Guru Non-Vaksentral

29 November 2014 | Oleh: GusMuh

KETIKA Hari Guru (Sekolah) lewat dalam linimasa, saya sedang berhadapan dengan buku utama terbitan Departemen Pendidikan Nasional berjudul “Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia” (1908-2008).

Sekilas judul “Seratus Tahun” itu mengherankan saat kita mengetahui bahwa Hari Guru selalu dinisbahkan pada hari saat Kongres I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Surakarta ditutup dengan pengesahan Anggaran Dasar, 25 November 1945. Sebagaimana jurnalis via PWI, sejak saat itu guru mengenang hari-jadi profesinya lewat kultur organisasi yang menaunginya.

Dalam Anggaran Dasar PGRI pasal IV (tentang anggota) disebut bahwa anggota PGRI adalah guru sekolah dan memiliki ijazah guru. Artinya, guru yang dimaksud adalah guru formal lembaga yang bernama sekolah dan bukan “guru bangsa”.

Tafsir luas tentang definisi guru oleh buku Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia (292 hlm) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan merupakan kemajuan dan sekaligus menimbulkan keharuan. Kita menemukan kenyataan baru dalam persepsi pemerintah bahwa guru tak mesti berada di arena bangku sekolah dan kelas, melainkan mereka yang mendidik bangsanya di jalan pergerakan untuk pemerdekaan. Sebut saja “Guru Bangsa”.

Termasuk dalam kerangka guru bangsa ini adalah seluruh penggerak perlawanan baik dari kalangan agama, pemikir nasional, maupun mereka yang disebut kiri-progresif atau komunis. Sampai di sini, dilema kemudian mengemuka.

Kenyataannya, sejarah Indonesia adalah sejarah bertumbukannya aliran ideologi. Perjuangan tak melulu dipikul oleh satu golongan. Termasuk guru, dan bahkan guru sekolah yang bernaung di bawah PGRI.

Padahal PGRI bukanlah organisasi tunggal guru. Sejarah mencatat di dunia pendidikan pernah ada Ikatan Guru Marhaenis, Persatuan Guru NU, Ikatan Guru Muhammadiyah, Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatuan Guru Islam Indonesia, dan seterusnya.

PGRI mengecam organisasi-organisasi itu yang lebih condong dan sibuk mengurusi ideologi dan partai indukannya ketimbang serius mengurus profesi guru. PGRI mengklaim dirinya sebagai organisasi profesi guru yang bersifat unitaristik, independen, dan nonpartai.

Puncak dari pergolakan guru di tubuh PGRI, sebagaimana terjadi di tubuh organisasi jurnalis PWI, adalah ketika Kongres X PGRI dilangsungkan di Jakarta pada November 1962. Dengan semangat Manifesto Politik 1959, guru-guru yang disokong PKI ini melakukan “pembangkangan” di tubuh PGRI di kongres itu.

Guru-guru yang menjadi keluarga ideologi PKI dan sekaligus menjadi pendukung garis-keras politik Sukarno dalam pendidikan disebut-sebut sebagai monster yang menghitamkan garis putih/bersih sejarah guru Indonesia. Apalagi guru-guru itu melakukan eksodus besar-besaran dan membuat wadah tandingan PGRI Non-Vaksentral (PGRI NV) pada Juni 1964.

Pergolakan keras ini menyeret PGRI ke dalam avonturisme politik baru yang selama ini samar-samar diakui. Menuduh PGRI Non-Vaksentral membawa guru bermain dalam politik praktis justru mengalami deviasi. Sebab PGRI yang kehilangan sandaran politik justru perlahan-lahan merapat ke tentara, sebagaimana secara berjamaah para seniman dan budaya semasa (Manifes Kebudayaan) berlindung di bawah politik serdadu yang menjadi musuh utama PKI dan Sukarno.

PGRI yang dibekingi Tentara ini kita tahu kemudian keluar sebagai pemenang dalam palagan politik berdarah 1965 melawan PGRI NV. Organisasi ini sepanjang 1966-1967 disibukkan dengan upaya pembersihan dan pengganyangan PGRI NV yang menjadi momok hiyong dalam sejarah guru di Indonesia.

Inilah tahun-tahun gelap hidup guru-guru sekolah mengalami penghinaan yang tiada tara. Mereka yang membangun aliansi sebagai guru sekolah yang progresif di luar vak yang digariskan PGRI diciduk, dipenjara/dibuang, dan bahkan ribuan jiwa dibunuh dalam operasi malam yang menakutkan. Sungguh di luar persangkaan si guru bagaimana politik merampas habis hidup mereka.

Kehadiran PGRI NV mulanya adalah pengondisian pada terbentuknya barisan guru yang melakukan transformasi langsung Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi Ajaran Revolusi Sukarno dalam kelas-kelas sekolah.

Pertimbangan Panitia Pembina Jiwa Revolusi yang diawasi langsung Sukarno adalah bahwa tenaga paling efektif dalam transformasi nilai adalah guru. PKI menyiapkan tenaga-tenaga guru yang diinginkan Sukarno itu; tidak saja memiliki kemampuan mengemong, tapi juga memiliki kesadaran politik nasional yang kuat.

Namun arus sejarah berbalik arah. PGRI NV justru semacam alamat sumur kematian dan sekaligus dianggap kutukan bagi sejarah politik guru sekolah yang bernaung dalam organisasi PGRI.

Sebab kita semua kemudian tahu sejak terompet gestok meraung di subuh hari, PGRI tak pernah lagi bisa keluar dari avonturisme politik-gelapnya yang mengabdi pada kepentingan rezim militer Orde Baru.

Prinsip independen dan unitaristik, dan nonpartai yang menjadi Khittah 1945 justru dimajalkan PGRI ketika bersama tentara dalam tiga dekade menjadi paket mesin politik untuk memenangkan konsestan tertentu dalam pemilihan umum.

Selamat Hari Guru (Sekolah)! 

* Edisi cetak dipublikasikan Harian Koran Tempo Minggu 30 November 2014

Read More

PKI Tak Sempat Tua

Hendri F. Isnaeni

Senin 24 November 2014 WIB

Historia

Sebelum menjadi partai besar di masanya, PKI melalui perkembangan masa kanak-kanak sampai dewasa sepenuhnya. Ia mati sebelum tua.

SEBUAH kado ulangtahun Partai Komunis Indonesia (PKI) ke-45 dipersiapkan Lembaga Sejarah PKI. Bentuknya berupa sebuah buku yang merangkum perjalanan partai tersebut. Konsep penulisannya sudah selesai. Judulnya Sejarah 45 Tahun PKI.

Pada 4 Mei 1965, Busjarie Latif, sekretaris Lembaga Sejarah PKI, berkirim surat kepada “kawan-kawan”-nya menyampaikan manuskrip tersebut. Isinya bersumber dari dokumen-dokumen partai, hasil riset kepustakaan, dan bahan-bahan kuliah Akademi Politik Aliarcham. Kepada “kawan-kawan” itu, yang konon berjumlah 35 orang, dia menyampaikan “penentuan diskusi selanjutnya akan kami beritakan lebih lanjut.”

Namun diskusi tersebut tak pernah terjadi. Sialnya lagi, lima bulan kemudian pecah peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang disusul pembantaian massal orang komunis, termasuk Busjarie Latif. Sejak itu, segala hal yang berbau komunis dirampas dan dihancurkan, tak terkecuali manuskrip ini.

Semaun Utomo, 91 tahun, satu-satunya anggota Lembaga Sejarah PKI yang masih hidup, menerima naskah ini dari China tahun 2013. Ultimus, penerbit buku-buku kiri di Bandung, kemudian menerbitkannya menjadi buku.

Selain memuat kiprah PKI, buku ini menjadi semacam otokritik yang mengevaluasi kesalahan-kesalahan partai. Ini bukan naskah pertama yang dihasilkan Lembaga Sejarah PKI. Sebelumnya mereka menyusun dan menerbitkan 40 Tahun PKI (1960) dan Pemberontakan Nasional Pertama di Indonesia (1926) yang diterbitkan tahun 1961. Namun buku ini menjadi penting justru karena ia merangkum perjalanan partai hingga sebelum kejatuhannya.

Anak Zaman

Ketika memperingati harijadi PKI ke-35, DN Aidit, pemimpin PKI pada 1951, melukiskan kelahiran PKI dalam sajak “Kini Ia Sudah Dewasa”: Ia lahir, dengan kesakitan, kelas termaju, sebagai anak zaman, yang akan melahirkan zaman.

“Suatu kelahiran dengan kesakitan, berarti bahwa ia didahului dengan perjuangan ideologi melawan ideologi non-Marxis-Leninis dan anti-Internasionale III,” tulis buku ini.

Kelahiran PKI tak bisa dilepaskan dari Perhimpunan Sosial Demokrasi Hindia (ISDV), organisasi Marxis pertama di Indonesia yang didirikan Henk Sneevliet pada 1913. ISDV kemudian mengalami gejolak dengan keluarnya sosial-reformis JE Stokvis yang mendirikan Partai Sosial Demokrat Hindia Belanda (ISDP) dan penolakan pada 1917 dan penolakan Hertogh terhadap perubahan ISDV menjadi partai komunis sesuai keputusan Internasionale III tahun 1919.

“Kemenangan atas dua macam musuh idelogi proletariat inilah, yang membuka jalan dan memungkinkan ISDV menjadi PKI. Dan ini yang membikin dia besar dengan didahului pembersihan ideologi ke dalam.”

PKI didirikan pada 23 Mei 1920 dengan nama Perserikatan Komunis Hindia. Ia partai komunis pertama di Asia. Kongres II Juni 1924 memutuskan mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia, sehingga menjadi partai pertama yang menggunakan nama “Indonesia”.

Ketika PKI lahir, dunia tengah diselimuti imperialisme. Namun sudah ada pula kelas buruh dan terbentuk serikat-serikat buruh. Begitu pula sudah terjadi Revolusi Sosialis di Rusia pada Oktober 1971. “PKI adalah anak zaman yang lahir pada waktunya.”

Kanak-kanak sampai Dewasa

Buku ini menyebut kehidupan PKI dari pembentukannya; pemberontakan PKI 1926-1927, serta Revolusi Agustus 1945 sebagai masa kanak-kanak karena partai belum menguasai teori Marxisme-Leninisme. Dan karena itulah revolusi menemui kegagalan.

Sebagai dampak kegagalan Pemberontakan PKI 1926-1927, pemerintah kolonial melakukan “teror putih” terhadap orang-orang komunis melalui penindasan, penangkapan, penggantungan, dan pembuangan. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.

Musso, melalui kadernya, Pamudji, menghidupkan kembali PKI pada pertengahan 1938, kendati harus bergerak di bawah tanah sehingga disebut PKI-ilegal. Program-programnya disalurkan melalui partai kiri legal, Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), yang dipimpin Amir Sjarifuddin. Perlawanan terhadap bahaya fasis Jepang dilakukan dengan mendorong Gerindo dan partai politik lainnya membentuk Gabungan Politik Indonesia. Kader-kader PKI sendiri membentuk Gerakan Rakyat Anti Fasis (Geraf). Akibat gerakan ini, tidak kurang dari 300 orang komunis ditangkap tentara Jepang.

Salah satu kegiatan bawah tanah adalah mendengarkan radio, sehingga Aidit mengklaim lebih dulu mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945. 

Dia segera mencari Wikana dan mengumpulkan para pemuda untuk menentukan langkah-langkah memproklamasikan kemerdekaan. Dalam rapat 15 Agustus 1945 malam, Aidit mengusulkan agar Sukarno ditetapkan sebagai presiden Indonesia pertama.

Pada masa revolusi, kaum komunis terpecah: PKI-ilegal, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), PKI Mohammad Joesoeph (kemudian dilikuidasi), dan Pesindo. Setelah Musso tiba pada 1948 dengan gagasan “jalan baru”, dilakukanlah fusi tiga partai bermazhab Marxsisme-Leninisme: PKI-ilegal, PBI, dan Partai Sosialis. “Dari sini PKI mulai dewasa.” Hal ini karena partai mulai memadukan teori Marxisme-Leninisme dengan praktik kongkret revolusi Indonesia.

Namun kembali mereka harus menghadapi “teror putih”. Kali ini dilancarkan pemerintahan Muhammad Hatta, yang berujung pada Peristiwa Madiun 1948. PKI tiarap dan baru muncul lagi awal 1951 di tangan anak-anak muda PKI seperti Aidit, Njoto dan Lukman.

“Dalam tahun 1951, tahun kelahiran kembali PKI, PKI menjadi dewasa dan dalam Kongres Nasional V 1954 menjadi dewasa sepenuhnya.”

Mati Sebelum Tua

Sejak Aidit mengambil-alih kepemimpinan, PKI mengambil strategi “front persatuan nasional”. Dalam rumusan Kongres V pada 1954, partai berniat membangun persekutuan antara “kelas buruh, tani, borjuasi kecil, dan borjuasi nasional” melawan borjuasi yang bekerjasama dengan kaum imperialis dan tuan tanah feodal. Tujuan akhirnya ialah apa yang disebut “demokrasi rakyat” di mana di dalamnya tersedia cukup ruang untuk “kapitalisme nasional”.

Namun jalan sejarah berkata lain. PKI tidak sempat mewujudkan “demokrasi rakyat” atau melahirkan zaman baru yang dicita-citakannya. Setelah dewasa, PKI tak sempat menjadi tua; ia lebih dulu mati. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang diikuti “teror putih” penguasa mengakhir hidup PKI, mungkin, untuk selamanya.

PKI hanya sempat merayakan ulangtahun ke-45, meski tanpa kado yang dipersiapkan Busjarie Latif dkk. Toh PKI menerima kado lain yang sama bobotnya, yakni Tesis 45 Tahun PKI, 23 Mei 1920-23 Mei 1965 yang dikeluarkan Politbiro CC PKI.

Sumber: Historia 

Read More

Korban 1965: Bergerak dalam senyap untuk memecah kesenyapan

Karolyn Sohaga

2:23 PM, November 12, 2014

Film 'Senyap' mengetuk pintu hati anak bangsa dalam untuk menyingkap tabir gelap masa lalu Indonesia

Film dokumenter terbaru karya Joshua Oppenheimer, ‘Senyap,’ kembali menghentak penonton Indonesia membuka tabir masa lalu. Foto oleh filmsenyap.com

Menteri propaganda Nazi Joseph Goebbels pernah berkata bahwa kebohongan, bila diteruskan secara konstan dengan frekuensi yang repetitif, akan berubah menjadi sebuah kebenaran.

Tampaknya kutipan itu sangat tepat untuk mengungkapkan apa yang dilakukan pemerintah militer di bawah Presiden kedua Indonesia, Jenderal Soeharto. Selama hampir 32 tahun, propaganda mengaliri setiap sel ingatan manusia Indonesia dengan kebencian terhadap komunisme dan simpatisannya.

Film seperti “Pengkhianatan G30S/PKI” bukanlah hal yang asing di zaman Orde Baru. Saya bahkan masih ingat potongan-potongan adegan film itu. Film ini menceritakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai musuh negara, karena itu mereka pantas diberantas. Tidak peduli bila mereka adalah bagian dari negara ini, tidak peduli bila mereka adalah orang-orang yang memiliki suami, istri, adik, kakak, anak, dan cucu. Tak peduli bila mereka adalah manusia. Manusia yang memiliki hak untuk hidup, manusia yang berhak memiliki ideologi, meskipun itu berlawanan dengan pemerintah yang berkuasa.

Film itu telah sekian lama menjadi ‘kebenaran’ yang meninabobokan kita selama puluhan tahun. Rupa-rupanya negara ini lebih memilih hidup nyaman dengan menjadi amnesia. Ironisnya, bukan cuma pemerintah dan pelaku saja yang hilang ingatan, namun tak jarang keluarga korban ataupun para penyintas tragedi itu sendiri yang menolak membicarakannya.

Tapi tidak dengan Adi Rukun.

Dalam “Senyap”, film dokumenter oleh sutradara asal Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer, yang diputar secara publik untuk pertama kalinya di kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (10/11), protagonis Adi diceritakan berusaha untuk menyingkap kembali peristiwa pembantaian tahun 1965 dengan menemui beberapa pembunuh kakaknya Ramli di kampung halamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketika kakaknya dijagal, Adi belum lahir. Ia mengetahui dari ibunya yang masih mengenang anak sulungnya dengan sedih.

“Senyap” adalah film kedua Oppenheimer tentang peristiwa berdarah tahun 1965-1966 setelah sebelumnya sukses meraih berbagai penghargaan untuk dokumenter pertamanya, “Jagal”. Jika “Jagal” mengambil sudut pandang dari sisi pelaku, lain dengan “Senyap” yang bernarasi melalui tokoh sebagai korban. 

Adi bertekad meretas kepompong kesenyapan yang menyelimuti masa lalu bangsa ini — kalau bukan di Deli Serdang. Adi menemui para jagal dan bahkan keluarga para jagal yang sudah meninggal untuk menggali ingatan mereka tentang peristiwa 1965 di desa tersebut.

Dan alangkah berat hati saya — hampir-hampir bercampur benci — melihat jagal di dalam “Senyap” yang begitu bangga mempraktikkan pembunuhan kejam yang mereka lakukan di depan kamera. Seakan-akan mereka adalah pahlawan yang pantas diberikan tanda jasa. Dan seperti Anwar Congo di film “Jagal”, para jagal di “Senyap” memang merasa diri mereka pahlawan.

Namun sebelum membiarkan diri saya dilanda kebencian, saya kemudian berpikir bahwa jangan-jangan para jagal ini pun adalah korban. Seperti korban yang meninggal, penyintas, dan keluarga korban, mereka digunakan pemerintah kala itu sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Mereka bukan pahlawan, namun korban yang tidak tahu apa-apa, selain salah kaprah mengenai paham komunisme.

Adi menegaskan hal tersebut dalam film itu. Dia bertutur pada salah satu pembunuhnya yang sudah tua dan pikun serta memiliki anak perempuan, bahwa ia bertanggungjawab atas kematian Ramli. Bahkan anak perempuan sang jagal pun tidak mengetahui bahwa ayahnya sang jagal telah melakukan hal-hal kejam yang tidak dibayangkan semasa mudanya.

Begitu pula dengan satu keluarga lainnya yang ditemui Adi. Meskipun dua anak lelakinya mengambil sikap defensif, istri sang jagal — yang telah meninggal tiga tahun lalu — meminta maaf kepada Adi sambil menangis, dan berkata, “Biarkanlah [suami saya] tenang di bawah sana”.Perempuan itu cuma tahu bahwa ayahnya pahlawan — yang ditakuti — karena melakukan tugas dari negara. Dan ia pun tampak terpukul dengan pengakuan ayahnya. Di akhir pertemuan, perempuan tersebut berangkulan dengan Adi sambil meminta maaf atas segala perbuatan yang telah dilakukan ayahnya kepada Ramli, dan mungkin korban lainnya.

Film “Senyap” menunjukkan bahwa rekonsiliasi yang terus menerus digaungkan oleh aktivis kemanusiaan seperti Komnas HAM adalah sebuah proses yang sangat panjang dan berat. Mungkin membutuhkan satu generasi berikut untuk berani mendorong hal itu terjadi. Namun bukan berarti hal itu tidak mungkin di waktu kini. Adi telah menunjukkannya kepada saya, kepada penonton yang memadati Graha Bhakti Budaya TIM, Senin sore itu, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, bahwa pelan-pelan hal itu telah dimulai.

Lewat pekerjaannya sebagai penjual kacamata, Adi bergerak dalam kesenyapan untuk memecah kesenyapan itu sendiri. Ia sendiri menyampaikan tidak ingin terus terjebak dalam stigma yang menegasikan para korban 1965. Ia ingin kebenaran itu terungkap, meskipun harus dilalui dengan pahit dan susah payah.

Namun s

Dan untuk kita yang belum tahu, langkah Adi pun telah diambil oleh Walikota Palu Rusdi Mastura. Tahun 2012, Rusdi secara resmi dan terbuka meminta maaf kepada bekas anggota PKI. Kepada keluarga korban, ia menjanjikan kesehatan gratis dan beasiswa.

Setitik terang kini menyembul di kegelapan.

Negara ini harus berterima kasih kepada Joshua Oppenheimer dan co-sutradara serta kru anonim lainnya di Indonesia. Demi rekonstruksi sejarah, mereka rela tidak disebut meskipun film ini dan “Jagal” telah menerima banyak pujian internasional.

Merekalah pahlawan yang sesungguhnya. Adi adalah pahlawan yang sesungguhnya, yang bekerja dalam senyap untuk mengirimkan pesan kepada anak-anak bangsa, ada sesuatu yang tertinggal di belakang dan harus kita jemput: Hendaknya kita tidak lupa sejarah.

Barangkali untuk mengungkap sejarah kelam harus dimulai dengan diam-diam. Seperti revolusi. Kekuatan rakyat dihimpun secara bertahap hingga rakyat cukup kuat untuk menuntut pemerintah? Entahlah.

Tapi yang pasti, seperti Adi, saya berharap hari itu akan tiba. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan hari esok, mungkin bukan pula lusa. Tapi di tiap hari akan terus tumbuh harapan, kita hanya cukup untuk tidak lupa.

Lagipula, manakah yang lebih pantas mendapat tempat? Kebohongan yang dipoles dengan indah bagaikan kaca, ataukah kebenaran yang terlebih dahulu harus digosok dengan tekun sebelum menjadi berlian 24 karat?

Hingga hari itu tiba, saya harap film garapan seperti ini akan terus bergulir. Untuk mengetuk tiap-tiap hati dan kesadaran anak bangsa, termasuk pemerintah, dalam menyingkap tabir gelap tersebut.

Hingga hari tersebut, saya berharap akan ada Adi dan Adi lainnya yang memberitakan kepada dunia, amnesia kolektif kita telah sembuh. Saya berharap kebenaran dari Adi akan jadi awal untuk kebenaran-kebenaran lainnya.

Dan seluruh korban, apakah ia penyintas maupun jagal, dapat berangkulan dan saling memaafkan. 

Karolyn Sohaga adalah seorang aktivis sosial yang memiliki minat pada sastra, isu perempuan, dan hak asasi manusia.

Sumber: Rappler.Com 

Sumber: Rappler.Com 

Read More

Politik Kuburan

9 November 2014 | Gus Muh

TRAGEDI perang saudara di Indonesia paling besar di abad 20 bermula dari kuburan. Penggalian jenazah “7 pahlawan revolusi” dari kuburan di Lubang Buaya hingga iring-iringan jenazah para jenderal pada 1965 adalah rundown karnival-muram yang menjadi titik-tanda dimulainya operasi pembantaian massal.

Lubang Buaya dan Kalibata adalah dua kuburan. Tapi yang pertama menjadi simbol puncak dan sekaligus dalih pembuka adegan demi adegan horor politik. Sementara Kalibata adalah kuburan kehormatan bagi mereka yang berjasa bagi nusa dan bangsa.

Lubang Buaya dan Kalibata adalah narasi bagaimana pembelahan politik kuburan dilakukan. Simbol itu dipermainkan sedemikian rupa untuk menunjukkan amaliah sebuah kaum apakah bermoral bejat atau terhormat.

Dari frase namanya saja, lubang dan buaya, nama ini sudah menjanjikan horor yang menggidikkan. Pastilah, memilih lubang buaya untuk menguburkan jenazah adalah pilihan politik kotor dari kaum bejat.

Pandangan rabun dekat ini pun diberlakukan secara terbalik: Lubang Buaya dan kuburan-kuburan serupa hanya boleh diperuntukkan untuk kaum bejat (komunis dan orang-orang kiri-progresif) dan bukan untuk sosok-sosok mulia para jenderal.

Maka sepanjang 1965-1966, kuburan-kuburan macam lubang buaya diciptakan di mana-mana untuk operasi penistaan. Tebing, rawa, sungai, jurang, dan bentangan pantai yang sunyi bersulih menjadi kuburan besar tanpa tonggak nisan yang ditaburi ritus doa untuk menghilangkan jejak pergerakan komunis dan kiri-progresif di Indonesia.

Pemimpin kaum kiri progresif seperti Sukarno adalah salah satu korban bagaimana mesin politik kuburan itu dijalankan. Sukarno disingkirkan dari kuburan Kalibata bukan semata karena kemauannya dimakamkan di Blitar, tapi juga sebuah upaya menjauhkan aura dan nama besarnya dari Jakarta saat Soeharto melakukan konsolidasi kekuasaan.

Soeharto tahu betul kuburan Kalibata dan kuburan-kuburan pahlawan yang dibuat di setiap kabupaten di Indonesia hanyalah arena politik. Karena itu, kuburan-kuburan pahlawan itu tak pernah masuk dalam opsinya jika kelak ia wafat. Ia memilih kuburannya sendiri di tempat yang sepi dari ingar-bingar politik di Karanganyar; sebagaimana Presiden Gus Dur lebih memilih berkumpul dengan keluarga batihnya di Jombang ketimbang rebah bersama para pahlawan di Kalibata.

Tapi berbeda dengan pejuang-pejuang yang berideologi komunis dan kaum progresif lainnya. Kalibata dan taman makam pahlawan lainnya di kabupaten kota adalah simbol pengakuan negara setelah dinista habis-habisan dalam sejarah. Bukan hanya pengakuan bahwa mereka bukanlah si bejat, tapi juga bagaimana mestinya negara memberi ruang historis bahwa narasi sejarah Indonesia ini ditenun secara  bersama oleh para-kaum dan bukan hanya kaum yang menyenangkan hati sebuah rezim.

Karena itu, puncak dari drama penemuan tulang-belulang Tan Malaka bukanlah saat penggalian kubur di sebuah lembah yang sunyi di Selopanggung, Semen, Kediri yang dijaga serdadu pada 2011 silam. Drama itu menunggu klimaksnya saat tulang-belulang Tan Malaka itu berdiam di Kalibata kelak.

Paling tidak itu memberi harapan baru dari drama absurditas politik kuburan seperti yang dialami Letkol (Pnb) Heru Atmodjo. Di tengah malam 25 Maret 2011 jenazah Heru yang pernah menerima bintang gerilya ditendang paksa dari TMP Kalibata DKI Jakarta ke TPU Bangil Jawa Timur lantaran si juru kunci politik kubur lalai mengawasi bahwa Heru terlibat aktif dalam peristiwa kelam Lubang Buaya.

Absurditas politik kuburan semacam itulah yang mengingatkan kita pada sosok Hatta dalam sebuah siang di bulan April tahun 1966 yang muram di atas kuburan Sutan Sjahrir di Kalibata mengucapkan kalimat: “Ia berdjoang untuk Indonesia merdeka, melarat dalam pembuangan Indonesia merdeka. Ikut serta membina Indonesia merdeka. Tetapi sakit dan meninggal dalam tahanan Republik Indonesia jang merdeka. Bukankah itu suatu tragedi!”
Tapi bukan kalimat itu yang membuat kita tergetar, namun kalimat pendek Hatta yang dibisikannya pada keluarga Sjahrir: “Aku tak mau dikubur dengan cara begini di sini”.

Bisikan Hatta itu tak hanya mendefinisikan kuburan-untuk-pahlawan, tapi juga bagaimana kuburan menjadi sengketa politik yang absurd. Hatta mengingatkan “perdamaian” di kuburan dari sengketa politik yang keras antara Sjahrir-Sukarno adalah sebentuk nostalgia menyedihkan. Atau dalam kata-kata Hatta, sebuah tragedi.

Kita menjadi tahu bahwa kuburan bukan hanya merupakan simbol sebuah peziarahan suci yang keramat di mana paling tidak setiap tahunnya di Hari Pahlawan kepala negara dan daerah menabur bunga di pusara kuburan, melainkan juga simbol politik di mana negara menilai dan menyeleksi apakah seseorang layak dikenang atau diabaikan. [gusmuh]

* Versi cetak dipublikasikan Harian Jawa Pos Minggu, 9 November 2014

Sumber: Muhidin M Dahlan 

Read More