Rabu, 31 Agustus 2016 | 18:18 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Bedjo Untung mengungkapkan, memang tidak mudah bagi pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM 1965.
- Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Bedjo Untung mengungkapkan, memang tidak mudah bagi pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM 1965.
Bedjo menyebutkan, hal ini disebabkan banyaknya dampak politis yang perlu diperhitungkan pemerintah, khususnya Presiden RI Joko Widodo menyelesaikan masalah ini.
"Memang tidak mudah menyelesaikan masalah ini. Pak Jokowi sedang mencari timing yang tepat karena dia juga berhitung dampak politisnya," ujar Bedjo usai mengadakan pertemuan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Meski begitu, Bedjo menyatakan persoalan ini harus segera diselesaikan. Pasalnya, banyak dari korban tragedi 1965 yang sudah lanjut usia. Jika masalah ini belum diselesaikan, namun korban tragedi 1965 telah meninggal dunia, hal ini dikhawatirkan menjadi malapetaka kemanusiaan bagi Indonesia.
"Para korban 65 ini sudah uzur, sudah lanjut. Saya khawatir kalau bapak-bapak sudah meninggal semua, sementara belum ada penyelesaian," ungkap Bedjo.
Atas dasar itu, Bedjo memberi satu kesempatan kepada pemerintah agar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965 tanpa membuat kegaduhan politik. Hal ini, lanjut Bedjo, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Karena itu Pak Agus tadi berkata berilah satu kesempatan kepada Pak Jokowi supaya bisa menyelesaikan masalah 65 dengan tidak menimbulkan kegaduhan politik, karena menyelesaikan ini tidak mudah," ucap Bedjo.
YPKP 65 sebelumnya mengaku kecewa dengan sikap Presiden RI Joko Widodo ketika memberikan pidato peringatan Hari Kemerdekaan ke-71 Indonesia.
Bedjo mengungkapkan, kekecewaan mereka disebabkan pidato yang disampaikan pada 17 Agustus 2016 tersebut tidak menyinggung sama sekali mengenai penyelesaian korban pembunuhan massal 1965/1966.
"Kami para korban merasa kecewa mengapa Pak Jokowi tidak menyinggung sama sekali tentang penyelesaian 65," kata Bedjo.
"Memang tidak mudah menyelesaikan masalah ini. Pak Jokowi sedang mencari timing yang tepat karena dia juga berhitung dampak politisnya," ujar Bedjo usai mengadakan pertemuan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Meski begitu, Bedjo menyatakan persoalan ini harus segera diselesaikan. Pasalnya, banyak dari korban tragedi 1965 yang sudah lanjut usia. Jika masalah ini belum diselesaikan, namun korban tragedi 1965 telah meninggal dunia, hal ini dikhawatirkan menjadi malapetaka kemanusiaan bagi Indonesia.
"Para korban 65 ini sudah uzur, sudah lanjut. Saya khawatir kalau bapak-bapak sudah meninggal semua, sementara belum ada penyelesaian," ungkap Bedjo.
Atas dasar itu, Bedjo memberi satu kesempatan kepada pemerintah agar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965 tanpa membuat kegaduhan politik. Hal ini, lanjut Bedjo, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Karena itu Pak Agus tadi berkata berilah satu kesempatan kepada Pak Jokowi supaya bisa menyelesaikan masalah 65 dengan tidak menimbulkan kegaduhan politik, karena menyelesaikan ini tidak mudah," ucap Bedjo.
YPKP 65 sebelumnya mengaku kecewa dengan sikap Presiden RI Joko Widodo ketika memberikan pidato peringatan Hari Kemerdekaan ke-71 Indonesia.
Bedjo mengungkapkan, kekecewaan mereka disebabkan pidato yang disampaikan pada 17 Agustus 2016 tersebut tidak menyinggung sama sekali mengenai penyelesaian korban pembunuhan massal 1965/1966.
"Kami para korban merasa kecewa mengapa Pak Jokowi tidak menyinggung sama sekali tentang penyelesaian 65," kata Bedjo.
| Penulis | : Dimas Jarot Bayu |
| Editor | : Sabrina Asril |
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/18185511/ypkp.supaya.tak.gaduh.presiden.jokowi.cari.timing.pas.untuk.tuntaskan.kasus.1965
0 komentar:
Posting Komentar