Kennedy Dibunuh, Soekarno Lengser, Freeport pun Deal

Penulis: Erik Hariansah - Jumat, 23 November 2018

“Kennedy berpikiran progresif. Ketika aku membicarakan masalah bantuan kami, dia mengerti. Dia setuju. Seandainya Presiden Kennedy masih hidup, tentu kedua negara tak akan berseberangan sejauh ini,” itulah kata-kata Soekarno dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams mengenang kematian John Fitzgerald Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35 yang tewas ditembak pada 22 November 1963.

John F. Kennedy memang salah satu sahabat dekat Soekarno. Kedua pemimpin ini cocok bergaul. Lantaran itu pula hubungan Indonesia dan Amerika Serikat membaik setelah sempat renggang pada masa Presiden Eisenhower.

Saat Soekarno datang ke Amerika Serikat, John F. Kennedy

menyambutnya dengan hangat dan memberinya helikopter sebagai kenang-kenangan. John F. Kennedy pun berjanji akan mengunjungi Indonesia pada 1964. Merespon itu, Soekarno bahkan membangun sebuah paviliun khusus di Istana Negara untuk menjadi tempat John F. Kennedy menginap saat di Jakarta. Namun sayang, John F. Kennedy tidak pernah menempati bangunan itu, karena keburu ditembak.

Sebagian pihak menilai pembunuhan John F. Kennedy penuh nuansa politis. Apakah pembunuhan terhadap John F. Kennedy ini ada hubungannya dengan politik penggalian emas PT. Freeport?

Lisa Pease membeberkan dalam artikel berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport” di Majalah Probe 1996. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC.

Freeport ternyata sudah lama mengincar Papua. 

Tahun 1959, Perusahaan Freeport Sulphur nyaris bangkrut karena tambang mereka di Kuba dinasionalisasi oleh Fidel Castro. Dalam artikel itu, disebut berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Di tengah kondisi perusahaan yang terancam hancur itu pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur menemui Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

John F. Kennedy bersama Soekarno. Foto: matamatapolitik.com

Gruisen bercerita dirinya menemukan laporan penelitian di Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Disebutkan tembaga di gunung ini tak perlu susah-susah digali, tinggal meraup, karena berada di atas tanah.

Wilson tertarik dan mulai mengadakan survei ke Papua. Dia setengah gila kegirangan karena menemukan gunung itu tak hanya berisi tembaga tapi juga emas. Ya, Wilson menemukan gunung emas di Papua.

Tahun 1960, suasana di Papua menjadi tegang. Soekarno berusaha merebut Papua dari Belanda lewat operasi militer yang diberi nama Trikora. Freeport yang mau menjalin kerjasama dengan Belanda lewat East Borneo Company pun belingsatan. Kalau Papua jatuh ke Indonesia bisa runyam urusannya. Mereka jelas tak mau kehilangan gunung emas itu.

Wilson disebutkan berusaha meminta bantuan John F. Kennedy. Tapi, tentu Presiden Amerika Serikat itu malah kelihatan mendukung Soekarno. John F. Kennedy pula yang mengirimkan adiknya Bob Kennedy untuk menekan pemerintah Belanda agar tak mempertahankan Papua. John F. Kennedy juga yang mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa menurut.

Kontrak Freeport pun buyar. Apalagi Soekarno selalu menolak perusahaan asing menancapkan kaki mereka di Papua. Pada perusahaan minyak asing yang sudah kadung beroperasi di Riau, Soekarno meminta jatah 60 persen untuk rakyat Indonesia.

Kekesalan mereka bertambah, John F. Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta Dollar Amerika Serikat dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia.

Sebutir peluru menghentikan langkah John F. Kennedy. Kebijakan presiden Amerika Serikat pengganti John F. Kennedy yang dijabat oleh Lyndon Baines Johnson langsung bertolak belakang. Indonesia pun makin jauh dari Amerika Serikat dan Indonesia semakin mesra dengan Uni Soviet di Blok Timur yang bernuansa Komunis.

Tragedi Gerakan 30 September 1965 menghancurkan Soekarno. Dia yang keras menolak modal asing, digantikan oleh Soeharto.

Setelah dilantik, Soeharto segera meneken pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Ironisnya, pemerintah Indonesia hanya dapat jatah 1 persen. Kontras sekali dengan apa yang diperjuangkan Soekarno.

Sumber: sejarahri.com

Attoriolong.Com 

Read More

Kisah Jess Melvin Menelusuri Pembunuhan Massal Pasca G30S 1965

Reporter: Tempo.co | Editor: Ninis Chairunnisa

Sabtu, 29 September 2018 14:21 WIB

Adegan film Penghianatan G30S/PKI. indonesianfilmcenter.com

Jakarta - Buku dengan judul The Army and The Indonesian Genocide - Mechanics of Mass Murder yang terbit pada Juli lalu mengungkap temuan baru berkaitan dengan peristiwa G30S 1965 dan pembantaian PKI pada kurun 1965-1966. Salah satu temuannya adalah dokumen internal militer di Aceh yang mengungkap adanya perintah pemusnahan anggota PKI hingga ke akarnya.

Penulisnya adalah Jess Melvin, peneliti dari Sydney Southeast Asia Centre. Ia menemukan banyak dokumen internal militer saat berada di Aceh. Kala itu, Melvin berada di Aceh untuk bekerja pascaterjadinya Tsunami tahun 2004. Ia pun mendapat banyak cerita soal kekejaman militer karena saat itu kelompok separatis Aceh masih ada. “Ketika saya mulai mendengar cerita tentang 1965-66 saya dikejutkan oleh betapa miripnya pola kekerasan di antara kedua peristiwa itu,” ujarnya kepada Tempo pada Selasa, 25 September 2018.

Dari situ Melvin tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai peristiwa Gerakan 30 September yang disebut menelan ribuan korban. Namun ia tak menemukan dokumen yang menuliskan soal pembunuhan di Aceh. “Sangat sedikit yang diketahui tentang pembunuhan itu sebagai peristiwa nasional,” kata dia.

Tahun 2008, Melvin memulai penelitiannya dengan mewawancarai para penyintas dan pelaku kekerasan peristiwa 1965-66 tentang pengalaman mereka. Ia juga mencoba datang ke bagian Arsip Negara di Banda Aceh.

Melvin sempat pesimistis bisa mendapatkan dokumen yang ia butuhkan, namun ternyata ia justru mendapat banyak sekali dokumen berkaitan dengan peristiwa 1965 di Aceh. 

“Saya hampir tidak dapat mempercayai nasib baik ketika saya diberi kotak penuh dokumen-dokumen militer internal yang mencatat secara detail bagaimana militer telah memerintahkan dan mengatur pembunuhan,” ujarnya.

Jess Melvin. indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au

Dua dokumen yang Melvin temukan ia sertakan dalam bukunya. Salah satunya adalah "peta kematian" yang dibuat militer. Dalam dokumen itu tercatat ada 1.941 pembunuhan terjadi di Aceh. Namun jumlah tersebut bisa jadi lebih karena pembantaian masih terjadi setelah fase tersebut.

Dokumen lainnya mengungkap adanya perintah dari Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) kepada Komandan Militer Wilayah Aceh Ishak Djuarsa pada pagi hari, 1 Oktober 1965. Dia mengabarkan telah terjadi kudeta di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Instruksi selanjutnya datang pada tengah malam. 

Melalui radio, Komandan Mandala I (Panglatu) Sumatera Letnan Jenderal Ahmad Junus Mokoginta mengumumkan bahwa PKI telah melakukan upaya kudeta. Presiden Soekarno selamat dan situasi di Ibu Kota telah dikendalikan oleh Soeharto. Dia memerintahkan agar semua perintah pengganti Jenderal Ahmad Yani itu dipatuhi.

Salah satu dokumen yang ada di buku Jess Melvin tentang dugaan keterlibatan militer dalam pembunuhan massal pasca G30S 1965.

Mokoginta pun memerintahkan "segenap anggota Angkatan Bersenjata untuk setjara tegas/tandas, menumpas contra-revolusi ini dan segala bentuk pencianatan2 dan sematjamnja sampai keakar2nja."

Bukti itu yang membuat Melvin berkesimpulan bahwa militer menggunakan kampanye militer ofensif untuk menumpas rakyat yang dianggap terlibat gerakan 30 September sejak hari pertama. Militer tetap memerintahkannya meski mengetahui situasi ibu kota Jakarta dinyatakan sudah terkendali.

Meski bermaksud mengungkap peristiwa yang selama ini sensitif dibahas di Indonesia, Jess Melvin mengaku tak mengalami kesulitan dalam proses pencarian datanya. Ia diperlakukan baik di perpustakaan dan badan arsip.

“Saya juga disambut di rumah-rumah orang yang selamat dan pelaku,” kata dia.

Jess Melvin memberi argumentasi mengapa serangan terhadap PKI dimulai di Aceh. Alasan pertama, kata dia, karena militer memiliki kekuatan yang sangat kuat di Sumatera. Alasan kedua karena kepemimpinan militer di Aceh sangat terkonsolidasi dan tidak simpatik terhadap PKI. Komandan militer provinsi, Ishak Djuarsa pun sangat antikomunis. Dia diangkat setelah kampanye PKI dan PNI yang disengaja telah memaksakan pengunduran diri mantan Gubernur Aceh, Ali Hasjmy, dan mantan Panglima Militer, M. Jasin, pada tahun 1962. Kedua orang itu dituduh oleh PKI dan PNI karena terlalu akomodatif terhadap mantan anggota Darul Islam di provinsi ini.

Pemecatan jasin menciptakan permusuhan antara pimpinan militer dan PKI di Aceh, meskipun PKI sedang tumbuh dalam ukuran dan popularitas di provinsi itu pada saat ini. 

“Ketika Soeharto mulai bergerak melawan PKI sejak pagi 1 Oktober, baik Mokoginta dan Djuarsa sangat mendukung,” kata dia.

Mereka menggunakan kekuatan darurat militer mereka untuk memobilisasi struktur pemerintahan militer dan sipil untuk mendukung serangan Soeharto terhadap PKI. Dalam banyak hal, Aceh menjadi ujian bagi serangan militer secara nasional.

Atas temuan Melvin ini, peneliti International People Tribunal 65 (IPT’65) Sri Lestari Wahyuningroem menilai temuan tersebut sangat bisa dibuktikan. Sebab menurut dia, ada bukti-bukti fisik yang ditemukan dan menunjukkan rantai komando keterlibatan langsung TNI Angkatan Darat dalam desain dan eksekusi kejahatan HAM berat terhadap warga sipil.

“Menariknya lagi, dokumen-dokumen ini berisikan informasi yang banyak kesamaannya dengan kesaksian-kesasian baik korban maupun pelaku dari masyarakat sipil,” kata Sri. 

Namun ia khawatir adanya potensi penghilangan bukti-bukti yang membesar. Selama ini, pemerintah selalu menyebut bahwa peristiwa G30S 1965 muncul atas gerakan spontan masyarakat. 

“Tak menutup kemungkinan ada pemusnahan dokumen dan arsip seputar peristiwa 1965,” ujarnya. 

Karena itu, menurut Sri, pemerintah dan TNI seharusnya wajib membuka arsip-arsip lama kepada publik jika memang mereka merasa tidak bersalah dalam pemusnahan anggota PKI.

Sumber: Tempo.Co 

Read More

Soeharto, Militer, dan Pembunuhan Massal Pasca G30S 1965

Reporter: Vindry Florentin

Editor: Ninis Chairunnisa

Sabtu, 29 September 2018 09:11 WIB

Musim Pembunuhan; The Army and the Indonesian Genocide mengulas - kebenaran tentang salah satu pembantaian terburuk abad ke-20

Dua buku menghancurkan laporan negara Indonesia tentang pembantaian anti-kiri 1960-an, melibatkan AS dan Inggris dan merevisi bagaimana kita mendefinisikan genosida

Kekejaman luar biasa ... Joshua Oppenheimer's, The Act of Killing , di mana peristiwa-peristiwa dari pembantaian tahun 1960-an diciptakan kembali. Foto: c .rafthouse Films / courtesy / REX

Film dokumenter Joshua Oppenheimer 2012 The Act of Killing mengikuti komplotan rahasia penjahat tua di sekitar kota Medan, di barat laut Indonesia. Antara 1965 dan 66, mereka dengan antusias bergabung dengan milisi di seluruh negeri yang telah menikam, menikam, dan memutilasi hingga mati, setidaknya setengah juta tersangka kaum kiri. Hampir setengah abad kemudian, mereka membual secara terbuka tentang eksploitasi mereka kepada Oppenheimer, untuk propaganda negara sejak akhir 60-an telah menjadikan para pembunuh sebagai pahlawan, dan menjadikan para korban sebagai pengkhianat komunis yang tak bertuhan terhadap bangsa.

Film sinematis yang polemik ini - yang pertama dari dua yang ia buat tentang pembantaian - telah mengubah kesadaran akan peristiwa-peristiwa ini di Barat dan memicu perdebatan di Indonesia. Ini telah menyoroti tindakan kekejaman yang luar biasa, dan pada hubungan intim mereka dengan budaya politik Indonesia yang kejam hari ini. Oppenheimer merasa, ketika dia mengumpulkan rekaman film itu, seolah-olah dia "berkelana ke Jerman 40 tahun setelah Holocaust, hanya untuk menemukan Nazi masih berkuasa".

Sebagai seorang aktivis, Oppenheimer telah memfokuskan bakatnya pada mendramatisasi horor dan racun kontemporer setelah pembunuhan massal Indonesia. Film-filmnya telah membangkitkan kesadaran pembunuhan, tetapi tidak membahas konteks historisnya. Hanya beberapa paragraf singkat di layar pada awal The Act of Killing yang membuat sketsa beberapa peristiwa utama: pengenaan kediktatoran militer pada akhir 1965, penumpasan terhadap kiri Indonesia, pembunuhan mungkin sebanyak satu juta “komunis ”Oleh tentara dan regu kematian sipil, kesenangan para pembunuh atas impunitas di Indonesia sejak itu. Dua buku baru, satu oleh Geoffrey Robinson dan yang lainnya oleh Jess Melvin, sekarang mengisi sejarah ini. Di antara mereka, penulis-penulis ini memberi tahu kami mengapa salah satu pemeriksaan darah terburuk pada abad ke-20 terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa, hingga baru-baru ini, peristiwa-peristiwa ini mendapat sedikit perhatian internasional.

Presiden Suharto bersama istrinya, Tien, Ratu dan Adipati Edinburgh di Istana Buckingham pada tahun 1979. Foto: PA

Sebelum menjadi profesor sejarah, Robinson adalah kepala penelitian Amnesty International untuk Indonesia, dan bukunya dengan cerdas menggabungkan kemarahan advokat hak asasi manusia dengan kekakuan akademis. Kisahnya dimulai saat senja penjajahan Indonesia oleh Belanda dan Jepang, dan mengambil turbulen pertama dua dekade setelah kemerdekaannya pada tahun 1940-an. Dia menggambarkan kejenuhan militer masyarakat Indonesia selama perang dengan Belanda, dan menjelaskan ketidakstabilan negara itu menjelang malam pembantaian 1965, sebagai tiga kekuatan politik (presiden pertama nasionalis yang bersemangat, Sukarno; tentara yang dilatih AS; seorang komunis yang sangat besar; Partai yang dipengaruhi oleh sikap radikal dan menantang Cina Mao) berhadapan. Robinson juga menceritakan, dalam detail yang memilukan, kekerasan pembunuhan yang paling aneh, sebagian besar tidak mekanis: kematian karena pemenggalan kepala, disembowelling, ditusuk, mutilasi genital, penusukan, pencekikan.

Robinson prihatin dengan kesalahan yang lebih luas dan mengarahkan jari terutama pada pemerintah AS dan Inggris

Dia mengadili dengan cermat antara interpretasi yang berbeda dari salah satu peristiwa perang dingin yang paling membingungkan: dugaan kudeta 1 Oktober 1965, di mana enam jenderal Indonesia diculik dan dibunuh dalam keadaan misterius. Jenderal Suharto - presiden kedua, arsitek dari penumpasan militer 1965-66 dan kediktatoran Orde Baru yang memerintah Indonesia antara 1966 dan 1998 - menuduh partai Komunis Indonesia mengatur upaya putsch dan menggunakan tuduhan ini untuk membenarkan pembasmian Komunis ” sampai ke akarnya ”. Tampaknya sekarang kudeta itu direncanakan oleh sel kecil rahasia di dalam partai Komunis dan tentara, tetapi tidak ada perencanaan yang luas untuk penangkapan negara di antara pangkat dan arsip partai. Hanya satu aspek dari kudeta yang jelas: itu menjadi dalih untuk "pembunuhan setengah juta orang, penahanan massal lebih dari satu juta orang lain, dan penghancuran total kaum kiri".

Meskipun ruang lingkup bukunya - yang difokuskan pada evolusi pembantaian di Aceh , sebuah provinsi di Sumatra utara - lebih sempit dari Robinson, Melvin membuat poin penting tentang kekerasan. Selama beberapa dekade, pemerintah Orde Baru Suharto mengajari orang Indonesia bahwa pembunuhan itu adalah "pemberontakan" spontan "oleh orang-orang", yang dipicu oleh kemarahan orang benar atas pengkhianatan "Komunis". Melalui kerja keras, tekad dan keberuntungan arsip (sekotak dokumen yang diberikan oleh badan intelijen Indonesia dengan ceroboh), Melvin menghancurkan kisah propaganda Suharto yang berusia 50 tahun. “File-file genosida Indonesia”, demikian ia menyebut arsip intelijen, membenarkan narasi kesalahan tentara: pembunuhan massal tahun 1965-66 tidak mungkin terjadi tanpa operasi terpusat militer untuk “melakukan perang non-konvensional… [untuk] berhasil memusnahkan ... bersama dengan rakyat "komunis dan pendukung mereka.

Robinson setuju bahwa "tanpa kepemimpinan logistik dan organisasi tentara ... pembunuhan massal tidak akan terjadi". Tetapi dia juga prihatin dengan kesalahan yang lebih luas untuk kekerasan, dan mengarahkan jari pada pemerintah AS dan Inggris yang - karena alasan perang dingin realpolitik - memfasilitasi penumpasan tentara. Mereka melancarkan kampanye perang psikologis yang licik sebelum, selama dan setelah pembantaian , dengan harapan memberi tentara alasan untuk bertindak melawan komunis, dan untuk menekan laporan pembunuhan yang akurat. Para diplomat AS dan stasiun CIA di Indonesia tidak banyak menyia-nyiakan kesempatan: mereka memberi uang kepada tentara, peralatan radio bergerak, dan daftar komunis Indonesia.

