Bupati Madiun bantah daerahnya pernah jadi basis PKI

Selasa, 1 Oktober 2013 14:46 | Reporter : Hery H Winarno

Penggalan film G 30 S/PKI. ©2012 Merdeka.com

Bupati Madiun Muhtarom membantah daerahnya jadi basis Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Muhtarom, Madiun disebut sebagai basis PKI karena kebetulan pimpinan PKI pernah mengadakan rapat di daerahnya pada tahun 1948.

"Madiun bukan daerah komunis," katanya saat memimpin Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tanggal 1 Oktober pada tahun 2013 di Madiun, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/10).

Upacara yang berlangsung sangat sederhana dan khidmat dengan upacara bendera di Monumen Kresek, Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun itu diikuti seluruh pejabat dan Forpimda di wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Forpimda Koordinator, perwakilan siswa, mahasiswa, guru, serta karyawan BUMN dan BUMD setempat.

Dalam upacara tersebut, Bupati Madiun menyampaikan keinginannya untuk melepas predikat Madiun sebagai daerah atau basis PKI yang dinilai negatif.

"Pada tahun 1948, Muso dan kawan-kawannya pernah mengadakan rapat di sini dan ditumpas oleh pemerintah, sehingga kami ingin mengubah citra yang terlanjur melekat kepada umum bahwa Madiun dikenal sebagai basis atau kota PKI," katanya.

Untuk melepas julukan tersebut, pihak Pemkab maupun Pemkot Madiun terus memaksimalkan pembangunan dan memunculkan potensi bidang lain yang lebih baik dan positif.

"Upacara ini sebagai peringatan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan keutuhan NKRI dan Pancasila dari ideologi komunis," ujarnya.

Menurut dia, melalui peringatan tersebut, pengamalan ideologi Pancasila oleh masing-masing individu warga negara di wilayah Madiun khususnya, dapat lebih baik lagi.

"Semua warga negara harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Terlebih bagi para generasi muda yang mulai  melupakan  pedoman Pancasila dan lebih menyukai budaya asing," ungkap dia.

Secara terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Madiun, Hery Supramono, menambahkan, untuk lepas dari julukan tersebut, pihak Pemkab Madiun telah mengoptimalkan potensi di bidang industri, perdagangan, pendidikan, dan wisata sejarah.

"Monumen Kresek yang menjadi saksi sejarah, misalnya, akan dimunculkan potensinya sebagai objek wisata sejarah. Saat ini, pemkab terus berbenah," kata Hery.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Madiun selalu digelar di Monumen Kresek setiap tahunnya. Panitia pelaksananya bergantian antara jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Kota Madiun.

"Tahun ini, jatah Kabupaten Madiun yang menjadi panitianya, sehingga upacara dipimpin oleh Bupati Madiun Muhtarom," kata Hery.

Dipilihnya Monumen Kresek sebagai tempat upacara karena lokasi tersebut merupakan bekas tempat pembantaian korban pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Korban yang dibantai adalah para tokoh masyarakat, ulama, dan pejabat pada waktu itu yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Untuk mengenang jasa mereka dalam mempertahankan ideologi Pancasila, pemerintah akhirnya membangun sebuah monumen di tempat tersebut. Monumen itu akhirnya diberi nama Monumen Kresek karena berada di Desa Kresek dan menjadi salah satu objek wisata sejarah di Kabupaten Madiun. [hhw]

Sumber: Merdeka.Com