Wartawan BBC Indonesia
5 Juli 2013
Pemeran utama The Act of Killing adalah para pelaku pembunuhan 1965.
Di Inggris, pekan lalu hingga beberapa pekan mendatang, kembali ditayangkan film tentang pembunuhan massal 1965 di berbagai bioskop.
Pertengahan Maret lalu film ini sebenarnya juga sudah ditayangkan di beberapa bioskop di London, bersamaan dengan festival hak asasi.
Film dokumenter berjudul The Act of Killing ini merupakan karya warga Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer dan meraih penghargaan di beberapa festival film internasional.
Film ini sudah pernah diputar di sejumlah tempat di Indonesia oleh klub film maupun kelompok pegiat HAM dan bukan di bioskop umum. Sempat muncul kontroversi seusai pemutarannya.
Peristiwa pembunuhan massal 1965 atas para anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, maupun simpatisannya atau yang dianggap terkait dengan partai itu masih menjadi kontroversi hingga saat ini, setelah 48 tahun kemudian.
Jadi wajar pula jika catatan tentang peristiwa itu, baik dalam bentuk buku atau film, selalu mengundang kontroversi.
Banyak aspek pro dan kontranya; antara lain tentang jumlah korban yang tewas maupun tentang alasan pembantaian itu.Sebagian mengatakan jumlah korban jiwa sampai 1 juta jiwa namun ada yang mengatakan ratusan ribu.
Pelaku berperan
Mungkin Anda masih ingat kontroversi di seputar film Pengkhianatan G30S PKI, yang dibuat pemerintah Orde Baru pimpinan mendiang Suharto –yang secara politis paling dekat untuk diminta pertanggung jawabannya walau sudah tidak mungkin lagi.
Diwajibkan untuk ditonton oleh semua siswa sekolah, tetap saja tak sedikit yang mengecamnya, walau ketika rezim Orde Baru masih kuat berkuasa maka suara penentangan tidak muncul terang-terangan.
Pemeran utama The Act of Killing -yang diterjemahkan sebagai Jagal- adalah salah seorang pelaku pembantaian di Medan, Anton Congo, dan komplotannya.
Mereka diminta merekonstruksi pembunuhan yang mereka lakukan namun dengan seting mereka sendiri. Maka ada adegan dengan pakaian ala koboi, dan ada juga dengan pakaian biasa.
Film TAOK mengkaitkan pembantaian massal pascaperistiwa 30 September dengan Pemuda Pancasila. Sejumlah tokoh PP, termasuk pendirinya Yapto Soerjosoemarno dan beberapa pemimpinnya di Sumatera Utara dan Medan.
Tapi hanya sampai di situ saja.
Kampanye minta maaf
Seorang pengamat film ASEAN di School of Oriental Studies, SOAS, di London, Dr Ben Murtagh, dalam salah satu perbincangan dengan saya usai menontonnya -yang ketiga kali bagi saya- mengkritik film itu karena dinilai tidak mencerminkan kenyataan.
Menurut Dr Murtagh, pembunuhan 1965 tidak seluruhnya berlangsung dalam suasana kekacauan. Memang suasana kacau pada saat itu, tambahnya, tapi apakah peran tentara atau CIA, sama sekali tidak ada?
Saya mengangguk setuju.
Cuma pada saat bersamaan saya pikir mungkin ada juga baiknya meminggirkan semua elemen politik dalam pembantaian yang mengerikan itu.
Biarkan saja penonton melihatnya sebagai sebuah tragedi kemanusiaan: 'sekelompok orang membantai sekelompok orang'.
Dengan semangat itu pula lah agaknya Tapol –sebuah LSM hak asasi manusia yang bermarkas di London yang didirikan mantan tahanan 1965, Carmel Budiarjo- menggelar kampanye internasional berjudul Minta Maaf atau Saysorryfor65.
Kampanye diluncurkan bersamaan dengan ulang tahun ke-40 Tapol pekan lalu dengan tujuannya adalah menekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar minta maaf kepada keluarga korban maupun korban yang dipenjara tanpa proses pengadilan.
Rasanya itu bukan kampanye yang mudah mengingat peristiwa 1965 jelas masih mengandung kontroversi karena tampaknya masih memecah sikap dan opini bangsa Indonesia.
Bagaimanapun, The Act of Killing dan Tapol, sudah mengambil langkah pertama.
Sumber: BBC Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar