SAAT di meja makan rumah, ayah saya membuka obrolan politik. Ketika
itu kami berbincang soal kelompok teroris Islamic State Iraq and Suriah
(ISIS) sebagai fenomena politik global. Tentu saja, obrolan ini
berbicara tentang beberapa pemberitaan ISIS; strategi militer hingga
kekejaman saat menggorok sanderanya yang diuploud ke Youtube. Kami
memang sepakat, bahwa ISIS bukan Islam.
Namun ketika membahas tentang
kekejaman ISIS, seketika ayah saya membuat korelasi mengejutkan: “mereka
bukan Islam, mereka seperti PKI.”
Dari sanalah saya berkali-kali mengatakan pada diri saya bahwa– betapa jahatnya Soeharto.
Tentu saja, wacana dijadikannya Soeharto sebagai pahlawan melukai
kesadaran saya. Kesadaran yang dibangun atas keberuntungan tidak pernah
menonton Film G30S/PKI sewaktu kecil (baru ketika kuliah saya
sengaja menontonnya). Kesadaran generasi yang tumbuh dari imajinasi film
jepang tahun 1990an; Doraemon, Chibimaruko Chan, Detective Conan, dan yang sangat legendaris; Dragon Ball.
Dari sanalah ruang imajinasi generasi saya dimulai. Saya bermain
nitento, sega, mario bross hingga Playstation yang pertama. Saya hidup
tanpa ketakutan akan PKI.
Saya malah takut bila Freezer datang ke bumi mengalahkan Son Goku
atau Madara berhasil menguasai dunia Ninja. Beruntunglah, saya menjadari
bahwa mereka hanyalah tokoh fiktif. Berbeda dengan generasi orang tua
saya; yang pernah hidup di era 1965, atau mengalami
propaganda-dipropaganda setiap tahun sejak tahun 1980an oleh film karya
Arifin C Noer tentang kekejaman kelompok yang akan menggulingkan
Negara–kudeta atau menghancurkan bangsa Indonesia, sekali lagi atau
mereka yang dianggap sebagai PKI. Mereka percaya bahwa film tersebut
adalah kenyataan.
Persoalan ini sangatlah berbahaya. Saya mengenal orang-orang yang
sangat santun, baik, dan ramah dari generasi ayah saya, namun laksana
tombol pengendali jarak jauh, seketika wacana komunis atau PKI terdengar
oleh mereka– tiba-tiba generasi tersebut, termasuk ayah saya,– menjadi
kelompok yang siap membunuh dan mati demi melawan PKI. Persoalannya PKI
sudah tidak ada, lalu siapa yang mereka lawan?
Kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita meracau dalam ilusi
bahwa “sesuatu” yang berbahaya akan datang menghancurkan kita semua. Dan
mereka percaya itu adalah PKI (kemanakah setan dan iblis yang biasa
dipersalahkan?). Orang-orang tersebut merupakan alasan bagi saya untuk
menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Proses ini memang merupakan
rekayasa psikologis massal yang sangat besar dan luas; meliputi 17.000
pulau dan hampir 200 juta kesadaran, untuk mengubah kosakata “Kejam”,
“Penghianat”, “Pembunuh”, Pembantai”, “Anti-agama”, “Atheis”, “Pembunuh
Ulama”, “Bahaya laten” dan lainnya pada satu kosakata saja. Sehingga
amat mudah – bahkan untuk mengatakan ISIS mirip PKI—yang secara
epistemologis dan ontologis sangat memalukan untuk dibahas persamaannya.
Kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa semua kosakata tendensius dan
buruk tersebut, cukup dijelaskan dalam satu ucapan “Pekai” atau huruf;
PKI.
Sebagaimana ahli semiotik yang percaya bahwa pada dasarnya manusia
membentuk beragam simbol untuk menafsirkan kenyaan, maka segenap
pengetahuan kita yang melahirkan jutaan simbol, bahkan ‘kata’ yang bisa
dikatakan sebagai susunan simbol realitas tersebut, disederhanakan
menjadi padanan kata PKI. Secara intelektual, pengetahuan kosakata yang
kita miliki di-ekstrak oleh kekuasaan Negara yang bernama rezim
Soeharto.
Ia telah menanamkan semacam chip imajinatif yang bila ditekan
dengan bunyi “PEKAI” seketika, segala kelembutan yang ada pada sanubari
manusia menjadi hilang, berubah ganas dan siap memangsa siapa saja yang
terdeteksi sebagai “PEKAI”.
Soeharto telah mengubah wajah Indonesia. Identitas Nasional Indonesia
yang termaktub dalam kalimat “Bhineka Tunggal Ika” telah menjadi
miniatur taman di pojok timur Jakarta bernama “Taman Mini”. Dari sanalah
hadir kurva kesejahteraan yang meningkat di era Orde Baru, sekali lagi,
dengan menganalisa Taman Mini, bukan Indonesia-nya. Sejatinya, kita
tidak benar-benar bhineka kala itu.
Semuanya ada dalam ilusi pembangunan
berfondasi hutang. Salah satu bangunan terbaik politik Soeharto adalah
mental korupsi yang sulit dihilangkan selama puluhan tahun terakhir ini,
bahkan ketika Polisi, Jaksa, Hakim dan KPK mencoba membersihkan
pemerintahan dari mental korupsi secara keroyokan–kalo tidak ingin
disebut saling cakar-cakaran.
Soeharto mengubah nasionalisme Indonesia. Kini kita menyadari betul
dengan sebenar-benarnya, bahwa dengan berkarya menghasilkan sesuatu, hal
tersebut bisa menjadi kebanggaan nasional. Apa yang kita lakukan di
ajang internasional akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Namun,
Nasionalisme ala Soeharto telah menjadi kosakata sempit yang hanya bisa
hidup dengan kata lawannya.
Artinya kita bisa memperkuat nasionalisme
dengan menciptakan musuh-musuh imajinatif, seperti “separatis”,
“liberal”, “asing” dan tidak lupa PKI. Jadi, ketika kata-kata itu
muncul, seakan-akan nasionalisme kita didesak untuk memilih Nasionalisme
atau PKI? Bagaimana bila kita menyaksikan bahwa Nasionalisme justru
kata yang bisa menyatu dengan kata PKI? Bahwa PKI merupakan bagian dari
Nasionalisme bangsa Indonesia?
Faktanya, bukan hanya satu buku sejarah yang menunjukkan bahwa PKI
hadir dalam proses pembentukan Nasionalisme Indonesia. Sesungguhnya saya
bosan menunjukan fakta-fakta ini; Pemberontakan PKI 1926 terhadap
kolonial Belanda, dan orang-orang seperti Tan Malaka, Semaun, Aidit yang
tidak dapat dipisahkan namanya dari pembentukan kesadaran Nasional
era1900an awal hingga perjuangan kemerdekaan Indonesia.[1]
Soehato telah memaksa beberapa generasi bangsa Indonesia untuk
kebingungan bahkan menolak kenyataan, untuk menerima fakta bahwa PKI,
sebagai gerakan sosial-politik, memiliki sumbangsih terhadap
kemerdekaan. Selama 32 tahun, generasi tersebut dipaksa untuk berfikir
hitam-putih. Menerima kenyataan tersebut bukanlah persoalan ilmiah lagi,
namun persoalan psikologis. Artinya, meski mereka yang di-ekstrak
otaknya oleh rezim soeharto menyadari bahwa fakta tersebut benar adanya,
persoalannya bahwa mereka tidak menerima adalah karena persoalan
psikologis. Dan Soeharto melakukan itu pada jutaan kesadaran yang kini
sering berteriak “NKRI Harga Mati” untuk musuh-musuh kelompoknya.
Saya kira perubahan makna Nasionalisme seperti itu adalah kerusakan
ideologi yang cukup parah, sehingga memonopoli Pancasila sebagai mata
rajawali yang siap mencari musuh (hampir mirip dengan mata elang,
sebutan pencari motor kredit nunggak). Keberagaman menjadi seragam.
Bahkan kegugupan kita untuk mengatakan bahwa Papua adalah Saudara Kita
yang layak mendapatkan haknya, membuat kita malu dengan kenyataan bahwa
sudah terlalu lama kita menghancurkan imajinasi bahwa Papua adalah
bagian dari Indonesia. Saya sangat merasa malu untuk mengatakan hal
tersebut di depan wajah seorang Papua yang pernah kehilangan ayah dan
sanak saudaranya, yang diculik tak kembali. Soeharto melalui restunya
atas kehadiran Freeport di Papua, memperjelas rasa malu itu untuk
membungkam kita ketika harus menjelaskan rasa manis dari Nasionalisme
yang telah terlebih dahulu diwariskan penderitaan dan penindasan
olehnya: bagaimana mungkin kita tersenyum manis mengatakan bahwa
nasionalisme adalah berkah di depan makam seorang Papua korban militer?
Rasa malu ini terikat oleh sejarah panjang kuburan massal tanpa makam
di tanah Papua atas arogannya sepatu militer di sana. Maka wajar bila
kegaduhan mahasiswa Papua di Jogjakarta lalu diramaikan oleh
kelompok-kelompok atas nama NKRI buta sejarah, yang bahkan tidak layak
membayangkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa. Secara seragam mereka
akan serentak menyatakan kerinduannya terhadap era Orde Baru.
Dan untuk secuil fakta ini, sudah mencukupi buat saya untuk menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional.
***
Penulis adalah alumni Prodi Pendidikan Sejarah,
FIS, Universitas Negeri Jakarta. Pustakawan Kandangbuku dan setelah
berhenti bekerja (di)kontrak, memilih untuk membuka galeri seni atau
memilih hidup sebagai manusia.
[1] Referensi bisa dilihat di Wiliams “Pemberontakan Komunis di Banten”, Takashi Siraishi “Zaman Bergerak”, Tan Malaka “Thesis”, Ben Anderson “Revolusi Pemuda”, Soe Hok Gie “Dibawah Lentera Merah”. Mengenai Aidit, pada detik-detik proklamasi, ia termasuk beberapa pemuda yang mendesak segera dilakukannya proklamasi.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar