Luweng Grubug, Saksi Diskriminasi Korban 1966

30 September 2012 23:14 WIB

Mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia (UI) Jakarta melakukan penelusuran goa dan sungai bawah tanah di Luweng Grubug di Dusun Jetis Wetan, Desa Pacarejo, Semanu Gunungkidul, Juni lalu. Luweng Grubug berada di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu menjadi saksi bisu sejarah penghilangan sekitar 600 orang yang menjudi korban dalam pemberantasan sisa-sia PKI di era tahun 1966-1968. Luweng vertival berkedalaman 90 meter ini kini menjadi wisata minta khusus yang dikelola pihak swasta. (Foto: Desi Suryanto/JIBI/Harian)

GUNUNGKIDUL – Organisasi masyarakat Lakpesdam dibawah Nadhlatul Ulama (NU) mengajak seluruh masyarakat untuk tidak lagi memadang sebelah mata dan bersikap diskriminatif terhadap anggota masyarakat yang menjadi korban penumpasan PKI di era 1966-1968 silam.

Pejabat Divisi Advokasi Lakpesdam NU Gunungkidul Heri Kriswanto mengatakan lambat laun korban kekerasan dalam peristiwa sejarah tahun 1966-1968 di Gunungkidul sudah menunjukkan perkembangan cukup bagus.

Sedikit demi sedikit pendampingan bagi korban PKI mulai memperoleh haknya kembali baik dalam akses ekonomi, sosial dan politik.

“Untuk hak sosial masih terus kami upayakan agar tidak ada diskriminasi dari masyarakat sekitar tinggal. Ini yang memang masih terus diupayakan agar tidak ada lagi pembedaan masyarakat,” kata Heri Kriswanto ditemui JIBI/Harian Jogja di Playen, Gunungkidul, Minggu (30/9/2012).

Menurut Heri, puluhan korban pemberantasan PKI 1966-1968 dampingan Lakspedam NU telah mulai mendapatkan persamaan hak seperti jaminan kesehatan, raskin, dan akses modal serta hak politik baik persamaan KTP hingga penggunaan hak pilih.

“Justru masyarakat awam sendiri yang masih sering memnadang sebelah mata dan bersikap diskriminatif. Ini yang harus terus dipahamkan kepada masyarakat agar diskriminasi sosial tidak terjadi lagi,” katanya.

Lakpesdam NU Gunungkidul kini tengah memperbaiki pendataan korban 1966-1968 di Gunungkidul bekerja sama dengan wadah paguyuban dipimpin Margiyo korban pengasingan pulau buru karena tuduhan keterlibatan langsung PKI.

Selama ini pendampingan pemberdayaan ekonomi baru menyasar tiga kelompok korban kekerasan 1966-1968 yang dalam waktu dekat akan dilakukan kunjungan ke beberapa home indutry untuk memberikan pelatihan produksi dan pemasaran usaha kecul menenagh untuk peningkatan usaha produktif sebagai tindak lanjut dari program PNPM tahun lalu.

Tiga kelompok masyarakat binaan tersebut Mawar Indah di Sumbermulyo, Kepek, Wonosari beranggotakan 30 anggota, Sido Maju di Ponjong beranggotakan 30 orang dan kelompok Nggowo Berkah di daerah Rongkop beranggotakan 21 orang.

“Masih banyak lagi lainnya yang perlu mendapatkan persamaan hak baik ekonomi, akses modal, sosial dan politik,” ujarnya.

Terpisah, penasehat Lakpesdam NU Gunungkidul Zaenuri Iksan menambahkan menambahkan pemulihan hak-hak korban penumpan PKI perlu terus dilakukan semua elemen masyarakat. Terlebih di Gunungkidul korban ini dikatakan ‘korban sejarah’ yang tidak tahu apapun soal PKI.

“Banyak yang di-PKI-kan padahal dulu hanya sekolah dan nonton pertunjukan Lekra. Ini yang harus dipahamkan pada masyarakat luas agar tidak sebelah mata memandang korban PKI,” pungkas Iksan.

Sementara dari pantauaan selama sepekan mendekati peringatan 30 September di gua Grubug di tengah ladang Desa Pacarejo Kecamatan Semanu terdapat beberapa keluarga yang berziarah menabur bunga dan berdoa.

Rombongan keluarga dari Jogja yang enggan disebutkan namanya itu memiliki keyakinan dari berbagai penelusuran dilakukan, salah satu kerabat terakhir dibuang di gua grubug bersama ratusan korban lain pada era pemberantasan PKI di era tahun 1968 silam. 

 “Kami hanya pasrah. Dan berdoa untuk simbah saya di gua,” kata seorang pengusaha wanti-wanti namanya tidak disebut.

Kepastian adanya Gua Grubuk digunakan pemerintah untuk mengekskusi masal ratusan korban peristiwa pada tahun 1966 dari DIY dan Jateng dibenarkan sumber Harian Jogja bernama Hadi Tukiran, 87, pensiunan TNI–Angkatan Darat (AD) warga RT 007/100 Jeruksari Kepek Wonosari.

Dia menyatakan dirinya sebagai saksi kejadian karena menjalankan tugas kedinasan selaku eksekutor penembak aktivis PKI sebelum mayatnya dibuang di dasar sungai bawah tanah berkedalaman hampir 100 meter. Tugas itu diterima Hadi Tukiran oleh semasa Komandan Kodim Gunungkidul dijabat Letkol Suwondo dan Projo Manggolo Pemkab Gunungkidul dan Inspektur (pol) Parno.

Orang-orang diduga kuat aktivis sayap PKI seperti Lembaga Kesenian rakyat (Lekra), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), PR (Pemuda Rakyat), Barisan Tani Indonesia (BTI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI-Non Fak Sentral), (Ikatan Pelajar Pemuda Indonesia (IPPI) termasuk Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) dari berbagai daerah dieksekusi diGrubuk berada ditengah ladang yang sepi ini.

Solopos.Com 

Read More

Menengok markas PKI yang telah mati

Minggu, 30 September 2012 16:17 | Reporter : Mustiana Lestari

Markas PKI. ©2012 Merdeka.com

Masih lekat dalam ingatan Tinus saat sejumlah orang bersenjata tajam beramai-ramai mengobrak-abrik dan membakar markas Comite Central Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Takut menghadapi massa yang beringas, pedagang yang sudah berdagang sejak tahun 1965 ini lari kocar-kacir ke arah Kenari.

"Ada dua truk orang bawa senjata sebesar ini serang dan bakar, ngeri saya lari ke Kenari. Semua orang di sini lihat doang gak ada yang ngamanin," ujar pedagang loak yang berjualan sejak tahun 65 ini kepada merdeka.com, di Jakarta, Minggu (30/9).

Bukan hanya melihat peristiwa kebakaran, Tinus juga melihat para tentara keluar masuk pasca-pembakaran. "Pos di sini jagain di sini lama. Tapi waktu pembakaran untungnya pagi jadi belum ada orang," pungkas bapak berumur 82 ini mengenang.

Kini, bangunan yang dulu berdiri jumawa kini seakan tak bernyawa. Seperti si empunya yang dihabisi tanpa membalas, gedung ini kusam, dengan jendela pecah di mana-mana. Tak jelas nasibnya.

"Katanya sudah dibeli hotel Acacia mau dibuat restoran tapi sampai sekarang belum," kata Tinus.

Dia mengatakan, gedung tak terawat itu juga sering menjadi tempat uji nyali bagi mereka yang mengaku pemberani.

"Tapi saya jarang digodain karena sudah kenal dan sering nginep di sini," tutupnya. [ren]

Sumber: Merdeka.Com 

Read More

September Kemarin dan Hari Ini

30 September 2012 | Lilik Hs

SEPTEMBER ceria itu cuma milik penyanyi bersuara merdu, Vina Panduwinata. Yang benar, dalam sejarah Indonesia, September tak ubahnya sehitam jelaga. September adalah Munir diracun. September adalah Yun Hap, seorang mahasiswa Universitas Indonesia ditembak dalam peristiwa Semanggi II. September adalah puluhan nyawa terkapar diterjang peluru dalam peristiwa Tanjung Priok. September pula, sebuah awal episode hitam bangunan kekuasaan rezim Orde Baru.

Siapa bisa melupakan frase ‘Darah itu merah, Jenderal!’ yang sejak 1985 hingga 1998, wajib terhidang di kotak ajaib televisi lewat film Pengkhianatan G 30 S/PKI ? Siapa bisa menumpas ingatan akan detil-detil adegan : close up gerak bibir dan semburan asap rokok di sebuah meja rapat, lolongan gadis membelah langit sambil meraupkan ceceran darah sang ayah ke wajahnya, serta raut-raut beringas menggoreskan silet ke pipi seorang jendral? Lengkap sudah propaganda pongah itu menambatkan imaji mengerikan tentang sebuah kudeta politik berlumur darah di tahun 1965.

