Minggu 06 April 2014 13:53 WIB
“Cuma pada kebenaran masih kita harapkan. Dan radio masih
berteriak-teriak menyebarkan kebohongan. Kebenaran cuma ada di langit
dan dunia hanyalah palsu, palsu”, demikian yang sempat Soe Hok Gie,
seorang aktivis era Orde Lama-Orde Baru menuliskan dalam salah satu
catatan hariannya.
Apa yang diinginkan manusia di dunia
ini, selain kejujuran dan keadilan dalam hidupnya. Sejarah Indonesia
yang seharusnya menjadi penuntun dalam menelusuri jejak perjuangan
bangsanya sendiri dalam membangun Indonesia, justru diselewengkan jauh
dari sejarah yang sebenarnya. Gejolak politik masa Orde Baru benar-benar
dengan lihai dan disiplin mendoktrinkan sejarah sesuai dengan
kepentingan pemerintahan era Soeharto.
Dalam catatan
pemerintahan Orde Baru, takkan pernah ada yang namanya “ Penulisan Ulang
Sejarah “. Rekayasa sejarah Indonesia pada masa Orde Baru tak layaknya
rekayasa politik demi kepentingan rezim Soeharto saat itu. Dan
narasumber sejarahnya pun adalah para jendral-jendral. Yang otomatis
seluruhnya di bawah pengaruh rezim militer. Sejarah menjadi layaknya
sebuah cerita tentang operasi tentara.
Mungkin sepele,
namun beberapa potongan-potongan kecil kebenaran sejarah cukup dapat
mengubah pandangan historis masyarakat terhadap sejarah Indonesia. Salah
satu potongan sejarah itu adalah pemberontakan PKI pada 30 September
1965, tepat pada masa pemerintahan presiden pertama Indonesia,
Ir.Soekarno. Salah satu sejarah kelam yang pernah dimiliki oleh
Indonesia.
Dalam buku-buku pengantar pendidikan sejarah di
sekolah-sekolah saat ini, banyak lebih menekankan pada
pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh D.N.Aidit dkk.
Siswa-siswa lebih banyak dikenalkan bagaimana PKI membangun ideologi
komunisme yang tinggi dalam diri rakyat Indonesia saat itu guna
menghancurkan ideologi Pancasila. Peristiwa penculikan jendral-jendral
dan pembantaian yang dilakukan oleh para pasukan Cakrabirawa dan Gerwani
di Lubang Buaya, justru menjadi suatu scene yang menanamkan pola pikir
para siswa bahwa PKI bersama dengan organisasi-organisasi bawahannya
adalah jahat dan salah. Dan mereka pantas dihukum seberat-beratnya.
Semua
itulah yang selama ini kita ketahui dan pelajari dari buku-buku
pendidikan sejarah di bangku sekolah. Bahkan materi mengenai
pemberontakan PKI ini hanya memakan 2 halaman kertas penuh dari sekian
banyak poin mengenai pemberontakan yang pernah terjadi pada masa awal
kemerdekaan Indonesia. Dan semuanya berisi keburukan tentang PKI,
termasuk anggota-anggota dari organisasi-organisasi bawahannya. Namun
bagaimana nasib mereka setelah itu ? Apa yang terjadi dengan setelah itu
semua ?
Mengapa mereka tidak mengungkap bagaimana nasib
para wanita eks-Gerwani yang hidup dalam pengasingan di Kamp Plantungan
yang mengalami nasib sungguh menyedihkan atas perlakuan para anggota
militer yang bertanggung jawab atas mereka. Perlakuan-perlakuan asusila
yang seharusnya tidak mereka dapatkan dari aparat hukum serta militer
Indonesia sungguh membuka mata kita bahwa militer Indonesia menjadi sama
saja buruknya dengan PKI.
Bahkan diantara mereka mengalami trauma atas
perlakuan itu.
Dan embel-embel PKI dalam tanda pengenal mereka semakin
mempersulit gerak mereka kala itu dalam masyarakat. Bahkan mereka
sendiri tidak mengetahui lebih tentang PKI. Tujuan mulia mereka adalah
hanya ingin membantu mereka yang miskin dan berkekurangan.
Sejak
dulu, sudah tidak ada kejujuran dan keadilan terhadap para mantan
anggota organisasi PKI yang sebenarnya tidak bersalah . Haruskan
sekarang itu harus kembali terulang, terlebih lagi pada sejarah bangsa
kita sendiri ? Itulah mengapa perlu adanya demiliterisasi terhadapan
sejarah Indonesia dalam dunia pendidikan supaya tidak ada lagi
kekeliruan dalam kebenaran sejarah Indonesia.
http://indonesiana.tempo.co/read/11421/2014/04/06/Keadilan-untuk-Sejarah-Kelam-Indonesia

Tidak ada komentar:
Posting Komentar