Tentang Nasionalisme Indonesia

Andreas JW

Ekspor kapital dari imperialis Belanda ke wilayah Hindia Timur yang merupakan jajahan Belanda, telah mempercepat wilayah itu menjadi kesatuan ekonomi dan politik. Berdirinya perusahaan-perusahaan perkebunan seperti karet, teh, kopi dan lain-lain; perusahaan transportasi untuk melayani perkembangan ekonomi, serta perusahaan-perusahaan modern lainnya, telah melahirkan kelas baru, ialah kelas buruh modern. Lahirnya kelas buruh sangat memengaruhi cara perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan imperialis Belanda dengan menggunakan cara-cara modern seperti kampanye pembentukan opini publik (pers); juga menggunakan organisasi modern mulai dari organisasi massa, organisasi kedaerahan sampai dengan organisasi politik. Begitu juga perjuangan untuk tuntutan-tuntutan reform sosial ekonomi dan politik. Puncaknya sampai berupa pemberontakan nasional bersenjata revolusioner. Sebelumnya yang terjadi adalah perang atau pemberontakan lokal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsawaan dan pemuka-pemuka masyarakat yang kedudukannya terdesak oleh penguasa kolonial Belanda.

Peranan pelopor kelas buruh dalam babak baru perjuangan melawan imperialis ditunjukkan oleh lahirnya Serikat Buruh Kereta Api bernama SS Bond (Staats Spoor Bond), di perusahaan kereta api milik Pemerintah Hindia Belanda pada 1905. Disusul pada tahun itu juga berdiri Post Bond (Serikat Buruh Pos). Peristiwa itu berarti terjadi tiga tahun sebelum lahirnya Budi Oetomo (20 Mei 1908), yang dinilai sebagai hari kebangkitan nasional.

Pimpinan dan sebagian besar keanggotaan SS Bond memang orang-orang Belanda. Namun mereka bukan orang-orang Belanda kapitalis, melainkan orang-orang Belanda yang melawan kapitalisme. Beberapa tahun kemudian lahirlah serikat buruh kereta api yang lebih besar, yang juga meliputi buruh kereta api swasta, yang keanggotaannya terdapat banyak orang-orang Indonesia, bernama VSTP (Vereniging van Spoor en Trem Personeel), atau Perhimpunan Personil Spur dan Trem.
Setelah itu berturut-turut lahir organisasi yang bersifat politik, seperti Serikat Dagang Islam, Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia atau ISDV (Indische Sosical Democratische Vereniging) yang istilahnya lalu berubah menjadi Party. Pimpinan ISDV terdiri dari orang-orang Belanda dan Indonesia. Organisasi politik ini yang menyebarkan Marxisme di Indonesia. Mereka bersama orang-orang SI Merah mendirikan PKI pada 23 Mei 1920, di Kota Semarang. PKI adalah partai politik yang pertama kali memakai nama Indonesia, yang lahir delapan tahun sebelum terjadinya Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).

Pada tahun 1926/1927 PKI memimpin pemberontakan nasional dengan tujuan menggulingkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Pemberontakan ini berwatak nasional, karena: Pertama, pemberontakan direncanakan dan dipimpin oleh suatu partai politik nasional, bukan kelompok politik lokal. Dan partai tersebut adalah partai kelas buruh.

Kedua, tujuannya adalah menggulingkan kekuasaan kolonial dan mendirikan kekuasaan politik rakyat Indonesia, atau Republik Indonesia. Marx dan Engels mengatakan, bahwa kelas buruh tidak dapat membebaskan diri dari penghisapan dan penindasn kapitalis, jika tidak membebaskan seluruh masyarakat dari penghisapan dan penindasan kapitalisme. Pemberontakan 1926/1927 di Indonesia bertujuan membebaskan seluruh masyarakat Indonesia dari kapitalisme.

Ketiga, pemberontakan itu terjadi di dua pulau utama, ialah di Jawa pada 1926 dan di Sumatera pada 1927. Meskipun pemberontakan dapat dikalahkan, namun ia telah memancangkan tonggak sejarah dalam perjuangan pembebasan rakyat Indonesia. Ia memberi pelajaran, bahwa perjuangan pembebasan nasional rakyat Indonesia dari penindasan kolonial tidak bisa dicapai melalui perang-perang lokal, seperti Perang Aceh, Perang Padri, Perang Diponegoro dan sebagainya. Pembebasan rakyat Indonesia harus melalui jalan perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang berada dalam wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pembebasan rakyat hanya dapat diperoleh melalui jalan revolusi menghancurkan kekuasaan kolonial. PKI telah berusaha menempuh jalan tersebut dua tahun sebelum lahirnya “Sumpah Pemuda”.

Seperti telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, dalam keadaan surutnya gerakan revolusioner, sesudah kekalahan pemberontakan tahun 1926/1927, perjuangan rakyat Indonesia diwarnai oleh berkembangnya gerakan yang beraliran nasionalisme. Perkembangan ini diawali dengan terjadinya deklarasi “Sumpah Pemuda”.

Ditinjau dari kondisi konkret perkembangan ekonomi dan politik waktu itu, lahirnya nasionalisme Indonesia berbeda dengan lahirnya nasionalisme di Eropa. Di Eropa, nasionalisme lahir pada awal perkembangan kapitalisme. Sebagai ide, nasionalisme memainkan peranan mempercepat perkembangan kapitalisme, dengan mempersatukan penduduk dalam suatu wilayah tertentu, yang sedang tumbuh menjadi kesatuan ekonomi dan politik, serta menghapuskan bentuk-bentuk ekonomi dan politik feodal.

Namun nasionalisme di Indonesia tumbuh dan berkembang ketika kapitalisme telah berkembang mencapai tingkat tertinggi, yaitu imperialisme. Bila di Eropa berkembangnya kapitalisme menghapuskan feodalisme, tapi di Indonesia imperialisme yang datang dari Eropa dan berkuasa di Indonesia, justru tidak menghancurkannya, melainkan mempertahankannya. Dengan demikian kolonialisme merupakan perpaduan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme. Indonesia sebelum Revolusi Agustus 1945 adalah negeri jajahan dan setengah feodal.

Dalam suatu negeri yang dijajah oleh imperialis, tuntutan utama rakyat adalah membebaskan diri dari penindasan imperialis. Nasionalisme Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi negeri jajahan dan setengah feodal mempunyai watak anti-imperialis.

Soekarno, seorang tokoh nasionalis Indonesia paling terkemuka, dalam karyanya “Mencapai Indonesia Merdeka” (tahun 1933) mengatakan: “… pergerakan kita janganlah pergerakan kecil-kecilan, pergerakan kita itu haruslah pada hakekatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai ke sulur-sulurnya dan akar-akarnya, suatu pergerakan yang sama sekali ingin menggugurkan stelsel imperialisme dan kapitalisme. Pergerakan kita, jangan hanya rendahnya pajak, jangan hanya ingin tambahnya upah, jangan hanya ingin perbaikan kecil yang bisa tercapai hari sekarang, tetapi ia harus menuju kepada transformasi yang menjungkirbalikkan sama sekali sifatnya masyarakat itu, dari sifat imperialistis dan kapitalistis menjadi sifat yang sama-rasa dan sama-rata.”

Demikianlah nasionalisme Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam negeri jajahan dan setengah feodal mempunyai watak anti-imperialis. Tetapi berbeda dengan internasionalisme proletar, nasionalisme tidak memisahkan secara tegas kelas buruh dan rakyat pekerja lainnya dengan kelas borjuis. Pengalaman menunjukkan, bahwa kelas borjuis nasional tidak teguh dalam perjuangan melawan imperialis. Sebagian dari mereka mudah menyerah menghadapi tekanan kaum imperialis, lalu berubah menjadi borjuis komprador.

Ketika melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) Indonesia memperoleh “kemerdekaan”, lapisan atas borjuasi Indonesia menjadi kelas yang berkuasa dan merasa sudah tercapai cita-citanya. Kemerdekaan semacam itu bukanlah kemerdekaan sejati, melainkan hanya setengah merdeka. Kedudukan Indonesia semacam ini berlangsung hingga sekarang.

Sekarang Indonesia menjadi setengah jajahan AS. Dalam kedudukan Indonesia semacam itu, pemerintah Indonesia bukan pelindung kepentingan rakyat, melainkan pelindung kepentingan kapital monopoli asing (imperialis) dengan borjuis kompradornya, serta kapitalis birokrat dan tuan tanah. Meskipun pemerintah dipegang oleh orang-orang nasionalis, tapi kebijakan dan tindakannya tidak mewakili kepentingan nasional.

Seluruh kebijakan pemerintah Indonesia sekarang ini dikendalikan oleh negeri-negeri imperialis, khususnya AS; dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang memberi pinjaman serta konsesi tertentu lainnya kepada pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan salah satu ciri imperialisme Abad XXI. Imperialisme yang kini mengalami krisis umum berusaha mempertahankan keberadaannya dengan melaksanakan apa yang dinamakan globalisasi. Yaitu, menjadikan seluruh dunia satu pasar, dengan peraturan perdagangan bebas atau neo-liberalisme atau liberalisme gaya baru. Dalam tatanan semacam ini suatu negara tidak boleh membuat peraturan yang bersifat melindungi produksi dalam negerinya. Juga tidak boleh membuat peraturan yang mempersulit masuknya produk dari negeri lain. Pemerintah tidak boleh ikut mengurusi perusahaan-perusahaan, seperti adanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Akibatnya, Indonesia harus mengijinkan masuknya produk-produk luar negeri, meskipun barang-barang tersebut sudah bisa dihasilkan di dalam negeri. Akibat selanjutnya, produk dalam negeri Indonesia mengalami persaingan di pasaran dalam negeri dan ada di antaranya menjadi terdesak karena lebih mahal. Pemerintah harus melakukan privatisasi BUMN, dengan jalan menjual saham-sahamnya hingga menjadi milik modal swasta, termasuk asing. Tindakan demikian itu bertentangan dengan pendapat umum yang menghendaki agar negara bertanggung jawab mengenai kesejahteraan rakyat. Dari sini lalu lahir pendapat tentang kemerosotan nasionalisme. Nasionalisme Indonesia tergerogoti watak anti-imperialisnya, dan berubah menjadi nasionalis komprador.

Melihat kenyataan tersebut sebagian orang yang menamakan dirinya “kiri”, dan sebagian orang yang berasal dari golongan “kiri”, ikut memprihatinkan kemerosotan nasionalisme tersebut. Mereka berusaha mencari jalan keluar untuk “merevitalisasinya”. Mereka yang menggolongkan dirinya rakyat pekerja hendak merevolusionerkan nasionalisme menjadi milik rakyat pekerja dan menjadi nasionalisme rakyat pekerja. Mungkinkah usaha mereka itu?

Rakyat pekerja adalah kelas buruh, kaum tani, dan rakyat pekerja borjuis kecil lainnya; mereka bukan kelas penghisap dan hidup dengan melakukan kerja untuk dirinya sendiri. Dalam berbagai lapisan rakyat pekerja, kelas buruh adalah golongan yang paling tinggi kesadarannya, paling terorganisasi dan paling berdisiplin. Karena itu kelas buruh dengan partainya memiliki syarat-syarat untuk memimpin rakyat pekerja lainnya. Kesadaran kelas buruh bukan nasionalisme, tetapi internasionalisme proletar, termasuk patriotisme tanah airnya, seperti yang diterangkan di depan.

Kelas buruh seluruh dunia adalah sama: sama-sama ditindas oleh kapitalisme dan sama-sama berjuang untuk membebaskan dirinya. Rakyat pekerja non-kelas buruh adalah kekuatan besar yang secara obyektif berada dalam lingkup kepemimpinan kelas buruh. Jadi tidak mungkin ada “nasionalisme rakyat pekerja”.

Andreas JW

RKUHP Dinilai Ancam Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

Oleh: Mohammad Bernie - 26 Agustus 2019

Sejumlah aktivis dan penggiat HAM melakukan aksi unjuk rasa terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu di depan kantor Kemenkopohukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Pemerintah dan DPR dikabarkan akan segera membahas Rancangan KUHP (RKUHP) secara intens dalam waktu dekat sehingga bisa disahkan pada pertengahan September, sebelum masa bakti DPR 2014-2019 usai. Namun, pemerintah dan DPR diminta menahan diri sebab RKUHP masih menyimpan banyak persoalan. Salah satunya soal pengaturan tentang Kejahatan HAM.

 Deputi Koordinator KontraS Putri Kanesia menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

"Dari awal kita sudah menolak [pengaturan soal kejahatan HAM] dan mengkritik keras pemerintah karena UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah dibentuk karena kekhususannya," kata Putri di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2019).

Salah satu yang menjadi kekhususan UU Pengadilan HAM adalah, kasus yang ditangani bisa berlaku surut. Artinya, kasus-kasus yang terjadi sebelum UU itu disahkan tetap bisa disidangkan. Sebaliknya, penerapan KUHP tidak boleh berlaku surut. Artinya, kasus-kasus yang terjadi sebelum KUHP baru itu disahkan, maka tidak bisa dipidanakan.

"Jadi itu akan menjadi masalah karena kemungkinan korban-korban pelanggaran HAM tidak akan bisa menuntut pelaku-pelaku pelanggaran HAM dibawa ke pengadilan karena sudah dianggap sudah kadaluarsa," ujarnya.

Menilik pada pasal 468-469 RKUHP, ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku genosida dan kejahatan kemanusiaan hanya 20 tahun. Ini lebih ringan dibanding UU Pengadilan HAM yakni 25 tahun. RKUHP pun tidak mengatur soal pertanggungjawaban komando dalam kejahatan HAM. Artinya yang dipidana hanya para pelaku lapangan, sementara pejabat yang memberikan perintah atau memberi izin tidak dikenakan pemidanaan.

"RKUHP justru isinya malah mengoyak-ngoyak apa yang sebenarnya sudah diatur secara khusus dalam UU yang sudah ada," kata Putri.

Putri juga menyoroti pemerintah dan DPR yang jarang sekali melibatkan Komnas HAM dalam penyusunan beleid ini. Padahal, Komnas HAM adalah sektor utama dalam penyelesaian masalah HAM termasuk penyelesaian kejahatan HAM masa lalu lewat kewenangan penyelidikan.

Karenanya ia berharap pembahasan RKUHP tidak dilakukan terburu-buru. Saat ini penyelesaian kasus HAM masa lalu sudah sangat sulit dilakukan, dengan adanya RKUHP harapan menyelesaikannya jadi makin sukar.

Reporter: Mohammad Bernie

Penulis: Mohammad Bernie

Editor: Dewi Adhitya S. Koesno

"UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah dibentuk karena kekhususannya."
Tirto.ID 

Terasing di Negeri Sendiri, Putra DN Aidit Setelah 74 Tahun RI Merdeka

Reza Gunadha | Muhammad Yasir

Rabu, 21 Agustus 2019 | 07:15 WIB

Untuk orang-orang seperti saya, yang terkait peristiwa 1965, tentu sampai saat ini tidak bisa bilang bahwa kami sudah betul-betul merdeka.

[Suara.com/Ema Rohimah]

Suara.com - Fisik boleh jadi bebas, tapi lebih dari separuh hidup anak-anak DN Aidit, Ketua CC PKI, tak bisa dikatakan merdeka. Namun, cinta mereka kepada Tanah Air tak pernah tergerus.

PONSEL SAYA tiba-tiba bergetar ketika masih bercakap bersama Sardjono Kartosoewirjo, putra mendiang pendiri sekaligus Imam Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, di Malangbong, Garut, Jawa Barat, berbarengan semburat senja yang baru mulai berpendar, Jumat (16/8/2019) pukul 17.59 WIB.

“Saya tinggal di alamat ini, Bandung,” sepotong pesan WhatsApp dari seorang lelaki itulah yang membuat ponsel saya bergetar.

Kami—saya, videografer Adit dan kru sekaligus driver Subhan—langsung berpamitan dengan Sardjono, bergegas menaiki mobil, menuju alamat yang dikirim lelaki tersebut. Kami ingin mengejar waktu, agar ketika sampai di Bandung, hari belum begitu larut.

Perjalanan dari Garut ke Bandung menghabiskan waktu tiga jam. Pukul 21.20 WIB, kami tiba di lokasi sesuai alamat yang diberikan lelaki itu. Alamat tersebut mengantarkan kami menuju sebuah rumah berlantai dua.

Rumah yang kami tuju sudah gelap. Bendera Merah Putih di ujung tiang berkibar tertiup angin malam Bandung yang cukup dingin.

Tiang bendera itu diikat pada bagian pagar rumah yang dicat hitam. Satu kendaraan mobil mini bus dan sepeda motor terpakir di garasi rumah.

Lelaki mengenakan kemeja Charcoal dengan celana bahan hitam keluar dari rumah mewah itu, ketika kami baru saja mematikan mesin mobil.

Dia sepertinya cukup peka mendengar suara mesin kendaraan yang berhenti di depan kediamannya, atau mungkin memang lelaki itu sudah menanti kedatangan kami.

“Bung Yasir?” tanya lelaki itu.

“Iya, Bung,” jawab saya.

“Silakan masuk, sama berapa orang?” tanyanya.

 “Kami bertiga Bung”.

Saya kemudian memperkenalkan Adit dan Subhan kepada lelaki itu: Ilham Aidit, putra keempat Ketua CC PKI Dipa Nusantara Aidit.

“Ayo, masuk,” kata lelaki yang memiliki wajah mirip dengan ayahnya itu mempersilakan.

Enam foto yang terbingkai terpajang di dinding sebelah kiri saat memasuki pintu utama. Lima foto dalam bingkai yang berukuran kecil, dipampang mengitari satu bingkai ukuran poster berisi potret Presiden pertama RI Bung Karno tengah bercengkerama dengan DN Aidit. 

“Itu foto pas di Istana Merdeka,” kata Ilham Aidit.

***

SEORANG PEREMPUAN yang terlihat jauh lebih muda dari Ilham Aidit sibuk menyiapkan makanan di meja makan.

Ruang meja makan itu berada pada posisi yang menghadap langsung ke ruang tamu, tempat kami diterima sang empu rumah. 

Ilham memperkenalkan kami kepada perempuan itu yang tak lain adalah istrinya.

“Anak-anak sampai sekarang tidak tahu kalau mereka cucunya DN Aidit,” kata istri Ilham kepada kami.

Foto-foto yang terpajang di rumah Ilham Aidit. [Suara.com/Muhammad Yasir]

Kerapkali, memasuki bulan September, media massa mengulas tragedi pembunuhan tujuh perwira tinggi mililer Indonesia atau biasa disebut peristiwa Gerakan 30 September 1965—yang sebenarnya terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari.

Ilham Aidit, sebagai putra Ketua CC PKI DN Aidit, beberapa kali diundang menjadi narasumber media massa untuk menjelaskan sejarah sebenarnya yang dinilai sudah banyak direkayasa oleh Soeharto, penguasa Orde Baru.

 “Bapak masuk televisi ya?” kata istri Ilham Aidit menirukan pertanyaan anaknya tiap melihat ayahnya menjadi narasumber.

Dia lantas tertawa saat mengatakan, 

 "Mereka mah senang, mengira, oh bapaknya artis. Padahal mengerikan, buat saya aja mengerikan he-he-he-he."

Sang istri mengetahui Ilham adalah putra DN Aidit saat keduanya hendak melangsungkan pernikahan. Dia tahu ketika membaca salah satu artikel dalam surat kabar.

Awalnya dia merasa kaget, hingga membawa surat kabar tersebut kepada orang tuanya. Beruntung, orang tua istri Ilham Aidit tidak terlalu menyoal latar belakang calon menantunya.

Akhirnya, mereka menikah tahun 2004 dan kekinian sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki.

“Tapi setelah menikah, terus tahu bahwa itu diulasnya dahsyat, mamah saya bilang ‘jangan suruh dia wawancara lagi, jangan, sudah… sudah… sudah...” kata istri ilham Aidit.

“Saya juga selalu wanti-wanti, sudah enggak usah masuk televisi, mau masuk tv berapa kali juga tetap begitu, enggak ada perubahan.”

Menjadi istri putra pemimpin PKI bukan hal mudah. Pada awal pernikahannya, istri Ilham sempat diteror ketika menetap di Bali.

Rumah mereka dilempari oleh batu, hingga diintai oleh orang-orang tak di kenal. Kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2004.

Sang istri berapa kali kerap bertanya pada Ilham Aidit terkait peristiwa tahun 65. Sebab, dia hanya tahu tragedi itu berdasar film dokudrama propaganda berjudul “Pengkhianatan G30SPKI” karya Arifin C Noer, yang wajib ditonton ketika masih duduk di bangku sekolah.

Film itu, pada era 80-an hingga 90-an, menjadi modal Presiden Soeharto memberikan penjelasan tentang tragedi 65 versinya sendiri. Film tersebut disponsori pemerintah Orba dengan anggaran Rp 800 juta.

“Saya nanya, aku mah dulu dengernya PKI itu pembunuh, kok bisa sih sampai diputar-balikkan sampai beberapa tahun. Sampai sekarang juga memang enggak selesai-selesai. Yang masih jadi pikiran dan pertanyaan, kok bisa sih sampai begitu?” kata istri Ilham Aidit.

Ilham langsung menimpali, “Dari situ saya bisa tahu bahwa propaganda itu memang luar biasa melekat. Saya beda umur sama istri, 21 tahun. Generasi dia itu melekat bener bahwa cerita versinya seperti itu (film Pengkhianatan G30SPKI).”

Harapan Ilham Aidit, pembodohan melalui film propaganda tersebut akan berakhir pascareformasi. Karenanya, Ilham terkaget-kaget saat tahun 2017, Gatot Nurmantyo saat menjabat sebagai Panglima TNI Jenderal, mewajibkan prajurit menonton film Pengkhianatan G30SPKI.

Instruksi Gatot Nurmantyo membuat Ilham Aidit marah. Baginya, apa yang diinstruksikan Gatot Nurmatyo hanya akan kembali menanamkan kebodohan kepada generasi bangsa, perihal sejarah yang telah direkayasa Orde Baru.

 “Saya marah besar, itu pembodohan ulang, dulu ada suatu generasi yang dibodohi, setelah reformasi berharap akan lebih baik dan terbuka.”

 “Gila saya bilang, ini generasi mau dibohongi berapa kali,” gugat Ilham.

Ilham Aidit [Suara.com/Adit]

Perpisahan Malam Jahanam

TERDENGAR SUARA ribut-ribut di sebuah rumah bilangan Jalan Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat, Kamis malam, 30 September 1965.

Hari sudah mendekati tengah malam, sekitar pukul 23.00 WIB, dua mobil berhenti di depan rumah. Sejumlah orang turun dan mengetuk rumah.

DN Aidit, ketua partai yang mendominasi jagat politik Indonesia, dan sang istri menemui mereka. Orang-orang itu meminta izin menjemput dan mengawal Aidit ke Istana Presiden. 

“Kenapa harus malam-malam seperti ini? Kenapa enggak besok pagi saja?” kata Soetanti, bersitegang dengan para penjemput.

”Maaf bu, ini agak mendesak,” jawab si penjemput.

Soetanti kekeh, dia tetap marah-marah kenapa sang suami dapat perintah malam-malam begitu, dan mendadak pula.

”Maaf bu, pak, ini perintah Paduka Yang Mulia Bung Karno,” kata penjemput, tak mau kalah.

Mendengar nama Paduka Yang Mulia Bung Karno, amarah Soetanti mereda. Ia mengalah, mempersilakan suaminya untuk pergi.

DN Aidit lantas masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Tak lama, dia keluar kamar dan memasuki mobil. Gayanya santai.

Sepasang mata bocah berusia 6 tahun 3 bulan mengikuti langkah DN Aidit sejak keluar kamar.

Sebelum pergi, Aidit sempat menggendong anak itu tinggi-tinggi hingga mata mereka bisa beradu pandang.

Aidit juga sempat berbicara kepada Soetanti. Bocah kecil dalam gendongan Aidit tak tahu apa yang dibicarakan mama dan papanya.

Akhirnya, Aidit menurunkan bocah itu. Waktunya pergi. Sementara kedua mata bocah itu terus memandangi sang papa mulai dari pintu rumah, menaiki mobil, hingga melesat berlalu.

Bocah itu Ilham Aidit, putra keempat DN Aidit. Hingga bertahun-tahun berlalu, dia yakin papanya dijemput tanggal 30 September 1965 pukul 23.00 WIB.

Njoto (kanan berkacamata) dan Ketua CC PKI DN Aidit. [Dok. majalah Life]

Ilham kecil tahu benar lantaran dirinya menghafal suara denting jam dinding rumahnya. Dia sudah terbiasa menghitung denting jam dinding di rumahnya.

Bertahun-tahun setelahnya, Ilham baru menyadari itu adalah kali terakhir dirinya dalam gendongan papa.

Tiga hari setelah DN Aidit dijemput ke istana, 3 Oktober 1965, enam jenazah jenderal TNI AD dan satu perwira menengah ditemukan di dalam sumur berdiameter 75 sentimeter dengan kedalaman 12 meter yang kekinian dikenal sebagai sumur Lubang Buaya, di Jakarta Timur.

Situasi mulai memanas. Sekitar satu minggu setelah ditemukannya enam jenazah jenderal TNI AD dan satu perwira menengah di sumur Lubang Buaya, tuduhan dalang peristiwa tersebut mulai menyasar kepada PKI.

Ilham Aidit bersama saudara kembarnya Irfan Aidit, dan kakak mereka Iwan Aidit, dititipkan kepada adik ibunya di Bandung.

Sementara dua kakak perempuannya Ibarruri Putri Alam dan Ilya Aidit memang sedari kecil sudah tinggal di Moskow—kala itu ibu kota Uni Soviet.

Ternyata, situasi di Bandung turut memanas. Tulisan-tulisan ‘Bubarkan PKI’ dan ‘Gantung DN Aidit’ tersebar di dinding-dinding gang, sekolah, dan tempat sampah.

Ilham yang sudah bisa membaca, gemetar tiap kali membaca grafiti-grafiti di dinding itu. Dalam benaknya muncul pikiran, “Papa dimusuhi banyak orang.”

Secara naluriah, Ilham berpikir, kehidupannya bakal seratus delapan puluh derajat berubah. “Sejak saat ini, hidupku bakal lebih sulit,” kata Ilham dalam hati.

Hampir sebulan berlalu, 23 November 1965, Ilham membaca kabar duka pada dua surat kabar milik TNI, Berita Yudha dan harian Angkatan Bersenjata: DN Aidit ditembak mati di Boyolali, Jawa Tengah.

Ilham Aidit [Suara.com/Adit]

Ilham hanya bisa mengingat detik-detik terakhir papa meninggalkan rumah pada malam 30 September. Ternyata benar nalurinya, itu adalah perjumpaan terakhirnya dengan papa.

Kabar buruk kembali mendatangi Ihlam pada bulan Maret 1966. Ibunya, Soetanti dikabarkan dipenjara. Ilham Aidit mengetahui kabar itu dari bibi dan pamannya di Bandung.

“Ibumu sekarang dipenjara, penjaranya di Bukit Duri,” kata bibi kepada Ilham.

Ilham kerapkali berpindah tangan, diurus oleh sejumlah orang tua angkat setelah ditinggal papa dan mama.

Sejak tahun 1965 hingga 1992 atau hampir 27 tahun pula, Ilham tak pernah bersua maupun bisa mengontak kedua kakak perempuannya, Ibarruri Putri Alam dan Ilya Aidit, yang terpaksa menetap di Moskow dan China.

***

SUATU HARI tahun 1992, Ilham mendapat nomor telepon Ibarruri. Mereka banyak berbincang via telepon.

“Melalui telepon, kami berbicara banyak. Kakak saya tinggal di Prancis sebagai pelarian politik. Dia meminta saya datang ke sana,” kata Ilham.

”Soal pertemuan terakhir dengan papa, apa yang sekarang bisa bung simpulkan soal itu?” tanya saya.

“DN Aidit sebagai dalang kudeta 30 September itu sangat meragukan. Malam itu, saya lihat, papa sangat... sangat... sangat... santai.”

”Dia diminta datang ke istana oleh Bung Karno untuk dimintakan klarifikasi soal isu Dewan Jenderal. Saya yakin papa mengetahui hal itu.”

”Tapi bahwa DN Aidit merencanakan lubang buaya, penculikan, saya yakin tak seperti itu,” kata Ilham, serius.

Bully yang Merajam

NAMA AIDIT yang melekat padanya, berubah bak kutukan bagi Ilham setelah tragedi politik serta kemanusiaan 1965.

Semasa duduk di bangku SMP, Ilham Aidit kerap diejek oleh sebagian temannya. “Aidit Gantung” atau “anak PKI” menjadi perisakan yang dialamatkan kepada Ilham sehari-hari.

Ilham anak yang kuat dan pemberani. Tak jarang ia berkelahi karena tak terima ada seseorang yang menghina papanya.

“Kehidupan saya yang paling rumit itu SMP. Kalau diledek sedikit, berantem. Jadi saya masih ingat, seminggu itu ada dua kali berantem,” kata Ilham.

“Saya babak belur juga, karena waktu SMP, pikiran saya belum matang.
Jadi, kalau ada yang meledek, menghina papa, saya pikir harus dilawan dengan pukulan.”

Sikap Ilham menghadapi perundungan berubah total setelah dirinya dipanggil menghadap seorang pastor asal Belanda yang mengelola SMP-nya.

Sang pastor mengakui kepada Ilham, dirinya mengetahui latar belakang keluarganya. Pastor itu pula yang mengingatkan Ilham Aidit untuk tidak terlalu menghiraukan ejekan sebagian temannya.

Ilham diminta tak ambil pusing terhadap perisakan, karena justru dapat merugikan dirinya. Apalagi, akibat sering berkelahi, nilai akademik Ilham Aidit semakin menurun.

“Dia mengajarkan saya untuk mengabaikan bullying itu. Dan saya merasa semenjak itu saya betul-betul disiplin.”

Ilham Aidit [Suara.com/Adit]

Diskriminasi sebagai anak PKI tidak hanya dirasakan Ilham Aidit kecil. Selepas tamat kuliah, Ilham Aidit masih merasakan betapa tak merdekanya dia di tengah alam kemerdekaan.

Sekitar tahun 1988, banyak peraturan-peraturan pemerintah yang melarang bagi siapa pun yang terlibat langsung maupun tak langsung dengan PKI untuk menjadi pegawai negeri sipil.

“Jadi guru tidak boleh, PNS juga, TNI apalagi. Diskriminasi seperti itu berjalan puluhan tahun,” kenangnya.

Tapi Ilham Aidit keras kepala. Ia sempat mencoba tes sebagai CPNS. Ilham mengisi seluruh daftar riwayat hidupnya saat melamar, apa adanya. Pada kolom nama orang tua, Ilham menuliskan: Dipa Nusantara Aidit.

Ilham Aidit sadar betul dirinya tidak akan diloloskan. Namun, hal itu dia lakukan semata-mata untuk membuktikan apakah benar anak seorang PKI tidak bisa mencalonkan diri sebagai PNS.

“Saya sudah tahu, tapi saya hanya pengin mencoba, benar atau enggak, ternyata benar. Sudah, jangan harap jadi PNS, saat itu tidak bisa.”

Kini, ketika Indonesia merayakan 74 tahun kemerdekaannya, Ilham mengakui diskriminasi seperti pada era Orba tak lagi kental dirasakan.

Kebebasan berpendapat dan berbicara sebagai seorang keturunan PKI jauh lebih baik jika dibandingkan saat di masa rezim orde baru.

Namun, bagi Ilham Aidit, kemerdekaan yang dirasakannya sebagai anak keturunan PKI, apalagi putra DN Aidit, tidaklah sama dengan warga negara Indonesia lain.

Stigma terhadap PKI dan DN Aidit sebagai dalang tragedi berdarah 1965 masih cukup kuat tertanam pada benak masyarakat, akibat propaganda Orde Baru.

“Untuk orang-orang seperti saya, yang terkait peristiwa 1965, tentu sampai saat ini tidak bisa bilang bahwa kami sudah betul-betul merdeka.”

Suara.Com 

Kisah Hidup Ibrahim Isa

Oleh Bonnie Triyana

Fidel Castro di antara Ibrahim Isa dan Francisca Fangidaej. (Dok. Ibrahim Isa).

Fidel Castro memilihnya sebagai wakil Indonesia dalam sebuah konferensi di Kuba. Guru Gus Dur ini dicabut kewarganegaraannya.

Lelaki yang rambutnya memutih itu duduk di hadapan saya. Jarak kami berdua dibatasi sebuah meja, dengan dua cangkir kopi terletak di atasnya. Ketika pembicaraan dimulai, dia tampak berhati-hati. Saya lebih banyak bertanya, dia menjawab seperlunya. Rupanya jarak di antara kami berdua lebih dari sekadar ukuran meja pada sebuah kafe yang terletak di stasiun sentral Amsterdam itu. Ibrahim Isa, lelaki yang saya temui pada sebuah hari di bulan Juni 2004 itu, seperti sedang menahan diri supaya tak terlalu lepas menderas cerita.

Mungkin dia cemas. Barangkali juga sedang berhati-hati menghadapi seorang pemuda yang belum dikenalnya. Terlebih pertanyaan yang dilontarkan kepadanya lebih banyak mengenai kisah terdamparnya dia di negeri orang karena peristiwa G30S 1965. Peristiwa yang selalu disangkut-pautkan pada PKI itu mulai terbuka untuk dibicarakan, tapi bagi sebagian orang, ia adalah kisah yang tabu, juga membikin was-was.

Itulah kisah pertemuan saya dengan Ibrahim Isa untuk kali pertama. Tiga tahun kemudian, kami bertemu lagi di kota yang sama tanpa ada lagi jarak dan perasaan was-was darinya. Yang menarik diperhatikan adalah sikap yang sama juga ditempuh oleh orang-orang lain yang nasibnya sama seperti Ibrahim Isa. Trauma terlalu dalam tertanam. Tak mudah hidup sebagai penyintas walau jauh dari negeri sendiri, tempat dari mana ancaman berasal.

Kedatangan Isa ke Belanda didahului kisah yang panjang. Bermula ketika dia bertugas sebagai perwakilan Indonesia untuk Organisasi Internasional Setiakawan Rakyat Asia-Afrika (OISRAA) di Kairo, Mesir pada September 1960. Menurut Isa, tugas utama OISRAA adalah menggalang dan menyelenggarakan kegiatan solidaritas untuk melawan kolonialisme, imperialisme dan rezimapartheid kulit putih di Afrika Selatan.

Menurut Isa, OISRAA adalah organisasi masyarakat sipil bangsa Asia-Afrika yang mengusung semangat Dasasila Bandung, hasil Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Sebagai aksi praksis keputusan KAA 1955 itu, gerakan masyarakat sipil dari negara Asia-Afrika yang sudah lebih dahulu merdeka membantu menggalang solidaritas bagi pembebasan negeri-negeri yang masih dijajah.

Dari Kairo, dia menjalin kontak dengan banyak gerakan pembebasan di negeri-negeri Asia-Afrika. Salah satu peristiwa besar yang turut dipersiapkannya adalah Konferensi Trikontinental, yang melibatkan negeri-negeri di tiga benua: Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Konferensi diselenggarakan di Havana, Kuba, Januari 1966.

Konferensi Trikontinental adalah kegiatan terakhir yang diselenggarakan Isa dalam posisinya sebagai warga negara Indonesia resmi. Mengapa demikian?

Karena setelah konferensi tersebut kewarganegaraannya dicabut secara sepihak. Sedangkan untuk terang-terangan pulang ke tanah air pun mustahil, karena cuma dua kemungkinan mengancam di depan mata: dibui atau mati. Maka menjadi “orang klayaban” begitu kata Gus Dur menjuluki orang-orang seperti Ibrahim Isa, jalan terbaik untuk bertahan hidup.

Dalam masa-masa persiapan Konferensi Trikontinental itu, Isa harus bolak-balik perjalanan Kairo-Havana-Jakarta. Dia bahkan masih nekat pulang pada minggu kedua Oktober 1965 untuk menghadiri Konferensi Internasional Anti-Pangkalan Militer Asing (KIAPMA), 17 Oktober 1965. Konferensi tersebut dibuka oleh Presiden Sukarno dan dihadiri beberapa negara yang aktif dalam upaya pembebasan negeri di Asia-Afrika.

Selesai KIAPMA, Isa kembali ke Kairo dan tak lama setelah itu balik lagi ke Havana, menyiapkan Konferensi Trikontinental. Di sinilah ketegangan bermula. Pemerintah Indonesia mengirim delegasi lain di bawah pimpinan Brigjen TNI Latief Hendraningrat, yang pernah jadi pengerek bendera Merah Putih pada saat Proklamasi kemerdekaan. Isa dan kawan-kawan heran sekaligus curiga pada kedatangan delegasi yang mengklaim membawa mandat pemerintah untuk menjadi wakil dalam Konferensi Trikontinental itu.

Perdebatan pun terjadi. Isa merasa dialah yang berhak mewakili Indonesia dalam Konferensi Trikontinental, sementara itu Latief pun mengaku memiliki tugas resmi mewakili Indonesia. Ternyata dualisme delegasi Indonesia sampai ke telinga Fidel Castro. Tapi Castro sudah punya sikap politik: Ibrahim Isa cum suis adalah delegasi resmi Indonesia yang berhak mewakili dalam Konferensi Trikontinental.

Sebagai wujud dukungan itu, Castro menyempatkan diri untuk bertandang ke hotel Habana Libre, tempat Isa dan kawan-kawannya tinggal. Menurut Isa pertemuan itu murni inisiatif Castro. Selain Isa, ada dua anggota delegasi lain dari Indonesia, Francisca Fangidaej dan Umar Said, dua jurnalis kawakan yang aktif dalam Persatuan Wartawan Asia Afrika (PWAA). Pertemuan itu terabadikan dalam dua lembar foto yang memperlihatkan suasana penuh ketegangan: Castro tampak menggenggam telepon, Isa bertopang dagu dan Francisca bersedekap.

Setelah keputusan itu, maka konflik semakin meruncing. Kedua delegasi tetap ikut konferensi. Tak lama setelah itu, Isa dinyatakan bukan warga negara Indonesia lagi. Dicap pengkhianat. Paspornya dicabut semena-mena. Hidupnya berubah, menjadi seorang pelarian politik walaupun dia menyangkal sebutan itu karena tak pernah merasa lari dari negerinya. Dia bertugas atas nama bangsa dan negaranya.

Isa dan keluarga kemudian pindah ke Tiongkok. Berkumpul dengan beberapa eksil dari Indonesia lainnya. Di negeri itu dia menetap selama 20 tahun, sejak 1966 sampai 1986, di mana dia menjadi saksi pergolakan politik Tiongkok masa revolusi kebudayaan. Sebagaimana banyak kaum eksil Indonesia lainnya di Tiongkok pada masa itu, Isa dan keluarganya tinggal di sebuah desa di Nanchang.

Sejak 1986, Isa dan keluarga boyongan pindah ke Belanda. Tak lama kemudian mereka mendapatkan kewarganegaraan Belanda. Kabar beredar, dalam rangka normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok, orang-orang yang dianggap bakal mengganggu hubungan kedua negara itu harus dilokalisir. Isa menuturkan kepada saya bahwa pihak pemerintah Indonesialah yang mengajukan hal itu sebagai syarat kepada pemerintah Tiongkok. Saya belum menemukan informasi baik yang mendukung maupun membantah keterangan tersebut.

Anak Meester Cornelis

Ibrahim Isa bin Isa Gelar Datuk Sinaro Panjang lahir di Meester Cornelis (Jatinegara) 20 Agustus 1930, berbarengan pada masa malaise mendera Hindia Belanda. Dari nama dan gelarnya, ayah kandung Isa berdarah Minangkabau. Sedangkan ibunya, Nila Utama, yang biasa dipanggilnya “Mak”, berasal dari Mukomuko, Bengkulu.

Isa senior bekerja sebagai guru. Posisinya itu membuat anak-anaknya bisa menempuh pendidikan di sekolah dasar bagi anak-anak Belanda, Europeesch Lagere School (ELS). Isa pun sempat mengenyam pendidikan di ELS. Satu hari saja! Karena Isa kecil yang anak bontot itu tak fasih berbahasa Belanda sebagaimana saudara-saudara kandungnya yang lain. Jarak umurnya dengan kakak-kakaknya terpaut jauh, sehingga menurutnya dia kehilangan kawan untuk berbicara bahasa Belanda dan lebih sering menggunakan bahasa Melayu dengan kawan-kawan sepermainannya.

Tak bisa terus di ELS, Isa pindah sekolah ke Vervolgschool di bilangan pasar Mencos. Menurut Isa, sekolah ini didirikan oleh pemerintah kolonial untuk sekadar menciptakan lulusan siap kerja sebagai pegawai rendahan dalam birokrasi kolonial. Tapi belum lagi usai sekolah, Jepang keburu datang.

Sekolah berbau Belanda bubar. Isa pindah ke sekolah Muhammadiyah.

Ketika Jepang hengkang, Isa remaja bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam usia remaja pula, menurut pengakuan Isa, dia melek politik. Buku politik pertama yang dibacanya adalahDari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka yang dia pinjam dari SM. Sjaaf, wartawan salah satu pendiriBerita Indonesia, surat kabar pertama setelah Indonesia merdeka. Kelak Sjaaf jadi kakak ipar Isa.

Karier politik Isa justru bermula ketika dia bekerja sebagai guru di sekolah perguruan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS). Pergaulannya semakin luas. Debut pertamanya dalam kegiatan internasional bermula ketika dia ditugasi oleh Panitia Persiapan Kongres Pemuda Sedunia untuk mewakili Indonesia dalam sebuah pertemuan persiapan kongres pemuda itu di Kopenhagen, Denmark pada 1952.

Namun setahun sebelum berangkat Isa muda kena ciduk razia Agustus 1951 yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Razia Soekiman. Soekiman adalah Perdana Menteri dari Masyumi. Keputusannya merazia anggota PKI karena ada kasus penyerbuan kantor polisi di Tanjung Priok oleh orang-orang yang mengenakan kaos bersimbol palu arit. Tak lama masuk sel, Isa bisa dibebaskan dan berangkat ke Denmark setahun kemudian.

Salah satu murid Isa di sekolah perguruan KRIS adalah Abdurrachman Wahid (Gus Dur). Ada kisah menarik soal satu ini. Ketika Gus Dur menjadi presiden, dia mengadakan kunjungan ke Belanda pada 2000 yang lampau. Kepada stafnya dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan “Engku Isa”, gurunya semasa sekolah. Engku Isa yang dimaksud Gus Dur adalah Ibrahim Isa. Maka bertemulah guru dan murid ini setelah berpuluh tahun tak bersua.

 “Saya kagum pada daya ingat Gus Dur,” kata Isa kepada saya.

Setiap kejadian yang dialaminya selalu berbuah menjadi sebuah tulisan. Tulisan itu dia sirkulasikan sendiri melalui mailing list (jaringan email) kepada kolega-koleganya. Belakangan Isa akrab dengan media sosial dan menggunakan facebook sebagai medium menyebarkan tulisannya. Tentu saja untuk pria seumurnya, dia sangat aktif. Yang lucu, kalau tak boleh dibilang menggelikan, ucapan ulang tahun kepada kawan-kawan terdekatnya pun disebarkannya sebagaimana dia menyebarkan tulisan-tulisan seriusnya.

Tak jarang tulisan-tulisannya itu mendapatkan kritik. Beberapa bahkan terkesan merendahkan. Namun dia tak reaktif menimpalinya. Dari beberapa kritik itu ada juga yang membuat saya bertanya-tanya apakah tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya itu benar? Dalam soal kepindahan para eksil dari Tiongkok ke Belanda misalnya. Agak kurang pantas disebutkan di sini terlebih ketika Isa sudah wafat dan tak punya hak untuk mengimbangi tuduhan itu berdasarkan versinya sendiri.

Rahasia Isa

Dia tak pernah terbuka pada saya apakah dia anggota PKI atau tidak. Dia hanya menjawab bahwa dia seorang Sukarnois. Tak lebih, tak kurang. Tapi Isa memang punya hubungan dekat dengan Njoto, pemimpin PKI dan juga redaktur terkemuka di Harian Rakjat. Njoto memang aktif sebagai salah satu ketua OISRAA bersama Utami Suryadarma, ketua umumnya.

Sebagian orang bisik-bisik, kalau Isa jauh lebih beruntung dari eksil lain: keluarganya lengkap. Tak ada istilah derita jauh dari anak dan istri. Semua lengkap mendampingi. Tapi mungkin derita, seperti juga nasib kata Chairil Anwar, adalah kesepian masing-masing. Ia tak terlihat sekilas dari luar.Sawang sinawang, begitu ungkapan orang Jawa.

Berbagai macam cerita berseliweran tentang dia. Minor maupun mayor. Mungkin itu justru membuatnya terlihat sebagai seorang manusia biasa. Bukan malaikat, apalagi iblis. Mungkin juga berbagai macam komentar yang terlontar tentangnya karena dia aktif mencurahkan komentar-komentarnya yang disebarnya sendiri melalui jaringan email (mailing list) dan belakangan melalui media sosial facebook.

“Isa kalau cerita soal pengalaman eksil di Tiongkok nggak usah dipercaya, kalau dia cerita soal Asia Afrika, dia bisa dipercaya,” kata seseorang kepada saya.

Saya belum sempat mengkonfirmasi beberapa kisah kepada Isa, namun sayang dia keburu wafat pada 16 Maret 2016. Selamat jalan, Pak Isa.

Historia.Id

Sang Petani Raja Lele

Didien Khoeruddien

Ada yang kenal Gatot Surono?

Dia adalah orang yang dituduh kiri oleh Orde Baru. Pernah dijebloskan ke penjara sepulang dari kuliah ikatan dinas di China selama 4 tahun. Gelarnya doktor. Tapi malah jadi seseorang pekerja pabrik sebab susah mendapat kerja lantaran dicap orang kiri. Dibantu seorang uskup dia bekerja di pabrik penyulingan, itu pun masih diracekin pensiunan tentara rekan sepabriknya.

Akhirnya beliau dipecat

Namun dipecat dengan hormat karna jasanya pada pabrik sudah membuat pabrik besar. Pabrik memecat beliau karna tekanan dari pensiunan tentara tadi. Beliau dapat pesangon karena konditenya baik. Dari uang pesangon itu beliau menyewa tanah di desanya untuk bertani.

Pada 1984 Gatot menanam padi dengan cara alami. Pada saat mana Orde Baru sedang gencar-gencarnya menggolakan swasembada beras sehingga aturan tanam padi pun semua harus menerima berdasarkan paket yang diminta Orba. Pada masa itu dikenal benih varitas ungul tahan wereng (VUTW).

Namun petani Gatot tak mau, dia tetap gigih menanam padi dengan cara alami yang kata beliau tidak mencemari tanah maupun tidak berbahan kimia,

“Ingin tetap melanjutkan pola tanam warisan para leluhurnya”, katanya.

Didatangi tentara

Atas sikap dan pendiriannya, akhirnya Gatot kembali didatangi tentara yang  mencabuti tanaman padinya. Petani ini dijebloskan kembali ke sel penjara di Koramil setempat, selama 4 bulan dengan tuduhan melawan rejim Suharto.

Tak surut diperlakukan tak adil, Gatot tak jua berhenti bertani. Bahkan ia tetap gigih dan menyuruh orang lain untuk menanam kembali lahan pertaniannya.

Hingga pada masanya tiba musim panen, sang petani panen besar. Pasca panen ia mengundang tentara-tentara Koramil tadi untuk syukuran; acara makan-makan di rumahnya. Makan dengan nasi hangat beras hasil panen yang beraroma harum dan legit serta lauk pauk khas pedesaan.

Kepada sang petani, tentara tersebut kemudian bertanya

"Saya belum pernah makan seenak ini sebelumnya”, komentar si tentara. “Nasinya juga enak dan beda; ini beras apa?", sambungnya.

Sebagai petani Gatot Surono menjawab dengan lugas dan apa adanya.

"Beras itu saya namakan Raja Lele, itu dari benih padi yang bapak larang saya untuk menanamnya. Tanaman itu yang bapak cabuti kemarin dulu".

Tentara tersebut tersentak kaget dan berkata dengan nada menyesalinya.

"Mbah saya minta maaf, saya ini cuman aparat, saya menjalankan perintah. Saya dapat perintah dan kalau saya tidak menjalankan perintah tersebut saya akan dipecat atasan".

Mbah Gatot menerima itu dan berkata pada tentara tersebut untuk tidak melarang kegiatannya lagi karena beliau akan mengajari itu kepada semua petani di desanya.

Petani Kiri Indonesia

Begitu lah. Bapak Gatot Surono adalah seseorang pahlawan pertanian yang mengharumkan nama Indonesia dari karya benih padi raja lelenya yang dikenal di berbagai belahan dunia.

Beliau dicap “kiri” berpuluh-puluh tahun dan mendapat perlakuan tak adil dari Orde Baru selama lantaran diangap sebagai komunis.

Tapi itu tak menyurutkan niat beliau untuk mengabdi pada negara dengan penemuan dan inovasinya yang luar biasa di bidang pertanian.

Hinga nama beras Raja Lele dikenal masyarakat dan jadi beras unggulan dengan kualitas terbaik.

Doa teraik untuk sang petani, Gatot Surono yang telah meningal pada Senin (19/8/2019); 2 hari setelah peringatan ke 74 tahun kemerdekaan RI.

Didien Khoeruddien 

Jejak Mao dalam Kitab Gerilya TNI 

18 August 2019 - Windu Jusuf

Ilustrasi oleh Deadnauval

SEBUAH tesis setebal 156 halaman diuji pada 1 Juni 2001 dan dinyatakan lulus. Penulisnya, Michael Boden, kembali memperoleh titel master setelah mendapat yang pertama dari Vanderbilt University pada 1997.

Penelitian Boden menguak kiprah Friedrich Engels sebagai pemikir dan praktisi militer. Dalam bab pembuka, ia memaparkan betapa besarnya jarak antara Engels dan kolaboratornya, Karl Marx, ketika membicarakan perang. Engels selalu menapak di bumi. Sementara Marx selalu melontarkan “argumen khas debat kusir yang sama sekali tak menyentuh pertimbangan rasional militer”.

Ketika membahas Pertempuran Września, misalnya, Marx hanya mampu merutuki kelicikan balatentara Prusia: 

 “Serdadu Prusia kabur ke tempat di mana mereka bisa memuntahkan pelor, granat berisi 150 biji gotri, dan peluru meriam, padahal yang mereka hadapi cuma tombak dan sabit yang niscaya tak efektif dipakai dari jauh”.

Komentar Boden: “Menggunakan persenjataan semaksimal mungkin bukan hal baru dalam perang, tapi Marx sekadar mengutuknya sebagai ‘pengkhianatan Prusia’ terhadap rakyat Polandia yang tak berdaya.”

Friedrich Engels memang dikenal punya minat serius pada dunia kemiliteran. Ketika Jerman Timur masih berdiri, namanya diabadikan sebagai lembaga riset dan ilmu kemiliteran Militarakademie Friedrich Engels. “Pak Jenderal”, demikian dia dipanggil kawan-kawan dekatnya, juga pernah menjadi ajudan Brigjen August Willich selama Revolusi 1848-49.

Sepanjang Perang Sipil Amerika (1861-1865), Engels memantau pergerakan pasukan Union dari benua seberang, mempelajari jalur rel kereta api, kontur daratan, aliran sungai, dan daerah-daerah strategis yang perlu dimenangkan. Hanya sekali ia berkunjung ke Amerika, itu pun puluhan tahun setelah Perang Sipil usai. Namun, saran-saran Engels rupanya pernah dipakai oleh Ulysses S. Grant untuk memukul pasukan Konfederasi yang pro-perbudakan. Kelak, Grant, seorang jenderal Union, terpilih sebagai presiden AS.

Riset Boden memperlihatkan bagaimana Engels menganalisis tiap perang besar dan kecil sedetil-detilnya dari berbagai aspek, mulai dari jalur logistik, taktik dan kedisiplinan pasukan, hingga jenis-jenis meriam beserta pelurunya. Dengan sabar dia menjelaskan kaitan antara tulisan-tulisan militer bapak sosialisme ilmiah itu dengan tradisi perjuangan bersenjata sayap kiri abad ke-20.

Tapi Boden bukan sejarawan, apalagi sejarawan kiri. Dia juga bukan orang sipil. Selama Perang Dingin, Boden dan negerinya adalah musuh bebuyutan Uni Soviet, sebuah rezim yang fondasinya terinspirasi oleh kritik-kritik Marx dan Engels terhadap kapitalisme.

Boden menjalani pelatihan di Akademi Militer Amerika Serikat ketika Gorbachev memproklamirkan Glasnost dan Perestroika. Sempat dikirim ke Perang Teluk, pada pertengahan 2000-an ia diposkan di Combat Maneuver Training Center, Hohenfels, Jerman.

Boden berpangkat mayor ketika mengerjakan tesisnya di Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Pada 2013, penerbit kecil asal Inggris Pickle Partners Publishing merilis karya sang mayor sebagai buku bertajuk The First Red Clausewitz: Friedrich Engels and Early Socialist Military Theory, 1848-1870.

Adakah yang aneh ketika seorang prajurit Amerika menaruh minat pada Engels?

Tidak, sama sekali tidak. Dalam konteks Perang Dingin, mempelajari tulisan-tulisan militer Engels sama artinya dengan menelaah tradisi militer sayap kiri dari Joseph Weydemeyer, Mao, Tito, Che Guevara, hingga Vo Nguyen Giap—dengan kata lain, mempelajari cara berpikir lawan.

Orang-orang seperti Boden rupanya cukup baik mengerjakan pekerjaan rumah itu dengan dingin, tanpa prasangka-prasangka ideologis yang riskan membuat mereka melebih-lebihkan atau meremehkan kekuatan lawan.

***

Setidaknya ada tiga hal yang langsung terbayang ketika membicarakan hubungan antara Marx (atau Engels) dan militer Indonesia beberapa tahun terakhir—dua di antaranya adalah lelucon.

Yang pertama adalah penyitaan buku-buku “kiri” oleh tentara dan polisi. Kedua, dokumen berjudul “Analisis Ancaman Komunis Gaya Baru di Indonesia” (2017) yang memasukkan Hitler dan Mussolini dalam bab “Diktator Sosialis-Komunis Dunia”.

Ketiga, ruwetnya jalan pikiran Kiki Syahnakri ketika melacak asal-usul komunisme dan ateisme hingga ke filsafat Yunani kuno di depan awak pers Jakarta pada 2016.

Ada masanya, jauh sebelum hari-hari ini, ketika pikiran tentara tak sesemrawut Kiki Syahnakri atau Gatot Nurmantyo saat berhadapan dengan Marx dan para penafsirnya.

Salah satu tentara yang pikirannya tak sesemrawut itu adalah A.H. Nasution, jenderal besar kebanggaan TNI dan perumus Dwifungsi ABRI, sebuah doktrin yang menempatkan tentara di dua lapangan—militer dan politik—dan terbukti membawa malapetaka sepanjang 32 tahun Orde Baru.

 Buku Nasution yang terbit pada 1953, Pokok-pokok Gerilya: dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang, berisi panduan dasar gerilya sekaligus operasi anti-gerilya. Bibit-bibit dwifungsi itu sudah terlihat dalam penentangannya terhadap konsep tentara sebagai alat negara.

Tentara, tegas Nasution, “bukanlah alat pemerintah yang buta dan bisu politik. Ia seharusnya pelopor revolusi, demikian ideal kita di masa-masa yang lalu dan di masa-masa yang akan datang. Ia harus sadar bahwa revolusi belum selesai.” 

Setahun sebelum Pokok-Pokok Gerilya terbit, Nasution dicopot dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat setelah mengarahkan moncong meriam ke Istana. Ia menuntut Sukarno membubarkan parlemen yang dinilainya terlalu banyak mencampuri urusan internal tentara.

Satu hal yang krusial dalam Pokok-Pokok Gerilya adalah penyebutan tentara gerilya  sebagai “prajurit rakyat” atau “tentara rakyat” yang telah lama dipakai sebagai slogan TNI.

Gerilya, tulis A.H. Nasution, “adalah prajurit rakyat yang sejati”. Dalam Pokok-pokok Gerilya, jenderal kebanggaan TNI itu menyatakan gerilya hanya bisa hidup bersama rakyat, serta memperoleh “pemeliharaan dan perlindungan rakyat” sekaligus, di sisi lain, menjadi “pelopor” atau “ujung tombak” revolusi.

Untuk memaparkan gambaran ideal tentang hubungan antara pasukan gerilya dan rakyat, Nasution, seorang anti-komunis tulen, menggunakan analogi air dan ikan dari Mao Tse-tung. Bahkan salah satu bagian dari Pokok-Pokok Gerilya dipersembahkan secara khusus untuk membahas saripati pengalaman Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok melawan Chiang Kai Sek.

Tentu ada problem di sini. Kecuali sebagai proyeksi semata, klaim atau aspirasi TNI untuk menjadi “tentara rakyat” terbentur oleh fakta bahwa sebagian besar personelnya pada 1953 berasal dari tentara kerajaan Belanda (KNIL) atau didikan Jepang via PETA.

“Rakyat adalah air dan pasukan gerilya adalah ikannya”, tulis Mao dalam On Guerilla War (1937).

 “Kok, bisa-bisanya dibilang tak mampu hidup bersama? Hanya pasukan tak disiplin yang memusuhi rakyat dan akan mati di luar habitatnya itu.”

Untuk itu pula Nasution paham bahwa perang anti-gerilya bertujuan pokok  “memisahkan rakyat dari gerilya”—sebuah prinsip yang diamalkan TNI dengan cara menggebuk  pemberontakan-pemberontakan di daerah selama era Sukarno dan menggelar operasi-operasi militer di Aceh hingga Papua pada zaman Orde Baru.

Dalam kesempatan lain, Nasution juga memakai istilah “perang teritorial” yang dicetuskan oleh Dushan Kveder,veteran Perang Sipil Spanyol, anggota partai komunis, dan perwira senior angkatan bersenjata Yugoslavia yang karyanya disebut-sebut berpengaruh di lingkaran perwira Indonesia sejak akhir 1950-an.

Pada Oktober 1953, artikel Kveder berjudul “’Territorial War’ the New Concept of Resistance” terbit di Foreign Affairs. Delapan tahun berselang, terjemahan Indonesianya muncul di majalah Angkatan Darat Territorial.

Sejak itulah konsep “perang teritorial” masuk ke kepala elite-elite militer Indonesia dan diadopsi sebagai doktrin pertahanan nasional.

Pokok-Pokok Gerilya, tulis sejarawan Walter Laqueur dalam Guerilla (1977), “mengingatkan orang akan Mao tanpa unsur politik.”

Komentar Laqueur wajar belaka. Teori perang tak selalu menuntut siapapun yang mempelajarinya untuk menyepakati tujuan-tujuan politik sang teoritikus—sebagaimana Lenin membaca karya jenderal reaksioner asal Prusia Carl von Clausewitz selama Perang Dunia I, sebagaimana Nasution mengutip Mao dan mengambil contoh dari Viet Cong.

Bahkan para (calon) pengusaha zaman kita, yang kerap dibayangkan sebagai figur ksatria modern, ternyata juga merasa perlu mempelajari ‘strategi perang’ untuk berbisnis. Bukankah sampai hari ini rak toko-toko buku penuh dengan judul seperti Perang Bisnis: Strategi Menaklukkan Pasar dengan prinsip Sun Tzu, Clausewitz Talks Business: An Executive’s Guide to Thinking Like a Strategist, Mao in the Boardroom: Marketing Genius from the Mind of the Master Guerilla, hingga Menyusun Rencana Pemasaran Gerilya yang Unggul ?

Tapi, apa cuma teori militer yang dipelajari tentara Indonesia dari orang-orang kiri dunia?

***

Pada Oktober 1988, pemerintahan Orde Baru meliberalisasi sektor perbankan. Bank asing akhirnya diizinkan membuka usaha patungan dengan bank lokal. Setahun kemudian, ada 91 bank swasta yang beroperasi, dari yang awalnya berjumlah 66 pada 1988. Tujuh tahun setelah deregulasi, jumlah bank patungan lokal dan asing meningkat nyaris empat kali lipat dari yang semula hanya 11 pada 1988.

Tapi, hanya beberapa bulan sebelum deregulasi resmi berjalan, Angkatan Darat merilis sebuah dokumen untuk keperluan program Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas). Di luar kecamannya terhadap “bahaya laten komunisme”, dokumen berjudul “Materi Balatkom” itu—sebagaimana dicatat Jun Honna dalam studinya tentang respons TNI terhadap tekanan reformasi—juga mengecam “kapitalisme liberal” yang menyebabkan “kaum kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin”.

Dokumen tersebut juga menunjuk perusahaan-perusahaan multinasional sebagai biang kerok ketergantungan negara miskin pada negara industri maju.

Di sisi lain, meski menyatakan hanya Pancasila yang mampu mengatasi kontradiksi antara komunisme dan kapitalisme, ada yang menarik pada kecaman “Materi Balatkom” terhadap kapitalisme. Analisis dokumen itu, sebagaimana diamati Honna, “menolak model masyarakat kapitalis-liberal dengan mengadopsi perspektif neo-Marxis tentang kapitalisme dan sistem [ekonomi] dunia”.

Yang dimaksud Honna sebagai perspektif “neo-Marxis” mengacu pada teori ketergantungan yang dikembangkan para ilmuwan kiri Amerika Latin. Gagasan ini diperkenalkan ke Indonesia pada 1970-an oleh intelektual pembangkang seperti Arief Budiman dan menjadi amunisi kritik terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru.

Tentu tak ada yang salah ketika seorang tentara Indonesia meraba ketimpangan ekonomi global lewat kacamata Marxis—apalagi pada 1980-an, sebuah dekade yang mengawali restorasi kuasa mutlak kapital atas otoritas negara. Namun, saking bisa diandalkannya, kacamata itu pernah lama dilarang beredar, tak boleh dikenakan oleh orang biasa yang tak bersenjata, petani, pekerja, guru, pelajar, ibu rumah tangga, atau siapapun yang dinilai aparat tak cukup cakap menafsirkan dunia.

Bukan tidak mungkin jika ia akan kembali dilarang dan hanya aparat yang berhak menggunakannya.  

Penyusun “Materi Balatkom”, Mayjen Soebijakto, pernah menjabat gubernur Lemhanas dan atase pertahanan Indonesia di Moskow. Selebihnya ia dikenal sebagai ‘pakar komunis’ di tubuh ABRI, sebuah super-lembaga yang—ketika pemodal asing mulai diizinkan masuk ke dunia perbankan Indonesia—telah lama menjalankan yayasan-yayasannya untuk mengoperasikan ratusan bisnis di berbagai sektor.

“Soebijakto,” catat Honna, “nampaknya paham kegunaan gagasan-gagasan Marxis”.

***

IndoProgress.Com