Semua berkesiur pada bulan September.

Dan September tahun 2012, sebuah kabar menohok dari Festival Film Internasional di Toronto, Kanada. Sebuah film berjudul The Act of Killing, garapan sutradara Joshua Oppenheimer, film maker yang antropolog lulusan Universitas Harvard itu menang dalam festival. Diikuti beragam pujian dan juga kehebohan di berbagai media. Film itu menyajikan sebentuk kebengisan serupa, bedanya, lakon ini berpangkal dari salah satu pelaku, Anwar Congo.

Saya belum menonton The Act of Killing. Joshua bilang, filmnya akan diputar di Indonesia, tapi ia belum memastikan waktunya. Namun saya menonton versi panjangnya, sekitar empat jam, yang enam bulan lalu diputar Joshua dan didiskusikan di kalangan terbatas.

Saya bergidik menyaksikan Anwar Congo, si tokoh utama yang meniru gaya gangster Hollywood, sembari tersenyum memegang sebuah kawat, melilitkan ke leher seorang korban, yang tanpa daya, dengan kedua tangan ditekuk ke belakang. Dengan cepat kawat ditarik, sssttt…..sekali hembusan nafas, nyawanya pun terbang. Tak ada simbah darah. Congo menyebutnya sebagai cara termudah penumpasan orang-orang PKI dengan halus dan tanpa darah.

Jagal, begitu Joshua melabeli film dokumenter yang mengambil latar kisah pembantaian anggota dan simpatisan PKI di Medan, Sumatra Utara ini dalam versi Indonesia. Sebuah penjagalan yang dilakukan dengan dada membusung, riang dan gagah perkasa.

Jika Pengkhianatan G 30 S/PKI sukses menjejali kepala kita dengan fiksi Gerwani menyilet-nyilet penis jendral, dalam Jagal, seorang pelaku dengan bangga memperagakan cara menumpas nyawa. Kali ini bukanlah sebuah lakon fiksi.

Jadi, bangunan negeri ini dimulai dari proses penjagalan. Tak hanya menjagal jutaan fisik, ia lebih tepat menjagal sebuah keyakinan, sebuah cita-cita. Ia meringkus ideologi kiri.

Februari silam, sebuah malam di pelosok hutan di Sragen, Jawa Timur, Rustanti mendedah kisah yang cukup lama disimpan. Ia, hampir 70 tahun, pada 1965 adalah Ketua ranting, yakni setingkat kecamatan dari organisasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) di kabupaten Sragen. Ia ingat dengan baik aktivitas-aktivitas yang membuatnya ditangkap sebuah siang di kantornya, dan ditahan 9 tahun di Plantungan, Jawa Tengah. Setiap minggu, selepas Shubuh ia berjalan kaki menyusuri jalanan berbatu, naik turun, menerabas lebat hutan jati, untuk mengajar kursus baca tulis.

Ia menyebutnya turba, turun ke bawah. Turba adalah cara mereka menyerap persoalan perempuan dan persoalan masyarakat di lingkungannya. Lebih dari itu, turba juga merupakan ruang menyatu dengan rakyat. Mendekatkan kelas menangah terdidik dan rakyat jelata. Gerwani juga menyelenggarakan kursus-kursus politik, keterampilan, dan diskusi membahas aturan-aturan agraria sesuai kepentingan kaum tani.

Program Gerwani adalah menuntaskan akar dari kebodohan dan kemiskinan perempuan, yakni feodalisme dan sisa kolonialisme. Perempuan harus melek politik. Sebagai langkah awal, dilakukan pemberantasan buta huruf. TK Melati dan penitipan anak, juga dibangun massif, agar perempuan bisa belajar politik, tak terperangkap urusan domestic belaka. Dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia yang ditulis Saskia E. Wieringa, tercatat hingga tahun 1964 berdiri 1.478 TK Melati di berbagai pelosok Indonesia. Gerwani juga bicara tentang anti poligami, anti pernikahan di bawah umur dan menggelorakan perempuan untuk bersama berjuang melawan imperialisme.

Mulai awal 1960, Soekarno mengirim ribuan putra–putri terbaik ke beberapa Negara Eropa dan Rusia, bernama Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas). Mereka belajar beragam ilmu seperti ekonomi, teknologi maritim, kedokteran. Dalam pidato pelepasan mereka yang dikirim secara bergelombang, Soekarno kuat-kuat berpesan agar putra-putra terbaik ini harus kembali untuk bersama-sama membangun negeri. Apa daya, kudeta 1965 membuat para Mahid ini sebagian besar tak bisa pulang dan menjadi buangan di negeri orang. Impian membangun negeri kandas dengan ilmu dan keahlian maju kandas sudah.

Di negerinya, ribuan orang terdidik, berani, berpikiran maju, para anggota dan simpatisan PKI berikut ormas-ormasnya ditangkapi, dihempaskan ke Pulau Buru, Pulau Kemarau di Sumatra Selatan, Pulau Nanga-nanga di Sulawesi Tenggara, Plantungan di Jawa Tengah, beberapa dari sejumlah kamp pembuangan paska 1965. Cita-cita membangun negeri diluluh lantakkan.

Baiklah, mari menapak lagi ke masa kini. Organisasi perempuan beranggota 1,5 juta orang dengan gagasan progresif tak ada lagi. Karya-karya sastra yang dihasilkan dari pembacaan seksama atas problem–problem masyarakat telah melenyap. Pelajar, mahasiswa, anak muda, kaum buruh dan petani berpadu dalam genta semangat perjuangan anti imperialisme telah ditumpas habis. Beginilah Soeharto menyusun bangunan Orde Baru, sebagai pembebek Amerika. Tekuk lutut di haribaan kapital internasional.

September datang dan pergi. Kemahsyuran tinggal kepingan kisah yang dikenang dengan haru biru. Tinggal hikayat sebuah negeri kaya dengan alam mempesona, yang hutan, tambang, sumber air, hingga jiwa, gagasan dan daya juangnya telah lapuk digerogoti. Inilah The Act of Killing yang senyatanya. 

***

Sumber: IndoProgress 

Read More

Kutub Tujuh Pemberontakan di Indonesia: Di Ujung Kiri PKI, di Ujung Kanan DI/TII (4)

  SEPTEMBER 30, 2012

AIDIT DAN POSTER PKI. “Membunuh itu, bisa mencandu, menimbulkan ekstase. Apalagi bila para korban tak berdaya meratap memohon, itu akan merangsang para eksekutor untuk lebih menikmati keperkasaan kekuasaannya. Pada beberapa kalangan massa organisasi Islam di sana, pembasmian anggota PKI yang dianggap anti Tuhan, bahkan diyakini sebagai bagian tugas membela agama. Bagi PKI ini menjadi antiklimaks, setelah sebelumnya di masa Nasakom sangat agresif menjalankan teror mental terhadap lawan politiknya di seluruh Indonesia”. (download anam78.blogspot.com/kompasiana.com)

SASARAN utama provokasi dan kekerasan oleh massa PKI di Jawa Tengah pada masa prolog Peristiwa 30 September 1965, adalah para pengikut PNI. Padahal, di tingkat nasional, PNI dan PKI seolah-olah terkesan kuat sebarisan dalam barisan Nasakom. Di tubuh PNI kala itu PKI bahkan berhasil ‘menanam’ seorang kadernya, Ir Surachman, dalam posisi penting sebagai Sekertaris Jenderal DPP PNI, mendampingi Ketua Umum Ali Sastroamidjojo SH. Itu sebabnya kemudian dalam pergolakan politik tahun 1966 ada penamaan PNI Asu, untuk membedakan dengan faksi PNI Osa-Usep yang menolak pengaruh unsur kom di tubuhnya.

Kenapa pengikut PNI di Jawa Tengah menjadi sasaran utama PKI, tak lain karena pada waktu itu, pengikut-pengikut PNI di Jawa Tengah dominan dalam jabatan-jabatan pemerintahan daerah, dominan dalam dunia usaha dan memegang kepemilikan terbesar dalam pertanahan. Sedangkan sasaran politik PKI adalah pemerataan kepemilikan tanah dengan cara radikal, dan untuk jangka panjang pemerataan kekayaan. Secara ideal, pemerataan tentulah baik, namun bila dilakukan dengan cara paksa dan radikal melalui kekerasan, sama artinya dengan penjarahan. Di Jawa Timur, sementara itu, para haji pengikut NU lah yang menjadi pemilik areal terluas tanah-tanah pertanian maupun dalam berbagai bentuk penggunaan tanah lainnya. Para pengikut NU juga unggul dalam kehidupan ekonomi lainnya. Maka, di provinsi tersebut, aksi radikal massa PKI dalam pertanahan dan perang terhadap apa yang mereka namakan ‘setan desa’ lebih tertuju kepada para pengikut NU.

Bisa dipahami bila kemudian pada masa epilog, saat terjadinya pembalasan dendam sosial politik di Jawa Timur, pelaku terdepan dalam peristiwa tersebut adalah massa NU, khususnya Barisan Ansor Serba Guna dari Pemuda Ansor. Kita ingin kembali mengutip pemaparan dalam buku “Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966” –yang untuk sebagian pernah dimuat di blog sociopolitica dalam serial “Malapetaka Sosiologis Indonesia”, Oktober 2009– berikut ini.

Berbeda dengan Jawa Tengah dan Yogya, keadaan yang agak kurang imbang terjadi di Jawa Timur. Kecuali di beberapa daerah di mana massa PKI mendahului bersikap agresif dan melakukan pembantaian, pada umumnya mereka lah yang lebih banyak mengalami pembantaian. Di Banyuwangi, massa PKI mendahului melakukan penculikan dan pembunuhan, tetapi sebaliknya di sekitar Malang mereka lah yang menjadi sasaran. Terjadi pula suatu keadaan khusus di suatu daerah yang pendukung PKInya lebih dominan. Sejumlah anggota Pemuda Marhaenis dan anggota Banser dipaksa menjadi tameng luar untuk pertahanan desa mereka dengan pengawasan Pemuda Rakyat. “Suatu ketika, ada serangan pembalasan atas desa tersebut, dan dua orang anggota Banser yang dijadikan tameng tertawan, lalu ‘diadili’. Seorang anggota Banser dari pihak yang menawan, dengan sikap ‘darah dingin’ menebas leher salah satu dari tawanan itu. Temannya yang lain dengan menangis-nangis memberitahukan bahwa mereka sebenarnya adalah anggota Banser yang dijadikan tameng. Setelah dilakukan pengecekan, memang ternyata kedua tawanan itu adalah anggota Banser, tetapi bagaimana pun juga kepala yang telah terpancung itu tak dapat direkatkan lagi”.

Seorang siswa SMA, putera seorang penegak hukum yang bertugas di Malang, Sjahrul –yang kemudian kuliah di ITB dan menjadi aktifis mahasiswa sejak tahun 1967– mengisahkan betapa di pagi hari merupakan pemandangan biasa bila ada kepala manusia hasil pembantaian tergantung di pagar kantor ayahandanya. Keikutsertaan sebagai pembantai bahkan kerapkali dianggap semacam tugas suci oleh beberapa anak muda belasan tahun. “Seorang teman sekolah saya di SMA, kerap bercerita, mengenai pengalamannya beroperasi pada malam sebelumnya”. Kelakuan para remaja yang terbawa arus melakukan pembantaian tampak berangsur-angsur menjadi tidak wajar. Sering ada pengakuan dan dugaan bahwa pembunuhan dilakukan karena diperintah, oleh tentara misalnya, tetapi menurut Sjahrul cukup banyak yang melakukannya semata-mata karena terbawa arus saja dan akhirnya terbiasa melakukan tanpa disuruh.

Membunuh itu, bisa mencandu, menimbulkan ekstase. Apalagi bila para korban tak berdaya meratap memohon, itu akan merangsang para eksekutor untuk lebih menikmati keperkasaan kekuasaannya. Pada beberapa kalangan massa organisasi Islam di sana, pembasmian anggota PKI yang  dianggap anti Tuhan, bahkan diyakini sebagai bagian tugas membela agama. Bagi PKI ini menjadi antiklimaks, setelah sebelumnya di masa Nasakom sangat agresif menjalankan teror mental terhadap lawan politiknya di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur, seringkali dikisahkan bahwa pada masa itu, setiap hari Kali Brantas penuh dengan tubuh hanyut manusia yang telah diberantas. Persis yang terjadi dengan Bengawan Solo di Jawa Tengah. Kasat mata dan menurut perkiraan, jumlah korban yang jatuh di Jawa Timur jumlahnya melebihi jumlah korban peristiwa-peristiwa di Jawa Tengah.

Hasutan dan menutup jejak. Seperti halnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Bali orang-orang PKI juga ‘mengakumulasi’kan sejumlah tindakan yang menimbulkan keirihatian dan dendam sejak sebelum Peristiwa 30 September 1965. Pusat Studi Pedesaan Universitas Gadjah Mada, mencatat terjadi sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan anggota-anggota PKI di pedesaan-pedesaan Bali sejak Januari 1965. Di Buleleng tercatat beberapa aksi sepihak, seperti misalnya yang dilakukan Wayan Wanci dan kawan-kawannya dari BTI. Ia menyewa tanah dari Pan Tablen, dan suatu ketika sewa menyewa itu dihentikan. Lalu 250 massa BTI menduduki kembali tanah itu, pada 8 Januari 1965, disertai aksi penghancuran rumah Pan Tablen.

Aksi sepihak lainnya terjadi 14 Januari, antara seorang menantu yang anggota BTI dengan mertuanya. Ketika mertua meminta kembali tanah yang dipinjamkan, sang menantu dan kawan-kawannya dari BTI melakukan pengrusakan atas tanaman jagung di atas tanah tersebut, lalu menduduki dan menggarap sawah itu. Aksi-aksi sepihak yang serupa terjadi berkali-kali, dan biasanya BTI berhadapan dengan para pemilik yang kebetulan anggota PNI. Dalam salah satu insiden soal tanah, 4 Maret 1965, beberapa anggota PKI menyerang beberapa anggota PNI dengan parang dan senjata tajam lainnya.

Tetapi, serangan pembalasan tak segera terjadi setelah Peristiwa 30 September 1965, kendati berita arus pembalasan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah sampai ke Bali. Baru pada bulan November mulai muncul ‘hasutan’, terutama dari tokoh-tokoh PNI yang memiliki dendam. Tekanan utama waktu itu memang bukanlah pada soal-soal ideologis, meskipun perbedaan ideologis adalah satu faktor, melainkan kepada rivalitas pengaruh dan kepentingan manusiawi yang sudah laten antara pengikut-pengikut PKI dan PNI seperti digambarkan AA Oka Mahendra.

PNI secara turun temurun dominan di Bali. Golongan bangsawan dan pemuka masyarakat umumnya pendukung PNI, sehingga dengan pengaruh mereka PNI memiliki massa pengikut yang besar jumlahnya di Bali. Tetapi PKI di Bali sementara itu berhasil memasuki celah-celah kesenjangan dalam kehidupan sosial, terutama dalam mendekati rakyat pedesaan Bali yang menjadi petani dengan kepemilikan tanah yang kecil atau samasekali tidak memiliki tanah. Sebenarnya selama puluhan tahun ada harmoni antara kaum bangsawan pemilik tanah dengan para petani, melalui semacam sistim bagi hasil yang adil. Selain itu, setiap kali ada perselisihan, mekanisme adat dan peranan kaum agamawan senantiasa berhasil menjadi media penyelesaian. Akan tetapi kehadiran yang lebih menonjol dan perubahan perilaku politik PKI pada tahun-tahun terakhir menjelang Peristiwa 30 September 1965, telah menghadirkan sejumlah perubahan. Beberapa petani menunjukkan sikap yang lebih agresif.

Faktor lain yang membuat PKI menonjol di Bali adalah bahwa dalam Nasakomisasi yang dijalankan oleh Gubernur Suteja –seorang pendukung utama Soekarno dan punya kedekatan dengan PKI– PKI mendapat keleluasaan berlebihan. Dalam suasana Nasakomisasi, banyak tindakan PKI, dipimpin Tio Kandel sebagai Ketua CDB, seperti aksi-aksi sepihak dalam masalah pertanahan, bisa berlangsung bebas tanpa penindakan. Apalagi setelah Panglima Kodam Udayana Brigjen Supardi yang anti PKI, digantikan pada tahun 1963 oleh Brigjen Sjafiuddin yang sangat patuh terhadap Soekarno. Isteri Safiuddin punya kedekatan khusus dengan Gerwani. Adalah menarik, meskipun secara horizontal di lapisan bawah massa PNI banyak berbenturan dengan massa PKI, dalam banyak hal para elite PNI di Bali bisa berdampingan nyaman dengan tokoh-tokoh PKI. Bahkan terjadi beberapa jalinan kepentingan bersama yang menguntungkan, termasuk secara ekonomis. Ada beberapa pengusaha yang kebetulan keturunan China, selain dekat dengan tokoh-tokoh PKI juga punya jalinan dengan tokoh-tokoh PNI, sehingga terjadi pertalian di antara ketiganya. Meskipun, sebaliknya dalam beberapa kasus lainnya terjadi pula persaingan kepentingan ekonomi dan politik yang tajam di antara tokoh-tokoh PNI tertentu dengan tokoh-tokoh PKI di Bali.

PKI nyaman bersama Brigjen Sjafiuddin. Namun, setelah Peristiwa 30 September 1965 terjadi, pada pertengahan Oktober sewaktu arah angin dan situasi menjadi lebih jelas, dengan gesit Brigjen Sjafiuddin melancarkan operasi pembersihan terhadap mereka yang dianggap terlibat PKI, terutama internal Kodam Udayana. Akan tetapi, sejauh yang dapat dicatat, tidaklah terlalu jelas ‘kategori’ sebenarnya dari mereka yang ditangkap, karena sebaliknya banyak yang menurut perkiraan umum akan ditangkap ternyata ‘lolos’ atau diloloskan. Belum lagi, sejumlah kasus salah tangkap.

Menurut Soe-Hokgie, pemicu kekerasan yang kemudian terjadi di Bali adalah hasutan-hasutan sejumlah tokoh. Seorang tokoh PNI menghasut orang-orang untuk melakukan aksi kekerasan dengan mengatakan  Tuhan menyetujui pembantaian terhadap orang-orang PKI, dan bahwa hukum tidak akan mengena orang yang melakukannya. Seorang tokoh lain mengatakan bahwa mengambil harta benda milik orang PKI tidak melanggar hukum. “Kelompok-kelompok yang berjaga-jaga mulai keluar dengan berpakaian serba hitam dan bersenjatakan pedang, pisau, pentungan dan bahkan senjata api. Rumah-rumah penduduk yang diduga sebagai anggota PKI dibakar sebagai bagian dari pemanasan bagi dilancarkannya tindakan-tindakan yang lebih kejam”. Kemudian pembantaian pun mulai terjadi di mana-mana. “Selama tiga bulan berikutnya, Bali menjadi sebuah mimpi buruk pembantaian”. Dengan perkiraan yang paling konservatif, menurut Soe-Hokgie, “paling tidak 80.000 orang terbunuh”, dari berbagai tingkat usia, pria dan perempuan. Soe-Hokgie menyimpulkan, pembantaian massa PKI di Bali tidak berlangsung spontan melainkan terutama karena hasutan tokoh-tokoh PNI dan mulai terjadi bulan November 1965. Faktor lain, ada beberapa tokoh PNI yang karena ingin menutupi ‘kerjasama’nya dengan PKI di masa lampau, kemudian memprovokasi suatu eliminasi terhadap PKI.

Melengkapi pembunuhan-pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah, terjadi pula tindakan-tindakan pemerkosaan terhadap sejumlah besar perempuan yang dikaitkan dengan Gerwani. Salah satu pelaku pemerkosaan paling brutal, tulis Soe-Hokgie, adalah Widagda seorang pimpinan PNI dari Negara. Ia ini adalah adik laki-laki Wedasastra Suyasa, seorang tokoh terkemuka PNI di Bali dan anggota DPR-GR di Jakarta. Widagda memperkosa puluhan wanita yang dituduh PKI, meskipun terbukti kemudian bahwa tidak selalu tuduhan terkait PKI itu benar. Tiga di antara korban mengajukan kasus ke pengadilan, dan Widagda akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara yang amat tidak setimpal. Pelaku-pelaku lain selain Widagda, tak sempat tersentuh hukum. Merupakan fakta, pembasmian di Bali hanya mengena kalangan akar rumput PKI, sementara banyak lapisan atasnya lolos dan bisa tinggal dengan aman di Jakarta.

(sociopolitica.me/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 5

Sumber: Socio-Politica 

Read More

Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?

Minggu, 30 September 2012 | 05:22 WIB 

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI

____________________

TEMPO.CO, Jakarta - Namanya Hendro Subroto. Wartawan perang kawakan. Barangkali Anda tak kenal sosoknya. Tapi ia adalah salah seorang saksi sejarah Gerakan 30 September 1965. Hendro mangkat pada 14 Oktober 2010 di usia ke-71 karena sakit.

Dalam wawancara yang dimuat di majalah Tempo edisi 11 Maret 2001, Hendro mengaku, salah satu mozaik pengalaman yang tak terlupakan baginya adalah mengabadikan pengangkatan jenazah enam jenderal dan seorang kapten pahlawan revolusi dari Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Kala itu, dia bertugas sebagai juru kamera TVRI.

Puluhan tahun diam, akhirnya Hendro berani mengatakan apa yang dia lihat. Dia mengungkapkan beberapa detail yang menyimpang dari apa yang kemudian dipublikasikan dalam sekian buku sejarah dan film-film versi Orde Baru.

"Tubuh para jenderal itu tidak disayat-sayat," ujarnya kepada wartawan Tempo, Edy Budiyarso dan Hermien Y. Kleden, Maret 2001.

Menurut almarhum Hendro, jenazah itu diambil empat hari setelah mereka dibunuh. Jarak antara ia dan jenazah hanya sekitar tiga sampai empat meter. Sempat tak kuat mencium aroma busuk jenazah, Hendro melipir. Namun, ia balik lagi ke lokasi. Ia melihat jenazah-jenazah itu dikeluarkan dari Lubang Buaya lalu langsung dipindahkan ke dalam peti. Selama sekitar tiga menit ia merekam semua peristiwa itu. "Dari jarak itu, saya tidak melihat adanya bekas-bekas penyiksaan," ujarnya.

Hendro menyimpulkan, para jenderal itu tidak disiksa sebagaimana digambarkan di film-film dan cerita buku sejarah. Ia melihat hanya luka tembak, tidak ada bekas luka aniaya atau disayat-sayat. "Orang mati karena penganiayaan dan penembakan akan menghasilkan kondisi jenazah yang berbeda. Paling tidak, kan terlihat bekas-bekasnya," ujarnya.

Kata Hendro, kulit seseorang yang ditusuk puntung rokok akan segera menggelembung karena reaksi tubuh pada kulit. Orang yang meninggal karena dipukul dan dianiaya juga akan terlihat bekas-bekasnya pada jenazah. Begitupun dengan publikasi yang menyebutkan bahwa alat kelamin para jenderal itu disayat-sayat, Hendro membantahnya. Kala diwawancara, Hendro lalu masuk ke kamarnya dan keluar membawa setumpuk foto hitam-putih. Ia memperlihatkan salah satu foto.

"Alat kelamin jenderal ini tidak dipotong dan disayat-sayat. Coba Anda lihat. Masih utuh, kan? Tujuh jenazah itu memang telanjang saat diangkat," ujarnya. Hasil yang pasti, Hendro melanjutkan, orang bisa melakukan otopsi untuk menentukan sebab-sebab kematian yang lebih tepat.

Sayangnya, hasil liputan Hendro pun "dibumbui". Liputan itu disiarkan TVRI selama tiga hari berturut-turut, disertai narasi yang mengungkapkan betapa keji cara PKI membunuh mereka. Pembunuhan berlangsung ketika pesta Gerwani (organisasi wanita PKI). Begitupun dengan kelamin serta anggota tubuh para korban disayat-sayat. Liputan itu membakar amarah rakyat, yang kemudian menjadi dalih pembantaian dan prosekusi puluhan tahun kepada orang-orang PKI serta mereka yang dituduh komunis.

Film Pengkhianatan G-30-S/PKI yang dibuat pada 1984 tak jauh beda dengan laporan tersebut. Sinema ini kemudian wajib diputar dan ditonton di televisi tiap 30 September, sepanjang pemerintahan Orde Baru. Film ini menjadi upaya pembelokan sejarah demi kekuasaan dan hegemoni massal melalui media. Peristiwa pembunuhan para jenderal dan petinggi Angkatan Darat secara sadis dan tidak berperikemanusiaan direkam dalam film Pengkhianatan G-30 S/PKI.

Runtuhnya pemerintahan rezim Soeharto membuat banyak pihak mempertanyakan kebenaran sejarah, termasuk yang digambarkan dalam film ini. Lantaran dianggap sebagai propaganda Orde Baru, Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan pada 1998, kemudian melarang pemutarannya.

NIEKE INDRIETTA

https://nasional.tempo.co/read/news/2012/09/30/078432789/apakah-para-jenderal-disiksa-seperti-di-film-g30s

Read More

Kegiatan Bung Karno Kala G30S/PKI Versi Pengawal

Sabtu, 29 September 2012 | 15:45 WIB 

Amaroso Katamsi, yang berperan sebagai Suharto, dalam film G30S/PKI. Dok. TEMPO. Maman Samanhudi. 

 

TEMPO.CO, Jakarta- Letnan Kolonel Polisi (Purn) Mangil Martowidjojo merupakan eks Komandan Detasemen Kawal Pribadi dari Resimen Cakrabirawa. Kala kejadian penculikan serta pembunuhan tujuh jenderal revolusi, yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965, Mangil tengah bertugas mengawal Presiden Soekarno. Dalam majalah Tempo edisi 6 Oktober 1984, berjudul Kisah-kisah Oktober 1965, Mangil membuka lagi ingatannya akan hari berdarah itu.

Pada 30 September 1965 malam, kata Mangil, Presiden Soekarno atau Bung Karno beragenda memberikan sambutan pertemuan Persatuan Insinyur Indonesia, di Senayan. Biasanya, di acara serupa banyak pejabat yang datang serta duduk dibangku penting atau very important person (VIP). Tapi tidak begitu dengan Kamis malam itu. Tidak sedikit kursi VIP melompong. ”Bapak (Soekarno) kelihatan agak kecewa melihat itu,” kata Mangil.

Sekitar pukul 23.00, Bung Karno kembali ke Istana Merdeka. Dia mengganti baju kepresidenan dengan kemeja lengan pendek putih, celana abu-abu, tanpa kopiah. Tak lama waktu yang ia perlukan. Hanya 20 menit, kemudian Bung Karno keluar Istana. Menggunakan mobil Chrysler hitam, berplat B 4747, Bung Karno melaju ke Hotel Indonesia. Di sana, ia menjemput istrinya, Ratna Sari Dewi Soekarno.

“Bapak tetap di mobil. Ajudannya, Suparto, yang menjemput menjemput Ibu Dewi,” kata Mangil. Dari Hotel Indonesia, mobil berjalan ke Wisma Yaso, kini Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Hari berganti. Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 05.15, Mangil menerima telepon dari satu anggota Detasemen Kawal Pribadi yang bertugas di Wisma Yaso. Laporan si petugas, “Hubungan telepon keluar Istana diputus Telkom atas perintah militer.”

Mendapat kabar itu, Mangil bergegas pergi ke Wisma Yaso. Dalam waktu setengah jam ia sudah tiba di sana. Dan sekira jam 06.00, Mangil mendapat berita rumah Jenderal Abdul Haris Nasution dan Leimena ditembaki. 30 menit berlalu, Bung Karno keluar dari kamar. Ia masih mengenakan baju lengan pendek dan tanpa kopiah. “Bapak rupanya sudah dilapori soal penembakan itu,” ujar Mangil.

Kepada Mangil, Bung Karno meminta detail peristiwanya. Tapi yang ditanya tidak bisa menjawab. Pernyataan itu membuat Soekarno berang. Kemudian dia meminta saran apa yang harus dilakukannya. "Menurut kamu sebaiknya bagaimana?" kata Mangil menirukan pertanyaan Bung Karno. Mangil memberi saran Soekarno tetap tinggal di Wisma Yaso, “Atau pindah ke Istana." Atas saran Mangil, Soekarno pun beranjak ke Istana. Mereka berangkat dengan konvoi dan pengamanan ketat.

PDAT | CORNILA DESYANA 
https://m.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432726/kegiatan-bung-karno-kala-g30s-pki-versi-pengawal

Read More

Cerita Anak Jenderal D.I. Panjaitan Soal G30S/PKI

Sabtu, 29 September 2012 | 15:29 WIB

Mayjen D.I Panjaitan. Wikipedia 

 

TEMPO.CO, Jakarta–Masih ingat dengan film Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S/PKI? Selama masa kepresidenan Soeharto, film berkisah penculikan serta pembunuhan tujuh jenderal revolusi itu selalu diputar pada 30 September oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Satu korban yang menjadi sasaran pembantaian adalah Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan atau D.I. Panjaitan. Dan putrinya, Catherine Panjaitan, menjadi saksi mata penculikan itu.

Pada majalah Tempo edisi 6 Oktober 1984, Catherine menceritakan kejadian malam berdarah itu. Ingatan itu tertuang dalam tulisan berjudul, Kisah-kisah Oktober 1965. Bagi Anda yang sempat menonton filmnya pasti melihat adegan putri D.I Panjaitan membasuhkan darah sang ayah ke mukanya. Tapi benarkah Chaterine melakukan hal itu?

“Saya melihat kepala Papi ditembak dua kali,” Catherine mengisahkan. “Dengan air mata meleleh, saya berteriak, "Papi..., Papi...." Saya ambil darah Papi, saya usapkan ke wajah turun sampai ke dada.”

Kata Catherine, penculikan terjadi sekitar pukul 04.30, pada 1 Oktober 1965. Kala itu, ia tengah tidur di kamar lantai dua. Kemudian terbangun karena teriakan dan tembakan. Catherine mengintip ke jendela. Ternyata telah banyak tentara berseragam lengkap di perkarangan rumah. “Beberapa di antaranya melompati pagar, sambil membawa senapan,” kata Catherine.

Panik, ia lari ke kamar ayahnya. Yang dicari sudah terbangun dari tidur. Mereka pun berkumpul di ruang tengah lantai atas. Kata Catherine, almarhum papinya terus mondar-mandir, dari balkon ke kamar. Dia sempat mengotak-atik senjatanya, semacam senapan pendek.

Catherine sendiri sempat bertanya pada ayahnya soal apa yang terjadi. Tapi sang jenderal bergeming. Sedangkan di lantai bawah, bunyi tembakan terus terdengar. Televisi, koleksi kristal Ibu Panjaitan, dan barang lainnya hancur. Bahkan meja ikut terjungkal. “Tiarap…tiarap,” kata Catherine menirukan ayahnya.

Sebelum menyerahkan diri ke tentara, mendiang Panjaitan sempat meminta Catherine menelepon Samosir, asisten Jenderal S. Parman. Usai itu, Catherine menghubungi Bambang, pacar sahabatnya. Tapi belum selesai pembicaraan, kabel telepon diputus.

Berseragam lengkap, kemudian D.I. Panjaitan turun ke ruang tamu. Seorang berseragam hijau dan topi baja berseru, "Siap. Beri hormat," Tapi Panjaitan hanya mengambil topi, mengapitnya di ketiak kiri. Tak diacuhkan begitu, si tentara memukul Panjaitan dengan gagang senapan, hingga ia tersungkur. Setelah itu, kejadian bergulir cepat. Dor! Dor! “Darah menyembur dari kepala Papi,” kata Catherine.

PDAT | CORNILA DESYANA 
https://m.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432722/cerita-anak-jenderal-d-i-panjaitan-soal-g30s-pki

Read More

Proses Arifin C. Noer Bikin Pengkhianatan G30S/PKI

Sabtu, 29 September 2012 | 11:41 WIB 

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi

TEMPO.CO, Jakarta - Film Pengkhianatan G30S/PKI dibuat dalam waktu dua tahun. Di samping tokoh Bung Karno dan Mayor Jenderal Soeharto, sutradara Arifin C. Noer juga melibatkan 120 tokoh lain dan 10 ribu figuran di film ini.

Meski ini bukanlah film kolosal karya Arifin yang pertama, mengurus dan menata casting begitu besar memang jauh dari gampang. "Benar-benar gila. Edan!" kata Arifin dalam artikel bertajuk Pengkhianatan Bersejarah dan Berdarah di majalah Tempo edisi 7 April 1984.

Untuk membuat film itu, Arifin membaca sebanyak mungkin, mewawancarai saksi sejarah, dan mencari properti asli. Arifin pun mencita-citakan Pengkhianatan G30S/PKI sebagai film pendidikan dan renungan tanpa “menawarkan kebencian”.

Film ini cukup kaya dengan detail. Latarnya berpindah-pindah dari Istana Bogor ke rapat-rapat gelap PKI (Partai Komunis Indonesia). Kemudian, ke rumah pahlawan revolusi lalu ke Lubang Buaya. Tapi, di samping beberapa fakta yang sudah amat kita kenal itu, film ini juga menampilkan sketsa kerawanan ekonomi masa itu lewat antre dan kemiskinan.

Sedangkan kerawanan politik dilukiskan melalui serangan PKI ke sebuah masjid di Jawa Timur, guntingan koran, berita radio, dan komentar-komentar tajam. Poster Bung Karno tak terkecuali menyeruak di sana-sini dan tulisan Manipol Usdek (Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar 1945) bertebaran di tembok dan atap rumah.

Inti cerita ini diketahui orang banyak dan plotnya sederhana. "Persis diorama di Lubang Buaya," kata Arifin.

Pengkhianatan G30S/PKI merupakan film propaganda yang dirilis pada 1984. Film ini merupakan versi rezim Orde Baru terhadap peristiwa 30 September 1965 dan 1 Oktober 1965 di Jakarta. Peristiwa itu berbuntut pada tumbangnya Soekarno yang digantikan rezim Soeharto.

Sutradara film itu, Arifin, dikenal sebagai seniman multitalenta. Sejak SMP, pria bernama lengkap Arifin Chairin Noer ini menggeluti teater dan puisi. Ia mulai menyentuh kamera ketika Wim Umboh membuat film Kugapai Cintamu pada 1976. Film perdananya, Suci Sang Primadona (1977), melahirkan pendatang baru: Joice Erna, yang memenangkan Piala Citra sebagai Aktris Terbaik Festival Film Indonesia 1978. Arifin meninggal pada 28 Mei 1995 di usia 54 tahun.

KODRAT
 
https://m.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432688/proses-arifin-c-noer-bikin-pengkhianatan-g30s-pki

Read More

Sosok 'Dalang' Film Pengkhianatan G30S/PKI

Sabtu, 29 September 2012 | 10:10 WIB 

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi 

 

TEMPO.CO, Jakarta - Film Pengkhianatan G30S/PKI membutuhkan waktu dua tahun untuk pembuatannya, dengan 120 tokoh lain dan 10 ribu figuran. Pembuatan film itu tak lepas dari tangan dingin sutradara Arifin C. Noer.

Seperti ditulis majalah Tempo edisi 7 April 1984 dalam artikel Pengkhianatan Bersejarah dan Berdarah, Arifin membaca sebanyak mungkin, mewawancarai saksi sejarah, mencari properti asli untuk membuat film itu. Arifin pun mencita-citakan film ini menjadi film pendidikan dan renungan tanpa “menawarkan kebencian”.

Arifin dikenal sebagai sutradara dengan latar belakang teater. Ia menyabet Piala Citra untuk film Serangan Fajar (FFI 1982) dan Taksi (1990).

Arifin anak kedua dari delapan bersaudara. Anak Mohammad Adnan, penjual sate keturunan kiai, ini menggeluti kegiatan puisi dan teater sejak di SMP. Bersekolah di Yogyakarta, ia bergabung dengan Lingkaran Drama Rendra dan menjadi anggota Himpunan Sastrawan Surakarta.

Sajak pertamanya, Langgar Purwodiningratan, mengenai masjid tempat ia bertafakur. Naskahnya Lampu Neon, atau Nenek Tercinta, memenangkan sayembara Teater Muslim, 1967. Ia kemudian bergabung dengan kelompok teater tersebut.

Setahun kemudian, selesai kuliah di Fakultas Sosial Politik Universitas Cokroaminoto, ia pindah ke Jakarta. Ia lalu mendirikan Teater Kecil dan berhasil mementaskan cerita serta dongeng yang seperti bernyanyi.

Teaternya akrab dengan publik. Ia memasukkan unsur-unsur lenong, stambul, boneka (marionette), wayang kulit maupun golek, dan melodi pesisir. ''Arifin adalah pembela kaum miskin,'' komentar penyair Taufiq Ismail setelah pementasan Interogasi, 1984. Ia sendiri santai berkata, ''Saya hidup di dunia kelam, dekat dengan kejelataan, dan musik dangdut.''

Lewat film Pemberang, ia dinobatkan sebagai penulis skenario terbaik di Festival Film Asia 1972 dan mendapat piala The Golden Harvest. Pada tahun itu, ''Peransi, pembuat film dokumenter, memperkenalkan film sebagai media ekspresi kepada saya,'' tuturnya. Arifin kembali tampil sebagai penulis skenario terbaik untuk Rio Anakku dan Melawan Badai dalam Festival Film Indonesia 1978. Ia meraih Piala Citra.

Mengaku autodidak di bidang sinematografi, ia mulai menyentuh kamera ketika Wim Umboh membuat film Kugapai Cintamu, 1976. ''Banyak menyutradarai teater, ternyata, merupakan dasar yang sangat perlu untuk film,'' katanya.

Arifin sempat disebut sebagai sutradara termahal. Padahal, saat itu ia masih menghuni rumah kontrakan di Jalan Rawa Raya, Pisangan, Jakarta Timur, kendaraannya Mitsubishi Lancer berwarna putih. ''Kasihan terhadap diri saya sendiri,'' ujarnya. ''Orang sering menuding saya orang kaya.''

Arifin, yang sebelumnya pernah menjalani operasi kanker di Singapura, sejak 23 Mei 1995 dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta karena penyakit kanker hati. Penyakit itulah yang merenggut jiwanya pada Minggu, 28 Mei, pukul 06.25.

PDAT| KODRAT 
http://m.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432671/Sosok-Dalang-G30S-PKI

Read More

Kutub Tujuh Pemberontakan di Indonesia: Di Ujung Kiri PKI, di Ujung Kanan DI/TII (3)

SEPTEMBER 26, 2012

TAHANAN PKI DI BALIK JERUJI, DI SEKITAR JAKARTA. “Di ibukota Jakarta dan sekitarnya, penangkapan yang dilakukan memang terutama  terhadap anggota atau simpatisan PKI dan organisasi onderbouwnya. Tetapi cukup banyak anggota masyarakat bukan pengikut PKI yang ikut tertangkap dan akhirnya hilang entah kemana selama bertahun-tahun bahkan untuk seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi?”. (dokumentasi asiafinest) 

PENEMPATAN nama Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dalam suatu pemaparan mengenai apa yang disebut Misteri 1965 yang diberi semacam judgement  sebagai  “Jejak Berdarah Sang Pembasmi”, seperti dilakukan Majalah Berita Mingguan Tempo(edisi 7-13 November 2011), misalnya, tentu saja menarik perhatian. Apa yang disorot Tempo hampir setahun lalu itu, agaknya masih akan senantiasa menjadi sebagian bahan sorotan, terutama seperti saat ini, menjelang ‘seremoni’ tetap ‘bulan kenangan dan ingatan’ tentang Peristiwa 30 September 1965. Apalagi, saat ini pada masa-masa menjelang 2014, anak dan menantu yang ditinggalkan Sarwo Edhie, juga berada dalam sorotan, ketika dianggap sedang mempersiapkan diri membangun suatu dinasti politik dan kekuasaan. Puterinya, Ani Yudhoyono, isteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maupun puteranya Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang kini menjabat sebagai KSAD, disebut-sebut namanya untuk kursi Presiden RI tahun 2014. Sementara anak dan menantunya yang lain, maupun cucunya, semua serba berkecimpung dalam dunia politik.

Apakah pembentukan dinasti itu adalah wasiat Sarwo Edhie? Sejumlah Manggala BP-7 yang menjadi lingkungan kegiatannya yang terakhir, mengatakan selama bersama sang jenderal, tak sekalipun mereka mendengar Sarwo Edhie membicarakan soal yang satu itu. Juga, tak pernah mendengar adanya rancangan seperti itu semasa Sarwo Edhie masih hidup. Ini mirip dengan almarhum Soekarno, semasa hidupnya tak sekalipun ia menyebut-nyebut suatu rencana pembentukan dinasti. Akan tetapi meskipun Sarwo Edhie tak ikut ‘bertanggungjawab’ dalam pembentukan dinasti semacam itu, karena itu adalah urusan generasi kedua dari keluarga besarnya,  namanya tetap disebut-sebut setiap kali soal itu disorot.

Majalah Tempo sejauh ini masih tergolong dalam kategori media yang bisa dipercaya di antara banyak media yang tak lagi bisa dipercaya sepenuhnya. Meskipun, Tempokerap pula tergelincir tidak akurat dan kurang cermat dalam melaporkan beberapa peristiwa. Mereka yang percaya kepada laporan Tempo, meskipun majalah tersebut tak terlalu definitif dalam judgement terkait peran Jenderal Sarwo Edhie dalam Misteri 1965 tersebut, bisa goyah mengenai integritas sang jenderal. Selama ini  Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo senantiasa digolongkan sebagai jenderal idealis 1966 bersama Letnan Jenderal HR Dharsono dan Letnan Jenderal Kemal Idris. Pada sisi lain tetap terdapat kepercayaan yang mendalam, seperti yang dikatakan Letnan Jenderal Rais Abin –juga kepada Tempo– bahwa Sarwo Edhie Wibowo adalah pribadi yang lurus, jujur, apa adanya dan tidak munafik. Beberapa orang yang mengenalnya secara dekat, menambahkan, Sarwo adalah pribadi tegas dan memiliki integritas tinggi. Ini telah terbukti dalam berbagai sepak terjang sang jenderal, dari tahun 1965 sampai akhir hayatnya 9 November 1989. Apakah seseorang dengan karakter seperti itu, bisa menjadi seorang pemimpin pasukan maniak yang membabi-buta melakukan kejahatan kemanusiaan tanpa alasan? Semua ini adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut (Baca “Kisah Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan RPKAD 1965-1966”, dalam sociopolitica mendatang).

TERLEPAS dari soal peran Letnan Jenderal Sarwo Edhie, lekuk-liku peristiwa dalam masa epilog Peristiwa 30 September 1965, memang adalah sesuatu yang amat rumit. Tak gampang mengambil kesimpulan mengenai kebenaran peristiwa. Dibutuhkan ketekunan dan kecermatan luar biasa untuk menelusuri kebenaran dalam rangkaian peristiwa. Dan justru itu yang belum berhasil dilakukan hingga kini, oleh siapa pun. Upaya yang dilakukan Komnas HAM beberapa waktu terakhir ini, pun masih jauh dari kriteria ketekunan dan kecermatan itu. Dari pernyataan Komnas HAM 23 Juli 2012 tentang “hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966”, terlihat betapa masih terbatas dan tak memadainya penyelidikan yang telah dilakukan untuk suatu peristiwa yang begitu besar dan luas seperti itu. Narasumber yang diwawancarai terbatas dari kelompok saksi korban, yang secara kuantitatif terasa sangat tak memadai, dan tak ada saksi kategori lain. Diperlukan penyelidikan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai institusi negara maupun masyarakat, serta perguruan tinggi sebagai lembaga yang masih paling dipercaya oleh masyarakat. Keikutsertaan kalangan perguruan tinggi bisa lebih menjamin kecermatan pandang dan kesimpulan-kesimpulan berkualitas dalam konteks kebenaran. Kesimpulan-kesimpulan yang sumir hanya akan menambah kerumitan persoalan dan menimbulkan kesalahpahaman baru.

Malapetaka dari sikap ‘mendahului atau didahului’. Penyelidikan Komnas HAM tentang “Peristiwa 1965-1966”, seperti yang telah dilakukan sejauh ini, tak mungkin akan berguna dalam menemukan kebenaran sepenuhnya dari tragedi kemanusiaan pada masa epilog Peristiwa 30 September 1965 tersebut. Selain terpaku kepada sindrom korban, para penyelidik Komnas HAM juga hanya membatasi diri ‘memperjuangkan’ nasib dan mencari keadilan bagi massa pengikut PKI. Memang merupakan fakta bahwa korban terbanyak adalah massa pengikut PKI. Presiden Soekarno dalam pidatonya 18 Desember 1965, menggambarkan betapa “jenazah-jenazah dari Pemuda Rakyat, BTI, orang-orang PKI, atau simpatisan PKI yang disembelih, dibunuh, kemudian dibiarkan saja di pinggir jalan di bawah pohon, dihanyutkan dan tidak ada yang mengurusnya”. Sayang Soekarno tidak menyebutkan bahwa sebenarnya tidak sedikit korban juga berasal dari kalangan non-PKI.

Dengan mengungkap fakta korban di sisi PKI saja, berarti Komnas HAM pun terjebak dalam sikap membela hanya separuh dari kebenaran. Padahal yang dibutuhkan dalam kaitan ini adalah kebenaran sepenuhnya. Kebenaran sepenuhnya penting untuk diketahui karena sifat dan jalannya peristiwa kejahatan kemanusiaan di masa epilog Peristiwa 30 September 1965 ini, khususnya yang terjadi pada tahun 1965-1966, berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya. Pelaku-pelakunya pun dari kelompok dan pihak yang berbeda-beda.

Di ibukota Jakarta dan sekitarnya, penangkapan yang dilakukan memang terutama terhadap anggota atau simpatisan PKI dan organisasi onderbouwnya. Tetapi cukup banyak anggota masyarakat bukan pengikut PKI yang ikut tertangkap dan akhirnya hilang entah kemana selama bertahun-tahun bahkan untuk seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama-tama tentu karena ketidakcermatan dalam ketergesa-gesaan satuan-satuan militer yang melakukan penangkapan. Kedua, satuan-satuan yang melakukan penangkapan tak selalu jelas dari ‘pihak’ mana. Seperti diketahui, pada saat chaos pada tahun 1965, banyak satuan militer di Jakarta berbeda-beda orientasi keberpihakannya. Ketiga, seringkali seorang anggota PKI yang ditangkap ketika dipaksa untuk menunjuk siapa teman-temannya, main tunjuk saja, misalnya ke tetangganya yang diketahuinya justru anti PKI atau setidaknya kebetulan tak disenanginya. Main tunjuk ini, juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk mencelakakan orang-orang yang tak disenanginya karena alasan pribadi. Hal serupa, sebenarnya juga terjadi di berbagai daerah lainnya.

Sementara itu di Jawa Tengah, begitu Letnan Kolonel Untung mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi di Jakarta, sejumlah perwira berhaluan komunis di Divisi Diponegoro mengambilalih komando dari tangan Panglima Diponegoro, Mayor Jenderal Surjo Sumpeno dan melakukan penangkapan-penangkapan. Di daerah ini, berbeda dengan yang terjadi di Jawa Timur, massa PKI, terutama Pemuda Rakyat dan BTI memilih sikap mendahului daripada didahului. Membantai atau dibantai. Mereka melakukan kekerasan-kerasan berdarah kepada unsur-unsur non-PKI, terutama terhadap Pemuda Marhaenis PNI dan Pemuda Ansor NU. Tim Peneliti Universitas Gajah Mada dan Arthur Dommen melaporkan bahwa sejak awal Oktober 1965, PKI Boyolali dan Klaten mendahului untuk bertindak. “Mereka melakukan pembantaian besar-besaran dalam skala ratusan korban, yang mengakibatkan pula ratusan tokoh PNI dan NU serta massa mereka yang mencapai belasan ribu orang melarikan diri” (Rum Aly, “Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1965”).

Lebih jauh dipaparkan, bahwa dapat dikatakan suasana dibantai atau membantai ini berlangsung sepanjang Oktober bahkan sampai Nopember, dengan korban cukup banyak pada kedua belah pihak. Menurut laporan penelitian itu, massa PKI juga sempat melakukan ‘kup’ atas camat Manisrenggo dan merebut senjata yang ada di kantor kecamatan. Di bagian lain wilayah Jawa Tengah, ketika orang-orang PKI menculik dan menawan banyak tokoh-tokoh PNI dan anggota organisasi non-komunis lainnya, maka terjadi pula upaya membebaskan dengan menyerbu desa-desa basis PKI, dengan meminta bantuan tentara. Karena adanya suasana balas membalas itu, maka angka korban yang jatuh juga tinggi. Belum lagi bahwa di tengah suasana saling mencurigai antar desa dan antar penduduk dalam satu desa, kerapkali terjadi salah bantai, dan tak kurang pula ekses berupa pemanfaatan situasi balas dendam lama di antara penduduk untuk soal lain sebelumnya yang sama sekali tak ada kaitannya dengan masalah ideologi dan politik. Situasi inilah yang menjadi salah satu alasan pasukan RPKAD (kini, Kopassus) di bawah Brigjen Sarwo Edhie, menawarkan pelatihan militer bagi sejumlah organisasi pemuda bukan PKI, yang dipusatkan di Salatiga.

Suasana balas berbalas ini makin meningkatkan kemarahan semua pihak yang terlibat dalam rangkaian malapetaka berdarah ini. Kedua belah pihak sama kejamnya dalam membasmi lawan. Namun pada akhirnya, massa PKI lebih terpojok, sebagian besar terbunuh dan sisanya lari bersembunyi ke daerah-daerah hutan pegunungan. Mereka ini kemudian pada akhir 1967 diorganisir oleh tokoh-tokoh PKI yang belum tertangkap, menjadi apa yang mereka sebut compro (comite proyek) atau daerah basis untuk melakukan perlawanan bersenjata. Ada 4 compro di pegunungan, yakni compro Merapi-Merbabu, compro Sindoro Sumbing, compro Muria dan compro Slamet, ditambah compro kota. Gerakan bersenjata ini berlangsung hingga 1968.

Tercatat pula keterlibatan anggota-anggota KKO (kini, Korps Marinir) sebagai perorangan dalam berbagai peristiwa di Jawa Tengah ini. Keterlibatan ini, seperti yang pernah dituturkan seorang perwira KKO, Kolonel Soejoe, adalah karena faktor emosional semata akibat jatuhnya anggota keluarga mereka dalam gelombang massmurder yang terjadi. Kebetulan bahwa keluarga mereka yang dibantai secara membabi-buta itu adalah dengan tuduhan terlibat PKI –meskipun sebenarnya terselip pula kejadian sebaliknya, menjadi korban pembunuhan oleh orang-orang PKI. Keterlibatan anggota-anggota KKO ini sempat menjelma menjadi suatu isu nasional, yang menambah ketegangan antara KKO di bawah Panglima KKO Letnan Jenderal Hartono yang pro Soekarno dengan TNI Angkatan Darat pendukung Jenderal Soeharto. Sementara itu, anggota-anggota KKO yang keluarganya belum menjadi korban, namun terancam oleh tuduhan terkait PKI, terlibat dalam upaya-upaya membela dan melindungi keluarga mereka itu dan kerapkali dengan bantuan teman-teman satu korps sebagai tanda solidaritas, tanpa pertimbangan politis apapun sebenarnya. Saat melakukan upaya perlindungan itulah para anggota KKO ini banyak terlibat bentrokan dengan satuan-satuan Angkatan Darat, terutama dengan pasukan RPKAD yang bertugas melakukan penyisiran terhadap PKI di Jawa Tengah.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 4.

Sumber: https://socio-politica.com/2012/09/26/kutub-tujuh-pemberontakan-di-indonesia-di-ujung-kiri-pki-di-ujung-kanan-ditii-3/

Read More

Dilema Gerwani hadapi poligami Soekarno

Senin, 24 September 2012 07:05 | Reporter : Ramadhian Fadillah

soekarno dewi. ©2012 Merdeka.com/istimewa

Sejak awal berdiri Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) memperjuangkan undang-undang perkawinan yang melarang poligami. Bahkan sejak Gerwani masih bernama Gerwis atau Gerakan Wanita Sadar Sedar tahun 1950, mereka sudah memperjuangkan wanita agar tak mau dimadu.

Saat itu Gerwani berang melihat wanita yang terus jadi korban dalam perkawinan. Banyak wanita yang menjadi korban suami yang hobi kawin cerai. Gerwani pun mengeluarkan aturan tegas. Anggota Gerwani yang mau dipoligami harus dikeluarkan dari organisasi.

Tapi tahun 1960an, saat demokrasi terpimpin, dan Soekarno berada di puncak kekuasaannya, Gerwani menghadapi dilema. Saat itu Soekarno melakukan poligami. Dia menikahi Hartini, Ratna Sari Dewi dan Yurike Singer.

Masalahnya saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk Gerwani sedang mesra-mesranya dengan Soekarno. Jargon Nasionalis Agama dan Komunis (Nasakom) yang diusung Soekarno benar-benar menguntungkan PKI kala itu. PKI lebih leluasa menjalankan program-program dan propaganda. Maka mengkritik Soekarno hanya akan membuka perseteruan dengan pemimpin besar revolusi tersebut. PKI menilai hal itu tak ada gunanya. Karena itu juga Gerwani kemudian mengesampingkan masalah poligami.

Garis perjuangan Gerwani kemudian banyak mengikuti PKI. Arah gerakannya pun lebih pada garis massa dan politik. Perjuangan feminisme menjadi perkara nomor sekian.

Ketua Gerwani Umi Sardjono pernah berpidato tahun 1960 saat ultah ke-10 Gerwani. Pidato itu dimuat dalam Harian Rakyat. Intinya perjuangan Gerwani menjadi lebih luas.

"Perjuangan untuk emansipasi pada saat ini harus sejalan dengan jalannya sejarah. Sekarang bukan lagi saatnya untuk feminisme sempit, khususnya untuk menjadi gerakan jahit menjahit, sulam menyulam dan soal-soal rumahtangga belaka, jika tidak ingin melihat nasib berjuta-juta kaum wanita yang menderita," demikian Umi Sardjono.

Seorang pengurus Gerwani Jawa Timur, Lestari (82), mengenang saat itu memang tidak ada kebijakan PKI atau Gerwani untuk mengkritisi poligami Soekarno. Terkesan Gerwani melunak.

"Tidak ada-ada. Dikembalikan masing-masing saja. Hanya memang kenapa wanita mau dipoligami. Kan yang rugi wanita," kata Lestari saat ditemui merdeka.com di Panti Waluya Sejati Abadi, Jakarta, pekan lalu.

Maka periode 1960an isu-isu seperti ganyang neo kolonialisme, lawan kapitalis dan anti-imperialis menjadi lebih sering terdengar dari isu perkawinan dan poligami. Apalagi saat itu Soekarno sedang menggelorakan Trikora untuk merebut Irian Barat dan Dwikora saat konfrontasi dengan Malaysia. Sejumlah anggota Gerwani pun ikut latihan perang. Hubungan Gerwani dan PKI makin erat.

Hingga akhirnya tragedi Oktober 1965 menceraiberaikan organisasi wanita yang beranggotakan lebih dari 1,5 juta orang itu. Mengantarkan para aktivisnya ke penjara atau kubur. Tragis. [ian]

Sumber: Merdeka.Com 

Read More

Gerwani dan propaganda tari harum bunga yang erotis

Senin, 24 September 2012 06:30Reporter : Ramadhian Fadillah

Gerwani. ©2012 Merdeka.com

Wanita-wanita itu menari setengah telanjang di depan para jenderal. Sementara para komunis pria menyiksa para jenderal, para wanita menyayat kemaluan para pimpinan TNI AD. Malam kelam 1 Oktober itu pun dihabiskan dengan pesta seks.

Itulah propaganda Orde Baru soal Gerwani. Pemerintahan Soeharto menyebut mereka adalah penyiksa para jenderal dan pelaku seks bebas. Untuk mengabadikan itu, Soeharto membuat relief di Monumen Lubang Buaya. Gambar wanita-wanita yang menari dengan berkalung bunga. Karena itu tarian ini dinamakan tarian Harum Bunga.

Gencarnya propaganda Soeharto membuat masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) murka luar biasa. Mereka kemudian melakukan aksi balasan bagi para anggota PKI dan organisasi underbouwnya, termasuk Gerwani.

Ratusan ribu anggota PKI dibantai dengan kejam. Begitu pula dengan anggota Gerwani, yang diperkosa dan terus mengalami kekerasan seksual. Tentara dan masyarakat merasa apa yang mereka lakukan sah untuk membalas dendam karena menganggap PKI dan Gerwani juga memperkosa jenderal-jenderal.

"Ibu Puji, Ketua Gerwani Kotapraja Surabaya itu ditangkap. Sengaja diberikan pada hansip untuk diperkosa. Dia diperkosa tujuh orang sekaligus," ujar Lestari (81), salah satu pengurus Gerwani Jawa Timur saat berbincang dengan merdeka.com, pekan lalu di Panti Waluya Sejati Abadi, Jakarta

Dalam buku Suara Perempuan Korban Tragedi '65 terbitan Galang Press Yogyakarta, Yanti, salah seorang tahanan politik menceritakan kisahnya. Yanti mengaku disiksa dan diperkosa agar mau mengaku telah menari Harum Bunga dan bermain seks bersama para jenderal dan anggota PKI di Lubang Buaya. Padahal dia sama sekali tidak melakukan hal itu.

Ucapan Yanti itu lalu dimuat di koran-koran. Beberapa waktu kemudian, terbit juga berita di Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha kalau anggota Gerwani dan PKI yang cantik-cantik sengaja melacur untuk membiayai partai. Makin hancurlah citra Gerwani di mata masyarakat.

Ribuan anggota Gerwani lalu diperkosa dan dibunuh. Para eksekutor belum puas jika tidak merusak kemaluan anggota Gerwani. Kadang mereka dimutilasi dan potongan tubuhnya sengaja dipamerkan. Tak tergambar kesadisan saat itu.

Sri Sulistyowati (72), seorang wartawan yang pernah menjadi pengurus Gerwani DKI Jakarta membantah semua propaganda itu. Sri menyebut anggota Gerwani bukanlah pelacur, tetapi wanita yang berpendidikan. Ada yang menjadi guru, dosen, dokter, bidan dan berbagai profesi lainnya. Dia tidak mengerti dari mana semua tuduhan Orde Baru itu berasal.

"Kami jelas marah. Disebut-sebut menyayat-nyayat kemaluan para jenderal. Itu semua tidak benar," kata Sri kepada merdeka.com.

Tapi bantahan Sri dan Lestari, dan ribuan anggota Gerwani lain tak terdengar puluhan tahun. Tersembunyi dari tebal tembok rumah tahanan. Pedih dan pilu. [ian]

Merdeka.Com 

Read More