HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

SIMPOSIUM NASIONAL

Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang pertama digelar Negara memicu kepanikan kelompok yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66; lalu menggelar simposium tandingan

ARSIP RAHASIA

Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat periode 1964-1968 (BBC/TITO SIANIPAR)

MASS GRAVE

Penggalian kuburan massal korban pembantaian militer pada kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66 di Bali. Keberadaan kuburan massal ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu..

TRUTH FOUNDATION: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan Human Right Award of The Truth Foundation (26/6/2017) bertepatan dengan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Kekerasan [Foto: Humas YPKP'65]

Jumat, 17 Agustus 2018

Kejahatan Anti-Komunisme

Aug 17th, 2018 | oleh Max Lane




Sebuah buku baru membuktikan bahwa tentara militer Indonesia bertanggungjawab atas pembantaian sistematis terhadap kaum kiri dalam Genosida 1965-1966 – dan perintah itu diterima langsung dari atas. Tulisan ini merupakan ulasan dari buku The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (Routledge, 2018).
Buku baru Jess Melvin, The Army and the Indonesian Genocide, telah diakui sebagai sebuah terobosan. Mengungkap para pelaku di balik pembunuhan massal terhadap ratusan ribu kaum kiri (termasuk terhadap minoritas ras Tionghoa), Melvin menemukan celah dalam kisah resmi versi pemerintah mengenai genosida 1965-1966.
Negara Indonesia selalu mengklaim bahwa pembunuhan terhadap kaum komunis atau kiri adalah pembunuhan terbatas dan itu merupakan hasil dari kemarahan anti-komunis secara spontan di antara orang-orang biasa. Para pejabat bersikeras bahwa itu bukanlah tindakan sistematis maupun dilakukan oleh Angkatan Darat.
Sebagian besar penelitian akademik, meskipun lebih bervariasi daripada versi resmi negara, condong ke arah itu. Menurut versi ini, Presiden Soekarno, seorang reformis kiri otokratis, berusaha menyeimbangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang besar dan Angkatan Darat (yang merupakan musuh PKI). Kemudian keadaan menjadi tidak seimbang, dan kacau. Pembunuhan massal mungkin hal yang disesalkan, namun itu dipandang sebagai akibat dari ketidakmampuan Soekarno berdiri di atas dua perahu.
Melvin secara metodis membantah mitos itu. Dengan menyusun dokumen-dokumen Angkatan Darat Indonesia, ia menunjukkan bahwa pembantaian itu sebenarnya diorganisir oleh Angkatan Darat–dan perintah itu datang dari atas.
Melvin bukan orang pertama yang menyadari dinamika dasar dari genosida itu. Ironisnya, justru kelompok Kananlah yang lebih awas melihat. Komentator-komentator sayap-Kanan 1960-an, seperti cendekiawan Justus van de Kroef dan jurnalis anti-komunis Arnold Brackman, memahami bahwa ada pertempuran riil untuk berebut kekuasaan antara pandangan ideologis yang diwakili oleh militer melawan Partai Komunis, kelompok-kelompok kiri lainnya, dan Soekarno.
Dalam dunia akademis, penelitian terbaru dari John Roosa (penulis Pretext for Mass Murder, terbit tahun 2006) dan Geoffrey Robinson (penulisThe Killing Season, terbit tahun 2018) juga menunjukkan bahwa ledakan kekerasan itu sebelumnya telah direncanakan dan diinformasikan secaraideologis.
Namun Melvin, cendekiawan dari Universitas Yale, dengan menggunakan karya ini secara telak mematahkan berbagai argumen yang membela militer Indonesia tersebut.
GENOSIDA
Buku The Army and the Indonesian Genocide adalah terobosan dalam setidaknya dua cara.
Pertama, dengan menggunakan dokumen internal militer – yang ia temukan meneliti arsip di Provinsi Aceh, Indonesia – Melvin mampu menunjukkan, dengan tanpa keraguan sama sekali, bahwasanya Komando Tinggi Angkatan Darat, yang diambilalih oleh sosok anti-komunis Jendral Soeharto, sebagai pihak yang memprakarsai dan memimpin pembunuhanmassal, penangkapan, pembersihan, dan penyiksaan tahun 1965-1966.  Melvin menunjukkan dokumen-dokumen internal, baik dari tingkat nasional (seperti telegram dari markas Angkatan Darat di Jakarta) dan tingkat lokal (materi dari militer dan pemerintahan sipil) yang mengungkapkankehati-hatian dan kesengajaanpembunuhan brutal itu. Kemudian ini yang barangkali merupakan bukti paling jelas: dokumen-dokumen yang mengindikasikan terdapat perintah-perintah untuk memusnahkan PKI, diinstruksikan oleh Soeharto sendiri.
Pembunuhan massal berlangsung melalui empat tahapan yang terorganisir: faseinisiasi, fase kekerasan publik, fase pembunuhan massal sistematis, dan fase konsolidasi akhir, yang juga termasuk pembersihan-pembersihan. Pertumpahan darah meletus menyusul konspirasi gagal oleh unsur-unsur dalam PKI, yang berusaha mengantikan Komando Tinggi Angkatan Darat dengan tokoh-tokoh yang lebih bersahabat. Namun tindakan itu terorganisir dengan buruk, prematur – dan dilakukan tanpa sepengetahuan kawan-kawan mereka maupun massa pendukung mereka. Sehingga militer menggunakan itu sebagai dalih untuk meluncurkan serangan balik yang menghancurkan.
Sebelum pembantaian itu berakhir, sebanyak satu juta orang telah tewas, dengan sebagian besar korban jiwa berjatuhan pada akhir 1965 hingga 1966. Setelah gelombang awal eksekusi publik, sebagian eksekusi dilakukan pada malam hari, secararahasia. Unit tempur Angkatan Darat bergerak dari satu daerah ke daerah lain, menyisiri negeri dengan pembataian massal. Milisi-milisi sipil anti-komunis bergabung dalam pembunuhan massal itu. Bahkanmereka yang lolos dari kematian pun tidak bebas dari hukuman. Puluhan ribu orang dijebloskan ke dalam rumah-rumah yang dioperasikan sebagai penjara. Setidaknya lima belas ribu orang dipenjara selama empat belas tahun.
Misi genosida itu berhasil. PKI dibabat habis dari arena politik, Soeharto merebut kekuasaan, dan gerakan kiri Indonesia hingga kini secara besar tidak ada.
Perlu ditambahkan, mustahil untuk meyakini bahwa pemerintah Amerika Serikat, Britania, dan Australia tidak menyadari adanya persiapan jangka-panjang dari pasukan anti-komunis. Ketiga pemerintahan itu telah memberikan dukungan konkret kepada unit-unit sayap kanan Angkatan Darat dan kelompok politik sayap kanan bahkan sejak 1950-an. Ketiga pemerintahan itu juga mengelu-elukan penindasan penuh kekerasan terhadap organisasi-organisasi kiri Indonesia termasuk seluruh anggotanya pada 1965-1966.
Bagian terpenting kedua dalam analisis Melvin adalah rinciannya tentang infrastruktur yang digunakan untuk membasmi PKI dan merebut kekuasaan pemerintah. Melvin menunjukkan bagaimana struktur komando militer yang sebelumnya digunakan untuk melaksanakan darurat militer dan kampanyemiliter (yang pertama untuk mengusir Belanda dari koloni Papua Barat dan kemudian mengganggu pembentukan Malaysia), dikombinasikan dengan struktur teritorial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diambil alih fungsinya untuk pembunuhan, pembersihan, dan represi sistematis.
Dengan membingkai peristiwa 1965 sebagai puncak dari “perjuangan untuk negara Indonesia,” Melvin membantah ungkapan-ungkapan lama yang menganggap bahwasanya pembantaian 65 diakibatkan alasan-alasan seperti kemarahan spontan massa atau proses politik yang tidak terkendai. Dengan demikian, ia menyorotiperistiwa-peristiwa penting lainnya yang berujung ke genosida.
Fokusnya yang terperinci tentang berbagai kekuatan yang melawan satu sama lain di Provinsi Aceh menunjukkan secara terang-benderang dinamika di lapangan dari perjuangan politik yang saat itu sedang berlangsung – perjuangan yang telah berkembang selama periode yang panjang dan berakar dalam masyarakat secara keseluruhan.
Di Aceh, kekuatan PKI meningkat selamatahun 1950-an dan awal 1960an. Hasilnya adalah polarisasi ekstrem. Sebuah jurang menganga antara PKI dan koalisi elit sipil, termasuk tokoh Islam serta Angkatan Darat. Tahun 1965, PKI dan organisasi afiliasinya mengklaim memiliki keanggotaan hingga mencapai 20 juta orang secara nasional. Sebagian besar adalah petani desa di Indonesia yang saat itu masih merupakan negeri dengan wilayah mayoritas berupa pedesaan,  namun buruh perkebunan dan perkotaan juga bergabung dengan partai. Lalu pada tahun 1965, jumlah keanggotaan melesat tinggi. Saat yang bersamaan, Partai Nasional Indonesia (PNI) juga mengembangkan program sayap-kiri yang memenangkan kesetiaan jutaan anggotanya.
Bagi elit sipil dan militer anti-komunis, hal ini sudah keterlaluan dan tidak bisa diterima lagi. “Perjuangan bagi negara Indonesia” oleh karena itu sebenarnya berarti perjuangan mempertahankan jabatan mereka menentang perlawanan politik—tidak bersenjata, legal, dan terbuka, bahkan juga di luar kalangan elit—yang kian meningkat. Mereka mengembangkan struktur kontra-revolusi dan menerapkannya dengan kebrutalan yang tidak tanggung-tanggung dan sering kali tidak kenal ampun. Selain pembantaian terhadap anggota PKI, banyak aktivis terkemuka PNI dibunuh. Seniman dan intelektual yang terkait dengan PKI dan PNI dipenjarakan. Anggota partai sayap-kiri yang lebih kecil, seperti Partai Indonesia (Partindo) dan AngkatanKomunis Muda (Acoma) juga banyak yang dibunuh dan ditangkap.

