Hasan Kurniawan
PERAN Soeharto dalam Gerakan 30 September (G30S) 1965
ternyata cukup besar. Hal ini terungkap dari sejumlah kesaksian para
pelaku dan mereka yang tersangkut dalam peristiwa tersebut.
Menurut kesaksian Wakil Komandan Bataliyon 530/Para/Brawijaya Mayor TNI (Purn) Soekarbi pada 21 September 1965, dirinya menerima radiogram dari Panglima Kostrad (Pangkostrad) Mayjen Soeharto.
Radiogram itu bernomor 220 dan 239 tertanggal 21 September 1965. Isinya adalah perintah agar Yon 530/Para Brigade 3/Brawijaya menyambut HUT ke-20 ABRI pada 5 Oktober 1965 di Jakarta dengan perlengkapan tempur garis pertama.
Setelah dilakukan persiapan sesuai perintah dalam radiogram, pasukan diberangkatkan dengan kendaraan organik dan kereta api dalam tiga gelombang, mulai tanggal 25, 26, dan 27 September 1965.
Soekarbi saat itu memimpin keberangkatan pasukan gelombang ketiga dari Madiun dengan kereta api. Panglima Kodam Brawijaya saat itu adalah Mayjen Basoeki Rachmat.
Setibanya di Jakarta, seluruh pasukan berkumpul di Kebon Jeruk. Pasukan yang telah berkumpul saat itu adalah Yon 454/Para/Diponegoro dan Yon 328/Para/Siliwangi. Pada 29 September 1965, seluruh pasukan sudah berada di Mangkostrad.
Saat itu, pasukan tempur ini diinspeksi oleh Kepala Staf Kostrad Brigjen Kemal Idris, serta para asistennya seperti Kolonel Yoga Sugama, Asisten 2 Kolonel Wahono, dan Asisten 3 Kolonel Sruhardojo.
Pagi hari tanggal 30 September 1965, seluruh pasukan ditambah unsur Kostrad sudah berkumpul di luar Stadion Senayan untuk latihan upacara. Inspektur upacara saat itu adalah Pangkostrad Mayjen Soeharto.
Setelah melakukan latihan upacara, para pasukan dikembalikan ke Kebon Jeruk. Sore harinya, semua Dan Ton dikumpulkan di aula pertanian Kebon Jeruk dan dibriefing oleh Dan Yom 530 Mayor Bambang Soepeno.
Isi briefing itu adalah, Ibu Kota Jakarta dalam keadaan gawat, demikian juga keadaan Pangti ABRI. Kedua, ada kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Pemerintahan RI yang sah.
Pukul 11 malam, satu kompi Yon 530 yang dipimpin Lettu Mohamad Saleh dan Resimen Cakrabirawa meninggalkan ruang briefing. Pukul 12 malam, briefing selesai. Pukul 2 pagi tanggal 1 Oktober 1965, Soekarbi memimpin pasukan menuju Kompleks Monas.
Di Kompleks Monas, kedudukan pasukan Soekarbi berada tepat di depan Istana Negara. Para pasukan inilah yang kemudian dikenal dengan pasukan liar atau tidak dikenal saat terjadinya G30S.
Untuk itu Soekarbi membantah jika kemudian pasukannya dibilang liar. Sebab sedari awal mereka datang atas perintah Pangkostrad Mayjen Soeharto dan saat berada di Monas pasukannya sering keluar masuk Mangkostrad.
Pagi hari jam 8, Soekarbi bertemu Pangkostrad Mayjen Soeharto dan melaporkan semua kegiatannya, termasuk hasil briefing dengan Mayor Bambang Soepeno yang menyatakan negara dalam keadaan darurat dan akan terjadi kudeta.
Namun Soeharto menjawab kabar itu tidak benar dan situasi aman terkendali. Padahal, pukul 2 pagi tanggal 1 Oktober 1965, G30S sudah bergerak melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam orang jenderal dan seorang perwira pertama.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah Soeharto tidak mengetahui hal itu? Sehingga dia mengatakan kepada seluruh pimpinan pasukan yang ada di Jakarta keadaan aman terkendali tanpa melakukan upaya pencegahan? Hal ini diragukan Soekarbi.
Menurut kesaksian Wakil Komandan Bataliyon 530/Para/Brawijaya Mayor TNI (Purn) Soekarbi pada 21 September 1965, dirinya menerima radiogram dari Panglima Kostrad (Pangkostrad) Mayjen Soeharto.
Radiogram itu bernomor 220 dan 239 tertanggal 21 September 1965. Isinya adalah perintah agar Yon 530/Para Brigade 3/Brawijaya menyambut HUT ke-20 ABRI pada 5 Oktober 1965 di Jakarta dengan perlengkapan tempur garis pertama.
Setelah dilakukan persiapan sesuai perintah dalam radiogram, pasukan diberangkatkan dengan kendaraan organik dan kereta api dalam tiga gelombang, mulai tanggal 25, 26, dan 27 September 1965.
Soekarbi saat itu memimpin keberangkatan pasukan gelombang ketiga dari Madiun dengan kereta api. Panglima Kodam Brawijaya saat itu adalah Mayjen Basoeki Rachmat.
Setibanya di Jakarta, seluruh pasukan berkumpul di Kebon Jeruk. Pasukan yang telah berkumpul saat itu adalah Yon 454/Para/Diponegoro dan Yon 328/Para/Siliwangi. Pada 29 September 1965, seluruh pasukan sudah berada di Mangkostrad.
Saat itu, pasukan tempur ini diinspeksi oleh Kepala Staf Kostrad Brigjen Kemal Idris, serta para asistennya seperti Kolonel Yoga Sugama, Asisten 2 Kolonel Wahono, dan Asisten 3 Kolonel Sruhardojo.
Pagi hari tanggal 30 September 1965, seluruh pasukan ditambah unsur Kostrad sudah berkumpul di luar Stadion Senayan untuk latihan upacara. Inspektur upacara saat itu adalah Pangkostrad Mayjen Soeharto.
Setelah melakukan latihan upacara, para pasukan dikembalikan ke Kebon Jeruk. Sore harinya, semua Dan Ton dikumpulkan di aula pertanian Kebon Jeruk dan dibriefing oleh Dan Yom 530 Mayor Bambang Soepeno.
Isi briefing itu adalah, Ibu Kota Jakarta dalam keadaan gawat, demikian juga keadaan Pangti ABRI. Kedua, ada kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Pemerintahan RI yang sah.
Pukul 11 malam, satu kompi Yon 530 yang dipimpin Lettu Mohamad Saleh dan Resimen Cakrabirawa meninggalkan ruang briefing. Pukul 12 malam, briefing selesai. Pukul 2 pagi tanggal 1 Oktober 1965, Soekarbi memimpin pasukan menuju Kompleks Monas.
Di Kompleks Monas, kedudukan pasukan Soekarbi berada tepat di depan Istana Negara. Para pasukan inilah yang kemudian dikenal dengan pasukan liar atau tidak dikenal saat terjadinya G30S.
Untuk itu Soekarbi membantah jika kemudian pasukannya dibilang liar. Sebab sedari awal mereka datang atas perintah Pangkostrad Mayjen Soeharto dan saat berada di Monas pasukannya sering keluar masuk Mangkostrad.
Pagi hari jam 8, Soekarbi bertemu Pangkostrad Mayjen Soeharto dan melaporkan semua kegiatannya, termasuk hasil briefing dengan Mayor Bambang Soepeno yang menyatakan negara dalam keadaan darurat dan akan terjadi kudeta.
Namun Soeharto menjawab kabar itu tidak benar dan situasi aman terkendali. Padahal, pukul 2 pagi tanggal 1 Oktober 1965, G30S sudah bergerak melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam orang jenderal dan seorang perwira pertama.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah Soeharto tidak mengetahui hal itu? Sehingga dia mengatakan kepada seluruh pimpinan pasukan yang ada di Jakarta keadaan aman terkendali tanpa melakukan upaya pencegahan? Hal ini diragukan Soekarbi.
Menurut Soekarbi, Soeharto mengetahui adanya gerakan itu. Tetapi tidak
melakukan pencegahan. Begitupun dengan Kodam Jaya. Apalagi jauh hari
sebelumnya, Soeharto telah diberitahu Kolonel Latief akan kudeta Dewan
Jenderal dan operasi militer.
Saat berada di Rumah Tahanan Militer (RTM) Salemba, Soekarbi mengaku bertemu Kolonel Latief. Saat itu Latief bercerita tanggal 28 September 1965, dirinya menemui Soeharto untuk menceritakan situasi yang terjadi.
Namun Soeharto diam, tidak berkomentar. Baru kemudian hari, Soeharto menangkap Latief. Penulis Cornell Paper Profesor Ben Anderson mengatakan, ada sejumlah alasan kenapa Soeharto diam saat mendengar keterangan Latief.
Secara Machiavelis, Soeharto beranggapan ada baiknya jika Achmad Yani dan Nasution disingkirkan. Soeharto menyimpan dendam kepada Nasution karena pernah dicopot dari Pangdam Diponegoro dengan alasan melakukan penyelundupan.
Begitupun dengan Yani, Soeharto tidak suka Yani karena dia merasa lebih senior. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa para pelaku penculikan dan pembunuhan para jenderal itu adalah orang-orang dekat Soeharto?
Hubungan Soeharto dengan Kolonel Latief sudah seperti saudara. Latief mengenal Soeharto dan istrinya Ibu Tien sejak tahun 1948 sewaktu gerilya di Yogyakarta. Begitupun dengan Letkol Untung, hubungan mereka sangat baik.
Saat Untung menikah, Soeharto lah yang membiayai seluruh biaya pernikahannya. Namun belakangan Soeharto lah yang menangkap dan membunuh Untung. Ben menduga, hal ini seperti permainan catur yang mengorbankan prajurit pada awal permainan.
Profesor Peter Dale Scott dalam analisanya beranjak lebih jauh. Dia menyatakan G30S atau Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu)* merupakan pintu masuk bagi Soeharto untuk menghancurkan golongan kiri dan mendongkel Soekarno.
Menurutnya, dari awal Soeharto sudah mengetahui bahwa penculikan dan pembunuhan enam orang jenderal itu dilakukan oleh pasukan-pasukan yang berhubungan dengan Untung, karena pasukan itu berada di bawah kepemimpinannya.
Jadi, apapun alasan dan motivasi oknum-oknum perorangan dalam peristiwa itu menurutnya munafik, dan janggal karena sudah dirancang oleh Soeharto. Seperti keputusan tidak menjaga sisi Timur tempat markas Kostrad misalnya.
Menurutnya, hal ini konsisten dengan putusan G30S bahwa hanya para jenderal Mabes AD yang akan dijadikan sasaran. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang menghalangi pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto.
Kejanggalan lain adalah pengumuman Dewan Revolusi yang tidak mengikutsertakan Soekarno. Menurutnya hal ini merupakan dalih Soeharto untuk berpura-pura melindungi Soekarno yang pada hakikatnya mencegah Soekarno kembali memimpin.
Begitupun dengan dipilihnya sarang G30S yang di Halim Perdana Kusuma. Hal itu untuk menutupi kecurigaan pembunuhan yang dilakukan pasukan di bawah komandonya, dan melimpahkannya kepada AURI dan personel Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pasukan yang sama juga berada di Jawa Tengah. Diketahui bahwa batalion yang memberi pembekalan kepada kompi-kompi pemberontak dan yang menumpasnya adalah sama. Batalion itu berada di bawah kuasa Pangkostrad.
Siauw Giok Tjhan dalam catatan penjara Orde Baru menceritakan, beberapa jam sebelum G30S terjadi Kolonel Latief kembali menemui Soeharto dan melaporkan akan dilakukan penculikan para anggota Dewan Jenderal malam itu.
Namun hingga G30S dilancarkan, Soeharto tetap diam dan tidak mengambil tindakan pencegahan. Padahal, harusnya dia melaporkan apa yang diketahuinya itu kepada atasannya Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution.
Saat berada di Rumah Tahanan Militer (RTM) Salemba, Soekarbi mengaku bertemu Kolonel Latief. Saat itu Latief bercerita tanggal 28 September 1965, dirinya menemui Soeharto untuk menceritakan situasi yang terjadi.
Namun Soeharto diam, tidak berkomentar. Baru kemudian hari, Soeharto menangkap Latief. Penulis Cornell Paper Profesor Ben Anderson mengatakan, ada sejumlah alasan kenapa Soeharto diam saat mendengar keterangan Latief.
Secara Machiavelis, Soeharto beranggapan ada baiknya jika Achmad Yani dan Nasution disingkirkan. Soeharto menyimpan dendam kepada Nasution karena pernah dicopot dari Pangdam Diponegoro dengan alasan melakukan penyelundupan.
Begitupun dengan Yani, Soeharto tidak suka Yani karena dia merasa lebih senior. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa para pelaku penculikan dan pembunuhan para jenderal itu adalah orang-orang dekat Soeharto?
Hubungan Soeharto dengan Kolonel Latief sudah seperti saudara. Latief mengenal Soeharto dan istrinya Ibu Tien sejak tahun 1948 sewaktu gerilya di Yogyakarta. Begitupun dengan Letkol Untung, hubungan mereka sangat baik.
Saat Untung menikah, Soeharto lah yang membiayai seluruh biaya pernikahannya. Namun belakangan Soeharto lah yang menangkap dan membunuh Untung. Ben menduga, hal ini seperti permainan catur yang mengorbankan prajurit pada awal permainan.
Profesor Peter Dale Scott dalam analisanya beranjak lebih jauh. Dia menyatakan G30S atau Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu)* merupakan pintu masuk bagi Soeharto untuk menghancurkan golongan kiri dan mendongkel Soekarno.
Menurutnya, dari awal Soeharto sudah mengetahui bahwa penculikan dan pembunuhan enam orang jenderal itu dilakukan oleh pasukan-pasukan yang berhubungan dengan Untung, karena pasukan itu berada di bawah kepemimpinannya.
Jadi, apapun alasan dan motivasi oknum-oknum perorangan dalam peristiwa itu menurutnya munafik, dan janggal karena sudah dirancang oleh Soeharto. Seperti keputusan tidak menjaga sisi Timur tempat markas Kostrad misalnya.
Menurutnya, hal ini konsisten dengan putusan G30S bahwa hanya para jenderal Mabes AD yang akan dijadikan sasaran. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang menghalangi pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto.
Kejanggalan lain adalah pengumuman Dewan Revolusi yang tidak mengikutsertakan Soekarno. Menurutnya hal ini merupakan dalih Soeharto untuk berpura-pura melindungi Soekarno yang pada hakikatnya mencegah Soekarno kembali memimpin.
Begitupun dengan dipilihnya sarang G30S yang di Halim Perdana Kusuma. Hal itu untuk menutupi kecurigaan pembunuhan yang dilakukan pasukan di bawah komandonya, dan melimpahkannya kepada AURI dan personel Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pasukan yang sama juga berada di Jawa Tengah. Diketahui bahwa batalion yang memberi pembekalan kepada kompi-kompi pemberontak dan yang menumpasnya adalah sama. Batalion itu berada di bawah kuasa Pangkostrad.
Siauw Giok Tjhan dalam catatan penjara Orde Baru menceritakan, beberapa jam sebelum G30S terjadi Kolonel Latief kembali menemui Soeharto dan melaporkan akan dilakukan penculikan para anggota Dewan Jenderal malam itu.
Namun hingga G30S dilancarkan, Soeharto tetap diam dan tidak mengambil tindakan pencegahan. Padahal, harusnya dia melaporkan apa yang diketahuinya itu kepada atasannya Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution.
Pertemuan Latief dan Soeharto malam itu disaksikan oleh Mayor Suradi.
Menurut Suradi, dia menemani Latief menemui Soeharto di RSPAD. Dia
mendengar Latief melaporkan bahwa nanti malam akan ada gerakan menculik
para jenderal.
Banyak para perwira menengah dan tinggi ABRI diadili dan ditahan dengan tuduhan terlibat dalam G30S hanya karena mereka dinyatakan mengetahui tentang keberadaan Dewan Jenderal, tetapi tidak memberitahukan atasannya.
Salah satu contohnya adalah Komodor Suradi, Panglima Maritim Kepulauan Riau. Dia dijatuhi penjara 18 tahun karena tidak melaporkan keberadaan Dewan Jenderal yang diketahui dari seorang bawahannya ke atasannya.
Contoh lainnya adalah Brigadir Jenderal Polisi Suwarno. Dia dijatuhi hukuman karena tidak melaporkan atasannya karena keberadaan Dewan Jenderal dan tidak berupaya mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal.
Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa tidak ada konsekuensi hukum atas diamnya Mayjen Soeharto? Sampai di sini bahasan Cerita Pagi diakhiri. Semoga memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan pembaca.
*Prof Benedict Anderson mempunyai kesan bahwa singkatan Gestapu itu sendiri merupakan satu alasan lain dengan menganggap bahwa Gestapu adalah buatan Amerika Serikat. Kata Gerakan September Tiga Puluh sendiri terdengar janggal dalam bahasa Indonesia. Hal ini sama dengan mengatakan Teenth Four (Mei Sepuluh Empat) sebagai ganti May Four Teenth (Empat Belas Mei).
Sumber Tulisan:
Siauw Giok Tjhan, G30S dan Kejahatan Negara, Ultimus, Cetakan Pertama, Oktober 2015
Pater Dale Scott, Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965-1967, Vision 03, Cetakan Kedua September 2003.
Eros Djarot, Siapa Sebenarnya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Para Kesaksian Para Pelaku Sejarah G30S/PKI, MediaKita, Cetakan ke-13, 2008.
(san)
Banyak para perwira menengah dan tinggi ABRI diadili dan ditahan dengan tuduhan terlibat dalam G30S hanya karena mereka dinyatakan mengetahui tentang keberadaan Dewan Jenderal, tetapi tidak memberitahukan atasannya.
Salah satu contohnya adalah Komodor Suradi, Panglima Maritim Kepulauan Riau. Dia dijatuhi penjara 18 tahun karena tidak melaporkan keberadaan Dewan Jenderal yang diketahui dari seorang bawahannya ke atasannya.
Contoh lainnya adalah Brigadir Jenderal Polisi Suwarno. Dia dijatuhi hukuman karena tidak melaporkan atasannya karena keberadaan Dewan Jenderal dan tidak berupaya mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal.
Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa tidak ada konsekuensi hukum atas diamnya Mayjen Soeharto? Sampai di sini bahasan Cerita Pagi diakhiri. Semoga memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan pembaca.
*Prof Benedict Anderson mempunyai kesan bahwa singkatan Gestapu itu sendiri merupakan satu alasan lain dengan menganggap bahwa Gestapu adalah buatan Amerika Serikat. Kata Gerakan September Tiga Puluh sendiri terdengar janggal dalam bahasa Indonesia. Hal ini sama dengan mengatakan Teenth Four (Mei Sepuluh Empat) sebagai ganti May Four Teenth (Empat Belas Mei).
Sumber Tulisan:
Siauw Giok Tjhan, G30S dan Kejahatan Negara, Ultimus, Cetakan Pertama, Oktober 2015
Pater Dale Scott, Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965-1967, Vision 03, Cetakan Kedua September 2003.
Eros Djarot, Siapa Sebenarnya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Para Kesaksian Para Pelaku Sejarah G30S/PKI, MediaKita, Cetakan ke-13, 2008.
(san)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar