Musso Datang ke Indonesia Untuk Meluruskan Jalannya Revolusi

Catatan: Martin L

Sumber Foto: Wikipedia

Tanggal 31 Oktober 1948, Musso meninggal dalam sebuah kontak tembak jarak dekat dengan tentara yang mengepungnya di desa Semanding, Ponorogo. Mayatnya dibawa oleh tentara ke Ponorogo. Soe Hok Gie dalam “Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan,” hlm. 259 menyebut, mayat Musso dibawa ke alun-alun kota dan dibakar di hadapan penduduk.

Ada versi yang menyebutkan, mayat Muso dibakar supaya tidak hidup kembali karena beredar anggapan Musso sebagai seorang warok yang sakti. Ada juga alasan lain, mayat Musso dibakar supaya orang tidak mengetahui dimana dia dikuburkan, supaya makamnya tidak dijadikan sebagai tempat ziarah para simpatisan PKI. 

Dalam sejarah resmi disebutkan, Musso datang ke Indonesia membawa instruksi Moskou, mencetuskan pemberontakan PKI dan mendirikan negara model Sovyet di Madiun. Pemberontakan ini kemudian dibumbui cerita tentang banjir darah umat Islam di ladang-ladang dan lubang-lubang pembantaian milik PKI.

Musso datang ke Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1948, dengan menyamar sebagai Suparto, sekretaris Suripno yang menjabat kepala perwakilan RI di Eropa Timur. Setelah melalui perjalanan estafet dari Bukittinggi, pada tanggal 11 Agustus 1948 pesawat amphibi Catalina yang ditumpangi oleh Musso mendarat di Pantai Popoh, Tulungagung. Tanggal 12 Agustus 1948, Musso tiba di Yogyakarta. Dia menginap di rumah Amir Sjarifuddin di Kotabaru.

Petrik Matanasi dalam “Musso Gagal Menertibkan Keadaan, Akibatnya: Madiun Affair 1948” menulis secara sinis:

“Ia (Musso) tampaknya pulang hanya untuk mengantarkan nyawanya ke Jawa, …. Banyak orang lebih percaya, ketertiban gagal diciptakan Musso karena ulah dia sendiri.”

Musso pulang ke tanah air bukan untuk mengantarkan nyawanya. Tapi untuk meluruskan jalannya Revolusi Indonesia. Dia mati bukan karena ulahnya sendiri, melainkan karena ulah Mohammad Hatta, yang telah berkomplot dengan neo imperialis AS dan imperialis Belanda untuk merealisasikan Doktrin Truman; pembendungan golongan anti imperialis di muka bumi.

Musso datang ke Indonesia membawa gagasan Resolusi Jalan Baru Untuk Republik Indonesia (Jalan Baru). Secara ringkas Jalan Baru menekankan bahwa satu-satunya jalan meraih kemenangan melawan Belanda ialah dengan membentuk Front Nasional yang didukung oleh semua rakyat progresif anti-imperialis, yang dipimpin oleh klas buruh. (Jajasan Pembaruan, Djalan Baru Untuk Republik Indonesia, Tjetakan ke-7 thn. 1953).

Resolusi ini menuntut pembatalan Persetujuan Linggarjati dan Renville dan menekankan bahwa perundingan dengan imperialis hanya akan terjadi berdasarkan pengakuan kedaulatan terhadap RI. Jalan Baru adalah pokok-pokok pikiran Musso yang dipertahankannya dalam perdebatan-perdebatan dengan para pemimpin CPN dan PKUS pada pertengahan Mei 1948 di Praha. Bukan garis Moskou, bukan pula instruksi Komintern. 

Tanggal 13 Agustus 1948, Musso dan Bung Karno bertemu. Pertemuan itu berlangsung dengan akrab, sebab kedua tokoh ini pernah tinggal bersama-sama di rumah H.O.S Tjokroaminoto di Surabaya. Bung Karno meminta Musso agar ikut membantu perjuangan dan meredakan ketegangan antar kelompok politik di Indonesia. Musso menjawab permintaan Bung Karno dengan kata-kata:

“Itu sudah menjadi kewajiban saya. Ik kom hier om orde te scheppen/ saya datang kemari untuk meredakan ketegangan” (Majalah Revolusioner, 19 Agustus 1948, hlm. 14) 

Amir Sjarifuddin memfasilitasi pertemuan antara Musso dengan pemimpin-pemimpin nasional untuk membahas tentang perlunya pembentukan Front Nasional diantara kekuatan revolusioner di Indonesia. Bung Karno termasuk salah satu tokoh yang datang menemui Musso ke rumah Amir. Terkesan dengan pemikiran-pemikiran politik Musso, Bung Karno mengajak Musso untuk berpidato dalam Perayaan HUT RI yang ketiga. Amir turut diajak serta. Dalam pidato peringatan HUT RI yang ketiga itu, Musso melancarkan kritik kepada Hatta dan Amir.

Musso mengkritik pemerintahan Hatta yang begitu mudah diintervensi oleh Amerika Serikat dan mengkritik Amir yang memberikan konsesi luas bagi Belanda dalam Perundingan Renville.

Amir menjawab kritik Musso dengan kata-kata:”Mulai sekarang, revolusi harus berada di tangan unsur-unsur revolusi", Bung Karno menjawab:”Mari kita bersama mempertahankan Republik ini sebagai milik bersama.” (Soerojo, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, hlm. 67)

Ada pendapat menyatakan, Musso menusuk dari belakang, merancang perang saudara untuk melemahkan republik supaya Belanda mudah melaksanakan agresi militernya terhadap Indonesia. Pendapat ini harus diluruskan. Musso bersama Amir Sjarifuddin, Sakirman, Sudradjat, Supeno, dan Djokosujono justru sibuk mempersiapkan pemindahan pasukan untuk mengorganisir rakyat melakukan perlawanan di daerah pendudukan Belanda. 

Tujuannya supaya daerah pendudukan tidak stabil, gencatan senjata lumpuh dan Persetujuan Renville terhapus. Harapannya, bila rakyat memegang inisiatif perang, pemerintah terdorong ikut melawan Belanda dan revolusi akan kembali ke jalannya. 

Tak lama sesudahnya, sejumlah komandan pendukung PKI bergerak ke arah berbagai demarkasi. Pergerakan pasukan ini diikuti dengan konsolidasi antar pasukan untuk mewujudkan perlawanan di daerah pendudukan Belanda (S. Kromorahardjo, Yang Berlawan: Kumpulan Catatan Untuk Tambahan Bahan Studi, hlm. 195). 

Bersamaan dengan kampanye Jalan Baru, Musso dkk mengundang partai-partai politik mengadakan konferensi “persatuan nasional” untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk dari pihak Belanda. Partai-partai politik pendukung PM Hatta; Masyumi dan PNI menolak undangan tersebut. Tanggal 10 September 1948, kedua partai ini mengadakan rapat umum di alun-alun Yogyakarta, dengan slogan-slogan:"Berdiri di belakang pemerintah Hatta" dan "Bung Hatta, tunjukkan tangan besimu!” (Berita Antara tanggal 11 September 1948).

Seperti yang dikehendaki oleh para pendukungnya, Hatta menunjukkan tangan besinya. Provokasi yang dilancarkan oleh pasukan-pasukan pendukung Hatta dan pengikut-pengikut Tan Malaka terhadap sayap kiri melahirkan insiden bersenjata antara Brigade 29 yang pro PKI dengan pasukan pendukung Hatta di Madiun pada dinihari 19 September 1948. Insiden yang sebenarnya bisa dilerai dan diselesaikan secara damai ini kemudian dituduhkan Hatta sebagai pemberontakan PKI dibawah pimpinan Musso, yang harus ditumpas secara tangan besi melalui operasi militer.

  

Sumber: Martin L