Refleksi Komnas HAM di Hari HAM Internasional

Kompas.com - 10/12/2018, 13:21 WIB

Penulis : Christoforus Ristianto
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara peringatan Hari HAM Internasional ke-70 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018). (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, peringatan Hari HAM Internasional ke-70 yang jatuh pada 10 Desember 2018 menjadi acuan dan memacu penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM.

Hal itu dikatakan Taufan saat membuka peringatan Hari HAM Internasional di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

"Perayaan ini sebagai refleksi, acuan, dan pacuan untuk menyelesaikan kasus HAM. Komnas HAM telah menetapkan empat tema, yaitu penyelesaian HAM berat masa lalu, reforma agraria berbasis HAM, penanganan maraknya intoleransi radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan, dan pembenahan tata kelola lembaga," kata Taufan

Ia mengatakan,Komnas HAM berupaya mendorong terciptanya kondisi pelaksanaan HAM yang kondusif.

"Sejak berdiri 25 tahun lalu, Komnas HAM telah menyelidiki 13 pelanggaran HAM yang berat. Tiga di antaranya telah selesai diputuskan di pengadilan hukum AD hoc, yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003)," ujar Taufan.

Sementara itu, seperti diungkapkan Taufan, ada 10 kasus lain yang belum selesai hingga saat ini yaitu kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; penghilangan paksa aktivis 1997/1998; kasus Wasior dan Wamena; kasus Talangsari Lampung; kasus Penembakan Misterius (Petrus); dan peristiwa pembantaian massal 1965; peristiwa Jambu Keupok Aceh; dan peristiwa simpang KKA Aceh.

"Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2018, Komnas HAM telah menyampaikan permintaan kepada Presiden agar kasus-kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum," kata dia.

Taufan mengatakan, desakan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dinilai hingga saat ini prosesnya masih berlarut-larut. Menurut dia, hal itu menciderai hak para korban atas kepastian hukum dan keadilan.

Kompas.Com