Orang-orang Lekra Itu Cendekiawan Organik yang Dihilangkan Paksa dalam Gerakan Intelektual Indonesia

Citayam, 30 November 2008

Wawancara Asep Sambodja dengan penyusun buku Lekra Tak Membakar Buku, Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan.

Apa yang melatarbelakangi Muhidin dan Rhoma melakukan penelitian dan kemudian menyusun buku Lekra Tak Membakar Buku?
“Lekra tak Membakar Buku” kami susun setelah melalui riset panjang tentang pers-pers yang hadir di Indonesia dari tahun 1908-2007. Dari riset ini kami temukan banyak hal yang unik dan menarik dari koran-koran Indonesia itu. Salah satunya kami bertemu dengan begitu banyak koran-koran kiri yang tumbuh dan tumbang dari masa ke masa. Salah satu koran yang kemudian cukup akrab dengan kami adalah Harian Rakjat. Koran milik Partai Komunis Indonesia ini cukup menarik dan unik dengan menyuguhkan banyak hal tentang budaya dan sastra, puisi/cerpen setiap terbitannya, film, senirakyat dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) difasilitasi dengan sangat mewah oleh Harian Rakyat. Keunikan inilah yang kemudian menarik-narik kami untuk meriset lembar budaya yang dimiliki Harian Rakjat.


Berapa lama Anda melakukan penelitian dan menyusun buku itu?
Ini sebetulnya buku sampingan. Karena secara bersamaan kami mengerjakan banyak sekali program penulisan/riset sejarah secara kolektif. Jadi selama 1 tahun kami melakukan riset Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007, Tanah Air Bahasa: Seratus Tokoh Pers Indonesia, Kronik Seabad Kebangkitan Indonesia 1908-2008 (berisi catatan tentang peristiwa hari ke hari yang tebalnya 1,7 meter), Almanak Abad Partai Indonesia, DIA.RI Partai Politik: Seratus Jalan Parlementer, dan Seabad Pers Perempuan 1908-2008. Selingan dari semua riset itu adalah trilogi Lekra Tak Membakar Buku, Gugur Merah, dan Laporan dari Bawah. Kalau dikalkulasi dalam hitungan matematis dari proses pencarian data, penulisan, edit dan cetak kira-kira memakan waktu 3,5 bulan (April-Agustus 2008).


Bisa diceritakan suka dukanya?
Proses penulisannya barangkali cukup unik. Muhidin awalnya sejak 3 tahun lalu berangan-angan ingin menulis tentang pembakaran buku Lekra yang ia ragukan bagaimana Lekra dan terutama sekali Pram yang berpikir sangat didaktik ihwal buku bisa melakukan pembakaran buku secara terbuka dan penuh sorak. Salah satu esainya DIBALIK BUKU Jawa Pos (“Lekra Membakar Buku?”) untuk memperingati 58 Tahun Lekra, ditanggapi dengan serius Taufiq Ismail yang menegaskan bahwa kabar Lekra membakari buku bukan soal remang-remang lagi, tapi terang-benderang, walau tak pernah bisa membuktikan seperti apa posisi Lekra dalam kobaran api itu. Tiga tahun berselang, bertemulah Muhidin dengan Rhoma Aria dalam tim Seabad Pers Indonesia yang memang Rhoma Aria bertugas mereview biografi koran-koran kiri/komunis yang terpilih dalam tabulasi riset. Termasuk Harian Rakjat. Nah dari diskusi yang ndak serius entah siapa yang mengawali keduanya kemudian bersepakat menulis tentang lembar kebudayaan Harian Rakjat dan Pembakaran Buku. Tahap pengumpulan data inilah tahap yang paling berat, tidak mudah dan gampang untuk meriset koran-koran kiri. Kami mesti izin sana sini dan waktu yang diberikan cukup sempit, korannya pun dalam kondisi tak tertata dan dimakan rayap, bahkan dihiasi kotoran tikus yang aduhai baunya. Dalam waktu 3 hari (kira-kira waktu yang diberikan sebelum koran itu diangkut dan dipindah entah ke mana) kami bisa mengakses Harian Rakjat. Tiga hari tiga malam bekerja tanpa henti. Pada hari ke-2 Muhidin tumbang di bawah kutukan cacar air. Karena korannya ndak lengkap kami harus mengumpulkan dari berbagai tempat dan lokasi. Setelah diverikasi barulah kami menulis. Proses inilah yang memakan energi cukup besar kurang lebih 18 jam setiap hari kami harus menulis, maklum karena buku ini ditulis oleh dua otak maka wajarlah ada sedikit-sedikit bumbu beda pendapat. Karena buku ini adalah proyek pribadi, maka tahap-tahap berikutnya kami lakukan sendiri. Karena anggaran yang kami kumpulkan dari gaji kecil-kecilan itu hanya cukup untuk biaya layouter kami edit buku ini sendiri dan alhasil masih banyak salah sana sini. Untuk membuat sampul pun kami akhirnya meminta tolong pada salah satu teman kami dengan sebungkus rokok.

Kenapa Anda tertarik meneliti Harian Rakjat?
Sebetulnya kami tertarik dengan banyak media bukan hanya Harian Rakjat saja. Alasan utama sebetulnya pada posisi Harian Rakjat. Ia adalah koran politik terbesar untuk masanya, tapi juga sangat getol menyiarkan nyaris seluruh ekspresi budaya rakyat sehingga koran ini hampir saja “dikutuk” menjadi koran budaya. Setelah menyigi dan membandingkan dengan koran Bintang Timur milik Partai Rakjat Nasional, Harian Rakjat lebih menonjol dalam soal pemberian ruang isu-isu kebudayaan. Terutama sekali para pekerja budaya yang bernaung di bawah Lekra.


Bagaimana dengan surat kabar atau majalah yang berafiliasi dengan PKI lainnya?
Banyak kok SK yang berbau kiri Selompret Masjarakat, Bintang Timur, Nyala, Mowo dsb. Bintang Timur sendiri, misalnya, sewaktu Kongres Lekra I, tak banyak tuh berita Lekra. Baru intensif kemudian pada Oktober 1962 sewaktu Pram masuk dalam barisan dan memunculkan lembar budaya Lentera.

Kenapa Anda memberi judul buku Lekra Tak Membakar Buku?
Mungkin ini soal minat. Kami berdua aktif di Indonesia Buku yang ideologinya adalah memang buku. Hahahaahahaha. Lagipula bab Pembakaran Buku inilah yang ditulis pertama kali. Bagian ini semacam lokomotif yang menarik bab-bab lainnya yang berturut-turut ditulis: seni musik, film, seni rupa, sastra, seni pertunjukan, mukadimah, seni tari, dan khotimah. Kalau bukan karena bab ini, barangkali tak ada buku ini. Jadi untuk memberi “penghormatan”, maka majulah bab ini menjadi judul buku yang diikuti judul kecilnya: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat.

Apakah itu tidak terlalu provokatif?
Masalah judul buku yang dipikirkan waktu itu adalah buat semenarik mungkin, dan buat orang ingin tahu isinya. Ndak ada niatan provokasi sama sekali.

Kenapa tidak menggunakan judul lain? Misalnya, Lekra dan Warga Sastra Dunia yang kesannya lebih netral?
Subbab “Warga Sastra Dunia” pun ditulis paling belakangan sebagai tambahan ketika melihat peran serta Lekra dalam Konferensi Sastrwan Asia-Afrika dalam dua kali event. Dan kali ketiga sebagai tamu pertemuan eksekutif KSAA di Bali. Dan soal netral, Lekra tak mengenal kata netral. Yang dia kenal adalah Politik adalah Panglima.

Apa reaksi Anda setelah mengetahui Gramedia tidak bersedia mendistribusikan atau menjual buku Anda?
Kaget saja sih. Tapi sudah terlatih ditolak (buku Muhidin M Dahlan Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur selama 2 tahun ditolak oleh Gramedia setelah muncul reaksi negatif dari sebagian kalangan organ Muslim. Tapi setelah reda mereka baru terima lagi). Ya, anggap saja, Gramedia kan juragan buku. Di mana-mana saudagar buku tak mau usahanya digropyok oleh masayarakat lantaran benturan ideologi. Dari dulu.

Alasan apa yang membuat Gramedia melakukan hal itu?
Menurut distributor kami, Gramedia menolak karena ada “logo palu arit” dan alasan kedua SARA seperti yang tertera dalam surat perjanjian baku Gramedia dan suplier. Di mana ada unsur SARA-nya kami juga nggak tahu.


Kenapa Anda tidak bersedia mengganti gambar palu arit?
Kami sudah menutupi “palu-arit”nya dengan kertas yang dilakban. Jadi inilah edisi “Palu Arit yang Diperban”. Jelek sekali cover itu sekarang. Tapi paling tidak sebagai dokumentasi sejarah (buku), bahwa ada sebuah buku yang sampulnya babak-belur dipukuli saudagar buku….. hahahahah.


Pelajaran apa yang Anda dapati dari peristiwa ini?
Di mana-mana bahwa saudagar tetaplah saudagar. Walau pun itu saudagar buku. Jangan harap ada pemihakan ideologis. Ia akan membela sebuah kaum jika kaum itu bisa membikinnya kaya raya. Jika tidak, ya memang begitu watak saudagar.

Apa yang bisa dibanggakan dari sastrawan-sastrawan Lekra?
Orang-orang Lekra ini mewariskan kepada kita bagaimana harus berorganisasi yang kukuh. Semuanya dijalankan dengan mesin organisasi. Acuannya tentu saja bahwa dengan bersekutu dalam organisasi kita lebih kuat. Apalagi ancaman untuk situasi masa itu memang terang-benderang. Amerika menginvasi di mana-mana, termasuk Vietnam. Beberapa petinggi negara Asia-Afrika terbunuh di depan mata PBB seperti yang dialami Patricia Lumumba (Konggo). Hal lain adalah, jalan yang ditempuh oleh Lekra bukan jalan para pemabuk, orang-orang salon yang berjalan dan berkeliaran dalam masyarakat dengan langkah gontai nggak keruan. Garis kerja mereka ketat dan diputuskan lewat sebuah aturan main yang juga sangat ketat: konggres, konferensi nasional, pleno. Seluruh perkembangan kerja kolektif dievaluasi dalam pertemuan-pertemuan itu. Garis strategi ideologi kebudayaannya pun dirumuskan dengan jelas yang kemudian terangkum dalam kode: 1-5-1. Termasuk metode kerja seluruh bidang budaya yang digeluti yang kemudian menginsipirasi banyak insitusi sesudahnya untuk menirunya: Turba (turun ke bawah). Ada program Kuliah Kerja Njata, ABRI Masuk Desa…. Dan sebagainya. Bahkan di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) ada istilah Turba untuk menggambarkan pengurus besarnya mengunjungi pengurus-pengurus wilayah.

Barangkali orang-orang Lekra inilah potret nyata cendekiawan organik yang dihilangkan paksa dalam raut gerakan intelektual Indonesia.

Begitu saja dulu. Terimakasih.

Citayam, 30 November 2008

Read More

Adam Malik dan Buku CIA

27 Nov 2008, 00:22 WIB

Jakarta: Meski hanya enam halaman, apa yang ditulis Tim Weiner dalam bukunya berjudul Membongkar Kegagalan CIA menggegerkan. Dalam buku tersebut wartawan senior The New York Times ini menyebut mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik sebagai agen intelijen Amerika Serikat, CIA.

"Stasiun CIA di Jakarta memiliki seorang agen yang punya posisi baik: Adam Malik, mantan Marxis berusia 48 tahun". 

"Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik. Ia adalah pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut". 

Demikian pernyataan perwira CIA Clyde Mc Avoy dalam wawancara dengan Weiner pada 2005 yang ditulis di buku itu. Weiner juga mengutip dokumen CIA yang menyebut Adam Malik pernah menerima uang senilai US$ 100 atau sekitar Rp 50 juta pada saat itu guna memberantas Gerakan September 30 atau Gestapu.

Tudingan itu membuat keluarga Adam Malik terkejut. 

"Itu suatu hal yang tidak mungkin, mustahil. Itu suat kebohongan yang amat luar biasa," kata Otto Malik, putra sulung almarhum Adam Malik. 

Kendati demikian, keluarga Adam Malik menyerahkan masalah ini ke pemerintah. 

"Tapi kalau pemerintahnya tak peduli, banyak sekali dari keluarga, teman-teman, maupun pengacara siap tampil," ucap Otto.

Menurut Asvi Warman Adham, sejarawan LIPI, dari segi pembuktian sejarah, kesaksian tunggal dan tak adanya bukti dokumen tertulis belum bisa menyatakan Adam Malik adalah agen CIA. 

"Hanya pengakuan seorang saja...dan orang itu sudah meninggal," kata Asvi. "Kecuali kalau Weiner punya dokumen yang lain...dokumen CIA atau Departemen Luar Negeri AS yang menunjukkan indikasi ada percakapan telepon atau surat penugasan, misalnya".

Benarkan Adam Malik adalah agen CIA? Cosmas Batubara, aktivis mahasiswa angkatan 66, Penyair Angkatan 66 Taufik Ismail, dan mantan menteri era 19-60 Mohamad Achadi ikut angkat bicara dalam dialog Adam Malik dan Buku CIA. Saksikan selengkapnya dalam tayangan video Barometer edisi 26 November 2008. Selamat menyaksikan.(BOG)

Sumber: Liputan6 

Read More

Baik-Buruk Wajah Lekra

26 November 2008 | HTanzil 

Jika kita mendengar kata Lekra, maka yang langsung terpikirkan oleh kita adalah sebuah lembaga kebudayaan bentukan PKI yang pernah membikin ricuh panggung budaya Indonesia di era Demokrasi Terpimpin (1950-1965), tukang ganyang, pembuat onar, pemicu konflik tak berkesudahan dengan para sastrawan Manifes Kebudayaan (Manikebu), dan telibat pembakaran buku-buku di depan Kantor USIS (Pusat Informasi Amerika).

Stigma negatif yang ditempelkan pada Lekra ini terus melekat dalam benak kita dan keterlibatan Lekra dalam pembakaran buku yang sebenarnya tak terbuktikan itu telah menjadi mitos abadi karena hal ini terus ditulis di berbagai media dan dikisahkan oleh para sastrawan-sastrawan senior penandatangan Manifestasi Kebudayaan ketika menggambarkan situasi politik dan budaya Indonesia di tahun 50-60an.

Mitos tersebut seolah tak terbantahkan karena suara-suara mantan aktifis Lekra yang menyangkalnya telah dibungkam ketika penguasa orde baru ‘menjahit’ mulut para lawan-lawan politiknya. Tak hanya itu, secara sengaja sejarah dan kiprah Lekra di ranah budaya Indonesia dikerdilkan hingga yang tercatat sekedar pertarungan antara dua kubu dalam isu kesusasteraan nasional : Lekra vs Manikebu.

Lalu apa dan bagaimana sesungguhnya Lekra ? Apa saja yang telah dikerjakannya selama lembaga kebudayaan ini menguasai panggung budaya Indonesia selama lima belas tahun (1950-1965)?. Tak banyak yang mengetahuinya karena tak satu bukupun yang secara komprehensif pernah menulis tentang Lekra hingga akhirnya terbitlah buku bertajuk “Lekra Tak Membakar Buku” karya Muhidin M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri.

Buku ini bisa dikatakan buku yang paling komprhensif mengenai Lekra yang disusun secara sistematis dalam sepuluh bab plus daftar singkatan /akronim, lampiran, dan indeks. Dimulai dari bab Mukadimah yang mencatat situasi menjelang Kongres I Lekra (1959) ketika seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus segaris dengan Manifestasi Politik (Manipol)-nya Soekarno. Demikian pula dengan sikap berkebudayaan yang arahnya sudah jelas : “Seni untuk Rakyat” dan “politik adalah panglima kebudayaan”. Dalam Konggres-nya inilah Lekra mencoba merumuskan berbagai aksi nyata di lapangan kebudayaan yang memihak Rakyat, anti imperialis, dan anti feodal!

Masih dalam bab yang sama, diungkapkan pula kelahiran dan peran Lekra secara umum sebelum dibahas secara detail di bab-bab berikutnya. Satu hal yang menarik adalah terungkapnya bahwa Lekra bukanlah salah satu organ PKI seperti yang selama ini banyak diasumsikan orang. Hal ini tampak saat diselenggarakannya Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) yang sepenuhnya dilakukan oleh PKI. Memang dalam kenyatannya banyak seniman-seniman Lekra ikut terlibat , namun kapasitas mereka sebagai seniman “progresif revolusioner” dan bukan sebagai Lekra secara institusi. Jika Lekra memang organ resmi PKI tentu saja konferensi ini akan dilaksanakan oleh Lekra sebagai lembaga kebudayaan yang paling siap dan kompeten untuk menyelenggarakannya, atau setidaknya nama Lekra akan selalu disebut-sebut. Pada kenyataannya hingga resolusi KSSR diumumkan, Lekra tak pernah disebutkan sebagai bagian dari PKI.

Karena itulah buku ini menyebutkan secara gamblang bahwa: “ Lekra tak pernah menjadi underbow PKI. Lekra adalah organisasi merdeka yang tak masuk dalam kendali komando PKI…Walau tak bisa dipungkiri bahwa banyak pekerja budaya komunis yang menjadi anggota Lekra di pucuk-pucuk pimpinannya. “ (hal 61).

“Menyebut Lekra bersih sama sekali dari pengaruh PKI adalah kesalahan fatal, tetapi menyebutnya menginduk kepada PKI juga keliru. Lebih tepat hubungan itu adalah hubungan kekeluargaan ideologi..(hal 63)

Selain itu terungkap pula bahwa Pramoedya Ananta Toer bukanlah komunis. Hal ini terungkap ketika PKI hendak melakukan “pemerahan total” pada Lekra melalui konggres KSSR . “..bahkan Nyoto yang pendiri Lekra pun menolak “pemerahan total“ Lekra dengan pertimbangan hengkangnya tenaga-tenaga potensial Lekra yang non-Komunis seperti Pramoedya Ananta Toer, Utuy Tatang Sontani, dan sebagainya.” (hal 62)

Setelah bab Mukadimah, buku ini membahas mengenai Riwayat Harian Rakjat yang merupakan terompet PKI dan Koran politik nasional terbesar pada masanya, dan tempat dimana sastrawan-sastrawan Lekra mengisi secara penuh lembar-lembar kebudayaannya yang merupakan sumber utama dari lahirnya buku ini.

Kemudian mulailah buku ini membahas semua kerja Lekra dan pemikiran-pemikiran seniman Lekra diberbagai bidang kebudayaan yang dibagi secara bab per bab mulai dari sastra, film, seni rupa, seni pertunjukan, seni tari, musik, dan buku. Dari berbagai bahasan dalam buku ini akan terlihat bahwa para Lekra sangat militan dalam melaksanakan kerja budaya yang segaris dengan prinsip Manipol yang menentang kebudayaan imperialis dan sepenuhnya memihak sekaligus memberdayakan kebudayaan Rakyat. Di tangan Lekra beberapa seni dan kebudayaan rakyat yang telah terkurung dalam kebudayaan feodal (wayang, tari-tarian keraton, dll) yang tadinya hanya dipentaskan di kalangan dan tempat-tempat tertentu, kini dikembalikan pada rakyat sehingga semua rakyat bisa menikmati dan mengembangkannya.

Lekra juga membabat habis semua bacaan-bacaan, film, musik yang tidak sesuai dengan garis kebijakan Manipol termasuk karya-karya sastrawan Manikebu. Sebagai gantinya, Lekra menumbuhkembangkan bacaan, film, dan musik yang sesuai dengan jiwa revolusioner. Dalam berbagai simposium kebudayaannya Lekra mencatat dan menginventarisir semua kesenian-kesenian rakyat dan mengurus hak ciptanya. Kalau saja apa yang dikerjakan Lekra tak terkubur oleh sebuah prahara politik di tahun 65 mungkin kini tak ada ceritanya kalau kesenian reog ponorogo, dan beberapa lagu daerah diklaim sebagai milik budaya negara tetangga kita.

Dalam bidang musik, selain mengecam musik ngak-ngik-ngok yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian nasional, Lekra juga sangat prihatin terhadap perilaku anak-anak kecil yang menyanyikan lagu-lagu dewasa yang liriknya cengeng dan cinta-cintaan. Karenanya Lekra membahasnya secara khusus dalam Konferensi Lembaga Musik Indonesia (LMI/Lekra). Kondisi ini tampaknya tak jauh berbeda dengan keadaan sekarang dimana anak-anak tak memiliki lagu-lagu yang sesuai dengan usia mereka sehingga tak heran kalau kita mendengar anak-anak menyanyikan lagu –lagu cinta orang dewasa.

Di bidang buku, kita akan melihat bagaimana saat itu pameran-pameran buku tak sekedar ajang bisnis semata, melainkan menjadi ajang propaganda politik melalui buku-buku yang dipamerkan. Secara menarik kita akan diajak melihat siapa-siapa saja yang ikut dalam pemeran buku yang saat itu bernama “Gelanggang Buku” dan buku-buku apa saja yang dipamerkan. Hal ini mungkin bisa berguna bagi penyelenggara pameran buku di masa kini yang umumnya hanya memindahkan aktifitas toko buku ke dalam pameran.

Kemudian dibahas pula politik sebagai panglima buku, politik buku pelajaran, lembaga penerbitan buku Lekra, dan bab khusus “Lekra tak membakar buku” yang berisi fakta-fakta bahwa Lekra tak pernah membakar buku dan melarang peredaran buku-buku yang notabene adalah wewenang Kejaksaan Agung. Berdasarkan guntingan-guntingan Koran Harian Rakjat yang menjadi dasar buku ini, kedua penulis buku ini sampai pada kesimpulan bahwa “tak satupun individu yang menyebutkan bahwa Lekra secara keorganisasian maupun individu-individu ikut serta dalam pembakaran buku” (hal 476)

Masih banyak sepak terjang Lekra yang akan kita dapat di buku ini. Pada intinya buku ini memang mengupas habis kerja-kerja kreatif yang dihasilkan Lekra selama 15 tahun (1950-1965) di bidang kebudayaan sebelum lembaga ini dibekukan dan seluruh kegiatannya dihapus dari memori dan sejarah bangsa Indonesia.

Kini kita patut bersyukur, karena kiprah Lekra yang telah dengan sengaja dihilangkan dari sejarah bangsa ini kembali terkuak dan dapat dibaca oleh semua orang. Ini semua berkat ‘kegilaan’ dua penulis muda yang dengan tekun menyelisik sekitar 15 ribu artikel kebudayaan di Harian Rakjat selama 1.5 tahun yang tersimpan dalam ruang terlarang untuk dibaca di sebuah perpustakaan di Jogya. Artikel-arttikel itu terpaksa mereka salin karena lembar koran yang sudah usang sebagian besar sudah tak memungkinkan lagi untuk di foto copy.

Dari ribuan artikel yang mereka baca dan salin inilah mereka dan menyusunnya sehingga menjadi sebuah buku utuh yang enak dibaca, . “Kami hanya mengatur tempo dan menggilir siapa yang naik panggung duluan dan siapa yang kena giliran berikutnya. Untuk memberi suasana dan raut wajah dan suara semasa, maka kami sebanyak mungkin mengiringi kembali seluruh bahasan dengan kutipan langsung dari potongan-potongan berita braksen ejaan lama itu?” (hal 6).

Tampaknya kegilaan ide dan ketekunan kerja yang dilakukan Muhidin dan Rhoma Dwi Aria tak sia-sia. Buku yang awalnya diprediksi oleh kedua penulisnya hanya akan setebal duaratusan halaman ternyata menggelembung menjadi hampir 600 halaman karena semakin meluasnya temuan-temuan baru yang mereka temukan untuk diungkapkan. Jangan menciut melihat ketebalannya, karena walaupun tebal dan bersumber dari ribuan artikel-artikel yang berdiri sendiri namun kedua penulis berhasil merangkainya menjadi sebuah buku yang sistematis, runut, tak bertele-tele, dan enak dibaca. Lampiran-lampiran risalah rapat, hasil komunike, struktur organisasi, dan sebagainya merupakan bonus bagi mereka yang berniat meneliti lebih dalam mengenai Lekra.

Melihat lengkapnya bahasan dalam buku ini tampaknya inilah buku tentang Lekra yang paling komprehensif yang pernah diterbitkan di Indonesia semenjak Lekra berdiri hingga kini. Namun demikian ada yang mengkritik buku ini karena hanya bersumber dari guntingan-guntingan artikel lembar kebudayaan Harian Rakjat tanpa mencari sumber lain berupa wawancara terhadap pelaku sejarah yang masih hidup atau sumber-sumber kepustakaan lain.

Selain itu, ketika saya selesai menamatkan buku ini, saya bertanya-tanya mengapa judul bukunya “Lekra tak Membakar Buku”, padahal yang dibahas lebih dari sekedar jawaban atas pernyataan tersebut. Menurut saya judul tersebut mengecilkan luasnya cakupan yang dibahas dalam buku ini.

Ketika kedua hal tersebut saya tanyakan pada salah seorang penulisnya (Muhidin M Dahlan), ia mengatakan bahwa tak adanya narasumber dari para tokoh sejarah dalam menyusun buku ini sudah disadarinya sejak awal, “Itulah kelemahan sekaligus kekuatan buku ini”, ungkapnya. Wawancara terhadap tokoh-tokoh Lekra yang masih hidup dilakukan hanya sebatas konfirmasi nama, tak bisa lebih dari itu, faktor usia tampaknya menjadi kendala karena mungkin ingatan mereka sudah tak jernih lagi.

Sedangkan untuk judul, Muhiddin menjelaskan bahwa dalam proses kreatifnya ia cenderung mengambil judul bab yang paling kuat. Selain itu bab “Lekra tak Membakar Buku” adalah yang ditulis paling awal ketika buku ini dikerjakan, dan dari bab inilah maka pembahasannya menjadi semakin berkembang. “Tidak ada bab itu sebagai pemicunya , maka tidak akan ada buku Lekra.”, demikian imbuhnya.

Kritik lainnya untuk buku ini adalah hurufnya yang terlalu kecil dan beberapa kesalahan cetak sehingga mengganggu kenyamanan membaca. Untuk ukuran huruf mungkin ini salah satu cara untuk menyiasati agar buku ini tidak bertambah ‘gemuk’ yang tentunya akan mengakibatkan harganya menjadi mahal dan sulit dijangkau oleh khalayak ramai.

Terlepas dari baik buruknya buku ini, saya berani mengatakan bahwa buku ini buku merupakan karya monumental yang mendokumentasikan penggalan sejarah berkebudayaan di Indonesia. Karenanya buku ini wajib dimiliki dan dibaca oleh para pecinta sejarah, pemerhati, dan pelaku gerakan kebudayan Indonesia. Kiprah Lekra selama lima belas tahun tampil apa adanya dalam buku ini. Ada yang buruk, ada pula yang baik. Yang buruk bisa menjadi pelajaran agar hal serupa tak terulang kembali. Sedangkan apa yang baik dari kerja kreatif Lekra setidaknya dapat menjadi inspirasi dan bisa dijadikan contoh dalam mengembangkan kebudayaan kita saat ini.

Yang pasti buku ini akan membuka mata kita bahwa sejarah Lekra tak sekedar berisi polemik tak berkesudahan dengan pengusung Manifes Kebudayaan. Lekra bukan hanya diisi oleh orang-orang yang haus kuasa, tukang boikot, tukang cela, dan pembuat onar panggung kebudayaan, tapi Lekra adalah sebuah lembaga kebudayaan yang telah memberi warna dan sumbangsih yang luar biasa bagi kebudayaan Indonesia sebelum tragedi nasional menumbuk dan menghancurkan semua hasil kerja keras yang dipupuk selama 15 tahun tanpa henti itu.

Cover yang Dipermasalahkan

Baru saja sehari terpajang di toko-toko buku, tiba-tiba Toko Buku Gramedia menarik seluruh buku Tilogi Lekra Tak Membakar Buku dan mengembalikan pada penerbitnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Usut punya usut ternyata mereka khawatir dengan cover buku “Lekra Tak Membakar Buku” yang memuat gambar ‘palu arit’ yang merupakan lambang PKI. Mereka tampaknya khawatir karena pelarangan logo PKI hingga kini belum dicabut oleh pemerintah. Karenanya TB Gramedia bersikukuh tak mau memajang buku ini jika covernya belum diganti.

Sebenarnya lambang PKI pada buku ini tak terlalu kentara karena hanya berupa gambar timbul (embossed) tanpa bingkai dan warna, nyaris tak terlihat terutama dari jarak jauh. Sehingga sekilas yang terlihat hanyalah cover putih polos dengan judul buku berwarna merah di bagian bawahnya.

Sebenarnya desain cover seperti ini menggambarkan keberadaan Lekra dengan PKI. Lekra bukanlah salah satu organ PKI, tapi tokoh-tokoh Lekra adalah orang-orang yang juga tergabung dalam PKI. Jadi dibilang PKI bukan, dibilang bukan PKI juga salah.

Awalnya penerbit maupun penulisnya tetap ingin mempertahankan cover tersebut, namun tampaknya daripada buku ini tersendat peredaraannya dan di sweeping oleh pihak-pihak tertentu sehingga kesempatan masyarakat untuk membaca buku ini menjadi terhalang, akhirnya diambil jalan kompromi. Daripada membuang-buang waktu dan dana untuk mengganti cover baru, maka ditutuplah lambang palu aritnya dengan kertas putih.
Akhirnya buku monumental ini kini tersaji dengan wajah yang tambal sulam, hal yang buruk dan tak memenuhi kaidah estetika sebuah buku….

@h_tanzil

Sumber co-past: Muhidin M Dahlan 

Read More

Pramoedya: Omong Kosong Saja Rekonsiliasi

November 25, 2008

14 MARET 2000. Di halaman Istana Merdeka pagi itu, saat Gus Dur menyampaikan permintaan maaf kepada orang-orang yang menjadi korban dalam pembantaian massal menyusul peristiwa G30S. Gus Dur juga mengatakan siap membuka kembali kasus itu.

“Dari dulu pun, saya sudah minta maaf. Bukan sekarang saja, tanyakan pada teman-teman di lembaga swadaya masyarakat (LSM). Saya sudah meminta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai 
komunis,” kata Gus Dur dalam dialog interaktif bertajuk Secangkir Kopi yang disiarkan TVRI.

***

Saya menemukan wawancara Pramoedya Ananta Toer dengan Majalah Forum Keadilan di bulan Maret 2000 itu dari link ini. Dalam wawancara itu Pram yang pernah mendekam di penjara Orde Baru Soeharto mengomentari pernyataan Gus Dur tersebut. Selamat membaca.

“Omong Kosong Saja Rekonsiliasi”
Wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer, Forum Keadilan, 26 Maret 2000

Pramoedya Ananta Toer adalah salah seorang saksi korban peristiwa G30S. Tanpa melalui proses peradilan, pada 1965, ia ditahan dan kemudian dibuang ke Pulau Buru. Laki-laki kelahiran Blora, 75 tahun silam itu, dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), partai yang disebut mendalangi pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat. Praktis, tak kurang dari 14 tahun, Pramoedya tak mengenal kehidupan lain selain Pulau Buru.

Kini, penghasil sejumlah roman masyhur itu–antara lain Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, dan Arus Balik–telah menghirup udara bebas. Pram–demikian ia biasa disapa–ingin menghabiskan sisa umurnya dengan bertani. Ia memang memiliki sebidang tanah pertanian di daerah Bojonggede, Bogor. Kamis pekan lalu, di rumahnya, ia diwawancarai Yus Ariyanto dan Andrianto Soekarnen dari FORUM seputar pengungkapan kembali masalah G30S dan rekonsiliasi yang dilontarkan Gus Dur.

Gus Dur tak berkeberatan masalah G30S dibuka lagi. Secara pribadi ia juga sudah minta maaf kepada korban peristiwa G30S. Apa pendapat Anda?

Memang, masalah itu harus diselesaikan secara hukum. Gus Dur sendiri sowan kepada Soeharto. Itu mengecewakan. Rekonsiliasi bagaimana yang diinginkan? Kok, sepertinya gampang amat. Orang yang dipukul merasakan terus rasa sakitnya, sementara orang yang memukul sudah lupa. Omong kosong saja rekonsiliasi. Lihat saja, pelarangan buku-buku saya. Itu saja mereka tidak mampu membatalkan. Belum lagi naskah-naskah yang dirampas dari saya. Kapan dikembalikan? Naskah saya ada delapan yang dibakar Angkatan Darat. Memangnya negara bisa membuat naskah saya? Lantas, menaruh konsep rekonsiliasi dalam bentuk salaman begitu saja. Gampang amat!

Menurut Anda, langkah apa yag harus ditempuh?

Dirikan hukum! Semua mesti lewat hukum. Kita lihat buktinya saja. Soeharto tidak mau bertanggung jawab. Ia senyam-senyum saja. Padahal, orang-orang dibunuhi. Saya sudah bosan mendengar semua itu. Yang ada hanya ngomong.

Bagaimana jika pemerintah memberi ganti rugi kepada korban-korban peristiwa G30S?

Mana mungkin punya uang untuk mengganti? Minyak saja mau ditarik subsidinya. Padahal, minyak itu kan cukup menggali di tanah air sendiri. Lebih baik yang realistis sedikit saja. Mereka tidak akan mampu mengganti satu saja naskah saya yang dihancurkan.

Beberapa waktu lalu Anda bertemu Gus Dur. Apakah masalah itu sempat dibicarakan?

Ya, dibicarakan. Ia bilang tulis saja daftarnya. Berikan kepada protokol. Dalam hati, saya yang tidak percaya. Saya tidak percaya kepada semua elite politik Indonesia. Mereka semua ikut bertanggung jawab atas kejadian sekarang.

Jadi, terhadap Gus Dur sendiri Anda tidak percaya?

Tidak percaya.

Alasannya?

Mereka ikut bertanggung jawab atas keadaan seperti itu, atas pembunuhan-pembunuhan itu, dan atas berdirinya Orde Baru.

Gus Dur kan sudah minta maaf….

Gampang amat! Seumur hidupnya, orang merasakan penderitaan. Terus, yang sudah mati bagaimana? Ia kemudian malah sowan kepada Soeharto.

Belakangan ini dibentuk berbagai macam KPP HAM. Apakah Anda masih pesimistis melihat perkembangan itu?

Saya tahu itu. Tapi, kalau hanya sejauh ngomong, ya bisa saja. Yang saya inginkan adalah kenyataan, bukan omongan. Bagaimana bisa percaya kalau saya baca koran isinya menteri yang satu saling tuding dengan menteri yang lain soal siapa yang korupsi. Lalu, terdakwa kasus korupsi besar malah lolos. Itu yang saya baca. Bagaimana saya bisa percaya hukum?

Kembali ke soal pembantaian massal pada 1965-1966, siapa yang harus bertanggungjawab terhadap semua pembantaian itu?

Pertama kali adalah Soeharto. Kenapa Soeharto? Karena ia sama sekali tidak pernah bicara soal itu dan ia bisa menjadi orang nomor satu akibat pembantaian itu. Yang dibantai waktu itu adalah pendukung Soekarno. Dengan pembantaian itu Soekarno kehilangan kekuatan.

Jadi, yang dibantai itu bukan pengikut PKI?

Banyak orang PNI dan NU yang ikut dibunuhi. Yang dibunuhi itu para pendukung Soekarno. Yang lolos ya jadi tahanan.

Ada yang bilang, saat itu banyak pendukung Soekarno atau orang PKI yang membunuhi orang NU. Versi mana yang benar?

Itu omongan mereka saja. Mereka itu bisanya menuduh dulu. Yang dibunuh itu dibilang karena memberontak. Seperti yang saya alami sendiri. Saya dituduh membakar perpustakaan orang. Sebabnya apa? Sebabnya adalah perpustakaan saya yang dibakar. Cara mereka seperti itu: menuduh. Saya tahu itu lantaran pernah mengalami sendiri.

Ada yang menyebut Banser NU hanya pelaksana. Menurut Anda, mereka juga pantas dikenai tuntutan hukum?

Apa kalau melaksanakan pembunuhan tidak perlu dituntut? Kan, aneh. Perintah dari mana datangnya, itu tidak soal, tapi yang melaksanakan! Siapa yang mau ditahan selama 14 tahun seperti saya. Sewaktu dibebaskan, saya mendapat surat berdasarkan hukum tidak terbukti terlibat G30S. Itu setelah 14 tahun, ketika saya sudah dipukuli dan dirampas segala milik saya. Anak dan istri saya menanggung selama itu. Sewaktu saya ditangkap, anak saya yang termuda berumur dua bulan. Saya pulang dari Pulau Buru, ia sudah lulus SD [Pram tertawa kecut]. Mereka melalui masa itu dengan sangat berat. Mereka dihina, diejek, bahkan diludahi karena anak tapol. Bagaimana mengganti kerugiannya?

Tahun 60-an, katanya, hubungan orang-orang NU, PNI, dan PKI cukup akrab karena tergabung dalam Nasakom…

Indonesia belum bisa mengalami kehidupan yang demokratis. Orang belum bisa bersaing secara terbuka. Itu masalahnya. Kalau kalah bersaing, lalu membunuh.

Apa benar waktu itu orang-orang yang tidak setuju dengan ide revolusi disingkirkan?

Iya. Saya setuju karena kita sedang menghadapi Barat. Soekarno itu lolos dari tujuh kali usaha pembunuhan. Jangan lupa itu. Tahun 1963 saja, Inggris melanggar wilayah kita lebih dari 100 kali.

Disingkirkan itu konkretnya bagaimana?

Ya dibebaskan dari tugas-tugas. Saya membenarkan hal itu karena waktu itu Indonesia menghadapi bahaya dalam perang dingin. Harus diambil aturan-aturan yang tidak normal atau darurat.

Apa dalam penyingkiran itu tidak ada pelanggaran HAM?

Kalaupun pelanggaran HAM itu terjadi, tidak seperti sekarang. Sewaktu Mochtar Lubis ditahan, ada kebebasan bergerak. Ia mendapatkan makanan yang lebih baik dibandingkan di zaman Orde Baru. Sewaktu di Pulau Buru, untuk makan saja saya harus cari sendiri. Saya diharuskan kerja paksa. Kalau sakit, obat-obatan harus beli sendiri. Di masa Orde Lama kalau tahanan sakit, ia dirawat.

Bukankah pada zaman Soekarno banyak terjadi pelanggaran HAM oleh negara?

Bukan oleh negara. Saya sendiri diculik oleh Angkatan Darat pada 1960.

Angkatan Darat tidak bisa digolongkan dalam kelompok negara?

Angkatan Darat itu negara dalam negara. Negara kita negara maritim, tapi diduduki oleh Angkatan Darat. Itu sudah sering saya katakan.

Oh, ya, tadi Anda bilang yang pertama bertanggung jawab soal pembantaian pada 1965-1966 adalah Soeharto. Setelah itu siapa lagi?

Banyak. Seluruh [komponen] Orde Baru. Setidaknya, walaupun tahu, mereka mendiamkan saja apa yang terjadi. Waktu itu, sampai bayi-bayi dibunuh dan kepala-kepala diarak.

Jadi, yang terjadi ketika itu apa? Suasana chaos yang diciptakan Soeharto, atau apa?

Itu konspirasi internasional karena modal asing mau masuk. Soekarno kan menolak modal asing. Karena itu, ia mesti dijatuhkan. Persoalan intinya itu.

Konspirasi itu tidak mempersoalkan jatuhnya korban jutaan nyawa?

Ya. Kan banyak dokumennya, seperti yang dari CIA dan segala macam itu. Itu bisa dipelajari sendiri.

Anda punya datanya?

Ya. Tapi, itu untuk saya sendiri.

Tapi, data itu penting karena sampai sekarang masalah jumlah korban itu simpang-siur….

Saya ngomong korbannya dua juta karena Soedomo mengatakan itu. Ia kan yang berkuasa. Saya tidak ingat lagi di mana saya mendengar itu. Tapi, saya ingat bahwa ia yang mengatakan. Sarwo Edhie mengatakan tiga juta. Ia mengatakan itu kepada Permadi.

Mengapa Anda mengambil versi Sudomo dan bukan Sarwo Edhie?

Waktu itu kan ia Pangkopkamtib. Jadi, ia mestinya punya bahan tertulis. Apakah ia benar atau tidak, saya tidak tahu. Jumlahnya kan sedang diteliti oleh panitia penelitian korban 1965-1966 yang dipimpin Sulami.

Menurut Anda, setelah Soeharto, banyak lagi yang mesti dimintai pertanggungjawaban. Secara teknis, itu kan sangat merepotkan?

Kalau tidak mampu mendirikan hukum ya bubar saja kekuasannya.

Apa bukan institusinya yang mesti dikerjar?

Penerapan hukum atau rasa keadilan mesti tercipta bagi semua. Kalau pemerintahnya enggak mampu ya minggir saja. Sebeanrnya gampang saja kalau mau beres. Yang tidak mampu, minggir.

Anda pribadi akan menuntut?

Saya akan menuntut Angaktan Darat, mulai dari kopral satu sampai kolonel yang pernah menganiaya saya.

Siapa saja mereka itu?

Hanya ingat beberapa saja. Ada Pembantu Letnan Karo-Karo. Ada Koptu Sulaeman yang menghajar saya dengan pistol sampai saya hampi rtuli. Lantas, Kolonel Samsi. Di Pulau Buru, dulu saya bertemu Pangdam Pattimura. Setelah jenderalnya pergi, saya dihajar oleh kolonel itu.

Keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S sampai sekarang masih kontroversial. Bagaimana sebenarnya?

Sampai sekarang, peristiwa itu memang masih menjadi teka-teki karena para pelakunya diam saja. Tidak ada pengadilan soal itu. Tidak ada pengadilan Orde Baru terhadap orang komunis. Semuanya salah dan dihukum mati. Orang-orang yang mestinya bisa menjawab dibunuh tanpa pengadilan. Aidit dan Nyoto dibunuh tanpa proses pengadilan.

Apakah itu bagian dari rekayasa?

Jelas, itu rekayasa. Mereka dibunuh supaya tidak membongkar kebenaran. Yang membunuh Aidit kan diangkat menjadi Gubernur Lampung, yaitu Yasir Hadibroto. Berarti, tindakannya dibenarkan.

Bagaimana sebenarnya kondisi setelah peritiwa G30S itu? Gus Dur mengaku anggota NU juga ikut membantai….

Gerakan pemudanya itu kan hanya pelaksana. Tapi, setidak-tidaknya kan semua ikut menyokong berdirinya Orde Baru. Mereka kan tidak menghalang-halangi.

Gus Dur ketika itu sedang berada di luar negeri….

Justru sebagai intelektual, ia mesti ngomong. Paling tidak, mesti ngomong. Tidak bisa ketidakadilan dibiarkan terjadi. Semua intelektual Orde Baru ikut bertanggung jawab.

Bukankah sebagian elite-elite politik sekarang adalah orang-orang yang ikut menumbangkan Orde Baru?

Yang menumbangkan Orde Baru adalah generasi muda. Para elite itu hanya mengaku-ngaku. Elite sekarang yang ikut berkuasa tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada generasi muda yang menjatuhkan Soeharto.

Ada model rekonsiliasi, yang di dalamnya proses pengadilan dijalani. Tapi, ketika seseorang dinyatakan bersalah, mereka langsung diampuni. Anda setuju dengan model itu?

Itu cara “mengadali” orang saja. Ia mesti menjalani hukuman. Karena itu, setiap orang wajib mendirikan hukum. Setiap orang perlu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap orang, tidak terkecuali. Jangan belajar ke luar negeri untuk bisa lolos dari tanggung jawab.

Rupanya, Anda tidak percaya sedikit pun dengan rekonsiliasi…

Saya tidak percaya. Saya yang ikut menderita, bukan ikut mengatur.

Selama lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka, banyak terjadi pelanggaran HAM. Jika semua minta diungkap, apa itu tidak menghabiskan energi kita sebagai bangsa? Padahal, tantangan bangsa ini ke depan masih banyak….

Kalau pikirannya seperti itu, berarti membenarkan pelanggaran atas kemanusiaan. Sikap seperti itu saja sudah membenarkan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Kekuasaan apa pun di Indonesia yang tidak bisa mendirikan hukum, ya tidak akan mendirikan hukum. Rekonsiliasi tidak akan bisa menghilangkan kesakitan. Itu hanya omongan orang berkuasa.

Apakah semua yang terlibat harus masuk penjara?

Ya, terserah bagaimana hukum mengaturnya. Bukan saya yang mengatur.

Untuk kaum intelektual yang waktu itu diam saja, apa bentuk hukumannya?

Ya hukuman intelektual.

Bentuknya apa?

Jangan bertanya kepada saya. Itu urusan angkatan muda. Merekalah yang harus memikirkan. Itu latihan untuk mereka menghadapi hari depan: bagaimana sebaiknya kalau berkuasa. Jangan tagih saya. Satu hari ini saja paling tidak 15 tagihan datang kepada saya.

Bagaimana cara meluruskan sejarah secara lebih jujur?

Persoalannya, manusianya dulu. Kalau manusianya bandit ya apapun yang dipegang, persoalan kebanditan. Indonesia itu bertumpuk masalah sejarah. Dari nama Indonesia saja sudah salah. Indonesia itu artinya Kepulauan India. La, apa hubungannya dengan India? Sampai sekarang persoalan itu tidak ada yang mengoreksi.

Apa jenis penderitaan paling menyakitkan yang Anda alami?

Terutama hancurnya naskah-naskah saya. Kenapa naskah saya bisa menumpuk sampai delapan? Waktu itu saya dituduh komunis. Saya baru pulang dari undangan ke Tiongkok pada 1956. Penerbit-penerbit itu ngeri menerbitkan buku saya. Jadi menumpuk.

Anda tidak pernah menganggap diri Anda sebagai komunis….

Tidak. Mempelajari komunisme saja tidak pernah. Saya mengikuti diri saya sendiri saja. Apa yang dimaui Pram itu yang dijalankan Pram.

Sebagai pribadi, Anda juga merasa gagal?

Ya gagal. Dari kecil, saya dididik bagaimana bagusnya Indonesia di kemudian hari: demokratis dan modern. Apa jadinya sekarang? Saya alami sendiri. Jangankan modern dan demokratis, semakin lama semakin primitif. Jadi, apa yang diajarkan dan menjadi impian kami dulu sekarang kenyataannya begini: menjadi negara pengemis. Apa ini semua? Memang tragis untuk saya. Apalagi, untuk para perintis kemerdekaan. Apabila melihat keadaan seperti ini, mereka akan menangis. Mereka tidak menyaksikan. Zaman Soekarno, orang Indonesia dihormati oleh dunia internasional. Kita negara kedua yang membebaskan diri dari imperialisme Barat setelah Vietnam. Bukan itu saja. Indonesia mendukung perjuangan antikolonial di Asia-Afrika. Soekarno menjadi mercusuar di dunia internasional. Sekarang, apa yang dikatakan? Kita minta dolar. Jauh bedanya.

Melihat kondisi seperti itu, Anda tak percaya di masa depan Indonesia bisa…

Tidak ada apa-apa. Sekarang negara ini sudah menjadi negara pengemis. Semua elite begini ke luar negeri [Pram memperagakan cara pengemis meminta-minta]. Setidaknya, itu yang saya lihat. Selebihnya, saya tidak tahu. Negara ini sudah menjadi negara pengemis. Apa sebabnya Indonesia yang begini besar bisa dijajah Belanda yang begitu kecil? Karena elitenya tidak punya watak. Akibatnya, negeri besar dengan segala kekayaan alamnya ini menjadi pengemis. Itu terjadi dari dulu. Dari zaman kolonial sampai sekarang.

Negara ini sudah terpuruk. Kalau tidak dibantu luar negeri, kan, semakin terpuruk?

Memang harus menjadi pengemis. Maka, terjadilah. Kapan luar negeri membantu Indonesia? Tidak pernah. Mereka justru mengeduk Indonesia. Karena itu, Soekarno menolak modal asing. Ia tahu, elite kita itu tidak punya karakter. Kalau modal asing masuk, elite menjadi herder penjaganya.

Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan banyak persoalan di masa lalu itu? Mungkin ada skema penyelesaian yang sederhana….

Itu kalian [generasi muda] yang harus cuci piring semuanya. Jangan pura-pura bodoh kepada saya.

http://teguhtimur.com/2008/11/25/pramoedya-omong-kosong-saja-rekonsiliasi/

Read More

Lastri dilarang syuting di Solo

16 November 2008

Selalu ada yang hal hal yang ajaib tentang bagaimana sekelompok masyarakat menjadi benteng moral di negeri ini. Ini bukan berkaitan dengan UU Pornografi. Bukan itu. Ini tentang bagaimana sutradara Eros Jarot yang dilarang syuting di wilayah Solo.  Bukan dilarang oleh polisi atau Pemerintah, tapi dilarang oleh sebagian kelompok masyarakat di sana.

Kelompok yang menamakan – mengaku – perwakilan sejumlah elemen masyarakat di kota Solo menolak pengambilan gambar film LASTRI , yang rencananya akan dibesut di wilayah Solo.  Pasalnya, karena mereka menilai skenario film itu mengandung ajaran komunis. Demikian ujar Triyanto, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Karanganyar.

Menurut Eros, tokoh Lastri ini memang diceritakan sebagai tokoh GERWANI. Namun ia mengatakan sebagai kebebasan kreasi seni, sah sah saja mengambil latar belakang karakter komunis. Walhasil film yang akan dibintangi Lukman Sardi, Slamet Rahardjo, Marcella Zalianty dan Iga Mawarni harus ditunda atau mungkin dipindahkan lokasi syutingnya. Pabrik gula Colomadu juga akhrnya menurut desakan ini dan mencabut ijin syuting disana.

Bagaimana mereka bisa mendapatkan skenario itu juga hal yang ajaib. Karena skenario merupakan bagian internal sebuah produksi yang tidak disebar kemana mana. Pada umumnya masyarakat atau warga sekitar lokasi syuting tidak pernah tahu jalan ceritanya.

Kejadian  ini sangat menggelikan sekaligus miris. Pertama, mungkin para pekerja film harus membuat film yang isinya ulama, pastor, alam atau cinta memble dan horror saja. Kedua,  para elemen masyarakat disana harusnya tahu bahwa sekarang komunis sudah rontok. Kalaupun masih ada tersisa sudah jadi funky, beradab – tidak suka menyilet kemaluan dan mencungkil bola mata – serta menjadi kapitalis.

Lihat saja China yang lebih memilih bagaimana menjual produk ekspornya daripada mengurusi komunisnya. Sementara para remajanya tidak ditabukan untuk memuja Michael Jackson daripada Mao Ze dong.

Bentuk bentuk kesewenangan ini menjadi bukti bahwa masyarakat kita belum dewasa, atau mudah terprovokasi. Kebebasan berkreasi semestinya dihargai. Toh mereka bukan membuat film porno. Padahal film film dengan latar belakang komunis banyak ditemukan di sini.
Kalau begitu , saya semakin miris membayangkan betapa seramnya kekuatan ‘ paksa ‘ yang dimiliki orang atau sekelompok masyarakat. Jika urusan film saja mereka bisa bertindak sebagai polisi moral. Lalu bagaimana dengan Undang Undang yang memfasilitasi mereka untuk main hakim sendiri ?

* foto dari buku ” Under Soeharto’s years ” tentang anggota GERWANi yang ditangkap di daerah Solo.

Sumber: Iman Brotoseno 

Read More

Jawaban Paling Serius dari Prahara Budaya

2 November 2008 | Muhidin M Dahlan 

::diana sasa

“Sejarah senyap adalah sebuah metode dan usaha menggali kuburan ingatan kolektif dari persemayaman yang dipaksakan; sebuah ikhtiar mencabuti kembali patok-patok nisan tanpa nama dan mendengarkan tutur dari alam kubur kebudayaan Indonesia tentang apa yang sesungguhnya terjadi”

Emboss palu-arit tercetak samar di kertas putih bersih itu menghadirkan kembali rasa getir trauma masa lalu. Judul dengan warna merah menyala di samping logo penerbit bak darah mengalir, mengingatkan pada betapa banyak darah tertumpah yang menjadi tumbal gambar itu.

Desain sampul Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 yang disusun Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan ini dibuat jelas bukan tanpa alasan. Selain peraturan pelarangan gambar itu masih belum dicabut, Lekra (Lembaga kebudayaan Rakyat) dalam sejarah memang selalu berada dalam bayang-bayang partai berlambang dua benda tajam senjata kaum tani itu, PKI (Partai Komunis Indonesia). Jika Lekra maka PKI, karena PKI maka (pasti) jahat, kejam, sadis, dan layak digorok. Sebuah peng-gebyah uyahan-yang keblinger berpuluh tahun.

Rhoma dan Muhidin adalah dua orang muda yang usianya belum juga genap 30, tapi kepeduliannya pada dokumentasi sejarah bangsa begitu besar. Rhoma adalah periset muda yang telah melahirkan pelbagai karya sejarah seperti Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007), Seabad Pers Perempuan (1908-2008), Almanak Partai Politik Indonesia, dan Kronik Seabad Kebangkitan Indonesia (1908-2008). Muhidin adalah penulis muda yang namanya wira-wiri di media nasional dan telah melahirkan berpuluh buku sastra maupun esai. Dialah pemimpin riset Kronik Seabad Kebangkitan Indonesia yg ditulis 25 penulis muda yang usianya masih di bawah 25 tahun. Mereka berdua ini selama 17 bulan dengan getih menyusuri kembali lembar demi lembar Harian Rakjat dalam lembab almari perpustakaan sunyi di pusat kota Jogjakarta dengan satu semangat: selamatkan aset sejarah sebelum kalah dengan rayap!

Sebanyak 15 ribu artikel budaya Harian Rakjat dalam ejaan lawas dan tulisan kecil-kecil mereka baca dengan tekun, mereka catat bagian-bagian pentingnya (karena tidak boleh menggunting apa lagi menfotokopi karena merusak kertas yang sudah rapuh itu), untuk kemudian menuliskannya kembali dengan beberapa tambahan intepretasi. Mereka menyuguhkan dengan apa adanya peristiwa-peristiwa kebudayaan yang terjadi sepanjang rentang waktu revolusi 1950-1965. Fakta demi fakta diuraikan.
Dan hasilnya: Lekra tak hanya mengurusi soal sastra yang selalu diperdebatkan dengan Manikebu, tapi juga film, musik, seni tari, seni pertunjukan (ketoprak, wayang, ludruk, drama, reog), buku, pers, dan kebudayaan secara umum.

Buku ini, meski disebut sebagai “buku putih”, tapi bukanlah sebuah pledoi buta terhadap Lekra. Ia adalah ikhtiar memberi kesempatan bagi mereka untuk berbicara apa sesungguhnya yang telah mereka lakukan semasa kurun 15 tahun yang bergemuruh itu.

Jika boleh disandingkan, buku ini adalah jawaban paling serius dari Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI yang disusun DS Moeljanto (DSM) dan Taufik Ismail (TI) sekira tahun 1995 silam.

TI dalam pengantarnya mengatakan bahwa Prahara Budaya disusun dengan ketulusan hati ingin meluruskan sejarah. Buku itu ditujukan bagi pembaca muda yang tak mengalami peristiwa tersebut. Sementara Muhidin dan Rhoma dalam pengantarnya mengatakan bahwa Lekra Tak Membakar Buku ditujukan untuk mengingat kembali peran Lekra dalam kebudayaan Indonesia pada masa itu dengan apa adanya agar generasi yang tak mengalami peristiwa tersebut memperoleh informasi sejarah yang berimbang.

Jika Prahara Budaya bersampul “merah” itu disusun oleh dua budayawan lanjut usia (baca: tua) yang sangat antipati terhadap Lekra, maka buku ini disusun dua orang muda enerjik dari masa yang sudah sangat jauh berbeda tatkala Lekra berdiri kukuh. Meski ketebalan hanya berbeda kurang dari 60 halaman, tapi perbedaan di antara keduanya terlihat prinsipil.

Dalam Prahara Budaya, tak jelas disebutkan posisi DSM dan TI sebagai apa selain nama mereka tercantum disampul—mungkin lebih tepat jika disebut editor jika bukan kolektor—dari kliping koran, majalah, dan makalah kebudayaan di seputar tahun 60-an. Dokumen-dokumen itu disajikan mentah, sedikit pengantar dan komentar di bawah, yang kadang tak ada kaitannya dengan bahasan di atasnya, dan perubahan judul (tanpa penjelasan mengapa diubah dari aslinya) di sana sini.

Tulisan pengantar yang dibuat TI pun lebih banyak mengungkap ketaksetujuannya atas dasar iman dan pengalaman subjektif; tak terungkap argumen yang sifatnya ilmiah. Sistematika penyusunan dan kronologi peristiwanya juga tak tertata dengan baik. Sehingga buku ini sangat jauh dari ilmiah—lebih tepat disebut buku pembunuhan telak Lekra. Lebih banyak menyajikan konflik, saling tuduh, saling tuding, dan maki bak prahara seperti judulnya. Hasilnya: Lekra adalah organ kebudayaan kaum preman yang tak berotak, tukang keroyok, dan pembuat onar panggung kebudayaan.

Sementara Lekra Tak Membakar Buku, dihadirkan dengan sistematika dan kronologi yang runtut. Mulai dari apa dan bagaimana Lekra, riwayat Harian Rakjat, dan satu demi satu diuraikan bagaimana kerja Lekra dalam sastra, film, senirupa, seni pertunjukan, seni tari, musik, buku dan penerbitan. Melalui riset mendalam (seperti yang selalu diajarkan seniman organik Lekra), sepak-terjang seniman dan pekerja budaya Lekra menghalau serangan imperialisme budaya dan modal yang bersekutu dengan kekuatan feodalisme lokal diulas ulang. Sambil sesekali memasukkan kutipan-kutipan dari sumber asli disertai catatan rujukannya. Juga dilampirkan keterangan akronim, berikut data-data hasil rapat, susunan pengurus, anggota pimpinan pusat, pengumuman, dan keputusan-keputusan penting Lekra dari rapat-rapatnya.

Dalam “panggung” Lekra Tak membakar Buku ini, terungkap banyak realitas menarik yang banyak tak diketahui publik. Di antaranya adalah instruksi pada semua utusan Kongres I Lekra dari seluruh cabang di Indonesia pada Januari 1959 agar tak hanya membawa bahan untuk diperdebatkan, tetapi juga membawa alat musik, mainan anak-anak, kerajinan tangan, pakaian daerah, cerita-cerita, ornamen-ornamen, penerbitan, dan lagu-lagu daerah masing-masing. Semua itu digelar dalam sebuah bazar besar sehari sebelum hingga kongres berakhir. Pengunjung pameran mencapai 15000/malam; sebuah jumlah yang tak kecil pada masa itu.

Tak sekadar memajangnya, mereka juga mematok program untuk menginventariasi kekayaan-kekayaan cipta budaya Nusantara yang terserak ribuan jumlahnya itu sehingga tak dicaplok bangsa lain seperti kasus lagu Rasa Sayange beberapa waktu lalu.

Seniman-seniman Lekra juga giat menyerukan agar pemerintah memperkeras sikap dengan gambar-gambar dan lukisan cabul dalam bentuk dan kegunaan apa pun seperti ilustrasi, poster, dekor, ornamen, tekstil, dan sebagainya. Kita tak perlu ribut dengan kontroversi RUU pornografi hari ini jika saja mendengarakan apa kata seniman Lekra puluhan tahun silam.

Lekra tak membiarkan anggotanya menempuh jalan kebudayaan dengan ugal-ugalan. Setiap seniman mesti bertanggung jawab pada rakyat yang menjadi basis dayaciptanya. Lekra juga menekankan agar dalam proses mencipta (seperti sastra) selalu melalui riset ilmiah bukan ongkang-ongkang kaki sambil merokok dan menenggak alkohol. Sikap Lekra Jelas di sini bagaimana Lekra berpihak dalam peran budayanya dengan memundaki tiga asas: bekerja baik, belajar baik, dan bermoral baik.

Lekra Tak Membakar Buku adalah sebuah pembelaan atas tuduhan yang sering dilontarkan “lawan” budayanya pada masa itu. Salah satunya adalah bahwa Lekra organ budaya pembakar buku. Buku ini bersikap jelas dan tegas: TIDAK! Lekra percaya bahwa buku mampu mengubah dunia, tapi tidak sembarang buku. Buku yang mampu “mengubah” adalah buku yang isinya digali langsung dari perikehidupan rakyat melalui gerakan turun ke bawah dan bukan mimpi-mimpi kosong yang melulu menjual kepalsuan hidup dari kamar salon. Lekra memang melakukan “teror” atas buku-buku penandatangan Manikebu dan juga pentolan-pentolan Masjumi dan PSI yang terlarang. Tapi Rhoma dan Muhidin ini memberi dalih bahwa tak ada bukti Lekra mengorganisasi pembakaran buku yang mereka tak sukai yang kemudian menjadi judul bagi buku ini.

Terlepas dari beberapa kesalahan ketik di sana sini, buku ini adalah dokumen sejarah yang disusun anak muda generasi sekarang dengan “semangat ilmu pengetahuan” dan keseriusan di atas rata-rata. Muhidin dan Rhoma menasbihkan buku ini sebagai sebuah dokumen sejarah kebudayaan kita yang hilang dan terputus atas nama dendam politik yang terus diwariskan pada generasi muda.

Sumber: Huhidin M Dahlan 

Read More