29.09.2015
Arif Saifudin Yudistira*
Tentang noda hitam dalam sejarah kemanusiaan Indonesia. Tanggapan
terhadap esai Taufiq Ismail: Presiden Mau Minta Maaf kepada PKI?
(Republika, 12 Agustus 2015). Oleh Arif Saifudin Yudistira.
Sebagai seorang anak muda yang resah, sekaligus guru yang ada di sekolah
dasar, saya merasa sejarah begitu penting. Tidak hanya karena sejarah
bisa membuka mata kita untuk tak buta melihat apa yang ada dimasa
sekarang, tetapi juga melihat pelajaran dari masa lampau. Tetapi sejarah
punya misi lain yang lebih penting yakni: kebenaran. Dalam agama apapun
nilai-nilai kebenaran menjadi sesuatu yang wajib untuk diperjuangkan.
Apalagi di negara yang notabene percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,
tentu usaha dan perjuangan menegakkan kebenaran menjadi penting, apalagi
kebenaran sejarah.
Bagi saya generasi 90-an, informasi dan kebenaran sejarah yang diterima
tak lain bersumber dari sekolah dan juga guru-guru kita. Generasi saya
adalah generasi yang mengunyah buku-buku terbitan orde baru yang dicap
“milik negara tidak diperdagangkan”.
Di buku itu jelas tertera, PKI
adalah biadab, bengis, kejam , bahkan atheis. Buku-buku itu didukung
oleh keterangan guru-guru di waktu itu bahwa PKI layak untuk
dilenyapkan, Soeharto adalah pahlawan karena telah menumpas komunisme.
Pemahaman saya tentang kebenaran seperti itu mendekam dan menghantui
pikiran saya sejak dahulu sampai sekarang, bahkan sampai kuliah.
Saya beruntung di masa kuliah menemukan buku-buku yang membuka
mata batin saya untuk tak melulu menerima kebenaran sejarah bahwa PKI
adalah kejam, bengis dan layak dimusnahkan.
Pemahaman saya mulai berubah
tatkala membaca buku Kemunculan Komunisme di Indonesia karya
Ruth McVey. Di buku itu dijelaskan bahwa gerakan PKI muncul tak serta
merta dan tiba-tiba.
Ia muncul akibat keresahan dan kegelisahan
intelektual pribumi dimasa itu yang tak sepakat lagi dengan pecahnya SI
putih dan SI merah. Pecahnya SI kemudian mendorong kaum islam radikal
bergabung dengan PKI. PKI pun berkembang dengan pesat karena ideologinya
yang bernafaskan kaum kromo. Kaum islam tak sepenuhnya menghindar,
bahkan di Solo Haji Misbach ikut serta memberikan keterangan bahwa
“islam yang tak sepakat komunis berarti islam yang tak sejati”.
Fakta dan data sejarah versi penguasa
Pemahaman saya pun berlanjut tatkala menemukan fakta menarik di buku Olle Tornquist yang menulis buku Mencari Kiri di Indonesia.
Di buku itu, saya melihat ada semacam kepeloporan dalam melawan
kolonialisme di masa itu. Begitupun ketika kita membaca buku yang
lainnya yang di masa orde baru jelas dilarang untuk beredar. Maka kita
tak perlu terhenyak tatkala menyaksikan dua film yang membuat dunia
internasional tertarik untuk membuka tabir gelap sejarah kita yakni film
Senyap dan film Jagal karya Joshua Oppenheimer.
Tetapi apalah arti buku-buku itu, ketika dominasi pengetahuan melalui
tangan negara justru lebih kuat daripada buku-buku yang waktu itu
dilarang dan dihancurkan?. Buku-buku itu seperti angin lalu, kita
seperti terlanjur menerima fakta dan data sejarah versi penguasa. Kita
tak heran ketika Wijaya Herlambang menulis disertasi bagus yang
mengisahkan tentang bagaimana Suharto mencipta sejarawan Nugroho
Notosusanto dengan membuat buku pertama versi pemerintah yang
membenarkan tindakan Suharto menumpas komunis.
Meski kita tahu, waktu
itu sudah ada dokumen dari Amerika hendak dibocorkan, tetapi
ditutup-tutupi oleh Suharto. Meski ditutup-tutupi, dokumen itu justru
terlanjur menjadi pemberitaan di luar negeri. Suharto pun tak kurang
akal, ia pun segera menutupi dengan membentuk lembaga-lembaga kebudayaan
dan kesenian untuk menutupi sejarah yang memilukan sepanjang masa ini.