MASA DEPAN

Selama beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar Indonesia, ada beberapa inisiatif yang melibatkan para akademisi, seniman, dan aktivis demokrasi yang bertujuan untuk mengakhiri pembungkaman mengenai genosida Indonesia.

Kaum muda di Indonesia – terutama mahasiswa – lebih bebas untuk membaca buku-buku dan artikel-artikel mengenai hal ini, juga mengaksesnya di internet. Para intelektual dan aktivis Indonesia dari waktu ke waktu telah menantang ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok sayap-kanan dan menolak menyerah pada sikap setengah hati pemerintah saat ini dalam menegakkan keadilan atas persoalan itu.
Buku Melvin, terutama bila tersedia dalam Bahasa Indonesia, akan menjadi dorongan besar bagi upaya tersebut.
Perjuangan bagi negara Indonesia tumbuh dari kekuatan yang saling bersaing dalam masyarakat Indonesia. Tahun 1965 mewakili kemenangan total dari satu pihak, yang dikonsolidasikan melalui genosida, teror, pembersihan, dan penindasan yang terorganisir secara nasional dan terpusat. Upaya yang meningkat untuk mengungkap kebenaran ini, betapapun sederhananya, bisa menjadi bagian untuk membangkitkan kembali gerakan kiri. Bahkan mungkin dapat memantik perjuangan sosial yang lebih luas.
Naskah diambil dari website jacobinmag.com. Dapat diakses melalui https://www.jacobinmag.com/2018/08/army-indonesian-genocide-review-jess-melvin. Diterjemahkan oleh Aghe Bagasatriya.
Sumber: ArahJuang  

Kamis, 16 Agustus 2018

Jokowi Bakal Percepat Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

Reporter: Vindry Florentin | Editor: Juli Hantoro



Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Penyelesaian kasus HAM masa lalu juga diupayakan segera selesai.


"Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Jokowi dalam sidang tahunan DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Salah satu bukti keseriusan pemerintah, ujar Jokowi, salah satunya tertera pada beleid tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015.
Penyelesaian kasus HAM masa lalu merupakan salah satu janji kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla saat pemilihan presiden 2014. Isu ini menjadi bagian dari 42 prioritas utama kebijakan penegakan hukum.
Jokowi dan JK menyatakan akan menyelesaikan sejumlah kasus HAM masa lalu seperti kerusuhan Mei, Trisakti, serta Semanggi 1 dan 2. Kasus penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965 juga dijanjikan akan diselesaikan.
Tempo.Co 

Teks Lengkap Pidato Kenegaraan Jokowi Dalam Rangka HUT ke-73 RI

Oleh: Abdul Aziz - 16 Agustus 2018

Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT ke-73 RI menyebut sejumlah capaian yang telah dilakukan pemerintahannya selama empat tahun terakhir.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam rangka memperingati HUT ke-73 Republik Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan sejumlah capaian yang dilakukan selama menjalankan pemerintahan empat tahun terakhir. 

Di sektor penegakan hukum, misalnya, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan. 

Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. 
“Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan,” kata Jokowi. 
Sayangnya, dalam sektor hukum ini Jokowi tidak menyinggung kasus Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang sudah setahun lebih belum menemukan titik temu. Dorongan sejumlah aktivis antikorupsi agar Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan kasus ini pun hingga saat ini belum direspons dengan baik. 

Selain itu, dalam pidatonya, Jokowi mengklaim ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Menurutnya, inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. 
“Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir,” kata Jokowi. 
Berikut naskah lengkap pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua, 
Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya, 

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; 

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara; 

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga; 

Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima; 

Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono; [tidak dibacakan karena tidak hadir] 

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno; 

Yang saya hormati Bapak Hamzah Haz; 

Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono; 

Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; 

Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah; 

Yang saya hormati, Para Duta Besar NegaraNegara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional; 

Yang saya hormati para hadirin serta Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk memperingati 73 tahun Indonesia Merdeka. 

Selama 73 tahun kita sudah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang tahan banting, bangsa yang ingin terus berprestasi meraih kemenangan dan kemajuan. 

Pada usia yang ke-73 tahun ini, kita terus bekerja, ikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa, karena harus kita akui, ada beberapa negara lain yang mencapai kemajuan lebih cepat dibanding negara kita. Namun, kita juga harus bersyukur bahwa kita masih lebih baik dibanding banyak negara lain. 

Kita bersyukur telah mampu memanfaatkan kebinekaan kita dengan ciri khas budayanya masing-masing dan dengan kearifan lokalnya masing-masing untuk menjadi sumber energi kemajuan bangsa, menjadi sumber energi yang tidak pernah habis, menjadi sumber inspirasi bagi seluruh anak bangsa, menjadi sumber kreativitas untuk memenangkan dan mengharumkan nama bangsa dan negara dalam pentas persaingan global. 

Kita bersyukur memiliki Pancasila sebagai sumber energi ideologis bangsa, yang memandu seluruh anak bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan. Pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berpegang teguh pada Pancasila, saya yakin kita akan menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. 

Kita bersyukur menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sekaligus menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Kita telah berhasil lepas dari ketakutan terhadap ancaman instabilitas dan kekerasan politik dalam setiap regenerasi kepemimpinan nasional maupun daerah. Seratus satu pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2017 dan 171 pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2018 telah berhasil kita laksanakan dengan aman dan damai. Rakyat menyambut pesta demokrasi itu dengan kegembiraan, dengan antusiasme yang tinggi, serta kedewasaan politik yang semakin matang. 

Saya yakin, dengan pengalaman yang panjang dalam berdemokrasi, Insya Allah, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak di tahun 2019 akan berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. 
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Walaupun banyak yang harus kita syukuri, namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan. Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia. 

Oleh karena itu, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Kita harus berani melakukan terobosan untuk melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat. Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan. Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena “middle income trap”, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju. 

Oleh karena itu, apa yang kita lakukan kemarin dan saat ini bukanlah semata-mata untuk memecahkan masalah masa kini atau masalah satu-dua tahun ke depan. Tetapi, semua itu juga menjadi bagian dari lompatan kemajuan Indonesia untuk menjawab masalah-masalah kita di masa depan. Keberhasilan Timnas Sepakbola Indonesia U-16 menjuarai turnamen ASEAN Football Federation pada 11 Agustus 2018, adalah salah satu contohnya. Tim yang masih berusia 16 tahun ke bawah ini adalah masa depan sepakbola Indonesia, mereka adalah masa depan Indonesia. 

Benih-benih harapan untuk kejayaan bangsa Indonesia dari hari ke hari semakin bersemai. Putra-putri Indonesia yang mengibarkan bendera Merah Putih di pentas dunia semakin banyak. Prestasi gemilang yang membanggakan kita semua, diraih oleh putraputri Indonesia dalam berbagai kompetisi tingkat dunia, dalam kompetisi bidang sains dan teknologi, lomba hafal Al-Quran, festival seni dan budaya, kejuaraan olah raga serta berbagai kompetisi lainnya. Kita berhasil menggaet posisi terhormat. Prestasi yang diraih anak-anak bangsa tersebut harus didukung oleh ekosistem yang kondusif sehingga bisa lebih berkontribusi untuk Indonesia maju. 

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Ekosistem demokrasi, ideologi Pancasila yang kokoh, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa. 

Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan. Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Selain itu, Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan. 

Kita juga harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Itu yang menjadi semangat Pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari. 

Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia, termasuk ketegasan untuk melindungi hutan dan lahan kita. Upaya itu telah membuahkan hasil. Area kebakaran hutan dan lahan menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ketegasan tersebut tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada aparat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat yang dengan penuh dedikasi mencegah dan melawan ancaman kebakaran hutan. 

Ketegasan juga dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Upaya ini membutuhkan kerja bersama kita semua guna menyelamatkan nyawa belasan ribu putra-putri kita, yang setiap tahunnya menjadi korban kejahatan narkoba. 

Ketegasan juga harus dilakukan dalam menjaga kekayaan alam kita untuk berdaulat atas sumber daya alam kita. Kedaulatan maritim, mulai dari laut, teluk, sampai dengan samudra terus kita jaga. Kita tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan kita. Tidak sampai di situ saja. Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat. 

Selain itu, kita harus tegas untuk menjaga NKRI, meneguhkan ikrar Bhinneka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kita dukung peran ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keluarga untuk menghadang paparan ajaran radikal kepada generasi muda kita. Kita dukung sinergi Kepolisian, TNI, BIN, BNPT, dan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mencegah dan melawan terorisme. 

Untuk itu, Pemerintah akan terus memastikan stabilitas keamanan, termasuk dengan alutsista yang lebih modern serta meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan TNI dan Polri. Sebagai negara yang besar, kita harus melindungi kedaulatan negara kita dengan membangun sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional. Reformasi Polri terus kita lanjutkan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada Polri. Aspek kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri secara bertahap kita tingkatkan sebagai upaya mendukung kinerja TNI dan Polri. 

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Ekosistem yang kondusif tersebut kita manfaatkan untuk memperkokoh stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan, memastikan tercapainya tujuan keadilan ekonomi, menyiapkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang, serta melakukan reformasi struktural untuk peningkatan daya saing ekonomi. 

Ekonomi kita terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir. 

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018. 

Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) kita perluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018. 

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018. Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya. 

Saudara-saudara Se-Bangsa dan Se-Tanah Air, 

Keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti. Pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. 

Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat. 

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai. 

Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan Pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 
Pemerintah dalam 4 tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen. Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh. 

Bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, Pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro. Sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal. 

Pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa. 

Terobosan lain adalah dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total alokasi-nya sudah mencapai Rp187,65 triliun. Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan. 


Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur. Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. 

Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru kita dorong terus tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM. Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya akan membuat ekonomi kita lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa. 

Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal. Peradaban baru yang tidak ada pembandingnya dalam sejarah negara kita karena sama sekali belum pernah dilakukan. Sekali lagi, pembangunan infrastruktur fisik juga sekaligus bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan. 

Tol laut terus kita kuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatif-nya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional. 

Kita terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan. 

Proyek-proyek kelistrikan dengan sumber energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan, akan terus kita kerjakan di seluruh pelosok Tanah Air untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi, sehingga daerah-daerah perbatasan dan desa-desa terdepan kita akhirnya dapat menikmati aliran listrik setelah menunggu 73 tahun kemerdekaan. 

Begitu juga saat Pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali, yang akan membantu bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan. 

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Di luar pembangunan infrastruktur, kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi. Jika investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi. 

Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi. 
Berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018. Peringkat Global Competitiveness Index kita naik 5 peringkat dari posisi 41 di tahun 2016 menjadi posisi 36 di tahun 2017. Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, seperti Moody’s, Fitch, dan S&P. 

Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh. 

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan anak-anak muda. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang ingin menjadi wirausahawan baru, dengan jenis-jenis usaha baru yang tidak terpikirkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mereka mendirikan berbagai start-up dengan ide-ide yang dapat mengubah dunia. Mereka mendirikan wirausaha sosial yang, dengan memiliki tujuan-tujuan mulia, memadukan keahlian berusaha dengan ketulusan hati membantu sesama manusia. Itulah yang ditunjukkan oleh para wirausahawan sosial yang mempekerjakan kelompok difabel, yang mendirikan bank sampah, yang menjaga kelestarian hayati Indonesia. Apa yang mereka lakukan telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan harus kita dukung, harus kita bukakan jalannya. 

Maka dari itu, energi serta semangat kemajuan generasi muda dan rakyat Indonesia harus terus kita dukung. Keinginan luar biasa masyarakat Indonesia untuk menjadi wirausahawan-wirausahawan baru harus diberi daya untuk tumbuh dan berkembang. 

Saudara-saudaraku se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Kualitas kehidupan manusia Indonesia juga terus membaik dalam empat tahun terakhir, yang terlihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau High Human Development. Dari angka IPM kita di tahun 2014 yaitu 68,90, sudah meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017. Namun demikian, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras. 

Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor empat terbanyak di dunia, dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah. Kekuatan sumber daya manusia itu secara konsisten harus kita arahkan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa bersanding dengan negara-negara yang sudah maju. 

Saya ingat saat datang ke Asmat, Papua, ketika menggendong dua anak Papua, saya melihat masa depan Indonesia di mata mereka. Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat. Kita harus pastikan bahwa anak-anak Indonesia bebas dari stunting atau tumbuh kerdil dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Karena itu, Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanganan stunting secara terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga. 

Kita harus pastikan anak-anak Indonesia dapat bersekolah tanpa kendala biaya melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar. Realisasi penerima manfaatnya di tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik usia 6 hingga 21 tahun. Dapat saya sampaikan juga bahwa harapan lama sekolah penduduk muda tahun 2017 telah mencapai hampir 13 tahun. 

Kita juga fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia. Jumlah Guru Garis Depan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sudah bertambah sebanyak 7.094 guru. Peningkatan kompetensi berkelanjutan juga sudah dilakukan dengan lebih dari 1 juta guru. Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut meningkat setiap tahunnya, yang terakhir di tahun 2017 menjangkau 47 juta siswa. 

Namun, mengasah kepintaran dan mengasah keahlian saja tidak cukup. Manusia Indonesia harus memiliki karakter yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, agar tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, terus optimis dalam meraih cita-cita dan prestasi. Kita harus membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki akhlak mulia. 

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan penghargaan yang tinggi atas peran penting lembaga- lembaga keagamaan dalam pembentukan karakter bangsa, seperti Pondok Pesantren, Dayah, Mualimin-Mualimat, Seminari, Pasraman, dan Vihara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian ‘soko guru’ masyarakat dalam kehidupan sosial-keagamaan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Lembaga-lembaga tersebut selama ini telah berperan penting dalam menjaga keimanan, menjaga kebinekaan, nilai kebangsaan, dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter, sehingga benteng kerukunan Indonesia semakin kokoh dalam menghadang arus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. 

Keberhasilan, kekuatan, dan kebersamaan itu yang harus terus kita jaga, terus kita kembangkan, agar manusia-manusia Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang memberikan mereka modal kecerdasan, modal akhlak yang mulia, untuk melangkah semakin pasti ke masa depan. 

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, 

Kualitas pendidikan perlu kita tingkatkan agar lebih banyak manusia Indonesia yang berdaya saing, seperti melalui program pendidikan vokasi dan sertifikasi profesi sehingga tenaga kerja kita sudah langsung siap bekerja saat lulus masa pendidikan. 

Selain itu, Pemerintah mendorong agar ada kecocokan antara keahlian yang diajarkan di berbagai SMK dengan kebutuhan keahlian pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Pemerintah juga akan membuka Balai Latihan Kerja di berbagai Pondok Pesantren sebagai bagian peningkatan keahlian SDM Indonesia. 

Di tingkat Pendidikan Tinggi, kita harus berani melakukan berbagai terobosan jika ingin manusia-manusia Indonesia siap berkompetisi di masa depan. Universitas-universitas di Indonesia harus berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama. Harus berani memunculkan program studi baru yang mencerminkan realitas kebutuhan keahlian masa kini dan masa depan. Saya percaya, langkah-langkah terobosan Perguruan Tinggi tersebut akan disambut baik oleh generasi muda kita, generasi yang sangat ingin melakukan lompatan kemajuan. 

Melalui pembangunan yang Manusia Sentris, kita akan membangkitkan elan perjuangan untuk menjadi bangsa pemenang, agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan besar, seperti tantangan Revolusi Industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia. 

Kita harus bisa bicara tentang Artificial Intelligence, Internet of Things, dan berbagai kemajuan teknologi yang hampir setiap detik selalu muncul yang baru. 

Indonesia harus cepat beradaptasi. Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang sedang berlomba, sedang adu kecepatan, untuk membenahi negaranya masing-masing di era digital dan perubahan peradaban manusia dewasa ini. 

Dalam menghadapi dan menyikapi perubahan peradaban manusia itu, tidak bisa kita lakukan dengan pesimisme dan kekhawatiran yang berlebih. Kita justru harus optimis dan yakin bahwa modal sosial dan energi kebangsaan kita kuat untuk melompat ke depan. Lihat saja ketika empat santri muda dari Indonesia telah memenangkan kontes Robotic Games tingkat dunia di akhir tahun lalu. 

Itu adalah bukti bahwa Indonesia tidak perlu takut dengan Revolusi Industri 4.0, tidak perlu khawatir terhadap masa depan. Kita justru harus memanfaatkan perkembangan yang ada untuk membawa Indonesia semakin maju. Kita harus gesit dan cepat memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata karena rumus yang berlaku sekarang bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. 

Indonesia tidak perlu gentar, jangan sampai kita tidak percaya diri, jangan kita meragukan kemampuan bangsa sendiri, karena sejatinya, kemampuan dan reputasi Indonesia sudah diakui di tingkat dunia. Salah satu buktinya, pada tanggal 8 Juni 2018, dunia memercayai Indonesia dan memilih kita menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Kepercayaan dunia ini harus kita tunaikan sebaik-baiknya. 

Dunia juga sangat menghargai rekam jejak diplomasi Indonesia, terutama diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan Indonesia yang sangat menonjol. Indonesia terus menjadi jembatan dari berbagai perbedaan. Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan Trilateral Ulama IndonesiaAfghanistan-Pakistan sebagai sumbangsih Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga menjadi tuan rumah dari Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia yang membahas Wasathiyyah Islam sebagai poros utama Islam dunia dan, untuk pertama kalinya, kita juga menyelenggarakan Indonesia-Afrika Forum. Saat ini, Indonesia telah mengekspor alutsista ke Afrika dan BUMN kita telah mulai melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur di Afrika. 
Pada bulan Juni 2018, sebuah capaian penting dalam pembangunan reputasi bangsa Indonesia di mata dunia juga ditorehkan. Komisi Eropa telah mencabut larangan terbang bagi semua maskapai penerbangan di Indonesia. 
Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, Indonesia turut memberikan pemikiran mengenai pentingnya peningkatan kerja sama IndoPasifik. Konsep Indonesia mengutamakan sentralitas ASEAN, mengutamakan kerja sama dan dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional. 

Diplomasi Indonesia juga terus bekerja untuk Palestina. Palestina menjadi prioritas utama selama Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terus berada di garis depan bersama dengan perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak-haknya. 

Tidak kalah penting, diplomasi Indonesia juga terus bergerak untuk melindungi Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk melalui mekanisme Safe Travel dan Smart Embassy. 

Kita juga harus ingat bahwa dua hari lagi Indonesia akan mendapat kesempatan emas untuk kembali memukau dunia dengan keunggulan dan prestasi Indonesia melalui Asian Games 2018, ajang olahraga terbesar di Asia. Setelah penantian 56 tahun, tahun ini adalah kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games yang akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Asian Para Games. Di dua ajang tersebut, putra putri Indonesia akan berjuang untuk mengibarkan sang Merah Putih, bertanding untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya, berlaga untuk keharuman bangsa Indonesia. 

Kita akan menjamu kontingen dari 45 negara, melibatkan lebih 11.000 atlet dan 5.500 official, terbesar sepanjang sejarah Asian Games. Sementara Asian Para Games akan menghadirkan lebih dari 5.000 anggota kontingen. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia bekerja bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games agar sukses sebagai tuan rumah dan sukses dalam prestasi. 

Sebagai bangsa yang besar, sebagai salah satu mutiara terindah di Asia dan dunia, Indonesia harus menggunakan Asian Games dan Asian Para Games untuk menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah tuan rumah yang baik, bangsa yang berprestasi, bangsa juara, dan menjunjung tinggi fair play. Kita tunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi yang terdepan dalam mengangkat posisi Asia di dunia. 

Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, 

Anggota Dewan yang terhormat, 
Hadirin sekalian yang saya muliakan, 
Terakhir, dalam Sidang yang terhomat ini, saya selaku Presiden Republik Indonesia, mengajak seluruh anak bangsa agar selalu menjaga optimisme, saling berbagi, berani membuat terobosan, dan selalu mengejar prestasi secara bergotong royong. 
Insya Allah, kerja-kerja besar yang kita lakukan menjadi doa bersama kita, menjadi ibadah seluruh rakyat Negeri Pancasila, menjadi prestasi bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dari Sabang, dari Merauke, dari Miangas, dari Pulau Rote, mari kita berbagi, mari bersama-sama kita bawa Indonesia menjadi negara maju. Kerja Kita Prestasi Bangsa. 
Dirgahayu Republik Indonesia! 
Dirgahayu Negeri Pancasila! 

Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. 

Jakarta, 16 Agustus 2018 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


JOKO WIDODO

Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz

Sumber: Tirto.Id 

Rabu, 15 Agustus 2018

G30S/Militer: Bagaimana Soeharto Mendalangi Pembantaian 1965?

15 Agustus 2018 | Jess Melvin*



Meski sudah 20 tahun kediktatoran Soeharto runtuh, mitos yang menjustifikasi pendirian rezim Orde Baru (dan juga masa pemerintahan setelahnya) masih berdiri tegak.

Menurut narasi resmi negara, militer terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan bangsa dari kudeta komunis yang gagal pada dini hari 1 Oktober 1965. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan narasumber Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa militer bertindak demi memadamkan pergolakan “spontan” —dan mengakibatkan pertumpahan darah di seantero Indonesia— yang digerakkan oleh rakyat biasa yang membenci orang-orang komunis di sekeliling mereka.

Rentetan peristiwa yang digambarkan oleh internal CIA sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20, dikenal di Indonesia sebagai G30S/PKI—sebuah istilah yang yang menyiratkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) bertanggung jawab atas kudeta gagal yang dipimpin Gerakan 30 September (G30S).

Faktanya, militerlah yang mengerahkan kudeta pada 1 Oktober 1965 tersebut. Perencanaan kudeta ini dimulai di bawah pemerintahan Demokrasi Terpimpin Sukarno. Waktu itu, tentara dan PKI tengah bersaing memperebutkan kekuasaan.

Upaya Soeharto menggunakan rantai komando yang ada untuk membawa militer ke tampuk kekuasaan kini lebih bisa dijelaskan. Buku saya yang berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder menunjukkan bagaimana militer Indonesia memulai dan melakukan pembunuhan massal 1965-66. Artikel ini berfokus pada proses kudeta militer.

Persiapan Kudeta

Pada 1965, di tengah ambisi kudeta, militer Indonesia menemukan sekutu utamanya: pemerintah Amerika Serikat. Setelah kegagalan Paman Sam memisahkan Sumatera dari Indonesia pada akhir 1950-an, TNI dan Washington menemukan titik temu dalam politik anti-komunisme.

Pimpinan TNI yang baru diangkat menerima pelatihan dan pendanaan dari Amerika. Washington sendiri berharap TNI bisa menjadi “negara dalam negara” dan mampu menggulingkan Presiden Sukarno yang tak pernah merahasiakan simpatinya atas ideologi Marxisme.


Awalnya, para pimpinan militer bermaksud menunggu Sukarno untuk "meninggalkan gelanggang". Tapi rencana berubah dan dimajukan pada Agustus 1965 karena mereka takut Sukarno dan PKI akan menggunakan kampanye Ganyang Malaysia untuk melemahkan monopoli TNI atas angkatan bersenjata.

Sebelum membahas bagaimana TNI naik ke tampuk kekuasaan, penting untuk mengetahui struktur TNI menjelang peristiwa 1 Oktober 1965.

Sukarno sebagai panglima tertinggi TNI secara resmi memiliki kontrol atas angkatan bersenjata. Langsung di bawah Sukarno, Panglima Angkatan Darat (Pangad) Jenderal Ahmad Yani memegang kontrol teknis.

Sejak masa revolusi nasional (1945-1949), angkatan bersenjata terorganisir menurut struktur komando teritorial. Komando internal ABRI, yang dikenal sebagai Kodam, memiliki posisi sejajar dengan pemerintah sipil sampai ke tingkat desa. Pada 1965, Ahmad Yani menguasai struktur Kodam ini.

Yani juga mengendalikan sejumlah struktur komando khusus, termasuk Kostrad yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, dan Pasukan Khusus RPKAD yang dikendalikan oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.

Selain itu, Ahmad Yani menjabat kepala staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI). KOTI mengoordinasikan keterlibatan militer dalam kampanye Ganyang Malaysia.


Pada Oktober 1964, Komando Mandala Siaga (Kolaga) didirikan di bawah rantai komando KOTI di Sumatera dan Kalimantan untuk memfasilitasi kampanye Ganyang Malaysia di tingkat lokal. Komandan Kolaga adalah marsekal Angkatan Udara Omar Dhani, dengan Soeharto sebagai wakil pertamanya. Omar Dhani nantinya terlibat dalam Gerakan 30 September. Komando KOTI dan Kolaga kelak menjadi medan konflik internal dalam perebutan negara.

Permainan Berbahaya

Pada September 1964, sebuah undang-undang baru memberikan kuasa kepada KOTI untuk menyatakan darurat militer tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Sukarno. Ada kemungkinan Sukarno bermaksud menggunakan KOTI dan Kolaga untuk mengantarkan kaum komunis ke puncak kekuasaan. Selain menempatkan sekutunya (Dhani) sebagai komandan Kolaga, Sukarno juga menyetujui mobilisasi 21 juta sukarelawan pada Mei 1964. Mobilisasi ini seolah-olah dilakukan untuk mengantisipasi potensi konflik dengan Malaysia, tetapi militer khawatir jika sukarelawan digunakan untuk melawan TNI.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila militer pun mengambil keuntungan dari undang-undang baru ini. Komandan Mandala I Sumatera Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta yang anti-komunis, menggunakan Kolaga untuk mulai menjalankan latihan uji coba militer (dikenal sebagai Operasi Singgalang) sejak Maret 1965. Uji coba tersebut dilakukan untuk menguji kesiapan komando militer dalam memobilisasi warga sipil. Warga sipil yang dilatih selama periode ini di kemudian hari berfungsi sebagai pasukan kejut (shock troops) dalam serangan TNI terhadap PKI.


Permainan berbahaya ini mencapai puncaknya pada Agustus 1965, ketika Sukarno mengumumkan pembentukan "Angkatan Kelima" atau tentara rakyat. Meskipun Sukarno mengklaim angkatan ini hanya akan digunakan untuk memajukan rencananya untuk memobilisasi warga sipil dalam mendukung kampanye Ganyang Malaysia, pihak militer sangat khawatir. Jika TNI tidak lagi memonopoli kekuatan bersenjata di Indonesia, maka kemungkinan PKI merebut tampuk kekuasaan di Indonesia akan tak terhindarkan.


Militer pun tak lagi ingin menunggu Sukarno turun panggung. Sebaliknya, di saat masih menjadi kekuatan bersenjata yang paling berkuasa di Indonesia, mereka berusaha memancing konfrontasi.

Para pimpinan TNI tak ingin terlihat sebagai aktor yang memulai kudeta. Sukarno dan PKI terlalu populer pada masa itu. Sebaliknya, seperti dijelaskan John Roosa, TNI berharap mampu menciptakan sebuah keadaan yang dapat dimanfaatkan sebagai "dalih" agar militer bisa membungkus tindakakan-tindakannya sebagai pertahanan diri. Tindakan Gerakan 30 September—yang menculik dan membunuh enam perwira kunci TNI, termasuk Ahmad Yani, pada dini hari 1 Oktober—adalah dalihnya.

Saya berargumen bahwa tindakan-tindakan militer yang dilakukan selanjutnya mengandung unsur-unsur pra-perencanaan dan improvisasi: ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan negara pada pagi hari 1 Oktober, dia mendasarkan tindakannya pada perencanaan jangka panjang yang telah dilakukan sebelumnya oleh kepemimpinan militer di bawah Yani, dan Soeharto juga menambahkan sentuhannya sendiri.

Kudeta Militer Indonesia 1 Oktober 1965

Ketika Gerakan 30 September membunuh pimpinan militer pada 1 Oktober, mereka gagal melumpuhkan komando militer di tingkat nasional. Soeharto justru mengisi kepemimpinan yang ditinggalkan Ahmad Yani, secara aktif mengabaikan wewenang Sukarno. Soeharto juga mempertahankan posisi strategisnya sebagai Komandan Kostrad, sementara Komandan RPKAD Sarwo Edhie membuktikan dirinya sebagai salah satu deputi paling setia Soeharto.

Sedikit yang tahu bahwa Soeharto juga merebut posisi Komandan KOTI. Menariknya, tidak ada indikasi bahwa Omar Dhani, sekutu Sukarno, berusaha memobilisasi KOTI, meskipun KOTI secara resmi berada di bawah komandonya pada pagi 1 Oktober 1965.

Selama ini Soeharto dikisahkan sekadar membuat pengumuman publik pada tanggal 1 Oktober, ketika ia menyatakan bahwa TNI sudah berhasil mengendalikan situasi, termasuk di “pusat” dan “daerah”. Tidak diketahui apa yang dimaksud dengan pernyataan ini. Soeharto juga tidak bisa dibuktikan telah melakukan kudeta pada 1 Oktober. Alih-alih, bukti-bukti yang ada selama ini hanya menunjukkan bahwa ia bersikap tidak patuh pada Sukarno ketika diperintahkan turun dari posisi komandan ABRI.

Kini dapat diungkapkan Soeharto bertindak lebih aktif dalam mengonsolidasikan posisinya dan bergerak secara mandiri dari Sukarno. Bukti-bukti baru berupa dokumen menunjukkan bahwa Soeharto mengirim telegram ke panglima-panglima regional pada pagi 1 Oktober, dalam posisinya sebagai komandan ABRI. Ia menyatakan bahwa kudeta yang dipimpin Gerakan 30 September telah terjadi di ibu kota. Perintah ini kemudian diikuti dengan instruksi kiriman Komandan Mandala I Sumatera Letjen Ahmad Mokoginta, yang menyatakan bahwa para komandan militer harus “[m]enunggu perintah/instruksi selandjutnja dari Panglatu”.

Komando-komando lanjutan ini datang pada tengah malam ketika Mokoginta mengumumkan melalui radio bahwa seluruh perintah Soeharto harus “dipatuhi”, bertentangan dengan perintah Sukarno kepada Soeharto untuk mengundurkan diri. Mokoginta pun memerintahkan “segenap anggota Angkatan Bersendjata untuk setjara tegas/tandas, menumpas contra-revolusi ini dan segala bentuk penchianatan2 dan sematjamnja sampai keakar2nja.” Dari instruksi-instruksi sejenis yang bisa diketahui, pesan inilah yang muncul paling awal.

Tindakan Mokoginta mengeluarkan instruksi tersebut dalam posisinya sebagai komandan Mandala I punya nilai yang sangat penting. Kini bisa diketahui bahwa komando daerah Sumatera diaktifkan pada pagi hari 1 Oktober untuk tujuan eksplisit memfasilitasi kampanye pemusnahan oleh militer. Darurat militer juga diberlakukan di seluruh Sumatera.

Sementara itu di Jakarta, Kostrad dan RPKAD digunakan untuk meluluhlantakkan Gerakan 30 September dari 1 hingga 2 Oktober. Pada 3 Oktober, Jakarta dinyatakan dalam keadaan perang. Selama beberapa hari berikutnya, Soeharto menuntut sumpah setia dari para komandan militer di seluruh negeri. Pada saat bersamaan, pers dibungkam dan para pemimpin sipil dilumpuhkan.

Pengambilalihan angkatan bersenjata dan penundukkan atas ruang-ruang sipil oleh militer memuncak pada pidato Soeharto pada hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober di Jakarta. Tepat di saat Sukarno sulit mengambil keputusan, Soeharto secara terbuka memunculkan dirinya sebagai kingmaker tanpa pesaing. Soeharto tidak menyatakan kudeta pada 1 Oktober karena memang tak perlu melakukannya.


Rantai Komando

Aksi-aksi pembunuhan mulai bergulir beberapa hari setelah militer berhasil merebut negara. Pada saat itu, fase-fase kekerasan terlihat jelas. Setelah menyatakan niatnya untuk “membasmi” Gerakan 30 September pada tengah malam 1 Oktober, TNI memerintahkan warga sipil untuk berpartisipasi dalam kampanye militer sejak 4 Oktober. TNI pun mendirikan "Ruang Yudha" (sentral koordinasi perang non-konvensional terhadap PKI) di Aceh pada 14 Oktober untuk memfasilitasi kampanye pemusnahan oleh militer. Pada setiap saat, seluruh tindakan militer dikoordinasikan melalui sistem komunikasi dua arah yang kompleks dan membentang sampai ke tingkat desa. Militer menggunakan banyak rantai komando untuk menggelar kampanye ini secara nasional.

Gerakan 30 September membagi Indonesia menjadi empat wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Militer memfokuskan fase pertama serangannya di Sumatera dan Jawa, keduanya sebagai pusat ekonomi dan penduduk, sebelum memperluas jangkauannya. Seiring militer bersiap menggelar "operasi penumpasan" terhadap kelompok komunis, pembagian kerja pun mulai dilakukan di seantero negeri.

Di Sumatera, sangat masuk akal bagi pucuk pimpinan militer untuk menggunakan KOTI, Kolaga, dan komando regional di bawah kepemimpinan Mokoginta. Dokumen internal kedutaan besar AS menunjukkan bahwa Sumatera digunakan sebagai "test case" (daerah percobaan) oleh militer karena mereka bisa menerapkan darurat militer di daerah ini. Artinya, para komandan tak hanya mampu mengendalikan angkatan bersenjata tetapi juga penduduk sipil. Di Sumatera, pembunuhan di muka umum dimulai pada 7 Oktober dan berlanjut ke tahap pembunuhan massal secara sistematis yang dimulai pada 14 Oktober.

Di Jawa dan Bali, angkatan bersenjata mengoordinasikan serangan melalui komando Kostrad dan RPKAD. Pada dasarnya, komando-komando ini sangat lincah (mobile). Mereka dapat beroperasi tanpa koordinasi dengan Kodam setempat yang, di Jawa, misalnya, dianggap telah cacat karena bersimpati pada Gerakan 30 September. Sebenarnya, Jawa Tengah adalah satu-satunya tempat di mana komando militer lokalnya mendukung Gerakan 30 September (sekalipun Bali dan Sumatera Utara memiliki gubernur yang berafiliasi dengan PKI).
Kostrad pertama kali digunakan untuk melumpuhkan Gerakan 30 September di ibukota sebelum akhirnya memelopori serangan-serangan di Jawa Tengah sejak tanggal 18 Oktober. Pada Desember, RPKAD pindah ke Bali. Komandan RPKAD juga ditugaskan untuk mengoordinasi sebuah jaringan nasional regu-regu pembunuh yang terdiri dari orang-orang sipil.

Seperti halnya di Sumatera, militer di Kalimantan memiliki komando Mandala-nya sendiri di bawah komando KOTI dan Kolaga. Namun, meskipun komando Mandala II (di bawah Mayor Jenderal Maraden Panggabean) memiliki potensi operasional yang sama dengan Mandala I, tidak tampak ada kampanye pemusnahan militer di wilayah tersebut hingga Oktober 1967. Demikian pula kampanye pemusnahan militer di Indonesia Timur yang tidak dimulai hingga Desember 1965.

Alasan penundaan disebabkan oleh minimnya kepentingan strategis pemerintah di daerah-daerah ini. Sumatera dan Jawa adalah pusat ekonomi dan memiliki demografi terpadat. Sementara Bali, yang dikenal sebagai pusat aktivitas PKI, menjadi prioritas serangan militer gelombang kedua. Ketika kendali militer meluas, skala pembunuhan massal pun membesar.

Pada akhir 1965, sebuah upaya untuk memusatkan kampanye penumpasan oleh militer pun dimulai. Soeharto mendirikan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 6 Desember. Kendati komando ini banyak disorot karena berperan mengoordinasi serangan militer, tapi kenyataannya keberadaan Kopkamtib tidak diperlukan dalam kampanye awal pemusnahan yang digalakkan militer. Pembantaian terburuk di Aceh (yang mengawali episode pembunuhan massal dalam kurun waktu 1965-1966), misalnya, sudah berakhir pada saat Kopkamtib didirikan di Sumatera.

Walaupun kepemimpinan militer nasional memilih untuk mengoordinasikan kudeta dan kampanye pemusnahan melalui jaringan komando yang semi-otonom dan berbasis wilayah, hal tersebut tidak mengurangi taraf sentralisasi koordinasi militer di balik genosida. Demikian pula, cara kerja semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Genosida terhadap orang Yahudi atau Holocaust yang dilakukan Nazi di Jerman juga dikoordinasi melalui banyak rantai komando yang berbasis wilayah.


Tingkat koordinasi di tingkat lokal inilah yang memungkinkan berkembangnya pola-pola berskala nasional yang terlihat jelas dalam pembunuhan-pembunuhan selanjutnya. Tujuan utama dari kekerasan ini adalah untuk mengonsolidasikan perebutan kekuasaan negara oleh militer.

Sekarang jelas bahwa Soeharto memainkan peran penting dalam koordinasi di balik kudeta militer dan kampanye penumpasan setelahnya. Militer tidak segan-segan mengambil langkah untuk "menyelamatkan" negara dari kudeta 1 Oktober 1965. Malah, mereka secara aktif berusaha merebut kekuasaan, dengan cara memanfaatkan aksi-aksi Gerakan 30 September sebagai katalis guna menjalankan rencana jangka panjang kudeta militer.

Dalam pengambilalihan kepemimpinan pada hari itu, Soeharto tak hanya merespons aksi Gerakan 30 September, tetapi juga menjalankan skenario jangka panjang dalam kepemimpinan militer (rencana kudeta). Pembunuhan massal setelahnya digunakan untuk meneror penduduk dan menghilangkan seluruh potensi perlawanan terhadap rezim militer baru.

Trauma periode ini masih menghantui Indonesia hingga sekarang. Dua puluh tahun sejak reformasi dan 53 tahun sejak Orde Baru berkuasa, ini saat yang tepat untuk membicarakan kudeta militer Indonesia 1965 secara terbuka.

Untuk meruntuhkan propaganda Orde Baru, saya mengusulkan agar peristiwa ini dinamakan kembali sebagai "G30S/Militer".

___________

Jess Melvin, Menamatkan studi doktoral di University of Melbourne (2014). Disertasinya diterbitkan Routledge...Tulisan ini diterjemahkan oleh Irma Garnesia dari "There’s now proof that Soeharto orchestrated the 1965 killings" yang dimuat di Indonesia at Melbourne pada 24 Juni 2018. Penerjemahan dan penerbitan di Tirto atas seizin penulis dan penerbit. Edisi Indonesia sudah diperiksa oleh Jess Melvin sebagai penulis.

Sumber: Tirto.Id