Jumat, 05 Oktober 2018

KontraS: Pernyataan Jokowi Soal PKI Sudah Tidak Relevan

Reporter: Vindry Florentin | Editor: Syailendra
Jumat, 5 Oktober 2018 ; 17:24 WIB

Presiden Jokowi nonton bareng film G30 S PKI di Makorem, Bogor, 29 september 2017. Foto istimewa
Jakarta - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma berpendapat pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyinggung masalah PKI dalam pidato di HUT TNI sudah tidak tepat lagi. "Itu malah menimbulkan masalah," kata Feri di kantornya, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.
Feri menuturkan, PKI telah berakhir sejak puluhan tahun lalu. Sebagai partai, PKI tak mungkin muncul lagi. Kementerian Hukum dan HAM pasti tidak akan mengizinkan pembentukan partai tersebut lantaran ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia.
Jika bicara ideologi, Feri mencatat tak ada bukti komunisme masih hidup. Dalam TAP MPR dituliskan larangan terhadap ideologi marxisme, komunisme, dan leninisme.
Selain itu, Feri melihat ada sesat pikir dalam memandang PKI. Partai tersebut masih dicap bersalah atas gerakan 30 September sehingga mereka ditumpas hingga ke akar-akarnya. Sementara sejumlah data justru menunjuk TNI Angkatan Darat sebagai dalang dalam peristiwa tersebut.
Menurut Feri, Jokowi seharusnya meluruskan anggapan terkait PKI terlebih dulu sebelum menyatakan ingin memberantas PKI dan komunisme. Dia menyarankan pemerintah mengungkap kebenaran terkait kasus 1965-1966.
 "Dalam hal apa PKI melakukan kejahatan, siapa korbannya," kata dia. 
Perdebatan mengenai PKI bisa diselesaikan dengan pengungkapan kebenaran tersebut.
Feri mengatakan Jokowi terpengaruh isu tersebut. PKI dan komunisme selalu dimunculkan menjelang agenda politik. Isu tersebut, menurut dia, berpotensi memecah belah bangsa. Kemunculan isu tersebut juga membuat penegakan hukum dan pemenuhan hak korban peristiwa 1965-1966 semakin jauh.
Presiden Joko Widodo mengajak TNI untuk memberantas ideologi komunisme dan warisan PKI saat menghadiri upacara HUT TNI ke-73 di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 5 Oktober 2018. 
"Sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat tugas saya adalah bersama saudara-saudara menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Bersama-sama saudara-saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan tugas utama personel TNI adalah memegang teguh sumpah prajurit demi menjadikan TNI makin profesional. TNI yang profesional mendukung demokrasi dan pembangunan nasional serta memegang teguh prinsip politik negara seperti perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dia juga meminta TNI waspada terhadap segala upaya untuk merongrong NKRI dan Pancasila baik dari dalam maupun luar negeri.
Sumber: Tempo.Co 

0 komentar:

Posting Komentar