Saya cukup terhenyak dan kaget ketika membaca tulisan Taufiq Ismail di harian Republika (12/8/15). Di tulisan bertajuk Presiden Mau Minta Maaf kepada PKI?
, Taufiq seperti menunjukkan kemarahannya, nampak sekali di tulisan itu
berusaha menegaskan kembali bahwa PKI dipandang sebagai biadab, bengis
dan kejam. Bila Taufiq ismail menggunakan teori sebab akibat sebagaimana
yang ditulis dalam buku-buku sejarah yang ada , Taufiq mengutip buku (Lubang-lubang pembantaian –petualangan
PKI di Madiun, Tim Jawa Pos : Maksum, Agus sunyoto,A Zainuddin,
Grafiti, 1990) yang menilai bahwa selama ini KGB dinilai menggunakan
taktik melegitimasi dan melupakan pemberontakan PKI di Madiun.
Mengenai
peristiwa Madiun, kita bisa menengok versi sejarah yang lain di buku Teror Orde baru(2013)
yang ditulis oleh Julie Soulthwood –Patrick Flanagan). Di buku itu
penulis menerangkan bahwa gerakan penghancuran komunisme di asia
tenggara memang merupakan gerakan yang di setting Amerika serikat dengan
dukungan biaya yang cukup besar. Hal ini dilakukan tak lain karena
komunisme dianggap berbahaya bagi keberlangsungan dan dominasi
perekonomian dan eksploitasi kekayaan alam di Indonesia.
Teror Orde Baru
Kembali kepada teori sebab-akibat yang diajukan oleh Taufiq Ismail,
mestinya kita melihat faktor ini atau faktor kolonialisme yang
memunculkan gerakan komunisme di negeri ini. Motif munculnya komunisme
di masa itu adalah urusan kolonialisme.
Tetapi mengapa saat ini
komunisme menjadi hantu yang layak dibasmi dan dimusnahkan?. Bahkan
Profesor Wertheim mengatakan bahwa yang disebut dengan pemberontakan Madiun di Jawa timur … sedikit banyak
dipicu oleh unsure-unsur anti komunis. Utrecht pun menulis “ Tidak ada
bukti bahwa jatuhnya pemberontakan (bulan September di Madiun) tanpa
mengikuti rencana resmi PKI.
Soerjono mengemukakan pendapatnya secara
lebih halus Tidak lama setelah mengutip pernyataan Hatta pada 19
september 1948 Soerjono menyatakan : Sejak saat itu hysteria
komunisfobia dikobarkan dengan dalih “pemberontakan PKI” atau
“kebiadaban PKI”.
Namun, sejak saat itu hingga kini ceritanya selalu
sama. Tak seorang pun pernah diajukan ke meja persidangan untuk
membuktikan bagaimana pemberontakan itu direncanakan. Jadi satu-satunya
hal yang menjadi bukti di Madiun adalah ‘sneltrech' (keadilan
ringkas)yang berlaku saat itu. Dengan kata lain pengadilan militer tidak
butuh prosedur pembuktian yang lengkap. Atas dasar itu saya tidak
terkejut saat mendengar bahwa kini di Jakarta banyak sekali orang yang
menulis ulang ‘pemberontakan madiun' versi mereka masing-masing—dengan
anggota-anggota komunis yang telah dipenjara selama 13 tahun tanpa bukti
apapun terkait kesalahan mereka (sejak 1965) dikambinghitamkan” (Julie
Southwood dan Patrick Flanagan, 2013 :30).
Di buku Teror Orde Baru (2013) dijelaskan secara berbeda dari
pada versi sejarah yang dikutip oleh Taufiq Ismail di buku ini
dijelaskan bahwa peristiwa madiun merupakan hasil pergumulan panjang di
kalangan kesatuan-kesatuan aksi di pedalaman jawa yang bertekad
mempertahankan tentara perjuangan kemerdekaan “popular” dan Komando
Tinggi militer yang berusaha membawa satuan-satuan lapangan di bawah
control pusat.
Kembalinya pemimpin PKI Musso dari pengasingan Agustus
1948 berujung konsolidasi terpadu kelompok-kelompok FDR di bawah
organisasi PKI dan meningkatnya hasutan serta propaganda FDR dan anti
PKI anti Republik—hanya karena pemerintah sedang bersiap untuk menyerang
PKI. Langkah pertama Hatta adalah merasionalisasi (baca: membersihkan)
tentara dengan program demobilisasi terpadu.
Ketidakpuasan tentara di
wilayah pedalaman mencuat ke permukaan Letkol Sutarto yang lantang
menentang program Hatta ditemukan tewas terbunuh. Pada 11 September 1948
menyusul gelombang ‘menghilangnya' anggota militer pro PKI di Solo,
Komando Solo mengeluarkan ultimatum. Jika tentara-tentara tersebut tidak
dikembalikan dalam tempo 14 jam pada 13 September,serangan akan
ditujukan kepada pemerintah.
Tatkala tenggat waktu tersebut telah terlewati, Kesatuan
Angkatan laut Republik Indonesia (ALRI) menyerbu barak-barak pasukan
elite pemerintah, Kodam Siliwangi. Keesokan harinya, pertempuran meletus
di Madiun. Pertempuran mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.
Pada 18 September tentara pro PKI menguasai Madiun dan kota-kota di
sekitarnya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pemimpin PKI sebelumnya tidak
mengetahui akan terjadinya peristiwa ini. Namun, saat tiba di Madiun
pada 18 september 1948 mereka dihadapkan pada kondisi yang harus
diterima (Kahin,1970 :291-292;Aidit 1955 ; 25-27).
Menurut laporan di
hari itu yang belum jelas kebenarannya dinyatakan dalam pidato Hatta
bahwa telah didirikan Pemerintah Soviet, di Madiun dengan Musso sebagai
‘Presidennya”. Hatta meminta kewenangan absolute diberikan kepada
Soekarno selama tiga bulan. Kondisi darurat militer pun diberlakukan.
Pemberontakan dinyatakan berhasil diatasi pada 28 Oktober. Musso tewas
tertembak tiga hari kemudian. Laporan lain menyatakan bahwa ribuan
simpatisan komunis dan PKI lainnya terbunuh sementara 35.000 orang
dipenjara (Kahin, 1970 : 300; Feith 1962 :52, Polomka 1971 :158).
Belum ada yang berani mengungkap
Sejarah Madiun dan sebab dari yang melandasi Madiun memang tak diungkap
oleh Taufiq Ismail dan sejarawan yang menilai PKI sebagai pihak yang
dianggap sebagai hantu yang patut dimusnahkan. Terlebih sebab dan proses
mengapa Amerika sampai begitu gencarnya mendukung penumpasan gerakan
komunis di Asia tenggara termasuk Indonesia.
Motif kolonialisme ekonomi
sampai saat ini tak pernah disinggung. Orang kemudian hanya tahu jargon
pendek di mobil-mobil dan dikendaraan di jalan raya yang seolah meneror
kita dengan gambar Suharto yang tersenyum dan mengatakan dengan
entengnya : “Beras saiki regane piro le?, penak jamanku tho”?.
Jargon-jargon dan terror semacam itu justru membuat kebenaran sejarah
semakin ditutup-tutupi.
Faktanya tidak ada yang berani mengungkap bagaimana kejahatan
Orde baru baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi kejahatan ekonomi
dan politik yang dilakukan oleh Suharto di masa itu. Saya adalah bagian
dari generasi 90-an yang rindu kebenaran sejarah. Tentu, setelah 32
tahun lamanya rejim Suharto berkuasa, arus reformasi dimulai, makin
muncul banyak buku yang semakin membuka tabir gelap sejarah kita.
Seruan Bung Taufiq Ismail tentu bagian dari cara kita menguak sejarah
kelam kita, tentu kita tak boleh sebelah mata melihat sejarah. Kita
mesti memandang secara menyeluruh, apalagi sejarah yang sudah
ditutup-tutupi rapat oleh sebuah rejim yang selama puluhan tahun
menggunakan instrumen negara untuk melegitimasi dan membuat sejarah
sendiri dengan tujuan melegitimasi kekuasaan dan teror yang
diciptakannya.
Karena itulah, upaya membuka tabir gelap sejarah yang diinisiasi oleh Yayasan Bhinneka Nusantara yang menerbitkan majalah edisi 50 tahun Genosida layak diapresiasi demi kebenaran sejarah.
_____
Arif Saifudin Yudistira adalah Guru MI Muhammadiyah Kartasura
http://www.dw.com/id/membuka-tabir-gelap-sejarah-kita/a-18723855

Tidak ada komentar:
Posting Komentar