M Sholahadhin Azhar • Kamis, 16 Nov 2017 04:51 WIB
Ketua Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan 1965 (YPKP65) Bedjo Untung. Foto: M Sholahadhin Azhar/MTVN
Jakarta: Pelaporan tentang 138 titik kuburan massal ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) murni ingin menyelisik kejahatan kemanusiaan di masa lampau. Hal ini tak hanya berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Ini bukan terkait PKI, orang-orang pro Bung Karno pun ditahan, ditangkap, dan dibunuh. Jadi bukan hanya PKI," kata Ketua Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan 1965 (YPKP65) Bedjo Untung di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 15 November 2017.
Ia menggarisbawahi tentang pelaporan yang memuat juga salinan dokumen rahasia Amerika. Berkas yang telah dibuka ke publik itu menerangkan tentang percakapan Duta Besar Amerika dan Menteri Luar Negeri Amerika saat itu. Isinya yakni skenario TNI dalam menggulingkan Bung Karno.
Selain itu, percakapan kedua orang penting juga membahas penghancuran PKI di Indonesia. Bedjo menafsirkan, orang-orang yang terbunuh dan dikubur secara massal kala itu adalah korban. Belum lagi pihak-pihak yang dicap sebagai tahanan politik dan berakhir di Pulau Buru.
Untuk itu, Komnas HAM diminta menyelidiki ulang, berdasarkan bukti-bukti yang diberikan. Komnas HAM juga diminta lebih proaktif dan berani. Sebab, kaitannya dengan pengungkapan kebenaran dan penegakan HAM.
"Saya bukan mau mengungkit peristiwa lama, tapi karena ini sesuatu yang belum selesai, maka saya minta diselesaikan supaya kami ada kepastian hukum," tandasnya.(AZF)
Sumber: MetroTV News
0 komentar:
Posting Komentar