Ben Anderson, G30S, dan Utusan Soeharto Bernama Ali Moertopo

Senin, 21 Desember 2015 | 16:24 WIB

Profesor Benedict Anderson dari University of Cornell saat memberikan kuliah Umum di FIB UI, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Frannoto

 

TEMPO.CO, Jakarta - Wafatnya Benedict Richard O'Gorman Anderson atau Ben Anderson meninggalkan kenangan bersejarah. Di antaranya tentang hubungan  Ben Anderson dengan  salah satu orang penting dalam pemerintahan Orde Baru Soeharto. Dia adalah Ali Moertopo, yang meninggal pada 15 Mei 1984 pada usia 59 tahun. Sebagai orang kepercayaan Soeharto, Ali Moertopo terlibat dalam Operasi Khusus yang bekerja untuk kepentingan menjaga pemerintahan Soeharto. Ali Moertopo juga pernah menjadi menteri penerangan.

Hubungan antara Ben Anderson ini diungkapkan oleh sahabatnya, Amrih Widodo yang kini dosen antropologi budaya di Australian National University. Amrih bertemu pertama kali dengan Ben pada tahun 1981 di suatu pesta yang diadakan John Wolff, dosen di Cornell University.  John mempekerjakan Amrih sebagai guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa di Cornell University sejak musim gugur 1981.  Di kampus ini juga Amrih meraih gelar master. “Pak Ben pernah menceritakan lebih dari sekali, yaitu kedatangan Ali Moertopo dan orang-orangnya,” kata Amrih kepada Tempo, Jumat 18 Desember 2015 lalu.

Ali Moertopo, kata Amrih, menemui Ben Anderson di Amerika Serikat untuk menyerahkan dokumen-dokumen peristiwa 1965-1966. Dengan menyerahkan dokumen itu, Ali Moertopo berharap akan membuat Ben Anderson berubah pikiran.  Dokumen yang diserahkan Ali Moertopo di antaranya adalah visum dokter terhadap jenderal yang menjadi korban Peristiwa 1965. Ketika itu, Ben membuat kajian tentang Peristiwa 1965 dan hasilnya menunjukkan bahwa tragedi itu merupakan lebih semata-mata akibat konflik internal di dalam tubuh Angkatan Darat.

Menurut Amrih, yang terjadi justru sebaliknya.  Dokumen tersebut malah diterjemahkan oleh Ben Anderson, lalu diterbitkan dalam The Cornell Modern Indonesia Project. Dokumen itu justru menunjukkan tidak adanya penyiksaan seperti yang disebutkan oleh sejumlah media massa yang dekat dengan Angkatan Darat pro-Soeharto.

Tentara Nasional Angkatan Darat  menjadikan penyiksaan jenderal sebagai alasan untuk membasmi PKI hinga ke akar-akarnya, sehingga terjadi pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. “Pertemuan dengan Ali Moertopo dan penelusuran dokumen-dokumen itu malah makin memperkuat keyakinan tentang kebenaran Cornell Paper,” kata Amrih.

Benedict Richard O'Gorman Anderson atau Ben Anderson adalah profesor dari Universitas Cornell, Amerika Serikat yang ikut mewarnai pemikiran dunia tentang Indonesia. Ben Anderson wafat di Batu, Jawa Timur, Minggu dinihari, 13 Desember 2015. Ben dikenal karena kritik-kritiknya terhadap Orde Baru. Ia pernah dilarang masuk ke Indonesia oleh Soeharto dan baru datang lagi ke sini setelah rezim Soeharto jatuh.

Ben, 79 tahun, datang ke Indonesia untuk mengisi kuliah umum bertema anarkisme dan nasionalisme di kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 10 Desember 2015. Kegiatan ini diselenggarakan penerbit Marjin Kiri, Program Studi Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan majalah Loka. Karyanya yang mengusik Orde Baru adalah "The Cornell Paper" yang ditulis bersama Ruth McVey yang juga sama-sama dari Cornell. Tulisan yang diterbitkan pada 1 Januari 1966 itu berisi analisis tentang peristiwa G30S. Ia menyimpulkan G30S adalah persoalan internal angkatan darat dan Partai Komunis Indonesia tidak terlibat langsung.

Seumur hidupnya, Ben Anderson telah menulis lebih dari 400 publikasi yang telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Bukunya juga banyak membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Sebut saja Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation: 1944-1945; Mythology and the Tolerance of the Javanese; dan Violence and the State in Suharto's Indonesia.

Majalah Tempo terbitan Senin 21 Desember 2015 ini mengulas Ben Anderson  dan pentingnya bagi Indonesia.

SUNUDYANTORO

 https://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/21/078729569/ben-anderson-g30s-dan-utusan-soeharto-bernama-ali-moertopo

Read More

Ben Anderson dan Kudeta Militer 1 Oktober 1965

Hasan Kurniawan | Minggu,  20 Desember 2015  −  05:05 WIB

Ben Anderson (foto:Istimewa/Hasan)

BEN ANDERSON merupakan salah satu pakar sejarah dan politik Indonesia paling berpengaruh pada abad 20. Kini, Ben telah meninggal dunia. Tetapi karyanya tentang Indonesia bagaikan sumber mata air yang tidak ada habisnya direguk.

Sebut saja penelitiannya yang berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia atau Analisis Awal Kudeta 1 Oktober 1965 di Indonesia. Sejak pertama dipublikasikan pada 10 Januari 1966, karya ini masih dipelajari.

Melalui penelitian bersama Ruth Mcvey dan Frederick Burnell itu, pria yang bernama lengkap Benedict Richard O'Gorman (ROG) Anderson ini menjungkir balikkan sejarah resmi versi Orde Baru tentang Gerakan 30 September (G30S) 1965. 

Dalam suatu wawancara, pria kelahiran Kunming pada 26 Agustus 1936 ini pernah menyatakan, logika yang dibangun Orde Baru mengenai G30S 1965 dengan menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya sangat tidak masuk diakal.

Dengan menggunakan sumber-sumber media pada masa itu yang masuk ke Cornell University di Ithaca, Amerika Serikat, Ben Anderson yang masih kuliah mengajak seniornya Ruth Mcvey dan adik kelasnya Frederick Burnell melakukan penelitian singkat.

Sumber-sumber media yang digunakan adalah yang terbit di daerah-daerah dan belum dikuasai tentara Orde Baru di Jakarta, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Medan, dan lainnya. Hingga tiga minggu setelah G30S, media-media itu belum dilarang.

Selain menggunakan sumber koran dan majalah yang terbit di masa itu, Ben Anderson juga menggunakan dokumen-dokumen tentara yang masuk ke Cornell University, dan pengamatan langsung di lapangan oleh sejumlah kenalan yang ada di daerah itu.

Bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian adalah sumber media dan dokumen yang terbit hingga pertengahan Desember 1965. Setelah itu, media sudah dikendalikan atau dilarang terbit oleh tentara Orde Baru secara keseluruhan di Indonesia.

Selama tiga minggu waktu penulisan, akhirnya Analisis Awal Kudeta 1 Oktober 1965 rampung dikerjakan pada 10 Januari 1966. Dari hasil penelitian yang singkat itu diketahui banyak terjadi ketidak cocokan sejarah versi Orde Baru di lapangan.

Sedikitnya ada beberapa poin penting yang berhasil dipetik dari analisis awal itu. Pertama, Bung Karno tidak terlibat G30S dan sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari peristiwa berdarah ini. Sebaliknya, G30S membahayakan dirinya.

Poin kedua mengenai PKI sebagai dalang G30S tidak benar. Tudingan ini sangat tidak masuk logika, karena PKI pada waktu itu sedang berada di atas angin dan pengaruhnya terhadap Bung Karno cukup besar. Hal ini jelas menguntungkan posisi PKI.

Ketiga adanya perselisihan atau masalah dalam tubuh Angkatan Darat (AD). Menurut mereka, sudah lama berkembang sikap kritis di kalangan para perwira di Kodam Diponegoro, Jawa Tengah terhadap para perwira Diponegoro di Jakarta.

Para perwira di Semarang melihat senior mereka di Jakarta telah bertindak korup, suka bermain perempuan, dan bermewah-mewahan. Mereka dianggap telah mengkhianati prinsip-prinsip kerakyatan, serta kesederhanaan seorang tentara rakyat. 

Selain mengungkap adanya konflik antara bawahan dengan atasan, pada kesimpulannya itu Ben Anderson dan Ruth Mcvey juga mengungkap kedekatan para pemimpin G30S, yakni Untung dan Latif dengan Jenderal Soeharto.

Kedekatan Soeharto dengan Untung tampak pada 1964. Saat itu, Soeharto rela pergi jauh-jauh ke salah satu desa di Jawa Tengah untuk menghadiri perkawinan Untung. Saat menikah, usia Untung sudah cukup tua. Dia sering diejek perjaka tua.

Begitupun dengan Latief. Soeharto dikenal sangat dekat dengan Latif. Bahkan Istri Soeharto, Ibu Tien juga berhubungan erat dengan Istri Latief. Ben Anderson menduga, Ibu Tien yang meminta Soeharto membebaskan Latif dari hukuman mati.

Analisis awal Ben Anderson dan Ruth Mcvey yang kemudian terkenal dengan Cornell Paper menimbulkan kegemparan di Jakarta. Di kalangan aktivis mahasiswa dan kaum intelektual Indonesia, tesis Ben Anderson ini sempat hangat diperbincangkan.

Pada tahun 1967, Ben Anderson sempat berkunjung ke rumah sahabatnya Soe Hok Gie, di Jalan Kebon Jeruk, Jakarta. Saat itu, dia sempat mendiskusikan tesisnya tersebut dengan sejumlah teman-temannya. Di antara yang hadir tampak Salim Said.

Selain mengunjungi para sahabatnya, kedatangan Ben Anderson ke Indonesia saat itu adalah untuk mengikuti sidang Mahmilub. Saat mengikuti sidang pengadilan Letkol AURI Atmodjo, dia menerima salinan fotokopi rekaman stenografis pengadilan.

Rekaman itu berisi dokumen-dokumen penting tentang lampiran-lampiran pada berkas sidang pengadilan. Di dalamnya ternyata ada laporan yang disusun lima orang ahli kedokteran forensik yang memeriksa mayat-mayat enam orang jendral yang dibunuh.

Keenam jenderal itu adalah Yani, Suprapto, Parman, Sutojo, Harjono, dan Pandjaitan, serta seorang letnan muda Tendean yang terbunuh pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Hal ini sangat mengejutkan Ben Anderson sekaligus membuatnya senang.

Laporan mereka yang lugas merupakan lukisan paling obyektif dan tepat yang pernah dimiliki tentang bagaimana tujuh orang itu mati. Mengingat berita-berita yang disajikan oleh surat kabar dan majalah umum berlain-lainan dan sarat kontroversi.

Dokumen penting itu kemudian dia terjemahkan. Disebutkan pada bagian atas setiap visum et repertum (Autopsi) menunjukkan bahwa tim tersebut bekerja pada hari Senin 4 Oktober 1965 atas perintah Mayjen Soeharto selaku Komandan KOSTRAD.

Tim terdiri dari dua orang dokter tentara, termasuk Brigjen Roebono Kertopati yang terkenal, dan tiga orang sipil ahli kedokteran forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) yang salah satunya adalah Dr Sutomo Tjokronegoro.

Sejak mayat diangkat dari Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965 siang, tim langsung bekerja selama 8 jam dari pukul 4.30 sore pada 4 Oktober 1965 sampai 12.30 lewat tengah malam pada 5 Oktober, di Kamar Bedah RSPAD.

Siang harinya, pada Selasa 5 Oktober 1965, mayat-mayat itu langsung dimakamkan dengan upacara militer di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Satu hal yang pasti patut diperhatikan, autopsi dilakukan atas perintah langsung Mayjen Soeharto.

Hal itu berarti bahwa setelah tim dokter bekerja, laporan hasi autopsi segera disampaikan kepadanya. Tim dokter melaporkan bahwa jenderal-jenderal yang mati itu karena diberondong dan ada sebagian yang badannya rusak karena dilempar dalam sumur.

"Tapi dua hari setelah itu Ali Murtopo bikin keterangan di televisi dan di koran bahwa betapa kejamnya PKI sehingga kemaluan si jenderal dipotong, matanya dicongkel, dan sebagainya. Mereka tahu betul bahwa itu bohong!" kata Ben Anderson.

Temuan dokumen-dokumen yang mengejutkan itu semakin meneguhkan pendirian Ben Anderson dan Ruth Mcvey tentang analisa awal mereka bahwa PKI tidak terlibat secara langsung dalam G30S, dan ada upaya untuk menghancurkan PKI secara sistematis.

Saat laporan Ben Anderson tentang hasil autopsi kembali dibuka ke publik, reaksi Jakarta semakin marah. Keputusan untuk melarang Ben Anderson datang ke Indonesia pun akhirnya dikeluarkan. Pada 1972, secara resmi Ben Anderson dicekal Soeharto.

Setelah Soeharto lengser, pada Desember 1998 Ben Anderson kembali menginjakkan kakinya di Indonesia. Saat itu Ben terlihat sangat senang. Tampak pada wajahnya suatu kerinduan yang mendalam bagai terpisah dari Tanah Kelahiran sendiri.

Ben Anderson memang dikenal sebagai peneliti asing yang sangat mencintai Indonesia dengan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Sejak kunjungannya yang pertama kali lagi itu, dia terus melakukan kunjungan rutinnya ke Indonesia.

Dalam setahun, sedikitnya dua kali Ben Anderson datang ke Indonesia. Terakhir, Ben Anderson datang ke Indonesia untuk menghadiri acara diskusi tentang buku terbarunya yang berjudul Di Bawah Tiga Bendera, diterbitkan oleh Marjin Kiri.

Beberapa hari kemudian, Anderson meninggal pada Minggu 12 Desember 2015, di Batu, Malang, Jawa Timur, dalam usia 79 tahun. Sampai di sini ulasan singkat Cerita Pagi mengenang wafatnya Ben Anderson diakhiri. Semoga memberikan bermanfaat.  

Sumber Tulisan
*Salim Haji Said, Gestapu 65, Mizan, 2015.
*Pambudi, Supersemar Palsu, Kesaksian Tiga Jenderal, Media Pressindo, 2007.
*Ben Anderson: Politisi Indonesia Main Duit, dikutip dalam wawancara Tamu Kita, Majalah D&R, No31/XXX/15-20 Maret 1999.
*Profesor Ben Anderson tentang G30S, dikutip dalam laman Arus Bawah arusbawah20.wordpress.com.
*Joss Wibisono, Cornell Paper: Penentang Pertama G30S versi Soeharto, seperti dikutip dalam http://archief.wereldomroep.nl.
*Ben Anderson, Tentang Matinya Para Jendral, dikutip dalam laman newhistorian.wordpress.com.

http://daerah.sindonews.com/read/1070825/29/ben-anderson-dan-kudeta-militer-1-oktober-1965-1450531588/

Read More

Sjafruddin Prawiranegara: Sebenarnya Saya Seorang Presiden

Hendri F | 18 Des 2015, 21:03

Mengapa Sjafruddin memilih menggunakan istilah ketua daripada presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Dia pun kerap disebut sebagai presiden yang dilupakan.

Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara (bertongkat), berjalan didampingi Dr. Halim, M. Natsir (berpeci), dan Mr. Lukman Hakim. Foto: Repro "Lebih Takut Kepada Allah SWT."

PADA 22 Desember 1948 Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Halaban, Sumatra Barat, yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Banyak kalangan yang menyesalkan mengapa Sjafruddin dan Mr. Assaat tidak dihitung presiden Indonesia. Seharusnya Sjafruddin dan Assaat menjadi presiden kedua dan ketiga. Sehingga, Indonesia memiliki sembilan presiden dari Sukarno hingga Joko Widodo. Namun, kedua nama itu dilewati; Indonesia hanya memiliki tujuh presiden.

Sjafruddin dan Assaat pun disebut sebagai presiden yang dilupakan.

Ketika Sukarno, Mohammad Hatta, dan pimpinan negara lain ditangkap Belanda pada agresi militer kedua, Sjafruddin dan tokoh-tokoh Sumatera membentuk PDRI. PDRI berdiri dari 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Sedangkan Assaat ditunjuk sebagai penjabat (acting) presiden Republik Indonesia (27 Desember 1949-15 Agustus 1950) ketika Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949.

Jika Assaat disebut sebagai acting (penjabat), mengapa Sjafruddin menyebut dirinya “ketua” PDRI?

Menurut Ajip Rosidi dalam biografi Sjafruddin Prawiranegara, Lebih Takut Kepada Allah Swt., istilah yang dipakai adalah “ketua”, padahal tanggungjawabnya adalah sebagai presiden merangkap perdana menteri. Dia tidak mau memakai istilah yang secara hukum harus disandangnya itu, walaupun dia tahu bahwa kedudukan “ketua” tidak dikenal dalam UUD Republik Indonesia.

Rupanya, alasan Sjafruddin memakai istilah “ketua” karena telegram yang dikirim oleh Sukarno-Hatta tidak sampai kepadanya. Telegram tertanggal 19 Desember 1948 itu menugaskan “Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatera.”

Menurut Ajip, telegram tersebut tidak sampai ke Sjafruddin karena Belanda yang menyerbu Yogyakarta, memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi.

Oleh karena itu, Sjafruddin mengungkapkan kepada harian Pelita, 6 Desember 1978: “Mengapa saya tidak menamakan diri Presiden Republik Indonesia tetapi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia? Yang demikian itu disebabkan karena saya belum mengetahui adanya mandat Presiden Sukarno, dan karena didorong rasa keprihatinan dan kerendahan hati…Tetapi andai kata saya tahu tentang adanya mandat tadi, niscaya saya akan menggunakan istilah ‘Presiden Republik Indonesia’ untuk menunjukkan pangkat dan jabatan saya…Dengan istilah Ketua PDRI sebenarnya saya seorang Presiden Republik Indonesia dengan segala kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh mandat Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Sumber: Historia 

Read More

Pak Jokowi, Dengarlah Suara Korban Pelanggaran HAM!

16/12/2015

Anggota Koalisi Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan aksi teatrikal saat kamisan ke-423 dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/12). Aksi ini bertujuan menagih janji presiden untuk menghentikan pelemahan dan kriminalisasi KPK, memperbaiki KUHP, dan KUHAP agar benar-benar mampu melindungi HAM. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd/15

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menuturkan, sebagai salah satu lembaga yang diundang dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia ke-67 di Istana Negara, pihaknya menolak menghadari undangan tersebut.

“Kami sudah memperingati hari HAM kemarin pada 10 Desember bersama korban-korban pelanggaran HAM di depan Istana. Namun justru kami diusir polisi,” katanya.

Alghif menjelaskan, LBH Jakarta akan terus setia berada di samping korban pelanggaran HAM dalam situasi dan kon­disi apapun. Pihaknya merasa tidak perlu dan tidak pantas menghadiri undangan presiden, karena prinsipnya, presiden sudah tidak mau mendengarkan suara korban dan menunjukkan ketidaksungguhan memenuhi hak asasi warga negara.

Dia bahkan telah menyam­paikan surat kepada presiden, terkait penolakan hadir dalam peringatan hari HAM di Istana Negara. “Kami menyarankan kepada presiden untuk membuka telinga dan mendengar suara korban, untuk merefleksikan, apakah warganya telah terpenuhi hak asasinya. Bukan sekadar menggelar acara seremonial belaka, yang tidak memberi dampak kepada korban,” tan­dasnya.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Ichsan Zikry menambah­kan, pihaknya sebagai lembaga yang tergabung dalam Koalisi Peringatan Hari HAM juga mengungkapkan kekecewaan atas sikap Presiden Jokowi yang tidak kunjung menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Sudah 423 kali aksi diam Kamisan digelar di depan Istana, dan hampir 9 tahun lamanya kami menyuarakan pelanggaran HAM di depan Istana, tidak sekali pun presiden mendengar­kan suara korban,” katanya.

Kini situasi semakin membu­ruk, lantaran pada aksi Kamisan memperingati Hari HAM, para pegiat HAM dipaksa menjauh dari istana, karena adanya Pergub DKIJakarta no. 228 tahun 2015 tentang pengendalian pelaksa­naan penyampaian pendapat di muka umum.

“Menjauhkan aksi kamisan dari istana adalah simbol, negara menginginkan suara para korban semakin jauh dan akhirnya tidak terdengar,” tandasnya.

Sebelumnya, peringatan Hari HAM se-Dunia diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak masalah HAM di Indonesia.

Dia mengatakan, semua pihak harus menghentikan kekerasan dan kriminalisasi pada kebe­basan ekspresi dan terciptanya demonstrasi damai. Khusus aksi demo, Jokowi mengingatkan para demonstran, pemerintah tidak mengekang penyampaian pendapat di Istana Negara.

“Saya juga mengingatkan demonstrasi itu ada aturannya. Jadi misalnya jarak antara istana. Jangan dipikir kami mengekang kebebasan demonstrasi, tidak,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, demonstran harus berada di sisi Selatan Istana atau seberang jalan ra­ya, tidak dekat pintu istana. Namun banyak aksi demonstrasi yang ingin aksi di depan pagar. Bahkan tak jarang, aksi-aksi itu berakhir ricuh.

Jokowi menekankan, se­mua itu sudah diatur, termasuk Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 228 tahun 2015. “Itu ada aturannya. Ditambah lagi pada Pergub DKI, itu juga mengacu pada undang-undang di atasnya,” ujar Jokowi. (rmol.co)

http://www.bantuanhukum.or.id/web/pak-jokowi-dengarlah-suara-korban-pelanggaran-ham/

Read More

Merah Berpendar di Brang Wetan: Musik Banyuwangen dalam Tegangan Politik 1965 dan Orba [Bagian II]

December 6, 2015 | Ikwan Setiawan

C. Pilihan Tematik yang ‘Mengancam’

Meletusnya G 30 S 1965 menjadikan para seniman dan sastrawan yang awalnya bergabung dengan Lekra karena kesamaan visi ideologis dalam memandang kesenian rakyat harus menanggung penderitaan hidup akibat kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Beberapa permasalahan terkait proses kreatif dan kehidupan seniman anggota Lekra yang kami angkat dalam subbab ini adalah: pertanyaan kritis yang bisa diajukan antara lain: (1) pilihan tematik dalam lagu-lagu Banyuwangen yang diciptakan oleh para seniman anggota Lekra; (2) kehidupan mereka ketika lagu-lagu mereka dicap sebagai lagunya komunis pasca G 30 S 1965; (3) siasat yang dilakukan para seniman Banyuwangi lainnya untuk menyelamatkan mereka agar bisa berkarya lagi.

1. Ketika Lirik-lirik Kerakyatan Dipersalahkan: Pengalaman Andang C.Y

Andang Chatib Yusuf, salah satu sastrawan dan pencipta lirik lagu yang cukup terkenal di era 60-an, pernah merasakan kehidupan menyedihkan akibat stigmatisasi PKI dan Lekra. Kehilangan pekerjaan sebagai guru dan istri tercintanya adalah resiko politik dan kultural yang harus ia tanggung setelah meletusnya G 30 S 1965 karena ia adalah anggota sekaligus pengurus Lekra Banyuwangi. Alat untuk memperkuat justifikasi tersebut adalah lirik-lirik lagunya yang bernuansa alam, tetapi secara simbolis lebih dekat dengan persoalan kerakyatan. Lagu Kembang Galengan, Perawan Sunti, Luk-luk Lumbu, Kembang Pethetan, Kali Eluh, Kembang Peciring, dan lain-lain, memang tidak diplesetkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menstigmatisasinya sebagai komunis, tetapi kedekatan tematiknya dengan nasib rakyat jelata serta keterlibatannya di Lekra, menjadikannya harus berhadapan dengan mekanisme stigmatik rezim militer.

Andang yang sekarang usianya sudah 80 tahun lebih dan telah menunaikan ibadah haji adalah seniman yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alam dan masyarakat Banyuwangi. Pengalaman masa kecil, pengaruh didikan di sekolah, dan kedekatan dengan para seniman senior ikut mempengaruhi kemampuan kreatifnya dalam menulis lirik-lirik lagu yang kaya akan metafor-metaror alam dengan makna-makna yang dekat dengan persoalan rakyat kecil. Dengan suara lirih tapi tetap energik, ia menuturkan:

“Saya masih ingat ketika kecil dimandikan ibu di sumber (mata air, pen) sambil dikudang (dinyanyikan lagu daerah, pen). Itu menjadi inspirasi saya. Saya buat lirik-lirik baru yang berisi harapan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kalau laki-laki berjuanglah untuk nusa dan bangsa. Laki-laki dan perempuan harus bergandeng tangan untuk kehidupan bangsa ini. Ada juga lagu Kali Eluh. Itu nama sungai yang membentang dari arah Barat. Kali Eluh itu seperti semangat dari warga Banyuwangi yang tidak pernah berhenti mengalir, pantang menyerah. Sebenarnya saya menciptakan lirik menjelang 1965, tepatnya 1963. Kebetulan rumah saya dekat dengan rumahnya Mohammad Arif, pencipta lagu Gendjer-gendjer. Kami bertetangga, saya malah sering omong-omongan seperti anak dan bapak. Saya memanggilnya Man Arif. Itu juga mempengaruhi, tetapi, sekali lagi, pengaruh paling dominan dalam menciptakan lirik adalah ketika ibu ngudang saya. Mengapa tahun 65 ketika saya sudah menjadi guru? Ini memang pengaruh dari teman-teman sebaya, seangkatan saya, seperti Pak Hasan Ali, Pak Hasnan, yang banyak berkecimpung dalam bidang kesenian. Ini mungkin bentukan dari guru saya, guru Bahasa Indonesia, Pak Poedjo Atmodjo, yang pintar dalam menerangkan Chairil Anwar dan karya-karyanya. Saya, meskipun agak terlambat, belajar menulis lirik dan sajak, khususnya dalam Bahasa Using. Karena sudah banyak yang menulis dalam Bahasa Indonesia saya lebih memilih menulis dalam Bahasa Daerah. Tapi, saya juga menulis sajak berbahasa Indonesia, saat menjelang 65. Memang lirik berbahasa Indonesia yang saya ciptakan juga pernah dilagukan seperti Selat Bali. Ada juga yang dilagukan oleh Mawar Merah. Sajak-sajak saya pernah dimuat di Terompet Masyarakat dan Harian Rakyat. Jadi, ya, dipengaruhi oleh Mohammad Arif itu.” (Wawancara, 1 Agustus 2009)

Kudangan sang ibu merupakan “pengalaman awal” yang menyemaikan ide-ide kreatifnya dalam menulis lirik. Perjumpaannya dengan sajak-sajak Chairil Anwar semakin memperkuat endapan-endapan kreatif dalam benaknya. Namun, kedekatannya dengan Mohammad Arif yang sangat konsisten mengusung tema-tema kerakyatan dalam lagu-lagu ciptaannya berperan membentuk kecenderungan pilihan tematik dan metafor dalam lirik-lirik berbahasa Using yang ia ciptakan. Andang memang memilih metafor alam, seperti Kali Eluh, untuk dijadikan lirik lagu yang secara filosofis menggambarkan semangat rakyat bumi Blambangan yang harus terus mengalir untuk mengisi dan menuju kehidupan yang lebih baik. Lalu, adakah yang salah dengan itu semua? Bukankah pilihan tematik tentang perjuangan hidup rakyat dan ajakan kepada kaum muda untuk berpartisipasi dalam memajukan Banyuwangi merupakan pesan positif yang semestinya dihargai? Apakah salah ketika pada masa 60-an ia memilih Lekra sebagai organisasi untuk memperjuangkan kebudayaan rakyat?

Pilihan tematik kerakyatan dan bergabung ke dalam Lekra tentu mempunyai argumentasinya masing-masing. Kedua hal tersebut dipengaruhi oleh pengalaman individual, keyakinan ideologis, maupun cita-cita dalam berkesenian yang dimiliki oleh masing-masing seniman. Andang seniman/sastrawan yang ingin mengekspresikan persoalan-persoalan sosio-kultural yang dihadapi rakyat secara kritis dan mendalam, bukan sekedar retorika di podium dan mimbar yang menghipnotis. Menjadi wajar, ketika Andang lebih memilih Lekra sebagai medium perjuangan dan kreativitasnya karena secara ideologis sesuai dengan pilihan kreatifnya. Menariknya lagi, Andang lebih menyukai penggunaan diksi dan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga semakin mempertegas pembelaan dan rasa simpatinya terhadap perjuangan rakyat jelata yang memang harus terus diperjuangkan. Ketika orator-orator politik, wakil rakyat, dan pejabat birokrasi hanya sibuk menata kehidupan feudalistik mereka, maka seniman, sastrawan, dan budayawan memang berhak dan wajib mengambil peran untuk memberikan ‘cahaya’ kepada rakyat, bukannya janji-janji ilusif tentang kemakmuran negeri. Andang telah memilih memberikan cahaya itu melalui kerja kesastraan dan kesenian; lewat lirik-lirik lagu yang ia ciptakan dan, ternyata, disukai banyak orang.

Pesan-pesan perjuangan rakyat kecil dengan mudah bisa ditemukan dalam lirik-lirik lagu yang ditulis Andang dan digubah lagunya oleh Basir Noerdian maupun Mahfud. Dengan kesederhanaan lirik, ia mampu menghadirkan realitas perjuangan dan persoalan hidup yang dihadapi oleh rakyat kebanyakan.

“Ada juga lagu saya yang berasal dari kehidupan sehari-hari, seperti Prawan Sunti, lirik lagu pertama saya yang dilagukan Pak Mahfud. Saya membuat gambaran bagaimana wanita Banyuwangi mencintai kerja, harus berhati-hati di jalan, kalau ada godaan di jalan, misalnya lare angon ngajaki guyon, esemono (kalau ada gembala mengajak bercanda, berilah senyum, pen), cintailah mereka dengan kerja bagi nusa-bangsa. Pernah juga saudara istri datang ke rumah mau meminjam pakaian untuk acara pesta perkawinan, saya tulis menjadi lagu yang intinya meskipun sobek-sobek yang penting kepunyaan sendiri. Yang tentang sejarah juga ada, Umbul-umbul Blambangan yang pernah dimuat di majalah lokal, terus Pak Basir membacanya dan menjadikannya lagu. Begitupula dengan lagu Kembang Galengan, Pak Basir juga yang membuat lagunya, malah ia tidak tahu awalnya karangan siapa lirik itu, karena saya memakai nama samaran Manadon. Terus dia saya kasih tahu, dan jadilah lagu Kembang Galengan, bahkan sempat naik daun. Lagu itu nilai filosofisnya ada. Kembang leng-galengan meletik sing gawa aran/diidek eman-eman, dipetik sing ana doyan. Kembang di pematang itu kan indah dan cantik meskipun tidak bernama, kalau diinjak eman-eman, tetapi kalau dipetik tidak ada yang mau, berbeda dengan mawar dan melati. Jadi seperti orang kecil. Tapi, kembang galengan itu juga memandang langit dan pepohonan. Orang kecil itu juga melihat tingkahnya orang di atas. Kritis, sekarang kan perkembangannya begitu, orangnya kritis. Yang terakhir dalam kesimpulannya, kembang galengan iming-imingono emas berlian/alung mituhu nunggu pedhotan..Jadi meskipun hujan emas di negeri orang, memilih hidup di negeri sendiri. Itulah, orang kecil selalu mencintai tanah air…Saya banyak menggunakan istilah kembang, seperti Kembang Galengan, Kembang Peciring, Kembang Pethetan, karena memang mudah dikenang dan disenangi orang. Ada juga Kembang Kamboja, agar manusia berbuat kebaikan karena semuanya akan berakhir di bawah pohon kamboja…Artinya kembang bukan kembang secara harafiah. Seperti Mawar Kapuranta. Lagu ini saya tujukan kepada anak gadis, agar jangan setengah-setengah.” (Wawancara, 1 Agustus 2009)

Kesadaran kritis sebagai seorang seniman yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami masa-masa sulit, menjadikan Andang dekat dengan persoalan-persoalan rakyat kebanyakan. Lagu Perawan Sunti, yang sampai saat ini masih digemari, adalah salah satu yang memotret persoalan perempuan yang digambarkan akan selalu berjuang menghadapi kehidupan, betapapun sulitnya. Pun demikian dengan Kembang Galengan yang secara simbolis memberikan pesan kepada rakyat jelata bahwa meskipun hidup mereka diinjak-injak dan tidak dimasukkan ‘hitungan’ oleh mereka yang berkuasa, mereka harus tetap mencintai tanah air sembari terus bersikap kritis.

Bagi Andang, lagu-lagu yang menceritakan kehidupan rakyat jelata adalah pilihan ideologis dan filosofis dalam berkarya.

“Ini mungkin semacam pilihan, jadi pilihan filosofi hidup…Saya, bagaimanapun juga, tidak pernah meninggalkan hidup dari kondisi seperti itu. Dan, saya kebetulan pada zaman Bung Karno, pernah melaksanakan riset, riset 3 Sama: kerja bersama, tinggal bersama, dan makan bersama. Itu saya lakukan di sebuah daerah nelayan. Setiap penciptaan kalau didasari riset seperti itu, pasti sudah, hasilnya lain daripada yang lain. Bayangkan kalau kita membuat syair panjang itu seperti apa adanya, ini hanya sampai di kerut-kerut mukanya saja. Tapi kalau kita mau menyelam lebih dalam harus tahu. Misalnya, petani mencangkul, ya kita menggambarkan ada petani mencangkul, keringatnya mengalir, otot-otot tangannya itu saja, itu hanya pemotretan. Tapi, kalau kita masuk lebih dalam, waktu mencangkul apa yang dipikirkan oleh petani itu, mungkin anak-anaknya yang lagi butuh uang sekolah, beli buku dan sebagainya, dalam angannya. Mungkin juga tentang dandange (kuali, pen) istrinya. Menjelang 65 saya juga pernah membuat drama berjudul Janda Orang Buangan, pernah dipentaskan di 510 (salah satu markas angkatan darat di Banyuwangi, pen). Makanya, dalam berkarya itu harus benar-benar mendalam, jangan hanya di kerut-kerutnya. Itulah, saya tidak bermaksud untuk sombong, tapi itulah karya saya, terserah pembaca yang merasakannya.”                            (Wawancara, 1 Agustus 2009)

Andang, sebagai seniman Lekra, tidak hanya mau menjadi pegiat di menara gading yang hanya berkarya dengan bantuan ‘teropong’, tanpa merasakan nyanyian batin rakyat yang sebenarnya. Riset partisipatoris 3 Sama menjadi gambaran riil bahwa untuk bisa menghasilkan karya berbobot dan berpihak, para seniman harus masuk ke kompleksitas jagat nyata dan jagat batin rakyat kecil agar karya yang dibuat tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi kontemplatif, mendalam, dan memperlihatkan keberpihakan kepada persoalan rakyat. Pengalaman dan pengembaraan observatif itulah yang menjadikan karya-karya Andang digemari sampai sekarang.

Pilihan tema dan sikap ideologis tersebut menyiratkan harapan besar dari Andang agar masyarakat Banyuwangi, khususnya, dan Indonesia, umumnya, selalu memprioritaskan kecintaan tanah air dengan melakukan perjuangan-perjuangan yang bisa mengantarkan mereka pada masa depan yang lebih baik. Pilihan tematik itulah yang akhirnya oleh rezim militer dianggap menumbuhkembangkan ideologi komunis. Stigmatisasi terhadap para seniman dan sastrawan Lekra Banyuwangi sebagai pendukung PKI, secara diskursif menjadikan mereka sebagai liyan yang harus ditertibkan, dipenjarakan, atau bahkan dieksekusi tanpa pengadilan yang jelas. Andang bersama ratusan tokoh PKI dan organisasi underbow-nya ‘diculik’ tentara dan dipenjarakan di penjara Lowokwaru, Malang, selama 19 bulan. Karena masuk dalam Kategori B level terbawah, Andang dipulangkan dan dipenjara di Kalibaru dan terakhir mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi.[1] Beruntung kiranya Andang masih selamat, meskipun ia harus menanggung beban dan penderitaan politik dan kultural.

Ternyata, lirik dan pesan tematik lagu-lagunya serta keterlibatannya di Lekra, menjadikannya berurusan kembali dengan rezim militer, ketika selepas dari penjara ia menulis lirik lagu lagi. Lagu-lagunya dianggap membela komunisme, utamanya lagu Perawan Sunti dan Kembang Pethetan.

“Bang-bang wetan, srengenge metu donyane abang (sepenggal lirik Perawan Sunti, “merah bersinar di ujung Timur, sang surya terbit dunia benderang”, pen). Lagu Prawan Sunti memang ideal, saat pertama saya menciptakan lagu, tahun 66, saat suasana Banyuwangi mencekam karena peristiwa 65. Ini yang menafsirkan yang keliru. Suruh wanci kinangan, suruh itu kan macem-macem tetapi kalau dikunyah itu ‘merah’. Saya dituduh dan ditahan karena lagu ini, karena warna merah suruh itu. Saya ditahan sampai ½ bulan di Koramil, dikira saya mau mendatangkan PKI lagi. Pernah terjadi seperti itu. Waktu itu Komandan Koramil-nya Pak Supriadi. Dia bilang, “Kamu kan mau mendatangkan PKI lagi?” Saya jawab, “Lho, Pak, jangan salah tafsir. Kalau wanita Banyuwangi, jangankan nginang, Pak, dekat saja sama wanci itu gatel.” Ini kan lagu tentang wanita yang milih-milih bekerja berat, yang memilih jodoh ditimbang-timbang. Jadi cita-citanya nggayuh lintang (menggait bintang, pen), supaya masa depannya lebih cerah. Itulah, lagu ini dianggap lagunya PKI. Lagu Kembang Pethetan juga demikian, dituduh simbolisasi komunis. Itu gara-gara Sun tandur ring buju petamanan (aku tanam di sudut taman, pen). Itu tuduhannya apa? Di sudut bendera RRT (Republik Rakyat Tjina, Pen) itu kan ada palu arit-nya, jadi kembang pethetan itu disamakan dengan benderanya komunis. Sampai ndak masuk akal tuduhannya. Sampai-sampai Pak Hasan Ali pernah ngamuk. Dia kan dari PNI, dia itu yang ikut membela saya, dia bilang “Indonesia Raya itu bisa saya tafsirkan sebagai PKI”. Pak Hasan Ali sampai bilang begitu. Jadi, memang tuduhan itu terlalu mengada-ada.” (Wawancara, 1 Agustus 2009)

Tuduhan-tuduhan itu tentu saja hanya didasari tafsir sepihak rezim militer yang tidak ingin seniman dan sastrawan merepresentasikan rakyat di dalamnya karya-karya mereka. Tafsir militer tersebut menunjukkan kebodohan dan sifat ahistoris militer yang sudah dikuasai sikap antipati terhadap komunis. Adalah sebuah kekonyolan ketika seseorang yang menulis lirik tentang nasib dan perjuangan rakyat harus dipenjara kembali. Padahal, revolusi kemerdekaan tidak akan pernah lahir ketika rakyat tidak memberikan dukungan seluas-luasnya, termasuk menyediakan logistik untuk laskar pejuang. Namun, rezim militer memang tidak mau tahu-menahu persoalan tersebut, karena bagi mereka segala hal yang berbau “rakyat” adalah kiri dan komunis. Dan, komunis pada waktu itu adalah musuh bersama yang harus diberangus atas nama kesaktian Pancasila ataupun penyelamatan negara.

Selamatnya Andang dari ancaman penjara kedua kalinya, memang tidak bisa dilepaskan dari peran seniman dan budayawan, seperti Hasan Ali (LKN) dan Hasnan Singodimayan (HSBI). Kegigihan Hasan Ali ketika mengatakan “Indonesia Raya itu bisa saya tafsirkan PKI” menunjukkan keberaniannya dalam berargumentasi guna meyakinkan aparat tentang ketidakbersalahan Andang dalam menciptakan lagu-lagu Banyuwangen. Lebih lanjut, Hasnan menuturkan bagaimana ‘penyelamatan’ yang dilakukannya bersama Hasan:

“Nah, dalam perkembangannya, ada kelompok kecil yang hanya berteriak. Gendingnya Andang dan Basir, itu kan gending yang betul-betul kita akan merasakan. Seperti ada lirik yang menyatakan, kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, air kalau dipecah akan menyatu kembali. Mereka bilang itu ideologi PKI. Saya saja tidak sampai ke sana. Itukan tentang menyatunya jiwa dan rasa yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Diartikan masih satu dengan ideologi komunis. Kembang Pethetan, Andang menciptakan itu, karena “saya PKI, istri saya diambil orang”.[2] Diartikan juga ideologi komunis. Terus Perawan Sunti, waduh ngeri itu. Kasihan Andang, sampai nangis-nangis karena Andang terancam dipenjara lagi. Tapi Hasan Ali pinter, kalau ada pertanyaan dari militer tentang lagu ini, saya yang disuruh maju. Ndak mungkin dia milih orang-orang LKN ataupun Lesbumi. Jadi kalau ada panggilan tentang lagu-lagunya Andang, saya yang diminta ngadep.” (Wawancara, 31 Juli 2009)

Apa yang dilakukan oleh Hasnan dan Hasan adalah sebuah perjuangan untuk menyelamatkan kemanusiaan dan kebudayaan. Mengapa? Dengan selamatnya Andang dan Basir, mereka berdua akan tetap bisa berkiprah dalam pengembangan kesastraan, kesenian, dan kebudayaan Banyuwangen. Mereka berdua adalah aset berharga bumi Blambangan yang kelak di kemudian hari akan ikut mewarnai kehidupan rakyat dan budaya di Banyuwangi. Keberanian Hasnan dan Hasan adalah bentuk keberanian dalam membangun solidaritas antarseniman yang tidak lagi dipisahkan oleh sekat-sekat ideologi partai yang terbukti hanya dimanfaatkan oleh kepentingan elite dan rezim. Apa yang menyatukan mereka adalah kebutuhan dan keinginan untuk mengembangkan dinamika kebudayaan Banyuwangen yang mampu memberikan hiburan sekaligus ‘cahaya’ bagi rakyat kebanyakan. Memang, kerakyatan dalam berkesenian, pada akhirnya, bukan hanya monopoli PKI, tetapi menjadi tanggung jawab bersama para seniman yang merasa punya hati nurani demi melihat persoalan-persoalan sosial-kultural yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kerakyatan, kesenian, dan hati nurani memang menjelma sebagai “air yang terus mengalir, pun dipecah akan kembali utuh”.

Ketika Patriotisme Dihadapi Pistol: Pengalaman Basir Noerdian

Seperti dijelaskan sebelumnya, mitra Andang dalam menciptakan lagu adalah Basir Noerdian dan Mahfud. Sebagai pemain biola yang juga menguasai alat musik tradisional seperti angklung dan gamelan, Basir pernah mengalami masa-masa menyedihkan akibat perisitiwa 65; sebuah peristiwa yang tidak pernah ia duga akan membunuh banyak orang tak berdosa, termasuk para seniman yang dulu ikut berjuang dan berkarya dengannya. Ia juga harus menderita karena statusnya sebagai pegawai koperasi dicopot gara-gara bergabung dengan Lekra. Sampai sekarang, di usianya yang mendekati 80 tahun, ia menjalani kehidupan yang sangat sederhana (untuk tidak mengatakannya miskin) bersama istri tercinta yang sudah mendampinginya mengarungi pahit kehidupan sebagai korban rezim yang memberangus Lekra dan PKI. Berdua mereka menempati sebuah rumah petak yang sangat sederhana (untuk tidak mengatakannya reyot) di sebuah kampung di Kota Banyuwangi.

Samahalnya dengan Andang, Basir sebenarnya tidak pernah punya mimpi untuk membuat lagu-lagu yang ditujukan untuk propaganda komunis di Banyuwangi. Keterlibatannya di Lekra-lah yang menjadikan ia dituduh menciptakan lagu-lagu untuk kepentingan komunis. Padahal, lagu-lagu yang ia ciptakan, baik dari lirik sendiri ataupun lirik yang diberikan Andang, mempunyai pesan-pesan untuk menumbuhkan perjuangan dan patriotisme di dada rakyat Banyuwangi; jauh dari kesan agitatif seperti yang dicurigakan pihak-pihak yang membenci komunis, seperti tentara. Seniman yang pada tahun 45-an sudah lulus SR (Sekolah Rakyat) ini, memang sudah mengalami getirnya kehidupan serta tragedi kemanusiaan sebagai akibat penjajahan dan revolusi fisik. Kondisi itulah yang memanggil naluri kreatifnya untuk membuat lagu-lagu yang mengumandangkan semangat perjuangan dan patriotisme.

“…saya mengalami banyak peristiwa. Zaman Jepang sekolah pakai karung goni. Saya pernah juga dikampleng (ditempeleng, pen) waktu sekolah..waduhh… Cuma yang paling berkesan bagi saya, sesudah 45 itu, yakni waktu pemindahan jenasah pejuang Sulaiman. Waktu itu saya aktif di pandu. Jadi, ikut menggali kuburnya pakai tongkat, tidak pakai alat lainnya. Saya ikut juga mengantarkannya. Saya ingat, waktu Bung Karno memberikan hormat kepada para pahlawan, saya ada di sampingnya. Sungguh berkesan sekali. Dari situ, saya terinspirasi untuk membuat lagu, Kembang Kirim. Lagu itu saya maksudkan untuk menghargai usaha batalyon 0032, menceritakan pertahanan Banteng waktu Agresi Militer I. Sulaiman meninggal di tepi pantai. Jadi, sebenarnya lagu itu tentang pembelaan terhadap tanah air tercinta.”                                                       (Wawancara, 1 Agustus 2009)

Pengalaman langsung ketika ikut memindah jenasah Sulaiman telah melahirkan kesadaran mendalam dalam diri Basir untuk menciptakan lagu sehingga rakyat akan memahami bahwa perjuangan terkadang harus ditebus dengan nyawa. Lagu itu sekaligus menunjukkan komitmen estetis dan kreatif Basir yang tidak hanya berhenti pada seni untuk seni, tetapi seni untuk terlibat dalam urusan-urusan perjuangan. Sebuah komtemplasi mendalam terhadap apa yang ia saksikan, telah memunculkan lagu yang menjadi inspirasi dan semangat yang ia harapkan akan diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya.

Pengalaman menyedihkan yang dialami keluarga kecilnya selama tahun 66 juga menjadi inspirasi penciptaannya. Tahun 66 adalah sebuah periode dimana rakyat diselimuti ketakutan dan ketidakmenentuan akibat peristiwa G 30 S.

“Ada lagu saya judulnya Dalu-dalu. Ceritanya begini, waktu itu tahun 66. Pada suatu malam anak semata-wayang saya menangis, tidak mau diam. Saya bingung, ada apa dengan anak ini? Akhirnya saya kemuli (selimuti, pen) dia dengan sarung saya. Anehnya, setelah itu ia diam. Dengan peristiwa itu saya membuat lagu yang sebenarnya menceritakan keadaan gawat di negeri ini. Meskipun demikian, saya tetap berdoa dan berharap, kalau sudah besar anak saya tetap menjadi patriot bagi tanah air. Jadi, lagu-lagu saya itu tentang cinta, tepatnya cinta kepada tanah air. Tidak seperti lagu sekarang yang vulgar.” (Wawancara, 1 Agustus 2009)

Meskipun Basir adalah salah satu korban dari kondisi politik yang kacau-balau akibat peristiwa G 30 S, dia tetap mempunyai harapan besar agar anaknya dan juga rakyat tetap mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Cinta jenis ini adalah sebuah harapan kolektif di antara rakyat karena sebagai negara yang sedang menghadapi tragedi, cinta tersebut mungkin bisa menumbuhkan kembali kekuatan-kekuatan internal dari diri rakyat agar bisa bangkit. Apakah lagu seperti itu salah? Tentu tidak. Basir telah berusaha mengingatkan secara luas kepada masyarakat bahwa mencintai tanah air adalah sebuah kewajiban yang harus diperjuangkan bersama-sama.

Memang, Basir juga membuat lagu-lagu yang bernuansa percintaan tetapi dibungkus dengan lirik simbolis. Lagu-lagu tersebut terutama dibuat berdasarkan lirik-lirik yang diberikan Andang CY. Celakanya, lagu-lagu itulah yang menyebabkannya berghadapan dengan pistol. Basir menuturkan:

“Ada juga yang bercerita tentang cinta, seperti Kembang Peciring, yang liriknya dibuat Pak Andang, samahalnya dengan Kembang Pethetan. Pak Andang itu penyair hebat yang belum ada tandingannya. Lagu-lagunya yang membuat saya dan Pak Mahfud. Gara-gara Kembang Pethetan saya pernah dibawa ke Kodim. Ada pihak-pihak yang mempolitisir lagu itu sebagai lagunya PKI. Saya sampai ditodongi pistol. Saya berusaha menjelaskan bahwa lagu itu dibuat oleh Pak Andang, ceritanya seperti cerita saya dan istri. Mereka masih tidak percaya. Akhirnya, lurah dan camat dipanggil. Mereka membenarkan pendapat saya. Akhirnya saya dibebaskan.” (Wawancara, 1 Agustus 2009)

Memang Basir tidak sampai dipenjara, tetapi melihat peristiwa penodongan pistol oleh salah satu anggota tentara, bisa dibayangkan suasana ngeri yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Andang, bahwa lagu itu memang tidak berkorelasi langsung dengan PKI, meskipun menurut Hasnan lagu itu memang diciptakan ketika Andang dipenjara dan istrinya diambil orang. Lagi-lagi, ini adalah sebuah ironi dari kesalahkaprahan sejarah yang dibuat oleh tentara dalam menstigmatisasi mereka yang diindikasikan terlibat Lekra sebagai pihak yang selalu dicurigai dan dipersalahkan. Padahal, Basir adalah seniman pejuang yang mempersembahkan karya-karyanya bagi tumbuhnya semangat perjuangan dan patriotisme yang mesti dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia.

____

[1] Dalam penuturannya kepada Ikaning, Andang menceritakan bahwa salah satu saudaranya, Imam Ghazali, anggota BTI mati dibunuh. Di kampung Tumenggungan, Banyuwangi, rumah para anggota Lekra dibakar massa. Dia juga menuturkan, waktu di penjara Lowokwaru, tentara menghukum anggota PKI berdasarkan kategori keterlibatan. Kategori A dikenakan kepada tokoh-tokoh elit/pengurus PKI dan organisasi underbow-nya yang terlibat langsung dengan sanksi hukuman mati. Kategori B dikenakan kepada anggota yang tidak terlibat langsung dan masih dibagi lagi dalam beberapa kriteria. Andang termasuk dalam kategori B kriteria terbawah, sehingga ia dipulangkan dan di penjara di wilayah Banyuwangi. Lihat, Ikaning. Loc.cit.

[2] Tentang ‘diambilnya’ istri Andang oleh aparat keamanan (?) ketika dia harus menghadapi maut di penjara, ada beberapa versi cerita yang beredar di kalangan budayawan pelaku sejarah dan tetangganya. Namun, kami sengaja tidak menampilkan beberapa versi cerita tersebut dalam tulisan ini. Mengapa? Karena waktu kami memberikan pertanyaan tentang persoalan tersebut, Andang hanya diam saja, tidak (kuasa) memberikan penjelasan. Mungkin peristiwa tersebut terlalu menyedihkan sebagai sejarah kelam kehidupannya.

Ikwan Setiawan, Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Sumber: MataTimoer.Or.Id 

Read More

[Liputan] Rekoleksi Memori: Menggali Suara dari Masa Lalu

14 December 2015

Oleh: Siti Rubaidah

Sebuah acara bertajuk Persembahan untuk Ibu-Ibu Penyintas ‘65 dan Bedah Buku Foto “Pemenang Kehidupan” karya Adrian Mulya telah digelar di Taman Ismail Marzuki Jumat, 11 Desember 2015. Hadir juga para narasumber antara lain Erik Prasetyo, Dinda Kanya Dewi, Adrian Mulya, Lilik HS, dan ibu-ibu penyintas. Buku foto “Pemenang Kehidupan” merupakan kumpulan foto dan potret perempuan penyintas ’65 karya fotografer Adrian Mulya berkolaborsi dengan penulis Lilik HS.

Acara di mulai dengan pembacaan kisah hidup Sri Suprapti oleh seniman dan artis Dinda Kanya Dewi. Sri Suprapti adalah salah satu dari 21 perempuan penyintas dan saksi tentang seorang ibu rumah tangga yang ditangkap hanya karena bersuamikan seorang aktivis buruh. Sri dipenjara pada Oktober 1965 hingga Agustus 1975.

Adrian Mulya sang fotografer menuturkan, “Bagi saya, mereka dengan pengalaman hidupnya layak mendapat penghormatan.” Adrian sendiri sudah memulai mendokumentasikan foto-foto karyanya sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Menurut pandangan Erik Prasetya salah seorang narasumber, pada karya foto Adrian bisa dilihat konsep yang kuat. Yakni memotret ibu-ibu korban peristiwa ’65 dengan menampakkan martabat mereka yang bertahun-tahun di rampas.

Sebagian karya foto Adrian Mulya dipamerkan dalam Musem Temporer Rekoleksi Memori 7-12 Desember 2015. Diantaranya adalah foto Utati yang salah satu ungkapannya ditampilkan di bawah fotonya, “Lagu-lagu itu adalah sejarah perasaan kami. Saya ingin, sejarah kami dibaca orang…”

Yulia Evina Bhara, Direktur Museum Temporer memberi sebuah prolog ketika para pengunjung masuk ke museum, “50 tahun sejak tragedi kemanusiaan 65 dan sejarah terus saja diburamkan. Tak ada pilihan lain, kita harus menengok ke belakang, mencoba menggali suara dari masa lalu. Me-rekoleksi memori kita, untuk dapat memahaminya dengan nalar dan mata hati yang jernih hari ini. Untuk kemudian belajar menerima kenyataan –sepahit apapun. Untuk mengakui bahwa telah terjadi sebuah tragedi kemanusiaan pada kurun waktu 1965-1967, dan budaya kekerasan yang diwariskan itu terus berlanjut hingga hari ini.”

Hanya dengan mengakui dan meminta maaf atas kesalahan masa lalu kita bisa mulai berjuang sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya hingga keadilan ditegakkan bagi para korban dan kesalahan yang sama tidak akan dilakukan bangsa kita.

Sumber: SuaraKita.Org 

Read More

Selamat Datang | Renstra YPKP 65 [Bagian 1]

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65)  
SK. Menkumham No. C-125 H.T. 01.02 Tahun 2007 - Tanggal 19 Januari 2007
Tambahan Berita Negara RI No. 45 Tanggal 5 Juni 2007
e-mail: ypkp_1965@yahoo.com | website: www.ypkp1965.org 
_________________________________________

  

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) sebagai organisasi korban pertama di Indonesia masih konsisten berjuang untuk penegakkan hak asasi manusia (HAM) atas Tragedi Kemanusiaan 1965/1966.

YPKP 65 menilai kasus kejahatan kemanusiaan 1965/1966 masih belum mendapatkan perhatian serius secara hukum dan politik dari negara. Selama 12 tahun masa reformasi, tidak ada satu pun elit politik, baik di parlemen dan di eksekutif, bahkan di lembaga yudikatif memiliki itikad baik di dalam penuntasan kasus 1965. Bahkan, pemerintah yang berkuasa saat ini cenderung cuci tangan.  

Melihat kondisi yang sedemikian itu, YPKP 65 memiliki beberapa pandangan:

1.      Isu 1965 Strategis

Tragedi Kemanusiaan 1965 diawali dengan peristiwa Gerakan 1 Oktober 1965 (Gestok). Peristiwa itu dirancang oleh Central Intelligence Agency (CIA) bersama negara-negara imperialis dengan menggunakan anteknya, Angkatan Darat pimpinan Mayjen Soeharto. Tujuannya antara lain, 
Pertama, mengambil alih pimpinan politik tertinggi, Presiden Soekarno, ke tangan kepentingan Amerika melalui kudeta merangkak Mayjen Soeharto. Kedua, mengambinghitamkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang dari Gestok. 
Ketiga, skenario Gestok menjadi dalih untuk menghancurkan dan membasmi PKI beserta anggota dan simpatisannya. Selain itu, membasmi semua gerakan (nasionalis) kiri yang mendukung agenda besar revolusioner Presiden Soekarno yang sangat merugikan negara-negara imperialis. Dan keempat, mengambil semua sumber daya Indonesia secara nasional demi kepentingan kapitalisme global.

Akhirnya jutaan orang dibunuh secara sadis. Ribuan lainnya ditahan tanpa proses pengadilan dan hak-hak dasar mereka dirampas. Hingga kini, hak-hak itu belum juga dipenuhi oleh negara.

Terbunuhnya jutaan orang dari kalangan komunis, nasionalis, dan agamis yang mendukung agenda revolusi Soekarno memang merupakan kejahatan kemanusiaan. Di dalam perspektif yang lain, Tragedi Kemanusiaan 1965 merupakan titik balik peradaban bangsa Indonesia. Titik balik secara ekonomi, politik, budaya, dan sosial.

Selepas Tragedi Kemanusiaan 1965, arah kebijakan ekonomi dan politik negara kita mengadopsi sistem negara imperialis yang liberal dan anti kerakyatan. Sistem ekonomi dan politik seperti itu selalu menimbulkan krisis, ketergantungan, dan merugikan rakyat. Kemudian, sistem itu memengaruhi pola budaya dan sosial bangsa kita yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Maksudnya, Amerika dan antek-anteknya telah mengubah besar-besaran landasan kemandirian secara ekonomi, politik yang revolusioner, serta sosial dan budaya yang berkepribadian. Semua itu memang diinginkan oleh kapitalis untuk membentuk tatanan masyarakat kapitalis.

Artinya, Targedi Kemanusiaan 1965 bukan persoalan kemanusiaan semata. Tragedi itu memuat kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Disini terlihat bahwa Tragedi Kemanusiaan 1965 begitu strategis sebagai landasan historis persoalan multidimensional bangsa ini.

Maka, perjuangan penegakkan HAM Tragedi Kemanusiaan 1965 memiliki ruang tembak yang strategis dimana bisa merambah ke banyak dimensi. Hal itu menjadi poin penting di dalam perjuangan rakyat yang ingin mengubah sistem dan rejim negara kita.   

2.      Kemandekan Saluran Politik dan Hukum

Tragedi Kemanusiaan 1965 tidak hanya meninggalkan setumpuk persoalan kemanusiaan terhadap korban. Tetapi juga stigma negatif yang semakin menjauhkan korban dari pemenuhan hak-hak dasarnya. Stigma itu sengaja dipelihara sebagai bagian dari pertarungan politik yang ada. Aktor-aktor yang memelihara stigma itu telah lama bercokol di lembaga-lembaga negara dan terus berkembang biak. Sehingga, saluran politik dan hukum yang ada saat ini belum dapat mengakomodir kepantingan korban. Instrumen politik dan hukum sejak lama diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan yang anti dengan gerakan revolusioner, secara langsung tidak mendukung keberadaan korban.

Melihat kondisi itu, korban harus memaksimalkan upaya penegakkan HAM sebagai pintu masuk keadilan di atas hukum dan politik kerakyatan untuk merebut kembali kekuasaan agar berpihak kepada rakyat, otomatis berpihak kepada kepentingan korban. 

3.      Politik Kerakyatan Bukan Parlementer

YPKP 65 meyakini sampai saat ini belum ada secara institusional politis yang dapat bersungguh-sungguh memerjuangkan kepentingan korban jika melihat analisis di atas. Beberapa anak korban sudah ada di parlemen. Beberapa partai politik sering mengumbar janji untuk kepentingan korban. Namun, hingga kini hak-hak korban masih terabaikan. Belum lagi jika kita melihat sistem politik liberal dan borjuasi yang diterapkan oleh partai-partai politik dan di sistem demokrasi dan ketatanegaraan kita dimana semuanya mengabaikan rakyat. Oleh karena itu, YPKP 65 mendorong semua relawan atau anggota secara nasional untuk membangun kembali gerakan rakyat sesuai karakter dan situasi lokal masing-masing. Gerakan rakyat ini merupakan kekuatan politis revolusioner yang akan menjebol sistem yang buntu atas Tragedi Kemanusiaan 1965, bukan dengan jalan meminta-minta ke parlemen. 

4.      Perjuangan Panjang

Dua belas tahun reformasi telah berjalan. Selama itu, tidak satu pun elit politik memerjuangkan dengan sungguh-sungguh terhadap penuntasan kasus 1965. Hal itu menunjukan kecenderungan pengabaian terus menerus dari pemerintah terhadap kasus ini.

Analisis persoalan di atas menunjukkan bahwa penuntasan Tragedi Kemanusiaan 1965 tergantung kepada kemauan politik dari pemegang kekuasaan saat ini. Jika pemegang kekuasaan saat ini mementingkan kepentingan negara-negara imperialis, maka sangat mustahil penuntasan Tragedi Kemanusiaan 1965 terwujud.

Oleh karena itu, perjuangan penuntasan kasus 1965 harus disadari sebagai perjuangan yang membutuhkan nafas perjuangan yang panjang. Dibutuhkan persiapan estape perjuangan. Dibutuhkan generasi muda secara terus menerus untuk mengisi perjuangan yang panjang itu.

Dengan pandangan-pandangan di atas, maka YPKP 65 memiliki arahan strategi, yaitu:

1. 
     Pulihkan Trauma 

Korban dan keluarga harus segera memulihkan trauma psikologisnya jika ingin berjuang agar kasus 1965 tuntas karena perjuangan ini langsung dilakukan oleh korban sendiri, bukan pihak luar. Jangan lagi takut. Jangan menyerah. Caranya, semua cabang mengaktifkan pertemuan rutin untuk tutur korban. 
Di pertemuan  itu, korban bebas berbicara tentang perjuangan revolusioner, Gestok, pembantaian pengikut Soekarno, masa-masa penahanan, dan rencana dan taktik ke depan. Setelah itu, upayakan melibatkan anggota keluarga lain agar ikut mengetahui sejarah sebenarnya dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang akan diperjuangkan bersama di kemudian hari. Selain itu, pembentukan Paguyuban Anak Korban menjadi penting sebagai upaya pengungkapan sejarah, penguatan gerakan korban, ideologisasi, dan bisa dimanfaatkan untuk regenerasi.

Semua kesaksian, pendapat, kritik, dan masukan untuk strategi ke depan seharusnya didokumentasikan untuk menjadi bagian dari proses advokasi.

2.      Berjuang dengan Ideologi

Salah satu basis gerak dari gerakan korban 1965 adalah ideologi yang sama. Ideologi itu telah dipelajari oleh sebagian besar korban sejak dulu. Ideologi yang dimaksud adalah Materialisme Dialektika Histrois (MDH). MDH masih diyakini oleh YPKP 65 sebagai pisau analisis yang paling tepat di dalam melihat berbagai masalah internal dan ekternal dan menjadikan landasan teori perjuangan.

3.      Keharusan Revitalisasi Organisasi dan Regenerasi

Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan atau memperbaiki kembali suatu hal yang vital (sangat penting dan berarti) sebelumnya kurang terberdaya. Apa saja yang vital di dalam organisasi? Yang vital perlu diperbaiki di dalam tubuh YPKP 65 antara lain, Kepemimpinan, Struktur Organisasi, Program Kerja, dan Pendanaan.

Revitalisai diperlukan oleh YPKP 65 menggingat belakangan ini beberapa persoalan dan kontradiksi (pertentangan) internal membawa dampak yang belum terselesaikan. Selain itu, kendala produktivitas kerja yang menurun karena beberapa pengurus lanjut usia dan pendanaan organisasi sangat minim.

Persoalan faktor eksternal juga perlu dikaji ulang dan dipikirkan rencana strategi baru melihat dinamika kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum yang ada. Sehingga, diperlukan penyusunan rencana strategi yang tepat di dalam perjuangan penegakkan HAM Tragedi Kemanusiaan 1965.

Selain revitalisasi dibutuhkan pula regenerasi untuk mengoptimalkan kerja-kerja organisasi yang akan berlangsung panjang. Sudah saatnya seluruh cabang YPKP 65 melakukan regenerasi demi kelanjutan organisasi.

Regenerasi dalam konteks ini bukan perpindahan kekuasaan. Bukan pula perpindahan kepemimpinan semata. Tapi regenerasi adalah sebuah perpindahan kesempatan untuk bertumbuh. Pertumbuhan ini adalah bagian yang penting dari proses pembelajaran dan keberlanjutan organisasi. Orang-orang yang lebih dahulu terlibat di organisasi harus memberikan kesempatan kepada orang-orang “baru” atau muda untuk melanjutkan perjuangan tanpa meninggalkan partisipasi dan kontribusi orang-orang terdahulu.

4.      Pengungkapan Kebenaran

Target advokasi YPKP 65 adalah pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran merupakan pintu masuk yang paling halus namun berkekuatan besar untuk membongkar kebohongan publik tentang sejarah pergerakan revolusioner, Gestok, pembantaian massal gerakan (nasionalis) kiri, bahkan dapat merembes ke dimensi ekonomi, politik budaya, dan sosial.

Metode untuk pengungkapan kebenaran melalui rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi sejarah merupakan upaya membangun narasi sejarah baru dari perspektif korban untuk menandingi sejarah seputar tragedi 1965 yang dibangun oleh rejim Orde Baru. Sejarah yang menipulatif itu selama ini telah membodohi sekian generasi yang semakin memperkuat stigmantisasi terhadap korban dan deideologisasi massal. Selain itu, sebagai upaya untuk membersihkan pelaku dari pelanggaran HAM berat yang dapat diadili secara nasional dan internasional.

Rekonstruksi sejarah dapat dilakukan melalui tiga proses sekaligus tindakan atau program yang diperlukan. 
Pertama, pendataan dan peneltian kesaksian korban, kuantitas dan kualitas pola kekerasan yang dialami korban, dan tempat-tempat kejadian perkara atau kuburan massal. 
Kedua, melakukan penulisan sejarah dengan sumber dari korban dan hasil penelitian sebagai tandingan sejarah versi penguasa. Penulisan sejarah dapat dituangkan ke dalam berbagai media. 
Ketiga, menuturkan sejarah dari perspektif korban ke masyarakat seluas-luasnya sebagai upaya membangun ruang politik agar terbangun penyadaran publik atas rekonstruksi sejarah yang dilakukan. 

5.      Bangun Basis Kekuatan Rakyat

Mengetahui bahwa unsur politis begitu besar di Tragedi Kemanusiaan 1965, maka perjuangan politik juga diperlukan. Bicara politik berarti soal perimbangan kekuatan antar kelas. Korban yang berada di kelas tertindas, termasuk korban, harus menghimpun basis kekuatan rakyat yang sebesar mungkin agar perimbangan, bahkan perebutan kekuasaan menjadi mungkin.

Sebisa mungkin, cabang-cabang YPKP 65 memiliki basis pengorganisiran rakyat untuk memperjuangkan isu 1965 itu sendiri dan persoalan ekonomi dan politik negara kita. Jika semua cabang YPKP 65 berhasil membangun semua itu, kekuatan untuk mencapai penegakkan HAM di tanah air menjadi tidak lebih sulit lagi.

6.      Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Salah satu kendala besar yang dihadapi oleh YPKP 65 merupakan persoalan ketersediaan logistik atau pendanaan. Untuk itu, secara mandiri diperlukan pembentukan kegiatan ekonomi kolektif. Kegiatan ekonomi ini bermodalkan secara kolektif dan hasil lebihnya diprioritaskan untuk organisasi. Pembentukan kegiatan ekonomi ini disesuaikan dengan kondisi tiap cabang.  

---

[1] Tulisan ini merupakan arahan strategi kepada semua cabang YPKP 65 yang harus dilaksanakan di dalam periode kerja ke depan. 

sumber http://ypkp6566.blogspot.co.id/2010/09/rencana-strategi-ypkp-651.html

Read More