HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

SIMPOSIUM NASIONAL

Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang pertama digelar Negara memicu kepanikan kelompok yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66; lalu menggelar simposium tandingan

ARSIP RAHASIA

Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat periode 1964-1968 (BBC/TITO SIANIPAR)

MASS GRAVE

Penggalian kuburan massal korban pembantaian militer pada kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66 di Bali. Keberadaan kuburan massal ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu..

TRUTH FOUNDATION: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan Human Right Award of The Truth Foundation (26/6/2017) bertepatan dengan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Kekerasan [Foto: Humas YPKP'65]

Tampilkan postingan dengan label Film. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Film. Tampilkan semua postingan

Senin, 10 Februari 2020

Pembuat film Hollywood mengutip 'Manifesto Komunis' dalam pidato penerimaan Oscar


Giancarlo Sopo - FEBRUARY 10, 2020

Dia mengutip moto negara Uni Soviet

MARK RALSTON / AFP melalui Getty Images

"American Factory," sebuah film Netflix yang diproduksi oleh mantan Presiden Barack Obama dan perusahaan produksi Michelle Obama, memenangkan Oscar untuk Fitur Film Dokumenter Terbaik di 92nd Academy Awards pada Minggu malam. Selama pidato penerimaannya, co-sutradara film, Julia Reichert, menggunakan slogan politik yang mengangkat alis di antara beberapa orang yang menonton acara tersebut.
"Orang yang bekerja semakin sulit akhir-akhir ini," kata Reichert, yang juga memerangi kanker. "Kami percaya bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik ketika para pekerja di dunia bersatu."
"Pekerja bersatu dunia" adalah seruan yang terkenal dari buku Karl Marx dan Freidrich Engels tahun 1848, "Manifesto Komunis," dan itu adalah seruan untuk kerja sama internasional di antara kelas pekerja untuk menumbangkan orang kaya.

Ungkapan itu juga moto resmi negara Uni Soviet (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!; Proletarii vsekh stran, soyedinyaytes '! ) Dan muncul dalam mata uang Soviet selama abad ke-20.

'Garis pembuka Manifesto Komunis yang sedang berkembang'

Seperti yang dicatat DailyWire , komunisme adalah ideologi jahat yang bertanggung jawab atas setidaknya 100 juta kematian. Dalam "Manifesto Komunis," Marx dan Engels menyerukan penggulingan kelas atas dengan kekerasan, dengan alasan bahwa tujuan akhir dari pekerja adalah "dapat dicapai hanya dengan penggulingan paksa dari semua kondisi sosial yang ada."

Beberapa tokoh konservatif mengecam sang direktur karena mengutip buku kontroversial itu.
Jonah Goldberg dari Dispatch mengirim tweet : "Saya suka bahwa sebagian besar feed twitter saya menganggap pertandingan besar jauh dari pidatonya adalah 'pergi Buckeyes' bukan kalimat pembuka dari Manifesto Komunis yang sedang mencari."
Editor Twitchy, Greg Pollowitz , tidak berbasa-basi dalam kecamannya sambil mengecam kemunafikan Hollywood.

"Mereka tidak ingin Anda minum susu atau makan daging dan mereka mengutip dari manifesto komunis sambil membawa pesawat pribadi ke film film di Selandia Baru sehingga mereka tidak harus membayar tarif serikat di California 

Jumat, 01 November 2019

Mosi Tidak Percaya: Tidak Ada Alasan Untuk Percaya Pada Elit-elit Politik Borjuis


2019, Nov. 01

Kamis, 31 Oktoner 2019, Nonton Bareng (nobar) dan bedah film ‘Mosi Tidak Percaya’ garapan Watcdoc Documentary akhirnya terselenggara perdana di kota Palu, Sulawesi Tengah. Tepatnya di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah  (DEMA FUAD).

Ada dua pemantik yang dihadirkan dalam diskusi yang dihadiri oleh puluhan orang ini, yakni Ayu Wulan dari Lapak Baca Anti Swiping (LAPAS) Buku dan Abditya Sutomo dari Aksi Kamisan Palu. Sedangkan moderatornya adalah Bachruddin Konato, mahasiswa Filsafat IAIN Palu.

Kegiatan ini dimulai pada jam 20.30 WITA. Sedikit terlambat dari undangan yang disebar karena terkendala oleh perlengkapan-perlengkapan dan sempat terganggu oleh gerimis hujan yang turun sebelum kegiatan dimulai. Namun semua itu tidak mengurangi antusias peserta.
“Kopi, biskuit dan gorengan sudah ada. Tidak ada alasan untuk kita semua untuk lari”, sebut anggota LAPAS Book, Wawan, dengan penuh candaan.
Film yang berdurasi sekitar 30-an menit ini menggambarkan bagaimana mahasiswa, pelajar dan rakyat turun ke jalan menuntut tujuh tuntutan mendesak rakyat Indonesia.

Diskusi dibuka dengan pemaparan dari Ayu Wulan mengenai beberapa RUU yang bermasalah. Kemudian ia menjelaskan bahwa tak ada (lagi) alasan bagi kita semua untuk percaya pada elit-elit politik yang ada.
“… KPK sengaja memang dilemahkan, karena KPK lagi gencar-gencarnya memburu koruptor”, Ayu memulai.
Ayu juga mengatakan “… kita tidak bisa mengharapkan penundaan regulasi (RUU bermasalah) pada Jokowi, kita minta dicabut. Karena RUU yang ada itu semuanya ditujukan pada investasi. Kemarin Jokowi sempat bilang tidak boleh ada penghambat investasi. Partai-partai di parlemen tidak ada yang mengakomodir tuntutan kita semua, tidak ada lagi alasan untuk percaya pada elit-elit, kita mesti tetap pada garis massa.”
Sedangkan Abdi, saat diberikan kesempatan berbicara oleh moderator banyak mengelaborasi terkait penangkapan aktivis yang dilakukan oleh aparat dengan semena-mena dan perlakuan negara yang tebang pilih.
“… bila melihat gejolak perlawanan yang ada, kita melihatnya dimulai dari kasus rasisme di Surabaya yang dilakukan oleh aparatur negara. … Surya Anta, yang membela rakyat Papua dari rasisme, malah dikriminalisasi oleh kepolisan. Dia sekarang dipenjara di ruang isolasi Mako Brimob. Surya dituduh berusaha melakukan makar menggunakan pasal 106 KUHP jaman kolonial. Kalau kita melihat sejarah, pemerintah Indonesia sudah lama rasis dengan pernyataan Ali Murtopo di tahun 1967. Tetapi sekarang pelaku rasis dari aparat tidak ditangkap, dan malah yang membela rakyat Papua ditangkap.” Ungkap Abdi.
Di akhir pemaparannya Abdi mengatakan: “Kivlan Zen ketika sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Surya Anta malah dibiarkan. Luar biasa diskriminatifnya negara kita!”
Kegiatan ini berlangsung hingga pukul 23.35 WITA. (MA)

Senin, 28 Oktober 2019

Jagal Bernama Anwar Congo Itu Telah Pergi, Tapi Luka Tragedi 1965 Tetap Tak Terobati


Oleh Adi Renaldi - 28 Oktober 2019, 3:43pm

Presiden Joko Widodo makin terlihat tak peduli pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di periode kedua. Mobilisasi anggota ormas membantai terduga simpatisan PKI akan terus jadi beban sejarah.

SOSOK ANWAR CONGO (MEMAKAI HELM TENTARA), DICUPLIK DARI SALAH SATU ADEGAN DOKUMENTER TRAGEDI PEMBANTAIAN 1965 THE ACT OF KILLING.
"Mungkin ya banyak hantunya," kata Anwar Congo sembari melempar pandangan ke sekeliling. "Karena di sini tuh banyak manusia yang dihabisi, yang mati yang tidak wajar."
Sejenak kemudian, di atas sebuah gedung pertokoan, Anwar memeragakan cara menjagal manusia paling efisien dalam sejarah paling kelam di Indonesia. Seutas kawat yang diikat di sebuah tiang dililitkan ke leher orang, sebelum ditarik menggunakan sebilah papan.

Untuk mengeksekusi ribuan orang, cara tersebut amat efektif. Sebab tak ada darah yang tertumpah.
"Kalau kita main pukul, itu kan darah banyak," kata Anwar. "Karena darah itu banyak, membersihkannya kan [jadi] bau." Setiap kali beres mengeksekusi, Anwar dan kawan-kawannya bernyanyi dan menari cha-cha, merayakan tugas negaranya.
Dialog dan adegan tersebut adalah salah satu pembuka di film The Act of Killing (atau Jagal untuk versi judul Bahasa Indonesianya) garapan Joshua Oppenheimer, yang bercerita tentang pembantaian ribuan orang yang dituduh anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) sepanjang 1965-1966.

Tangan Anwar mungkin bertanggung jawab mencabut nyawa seribuan orang. Sebab dia termasuk pimpinan anggota organisasi paramiliter Pemuda Pancasila, yang baru dibentuk sesaat setelah Suharto memegang tampuk kekuasaan.

Jumat (25/10) pekan lalu, Anwar mengembuskan napas terakhir di rumah sakit Madani, Medan, Sumatra Utara. Usianya 78 tahun. Dia meninggal karena komplikasi penyakit yang dideritanya, kata istri Anwar Salma Miftah Salim.
"Dia tidak bilang apa-apa soal penyakitnya seminggu sebelum meninggal," kata Salma kepada media lokal. "Dia cuma bilang kecapekan, setelah pulang dari Jakarta menemui cucu."

VICE STAFF

Joshua kabarnya juga turut menyampaikan belasungkawa, setelah mendapat kabar dari Salma. Dikutip dari The Jakarta Post, Joshua mengatakan dia tak bisa menahan tangis saat mengingat kembali pertemanannya dengan Anwar yang kadang adalah sosok lucu dan imajinatif.
"Tapi betapa hidupnya menyedihkan, atas pilihan-pilihan buruk yang dia pilih, berapa keluarga yang telah dihancurkannya, dan bagaimana rasa bersalah itu menghancurkannya. Aku juga menangis sebab dia bisa saja menjadi orang yang baik—tapi apa lacur."
Kabar kematian Anwar Congo segera ditanggapi beragam oleh pengguna Twitter sepanjang akhir pekan lalu. Sebagian mengaitkan ironi peristiwa ini dengan kehadiran Presiden Joko Widodo membuka musyawarah besar Pemuda Pancasila di Jakarta akhir pekan lalu.


Anwar sudah pergi, tapi luka akibat pembantaian itu akan terus diingat bangsa ini. Luka yang akhirnya melahirkan hantu komunisme, yang terus menghantui dan menimbulkan paranoia. Berbagai upaya untuk meluruskan fakta sejarah, upaya menuntut pertanggungjawaban negara, dan mengirim permintaan maaf untuk para korban dan keluarga terus dilakukan, tapi belum membawa hasil.

Sesaat setelah dirilis pada 2012, film tersebut menuai kontroversi sekaligus penghargaan. Dia memenangkan berbagai penghargaan termasuk Aung San Suu Kyi Award di Human Rights Human Dignity International Film Festival. Film itu juga masuk nominasi Academy Award untuk kategori Best Documentary Feature pada 2014.

Tapi di Indonesia, justru dia menjadi korban paranoia. Berbagai acara pemutaran The Act of Killing - di Indonesia didistribusikan dengan judul Jagal - menghadapi tekanan aparat dan pemerintah, kendati tidak ada larangan resmi. Di Blitar, Jawa Timur, aparat tak memberi izin pemutaran film Jagal yang diadakan oleh Post Institut. Tak ada alasan pasti terkait penolakan izin tersebut.

Beberapa saat setelah film Jagal rilis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Juli 2012 juga merilis temuan pelanggaran HAM berat dalam sebuah pogrom yang sistematis terhadap anggota dan simpatisan PKI 1965-1966. Setelah melakukan penelitian selama empat tahun, Komnas HAM menemukan adanya bukti terjadinya sembilan kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan dan pembunuhan.
“Banyak korban yang diusir lalu dirampas kemerdekaannya, atau diperbudak," ujar ketua Komnas HAM kala itu Nur Kholis. Kejahatan-kejahatan ini pun diduga dilakukan secara meluas dan sistematis. Sebab kejahatan terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu bersamaan.
Laporan Komnas HAM tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditindaklanjuti. Namun tak ada hasil berarti.

Saat Joko Widodo berkampanye pada pemilihan presiden 2014, pegiat HAM sempat merasakan angin segar dalam penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia. Saat berkampanye, Jokowi sempat menyitir sedikit soal peristiwa 1965, dan berjanji bahwa pemerintahannya nanti akan membuat perbedaan nyata dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Pada 2016, Jokowi sempat memerintahkan pencarian kuburan massal korban pembantaian 1965. Namun kelompok konservatif mengecam hal tersebut, dan menuduh itu sebagai "upaya rekonsiliasi” yang nantinya akan “membangunkan macan tidur." Pada November 2017, sebanyak 16 titik kuburan massal itu ditemukan di Purwodadi, Jawa Tengah.

Toh janji politikus selalu tinggal janji. Bahkan ketika pengadilan internasional telah memutus Indonesia bersalah. Pada 2017, The International People’s Tribunal di The Hague memutus pemerintah Indonesia bersalah atas penghilangan nyawa 500.000 hingga sekira 1 juta orang dalam tragedi 1965. Hakim Zak Yacoob lantas memerintahkan pemerintah Indonesia untuk "meminta maaf kepada seluruh korban, penyintas dan keluarga mereka atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua kejahatan terkait peristiwa 1965."

Pemerintah tetap bergeming. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah tak akan pernah meminta maaf terkait peristiwa 1965. 
"Pakai logika saja, yang memberontak [saat G30S] itu siapa. Masa mereka yang berontak, negara yang harus meminta maaf?" tegas Ryamizard.
Meski pemerintah AS telah mendeklasifikasi laporan-laporan dan berkas terkait pembantaian 1965 pada 2017. Pusat Deklasifikasi Nasional AS telah memproses ribuan berkas dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang setidaknya menyatakan bahwa pejabat pemerintah AS kala itu mendukung dan mengetahui bahwa militer berada di belakang pembantaian itu.
“Para pejabat AS tahu bahwa tentara melakukan pembantaian terhadap orang tak bersenjata yang bahkan tidak terlibat dalam Gerakan 30 September,” kata Brad Simpson, sejarawan dari University of Connecticut yang turut dalam proyek deklasifikasi, dikutip The Washington Post.
Dalam wawancara kepada The Washington Post pada 1990, Robert J. Martens, salah seorang staff politik Kedutaan AS mengaku bahwa pihaknya memberikan daftar orang yang disinyalir sebagai anggota dan simpatisan PKI kepada pemerintah Indonesia saat pembantaian terjadi. Daftar itu disusun pejabat AS.
“[Daftar] Itu sangat membantu militer,” kata Robert. “Militer mungkin membunuh lebih banyak orang, dan mungkin ada lebih banyak darah di tangan saya, tapi itu tidak terlalu buruk.”
Pemerintah belum secara terbuka mau meminta maaf dan meluruskan sejarah, mungkin tidak dalam lima tahun ke depan, tapi setidaknya kita tahu bahwa isu komunisme adalah komoditas politik paling ampuh untuk menyerang lawan.

Tak terhitung lagi berapa hoaks berbau komunis yang disebarkan untuk menyerang Jokowi saat pilpres 2014 dan 2019. Tapi bukannya meluruskan isu miring itu, Jokowi justru menggunakan sentimen anti-komunisme untuk menarik massa dari golongan konservatif dengan pernyataan “Tunjukkan pada saya mana PKI, saya akan gebuk!”

Dari sekian pejabat tertinggi di pemerintahan, mungkin cuma Abdurrahman Wachid alias Gus Dur yang berani menyatakan permintaan maaf secara terbuka terhadap korban 1965. Lima bulan setelah dia dilantik menjadi presiden, Gus Dur meminta maaf atas keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pembantaian 1965. Pernyataan Gus Dur mengagetkan banyak pihak, terutama saat isu PKI dan pembantaian 1965 sudah nyaris terlupakan.

Dengan perginya Anwar, seharusnya kita mengingat lagi secuil demi secuil sejarah yang nyaris kabur akibat propaganda Orde Baru. Seperti kata Joshua, beberapa saat setelah mendengar perginya Anwar.
"Aku harap kesalahan dan kebaikan Anwar adalah bagian dari upaya Indonesia untuk mengakui apa yang terjadi di masa lalu," tutup Joshua.

Senin, 07 Oktober 2019

Dokumenter Animasi Pengalaman Anak Tokoh PKI Menang Kompetisi Film Australia Indonesia

Oleh: Natasya Salim

(Foto: supplied)

Sebuah film dokumenter pendek Indonesia bertajuk "A Daughter's Memory" memenangkan kategori "Film Terbaik" dan "Animasi Terbaik" dalam kompetisi film pendek tahunan bernama ReelOzInd.

Film tersebut menjadi satu di antara tiga film kategori lainnya dari kompetisi film Australia-Indonesia berhadiah uang tunai dengan total AUD$15,000 atau sekitar 144 juta rupiah.

Tentang apa sebenarnya film dokumenter pendek yang mencuri hati ketujuh orang juri dari festival film berumur empat tahun ini?

Rindu seorang anak di tahun '65

Warna ungu dan coklat gelap, kuning terang, serta kuning gading dan suara seorang perempuan yang tengah bercerita melukiskan perasaan rindu seorang anak kepada ayahnya di tengah tragedi tahun 1965.

Dimulai dengan gambar sebuah rumah tempat anak perempuan itu tinggal bersama dengan keluarganya, naratif dokumenter tersebut kian mengalir secara perlahan.

(Foto: supplied)

Gambar-gambar wajah senang di awal klip lama-lama berubah menjadi wajah takut dan sedih disertai ilustrasi sebuah penjara dengan warna merah darah di tengah dokumenter.

Di ujung film, animasi berganti menjadi gambar asli seorang perempuan berambut putih yang tersenyum ramah memperkenalkan diri.
"Nama saya Svetlana. Saya lahir tahun '56, 15 Februari 1956 di Jakarta." ucap perempuan yang adalah anak sulung dari Lukman Njoto dalam film yang mulai diproduksi tahun 2017 tersebut.
Kalimat ini keluar dari bibir Svetlana yang sebelumnya tidak berani mengungkap identitas diri demi keselamatan keluarganya.
"Haruskah seseorang terus hidup dalam ketakutan? Setengah abad telah berlalu." ucapnya di penghujung dokumenter pendek yang menuai tepuk tangan ratusan penonton itu.
Kartika Pratiwi, sutradara dan produser dokumenter 10 menit tersebut menceritakan inti dari karyanya yang baru selesai produksi tahun 2019 ini.
"'A Daughter's Memory' adalah kisah salah satu orang yang selamat dari masa tergelap dalam sejarah Indonesia," kata dia.
"Ia mengingat kembali kenangan dengan ayahnya yang di masa itu adalah wakil Ketua CC Partai Komunis Indonesia."

Bagian dari proyek 10 tahun

Kartika yang juga adalah pendiri dari kotakhitam Forum mengatakan bahwa film 'A Daughter's Memory' ini adalah proyek 10 tahun dari organisasi independen yang beroperasi di Yogyakarta dan sekitarnya itu.
"Kami membuat pengarsipan dan kumpulan audio visual dokumenter yang membicarakan isu 65."
Ia mengatakan bahwa film tersebut merupakan satu di antara empat film dokumenter lain dari kotakhitam Forum terkait kejadian '65.

Kartika memilih dokumenter tersebut untuk dijadikan animasi karena pendekatan kisahnya yang berbeda dari karya lainnya.
"Saya pikir itu adalah salah satu cerita yang berbeda karena dari perspektif anak perempuan yang merindukan bapaknya," kata Kartika yang di tahun 2018 menyelesaikan program beasiswanya di Universitas Columbia, New York.
(Foto: supplied)
"Animasi dipilih karena kami ingin menyajikan bentuk yang 'lain' yang lebih menarik untuk target audiens kami yaitu anak muda."
Menurut Kartika, selain kepada ReelOzInd, kotakhitam Forum juga sudah mengirimkan dokumenter tersebut ke festival film lainnya.
"Kami mengirim film ini ke festival apa saja yang memungkinkan supaya film ini bisa ditonton banyak orang. Ada beberapa festival lainnya tapi pemenangnya belum diumumkan."
Kemenangan dari dokumenter yang menurutnya berpesan tentang keberanian untuk mengungkap masa lalu tabu di Indonesia itu menginspirasi kotakhitam Forum untuk terus mengerjakan misi mereka.
"Yang pasti kami selalu dan terus bekerja dengan isu-isu '65 dan bekerja dengan orang-orang yang selamat."

Kenal negara tetangga lewat film

Penayangan 11 film pendek yang lolos seleksi Festival ReelOzInd ini dilakukan di Treasury Theatre di pusat kota Melbbourne hari Minggu (6/10/2019) dihadiri sekitar seratusan pengunjung.

Sebelas film ini mengalahkan sekitar 200 film lain yang masuk untuk ikut bertarung.

Di saat yang bersamaan, film-film ini juga ditayangkan di gedung Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung Jawa Barat Indonesia bagi 133 penonton yang hadir diantaaranya adalah Gubernur negara bagian Victoria Linda Dessau.

Dr. Jemma Purdey, pemrakarsa ajang kompetisi film pendek ReelOzInd tersebut mengatakan bahwa film dapat menjadi sarana pemahaman mendalam antara Australia dan Indonesia.
"Ajang ini bertujuan untuk menemukan cara-cara lebih kreatif untuk menambah pengetahuan dari apa yang sudah kita ketahui tentang Indonesia dan apa yang mereka tahu tentang kita [Australia]," katanya kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.
(Foto: supplied)
"Kami memang mencari cara yang agak berbeda dari biasanya yang dapat menjangkau anak-anak muda."
Tema "Perubahan" diangkat oleh Jemma bersama timnya terinspirasi dari hal-hal yang sedang marak diberitakan tidak hanya di Australia dan Indonesia, namun juga dunia.
"Pemilihan tema yang kami lakukan di awal tahun ini adalah karena melihat kondisi kedua negara yang pada waktu itu sedang akan mengalami perubahan sangat signifikan dalam bidang politik," kata dia.
"Namun selain itu, juga ada perubahan iklim, isu dunia yang juga menginspirasi tema tahun ini."
Menurutnya, ajang kompetisi itu pada intinya bertujuan untuk membuka percakapan tidak hanya antar negara, namun juga antar komunitas pembuat dan penikmat film.


ABC Net

Senin, 30 September 2019

Film Pengkhianatan G30S-PKI: Fakta Sejarah atau Propaganda Orba?


Oleh: Iswara N Raditya - 30 September 2019
Film-Film Indonesia yang diproduseri G.Dwipajana. FOTO/Istimewa


Film Pengkhianatan G30S/PKI kerap dikritik sebagai film propaganda Orde Baru yang melenceng dari sejarah.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI hingga saat ini masih menjadi kontroversi lantaran sejarah peristiwa Gerakan 30 September 1965 belum terkuak sepenuhnya. Sinema yang diproduksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) pada 1984 ini kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto kala itu.

Semasa era Soeharto, film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer ini rutin diputar saban tahun dan dihentikan setelah rezim Orde Baru tumbang akibat gelombang Reformasi 1998.

Namun, beberapa tahun belakangan, beberapa pihak, bahkan pejabat negara dan stasiun televisi, kembali memutarnya. Pada 2017, Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI kala itu mengeluarkan instruksi kepada para bawahannya untuk nonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Hal ini diikuti desakan agar stasiun televisi menayangkan film itu di gedung parlemen. Bahkan, acara nonton bersama yang digelar di lapangan tenis Markas Komando Korem 061/Suryakancan, Kota Bogor, pada 29 September 2017 saat itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang duduk di barisan terdepan bersama Gatot Nurmantyo.

Tanggal 29 September 2019 kemarin, SCTV menayangkan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Sebelumnya, film yang berdurasi cukup lama, yakni sekitar 4,5 jam, ini juga pernah diputar di layar kaca oleh tvOne.


Menuai Sukses Besar Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dibintangi oleh Amoroso Katamsi yang memerankan Mayjen Soeharto, Syubah Asa sebagai D.N. Aidit, Umar Kayam sebagai Presiden Sukarno, Bram Adianto sebagai Letkol Untung, Keke Tumbuan sebagai Ade Irma Suryani, dan sejumlah pelaku peran lainnya.

Skenario film ditulis oleh Arifin C. Noer sekaligus sebagai sutradara, bersama sejarawan andalan pemerintah Orde Baru kala itu, Nugroho Notosusanto. Majalah Tempo (1988) melaporkan, film ini menghabiskan biaya Rp800 juta dan menjadi film termahal di Indonesia pada dekade 1980-an.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI pun disebut-sebut menuai sukses besar. Dikutip dari buku Permasalahan Sensor dan Pertanggungjawaban Etika Produksi (1997) karya M. Sarief Arief dan kawan-kawan, pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI menembus angka 699.282 penonton pada 1984. Ini merupakan rekor terbesar saat itu dan bertahan hingga lebih dari satu dasawarsa ke depan.

Gemilang dari segi bisnis, Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI juga menggapai prestasi di industri film nasional. Film ini masuk dalam 7 nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 1984 kendati hanya memenangkan satu Piala Citra untuk kategori Skenario Terbaik. Tak hanya itu, film Pengkhianatan G30S/PKI meraih pula Piala Antemas yang merupakan penghargaan khusus di ajang FFI saat itu sebagai Film Unggulan Terlaris periode 1984-1985.

Pengamat film Thomas Barker, dikutip dari tulisannya yang terhimpun dalam buku Mau Dibawa ke Mana Sinema Kita? (2011) mengungkapkan bahwa penghargaan yang diraih film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan gabungan dari kepentingan negara dan FFI.

Film Propaganda Orba Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dianggap sebagai film propaganda Soeharto agar paham komunisme yang pernah besar di Indonesia, bahkan sempat menjadi tiga pilar kekuatan politik utama yang dirumuskan Bung Karno yakni Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), musnah untuk selama-lamanya di negeri ini.

Tidak semua kejadian yang disuguhkan di dalam film tersebut merupakan peristiwa yang sebenarnya. Banyak adegan yang didramatisir untuk mengesankan bahwa PKI dan komunisme merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia.

Hal itu justru diakui sendiri oleh Amoroso Katamsi, pemeran Soeharto dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.
“Film ini sengaja dibuat untuk memberi tahu rakyat bagaimana peran PKI saat itu, kadi memang ada semacam muatan politik,” ungkapnya kepada Tempo.co (30 Desember 2012).
“Memang ada beberapa adegan yang berlebihan,” imbuh aktor kelahiran 21 Oktober 1938 yang pada 1990 diangkat sebagai Direktur PPFN oleh Presiden Soeharto ini.
Sejarawan Hilmar Farid, masih dikutip dari Tempo.co, menegaskan bahwa film ini adalah propaganda Orde Baru yang mewakili pandangan Soeharto tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dibumbui pula dengan sejumlah fantasinya.
“Dari segi produksi, kita lihat pembuatannya, ditangani langsung PPFN dengan restu Soeharto,” sebut tokoh yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini
 Budi Irawanto, peraih Doktor Kajian Asia Tenggara bidang Film di National University of Singapore, menyebut film ini berhasil menjalankan fungsinya sebagai film propaganda dengan sangat baik dan sukses mempengaruhi sebagian besar alam pikiran rakyat Indonesia.
"Film Pengkhianatan G 30 S/PKI adalah salah satu film terbaik dalam menyebar propaganda dan kebencian kepada musuhnya, PKI dan Gerwani [Gerakan Wanita Indonesia], dan itu tertanam dalam benak satu generasi," ujarnya dilansir Merdeka (29 September 2012).
Sang sutradara dan penulis skenario, Arifin C. Noer, juga pernah berkeluh-kesah tentang film garapannya ini. Ia mengakui harus bertarung dengan idealismenya sendiri saat menggarap film Pengkhianatan G30S/PKI. Hal tersebut sempat diungkapkan sang istri, Jajang C. Noer, yang mengatakan bahwa suaminya rela berkeliling mencari narasumber dari pihak PKI untuk memperkaya referensi, namun hasilnya nihil.

Arifin juga merasa kreativitasnya dipangkas. Alhasil, ia merasa gagal lantaran cita-citanya menjadikan Pengkhianatan G30S PKI menjadi film pendidikan yang punya nilai humanis tidak pernah tercapai.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang selalu diputar ulang setiap tahun sejak dirilis akhirnya dihentikan seiring terjadinya Reformasi 1998 yang memungkasi era kekuasaan Soeharto.

Setelah nyaris tanpa gaduh selama bertahun-tahun berikutnya, film propaganda ini justru mulai diputar kembali di masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang kerap disebut-sebut merupakan antitesis Orde Baru.

Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Abdul Aziz

Tirto.ID 

Minggu, 29 September 2019

Ketika Emak-Emak Gerwani Kampanye Ganyang Film Hollywood


Oleh: Indira Ardanareswari - 29 September 2019

Ilustrasi proyektor film. FOTO/iStockphoto

Bersama Gerwani, Utami menyerukan kepada masyarakat untuk masuk ke bioskop-bioskop dan menggulung habis dominasi film Amerika di Indonesia.

Sebuah festival film di Bandung tahun 1957 tidak berjalan sebagaimana mestinya setelah sekelompok ibu dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menyerbu masuk gedung bioskop. Mereka menuntut agar panitia tidak menayangkan film Amerika yang berjudul Rock Around the Clock (1955) dan Don't Knock the Rock (1956). Keduanya dibintangi Bill Haley, musisi rock ‘n roll asal Amerika.

Sejak 1954, Gerwani—sebagaimana beberapa komponen lain dalam lingkaran PKI—memang selalu menolak segala sesuatu yang punya embel-embel Amerika. Kebijakan Gerwani ini diberlakukan setelah ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerwani Umi Sarjono menuding film Amerika sebagai biang kerusakan moral anak-anak dan merugikan perempuan Indonesia. Suara protes Umi ini mendapat publikasi besar dalam surat kabar Harian Rakjat (13/10/1954).

Sejak saat itu pula, Gerwani, didukung Lekra dan Pemuda Rakyat, dengan gigih melayangkan protes dan kritik terhadap ketua Panitia Sensor Film, Maria Ulfah. Akibat kritik yang bertubi-tubi, kaum ibu yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani) berharap agar diperbolehkan ikut memeriksa apakah benar film Rock Around the Clock dapat merusak moral.

Seperti yang dicatat dalam memoar Maria Ulfah Subadio: Pembela Kaumnya (1982: 131) yang ditulis Gadis Rasid, Maria menyetujui permintaan para ibu dari Kowani. Ia kemudian menyelenggarakan pemutaran film di sebuah ruang preview milik American Motion Picture Association in Indonesia (AMPAI), di Jalan Veteran.

Belum sempat rencana itu terlaksana, Maria digiring oleh Pemuda Rakyat yang kemudian mencecarnya dengan beragam pertanyaan. Maria menjawab dengan tegas bahwa “film ini sudah dinilai oleh suatu panitia kecil yang dimpimpin oleh Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat”. Menurut Maria, tidak ada unsur yang membahayakan atau merusak moral seperti yang dituduhkan.

Peristiwa itu kembali menciptakan jarak antara Maria dengan orang-orang dari kubu komunis. Sebelumnya, Maria yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia memang sudah tidak disukai dan berkali-kali dituntut mundur dari jabatan ketua panitia sensor. Maria dianggap terlalu lunak menyikapi peredaran film Amerika.

Dua tahun setelah peristiwa penggiringan tersebut, masa jabatan Maria berakhir. Anehnya, panitia sensor sama sekali tidak diganti, sebaliknya mereka dibiarkan bekerja seperti biasa. Menurut pengakuan Maria kepada Gadis Rasid, keputusan itu dibuat atas dorongan Gerwani agar posisi ketua dapat diisi oleh calon pilihan mereka. Orang pilihan itu adalah Utami Suryadarma, istri Kepala Staf Angkatan Udara Soeriadi Suryadarma.

Kampanye Pendidikan Gerwani

Sejak awal 1960-an, perasaan tanggung jawab moral Gerwani dalam perfilman dan kebudayaan semakin meningkat berkat kehadiran Utami. Menurut Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan (2010: 347), kapasitas Gerwani sebagai garda depan penyaringan film ini timbul berkat kesadaran akan peran khusus mereka sebagai pendidik anak-anak. Selain itu, mereka juga menganggap film telah merubah citra perempuan menjadi “barang dagangan”.
“Perkosaan, kasus-kasus pembunuhan belakangan ini, pemuda penganggur yang mengganggu para perempuan di jalan-jalan pada malam hari, dan anak-anak lelaki yang bermain sebagai cowboy […] semua permainan mereka tiru dari film-film buruk,” tulis nyonya Asijan, salah seorang simpatisan Gerwani, dalam Harian Rakjat (17/10/1956).
Dari catatan Wieringa dapat diketahui bahwa untuk menanggulangi isu tersebut, Gerwani berusaha menempatkan perfilman di bawah standar pendidikan dalam rangka membentuk keluarga komunis. Maka pada 1960, Gerwani mengeluarkan apa yang disebut Panca Cinta atau lima macam cinta untuk pendidikan anak-anak. Rumusan tentang hal ini diuraikan untuk pertama kali dalam majalah Api Kartini, salah satu organ Gerwani, edisi Februari 1960.
“Panca Cinta digalakan bersamaan dengan Panca Wardhana yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di bawah Prof. Dr. Prijono. Panca Cinta menetapkan lima bidang yang harus mendasari seluruh sistem sekolah, yakni perkembangan intelektual, moral, teknik, artistik, dan mental,” terang Wieringa (hlm. 348).
Di tahun yang sama, tersiar desas-desus bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, berniat menempatkan perfilman di bawah Kementerian Pendidikan. Niat ini urung. Sebagai gantinya, Panca Cinta mengalami pembaruan pada September 1963 yang secara tidak langsung memengaruhi kebijakan dan cara kerja Utami dalam panitia sensor.



Gunting Sensor di Tangan Utami

Utami sendiri dikenal sebagai sosok pejuang emansipasi yang pernah mewakili Republik Indonesia dalam All Indian Women’s Congress pada Desember 1947. Saat itu Utami masih menjabat sebagai ketua Bidang Penerangan Luar Negeri Kowani. Dalam memoarnya yang berjudul Saya, Soeriadu & Tanah Air (2012: 7), Utami mendeskripsikan diri sebagai seorang “feminis”.

Barangkali berkat kedekatan Utami dengan dunia pergerakan nasional, Gerwani menjatuhkan pilihan untuk menggandeng Utami dalam kampanye sosial mereka. Banyak sumber yang menyebut, Utami nampak istimewa di hadapan kelompok komunis lantaran dikenal dekat dengan Sukarno dan punya relasi yang baik dengan pejabat di istana negara.

Kebijakan sensor yang diterapkan Utami sangat berbeda dengan apa yang pernah dilakukan Maria Ulfah. Krisna Sen dalam Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru (2009: 82) menyebut panitia sensor di bawah pengaruh Utami lebih condong melawan film-film Amerika dengan jalan mempersulit kriteria sensor.

Di bawah kendali Utami, gunting panitia sensor menjadi lebih tajam ketimbang sebelumnya. Utami cenderung memotong film-film yang menggambarkan suasana pesta, adegan dansa antara laki-laki dan perempuan, gaya hidup perkotaan yang berlebihan, serta ambisi pribadi yang dianggap dapat merusak agenda pendidikan yang sedang berjalan.

Ketimbang mengandalkan ‘panitia kecil’, Utami lebih suka mengundang kaum guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk duduk mendampingi panitia sensor. Kebijakan Utami ini mulai dilakukan pada 17 Januari 1961 ketika ia mengundang sekelompok guru untuk menyaksikan film drama asal Inggris berjudul Too Young Too Love (1959) di Gedung Panitia Sensor Film.

Emak-Emak Boikot Film

Berdasarkan apa yang dicatat dalam Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia (1992: 81) sikap sensor Utami perlahan-lahan berjalan ke arah yang lebih politis. Tak sedikit yang menudingnya suka mempersulit penyensoran film-film garapan sutradara yang dianggap musuh politik PKI. Film Anak Perawan di Sarang Penjamun (1962) garapan Usmar Ismail dan Tauhid (1964) garapan Asrul Sani hanya dua dari sekian film yang mendapat kesulitan di atas meja sensor.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi sejak 1962 secara tidak langsung memperuncing kampanye anti-imperialisme kebudayaan Barat. Akibatnya, permusuhan terhadap film Amerika pun semakin memuncak. Pada saat bersamaan, Utami mengusulkan agar pemerintah memberlakukan kebijakan impor terpimpin. Dikatakan oleh Utami, impor film yang tidak terpimpin dengan jelas akan “membahayakan kebudayaan kita berdasarkan manipol dan anti-imperialisme.”

Tidak jelas apakah usulan tersebut diloloskan oleh anggota parlemen. Yang diketahui, sebagai konsekuensi masuknya armada Amerika Serikat ke Samudera Indonesia pada 20 April 1964, Utami dan kaum komunis memilih melibas habis seluruh film Amerika yang sudah beredar di Indonesia melalui aksi boikot.

Masih di tahun yang sama, Utami didaulat menjadi Ketua Umum Panitia Aksi Pengganyangan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) yang berkedudukan di Jakarta. Bersama Gerwani, Utami menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk masuk ke bioskop-bioskop dan menggulung habis dominasi film Amerika di Indonesia. Tanpa sepengetahuan Utami, aksi ini seringkali disertai tindak kekerasan dan pemerasan terhadap pemilih bioskop.

Beberapa bulan setelah Gerwani dan Utami Suryadarma terjun menjadi bagian aksi boikot film Amerika, kaum ibu di Jakarta turut menolak peredaran film barat. Sebuah kolom pada surat kabar Nasional (3/10/1964) menceritakan dengan gamlang kecemasan ibu-ibu saat melihat perilaku anak-anak yang semakin nakal meniru film koboi.

Bersama-sama Gerwani, kaum ibu di Jakarta lantas ikut turun ke jalan. Seraya mengkumandangkan orasi kebudayaan yang ditulis PAPFIAS mereka meminta Sukarno membubarkan AMPAI, jalur utama distribusi film Amerika di Indonesia, kemudian mengusir orang-orang Amerika yang bekerja di dalamnya.

Aksi serupa terus menyebar di berbagai kota besar di Pulau Jawa dengan melibatkan bermacam-macam organisasi perempuan. Merunut catatan Amurwani Dwi Lestariningsih dalam Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan (2011: 67) aksi para perempuan ini baru berhenti ketika terjadi peristiwa 30 Septermber 1965.

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Windu Jusuf

Konfrontasi Indonesia-Malaysia sejak 1962 secara tidak langsung memperuncing kampanye anti-film Amerika.

Jumat, 16 Agustus 2019

Nyai Ontosoroh dan Kisah Pergundikan di Hindia Belanda


Oleh Nur Janti

Nasib perempuan dalam praktik pergundikan di Hindia Belanda. Pramoedya menggambarkan Nyai Ontosoroh sebagai pengecualian.

Nyai Ontosoroh dan Annelis Mellema dalam film arahan Hanung Bramantyo. (Falcon Pictures).

DARI balik pintu muncul seorang perempuan pribumi mengenakan kebaya putih berenda, berkain jarik dengan selop beludru hitam berhias sulaman perak.

Dialah Nyai Ontosoroh, gundik Tuan Mellema yang banyak dikagumi orang. Kehadirannya begitu mengesankan sebab selain penampilannya yang anggun dan rapi, bahasa Belandanya pun apik. Hal yang sulit ditemui pada diri seorang nyai.

Kisah Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia karangan Pramoedya Ananta Toer menjadi gambaran umum kondisi pergundikan di era kolonial. Praktik ini sebenarnya sudah dilakukan sejak VOC bercokol di Hindia Timur.

Ketika Terusan Suez dibuka pada November 1869 peluang kehadiran orang Eropa makin tinggi karena perjalanan lebih singkat. Antara 1870-1880 ada sekira sepuluh ribu orang Eropa yang datang ke koloni, kebanyakan lelaki.

Perempuan Eropa masih amat langka, dengan perbandingan tiap 10 ribu lelaki terdapat 123 perempuan kulit putih. Angka ini belum termasuk golongan mestizo.

Karena kesulitan mencari pasangan satu ras inilah, para bujangan Eropa kebanyakan hidup bersama nyai. Praktik pergundikan ini jamak ditemui di tangsi militer, perkebunan, dan masyarakat sipil di kota.
“Mereka anggap tinggal bersama gundik sebagai tindakan illegal dan tidak diterima secara moral tapi di saat yang sama mereka membutuhkan bahkan diuntungkan dengan praktik ini,” kata Reggie Baay penulis buku Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda kepada Historia.
VOC dan pemerintah kolonial mendiamkan perilaku ini karena selain memudahkan pengenalan adat dan bahasa setempat, mereka juga tak dibebani tunjangan lebih karna status pegawai yang masih lajang. Para elite tak perlu repot mendatangkan perempuan Eropa, juga tak perlu pusing oleh penyakit kelamin yang tersebar di rumah bordil.

Namun, di balik semua keuntungan ini ada cibiran dan penolakan masyarakat kolonial pada praktik pergundikan. Di era VOC, penolakan paling dominan datang dari kalangan gereja yang melarang pernikahan dengan orang non-kristen.

Sementara, di era berikutnya, penolakan lebih didasarkan pada perbedaan rasial. Peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Dymaer van Twist pada 1850-an menyebut tentara yang hidup bersama nyai akan ditangguhkan kenaikan pangkatnya.

Djoemiha tinggal bersama Alfred Wilhelm, anggota KNIL. (Repro Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda).

Ketidaksukaan masyarakat kolonial pada praktik pergundikan juga memunculkan asumsi bahwa alasan perempuan pribumi mau menjadi nyai karena pertimbangan materialistis. Anggapan tersebut, menurut Tineke Hellwig dalam Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda, melupakan posisi para perempuan terjajah dalam sistem kolonial. Para perempuan muda ini tidak punya suara apalagi pilihan. Ia hidup pada lingkungan tertindas di mana kemauan lelaki (ayah atau tuannya) harus dipenuhi tanpa penolakan.

Ketidakberdayaan pada keputusan ayah ini pula yang dialami Sanikem. Ia hanya bisa patuh pada keinginan ayahnya. Protes dari sang ibu pun tak berbuah hasil, akhirnya mereka hanya bisa berbalas tangis dalam perjalanan menuju rumah Herman Mellema. Nasib perempuan yang lebih buruk dikisahkan Jan Breman dalam Menjinakkan Sang Kuli. Seorang kuli perempuan di perkebunan Deli menolak pinangan tuannya untuk menjadi seorang nyai lantaran ingin bersetia pada pasangan pribuminya. Keputusannya alih-alih diterima malah berbuah hukuman dengan siksaan yang kejam.

Setelah jadi nyai pun, nasib para perempuan Asia ini belum tentu mujur. Seorang nyai bisa dibilang tidak punya hak apa pun. Mereka hanya diangap sebagai properti tuannya. Itulah mengapa beberapa orang Eropa menyebut nyai dengan julukan penuh hinaan. Meubel atau inventarisstukkarena mereka dengan mudah dipindahtangankan ke lelaki Belanda lain, atau bahkan dilelang sebagai bagian dari inventaris.

Hubungan tuan-gundik nyatanya tak melulu buruk. Ada yang hidup bahagia seperti Nyai Ontosoroh, mendapat kesempatan megembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berbahasa Belanda. 
“Tentu ada pengecualian. Meski secara umum ditolak oleh masyarakat kolonial, ada juga lelaki Eropa yang bersikap baik seperti perlakuan Herman pada Ontosoroh. Penulis Willem Welraven misalnya. Relasi baik jadi kesempatan nyai untuk mendapat pengetahuan baru, meningkatkan intelektualitas, dan statusnya,” kata Reggie Baay.
Willem Welraven adalah penulis dan wartawan yang hidup pada pergantian abad ke-19. Ia menikahi gundiknya, Itih dan memperlakukannya laiknya ibu dan istri. Ia mengajari Itih membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Belanda. Ia juga mengajari Itih cara mengelola keuangan setelah sebelumnya jengkel pada ketidakpahaman istrinya itu. Walraven tak ambil pusing dengan stigma kolonial. Ia bahkan tak malu mengenalkan Itih sebagai istrinya.

Kawin campur Welraven-Itih bisa terjadi setelah pelarangan pernikahan dengan non-kristen dihapus pada 1848. Disusul kemudian pemberian status Eropa bagi para gundik yang dinikahi tuannya pada 1898. Setelah pernikahan campuran diakui, ada 80-100 pasangan yang menikah tiap tahun pada dekade 1886-1897.

Hanneke Ming dalam “Barracks-Concubinage in the Indies, 1887-1920” mencatat anggota tentara baru diizinkan menikahi pasangan pribuminya pada 1908. Namun perilaku hipokrit masyarakat kolonial tak hilang begitu saja. Mereka mengejek pergundikan, namun ketika pasangan beda ras ini hendak melegalkan hubungannya, ancaman karier menghadang si lelaki.

Hal inilah yang dialami pasangan Gow Pe Nio dan suaminya Jurjen seperti diceritakan Reggie Baay dalam bukunya Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda. Jurjen merupakan apoteker militer kelahiran Belanda. Sementara Pe Nio bekerja sebagai pembantu di rumah residen Bandung.

Gow Pe Nio dan suaminya Jurjen. (Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda).

Kekhawatiran adanya hambatan karier juga dirasakan tentara KNIL Alfred Wilhelm. Alfred menjalin hubungan dengan perempuan bumi putera asal Gombong, Djoemiha Noerawidjojo. Mereka bertemu di warung makan tempat kerja Djoemiha. Alfred rupanya datang tak hanya mencari makan tetapi juga mencari pasangan. Ia  pun meminta Djoemiha menjadi nyainya. Djoemiha-Alfred tak pernah menikah formal namun mereka saling menemani hingga dipisah maut dengan selisih lima hari pada 1954 di Jakarta.

Mereka bertemu ketika Jurjen bertamu ke rumah residen itu. Jurjen meminta Pe Nio menjadi nyainya yang disambut kata setuju. Pada 1908 mereka dikaruniai anak pertama lalu menikah setahun setelahnya. Keputusan ini berdampak pada karier Jurjen. Ia lantas keluar dari dinas militer dan membuka apotek di Bandung.

Gow Pe Nio dan suaminya Jurjen. (Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda).
Kekhawatiran adanya hambatan karier juga dirasakan tentara KNIL Alfred Wilhelm. Alfred menjalin hubungan dengan perempuan bumi putera asal Gombong, Djoemiha Noerawidjojo. 

Mereka bertemu di warung makan tempat kerja Djoemiha. Alfred rupanya datang tak hanya mencari makan tetapi juga mencari pasangan. Ia  pun meminta Djoemiha menjadi nyainya.
Djoemiha-Alfred tak pernah menikah formal namun mereka saling menemani hingga dipisah maut dengan selisih lima hari pada 1954 di Jakarta.

Hubungan Tragis

Kisah Nyai Ontosoroh selain memberikan gambaran perempuan mandiri, juga mencerminkan kerapuhan posisi nyai. Dalam hubungan pergundikan, tak ada pengakuan secuil pun baik sebagai pasangan lelaki Eropa atau ibu.

Ketika Annelis dan Robert sudah diaku sebagai anak Herman Mellema, mereka berhak menyandang nama belakang ayahnya dan punya status sebagai orang Eropa. Pengakuan ini di lain sisi, membuat posisi sosial mereka lebih tinggi dibanding ibunya sendiri.

Aturan tentang pengakuan keturunan mulai dikeluarkan pada 1828 lantaran anak-anak hasil pergundikan tak terhitung jumlahnya. Bila si ayah tak ingin mengadopsi anaknya, pendaftaran kelahiran tetap bisa dilakukan. Anak-anak yang tak diadopsi tapi tetap didaftarkan kelahirannya itu menyandang nama ayahnya dengan penulisan terbalik. Misal, Kijdsmeir dari van Riemsdijk, Rhemrev dari Vermehr, Snitsevorg dari Grovestins, atau Esreteip dari Pieterse.

Aturan lain menyusul kemudian yang memuat tentang hak asuh anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 40 dan 354 tahun 1848. Anak-anak hasil pergundikan yang sudah diadopsi ayahnya, secara hukum hubungan dengan ibu kandungnya gugur. Anak-anak itu murni milik ayahnya. Bila suatu hari ayahnya meninggal, si ibu tidak dapat mengambil alih hak asuh anak itu.

Itulah sebabnya setelah kematian Herman Mellema, perwalian Annelis diserahkan ke tangan Maurits Mellema, yang secara hukum diakui punya hubungan kekerabatan. Sementara Nyai Ontosoroh tak punya kuasa apa pun di mata hukum koloni.

Keputusan pengadilan yang mengalihkan hampir seluruh hak waris dan perwalian Annelis ke tangan Maurits meruntuhkan segala usaha Nyai Ontosoroh yang ia bangun bertahun-tahun. Pada akhirnya Nyai Ontosoroh dilempar dari permainan hukum kolonial yang tidak berpihak pada kaum bumi putera.

Annelis, satu-satunya harapan Nyai Ontosoroh, pun akhirnya dikirim Maurits ke Belanda. Menjadi pelengkap kisah tragis dalam hubungan nyai dan anaknya.

Perpisahan para nyai dengan anaknya ini jadi kasus yang jamak terjadi. Hal serupa juga dialami ayah Reggie Baay. Ayah Reggie tak tahu betul siapa ibunya. Jejaknya hanya tertinggal dalam akta pengakuan keturunan yang dibuat kakeknya, Daniel Baay.

Nenek Reggie, bernama Moeinah yang berasal dari kelaurga muslim miskin di Jengkilung, Surakarta (kemugkinan kini Desa Pendem, Sumberlawang, Sragen). Ia bekerja sebagai pelayan di rumah Daniel Baay dan Parijem, anak dari bangsawan rendah Kraton Surakarta.

Rupanya Louis Baay, anak Daniel, menaruh perhatian pada Moeinah. Mereka pun hidup bersama di villa kecil milik keluarga Baay di Surakarta. Hubungan ini membuat Moeinah melahirkan seorang putra, ayah Reggie pada 1919. Belum genap setahun mengurus bayinya, Moeinah diminta meninggalkan rumah dan kembali ke desanya.

Pada 1926, ketika Moeinah berusia sekira 25 tahun, ia kembali dipanggil oleh keluarga Baay untuk pembuatan “akta” anaknya. Setelah hak atas anak jatuh pada keluarga Baay, Moeinah kembali dilupakan. Ia tidak diperkenankan menemui anaknya.
“Saya seorang indo. Nenek saya dulu seorang nyai, tapi ayah saya tak pernah tahu siapa ibu kandungnya,” kata Reggie.
Moeinah dipisahkan dan dipaksa melupakan anaknya. Namun kenangan atas anak yang ia lahirkan dan rawat selama beberapa bulan, barangkali tak bisa ia lupakan begitu saja.

Ayah Reggie lebih-lebih tak punya bayangan seperti apa rupa ibunya. Ia pun selalu menolak membicarakan tentang ibu kandungnya itu. Namun, sedikit ingatan buram pada masa kecilnya, ia catat di belakang akta pengakuan.

Ketika masih kecil beberapa kali ia menyaksikan seorang perempuan Jawa berdiri di dekat pagar rumah. 
 “Berkali-kali ia berusaha untuk mendekatiku tetapi kerap dihalau oleh pelayan kami. Akankah ia…”

Bumi Manusia Rasa Milenial

Oleh Randy Wirayudha

Hanung meracik karya Pramoedya Ananta Toer ala kekinian. Imbasnya berbelok dari keotentikan novelnya.


Judul: Bumi Manusia | Sutradara: Hanung Bramantyo | Produser: Frederica | Pemain: Iqbaal Ramadhan, Mawar Eva de Jongh, Sha Ine Febriyanti, Donny Damara, Giorgino Abraham, Jerome Kurnia, Peter Sterk, Robert Alexander Prein, Chew Kin Wah, Christian Sugiono | Produksi: Falcon Pictures | Genre: Drama | Durasi: 172 Menit | Rilis: 15 Agustus 2019

MODERNISASI dan cinta. Minke (diperankan Iqbaal Ramadhan) mengalami kegalauan akut terhadap hidup yang dipilihnya dan berkelindan dengan dua hal itu. Di satu sisi ia seorang anak bupati yang mengenyam pendidikan Eropa: bersekolah dengan anak-anak Belanda dan Indo (blasteran bumiputra dengan Eropa) pada zaman peralihan. Di sisi lain cintanya kandas karena aturan kolonial yang sangat rasialistis akhir abad ke-19.
Setidaknya begitu gambaran yang disuguhkan sineas Hanung Bramantyo dalam Bumi Manusia. Film drama yang diangkat dari tetralogi pertama Pulau Buru Pramoedya Ananta Toer bertajuk sama. Karya sastrawan yang disebutkan Hanung, sebagai karya yang acap dibaca secara sembunyi-sembunyi di masa Orde Baru.
Memang Hanung tak menyertakan periode waktu. Namun soal era sangat nampak lantaran Minke salah satu pemuda HBS Hogere Burgerschool (setara SMP-SMA) Surabaya yang turut antusias melihat perayaan penobatan Wilhelmina menjadi Ratu Belanda, 6 September 1898.
Tetapi di lain pihak, Minke melihat sendiri bagaimana dampak modernisasi yang masuk ke Hindia Belanda di masa itu. Mulai dari kapal uap, kereta api uap, hingga teknologi komunikasi telegraf dan telegram. Serbuan teknologi Eropa yang kian memisahkan jurang antarkelas di kehidupan sosial Hindia Belanda. Betapa makin kuat penindasan yang terasa antara kelas Eropa dan bumiputra.
Sementara itu dari sesama kawan HBS-nya pula, Robert Suurhof (Jerome Kurnia), ia mengenal bidadari Indo, Annelies Mellema (Mawar Eva de Jongh). Tidak butuh waktu lama untuk Minke jatuh hati. Dalam selingan kisah asmara keduanya itu pula Minke melihat kenyataan yang tak biasa.
Bahwa ibu Annelies yang seorang nyai, Ontosoroh alias Sanikem Sostrotomo (Sha Ine Febriyanti), justru yang memegang kendali sebuah bisnis perkebunan, Boerderij Buitenzorg di Wonokromo milik pasangan sang nyai seorang Belanda, Herman Mellema (Peter Sterk).
Herman justru lebih banyak foya-foya. Mabuk-mabukan hampir saban hari di rumah pelesir Baba Ah Tjong (Chew Kin Wah). Robert Mellema (Giorgino Abraham), kakak Annelies, setali tiga uang. Enggan meneruskan sekolah dan memandang hina Minke sebagai kalangan bawah bumiputra.
Hubungannya dengan gadis Indo itu turut jadi perhatian orang tua Minke yang seorang Bupati Bojonegoro. Ayah Minke (Donny Damara), menegurnya dengan keras karena menganggap Minke meninggalkan budaya dan tradisi Jawa. Sementara Minke hanya bisa curhat pada ibunya: “Saya hanya ingin menjadi manusia bebas yang hidup di bumi manusia dengan segala perkaranya”.
Kembali ke Wonokromo, Minke mulai dihadapkan dengan perkara yang sudah lama mengganggu hatinya. Tak lain antara jurang pemisah antara kaum yang “terperintah” (bumiputra) dan “memerintah” (Eropa). Baik soal kasus kematian Herman Mellema dan hak asuh Annelies dan harta waris Herman yang digugat putra Herman dari istri pertama, Maurits Mellema (Robert Alexander Prein).
Para aktor dan tim produksi film "Bumi Manusia" di gala premier Jakarta. (Randy Wirayudha/Historia).
Bagaimana kelanjutannya? Baiknya Anda tonton sendiri film berdurasi 172 menit yang akan tayang resmi di bioskop-bioskop tanah air mulai 15 Agustus 2019. Film yang menurut Hanung sangat kontekstual dengan kondisi di Indonesia saat ini.
“Film ini bercerita tentang kata modern pertama kali keluar di Hindia Belanda. Itu sangat relatedengan kaum milenial karena kata-kata milenial sendiri baru keluar belakangan ini. Kegalauan Minke sama halnya dengan kegalauan anak-anak muda saat ini. Tonton film ini karena film ini berbicara tentang Indonesia pada masa masih embrio,” ujar Hanung kepada Historia di sela gala premier selebritas Bumi Manusia di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Senin (12/9/2019) malam.

Blunder Film

Hanung mengakui proyek filmnya merupakan film “berat”. Ia menggali dari nol novel Pram untuk bisa meramunya hingga bisa diterima kaum milenial yang dirasa sulit menerima film dengan bobot berat. “Tantangannya adalah waktu. Untuk mendapatkan karakter Minke, sakitnya Minke itu tidak bisa 2-3 bulan, harus tahunan tapi mana ada waktunya,” lanjutnya.
Mungkin faktor itulah yang akhirnya menuai beberapa kritik. Padahal filmnya dimulai dengan mendongkrak emosi via pemutaran lagu “Indonesia Raya”. Juga digambarkan bagaimana kondisi masyarakat di tengah serbuah modernitas. Plus sisipan tembang menyentuh “Ibu Pertiwi” yang dibawakan Iwan Fals.
Pun dengan komitmen para aktornya yang membawakan multibahasa di filmnya, mulai dari bahasa Jawa, Belanda, Prancis, Cina hingga Jepang. Sayangnya tak diikuti bahasa Melayu yang jadi “bahasa pemersatu” kaum bumiputra saat itu, melainkan hanya bahasa Indonesia baku belaka. Membuat suasana filmnya sangat milenial meski menggerogoti keotentikan karya Pramoedya.
Meski dinamika naik-turun alur filmnya tetap ada, namun setengah durasi ke belakang justru terasa membosankan. Belum lagi runyamnya beberapa detail properti. Seperti seragam polisi Belanda yang mirip serdadu security dengan senapan mirip Arisaka – senapan khas Jepang dengan topi lebar bak serdadu musketeer dari Prancis. Seragam opsir Belanda-nya pun justru nampak seperti baju koko.
Itu jika dibandingkan dengan sejarah aslinya di era itu. Masalahnya beberapa kejadian juga menyeleweng dari novel Pram sendiri, Bumi Manusia. Dalam novelnya, saat Minke disatroni polisi untuk dijemput, perlakuan agen polisinya nampak kasar. Padahal pada novelnya digambarkan Minke dijemput dengan perlakuan sopan, mengingat Minke anak bupati. Surat pemanggilannya pun bertuliskan “Karesidenan Bodjonegoro”, bukan Kabupaten Bodjonegoro lantaran ayahnya si bupati lah yang memanggilnya.
Di novel Pram juga Minke menjelaskan asal-usul namanya yang bersumber dari hinaan gurunya semasa ELS (De Europeesche Lagere School). Mungkin dalam dialognya Iqbaal yang memerankan Minke kepeleset lidah bahwa panggilan itu berasal dari guru sekolah HBS. Hanung juga melupakan perkenalan Minke dengan anak bupati asal Jepara (Kartini) yang sempat dikaguminya semasa ELS.
Hanung Bramantyo, sutradara film "Bumi Manusia". (Randy Wirayudha/Historia).
Lantas di adegan Minke disuruh jalan jongkok sebelum menghadap ayahnya di pendopo kabupaten. Orang yang menyuruhnya adalah abdi dalem pendopo. Padahal dalam novel, yang menyuruh Minke jalan jongkok adalah agen polisi yang mengantarnya dari Surabaya ke Bojonegoro.
Dalam film juga tak diputar lagu “Wilhelmus” saat perayaan penobatan Ratu Wilhelmina dan penobatan ayahnya jadi bupati, sebagaimana dituangkan Pram. Dalam pengadilan juga tak nampak adanya jaksa penuntut, di mana sistem hukum kolonial masih sangat serupa dengan saat ini, juga di novel. Nyai Ontosoroh hanya ditekan oleh hakim.
Pun dengan vonis Baba Ah Tjong sebagai peracun Herman Mellema. Dalam film, hakim hanya memvonis Nyai Ontosoroh terbebas dari segala tuduhan. Padahal jelas-jelas Pram mengungkap hakim Landraad memvonis Baba Ah Tjong hukuman penjara 10 tahun dan kerja paksa.
Entah berapa detail dari novel Pram yang berbelok dalam film. Namun, blunder yang dirasa paling terasa adalah, Hanung menyertakan nama Raden Mas (RM) Tirto Adhi (Soerjo), terhitung lima kali dalam film. Jelas-jelas Pram tak pernah menyebut nama Tirto meski Minke adalah “penjelmaan” dari tokoh pers nasional itu. Sedikitnya dalam novel, Pram hanya menyebut RM Minke anak Bupati B (merujuk Bojonegoro).
Soal ini, Hanung membantah bahwa Minke adalah Tirto Adhi Soerjo. 
“Ini bukan biografi tentang Tirto Adhi Soerjo. Siapa bilang (Minke adalah Tirto, red.)Enggak ada yang bilang seperti itu (Minke adalah Tirto)! Pak Pram hanya memudahkan agar supaya karakternya itu hipotesanya enak, makanya dia ambil Tirto Adhi Soerjo. Tetapi Pak Pram sama sekali tak mengatakan ini (Minke) adalah Tirto Adhi Soerjo,” kata Hanung.
Toh, dalam filmnya, lima kali nama Tirto disertakan. Pertama dalam surat pemanggilan Minke dengan kop Karesidenan Bojonegoro. Kedua dalam dialog Minke dengan ayahnya. Ketiga dalam lembaran pengumuman kelulusan HBS sebagai ranking 1 HBS se-Surabaya. Keempat dalam tulisannya di surat kabar pasca alter egonya terungkap. Kelima saat Minke menyodorkan surat nikah resmi secara Islam ke Raad van Justitie untuk membuktikan bahwa dia suami sah Annelies.

Respons Keluarga Tirto Adhi Soerjo

Lantas bagaimana tanggapan keluarga Tirto Adhi Soerjo sendiri? Terkait Minke yang dianggap bukan Tirto Adhi Soerjo namun namanya tetap muncul di beberapa adegan filmnya.
“Kalau bagi saya enggak ada soal. Memang tidak harus sowan ke keluarga besar Tirto Adhi Soerjo karena diambilnya dari Bumi Manusia, bukan Sang Pemula yang biografinya Tirto. Tapi itu kembali ke Hanung sendiri apakah dia merasa harus atau tidak. Bagi saya pribadi Tirto Adhi Soerjo sudah milik anak segala bangsa, siapapun mau menginterpretasikannya, monggo-monggo saja,” kata RM Joko Prawoto Mulyadi alias Okky Tirto, cicit Tirto Adhi Soerjo kepada Historia.
Okky Tirto, cicit Tirto Adhi Soerjo dari garis istri pertama Siti Suhaerah. (Fernando Randy/Historia).
Namun Okky turut salut dengan “strategi” Hanung mengambil Iqbaal Ramadhan untuk memerankan Minke alias Tirto Adhi Soerjo. Nama aktor muda ini tengah menjulang sejak memerankan Dilan dalam Dilan 1990. Kendati memang mulanya pemilihan Iqbaal menuai pro-kontra.
“Ya itu minusnya bahwa di diri Iqbaal masih menempel citra Dilan. Orang akan confuse kenapa Dilan memerankan Minke. Agak jetlag melihatnya. Tapi positifnya adalah Iqbaal sedang naik namanya di kalangan milenial. Kita mau berharap apa kaum milenial tahu Pram? Susah dan berat lho, mungkin kalau mereka magang di Historia, bisa tuh,” tutur Okky seraya bergurau.
Setidaknya dengan “Dilan effect” itu, menurut Okky, jadi pintu masuk generasi milenial untuk memahami sejarah bangsa di masa kolonial. 
“Dua poin penting: pertama, anak milenial bisa jadi senang akan sastra yang sesungguhnya, bukan sastra pop. Kedua, mereka jadi aware dengan sejarah bangsa ini. Bahwa di dalamnya mereka jadi mengenal Tirto itu hanya efek samping. Strateginya yang oke juga kalau dikemasnya baik,” tandas Okky.