Mencari Wikana 6 | Berpisah di Jalan Dempo

Hendri F. Isnaeni

Kamis 19 Agustus 2010 WIB

Dikenang sebagai ayah yang hangat dan pendiam. Pergolakan politik memisahkannya dari keluarga. 

Historia

RUMAH yang terletak di Jalan Dempo No. 7A itu tak begitu besar dan lebih menyerupai paviliun. Ukurannya memanjang ke belakang dengan dua kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, ruangan kecil di bagian belakang, dan gudang. Semuanya serbakecil. Wikana menjadikan kamar tidur sekaligus tempat kerja. Pada rumah pemberian Chairul Saleh itu sederet pagar dan pintu berdiri cukup tinggi.

Sejak Wikana terpilih menjadi anggota Konstituante pada 1955 dia harus tinggal di Jakarta. Di Konstituante dia mengetuai Komisi Perikemanusiaan. Pada tahun 1960, dia menjadi anggota MPRS dan DPA.

Masih lekat dalam ingatan Tati Sawitri Apramata betapa bapaknya selalu sibuk untuk mengikuti berbagai persidangan. Namun sebagai anak dia tak pernah berani menanyakan apa pekerjaan bapaknya. “Anak zaman dulu mana berani nanya bapaknya kerja apa,” kenang Tati.

Sebagai anggota MPRS dan DPA Wikana tentu sibuk bukan kepalang. Adakalanya sesekali dia bercerita kepada anaknya kalau Presiden Sukarno memanggilnya. Tapi Wikana yang pendiam itu tak banyak bercerita tentang isi pertemuannya, kepada siapa pun di rumahnya. Yang masih bisa diingat oleh Tati adalah kebiasaan bapaknya membawakan oleh-oleh buku tiap kali datang dari acara persidangan.

“Kadang-kadang saya dan adik-adik saya membuka-buka setiap lembar buku dan biasanya ada uang nyelip,” kata Tati diiringi derai tawa.

Wikana, dalam kenangan anak-anaknya, dikenal baik sebagai pria pendiam yang bersahaja. Kendati demikian dia selalu bersikap hangat kepada anak-anaknya. “Dulu saya masih ingat bapak maen berantem-beranteman sama saya,” kata Tati.

Rumah di Jalan Dempo itu membawa kehangatan bagi seluruh anggota keluarga Wikana. Ketika beredar kabar rencana pengangkatan Wikana sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Tanzania, Wikana menawarkan kepada anak-anaknya untuk ikutserta. Dia juga menawari Tati untuk berkuliah di luar negeri selulus dari SMA. “Kalau mau kuliah jangan ke Amerika atau Inggris, di sana cuma main-main saja. Lebih baik ke Jerman,” kata Wikana seperti ditirukan Tati. Mungkin ideologi anti-nekolim merasuki jiwa Wikana sehingga untuk menyekolahkan anaknya pun dia menjadikan dua negara itu tabu.

Tapi mendadak semua kisah manis itu luluh lantak ketika sepulang mengikuti Hari Raya Nasional Cina 1 Oktober 1965 suasana politik bergolak. Tujuh perwira Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Kabar beredar menyebut PKI ada di belakang insiden berdarah itu. Hidup Wikana di ujung tanduk. Berbeda dengan anggota delegasi lain yang tetap tinggal di Cina, Wikana memilih untuk pulang. Mungkin dia berpikir takkan disangkutpautkan dengan kejadian itu, terlebih perannya yang tak lagi sentral dalam PKI. Tapi Wikana 

salah.

Chairul meminta KBRI segera mengurus kepulangan delegasi ke Jakarta. Rombongan bertolak dari RRT pada 5 Oktober dan tiba di Jakarta pada 10 Oktober 1965. Sebelum berangkat pulang, Chairul meminta Wikana sebaiknya tak usah pulang dulu karena di Jakarta sedang tidak aman. Tapi, Wikana tak menghiraukan saran Chairul. Dia tetap ikut pulang.

“Begitu sampai di Kemayoran dia segera disauk tentara, sekarang saya tidak tahu, saya tidak dengar lagi bagaimana nasibnya,” kata Chairul mengisahkan penangkapan Wikana kepada AM Hanafi seperti diceritakan dalam AM Hanafi Menggugat.

Menurut anak ketiga Wikana, Tati Sawitri Apramata, Wikana ditahan secara resmi di daerah Kramat. Petugas tentara dari Kramat datang ke rumahnya di Jalan Dempo No. 7A, meminta keluarga untuk menjenguknya. Tati yang menemuinya.

“Bapak perlu apa?” tanya Tati yang saat itu duduk di kelas 1 SMA 4 Jakarta.

“Tikar,” kata Wikana.

“Bapak sehat-sehat saja?” tanya Tati.

“Sehat,” kata Wikana singkat.

Tidak seperti tahanan, Wikana diberikan kebebasan. “Sekitar dua malam diperiksa, lalu dikembalikan ke rumah,” kata Soemarsono.

Pada suatu sore menjelang magrib, tujuh bulan setelah penangkapan pertama, tiba-tiba datang tamu yang mencari kos. Padahal, di rumah Wikana tidak ada kosan. Sebelumnya Wikana sudah mewanti-wanti kepada anaknya agar jangan mengatakan kepada siapapun yang datang bahwa dia ada di rumah. “Tapi, kakak saya malah bilang bahwa bapak ada di rumah,” ujar Tati.

Bencana datang seketika. Tengah malamnya, tak berapa lama setelah kedatangan si tamu tak diundang, tiba-tiba banyak orang melompati pintu pagar dan tembok rumah yang cukup tinggi. Tati terbangun. Dengan kasar, mereka menanyakan di mana bapaknya. “Mereka tentara semua, bawa senjata, tapi tak bisa dikenali,” kata Tati menahan tangis.

Wikana pun dicokok pada 9 Juni 1966. Sejak saat itu keluarga tak pernah mengetahui keberadaannya. “Sebelum dibawa, bapak minta dibungkusin sarung, celana, dan sikat gigi. Dia berpesan agar jaga ibu,” ujar Tati sambil terisak.

Tati tak tega melihat bapaknya digelandang. Dia hendak mengikutinya. Tapi tentara itu menodongkan senjata. “Kamu, anak kecil, ngapain ke luar,” kata salah seorang dari mereka.

“Saya mau lihat bapak saya ke depan,” kata Tati memberanikan diri.

“Masuk!” bentak salah satu dari mereka.

Menurut tetangga sekitar rumah, ada tiga mobil yang terparkir terpisah di depan rumah. Karena itu mereka tahu kalau yang menangkap Wikana lebih dari sepuluh orang.

Malam itu juga, Asminah istri Wikana melaporkan kejadian penculikan suaminya ke Kodam Jaya dan Kostrad. Pihak Kodam Jaya dan Kostrad menyatakan bahwa malam itu tidak ada penangkapan. Dan setiap penangkapan harus ada surat penangkapan. “Memang pada waktu penangkapan pertama ada suratnya,” ujar Tati.

Kodam Jaya dan Kostrad pun membantu mencari Wikana. Namun, nihil. “Kami hanya mendengar desas-desus saja mengenai keberadaan bapak. Namun, nyatanya tidak ada,” ujar Tati.

Menurut Soemarsono, tentara ada dalam setiap gerakan waktu itu. Memang semua bersumber dari tentara. Jadi, penangkapan-penangkapan itu pun bisa dipastikan dilakukan oleh tentara. “Walaupun bukan oleh tentara di belakangnya pasti adalah tentara,” kata Soemarsono.

Setelah penculikan Wikana, setiap hari rumah di Jalan Dempo dijaga oleh sekitar sepuluh orang petugas keamanan dari Kostrad. Keluarga pun diberi surat jaminan keamanan oleh Panglima Kostrad Kemal Idris. Sesudah tidak dijaga lagi, banyak orang-orang militer yang datang. Mereka memaksa agar keluarga mengosongkan rumah Wikana.

“Ibu tambah sakit. Yang menghadapi orang-orang militer itu saya dan adik-adik saya. Setiap mereka datang, saya tunjukkan surat dari Kostrad. Mereka pun tidak berani,” kata Tati.

Berbekal surat dari Kemal Idris, keluarga pun berhasil mempertahankan rumah itu hingga akhirnya dijual sekitar tahun 1996. “Karena ibu sudah tiada, saya putuskan untuk menjual rumah itu. Hasilnya dibagi rata untuk adik-adik saya,” kata Lenina Soewarti Wiasti Wikana Putri, anak pertama Wikana.

Pencarian anak-anak Wikana pun tak berakhir begitu saja. Tati dan Lelina sempat bertemu dan menanyakan kepada Adam Malik, Asmara Hadi, dan Chairul Saleh mengenai keberadaan bapaknya. Tak ada yang mereka bisa perbuat kecuali membesarkan hati agar bersabar dan berdoa kepada Tuhan. “Ya sudah, kamu urus saja anak dan dampingi suamimu. Masalah itu jangan dipikirkan lagi,” kata Adam Malik ke Lenina.

Tati berharap, kalau memang bapak meninggal di mana kuburannya. Kalau masih hidup, ada dimana? “Kadang-kadang ketika saya melihat pengemis-pengemis di jalanan dan kolong jembatan, saya suka teringat apakah mungkin bapak saya seperti itu. Siapa tahu di situ ada bapak saya,” ujar Tati.

Setelah Wikana tiada, keluarga kehilangan penopang hidup. Dia tidak meninggalkan warisan. “Ibu menjadi tulang punggung keluarga. Dia berjualan segala macam. Yang pernah saya lihat dia jualan es buah. Bahkan sempat menjual pot bunga untuk makan. Karena saya dan Tati sudah menikah, suami-suami kami membantu, meski tidak banyak,” kata Lenina.

Seingat Tati, ada teman-teman bapaknya yang pernah membantu. “Seperti temannya dari Rusia.”

Wikana menyadari risiko perjuangannya. Dia tidak ingin apa yang dialaminya menimpa keluarganya. Dia pun berpesan, terutama ke anak perempuannya, agar tidak menikah dengan orang perjuangan karena khawatir hidup susah seperti yang dialaminya. “Tapi, jika bisa kuat seperti ibu dalam mendampingi bapak, ya, silakan,” kenang Lenina mengutip bapaknya.

Sumber: Historia 

Read More

Mencari Wikana 5 | Tersisih dari Perahu Partai

Bonnie Triyana

Kamis 19 Agustus 2010 WIB

Wikana tersingkirkan oleh para pengagumnya. Garis politik memisahkan mereka.

Historia

PERISTIWA Madiun 1948 menyudutkan PKI ke tubir jurang kehancuran. Partai berlambang palu-arit itu dituduh berada di belakang peristiwa yang disebut-sebut sebagai “pemberontakan” itu. Sebelas orang tokoh PKI ditembak, yakni Amir Sjarifuddin, Maroeto Daroesman, Suripno, Oey Gee Hwat, Sardjono, Harjono, Sukarno, Djokosujono, Katamhadi, Ronomarsono dan D. Mangku. Sebelum mereka dieksekusi, Musso telah terlebih dahulu ditembak mati oleh tentara.

Peristiwa itu melumpuhkan PKI. Partai yang sempat melancarkan perlawanan pada era kolonial itu harus menemui kenyataan diperangi oleh saudara sebangsanya sendiri saat negeri telah merdeka. Sebagian pengikut PKI kocar-kacir menyelamatkan diri. Aidit dan Lukman dua dari sekian komunis muda yang menyembunyikan diri di tengah hembusan gosip melarikan diri ke negeri Cina.

Dua tahun berselang setelah peristiwa Madiun, anak-anak muda PKI seperti Aidit, Njoto dan Lukman, yang tenar disebut “tiga serangkai”, mulai menggeliat, membangun partai yang sempat luluh lantak. Jalan terjal mereka tempuh. Tak mudah membangun partai dalam kondisi traumatik dan serbasulit. Partai punya tiga sampai dengan empat ribu anggota namun nyaris tak bisa berbuat apa-apa karena ketiadaan pemimpin.

Pada 1950 mereka mulai menyusun serpihan kekuatan yang terserak: berupaya mengumpulkan anggota yang tercerai berai dan menerbitkan terbitan berkala partai, seperti Bintang Merah dan kemudian Harian Rakjat. Setelah kembali ke Jakarta, “Mereka berkumpul di sekitar kantor Bintang Merah yang menempati rumah Peris Pardede di gang Kernolong. CC PKI mereka tempatkan di Gang Lontar,” kata Murad Aidit dalam bukunya Aidit Sang Legenda.

Menurut sejarawan Hilmar Farid sejak Januari 1951 Aidit, Nyoto dan Lukman memulai pembangunan partai. “Sejumlah langkah dilakukan dengan agenda rebuilding, front persatuan yang luas, tuntutan moderat dan lain-lain untuk memperkuat posisi partai,” ujar Hilmar Farid melalui pesan singkatnya kepada Majalah Historia Online.

Tapi kerja keras itu bukannya tanpa halangan sama sekali. Bahkan ada resistensi dari dalam, khususnya dari mereka yang tergolong sebagai “golongan tua”. “Tantangan besar lainnya yang mereka hadapi adalah sisa-sisa pimpinan lama termasuk Tan Ling Djie dan Wikana,” kata sejarawan yang kini tengah menempuh program doktor di National University of Singapore itu.

Pengaruh Tan Ling Djie dan Wikana masih terlampau kuat untuk dipatahkan oleh triumvirat muda PKI. Ada perbedaan mendasar yang membuat konflik “golongan tua” versus golongan muda di bawah kepemimpinan Aidit, Njoto dan Lukman: “Aidit lebih kepada front persatuan di bawah Bung Karno sementara Tan Ling Djie cs. lebih cenderung memilih class struggle,” lanjut 

Farid.

Tentangan keras juga datang dari Alimin, tokoh senior PKI yang mulai kehilangan taring pada usianya yang senja. Pada 1951, bertempat di rumah Trikoyo Ramidjo di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur, Aidit dan Lukman berdebat keras melawan Alimin ihwal strategi yang harus dijalankan oleh PKI. Alimin bersikeras bertahan pada pendapatnya bahwa MMC (Merapi Merbabu Complex) tak boleh dibubarkan karena berpotensi sebagai pendukung penting pembangunan partai. “Waktu itu Alimin tak mau membubarkan MMC karena menurut dia ada tiga hal yang harus diperkuat, yakni petani, partai itu sendiri dan tentara merah,” kata Trikoyo. Tentara merah yang dimaksud Alimin adalah MMC. Aidit dan Lukman pun tak kalah keras. “Mereka berdua menolak ide itu,” lanjut Trikoyo.

Keterangan Trikoyo diamini oleh Murad Aidit lewat bukunya. Menurut Murad, Alimin marah besar terhadap garis yang ditempuh oleh Aidit cs. Aidit tak ambil peduli, mereka tetap menyiapkan penyelenggaraan kongres yang urung dilaksanakan. “Kongres baru terlaksana pada bulan Maret 1954, setelah segala persiapan untuk kongres itu dapat dipersiapkan. Kongres mengesahkan pimpinan yang terdiri central comite dan politbironya,” kata Murad Aidit.

Friksi pun berlanjut. Golongan tua seperti Alimin, Tan Ling Djie dan Wikana didomestifikasi peranannya. Mereka diberi tempat dalam kepengurusan CC PKI, namun tanpa kuasa untuk mengambil kebijakan apapun. Kekuasaan partai terpusat di tangan Aidit, Njoto dan Lukman. Mereka bertiga menjalankan kendali tanpa harus menyingkirkan politisi tua, apalagi Aidit dan Lukman mengagumi sosok Wikana.

“Tidak mungkin mereka disingkirkan, karena itu posisinya saja yang tidak penting. Soalnya bukan tua-muda tapi kontrol terhadap kader dan resourcespartai. Orang tua seperti Wikana dan Tan Ling Djie masih punya pengaruh kuat, karena itu mesti didomestifikasi,” kata Farid.

Tapi keadaan itu tak berlangsung lama. Tan Ling Djie, rekan Wikana, dipecat dari PKI. Dia dianggap keras kepala dengan garis partai yang mengharuskan partai bekerja di bawah tanah sebagai partai pelopor. Tapi keputusan pemecatan itu urung dilakukan karena Tan Ling Djie menganggap hidup-matinya sudah ada di PKI. Dia tetap dikeluarkan dari CC tanpa dicabut keanggotaannya. Agaknya tak ada juga yang bisa diperbuat oleh Wikana dalam menghadapi keadaan internal partai yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh trio Aidit, Lukman dan Njoto.

Transisi kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda pun dibumbui kabar tak sedap. Aidit cs. banyak disebut-sebut sebagian kalangan melakukan kup terhadap kepemimpinan partai tanpa menghiraukan kepemimpinan golongan tua. “Aidit dianggap kup terhadap kepemimpinan CC PKI yang lama seperti Wikana,” kata Soemarsono.

Pendapat bahwa Aidit cs. melakukan kup dibantah oleh Hilmar Farid. Menurutnya sejak peristiwa Madiun praktis kepemimpinan PKI kosong. Oleh karena itu agak sulit untuk mengatakan kalau triumvirat Aidit, Njoto dan Lukman melakukan kup. “Trio sulit untuk dibilang kup karena pimpinan memang tidak ada. Mereka sendiri sudah jadi anggota CC per 1 September 1948, termasuk Wikana. Jadi yang tepat mungkin bukan kup tapi ambil alih karena pimpinan kosong dan bukan didongkel. Juga tidak ada serah terima karena tak ada yang menyerahkan,” kata Farid.

Setelah berhasil mengurai benang kusut pada partai yang hampir tercerabut itu trio Aidit, Lukman dan Njoto mulai mendisiplinkan partai. Jejaring partai kembali diaktifkan dan semua lini partai difungsikan kembali. Di tangan mereka orientasi partai kembali digodok. Di bawah PKI, Aidit mendukung kebijakan anti kolonialis dan anti-Barat yang diusung oleh Bung Karno.

Partai Komunis Indonesia berkembang pesat. Tangan dingin Aidit, Lukman dan Njoto yang rata-rata masih berusia 30-an tahun itu berhasil meraih simpati sejuta lebih rakyat Indonesia. Jerih payah mereka membawa PKI menduduki posisi keempat dalam Pemilu 1955.

Suara garang Wikana pun semakin tenggelam di tengah derap langkah PKI yang semakin agresif meraup simpati rakyat. Tapi Wikana bukan Tan Ling Djie yang disingkirkan begitu saja. Dia masih punya posisi penting baik sebagai anggota MPRS maupun anggota DPA sebelum akhirnya tragedi politik pada 1965 menuntaskan kisah hidupnya.

Sumber: Historia 

Read More

encari Wikana 4 | Saujana Merdeka Menteri Sederhana

MF. Mukthi

Kamis 19 Agustus 2010 WIB

Sempat menduduki beberapa jabatan penting. Hatta mendepaknya karena dia orang kiri.

Historia

SOSOKNYA tak terlalu tinggi. Kumis tipis melintang dan jenggot lumayan panjang menghiasi wajah tirusnya. Hanya kacamata bundar dan pakaian sederhana yang selalu menemaninya ke mana pun dia pergi. Gaya hidupnya bersahaja. Namun sosok pendiam itu memiliki peran yang tidak sedikit dalam hari-hari di sekitar revolusi 17 Agustus. Tekadnya dalam berjuang memerdekakan rakyat begitu kuat. “Rakyat kita belum merasakan benar apa kemerdekaan itu,” ujar Ibrahim Isa, mengutip keterangan Wikana kepada Fransisca C. Fanggidaej –orang yang pernah menumpang di rumah dinas Wikana di Solo– suatu waktu.

Nama Wikana hampir dilupakan orang selama puluhan tahun. Pria kelahiran Sumedang, 16 Oktober 1914, ini tak diketahui nasibnya setelah diculik oleh kawanan tentara tak dikenal pada medio 1966. Jasa-jasanya bagi negeri seakan ikut sirna bersama jiwa-raganya yang hilang entah ke mana.

Tak lama setelah proklamasi, pada 27 Agustus 1945 Wikana –pejuang dari golongan pemuda– terpilih menjadi salah seorang pengurus di dalam PNI (Partai Nasional Indonesia), partai negara yang didirikan dengan maksud sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa, memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti kepada tanah air. Namun kehadiran partai itu tak lama. Banyak pihak menentang kehadirannya, tak terkecuali Sjahrir.

Wikana lalu masuk ke dalam organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) di mana dia menjadi ketua organisasi yang berdiri pada 1 September 1945 itu. Bersama Soemarsono, dia mewakili API ke Kongres Pemuda Pertama di Yogyakarta, 10-11 November 1945. Wikana ikut menjadi pembicara di samping Amir Sjarifuddin dan Adam Malik. Agenda terpenting kongres itu adalah rencana peleburan gerakan pemuda dalam satu organsisasi atas dasar prinsip-prinsip sosialis.

Pada 10 November malamnya, beberapa organisasi itu mengadakan rapat. Tujuh dari 29 organisasi yang ikut, sepakat untuk melebur diri ke dalam Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Sehari kemudian Pesindo bersidang. Wikana terpilih menjadi salah seorang wakil ketua. Sementara dari hasil kongres, Wikana terpilih menjadi pemimpin Dewan Pekerja Pembangunan. Dewan inilah yang bersama Dewan Pekerja Perjuangan pimpinan Soemarsono –pemimpin pemuda dalam Pertempuran 10 November– menyelenggarakan organisasi hasil kongres: Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI).

Pesindo sendiri dalam perkembangannya terus bergerak menjadi oposisi pemerintah presidensial. Saat Sjahrir dan Amir Sjarifuddin memimpin kabinet, Pesindo tidak terlalu jelas pro atau kontra pemerintah. “Pesindo itu bukan partai,” ujar Soemarsono. “Pesindo hanya baju.” Di kemudian hari, organisasi ini ikut bergabung ke dalam Persatuan Perjuangan –perkumpulan banyak organisasi, termasuk TNI, yang digagas Tan Malaka. Belakangan, ketika banyak perbedaan pandangan politik Amir-Sjahrir dengan Tan Malaka, Pesindo keluar dari Persatuan Perjuangan.

Konstelasi politik nasional masa itu sendiri memang rumit. “Revolusi,” sebagaimana ditulis Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008, “merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri.” Persepsi Indonesia itu tidak sama dari masing-masing pihak. Dikotomi sipil-militer, tua-muda, Jawa-luar Jawa pun muncul dengan persepsi dan perannya sendiri-sendiri. Bukan saja menyebabkan tidak berjalannya roda pemerintahan sebagaimana mestinya, hal itu seringkali juga membawa republik ke tubir jurang perpecahan. Belum lagi, berbarengan dengan itu semua ancaman dari luar juga kian meninggi: keinginan Belanda kembali menguasai Indonesia. “Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah munculnya suatu bangsa baru yang serasi, melainkan suatu pertarungan sengit di antara individu-individu dan kekuatan-kekuatan sosial yang bertentangan,” tulis Ricklefs.

“Peranan pokok angkatan muda pada permulaan revolusi nasional Indonesia tahun 1945 adalah kenyataan politik yang paling menonjol pada zaman itu,” tulis Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Peran kaum muda terutama terlihat jelas dalam pertempuran-pertempuran yang banyak pecah di berbagai daerah tak lama setelah kedatangan NICA.

Partai Sosialis –yang merupakan fusi dari beberapa partai pada 17 Desember– dengan dimotori Sjahrir merasa kecewa terhadap pemerintah dalam memperlakukan KNIP, di mana di dalamnya Sjahrir memegang posisi tinggi. Partai Sosialis juga menggunakan sikap kehati-hatian pemerintah terhadap penguasa asing –Jepang maupun NICA– sebagai dalih untuk menuntut lebih. Partai Sosialis lalu mengajak para pemuda yang tidak puas terhadap pemerintah, terus mengkritisi pemerintah pusat. Tuntutan yang terpenting adalah pemberian wewenang ekstra kepada KNIP.

Sebagaimana ditulis Ben Anderson, “pada awal Oktober ada suatu konsensus yang meluas di kalangan-kalangan yang sadar politik di Jakarta bahwa masa kelesuan dan kelambanan itu harus diakhiri, dan ia hanya dapat diakhiri dengan merombak pemerintah.” Pemerintah melalui Wapres Hatta lalu menyetujui dengan mengeluarkan Maklumat X tanggal 16 Oktober tentang wewenang legislatif KNIP dan dilanjutkan dengan Maklumat Pemerintah tentang partai politik. Sejak saat itu kabinet tak lagi bertanggung jawab langsung kepada presiden, tapi kepada KNIP. Tak lama kemudian, Kabinet Sjahrir naik “pentas” pada 14 November. Sjahrir yang anti-Jepang, dianggap tepat menjadi wakil republik dalam berunding dengan pihak Belanda.

Dalam masa-masa revolusi fisik yang karut marut itu, Wikana sempat menduduki beberapa jabatan penting. Dalam dua masa pemerintahan Sjahrir dan dua masa pemerintahan Amir Sjarifuddin, Wikana menduduki jabatan Menteri Negara Urusan Pemuda. Karena kesibukannya sebagai menteri, posisinya di BKPRI dia pasrahkan ke Soemarsono. “Pokoknya saya serahkan kuasa pembangunan ini kepada Bung,” ujar Somarsono mengutip ucapan Wikana.

Ketika menjabat menteri, Wikana tetap mencurahkan perjuangannya terhahap kemerdekaan rakyat. Melalui Ibrahim Isa Fransisca C. Fanggidaej mengatakan bahwa Wikana menyatakan tidak akan berhenti berjuang selama Indonesia belum merdeka betul. Cita-citanya hanya tertuju pada kemerdekaan. Hal itulah yang membuat anak-anaknya bangga. “Saya sangat bangga sekali jiwa nasionalisnya,” ujar putri sulungnya, Lenina Soewarti.

Dari jabatannya sebagai menteri, menurut Lenina, Wikana mendapatkan beberapa fasilitas. “Standar saja: rumah, mobil.” Namun fasilitas-fasilitas itu tidak membuat Wikana berubah gaya hidupnya. “Bapak saya itu sederhana sekali, sederhana sekali,” ujar Tati Sawitri, putri ketiga Wikana kepada Majalah Historia Online 15 Agustus lalu.

Wikana tinggal di Yogyakarta ketika menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda. Pemerintah sengaja memindahkan ibukota ke sana awal 1946 akibat kondisi keamanan di Jakarta yang tak menentu. Di ibukota “dadakan” itu diskusi mengenai perjuangan tetap Wikana lakukan. Terkadang dilakukan di rumahnya. Wikana juga sering menemui Presiden Sukarno.

Perundingan Linggarjati yang mengerdilkan wilayah RI, mengundang kekecewaan banyak pihak. Kondisi itu kian diperparah dengan dilancarkannya Agresi Militer I oleh Belanda di pertengahan 1947. Reaksi terkuat terutama datang dari militer dan kalangan Tan Malaka, yang menghendaki kemerdekaan 100 persen dan lebih memilih perjuangan fisik ketimbang diplomasi. Akibat perundingan-perundingan yang dilakukannya, Sjahrir sempat diculik tentara-tentara yang berafiliasi kepada Tan Malaka, meski akhirnya dibebaskan lagi. Tan malaka sendiri dipenjara akibat kehadirannya yang dianggap membahayakan lawan-lawan politiknya.

Ketika Kabinet Sjahrir ketiga jatuh dan Kabinet Amir Sjarifuddin naik menggantikan, kondisi politik kian kacau. Dari luar, Belanda terus mendesak RI sedangkan dari dalam, peseteruan antarkelompok perjuangan terus berlangsung. Kabinet Amir lalu jatuh karena menandatangani Perjanjian Renville.

Kabinet Hatta kemudian menggantikan kabinet Amir Sjarifuddin mulai awal 1948. Salah satu agenda pentingnya adalah kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) tentara. Kebijakan ini didukung penuh Kolonel Nasution selaku panglima Divisi Siliwangi. Siliwangi pun menjadi pasukan reguler resmi pemerintah. Pada Februari, Siliwangi mulai hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Ini dilakukan sebagai pelaksanaan hasil keputusan dalam Perjanjian Renville.

Hijrahnya Siliwangi memicu timbulnya sengketa dengan pasukan-pasukan setempat. Pasukan-pasukan setempat merasa terdesak otonominya oleh kehadiran Siliwangi. Terlebih, para laskar itu merasa terancam oleh kebijakan Re-Ra. Siliwangi ditugaskan melucuti laskar-laskar, terutama laskar kiri. 

Akibatnya, situasi di Surakarta dan Madiun panas. Di Surakarta, Siliwangi terlibat pertempuran dengan Divisi Panembahan Senopati pimpinan Kolonel Sutarto. Pasukan laskar yang terus didesak terus berlari ke timur. Di Madiun, posisi laskar terdesak. Laskar-laskar yang terdesak itu merupakan laskar yang berafiliasi kiri, kepada Amir Sjarifuddin. Ketika Peristiwa Madiun pecah, posisi laskar dan kaum komunis di ujung tanduk. Siliwangi terus mengejarnya. Banyak dari pemimpin gerakan tewas di tangan tentara reguler. Jumlah yang tewas menurut Soemarsono, “sepenuhnya ada 3000 kader.”

Dalam kondisi yang penuh kekacauan itu Wikana menjabat sebagai Gubernur Militer Surakarta. Pemerintahan Hatta yang mengangkatnya. Di masa Gubernur Militer itu, banyak teman-teman perjuangan Wikana yang datang ke rumahnya. Sukarni salah satu di antaranya. “Chairul Saleh belakangan,” ujar Lenina Soewarti. Fransisca C. Fanggidaej juga pernah menumpang tidur di rumah dinasnya. Teman seperjuangannya, Soemarsono, jangan ditanya. “Saya sering tidur di tempat dia,” ujar Soemarsono. Menurut Soemarsono, Wikana termasuk kader atasan.

Tapi masa itu tidak lama. Wikana yang kiri, lalu diganti. “Yang memberhentikan juga Hatta,” ujar Soemarsono. Hatta terkenal sangat anti-kiri sedangkan Wikana orang kiri. Pemerintah lalu menggantinya dengan Kolonel Gatot Subroto. Wikana sempat menghilang pasca-Peristiwa Madiun 1948. Tidak jelas ke mana perginya. Keluarganya pun tidak tahu keberadaannya. “Kita nggak ketemu dua tahun,” ujar Lenina. Dalam Kongres partai ke-4 tahun 1954, Wikana masuk ke dalam CC PKI.

Tahun 1953 Wikana dipercaya menjadi anggota Konstituante. Tapi jejak rekamnya di badan pembuat Undang-Undang itu tidak banyak terungkap. Keluarganya pun tidak tahu. Terbuang dari partai, Wikana sempat menjadi anggota DPA pada 1963. Saat itu pula keluarganya diboyong ke Jakarta dari Solo. Selang dua tahun-an kemudian, atas ajakan Chairul Saleh, Wikana masuk menjadi anggota MPRS. Itulah karier terakhir pemuda berkumis tipis dan berwajah tirus sebelum akhirnya hilang tak tentu arahnya.

Sumber: Historia 

Read More

Mencari Wikana 3 | Lakon dalam Pusaran Revolusi

Jay Akbar

Kamis 19 Agustus 2010 WIB

Relasi Wikana yang luas di kalangan intelijen Jepang berhasil mengamankan pembacaan teks proklamasi.

Historia

KEMAYORAN, pada sebuah sore, 14 Agustus 1945. Beberapa pemuda berkumpul di sebuah kebun pisang dekat lapangan terbang Kemayoran. Saat itu Chaerul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti dan Sajuti Melik berniat menemui Bung Karno dan Bung Hatta yang kabarnya akan mendarat dari Saigon, Vietnam. Sesuatu telah membuat mereka gundah. Jepang telah kalah perang sementara kemerdekaan untuk Indonesia direken sebagai hadiah Jepang.

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta menapakkan kaki keluar dari tangga dan berjalan menjauhi pesawat tiba-tiba para pemuda itu menghampiri keduanya.

“Selamat datang kembali Bung Karno, Bung Hatta. Kami semua menunggu oleh-oleh yang Bung bawa dari Saigon,” kata Chaerul Saleh

“Pokoknya kemerdekaan sudah dekat. Kita semua harus siap,” sahut Bung Karno.

“Proklamirkan kemerdekaan sekarang juga Bung,” timpal Chaerul Saleh.

“Kita tidak bisa bicara soal itu di sini, Kempetai mengawasi kita. Bubarlah! Nanti kita bicarakan lagi,” tandas Bung Karno menutup percakapan.

Bung Karno dan Bung Hatta pergi begitu saja dan terkesan tak menghiraukan anak-anak muda itu. Mereka pun membubarkan diri kenang A.M. Hanafi dalam bukunya Menteng 31 Jembatan Dua Angkatan. Bola panas dari pertemuan itu masih terus bergulir pada beberapa jam ke depan.

Dalam pertemuan itu Wikana tidak hadir. Dia masih berada di kantor Subardjo di jalan Kebon Sirih. Menurut Suhartono, dalam buku Kaigun Penentu Krisis Proklamasi, meski saat itu Subardjo termasuk golongan tua dan Wikana golongan muda, namun keduanya dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat. 

Ketika Maeda meminta Subardjo untuk mendirikan sebuah asrama pendidikan pemuda-pemuda Indonesia yang kemudian diberi nama Asrama Indonesia Merdeka, Subardjo meminta Wikana untuk mengepalai Asrama itu yang terletak di Jalan Bungur Raya 56. Di Asrama itu Wikana, atas permintaan Subardjo, mengadakan diskusi-diskusi politik dan kebangsaan yang menghadirkan Sukarno, Mohammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Sutan Sjahrir, RP Singgih, J. Latuharhary, Maramis, dan Buntaran sebagai pembicaranya.

Malam harinya sekitar pukul 20.00 para pemuda yang sempat menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Kemayoran kembali berkumpul di belakang EijkmanInstituut (Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur No. 17 sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI-Red). Di sana pemuda dari kelompok Menteng 31 seperti Chaerul Saleh, Djohar Noer, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastrosatomo sudah menunggu. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada pukul 23.00 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara. Pertimbangannya, dia dianggap sudah kaya pengalaman berorganisasi. Wikana pernah menjadi anggota Barisan Pemuda Gerindo, Laskar Jawa Barat, Angkatan Pemuda Indonesia. “Saat itu Wikana termasuk yang paling senior. Dia sudah menjadi top figure,” kata Soemarsono.

Bersama Chaerul Saleh, Subadio Sastrosatomo dan beberapa pemuda lain Wikana menuju kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Di sana rupanya sudah ada Bung Hatta, Subarjo, Iwa Kusumasumantri, Joyopranoto dan Buntaran. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya Wikana mulai melobi Bung Karno.

“Proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan,” kata Wikana

“Tunggu sebentar…” kata Bung Karno meminta pertimbangan tokoh-tokoh yang lain.

“… Kami tidak setuju kalau pemuda-pemuda yang memproklamasikan kemerdekaan, kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap. Boleh coba! Saya ingin melihat kesanggupan saudara-saudara,” Bung Hatta menantang.

“Kalau Bung Karno tidak mau mengumumkan proklamasi, di Jakarta besok akan terjadi pertumpahan darah yang amat dahsyat…”

Mendengar ucapan Wikana yang bernada ancaman, Bung Karno naik darah. Setengah melompat dia berdiri di hadapan Wikana.

“Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu, sudahilah nyawa saya malam ini juga jangan menunggu besok…” Wikana terkejut mendengar kekukuhan hati Bung Karno. Dia sebenarnya tidak bermaksud mengancam namun “Bung Karno salah paham,” kata Soemarsono

Dalam autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, dia menceritakan alasan penolakannya. Saat itu Bung Karno merasa bahwa para pemuda belum memiliki kesiapan total bila sewaktu-waktu terjadi bentrokan fisik melawan kekuatan senjata Jepang. Sedangkan Harry Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia mengatakan penolakan Bung Karno dan Bung Hatta karena keduanya tak ingin meninggalkan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang sudah berada di Jakarta untuk rapat.

Yang jelas lobi Wikana gagal. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari para pemuda akhirnya undur diri. Mereka melanjutkan rapat ke Asrama BAPERPI (Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia), Jalan Cikini No. 71, tak jauh dari kediaman Bung Karno.

Saat itu asrama merupakan eksponen penting dalam merancang strategi-strategi perjuangan menuju kemerdekaan. Ada tiga asrama yang saat itu popular sebagai dapur dialektika kebangsaan, rapat-rapat rahasia, dan merancang strategi perjuangan. Asrama Menteng 31, Asrama Indonesia Merdeka, dan Asrama Cikini 71. Menurut Ben Anderson dalam buku Revolusi Pemuda, asrama menjadi tempat yang penting bagi sejarah pergerakan kaum muda Indonesia di zaman pendudukan Jepang.

Hasil rapat para pemuda kemudian memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda juga berencana untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari tangan Jepang. Para pemuda sepakat untuk membawa kedua tokoh keluar Jakarta, pilihan lokasi jatuh ke Rengasdengklok, Karawang.

Dari keterangan Sidik Kertapati dalam bukunya Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 pukul 6.00 pagi sebuah mobil keluar dari Cikini 71 membawa beberapa orang yang akan menculik Bung Karno. Chaerul Saleh, Wikana, dan dr. Muwardi pergi ke Pegangsaan Timur No. 56 untuk membangunkan Sukarno dan menyiapkan keberangkatan. Sementara itu Sukarni dan Yusuf Kunto menuju kediaman Bung Hatta di Miyakodori (sekarang Jalan Diponegoro-Red).

Kepada Bung Karno Wikana mengatakan, “Situasi gawat dan tidak stabil Bung harus disingkirkan!”

“Lalu bagaimana dengan istri dan anakku.”

“Dibawa sekalian saja Bung. Segera kemasi barang-barang.”

Sementara itu, kelompok pemuda yang mendapat tugas mengambil Bung Hatta menggunakan dalih bahwa Bung Karno memanggil Bung Hatta karena ada situasi genting. “Para pemuda tahu Bung Hatta tidak bisa diancam apalagi ditakut-takuti makanya mereka menggunakan nama Bung Karno untuk membawanya,” tutur Soemarsono.

Tapi ternyata di Rengasdengklok para pemuda juga gagal membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk membacakan proklamasi. Sementara itu di Jakarta muncul kepanikan karena hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta. Subardjo dan Sudiro kemudian membujuk Wikana untuk mengatakan di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada. Setelah mendengar janji Subardjo untuk membantu melaksanakan proklamasi kemerdekaan Wikana akhirnya tak kuat hati untuk terus menyimpan rahasia. Kepada Subardjo dan Sudiro dia ceritakan di mana Bung Karno dan Bung Hatta disembunyikan.

“Nyanyian” Wikana ini sempat disesalkan oleh Chaerul Saleh dan A.M. Hanafi. 

“Saya dan Chaerul Saleh menggasak Wikana habis-habisan. Tapi mau apalagi?! Untunglah dia mengakui kesalahannya kalau tidak habislah namanya sebagai pejuang di mata kami,” kata A.M. Hanafi mengungkapkan kekesalannya.

Setelah mengetahui di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada Subardjo langsung menjemput keduanya kembali ke Jakarta. Pada saat yang bersamaan beberapa pemuda yang memang sengaja ditinggal di Jakarta untuk memantau situasi mengadakan rapat dadakan. Saat itu hadir Wikana, A.M. Hanafi, Pardjono, Pandu Kartawiguna, Djohar Noer, S.K. Wijoto dan Ridwan Bazar. 

Masing-masing membagi tugas untuk persiapan penyelenggaraan proklamasi. Djohar Noer, S.K. Wijoto dan Ridwan Bazar bertugas menghubungi kantor beritaDomei dan kantor Radio Hosokioku. Pardjono mengurus stensil dan penyebaran kabar proklamasi kemerdekaan.

Sementara itu Wikana bertugas mengatur semua keperluan pembacaan proklamasi di rumah Bung Karno. Dia juga memastikan kesediaan Laksamana Maeda untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Wikana pulalah yang mengatur agar para Kaigun (Angkatan Laut Jepang) untuk tidak mengganggu jalannya proklamasi. Melalui perantara Subardjo, Wikana memang punya hubungan luas di kalangan Jepang, tidak terkecuali di kalangan intelijen Kaigun. Karena perannyalah perhelatan proklamasi aman dari jamahan Kempetai yang bisa saja menghabisi para tokoh itu sewaktu-waktu.

Dini hari 17 Agustus 1945 setelah kembali dari Rengasdengklok Bung Karno dan Bung Hatta langsung mengadakan rapat bersama beberapa tokoh pemuda lain di antaranya Sukarni dan B.M. Diah untuk merumuskan teks naskah proklamasi. Setelah dirasa pas, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya menandatangani teks naskah proklamasi pada pukul 04.00 dinihari di kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Proklamasi baru dibacakan pagi hari pukul 10.00 di teras depan kediaman Bung Karno. Wikana sempat pula ketar-ketir karena si Bung Besar itu sedang kambuh sakit malarianya. Namun kekhawatirannya pupus ketika Bung Karno membacakan naskah proklamasi itu. Dan Indonesia pun menyatakan kemerdekaannya.

Sumber: Historia 

Read More

Mencari Wikana 2 | Anak Menak Revolusioner

Hendri F. Isnaeni

Kamis 19 Agustus 2010 WIB

Lahir dari keluarga priayi bukan halangan untuk jadi pejuang. Sangat membenci penjajah. 

Historia

MUNGKIN Nonoh tak pernah menyangka kalau anak lelakinya itu kelak menjadi seorang pemuda yang punya peran menentukan dalam periode revolusi Indonesia. Dia lahir pada 16 Oktober 1914 di Sumedang, Jawa Barat sebagai anak keempatbelas dari enambelas bersaudara. Ayahnya Raden Haji Soelaiman, seorang pendatang Demak, Jawa Tengah.

Wikana lahir pada tahun yang sama ketika Belanda memperkuat pertahanan kota Sumedang dari serangan musuh. Pada masa Perang Dunia I (1914-1918) Belanda membangun benteng-benteng di sekitar kota Sumedang. Perjuangan politik bukan hal baru buat keluarga menak itu. Kakaknya Winanta, pernah ditahan di Boven Digul atas tuduhan terlibat pemberontakan komunis 1926. Wikana muda belajar politik pada Winanta yang menuangkan pengalamannya selama di Digul dalam buku “Antara Hidup dan Mati atau Buron dari Boven Digul” yang disunting oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Cerita Dari Digul.

Menurut Ben Anderson, Wikana mengenyam pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School) dan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). “Setelah lulus dari MULO pada 1932, Wikana bergerak dengan penanya dalam mingguan Fikiran Rakjat di Bandung. Dia masuk menjadi anggota Partai Indonesia (Partindo) cabang Bandung,” tulis mingguan Merdeka, 15 Mei 1947. Partindo merupakan pecahan dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pascapenangkapan Bung Karno. PNI-Baru yang lain didirikan oleh Bung Hatta dengan mengganti “Partai” menjadi “Pendidikan” sesuai dengan nafas politiknya.

“Wikana (bersama Asmara Hadi, Soepeno, Sukarni, Goenadi, dan SK. Trimurti-Red) pernah menjadi anak didik Sukarno di Bandung (Sukarno bergabung dengan Partindo pada 1 Agustus 1932-Red),” tulis Anderson dalam Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946.

Wikana juga mempunyai hubungan erat dengan sekolah Taman Siswa di Jawa Barat. Bahkan, “Wikana merupakan produk Taman Siswa yang terkemuka,” tulis LK Hing dalam The Taman Siswa in Postwar Indonesia.

“Wikana kemudian hijrah ke Surabaya pada 1935. Di sana dia memimpin mingguan Pedoman Masjarakat Baroe. Pada 1938, dia kemudian pindah ke Jakarta dan memimpin harian Kebangoenan. Pada tahun itu juga dia diangkat menjadi Penulis Umum II Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo),” tulis mingguan Merdeka, 15 Mei 1947.

Gerindo yang didirikan pada 24 Mei 1937 di Jakarta oleh Amir Sjarifuddin dan Muhammad Yamin lahir setelah gerakan non-kooperatif yang dilancarkan Partindo dibubarkan pada November 1936, dan PNI-Baru lumpuh. Kandasnya gerakan non-kooperatif menimbulkan pemikiran baru yaitu gerakan kooperatif dengan Belanda untuk melawan ancaman fasisme, terutama fasisme Jepang.

Pada Kongres Gerindo pertama di Jakarta, 20-24 Juli 1938, AK Gani terpilih sebagai Ketua dan Amir Sjarifuddin sebagai Wakil Ketua. Dan pada Kongres Kedua, 24-30 Juli 1939 di Palembang, Amir Sjarifuddin terpilih menjadi Ketua dan Wilopo sebagai Wakil Ketua Komite Tetap.

Di bidang kepemudaan dibentuk Barisan Pemuda Gerindo setelah Juli 1938. Azas dari Barisan Pemuda Gerindo ini sama dengan Gerindo itu sendiri. Ia adalah pendukung dan pelaksana putusan-putusan Gerindo. “Wikana terpilih sebagai ketua pertamanya,” tulis Anderson.

Wikana kemudian diganti oleh Ismail Widjaja dan AM Hanafi sebagai Sekretaris Umum. “Saya menjabat Sekretaris Jenderal Pucuk Pimpinan Barisan Pemuda Gerindo sejak tahun 1939, menggantikan saudara Wikana yang didesak mengundurkan diri oleh Ketua PB. Gerindo Dr A.K. Gani karena tercium keradikalannya yang ‘komunistis’ demi untuk keselamatan dan kelangsungan perjuangan Gerindo,” kata AM Hanafi dalam bukunya AM Hanafi Menggugat.

Kira-kira satu tahun sebelum Jepang datang, Soemarsono kenal dengan Wikana karena kebetulan sama-sama berkegiatan di daerah Kemayoran.

“Di Jakarta, bapak tinggal di Jalan Garuda,” kata Lenina.

Soemarsono kenal Wikana sekaligus kenal temannya yang juga anggota Gerindo, Achmad Azhari dari Palembang. Soemarsono yang baru mau masuk Gerindo juga kenal dengan teman Wikana yang lain, yaitu pelukis S. Sudjojono dan Hariyadi.

“Ahmad Azhari dan Wikana satu tempat kerja sebagai tukang ketik di Percetakan Negara di Salemba. Azhari satu rumah sama saya. Saya banyak dengar mengenai Wikana dari Azhari. Azhari sangat menyanjung sekali Wikana. Wikana dianggap senior di antara pemuda-pemuda Gerindo. Wikana dianggap paling matang mengenai pengertian-pengertian perjuangan dan politik. Di kalangan pemuda pergerakan, Wikana memiliki pengaruh yang kuat. Ketokohannya satu level di bawah Amir Sjarifuddin,” kata Soemarsono.

Saat Wikana menikahi Asminah binti Oesman di Kemayoran pada 1940, Soemarsono datang memberi selamat. “Dia dapat anak Sunter. Saya datang waktu perkawinan itu karena Azhari. Saya kasih salam dan perkenalan sama Wikana,” ujar Soemarsono.

Dari hasil pernikahannya, Wikana dan Asminah dikaruniai enam anak, yaitu Lenina Soewarti Wiasti Wikana Putri, Temo Zein Karmawan Soekana Pria (alm.), Tati Sawitri Apramata, Kania Kingkin Pratapa, Rani Sadakarana, dan Remondi Sitakodana.

Pekerjaan sebagai organisatoris tak membuat Wikana alpa menulis. “Kalau sudah sampai di rumah, bapak pasti membaca dan menulis. Makan saja sampai dianter. Jadi kalau sudah namanya menulis, mengetik, dan baca buku, gak bisa diganggu,” kata Tati.

“Bapak adalah pembelajar otodidak. Dia bisa bahasa Jerman, Inggris, Rusia dan Prancis. Kalau bahasa Belanda adalah bahasa komunikasi sehari-hari,” kata Lenina.

Lenina menambahkan, kegemaran bapaknya adalah membaca buku. “Kalau anaknya ulangtahun, hadiahnya pasti buku. Kami diajak ke toko buku untuk memilih sendiri buku yang disukai. Kalau saya suka buku biografi dan sejarah,” ujar Lelina.

Melalui penanya Wikana menyebarkan gagasan-gagasan tentang pergerakan dan komunisme. Dia menulis Organisatie, Pengoempoelan Boeah Pena (Oesaha Penerbitan Tengara, 1947), Dokumentasi Pemuda Sekitar Proklamasi Indonesia Merdeka (bersama DN Aidit, Legiono, dan Badan Penerangan Pusat SBPI, 1948), Satu Dua Pandangan Marxisme (Revolusioner, 194?). Pada Oktober 1938, Wikana, Amir Sjarifuddin, Asmara Hadi, dan A.M. Sipahutar menjadi dewan redaksi dalam majalah bulanan politik Toedjoean Rakjat.

Menurut Harry Poeze, Wikana juga aktif dalam surat kabar Menara Merah yang diterbitkan oleh PKI bawah tanah. Menara Merah menganut garis Moskow, yang menetapkan pembentukan front rakyat untuk membendung gerakan maju kekuatan-kekuatan totaliter Jerman dan Jepang. Menara Merah kemudian dilanjutkan oleh “generasi ketiga” PKI di bawah pimpinan Widarta dan K. Midjaja.

“Wikana bertugas menyebarkan Menara Merah di Jawa Barat, tapi penanggungjawab utama adalah Pamoedji yang telah menyuruh suratkabar ini dicetak di Surabaya. Pada bulan Juni 1940, satu eksemplar surat kabar ini disita. Dalam hubungan ini, Amir Sjarifuddin, Adam Malik, dan Wikana diduga tersangkut,” tulis Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, Jilid 1, Agustus 1945-Maret 1946.

“Wikana ditangkap oleh Belanda karena menyebarkan Menara Merah dengan Adam Malik dan Pandu Kartawiguna,” tulis Anderson.

Wikana tidak suka sama Belanda. “Karena bapak pernah ditempeleng sama orang Belanda,” kata Tati. Wikana bersama Sukarni, Adam Malik, dan lainnya dibebaskan dari penjara Cilacap setelah penyerahan Belanda kepada Jepang pada 8-9 Maret 1942. Sidik Kertapati mengenang Wikana sebagai orang yang dikenal lama oleh para pemuda pergerakan sejak sama-sama aktif dalam gerakan revolusioner zaman Belanda. Karena aktivitasnya, “Wikana selalu menjadi buronan politik dan sering keluar-masuk penjara di zaman kolonial Belanda,” tulis Sidik dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sumber: Historia 

Read More

Mencari Wikana 1 | Sepakterjang Pemuda dari Sumedang

Bonnie Triyana

Kamis 19 Agustus 2010 WIB

Dia berperan penting pada hari-hari buncit menjelang proklamasi. Hidupnya berakhir tragis.

Historia

PADA lokasi bekas rumah bersejarah di jalan Pegangsaan Timur No. 56 berdiri sebatang tiang menjulang tinggi dengan simbol petir di pucuknya. Sederet kalimat tertera pada dasar tiang itu: “Disinilah Dibatjakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945 djam 10.00 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta.”

Enam puluh lima tahun lalu, sesosok pemuda kurus berambut klimis berkacamata minus mendatangi rumah bersejarah yang dulu masih berdiri tegak. Wikana, pemuda itu, ditemani pemuda lain, Aidit, kelak menjadi orang nomor satu Partai Komunis Indonesia (PKI), Darwis, Yusuf Kunto dan Soebadio Sastrosatomo. Kepada Bung Karno Wikana meyakinkan kalau kemerdekaan harus segera diumumkan malam ini juga, kalau tidak “besok akan terjadi pertumpahan darah,” kata Wikana setengah mengancam. Bung Karno tersinggung. Dia membentak balik Wikana seraya menantang menyembelih lehernya malam itu juga, “Ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu, sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok pagi!”

Cuplikan adegan itulah yang melambungkan nama Wikana sebagai pemuda revolusioner dan banyak dikutip di dalam kitab-kitab sejarah. Selebihnya, samar-samar. Padahal ada banyak peran penting lain yang dimainkannya. Dia pernah aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan, mulai Angkatan Pemuda Indonesia (API) sampai Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). 

Setahun setelah proklamasi, dia juga tercatat pernah menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda selama empat kali periode kabinet, dua kali dalam kabinet Sjahrir dan dua kali pada kabinet Amir Sjarifuddin.

Wikana terlahir dari keluarga menak Sumedang. Ayahnya, Raden Haji Soelaiman, pendatang dari Demak, Jawa Tengah. Kendati menak merupakan golongan yang mendapatkan previlese semasa penjajahan, tidak demikian halnya dengan keluarga Wikana. “Dia datang dari keluarga perjuangan, kakaknya, Winanta seorang Digulis,” kata Soemarsono, tokoh pemuda angkatan ’45 yang ditemui pekan lalu (12/8) oleh Majalah Historia Online di kediaman putrinya di Bintaro, Jakarta Selatan.

Boleh dibilang Wikana punya otak encer. Sebagai anak priayi, dia punya hak untuk mengenyam pendidikan. Tapi untuk masuk ELS (Europeesch Lagere School), sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, tidak cukup bermodal anak raden saja. Kemampuan bahasa Belanda dan kepintaran si anak menjadi standar utama. Wikana kecil memenuhi syarat itu dan berhasil lulus dari ELS. Lepas dari ELS Wikana melanjutkan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Semasa muda itulah Wikana sempat menjadi salah satu dari sekian pemuda satelit Bung Karno di Bandung.

Selain menguasai bahasa Belanda, Wikana juga pandai bercasciscus bahasa Inggris, Jerman, Prancis dan Rusia. Tati Sawitri Apramata, putri ketiga Wikana, mengenang ayahnya sebagai kutu buku yang pandai berbahasa asing. “Bapak bisa banyak bahasa, hobinya baca buku. Pulang dari sidang, selalu bawa buku, dari mana-mana selalu buku yang dibawa,” kenang perempuan berusia 61 tahun yang kini tinggal di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur itu. Sidang yang dimaksud Tati adalah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), di mana ayahnya menjadi anggota.

Sosok Wikana yang cerdas dan tajam diamini oleh Soemarsono. Menurut lelaki yang pernah satu kos dengan Achmad Azhari, kawan sekerja Wikana, pemuda dari Sumedang itu dikenal sebagai orang yang tak banyak bicara, cerdas, dan tajam. Kepada Wikana pula Soemarsono sempat berguru soal teori-teori dalam dunia politik. “Dia yang mengajari saya tentang terminologi dan istilah-istilah dalam politik,” kata Soemarsono yang telah mengenal Wikana sebelum Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Bukan saja Soemarsono, Aidit dan MH Lukman termasuk anak muda yang mengagumi pemimpin PKI Jawa Barat itu.

Dua tahun sebelum Jepang mendarat di Indonesia, Wikana, bersama dengan Adam Malik dan Pandu Kartawiguna sempat masuk kerangkeng atas tuduhan subversif terhadap pemerintah kolonial. Dia menyebarkan pamflet Menara Merah yang punya kaitan dengan PKI bawah tanah. PKI sendiri telah dilarang oleh pemerintah kolonial pascapemberontakan 1926.

Trikoyo Ramidjo, salah satu anggota PKI yang sempat terlibat dalam upaya pembangunan kembali partai setelah Madiun affairs, mengatakan kalau Wikana memang anggota PKI bawah tanah. “Dia jadi anggota partai sejak tahun 1930-an, cita-citanya jelas sekali untuk kemerdekaan Indonesia,” ujar pria yang pernah melewati masa kecilnya di Boven Digul, Papua mengikuti ayahnya sebagai tahanan politik kolonial.

Tak hanya sebagai anggota PKI bawah tanah, Wikana juga tercatat pernah aktif sebagai anggota Partai Indonesia (Partindo) yang didirkan oleh Mr Sartono pada 1931 pascapenangkapan Bung Karno. Pada 1938 ketika Barisan Pemuda Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan, dia terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Keyakinannya yang anti-kolonialisme mendorong Wikana aktif mengikuti berbagai organisasi politik yang melawan Belanda secara frontal.

Semasa zaman kolonial, Wikana menjadi pemimpin PKI bawah tanah di Jawa Barat. Ia juga berkawan dekat dengan Widarta tokoh PKI bawah tanah yang bertanggungjawab di wilayah Jakarta. Widartalah yang merekrut Aidit dan MH Lukman masuk PKI namun ironisnya harus mati karena keputusan internal partainya sendiri. Sohib Wikana itu diadili in absentia oleh Amir Sjarifuddin gara-gara menjalankankan kebijakan yang dianggap tak sejalan dengan garis partai pada peristiwa Tiga Daerah di wilayah karesidenan Pekalongan. Sebuah eksekusi di Pantai Parangtritis meringkus nyawanya.

Berbeda dengan Widarta yang meregang nyawa di ujung bedil, karier Wikana jalan terus. Dia menjadi tokoh pemuda dari sekian banyak pemuda yang bergerak di pusaran arus revolusi. Ketokohan Wikana mendapatkan pengakuan dan karena itulah dia dipercaya oleh Perdana Menteri Sjahrir untuk duduk sebagai menteri negara urusan pemuda dalam kabinet Sjahrir kedua dan ketiga. Tak jelas capaian apa yang dia buat semasa memegang jabatan itu.

Tapi jalan terang hidup Wikana mulai meredup setelah peristiwa Madiun 1948. Posisinya sebagai Gubernur Militer wilayah Surakarta digantikan oleh Gatot Subroto. Sampai tahun 1950-an dia masih tercatat sebagai anggota Comite Central (CC) PKI yang mulai menggeliat di bawah kepemimpinan triumvirat Aidit, Njoto dan Lukman. Namun praktis Wikana tak memainkan peran penting sebagaimana yang pernah dilakukannya pada era-era awal revolusi. Dia punya posisi yang lumayan terhormat: sebagai anggota MPRS, anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan sejumlah aktivitas organisasi lainnya. Satu-satunya yang dia tak miliki adalah kekuasaan, baik di pemerintahan maupun di dalam partai.

Beberapa pekan sebelum peristiwa G.30.S 1965 terjadi, Wikana berserta beberapa elemen PKI lainnya pergi ke Peking untuk menghadiri perayaan hari Nasional Cina 1 Oktober 1965. Tapi sontak terdengar kabar dari tanah air tentang insiden penculikan dan pembunuhan para jenderal. PKI disalahkan. Delegasi terceraiberai. Wikana meminta anggota delegasi lain untuk tetap berada di Peking selagi menunggu kepastian dari berita yang simpang siur. Dia sendiri memilih pulang ke tanah air. “Kalau harus mati, saya pilih mati di tanah air,” kata Wikana sebagaimana dikatakan oleh Abriyanto, cucu menantu yang beberapa waktu belakangan tekun menyusun biografi Wikana.

Wikana benar. Kurang dari setahun setelah peristiwa G.30.S 1965, dia ditangkap. Sempat bermalam di Kodam Jaya namun dipulangkan kembali. Tak berapa lama kemudian segerombolan tentara tak dikenal datang ke rumahnya di Jalan Dempo No. 7 A, Matraman, Jakarta Pusat. Mereka membawa Wikana dan sampai hari ini, pemuda garang yang sempat membuat Bung Karno naik pitam itu, tak pernah kembali pulang. Dia hilang tak tentu rimbanya.

Sumber: Historia 

Read More

Spirit Soekarnoisme Warga Tanah Karo

4 AGUSTUS 2010 | 15:45

Dalam dinamika politik nasional, Kabupaten Tanah Karo memiliki sebuah catatan menarik. Daerah ini merupakan basis massa nasionalis yang berafiliasi pada kekuatan politik Soekarnois sejak Pemilu tahun 1955.

Ketika itu Partai Nasional Indonesia (PNI), partai politik yang didirikan Soekarno dan mengusung ideologi Marhaenisme ajaran Soekarno menang mutlak di Kabupaten Tanah Karo. Prosentase suara yang diraih PNI dari Tanah Karo mencapai sekitar 90% suara. Moment ini dapat dijadikan indikator bagi loyalitas politik warga Karo terhadap Presiden RI pertama tersebut. Soekarno pun digelari ”Bapa Rayat Sirulo” oleh warga Karo, yang artinya pemimpin yang membawa kemakmuran rakyat.

Loyalitas politik warga Karo terhadap Soekarno berlanjut hingga meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta di daerah Sumatera. Ketika itu, kaum pemberontak yang terdiri dari panglima-panglima militer daerah dan kekuatan politik Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) serta disokong oleh anasir-anasir imperialis asing berhasil meraih dukungan yang cukup signifikan dari warga Sumatera.

Di masa-masa genting tersebut, warga Karo justru tidak tertarik untuk ikut melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Soekarno dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang ditunjukkan warga dari beberapa kawasan lainnya di Sumatera. Pada saat itu muncul tokoh kharismatik dari etnis Karo, yakni Letjen Djamin Ginting, yang menegaskan haluan politiknya untuk berdiri di belakang Pemerintahan Soekarno dan NKRI demi melawan kekuatan pemberontak yang didukung kekuatan imperialis. Karena jasanya itu, Letjen Djamin Ginting diangkat oleh Soekarno menjadi Pangdam Bukit Barisan yang melingkupi seluruh wilayah Sumatera pada tahun 1957-1958.

Loyalitas Politik ditengah Badai

Loyalitas politik warga Karo terhadap Soekarno berbuah manis dengan diangkatnya seorang putra Karo, Ulung Sitepu, sebagai Gubernur Sumut pada tahun 1963. Namun badai politik yang datang seiring dengan terjadinya peristiwa 30 September 1965 (G30S) seakan turut menghantam partisipasi politik orang Karo.

Ulung Sitepu diberhentikan dari jabatan gubernur pasca G30S karena dituding sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), sebuah tudingan yang tak pernah dibuktikan secara hukum hingga kini. Memang ketika menjabat gubernur, Ulung Sitepu banyak menuai dukungan dari massa PKI, dan hal ini adalah sesuatu yang lumrah karena PKI merupakan partai legal dan sah di republik ini sebelum G30S. Namun Ulung Sitepu sendiri tak pernah menjadi anggota PKI secara formal, ia lebih dikenal sebagai gubernur yang loyal pada Presiden Soekarno seperti kebanyakan warga Karo lainnya. Kemungkinan besar hal inilah yang menjadi alasan dari diberhentikannya Ulung Sitepu dari jabatan gubernur Sumut, karena pasca G30S seluruh kekuatan politik Soekarnois disikat habis oleh rezim baru dibawah pimpinan Jenderal Soeharto.

Kendati mengalami represi penguasa, loyalitas warga Karo terhadap Soekarno tak pernah pudar. Hal ini terbukti dari tetap dikuasainya Tanah Karo oleh kekuatan politik yang merupakan ‘reinkarnasi’ dari PNI, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Loyalitas itu makin ditunjukkan oleh warga Karo ketika putri Soekarno, Megawati, menjadi Ketua Umum PDI di awal dekade 90-an. Hal ini dipandang sebagai momentum kebangkitan politik trah Soekarno oleh warga Karo dan kaum Soekarnois lainnya.

Dukungan warga Karo terhadap PDI, yang setelah reformasi bermetamorfosa menjadi PDI Perjuangan (PDIP), termanifestasi pada perolehan suara PDIP di Tanah Karo pada pemilu 1999 yang mencapai 95% suara (mengungguli perolehan suara PNI pada pemilu 1955). Hal yang sama juga terlihat pada pemilu 2004, dimana PDIP kembali mendominasi perolehan suara di Tanah Karo.

Pada pemilu 2009, PDIP kembali meraih mayoritas suara (85%) di Tanah Karo. Meskipun mengalami penurunan, namun hal tersebut menunjukkan loyalitas warga Karo yang tak pernah redup terhadap dinasti politik Soekarno, karena pada saat yang sama banyak daerah basis PDIP dan partai lainnya yang direbut oleh Partai Demokrat, partainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tak Pernah Padam

Masa reformasi yang ditandai dengan keterbukaan politik sesungguhnya dapat menjadi peluang bagi warga Karo untuk berkiprah di berbagai partai politik. Kenyataannya beberapa putra Karo memang memanfaatkan peluang itu dan berhasil menduduki posisi strategis di berbagai partai, seperti Tifatul Sembiring yang berhasil menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan MS Kaban yang meraih jabatan Ketua Umum di Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun fakta banyaknya warga Karo yang berpolitik dengan menggunakan instrumen partai yang tidak mengusung ideologi Soekarno ternyata tidak mudah mengubah pilihan politik warga Tanah Karo, dimana leluhur warga Karo berasal. Pemilu-pemilu pada masa reformasi menunjukkan tidak padamnya loyalitas politik warga Tanah Karo terhadap Soekarno dan dinastinya.

Kesetiaan warga Karo terhadap Soekarno dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah faktor historis, dimana Soekarno pernah diasingkan Belanda di daerah Tanah karo, tepatnya di Desa Laugumba, Kecamatan Berastagi, pasca agresi militer Belanda terhadap Indonesia di akhir tahun 1948. Ketika itu Soekarno diasingkan oleh Belanda ke Tanah Karo bersama dengan dua pimpinan repiblik lainny; H.Agus Salim dan Sutan Sjahrir.

Faktor lainnya adalah faktor ideologis, dimana kondisi sosial ekonomi warga Tanah Karo cocok dengan ideologi PNI, Marhaenisme. Seperti yang dinyatakan oleh seorang Guru Besar dari Universitas Sumatera Utara, Prof.DR. H.R.Brahmana, bahwa mayoritas warga Karo adalah petani yang bercocok tanam pangan hortikultura semenjak era kolonial Belanda dahulu. Dan hal tersebut sesuai dengan ideologi Marhaenisme yang mengangkat problematika kaum petani Indonesia yang telah dimiskinkan oleh sistem ekonomi dan politik yang berlaku.

Loyalitas politik seperti yang dimiliki warga Tanah Karo terhadap Soekarno adalah hal yang agak luar biasa ditengah alam demokrasi liberal kini, yang berbasiskan pada politik uang sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan. Kecurangan sistematis yang ditenggarai banyak pihak terjadi pada pemilu 2009 lalu juga tak mampu meruntuhkan spirit Soekarnoisme warga Tanah Karo. Sebuah kenyataan yang dapat dijadikan refleksi bagi kita bersama, bahwa kesetiaan pada ”Bapa Rayat Sirulo” tak akan tergantikan oleh maraknya keculasan politik berbasiskan pragmatisme dan oportunisme, yang banyak dipertontonkan oleh para elit politik kini.

 *Hiski Darmayana, Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang.

Sumber: BerdikariOnline.Com 

Read More