MENULIS sejarah bukan perkara mudah. Impian agar sejarawan bisa
menghadirkan masa lalu sebagaimana sesungguhnya terjadi semakin jelas
tidak mungkin terwujud. Seandainya ada mesin waktu yang bisa melontarkan
kita ke masa lalu pun, kita tetap akan melihatnya dari sudut pandang
dan kerangka pemikiran tertentu. Setelah menyerap apa yang kita dengar,
lihat dan rasakan, kita masih berurusan dengan bahasa sebagai alat kita
menyampaikan gagasan yang terbatas dan tidak cukup untuk menghadirkan
semua dimensi masa lalu secara penuh. Sejarah dengan kata lain adalah
representasi dari masa lalu dan bukan masa lalu itu sendiri. Sejarah
selalu diceritakan dan disusun kembali melalui bahasa berdasarkan
informasi yang bisa diperoleh mengenai masa lalu, dan karena itu akan
selalu kurang, tidak lengkap dan memerlukan perbaikan. Karena alasan
itulah sejarawan umumnya mengatakan bahwa sejarah itu terbuka bagi
interpretasi yang berbeda, dan selalu bisa ditulis ulang.
Tapi ini tidak berarti bahwa kita bebas menafsirkan dan menulis
sejarah. Ada prinsip dasar yang membatasi kebebasan tafsir sejarah:
pijakan pada fakta atau kenyataan yang diketahui berdasarkan sumber
informasi yang tersedia dan dapat diuji. Tidak semua keterangan mengenai
masa lalu dapat dipercaya, dan sejarawan dibekali dengan metode dan
prosedur ilmiah untuk memeriksa tingkat keterandalan bahan-bahan yang
dihadapinya.
Kekacauan dalam debat mengenai Gerakan 30 September atau G-30-S
bersumber dari pencampuradukan fakta, fiksi dan fantasi antara apa yang
sesungguhnya terjadi dengan apa yang diceritakan atau
dibayangkan/ diharapkan orang telah terjadi. Di pusat kekacauan ini
adalah penguasa Orde Baru yang menjadikan tafsirnya yang penuh dengan
fiksi dan fantasi sebagai sejarah resmi yang tidak boleh dibantah. Orde
Baru bersikeras mempertahankan tafsirnya mengenai peristiwa G-30-S
karena semua tindakannya untuk menghabisi PKI – mulai dari menangkapi
dan menghukum sebagian pemimpin dan membunuh ratusan ribu orang –
bersandar pada sejarah resmi itu. Penulisan sejarah di sini terkait
dengan legitimasi politik dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya Orde
Baru menggunakan tangan besi untuk menjadikan tafsirnya terhadap
peristiwa G-30-S sebagai kebenaran umum. “Sejarah” yang dibuat oleh Orde
Baru pun menjadi lebih penting dari masa lalu itu sendiri.
Sejarah resmi ini, seperti nasib sejarah resmi di mana pun, mendapat
kritik dari banyak pihak yang kemudian menyusun versi alternatif. Walau
memikat, ada masalah besar dengan versi alternatif ini. Para penulis
versi alternatif ini biasanya lebih tertarik pada persoalan politik
sejarah dan ingin mengimbangi atau menentang sejarah resmi, dan bukan
pada masa lalu itu sendiri. Secara sadar maupun tidak mereka menerima
medan pertempuran yang dibuka oleh sejarah resmi. Di jantung medan
pertempuran ini adalah pertanyaan yang selalu kita dengar: siapa dalang
G-30-S? Keterpakuan dan keterpukauan pada dalang inilah yang membuat
seluruh pembicaraan G-30-S seperti berjalan di tempat.
Di sinilah John Roosa membuat sumbangan penting melalui Dalih Pembunuhan Massal
karena keluar dari perangkap teori dalang ini. Ia tidak sibuk membantah
atau membela versi tertentu, atau mencari-cari dalang, tapi melakukan
hal yang sangat elementer dan fundamental sekaligus: membuat
rekonstruksi G-30-S sebagai sebuah gerakan melalui keterangan mereka
yang terlibat di dalamnya.
Dalang Tanpa Lakon
Terlepas dari kesimpulan akhir yang berbeda-beda, semua teori tentang
dalang G-30-S berasumsi bahwa gerakan itu adalah persekongkolan politik
yang direncanakan dengan baik, memiliki rencana yang jelas, dan berada
di bawah garis komando. Sebagian mengatakan bahwa dalang itu adalah
Soeharto dan komplotan Angkatan Darat yang dipimpinnya, sementara Orde
Baru bersikukuh bahwa PKI adalah dalangnya dengan restu dari Presiden
Soekarno. Sebagian lain mengatakan pemerintah Amerika Serikat, melalui
dinas rahasianya CIA, adalah dalang yang dengan lihai memainkan anak
wayangnya di Indonesia. Tidak semua teori mengenai G-30-S dilengkapi
bukti-bukti dan karena itu pantas untuk diperhatikan secara serius.
Sebagian malah lebih banyak memberi informasi tentang kesadaran dan
psikologi politik penyusunnya daripada tentang gerakan itu sendiri.
Dalih Pembunuhan Massal
berbeda dengan berbagai teori ini dalam hal yang sangat mendasar, yakni
perangkat pertanyaannya. Jika yang lain meyakini bahwa G-30-S adalah
sebuah persekongkolan jahat yang dirancang dan dimainkan dengan sangat
lihai oleh “sang dalang”, maka Dalih Pembunuhan Massal
justru menyoroti bahwa G-30-S sebenarnya sama sekali tidak tepat
disebut sebagai gerakan. Dengan penelitian yang cermat terhadap
rangkaian bahan yang belum pernah digunakan, dan penafsiran ulang
terhadap bahan yang sudah pernah digunakan, ia mereka ulang perjalanan
“gerakan” yang berusia singkat itu.
Ia menunjukkan bagaimana para pemimpin gerakan sebenarnya tidak
pernah punya kesamaan pandangan dan sikap, apalagi rencana lain
seandainya “rencana utama” (yang juga tidak jelas) gagal. Ia merekam
bagaimana sebagian pemimpin bersikeras menekankan bahwa “kita tidak bisa
mundur lagi” dan menutup diskusi dan perdebatan dengan otoritas. Dan
setelah mereka yakin bahwa gerakan itu gagal pun tidak ada rencana
penyelamatan yang jelas: semua pihak harus menyelamatkan diri
masing-masing. Dengan kata lain, G-30-S sama sekali tidak punya script
yang bisa dijadikan pegangan. Analisis Brigjen Supardjo yang menjadi
salah dokumen andalan dalam buku ini – karena merupakan satu-satunya
keterangan tangan pertama yang dapat diandalkan – dengan jelas
menggambarkan kekacauan rencana dan pelaksanaan gerakan itu dari
perspektif militer dan politik.
Adalah penguasa Orde Baru yang kemudian membuat script
setelah panggungnya ditutup. Dalam studinya mengenai historiografi
militer, Katharine McGregor (2007), menceritakan dengan rinci proses
penulisan script
oleh tim yang dibentuk Angkatan Darat di bawah pimpinan Nugroho
Notosusanto. Buku pertama diterbitkan dalam 40 hari, yang menunjukkan
betapa pentingnya perang tafsir untuk memaknai G-30-S ini bagi penguasa
Orde Baru. Isinya jelas: PKI adalah dalang dari gerakan itu yang
sebenarnya bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.1
Buku kedua terbit tidak lama kemudian pada akhir 1965, ketika script
pertama sudah digunakan oleh penguasa untuk melancarkan pemusnahan
massal terhadap anggota, pendukung dan simpatisan PKI serta keluarga
mereka.
Dalih Pembunuhan Massal
tidak berpretensi dapat menjawab semua masalah.
Malahan ada pertanyaan
terpenting yang menjadi kunci untuk memahami G-30-S belum terjawab:
siapa yang sebenarnya menyuruh pasukan-pasukan penculik membunuh para
jenderal? Jika memang tujuan dari gerakan itu adalah menghadapkan para
jenderal pemberontak kepada Soekarno, mengapa mereka dibunuh? Roosa
mengakui keterbatasannya dan mengatakan, “siapa tepatnya yang membunuh
para perwira itu masih belum diketahui.” (hlm. 60). Lembar-lembar
misteri G-30-S dengan begitu belum sepenuhnya terungkap, dan hanya
penelitian yang mendalam terhadap bukti-bukti – dan bukan dugaan atau
khayalan yang berdasar pada keyakinan tentang adanya dalang – yang dapat
membantu menyingkap misteri ini.
Dua Peristiwa Berbeda tapi Terkait
Judul buku ini, Dalih Pembunuhan Massal,
memperlihatkan hubungan antara peristiwa G-30-S dengan pembunuhan
massal terhadap anggota, simpatisan dan pendukung PKI dan organisasi
gerakan kiri. Penguasa ORBA selama ini menjelaskan pembunuhan massal
sebagai “ekses” karena masyarakat marah melihat pengkhianatan PKI.
Seolah-olah reaksi terhadap PKI adalah sesuatu yang wajar/alamiah karena
perilaku PKI sendiri. Dalih Pembunuhan Massal
dengan cermat memisahkan antara apa yang kita ketahui telah terjadi
berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan segala teori, tafsir dan juga
fantasi mengenai peristiwa itu. Pembunuhan massal dengan begitu bukan
sebuah konsekuensi logis dari apa yang sesungguhnya terjadi, tapi reaksi
langsung terhadap script yang disusun oleh penguasa Orde Baru.
Ben Anderson (1987) menulis artikel di jurnal Indonesia yang diterbitkan Universitas Cornell dengan judul “Bagaimana Para Jenderal itu Tewas?”
berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh tim dokter yang ditunjuk
oleh Soeharto. Visum itu bertolak belakang dengan berita-berita yang
dimuat dalam harian Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha – yang
dikelola oleh Angkatan Darat – bahwa para jenderal yang diculik pada
dini hari 1 Oktober 1965 mengalami penyiksaan keji seperti pencungkilan
mata dan pemotongan alat kelamin. Visum itu jelas memperlihatkan bahwa
tidak ada mata yang dicungkil dan semua kemaluan utuh pada tempatnya.
Pertanyaannya, mengapa Angkatan Darat tidak mengumumkan kebenaran itu
melalui media yang dikontrolnya, dan justru membiarkan cerita-cerita
yang tidak benar memenuhi halaman-halamannya?
Kita juga tahu dari kesaksian dan keterangan mereka yang terlibat
dalam pembasmian PKI bahwa “kemarahan” massa yang seolah tidak bisa
dikontrol sebenarnya adalah reaksi terhadap berita-berita yang tidak
benar dan diketahui tidak benar oleh mereka yang menerbitkannya. Sampai
sekarang belum diketahui peran dari tim Angkatan Darat yang menyusun script
tentang G-30-S dalam fantasi tentang kekejaman di Lubang Buaya ini. Hal
ini juga merupakan misteri yang masih harus diselidiki karena akibatnya
yang luar biasa. Di mana-mana pejabat militer berpidato tentang
“kekejaman” G-30-S yang tidak pernah terjadi dan menuntut balas dengan
membunuh sebanyak mungkin orang komunis.
Tapi penyulut reaksi massal yang paling penting adalah pernyataan
bahwa jika PKI menang dan G-30-S berhasil maka banyak orang non-komunis,
apalagi anti-komunis, akan diperlakukan sama seperti cerita Angkatan
Darat mengenai kekejaman di Lubang Buaya (yang tidak pernah terjadi). Di
banyak tempat beredar daftar orang yang akan akan dihabisi oleh PKI
seandainya G-30-S berhasil: pemimpin agama, tokoh politik, pemuda dan
mahasiswa. Dalam banyak wawancara, termasuk dengan mereka yang terlibat
dalam aksi kekerasan terhadap orang kiri, terungkap bahwa daftar itu
diumumkan oleh pemimpin militer yang “menemukannya” di kantor PKI atau
organisasi massa kiri. Bersamaan dengan itu kadang “ditemukan” juga
senjata api, uang dalam jumlah luar biasa, timbunan makanan, dan yang
paling menghebohkan alat pencungkil mata, yang di banyak daerah
penghasil karet lebih dikenal sebagai alat penyadap getah karet.
Aksi kekerasan dan pembunuhan massal karena ini bukanlah reaksi
alamiah terhadap “kekejaman” G-30-S, tetapi terhadap representasi atau script yang
ditulis oleh Orde Baru mengenai peristiwa itu. Cerita-cerita bohong
tentang kekejaman di Lubang Buaya itulah yang membuat orang kemudian
mengambil tindakan. Tapi tentu itu tidak cukup. Di banyak tempat kita
tahu bahwa pembunuhan massal disulut langsung oleh pasukan militer, dan
di beberapa tempat tidak akan terjadi seandainya tidak dipimpin oleh
militer.
Dengan kesimpulan ini saya tidak hendak menggambarkan PKI sebagai
domba dan militer, AS dan siapa pun yang terlibat dalam kampanye fitnah
dan pembunuhan massal sebagai serigala. Saya juga tidak ingin mengatakan
bahwa pembunuhan terhadap para perwira di Lubang Buaya dapat
dibenarkan. PKI memang berniat menguasai negara, seperti juga partai
politik yang lain. Di daerah-daerah banyak kadernya yang aktif dan
menurut cerita yang saya dengar, juga sangar dan kadang mengintimidasi
orang yang tidak sepaham.
Demonstrasi PKI dan ormas kiri biasanya sangat
ramai dan juga menakutkan bagi mereka yang menjadi sasarannya.
Aksi-aksi sepihak untuk menegakkan UUPA 1960 yang dilancarkan BTI (dan
sebenarnya organisasi petani lain juga) memang kadang disertai
bentrokan, mirip dengan apa yang kita saksikan setiap hari di televisi
sekarang ini. Tapi semua itu tidak dapat menjelaskan mengapa pembunuhan
massal terhadap orang PKI terjadi setelah Oktober 1965.
Jika pembunuhan massal tidak dapat dilihat sebagai reaksi alamiah terhadap G-30-S, tapi sebagai tindakan yang disulut oleh script
karangan Angkatan Darat, maka kita juga tidak dapat melihat pembunuhan
itu sebagai konflik antara PKI dan kekuatan politik lainnya. Tidak ada
pertempuran antara dua pihak seperti layaknya sebuah konflik. Di
beberapa tempat orang dengan sukarela pergi ke tempat-tempat penahanan
untuk “mengklarifikasi” posisi mereka terhadap G-30-S, tapi tetap
ditahan. Pembunuhan massal sepenuhnya merupakan orkestrasi dari penguasa
militer yang juga melibatkan elemen sipil di dalamnya.
Masalahnya,
dalam script
karangan penguasa Orde Baru, keterlibatan elemen sipil ini menjadi
“bukti” bahwa kemarahan terhadap PKI adalah sesuatu yang genuine tumbuh
dari bawah, dan bahwa peran tentara dalam semua urusan ini justru
menyelamatkan negara dari kehancuran.
Teringat pepatah, “sekali
mendayung dua tiga pulau terlampaui.”
Dalih Pembunuhan Massal
menegaskan hal yang sangat penting, bahwa G-30-S disalahtafsirkan
secara sengaja, dipelintir dan dihadirkan kembali secara salah pula agar
menjadi dalih untuk melancarkan operasi pembasmian yang menjadi salah
satu kengerian terbesar dalam sejarah modern dunia. Walau masih ada
beberapa lubang dan misteri yang belum terungkap, karya John Roosa ini
sudah memberikan tilik-dalam yang baik tentang G-30-S
sebagai sebuah
gerakan. Tentu tidak dapat dikatakan sebagai karya final.
Tapi jika
masih ada “teori dalang” lain yang muncul berdasarkan dugaan dan
desas-desus, maka itu hanya mungkin dilakukan dengan resiko
mempermalukan diri sendiri dan menunjukkan ketidaktahuan tentang apa
yang sudah diketahui luas. Setiap penulisan sejarah yang serius akan
mempertimbangkan dengan serius apa-apa yang sudah diketahui dan ditulis
sebelumnya.
Tulisan tentang masa lalu yang disusun berdasarkan fantasi
atau khayalan dan desas-desus karena itu tidak layak mendapat perhatian
serius.
Hilmar Farid adalah sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan aktivis gerakan sosial.
____________
1 Belakangan para penulis script Orde Baru melawan
keterangan mereka sendiri dengan memasukkan Soekarno sebagai tokoh
antagonis yang mendukung G-30-S untuk menggulingkan pemerintahannya
sendiri.***
*Versi awal makalah ringkas ini disampaikan dalam diskusi buku Dalih
Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John
Roosa, yang diselenggarakan di kampus Universitas Sanata Dharma,
Jogjakarta, 31 Maret 2008. Setelah diskusi itu saya memperbaikinya
dengan masukan dan komentar dari para peserta diskusi.
Artikel ini sebelumnya telah dimuat di situs http://www.prp-indonesia.org, Senin, 14 April 2008.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar