HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

SIMPOSIUM NASIONAL

Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang pertama digelar Negara memicu kepanikan kelompok yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66; lalu menggelar simposium tandingan

ARSIP RAHASIA

Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat periode 1964-1968 (BBC/TITO SIANIPAR)

MASS GRAVE

Penggalian kuburan massal korban pembantaian militer pada kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66 di Bali. Keberadaan kuburan massal ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu..

TRUTH FOUNDATION: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan Human Right Award of The Truth Foundation (26/6/2017) bertepatan dengan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Kekerasan [Foto: Humas YPKP'65]

Tampilkan postingan dengan label KSP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KSP. Tampilkan semua postingan

Selasa, 10 Desember 2019

Pemerintah Akan Telekonferensi dengan Profesor AS soal Pembentukan KKR


Kompas.com - 10/12/2019, 20:09 WIB
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Icha Rastika

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di kantornya, Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (4/11/2019).(KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menggelar telekonferensi dengan salah satu profesor di Amerika Serikat ( AS) terkait pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR).
"Kita ingin perkuat pandangan dari dunia luar seperti apa. Hari Rabu kalau enggak salah kita akan telekonferensi dengan salah satu profesor Amerika yang ahli di bidang KKR itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Moeldoko mengatakan, pemerintah tengah mencari formula terbaik terkait pembentukan KKR.

Pemerintah ingin pembentukan KKR ini nantinya bisa benar-benar efektif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
"Ya itu makanya kita cari formula yang terbaik," kata Moeldoko.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, pemerintah akan mendengarkan semua pihak terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu ini, termasuk kelompok aktivis ham.
"Ya aktivis HAM iya. Kita dengarkan semua. Kalau mendengarkan satu kan enggak sempat juga. Semua didengar," ujar dia.
Kompas.Com