "PKI pura2 gelo di palabuhanratu.. Beres beunang tah digebugan (PKI pura-pura gila di Palabuhanratu, sudah dapat nih dipukuli)," tulis Ri dalam postingan disertai gambar seorang pria tengah dihakimi massa.

Postingan Ri kemudian direspons sejumlah warganet lainnya. Mendapati adanya unggahan seperti itu kepolisian kemudian bergerak dan mengecek kebenaran informasi yang diposting Ri. Belakangan diketahui jika kabar yang dia pasang itu hoax alias tidak benar.

"Dia mem-posting status soal PKI tertangkap lalu dihakimi massa, tim cyber kami kemudian berkoordinasi dengan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sukabumi (Satreskrim) untuk melakukan pengecekan dan ternyata peristiwa itu tidak ada alias hoax," kata Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi kepada detikcom melalui sambungan telepon.


Sumber: NewsDetik 

Kamis, 15 Februari 2018

Genosida 65


Terhadap apa yang dilakukan orba soeharto -kudeta dan pembantaian massal- pada rentang '65-'69 serta tahun-tahun setelahnya; barat menyebutnya sebagai "upeti terbesar dari Asia". 

Bersamaan dengan itu dibukakan pintu bagi masuknya neo-kolonialisme dan diatas mayat jutaan rakyat; dihamparkan karpet merah imperialist global; awal dari "penjajahan di muka bumi" yang mestinya dihapuskan sesuai mandat suci Konstitusi.


Setengah abad pasca itu kami temukan ceceran darah di 176 lokasi pembantaian dan kuburan massal korban #Tragedi65 di berbagai daerah Indonesia. 


Kami yakin jumlah lokasi ini bakal terus bertambah, karena riset kami masih terus berlangsung...

15 Februari 1989 | Syafruddin Prawiranegara: Menyelamatkan Republik, Lalu Membelot

Reporter: Iswara N Raditya | 15 Februari, 2018

Ilustrasi Syafruddin Prawiranegara. tirto.id/Gery
Syafruddin memimpin PDRI untuk menyelamatkan negara, namun kemudian terlibat PRRI yang dituding sebagai pengkhianatan.
Dua sisi sang patriot. Penyelamat juga pembelot.
Suatu hari dalam suasana genting menjelang akhir tahun 1948 itu, Kamil Koto menghadap Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi. Kamil memberanikan diri untuk bertanya, 
“Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno?”
“Tidak persis begitu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI,” jawab Syafruddin.
Kamil rupanya belum puas. Pemuda asli Minangkabau ini bertanya lagi, “Jadi, di bawah Pak Syaf sekarang ini ada banyak menteri dan panglima perang?”
Syafruddin mengamini sebelum balik bertanya, “Ya, betul sekali. Apa maksudmu dengan menanyakan ini, Kamil?” 
“Maafkan saya yang bodoh ini, Pak Syaf,” ucap Kamil buru-buru. “Kalau kejadiannya seperti yang Bapak jelaskan itu, maka menurut saya yang tidak mengerti politik ini, Bapak adalah Presiden Syafruddin Prawiranegara.”
Untuk sesaat, Syafruddin tampak tercenung, barangkali mencari-cari balasan yang paling tepat untuk menjawab rasa penasaran Kamil. Namun, akhirnya ia mengelak dan mengalihkan topik pembicaraan.
Kamil Koto tidak menyerah. Sekali lagi, ia mendesak, “Jadi betul kesimpulan saya, Pak Presiden?”
Dengan mata terpejam, bibir Syafruddin berucap tegas, “Dalam politik itu sama sekali tidak mudah sekadar untuk mengatakan betul atau salah, Kamil. Kalau memang niatmu sangat kuat untuk membantu perjuangan PDRI ini, semoga suatu saat nanti kau akan temukan jawaban atas pertanyaanmu sendiri.”
Kali ini, Kamil terpaksa memuaskan dirinya dengan jawaban itu. Ia mendekat untuk menyalami sekaligus mencium tangan Syafruddin Prawiranegara sembari berpamitan. “Terima kasih, Presiden Prawiranegara,” gumamnya lirih.
“Sama-sama, Kamil,” timpal Syafruddin sambil merangkul erat. “Dan jangan pernah lupa satu hal. Saya tidak pernah menjadi presiden. Saya hanya Ketua PDRI.”
“Bagi saya, Pak Syaf adalah presiden saya, presiden dunia-akherat,” pungkas Kamil sebelum pergi.

Penyelamat Kedaulatan RI

Perbincangan antara Kamil Koto dan Syafruddin Prawiranegara itu dituliskan Akmal Nasery Basral dalam buku Presiden Prawiranegara: Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia (2011: 345-346). Kamil bertanya karena penasaran dengan status Syafruddin kala itu.

Lantas, seperti yang diyakini Kamil, apakah Syafruddin Prawiranegara, tokoh kelahiran Banten tanggal 28 Februari 1911 yang pernah menjabat sebagai mantan wakil perdana menteri, menteri keuangan, menteri pertanian, juga menteri perdagangan itu memang layak disebut sebagai presiden?

Tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat. PDRI dibentuk karena Belanda menduduki ibukota RI saat itu, Yogyakarta. Para pemimpin Republik pun ditangkap, termasuk Sukarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan lainnya, lalu diasingkan ke luar Jawa.

Pemerintahan RI yang baru seumur jagung terancam tamat jika tidak segera diambil tindakan. Atas dasar itulah, Syafruddin dan tokoh-tokoh lainnya seperti Tengku Mohammad Hassan, Soetan Mohammad Rasjid, juga Loekman Hakim, mendeklarasikan PDRI.
Syafruddin ditunjuk sebagai ketua, perdana menteri, sekaligus menteri keuangan di kabinet mendadak PDRI itu. Dalam situasi tersebut, ia menjadi orang yang mengampu kekuasaan tertinggi negara. Maka, tidak berlebihan jika Kamil Kotto bersikukuh menganggapnya sebagai presiden.

Audrey R. Kahin (2005) dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 mengakui bahwa PDRI memainkan peranan yang amat penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan sah yang diakui oleh kaum Republik di seluruh Nusantara (hlm. 213).

PDRI, lanjut Kahin, merupakan simbol nasional dan faktor pemersatu, khususnya bagi pasukan gerilya yang terpencar di seluruh Jawa dan Sumatera, karena pemerintahan Syafruddin diakui oleh pasukan Republik –di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman– sebagai pengganti yang sah dari pemerintahan Sukarno/Hatta.

Apa yang dipaparkan Kahin dipertegas oleh sejarawan asal Sumatera Barat, Mestika Zed, melalui artikelnya berjudul “PDRI Penyelamat Republik”, yang dimuat di majalah D&R edisi 16 Agustus 1997. Zed menulis:
“Integritas dari kepemimpinan Republik tetap kuat dan PDRI berhasil mendapatkan dukungannya. Panglima Besar Soedirman, misalnya, dengan kata-katanya sendiri mengemukakan kesetiaannya ketika dia menyatakan bahwa angkatan bersenjata Republik bersatu dengan PDRI dalam pemahaman, keinginan, sikap, dan tindakan.” 
Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan Republik selama 207 hari. Tanggal 13 Juli 1949, ia mengembalikan mandat kepada Sukarno, dan beberapa bulan berselang, Belanda akhirnya mengaku kedaulatan RI secara penuh.

Namun, jejak jasa dan sumbangsih Syafruddin dalam mengawal tegaknya NKRI malah terkikis nyaris habis justru setelah Indonesia benar-benar menjadi negara berdaulat. Citranya pun merosot drastis, dari penyelamat negara menjadi lekat dengan cap sebagai pemberontak.


Melawan Dua Rezim

Tanggal 15 Februari 1958, di tempat yang sama saat dideklarasikannya PDRI di Bukittinggi satu dekade silam, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merilis kabinet tandingan. Nama Syafruddin Prawiranegara muncul kembali, lagi-lagi sebagai perdana menteri alias pemimpin tertinggi (Syamdani, PRRI Pemberontakan atau Bukan?, 2009: 115).
PRRI, yang berdiri beriringan dengan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Indonesia timur, kecewa terhadap pemerintahan RI saat itu, dan menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Syafruddin, yang setelah penyerahan kedaulatan sempat menjabat sebagai menteri keuangan kemudian Gubernur Bank Indonesia pertama, memegang peranan sentral dalam manuver ini.
“Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang Kepala Negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara. Sekarang tiba saatnya untuk bertindak!” seru Syafruddin Prawiranegara dalam pidatonya, seperti dikutip dari buku Bung Karno Menggugat (2006) karya Baskara T. Wardaya (hlm. 113).
Munculnya PRRI disikapi frontal oleh Sukarno. PRRI, juga Permesta, dianggap sebagai gerakan yang memisahkan diri dari negara kesatuan, dan akhirnya dituntaskan dengan cara-cara keras. Serangkaian operasi militer pun dikerahkan, termasuk pasukan yang dipimpin Ahmad Yani dan Ibnu Sutowo, untuk membasmi PRRI/Permesta.
Bulan Mei 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya tumpas. Para pemimpinnya ditangkap atau menyerahkan diri. Namun, Presiden Sukarno memutuskan untuk mengampuni mereka, termasuk Syafruddin Prawiranegara.

Tak hanya menumpas PRRI, rezim Sukarno kala itu juga membubarkan Partai Masyumi. Partai politik berhaluan kanan ini diberangus karena dituding terlibat PRRI, dan Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu petingginya.


Syafruddin Prawiranegara: Menyelamatkan Republik, Lalu Membelot
Selepas itu, Syafruddin meninggalkan gelanggang politik dan memilih beralih jalur ke jalan dakwah, termasuk dengan menjadi pengurus Yayasan Pesantren Islam dan Ketua Korps Mubalig Indonesia (KMI) yang dibentuk setelah Orde Lama tumbang dan digantikan oleh rezim baru di bawah komando Soeharto selaku presiden.

Namun, Syafruddin tetap saja terkena masalah dengan pemerintah. Beberapa kali pada era 1980-an, ia dilarang naik mimbar karena ceramahnya yang dianggap meresahkan. Pada Juni 1985, misalnya, Syafruddin harus berurusan dengan aparat dan diperiksa terkait dengan isi khotbahnya dalam Salat Idul Fitri di Tanjung Priok, Jakarta.

Ia bahkan pernah menulis surat kepada Soeharto, mempertanyakan kebijakan presiden yang dianggapnya tidak adil. Syafruddin tidak setuju kehendak Soeharto yang ingin menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi bagi setiap organisasi kemasyarakatan di Indonesia (Muhammad Hisyam, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, 2003: 213).
Orang ini tampaknya memang tidak gentar terhadap siapapun, bahkan kepada presiden sekalipun. Sukarno dan Soeharto yang berkuasa di dua rezim berbeda pernah ditentangnya. Syafruddin, seperti kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum wafat, hanya takut kepada Tuhan.
"Saya ingin mati di dalam Islam, dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah," ucap Syafruddin seperti dikutip dari Sejarah Pemikiran Indonesia: 1945-1966 karya Sri Indra Haryati (2007: 396).
Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia di Jakarta tanggal 15 Februari 1989, tepat hari ini 29 tahun silam, dalam usia 77. Meskipun sempat dicap sebagai pemberontak, dan melawan kebijakan Orde Baru, pemerintah RI tetap memberinya gelar pahlawan nasional pada 7 November 2011. 
Sumber: Tirto.Id 

Kisah Penyintas ‘65 di Kamp yang Tak Berbekas

15 Februari 2018


@Rani/bal

Dua bocah perempuan dan laki-laki menceburkan diri ke dalam kolam renang. Dua orang dewasa di tepi kolam yang tampak seperti orang tua mereka menyiapkan handuk dan membuka perbekalan. Gelak tawa mereka berpadu dengan kecipak air. Dari kejauhan, seorang wanita paruh baya yang mengenakan kemeja batik oranye dan merah marun baru saja melewati kolam renang.

“Tempat ini dijadikan seperti ini untuk menghilangkan jejak agar kita tidak ingat akan sejarah kelam itu,” ujarnya sambil menggandeng seorang perempuan muda berjaket jin di sebelahnya.

Wanita tua tersebut adalah Kadmi (72), seorang penyintas kekerasan politik peristiwa ‘65. Bersama Sumilah (67), Endang (69), dan empat penyintas lain, Kadmi menyusuri jejak-jejak masa lalu mereka di Plantungan pada Sabtu (27-01). Langkah-langkah mereka diikuti muda-mudi yang ingin tahu seperti apa bentuk dan kisah Kamp Plantungan. Muda-mudi tersebut tergabung sebagai peserta tur “Plan! Zaman Now”.

“Tur ini bertujuan memberikan pemahaman alternatif terkait kekerasan politik peristiwa ‘65 kepada generasi muda,” terang Tsabita, salah satu panitia acara.

Kamp Plantungan berada di Desa Plantungan, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Desa Plantungan terletak di bawah kaki Gunung Prahu yang diapit oleh Gunung Butak dan Gunung Kemulan serta berada dalam jajaran Pegunungan Dieng. Sebelah utara dan timur Plantungan berbatasan dengan Kabupaten Batang yang dipisahkan oleh Kali Lampir.

“Saat pertama kami masuk sebagai tahanan di sini, alang-alangnya setinggi ini,” ujar Sumilah sembari menunjuk dadanya sebagai penanda tinggi alang-alang. Ketika tiba di Plantungan pada tahun 1971, Sumilah dan para tahanan lainnya memang harus menyiapkan sendiri tempat tinggal mereka. Persiapan itu dimulai dari membersihkan alang-alang maupun tanaman rambat lainnya.

Sumilah menjelaskan bahwa Kamp Plantungan memang tidak didesain sebagai tempat pengasingan sejak awal. Bangunan yang digunakan sebagai kamp sesungguhnya dibangun pada tahun 1870 oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai rumah sakit militer. Kemudian, rumah sakit tersebut diubah menjadi lepratorium di tahun 1929 dan beroperasi hingga tahun 1960. Setelah diadakan perbaikan pada tahun 1969, pemerintah Indonesia menggunakan bangunan tersebut sebagai penjara anak-anak. Barulah pada Juni 1971 pemerintah Indonesia mengubahnya menjadi pusat rehabilitasi tahanan politik (tapol) G30S wanita golongan B.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13/Kogam/7/1966, tahanan golongan B adalah mereka yang terlibat secara tidak langsung dengan perencanaan pengkhianatan terhadap negara. Mereka adalah kaum yang telah mengetahui adanya gerakan pengkhianatan, menunjukkan sikap yang bersifat menyetujui gerakan tersebut, atau menghambat usaha-usaha penumpasan gerakan pengkhianatan. Mereka yang telah bersumpah kepada Partai Komunis Indonesia atau organisasi masyarakat yang seasas aktivitasnya juga termasuk dalam golongan ini.

Sebelum pindah ke Kamp Plantungan, mereka berasal dari rumah tahanan yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Ambarawa, dan Surabaya. Buku Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan (2011) karya Amurwani Dwi Lestariningrum menyebutkan bahwa pemindahan sejumlah tapol wanita ke Plantungan dilakukan pemerintah Indonesia agar para tapol menjadi lebih terampil. Bekal keterampilan nantinya dapat digunakan ketika tapol kembali  ke kehidupan masyarakat luar. Selain itu, pemindahan tapol ke Kamp Plantungan dapat memangkas anggaran belanja pemerintah.

Sumilah sendiri pernah ditahan di Penjara Wirogunan (Yogyakarta) dan Penjara Wanita Bulu (Semarang) sebelum akhirnya diasingkan di Kamp Plantungan tanpa peradilan. Ia dipenjara sejak November 1965 sampai dengan November 1979. “Saya ditahan sejak usia empat belas tahun hanya karena senang menari Genjer-genjer,” kenang Sumilah. Pada mulanya, Sumilah adalah korban “salah tangkap” aparat. Pasalnya, buron yang dimaksud adalah seorang guru SMP yang tinggal di lain desa. Hal itu pun baru diketahuinya saat pindah ke Plantungan, setelah  ia melewati masa penahanan selama enam tahun.

Sumilah kemudian berkisah bahwa para tapol dikelompokkan ke dalam beberapa unit kerja. Unit-unit tersebut adalah kesehatan, pertanian, peternakan, membatik, menjahit, dan kerajinan. Pengelompokan didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

Sebelum mulai bekerja di unit masing-masing pada pukul tujuh pagi, mereka harus menyiapkan makanan untuk diri mereka sendiri. Sejak dini hari, para tapol menanak nasi, memasak sayur, dan menyiapkan lauk untuk sarapan bagi kurang lebih lima ratus tahanan. “Ada semacam grup piket untuk memasak di dapur, untuk sayur dan lauknya berasal dari ladang dan peternakan yang dikelola sendiri,” timpal Endang yang juga pernah mencicip hunian di Kamp Plantungan selama delapan tahun.
Kadmi, Sumilah, dan Endang kemudian melangkahkan kakinya perlahan.

Mereka berjalan di tepi hamparan rumput yang menghijau di sisi Barat kawasan Plantungan. Sebuah surau berdinding hijau menjadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri tegak di hamparan itu. Dulu, di atas hamparan tersebut berdiri rumah-rumah tahanan yang dikelompokkan dengan sistem blok. Terdapat enam blok di Kamp Plantungan yakni Blok A, B, C, D, E, dan F. Kini, yang tersisa hanyalah rangka dasar dari blok-blok tersebut.

Sumilah menyapa seorang pelapak yang berjualan di seberang hamparan rumput itu. Pelapak yang bernama Mariyati tersebut juga pernah menjadi saksi kehidupan para tapol di Kamp Plantungan. Saat itu, ia masih kanak-kanak dan tinggal di Desa Plantungan. Sumilah menanyakan kabar Pak Lurah yang dulu kerap berbaik hati kepada tahanan dengan memberikan sejumlah bahan makanan menjelang pembebasan. Mariyati menjawab bahwa Pak Lurah yang dimaksud Sumilah telah meninggal dunia sejak lama. Mendengar itu, Sumilah tertegun sejenak. Ia kemudian bertanya perihal banjir bandang yang tak lagi ia ingat kapan terjadinya. “Banjir besar itu terjadi pada tahun 1990,” jawab Mariyati. Sumilah mengangguk mendengar jawaban itu.

Banjir bandang itu menghancurkan sebagian besar bangunan kamp yang terletak di bawah dekat bibir sungai. Dalam bukunya, Amurwani menuliskan bahwa sebenarnya beberapa bangunan yang ada di seberang Kali Lampir masih tersisa beberapa buah setelah banjir bandang. Akan tetapi, karena suatu hal, bangunan itu dimusnahkan. Sedangkan bangunan di sisi lain yang masih tersisa tetap dimanfaatkan sebagai


Tahanan Anak Negara.


@Ira/bal

Menurut penuturan Mariyati, pemerintah kemudian mengalihfungsikan kawasan tersebut sebagai tempat wisata pada tahun 2000. Dengan kondisi yang tenang dan asri, kawasan bekas kamp kerap didatangi oleh wisatawan. Kini masyarakat lebih mengenal kawasan itu dengan sebutan Bumi Perkemahan Jodipati Plantungan. Jika berjalan ke utara, terdapat kolam renang kecil, dan area untuk berendam dalam air hangat yang dipagari hiasan berbentuk hati. Para pengunjung seringkali duduk di depan hiasan tersebut dan berswafoto bersama.

“Diubah seperti ini agar kesannya tidak pernah terjadi apa-apa,” sesal Kadmi sambil membenarkan posisi syal yang melilit lehernya. Ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki upaya untuk menyembunyikan sejarah penyiksaan yang terjadi di negeri ini. Baginya, upaya ini terlihat dari cara pemerintah mengalihfungsikan kawasan-kawasan yang dulunya merupakan tempat penahanan tapol. Tempat ia ditahan dulu, Kamp Bantul, kini juga telah diubah menjadi kantor bank pemerintah dan ruko.

“Padahal dulu para tapol dipukuli, disetrum, dihajar sampai berdarah, bahkan banyak yang meninggal juga di Kamp Bantul,” ucapnya sembari menggelengkan kepala.

Ketiadaan wujud bangunan utuh Kamp Plantungan membuat bingung Martinus dan Siti, dua peserta tur. Mereka agak sulit untuk membayangkan peristiwa penahanan yang sempat terjadi di sana. Apalagi, keterangan fisik terkait keberadaan kamp sebelum berubah menjadi tempat wisata juga sama sekali tidak ada. “Kupikir hanya tempat wisata pada umumnya,” seloroh keduanya.

Kamp Plantungan dan puing-puingnya bukan hanya sebatas benda mati melainkan juga merupakan situs memori. Bagi Pierre Nora dalam artikelnya, “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire” (1989), situs memori (lieux dé memoire) merupakan sebuah kristalisasi atas sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Beberapa contoh situs memori adalah museum, arsip, pemakaman, festival, peringatan, perjanjian, monumen, dan tempat suci. Menurut sejarawan Prancis ini, situs-situs tersebut sangat berhubungan dengan narasi sejarah dan identitas suatu daerah. Keberadaan situs memori dapat membangkitkan memori kolektif.

Menurut Ben Anderson dalam Imagined Community (1981), memori kolektif menandakan narasi pengalaman masa lalu yang dibentuk oleh dan atas nama kelompok tertentu. Dalam ingatan kolektif, mereka menemukan bentuk identifikasi yang mungkin memberdayakan untuk diri dan orang lain. Memori kolektif bersama institusi dan praktik yang mendukungnya dapat membantu menciptakan, mempertahankan, dan mereproduksi “komunitas yang diimajikan” (imagined community). Adanya imagined community dapat membuat individu mengidentifikasi dan memberi mereka rasa sejarah, tempat, dan kepemilikan.

Plantungan saat ini tidak memiliki satu penanda utuh yang dapat menjadi bukti bahwa tempat tersebut dulu merupakan kamp konsentrasi. Alih fungsi lahan oleh pemerintah juga menambah kesulitan pengunjung untuk turut merasakan dan mengingat memori para penyintas. Dalam On Collective Memory (1992), Maurice Halbwachs menempatkan memori individu sebagai bagian atau aspek dari memori kelompok yang terbentuk untuk mengartikulasi memori kolektif masyarakat. Bagi sosiolog Prancis ini, kelompok dalam masyarakatlah yang bertanggung jawab atas memori kolektif dan kerangka sosial untuk memori yang memfasilitasi itu. Dalam hal ini, memori milik para penyintas berperan penting bagi memori kolektif masyarakat. Jika bangunan yang menjadi kristalisasi memori penyintas sudah lenyap, narasi para penyintas mengenai keseharian mereka di Kamp Plantungan menjadi tidak lengkap.

Walaupun begitu, Sumilah merasa bersyukur banjir bandang datang ketika ia dan sejawat tahanan lainnya sudah dibebaskan. Ia menambahkan bahwa ketika mereka masih ditahan, banjir memang seringkali mampir ke Kamp Plantungan. Akan tetapi, banjir tersebut tidak pernah mencelakakan mereka. “Saya merasa kami selalu dilindungi Tuhan ketika ditahan di sini, bahkan sampai waktunya dibebaskan,” katanya dengan pelan.

Dalam bukunya, Amurwani menyebutkan bahwa penyelesaian para tapol golongan B di Indonesia mulai dilaksanakan pada 1975. Kedatangan Palang Merah Internasional ke Kamp Plantungan dan Kamp Pulau Buru telah mendorong pemerintahan Soeharto untuk segera melakukan pembebasan para tapol. Amnesti Internasional dan British Campaign for the Release of Indonesian Political Prisoners juga berperan besar dalam pembebasan para tapol.

Pemerintah mempunyai beberapa persyaratan dalam pembebasan tapol golongan B. Persyaratan tersebut berkaitan dengan kadar ideologi, kedudukan dalam organisasi, kelakuan selama di tempat tahanan, serta kondisi fisik, dan umur tapol yang bersangkutan. Pembebasan dilakukan secara bertahap yakni pada tahun 1977, 1978, dan 1979.


@Rani/bal

Memandang ke arah batu-batu besar yang dicat warna-warni, Sumilah mengenang saat-saat ia dibebaskan. Tempat yang ia pandangi dulunya merupakan kawasan Blok F, lokasi apel terakhirnya di Plantungan. Sumilah pulang bersama 274 tapol lainnya pada 19 November 1979. Mereka diberangkatkan dengan bus dan dibubarkan secara resmi di Alun-Alun Kota Semarang dimana keluarga dan kerabat telah menunggu mereka.

Sumilah mengaku tidak pernah menceritakan kisahnya selama di tahanan kepada ibu dan ayahnya, bahkan sampai mereka meninggal dunia. Ia tidak ingin membuat orang tuanya terbebani dengan kisah kelamnya.

“Berbeda dengan anak saya, ia mendengarkan semua cerita saya karena ia perlu mengerti apa yang terjadi,” ucapnya sambil menepuk bahu anaknya yang kini telah dewasa.

Pil pahit penderitaan sebagai tapol selama empat belas tahun tanpa peradilan telah ditelan habis oleh Sumilah. Setelah bebas pun ia tetap harus merasakan pahit sebab ia telah ditandai oleh pemerintah sebagai eks-tapol (ET). Tanda ET pun terbubuh di KTP-nya selama bertahun-tahun dan seringkali membatasi ruang geraknya. Walaupun begitu, ia tidak mendendam kepada takdir dan oknum yang membuatnya menderita selama bertahun-tahun. “Tidak ada kebencian, semua sudah berlalu,” ujarnya dengan senyum yang menampakkan giginya yang jarang.

Tur ke Plantungan adalah suatu upaya agar masyarakat bisa mengetahui fakta sejarah kekerasan politik peristiwa ‘65. “Fakta itu tidak berdasar satu sumber dari rezim pemenang sejarah saja tetapi berdasar suara-suara yang selama ini tidak diperhitungkan,” tutur Tsabita. Kadmi juga berharap kehadiran para penyintas dapat membawa penerangan bagi generasi muda terkait isu ‘65. “Semoga tua kami ini berguna untuk anak-anak muda semua,” katanya sambil tertawa.

Penulis: Khumairoh, Oktaria Asmarani
Editor: Sanya Dinda

Sumber: BalairungPress 

Yang Terjadi dalam Penganiayaan "PKI" di Cileungsi

Reporter: Felix Nathaniel | 15 Februari, 2018

Ilustrasi penganiayaan. FOTO/iStockphoto
  • Penyebab utamanya adalah keterangan dari penyebar video berinisial NSAU
Cerita dari lapangan tidak menunjukkan bahwa orang yang dihajar massa itu terkait PKI, partai yang sudah dibubarkan setengah abad lalu.





Salah satu warung kelontong di Gang Al-Furqon, Desa Dayeuh, Cileungsi, Jawa Barat, sepi pembeli. Kontras dengan beberapa warung lain yang berdekatan. Tak ada kursi di depan warung itu, sedangkan warung lain ramai. Banyak yang duduk dan nongkrong di sana. 

Pria tua pemilik warung sepi itu tak menyangka saat ia terlelap, warungnya menjadi sangat ramai.

Sekitar pukul 03.30 dini hari, Sabtu (10/2/2018), seorang tunawisma dituduh anggota (atau simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI)—partai yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah sejak lebih dari setengah abad lalu—sedang diinterogasi di depan warungnya.

Hampir seluruh media nasional memberitakan warga menginterogasi dan menganiaya orang tersebut setelah menuduhnya PKI. Namun, berdasarkan penelusuran lapangan kami, faktanya tidak demikian.

Pria tunawisma berinisial S itu keluar dari rumah keluarganya di Pemalang, Jawa Tengah, sejak 2017. Tanpa sanak saudara di perantauan, S biasa tidur di mana pun, termasuk di salah satu masjid yang jaraknya tak sampai 100 meter dari pintu masuk Gang Al-Furqon, malam hari sebelum penganiayaan. 

Tertempel di tubuhnya sandal jepit, kemeja warna gelap yang sudah agak lusuh, celana jins warna biru, dan sebuah tas.

Ketika melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 21.00, S dihampiri dua orang santri yang sedang ronda di warung yang berada di mulut Gang Al-Furqon. Dua orang ini kemudian menggiring S menyusuri gang, melewati beberapa rumah warga dan SMK Bina Teknika yang sudah tidak ada aktivitas apapun. 

S digiring sejauh 200 meter. Di warung kelontong Pak Tua tadi, S diinterogasi. Tasnya digeledah. Ditemukan barang-barang antara lain: peta, baju lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) warna hitam yang masih baru, dan cutter. 

Salah seorang di antaranya pergi untuk memanggil temannya yang lain. Tak lama kemudian, tiga orang lain datang. Mereka datang tidak dengan tangan kosong. Dua bilah senjata tajam, pedang, dan golok yang masih disarung dibawa serta. Menurut keterangan polisi, mereka mengantisipasi kalau-kalau S membawa senjata tajam dan melawan.

Di bawah cahaya lampu jalan, lima warga itu memaksa S membuka kemeja lusuhnya. S bergeming sembari memegangi dengkul. Salah satu dari mereka tidak sabar dan membuka paksa kemeja hingga robek. Setelah telanjang dada, S dipaksa mengenakan baju GMBI. 
Menurut orang-orang ini, S pura-pura gila dan sengaja menyembunyikan baju GMBI.
"Pakai aja baju GMBI, noh," kata satu orang.

Seorang yang lain menimpali: "Takut ketahuan?"

Yang lain kembali memaksa: "Pakai tuh baju GMBI-nya,"

"Anak buah Anton dia," ujar seorang lainnya. Nama yang disebut kemungkinan merujuk pada Anton Charliyan, mantan Dewan Pembina GMBI sekaligus calon Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dihardik sedemikian rupa, C masih diam. Kesal, salah seorang warga yang memegang golok berteriak kembali: "Pura-pura tolol kamu, ya?"

Keributan ini terdengar warga lain yang tinggal di sekitar MTS Al-Furqon. Mereka keluar rumah mendatangi lokasi. Lainnya mengamati dari pintu rumah masing-masing. Salah seorang dari mereka menghubungi ketua RW 01, Ahmadi. Ahmadi kemudian menghubungi Bintara Pembina Desa (Babinsa). Keduanya mendatangi lokasi kejadian. 

Sama seperti lima orang pertama, Ahmadi juga menginterogasi S. Ia banyak bertanya terutama soal baju GMBI. "Dapat dari mana? Ini masih baru," kata Ahmadi, mengingat ucapannya subuh itu. Pikiran Ahmad sudah ke mana-mana, meski ragu kalau S memang tunawisma atau orang dengan gangguan mental.

Semua intimidasi itu terekam dalam video yang diambil warga berinisial I. Hanya dia yang saat ini identitasnya sudah ketahuan. Empat yang lain belum. Baik polisi atau warga sekitar tidak mau buka mulut.

Sekitar pukul enam pagi, video tersebut sudah beredar di grup WhatsApp warga RT 01, RT 02, dan RT 03 Desa Dayeuh. Beberapa warga yang tahu kejadian itu mengatakan kalau S diinterogasi karena mencurigakan, tidak ada embel-embel yang lain. Warga juga mengaku tak banyak tahu soal GMBI.

Dua jam setelah tersebar di grup WhatsApp lingkungan, seorang warga RT 01 berinisial NSAU mengunggah video itu ke Facebook. 

Di sini pangkal persoalannya: NSAU menambah embel-embel "PKI" dalam keterangan video. Padahal, baik saat diinterogasi oleh lima orang pertama dan RT, sedikit pun kata itu tidak keluar. S dianiaya karena ia dituduh anggota LSM GMBI dan pura-pura gila.

Video itu lantas viral. Hanya dua jam setelah diunggah, video ini sudah dibagi lebih dari 500 kali, dan berlipat jadi 2.500 pukul 14.00. 
Polres Kabupaten Bogor kemudian mengambil alih kasus ini karena videonya viral, meski sebelumnya Polsek Cileungsi hendak melepaskan S karena tidak ditemukan indikasi kriminal apapun. NSAU dan I, penyebar dan perekam video, turut diperiksa Polres Kabupaten Bogor.

Kapolres Bogor, AKBP Andi Dicky Pastika mengatakan bahwa setelah didalami, tindakan NSAU menambahkan embel-embel "PKI" pada video yang ia unggah memang tanpa alasan yang kuat. "Tercetus begitu saja, karena memang lagi ramai ulama diserang," katanya, Kamis (14/2) kemarin.

Ayah NSAU juga tidak mau bersaksi soal ulah anaknya yang menambahkan keterangan "PKI" ketika mengunggah video. Katanya, polisi yang menyuruh untuk diam.

Untuk saat ini polisi fokus pada pembuatan video yang yang dikatakan sebagai rekayasa dan hoaks. Dikatakan rekayasa karena S—sebagaimana ditulis sebelumnya—dipaksa pakai baju GMBI (oleh lima orang penganiaya) dan hoaks karena dituduh sebagai PKI (oleh NSAU).

"Rencananya kami akan periksa saksi ahli hukum pidana dan saksi ahli ITE dari Kominfo terkait kasus di Cileungsi," kata Dicky Pastika.

Pelaku Anggota FPI

Dicky Pastika mengatakan bahwa I, penganiaya dan perekam video S, bersama tiga orang lain yang turut diperiksa adalah anggota ormas. Namun ia tidak menyebut apa ormas yang dimaksud. 

Hal ini kemudian disanggah oleh Ketua RW 01, Ahmadi. I dan tiga orang yang identitasnya tidak diberikan polisi, kata Ahmadi, tidak terikat pada ormas apapun. 

"Selama 10 tahun saya jadi RW, ini daerah selalu aman. Enggak pernah ada ormas atau penganiayaan," katanya. 

Pernyataan Ahmadi disanggah lagi oleh Kepala Bagian Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena. Katanya, wajar kalau Ketua RW bahkan warga sekitar sekali pun tidak tahu keterlibatan I dan tiga rekannya di ormas karena itu adalah fakta yang keluar ketika penyidikan.

"Ya itu bagian dari penyidikan polisi. Warga tidak perlu tahu dan wajar tidak tahu," katanya.
Kepastian soal ini didapat dari salah satu pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (FPI) di Bogor, Habib Iye al Jufri. Katanya, empat dari lima orang yang menganiaya S adalah anggota mereka. 

"I ini Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dayeuh. Dia ketua salah satu bagian pimpinan kecamatan FPI," katanya. Sedangkan NSAU, penyebar video, diakui oleh Jufri merupakan simpatisan dari FPI. 

Klaim Jufri, anggota FPI yang berada di Jawa Barat cukup banyak. Dari setiap kelurahan, ada 13 atau 14 anggota. I membawahi 13 atau 14 orang ini. 

Menurutnya, apa yang dilakukan I murni karena S mencurigakan. Jufri membenarkan ada pemaksaan melepas baju yang dilakukan oleh anggotanya terhadap S. Alasannya, ketika itu baju S sangat kotor oleh bercak darah. "Bukan kami suruh dia ngaku dia anggota GMBI, bukan," katanya. 

Kesaksian ini berbeda dari rekaman video yang beredar.

Beda dengan Banten

Dari fakta yang mencuat, kejadian ini beda dengan kasus serupa, misalnya di Banten beberapa waktu lalu. Seorang pria bernama Wahyudin Firmansyah dihajar massa di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Wahyudin, yang mengalami gangguan kesehatan mental, menjadi sasaran amukan massa karena dituduh hendak membunuh seorang tokoh agama setempat yang bernama KH Encep Muhaemin. Massa yang menghajar Wahyudin menuduhnya sebagai anggota/simpatisan PKI. 

Kepala Bidang Humas Polda Banten, AKBP Zaenudin, menjelaskan bahwa dalam kasus itu sedari awal warga memang sudah menuding Wahyudin PKI karena mengenakan baju merah. 

Rekaman yang mengatakan ada mobilisasi PKI untuk menyerang ulama juga beredar di antara warga. Namun beda dengan kasus Cileungsi, sampai saat ini penyebar rekaman belum diketahui. 
Sumber: Tirto.Id 

Rabu, 14 Februari 2018

3 Anggota Ormas Islam Diperiksa Terkait Penganiayaan Orang Sakit Jiwa

Rabu, 14 Februari 2018 | 12:33 wib 



Orang sakit jiwa diamankan Polisi. (Foto: Dok. Polres Bogor)

Video penganiayaan orang sakit jiwa di Cileungsi Bogor menyebar luas. Di video itu disebut orang sakit jiwa itu antek PKI. Belakangan, setelah diusut polisi, ternyata orang itu benar-benar sakit jiwa. Terungkap juga ada provokator dan rekayasa dalam pembuatan video itu.

Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky menjelaskan, Rabu (14/2), video itu dibuat pada 10 Februari 2018 dini hari. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak dan menangkap pembuat serta penyebar video itu 12 jam kemudian, tak lama setelah video diunggah.

6 Orang yang terlibat kekerasan main hakim sendiri terhadap ODGJ/ gelandangan dan penyebar video persekusi diamankan dan diperiksa. Menyebarnya video itu, ditambah isu organisasi terlarang, timbul keresahan di masyarakat.
"Hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa cap organisasi terlarang ke orang sakit jiwa itu disampaikan tanpa berdasar, kemudian mencetus aksi kekerasan yang sebelumnya tidak terjadi, dan pelaku yang melakukan hasutan memvideokan dan menyebarkan lagi ke WA Group dan kemudian ada lagi yang anggota group yang unggah ke Medsos dengan kemasan organisasi terlarang," beber Dicky.
Orang sakit jiwa itu sendiri tengah melintas di kawasan Cileungsi. Tahu-tahu dicurigai.


Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky (Foto: Dok. Polres Bogor)

Rencananya penyidik kepolisian akan memeriksa saksi ahli hukum pidana dan saksi ahli ITE dari Kominfo terkait penyebar kabar hoax yang meresahkan masyarakat itu.

Polisi juga memanggil 3 oknum anggota Ormas Islam yang tertangkap melakukan kekerasan di video itu. Hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku 3 oknum ormas tersebut hadir karena panggilan pelaku penghasutan, pembuat video, dan penyebar hoax.
"Di mana pelaku adalah merupakan salah satu anggota ormas yang sama dengan ormas yang dipanggil," ujar Dicky.
Sedang untuk korban persekusi sedang dalam observasi kejiwaan dan diberikan perawatan kesehatan serta visum di Rumah Sakit Polri Kramatjati.
"Untuk itu Polres Bogor mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan main hakim sendiri. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan dianggap mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat maka lebih baik segera dilaporkan kepada aparat setempat. Pihak kepolisian juga akan bertindak tegas terhadap pelaku penyebar kebencian di media sosial," beber dia.
Sumber: Kumparan 

Selasa, 13 Februari 2018

Video PKI di Bogor Ternyata Cuma 'Settingan', 6 Pelaku Diringkus

 | EDITOR : 
Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Bogor, Selasa (13/2). (Ist/Jawapos.com)

Bogor - Polres Bogor berhasil mengamankan enam pelaku dan penyebar video persekusi terhadap tunawisma yang dituduh komunis di Kampung Dayeuh, Kecamatan Cileungsi. Adapun kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (10/2) dini hari.
"Kami sudah mengamankan pelaku sebanyak enam orang dan kita akan terus mengamankan yang main hakim sendiri," ujar Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky kepada JawaPos.com, Selasa (13/2).
Dia membeberkan, dua pelaku bertugas menyebarkan video persekusi itu di akun media sosial.

Seorang di antaranya melakukan penghasutan dan menyebut kalau korban menganut paham ideologi terlarang tersebut. 
"Empat orang lainnya adalah orang yang berada di TKP dan terekam pada video melakukan tindakan kekerasan," jelas Dicky.
Selain mengamankan pelaku, Polres Bogor juga mengamankan korban berinisial S (41). Setelah diperiksa, dia sama sekali tidak terkait dengan Partai Komunis Indonesia.
"Ternyata bahwa settingan tersebut adalah karangan dari si penyebar hoax itu sendiri," sebut Dicky. 
Korban sendiri merupakan seorang tunawisma yang mengalami gangguan kejiwaan dan bukan berasal dari Bogor, melainkan dari daerah Pemalang.
"Oleh karena itu korban akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan dilakukan pemeriksaan kejiwaan," tambahnya.
Berkaca pada kasus tersebut, Dicky meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan main hakim sendiri. Bila ada yang mencurigakan, lebih baik segera dilaporkan ke aparat setempat.

Dia menegaskan bahwa ancaman hukuman penyebar isu SARA dan kebencian, ataupun pencemaran nama baik di media sosial pun sangat tegas.

Mereka dapat dijerat dengan undang-undang ITE yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara.
"Saya imbau agar masyarakat lebih berhati-hati. Ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, untuk media sosial sendiri, jempol atau jarimu adalah harimaumu," pungkas Dicky.
Sebelumnya viral di media sosial, sebuah video dan foto terkait ditangkapnya seorang pria yang diduga sebagai pengikut paham ideologi komunis.

Dalam video tersebut, korban diperlakukan secara kasar dengan cara pelecehan, kekerasan, dan pem-bullyan oleh sekelompok warga di Cileungsi, Kabupaten Bogor.

(dna/JPC)


JawaPos.Com 

Orang Gila di Pandeglang Dihajar Massa Sebab Dituduh PKI

Reporter: Felix Nathaniel | 13 Februari, 2018

Ilustrasi pemukulan dan pengeroyokan seorang pria. FOTO/Istock
"Isunya itu macam-macam, ada teroris lah, ada PKI lah. Ini orang gila ditanya, 'kamu PKI ga?' Ya namanya orang gila, dia kan (jawab) iya saja," kata Kabid Humas Polda Banten, AKBP Zaenudin.
Pria bernama Wahyudin Firmansyah harus mendapatkan 9 jahitan di kepalanya akibat dihajar oleh massa di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Wahyudin, yang mengalami gangguan kesehatan mental, menjadi sasaran amukan massa karena dituduh hendak membunuh seorang tokoh agama setempat yang bernama KH Encep Muhaemin. Massa yang menghajar Wahyudin juga menuduhnya sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Polda Banten memastikan Wahyudin kini tercatat sebagai pasien penyakit rumah sakit jiwa Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa (PSBLHS) 2, Cipayung, Jakarta Timur. 

Wahyudin yang berumur 28 tahun pada 2018 sudah pernah menjadi warga binaan sosial di PSBLHS 1 sebelum dipindahkan ke PSBLHS 2, pada 27 Januari 2017. Dia dipindahkan bersama 24 warga binaan lainnya.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Zaenudin mengatakan Wahyudin meninggalkan PSBLHS 2 tanpa keterangan, sejak 19 September 2017. Pihak Dinas Sosial DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan surat keterangan terkait hilangnya Wahyudin.

Menurut Zaenudin, keberadaan Wahyudin baru diketahui pada 4 bulan kemudian. Ternyata dia berada di sekitar Kampung Ciwalet, Kelurahan Sukaratu dalam kondisi menjadi korban amukan massa. 

Sebelum insiden itu terjadi, Wahyudin memang terlihat mondar-mandir di sekitar rumah KH Encep Muhaemin selama 3 hari. Zaenudin memastikan Wahyudin berada di daerah itu karena kebetulan saja. Sebab, Wahyudin tidak memiliki tempat tinggal. 

Zaenudin menduga sejumlah kasus penyerangan dengan korban pemuka agama, yang terjadi dalam dua pekan belakangan, memicu kekhawatiran berlebihan dari masyarakat di Sukaratu terhadap kehadiran orang tak dikenal. 
"Isunya itu macam-macam, ada teroris lah, ada PKI lah. Ini orang gila ditanya, 'kamu PKI ga?' Ya namanya orang gila, dia kan (jawab) iya saja," kata AKBP Zaenudin saat dihubungi Tirto pada Selasa (13/2/2018).
Zaenudin menduga tuduhan PKI yang ditujukan ke Wahyudin dipicu oleh pakaiannya, yakni baju dan celana serba merah. Informasi itu berdasar video yang merekam kejadiaan saat massa mengeroyok Wahyudin. 
"Saya rasa itu ga cuma di sini [Banten], tapi di seluruh Indonesia. Gara-gara ada tokoh agama diserang, isunya jadi liar. Ya itu nanti Mabes Polri lah yang memberikan arahan pencegahan," ujarnya.
Sampai saat ini, Zaenudin mengatakan kasus penganiayaan ke pasien rumah sakit jiwa ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi. 
"Dari video yang ada, sekitar 10 orang yang melakukan pemukulan. Kami belum tahu masuk [pidana] atau tidak, tapi kami tunggu perkembangannya," ujar Zaenudin.
Pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar masyarakat tidak berspekulasi macam-macam mengenai kemunculan sejumlah kasus penyerangan dengan sasaran tokoh agama
"Jangan berspekulasi masing-masing dengan versi masing-masing yang tidak jelas, jangan mau juga isu ini dimanfaatkan untuk mengadu domba antar-elemen masyarakat kita," kata Tito di Polda Metro Jaya, Jakarta. 
Sumber: Tirto.Id 

Fasisme Dalam Bentuk Agama

Penulis: 
Haji Merah | Februari 13, 2018

Penulis: Rio Emanuel
Belakangan terakhir ini suasana politik kian memanas. Berbagai cara dilakukan oleh politikus untuk mendapatkan suara terbanyak, salah satunya melalui agama. Kita telah melihat sendiri bagaimana perilaku beberapa kelompok yang mengatasnamakan agama sebagai senjata untuk kepentingan politiknya.
Emosi kita sangat mudah tersulut saat ada suatu masalah yang kerap kali dikaitkan dengan agama. Dan sangat wajar, sebab agama telah menjadi hal yang fundamental bagi manusia, layaknya pangan, sandang, dan papan.
Mungkin kita telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, pelbagai macam aksi-aksi atau kecaman dari pihak-pihak tertentu dalam ranah agama, ribuan orang dengan senang hati memenuhi ibukota untuk menyatukan suara untuk membela apa yang menurut mereka benar, perlu digaris bawahi bahwa sesungguh yang mereka lakukan itu adalah benar.
Namun dibalik semua itu kita tidak bisa sepenuhnya menyatakan itu adalah murni kebenaran, sebab fasisme sendiri kini sudah mulai memasuki ranah agama. Mungkin di zaman dahulu fasisme terlihat dalam bentuk yang sangat menyeramkan, misalnya perang dunia. Namun diera kini fasisme bermetamorfosis bahkan menyerupai suatu keindahan, fasisme telah memasuki sudut keindahan yaitu agama.
Banyak sekali dari masyarakat kita yang belum menyadari seberapa pentingnya pengetahuan politik, diantara para fasis-fasis agama, sangat menguasai bidang agama dan politik.
Hal ini menjadi suatu yang meresahkan saat agama dibuat menjadi senjata politik dalam bentuk negative, tidak jarang aksi-aksi brutal dilakukan oleh mereka dengan mengatasnamakan agama, menindak suatu perbuatan yang diluar dari kepercayaan mereka adalah suatu perbuatan yang patut dilakukan, seperti peristiwa yang terjadi belakangan ini, misalnya persekusi seorang Biksu yang dilarang ibadah di daerah Tangerang, yang dalam faktanya ternyata mereka salah paham, ataupun pasal zina di RUU KUHP yang nantinya akan menjadi menjadi gerakan nyata yang dilakukan fasis agama.
Rasanya kita lupa akan penting sebuah toleransi dalam beragama, sebagaimana yang sudah tertulis dalam Sila ke satu “KeTuhanan Yang Maha Esa”, pertanyaannya adalah, mengapa kita mudah tersulut amarah. Kedua, mengapa kita harus bertindak brutal untuk membela agama kita. Dan ketiga bagaimana solusi untuk mengatasi ini.
Saya akan memulai menjawab soal yang pertama; seperti poin-poin yang ada diatas, kita mudah tersulut amarah, karena ini adalah masalah fundamental, agaknya sangat riskan bila hal ini diganggu misalnya oleh kepentingan politik, kita berbondong-bondong membawa nama agama, mengkafirkan orang lain dan mengutuk perbuatan orang lain, nampaknya perspektif kita salah besar. Saya rasa agama adalah sumber kedamaian, dan mungkin mereka yang berbuat demikian kurang memahami ilmu-ilmu penting dalam ber-agama, hanya menerima secara mentah-mentah (dogmatis), sangat dibutuhkan ke-insyafan dalam beragama sebagaimana dalam hal demokrasi.
Kedua; emosi semata. Kita sangat senang mengikuti apa yang orang lain lakukan, terlebih lagi jika dia seorang yang kita agungkan. Kekerasan yang kita lakukan hanya akan menimbulkan peperangan, bila peperangan itu terjadi tandanya keberhasilan taktik politik pemecah belah bagi segelintir dalang di baliknya berjalan dengan sukses. Kita memiliki alat yang sangat penting yakni Pancasila, yang didalamnya terkandung Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah senjata yang berhasil mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu bila senjata ini berhasil dihancurkan, maka terpecah-belah kita semua. Dan hasilnya negara kita lebih mudah dikuasai oleh orang-orang yang hendak mengambil keuntungan. Inilah yang disebut dengan istilah “Politik Pecah Belah”
Dan ketiga. Solusi itu sendiri menurut penulis adalah, memperbanyak ilmu. Layaknya pepatah lama yang mengatakan “ilmu seperti padi, yang semakin berisi akan semakin merunduk”. Tapi ingat, kita juga harus menegakkan kepala dan melihat matahari, yang artinya ilmu yang kita ambil akan membuat kita semakin rendah hati dan juga harus membuat kita lebih baik dalam bertindak. Sebab, fasisme sendiri bisa berkembang biak karena adanya kondisi dan pembiaran.
Kesadaran akan hal ini sangat penting, karena fasisme dalam bentuk agama sangatlah sulit untuk dipadamkan. Mereka akan lebih mudah masuk lewat hal fundamental. Ingatlah sebagai umat yang beragama, agama adalah suatu jalan menuju pembebasan dan kedamaian, aksi brutal dan saling membenci sama sekali tidak akan menuju kepada pembebasan dan kedamaian. (Ed/Rizki Irwansyah)
Sumber: MMORR News