Robinson dan Melvin menghancurkan ortodoksi negara Indonesia pada sejarah modern negara itu, merongrong dengan detail sejarah yang keren legitimasi otoritarianisme politik setelah 1965. Tetapi kedua buku ini memiliki arti yang jauh melebihi studi Indonesia. Mereka merevisi definisi kami tentang genosida, menarik kesimpulan tentang hubungan dekat antara militerisme dan kekerasan massa, dan mengingatkan kami dengan kuat tentang intervensi jahat kekuatan-kekuatan barat pada titik balik perang dingin.

• Buku terbaru Julia Lovell adalah Splendidly Fantastic: Architecture and Power Games in China (Strelka) .

• Musim Pembunuhan: Sejarah Pembantaian Indonesia oleh Geoffrey Robinson diterbitkan oleh Princeton. Untuk memesan salinan untuk £ 23,76 (RRP £ 27,95) pergi ke bookshop.theguardian.com atau hubungi 0330 333 6846. Gratis UK p & p lebih dari £ 10, hanya pesanan online. Pesanan telepon, min & p min. 1,99.

• Tentara dan Genosida Indonesia: Mekanisme Pembunuhan Massal oleh Jess Melvin diterbitkan oleh Routledge. Untuk memesan salinan seharga £ 115, kunjungi guardianbookshop.com

The Guardian 

Read More

Dokumen AS Soal 1965 Dinilai Bisa Jadi Masukan Pemerintah

Rakhmatulloh - Kamis, 26 Oktober 2017 - 09:07 WIB

Ilustrasi. Foto/Istimewa

JAKARTA - Beberapa waktu lalu badan nirlaba NSA (National Security Archive) dan NDC (National Declassification Center) beserta satu lembaga pemerintah Amerika Serikat (AS) bernama NARA (National Archives and Records Administration) telah mempublikasikan dokumen ketika terjadi pembunuhan massal pada 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30SPKI.

Dokumen tersebut disinyalir mengungkap keterlibatan pihak militer kala itu dalam usahanya menyingkirkan pihak-pihak yang diduga atau terkait dengan PKI, termasuk tudingan kedekatan Presiden pertama, Soekarno dengan kelompok kiri tersebut.

Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committtee For Social Justice (IHCS), David Sitorus menilai, pemerintah tidak bisa menutup mata dengan dokumen tersebut. 

Bahkan, Sitorus menganggap pemerintah bisa menggunakan dokumen itu sebagai pembanding untuk mengungkap peristiwa kelam yang merenggut nyawa para jenderal dan masyarakat sipil.

Apalagi dokumen muncul dari negara adikuasa yang disebut-sebut mengetahui peristiwa itu. 

"Peristiwa pembunuhan massal yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat yang harusnya menjadi prioritas dalam agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) Pemerintah Indonesia saat ini," ujar David dalam keterangan persnya, Rabu (25/10/2017).

Dia menambahkan, dengan dibukanya dan dipublikasikan dokumen tersebut maka IHCS mendesak agar pemerintah bersedia mengkaji dokumen-dokumen itu sebagai langkah awal mengusut pelanggaran HAM yang terjadi pada 1965, terlepas dari kepentingan politik apapun. 

"Dan hasil kajian tersebut diumumkan kepada publik agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar mengenai peristiwa berdarah 30 September 1965," ucapnya.

(dam)

SindoNews.Com 

Read More

Jenderal AD dalam Dokumen Rahasia AS

Martin Sitompul - 19 Oktober 2017

Beberapa jenderal Angkatan Darat masuk radar pemerintah AS. Ada yang berpotensi menghalangi upaya penjungkalan Sukarno.

Presiden Sukarno, Milica Adjie, dan Mayjen TNI Ibrahim Adjie. Foto: dokumentasi Kikie Adjie.

DOKUMEN rahasia AS yang baru saja dideklasifikasi dan dibuka untuk publik pada 17 Oktober 2017 menyebut beberapa nama perwira tinggi yang dianggap melindungi Sukarno pasca peristiwa 1965. Pesan telegram bernomor A-503 itu bertajuk “Prospects for a Putsch in Djakarta” (prospek untuk perebutan kekuasaan di Djakarta) dan diberi label: rahasia.

Dokumen itu dikirim dari Kedubes AS di Jakarta kepada sekretaris negara di Washington, DC, tanggal 7 Februari 1966, sebulan sebelum peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Letjen TNI Soeharto. Pengirim telegram bernama Edward E. Masters, konselor (penasihat) Kedubes AS untuk urusan politik. 

“Prospek untuk melawan Istana (Sukarno, red), bergantung pada sikap militer,” tulis laporan itu.

Laporan itu menyebut dua jenderal yang bertentangan dengan haluan kebijakan AS: Brigjen TNI Achmad Sukendro dan Mayjen TNI Ibrahim Adjie.

Sukendro dikenal sebagai perwira intelijen Angkatan Darat, orang dekat Nasution, yang menjabat menteri negara merangkap menteri transmigrasi dan koperasi.

Sementara Adjie menjabat Panglima Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Mereka berdua dikhawatirkan lebih condong terhadap Sukarno.

 “Sukendro, bagaimanapun, tidak mengendalikan pasukan dan hanya aktif sebagai ahli strategi politik,” tulis laporan itu mengenai Sukendro.

Laporan itu juga menyoroti pelarangan “Barisan Sukarno” di Jawa Barat oleh Ibrahim Adjie. Pelarangan itu dapat membangunkan harapan di antara para penentang Istana. Lebih lanjut, pasukan Adjie di Jawa Barat bisa memainkan peran yang menentukan dalam permainan kekuasaan di Jakarta.

Keunggulan (pasukan) Adjie mungkin akan diikuti oleh komandan daerah lainnya, seperti Brigjen TNI Solichin, panglima Kodam Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Letjen TNI A.J. Mokoginta, panglima Komando Wilayah Sumatera, dan Mayjen TNI Sobirin Mochtar, komandan Batalion 530 Brawijaya.

“Namun pelarangan Barisan Sukarno sama sekali tidak menjadi cukup bukti bahwa kesetiaan yang ditunjukkan oleh Adjie terhadap Sukarno memudar,” demikian penilaian terhadap Adjie. Analisis Masters tersebut masukan bagi Duta Besar Marshall Green dan perumus kebijakan politik di Washington untuk Indonesia.

Bagaimana nasib kedua jenderal tadi ketika rezim berganti? Keduanya mengalami nasib nahas.

Sukendro sejatinya adalah perwira antikomunis garis keras. Pada Juli-September 1960, Sukendro pernah memimpin penindasan terhadap PKI. Sukarno kemudian mengajak Angkatan Darat mencapai sebuah kompromi yang berujung pada pengiriman Sukendro ke pengasingan selama tiga tahun.

Dalam masa pengasingan, menurut sejarawan Universitas British Columbia, John Roosa, Sukendro belajar di University of Pitsburgh dan menjalin kontak lebih dekat dengan para pejabat AS dan CIA. Pada akhir 1965, Sukendro menjadi penghubung penting antara Kedubes AS dengan pimpinan Angkatan Darat di bawah Soeharto dan Nasution.

“Sukendro segera tersingkir dari lingkaran Soeharto, barangkali karena dia terlalu mandiri,” tulis Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto.

Pada 1967, Sukendro ditangkap atas perintah Panglima Komando Pemulihan dan Keamanan (Pangkopkamtib), Jenderal TNI Soemitro. Selama sembilan bulan, dia ditahan di penjara Nirbaya, Pondok Gede, Jakarta Timur.

“Satu laporan intelijen menyebutkan, pada waktu Jenderal Sukendro sekolah di Seskoad, dia pernah mengemukakan di depan salah satu forum, bahwa Dewan Jenderal itu ada,” ujar Soemitro dalam memoarnya Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib karya Ramadhan K.H.

Kepada Soemitro, Sukendro mengakui telah mengatakan seperti itu. Soemitro sempat bingung karena Sukendro teman dekatnya, sama-sama lulusan angkatan pertama SSKAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat).   “Namun bagaimanapun juga saya harus menahannya dan akhirnya saya masukan dia di Nirbaya,” kata Soemitro.

Sementara itu, Ibrahim Adjie mengalami hal yang tidak jauh berbeda namun agak lebih baik. Adjie memang dikenal sebagai perwira tinggi loyalis Sukarno. Sebagaimana lazimnya politik pembuangan di era Orde Baru, Adjie menempati pos baru di London sebagai duta besar pada 1966. Setelah itu namanya tak bergaung lagi. Dia memilih menjauhkan diri dari hiruk-pikuk politik dan kekuasan.

Historia.Id

Read More

Peran AS dalam Pembantaian Anti-Komunis Indonesia Diungkap

00:39 19.10.2017

© AP Photo / Horst Faas

Tiga puluh ribu halaman file telah dirilis tentang aktivitas AS di Indonesia selama transisi berdarah nusantara dari kediktatoran sosialis ke kediktatoran militer pro-Barat di pertengahan tahun 60an. Dokumen-dokumen itu mengkonfirmasi bahwa Washington mengetahui, dan mendukung, pengambilalihan militer oleh pemerintah dan pembersihan lawan komunis.

Pembersihan anti-komunis pada tahun 1965 dan 1966 mengerikan, digambarkan oleh CIA sebagai "salah satu pembunuhan massal terburuk di abad ke-20." Antara 400.000 dan 1 juta orang yang dituduh kiri terbunuh, dengan beberapa perkiraan mencapai angka 3 juta.

Sudah lama diketahui bahwa pemerintah AS dan sekutu mendukung pengambilalihan militer 1965. Kedutaan AS, serta CIA, telah dituduh memberikan senjata, bantuan ekonomi, dan pelatihan kepada pasukan Suharto serta daftar nama 5.000 komunis. Kedutaan menegaskan pada tahun 1990 bahwa daftar tersebut disusun oleh seorang pejabat tunggal yang bertindak atas arahannya sendiri, dan para sarjana memperdebatkan apakah AS membantu memfasilitasi pembunuhan massal atau tidak.

Salah satu kabel yang baru dirilis berasal dari sekretaris pertama kedutaan, Mary Vance Trent, yang memberi tahu Washington tentang "peralihan fantastis yang telah terjadi selama 10 minggu singkat" yang menyebabkan sekitar 100.000 orang dibantai.

Kabel 1966 yang sangat mengejutkan dari perwira CIA Edward Masters membahas "masalah" tahanan komunis yang ditangkap. 

"Banyak provinsi tampaknya berhasil mengatasi masalah ini dengan mengeksekusi tahanan [komunis] mereka, atau membunuh mereka sebelum ditangkap, tugas di mana kelompok pemuda Muslim memberikan bantuan," kata Masters.

Dokumen-dokumen tersebut disusun pada tahun 2001 oleh Departemen Luar Negeri AS dan kemudian diklasifikasikan, hanya untuk dirilis hari ini. "Kami terus terang tidak tahu apakah angka sebenarnya mendekati 100.000 atau 1.000.000," membaca kabel April 1966 yang dilampirkan pada laporan 2001. 

Senator AS Tom Udall (D-NM), yang memperkenalkan sebuah RUU pada tahun 2015 yang menyerukan agar semua dokumen AS yang terkait dengan masalah tersebut serta Indonesia untuk membentuk komite kebenaran dan rekonsiliasi mengenai pembantaian, memuji pelepasan dokumen. 

"Dokumen-dokumen ini akan memberikan transparansi yang lebih besar tentang dukungan Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia selama periode yang sama ketika kejahatan mengerikan ini dilakukan," kata Udall dalam sebuah pernyataan.

"Hari ini merupakan kemajuan nyata. Tetapi di Indonesia, banyak orang di balik pembunuhan ini terus hidup dengan impunitas, dan para korban dan keturunan mereka terus dipinggirkan dan tidak dikenali. Ketidakadilan ini menahan Indonesia dari mencapai rekonsiliasi dan menyadari potensi demokrasinya. Di sini, di Amerika Serikat, kita harus mendorong kemajuan demokrasi yang berkelanjutan dari sekutu penting, dan kita harus menghadapi peran kita sendiri dalam tindakan-tindakan mengerikan ini.

Hanya dengan mengakui kebenaran tentang sejarah kita sendiri, Amerika Serikat akan dapat berbicara secara paksa. dan dipercaya untuk membela hak asasi manusia di masa depan. "

Indonesia, yang telah menjadi koloni lepas Belanda selama berabad-abad, mendeklarasikan kemerdekaannya pada Agustus 1945 dan menciptakan negara Indonesia modern, dengan Sukarno yang sosialis dan anti-imperialis sebagai presiden pertama negara baru itu. Sukarno berusaha untuk menyeimbangkan militer, Islam politik dan komunisme dalam kebijakan yang disebut "Nasakom" dan merupakan anggota pendiri Gerakan Non-Blok dengan negara-negara yang sebelumnya dijajah lainnya seperti Mesir dan India.

Tetapi seiring berjalannya waktu, Sukarno lebih menyukai sekutu komunisnya, terutama mereka yang berada di luar negeri di Tiongkok dan Uni Soviet. Kemiskinan dan kelaparan mengepung negara komunis terbesar ketiga di dunia, dan Indonesia menambah hutang besar ke Beijing dan Moskow. Sukarno juga menindak para Islamis dan berusaha melemahkan elemen-elemen militer masyarakat melalui langkah-langkah seperti pembentukan milisi petani yang berpihak komunis.

Setelah kudeta yang gagal terhadap Sukarno pada bulan September 1965 bahwa militer menyalahkan partai komunis Indonesia dan aktor-aktor Cina, negara tersebut dengan cepat membubarkan diri menjadi pembersihan yang singkat tetapi sangat berdarah. Militer dan Islamis bersekutu untuk memusnahkan rezim Sukarno, membantai kepemimpinan partai komunis. 

Dokumen-dokumen itu juga menyatakan bahwa kedutaan besar AS memiliki bukti yang dapat dipercaya bahwa kudeta itu tidak diatur oleh komunis - analisis selanjutnya akan mempertanyakan klaim militer Indonesia, dan para penjahat dan motivasi di balik upaya kudeta masih dalam perselisihan.

Pemimpin pemberontak, Mayor Jenderal Suharto, mengambil alih kendali kepresidenan dan menempatkan Sukarno di bawah tahanan rumah, di mana ia meninggal pada tahun 1970 karena gagal ginjal. Soeharto akan tetap menjadi diktator militer ramah-Amerika Serikat sampai ia terpaksa mengundurkan diri pada 1998.

Warisan pembantaian masih rumit di Indonesia. Buku pelajaran sekolah secara singkat membahas "kampanye patriotik," sebuah pemberontakan nasional di mana 80.000 penindas komunis tewas. Sebuah simposium 2016 yang dimaksudkan untuk membahas tragedi itu mendapat reaksi keras, dan pada September 2017 massa anti-komunis mengganggu pertemuan para aktivis untuk membahas pembantaian itu.

SputnikNews.com 

Read More

Kemlu: Rilis Dokumen Rahasia AS soal Tragedi 1965 Perlu Diperiksa

Rizki Akbar Hasan - 18 Okt 2017, 18:20 WIB

Potret situasi di Indonesia pada 1965 (AP Photo)

Jakarta - Baru-baru ini, sejumlah dokumen rahasia milik pemerintah Amerika Serikat yang berisi tentang Tragedi 1965 di Indonesia, terungkap ke publik.

Dokumen tersebut berupa komunikasi kawat diplomatik antara perwakilan diplomatik AS di Indonesia dengan Washington DC pada periode 1963 - 1966.

Isinya mengindikasikan bahwa pemerintah AS lewat kedutaannya di Jakarta mengetahui --bahkan diduga mendukung-- pihak di balik peristiwa berdarah pembunuhan massal orang-orang yang terkait atau diduga memiliki hubungan dengan PKI. Demikian seperti dikutip dari Associated Press, Rabu (18/10/2017).

Dokumen yang telah di-deklasifikasikan itu diunggah oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA) di George Washigton University, National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Ketika ditanya oleh sejumlah jurnalis di Jakarta terkait informasi tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi eksistensi dokumen itu.

Pihak Kemlu RI juga menyampaikan sikap pemerintah --dari sudut pandang Kemlu-- mengenai laporan yang terkandung dalam dokumen tersebut.

"Dokumen itu tampak seperti rangkaian komunikasi antara Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan pemerintah AS, serta posisi mereka (Kedubes AS) terkait situasi pada masa 1963 - 1966. Tapi kita belum tahu betul isi detailnya seperti apa," jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Rabu (18/10/2017).

"Kalau ditanya sikap terkait hal itu, saya sampaikan bahwa kita (pemerintah) perlu memeriksa akurasi, serta akses dan informasi yang mereka terima yang tercantum dalam laporan dokumen tersebut. Kita juga harus sesuaikan dan memeriksa dokumen tersebut dengan kejadian yang sebenarnya di Indonesia," tambah Arrmanatha.

Sang jubir juga menjelaskan, "Buat Indonesia penanganan dan rekonsiliasi nasional justru yang kita utamakan. Pemerintah pun sudah mengupayakan berbagai langkah rekonsiliasi terkait Tragedi 1965."

Apa yang Diungkap Dokumen Tersebut?

Seperti dikutip dari laman resmi NSA-George Washington University nsarchive.gwu.edu pada Rabu (18/10/2017), ada 39 dokumen, dengan total 30.000 halaman, yang merupakan kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia, dari tahun 1964-1968.

Ada dokumen yang membahas periode pergolakan dalam sejarah Indonesia, hubungan Jakarta-Washington yang sempat memburuk, konfrontasi dengan Inggris terkait pembentukan Negara Federasi Malaysia, meningkatnya ketegangan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, meningkatnya radikalisasi pada era Presiden Sukarno, dan perluasan operasi rahasia AS yang bertujuan memicu bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI.

"Puncaknya adalah, upaya pembersihan para pimpinan Angkatan Darat dalam Gerakan 30 September (G 30 S) -- yang dilakukan sejumlah pejabat militer yang bekerja sama dengan pimpinan PKI," demikian dimuat dalam situs National Security Archive.

"Setelah menumpas upaya kudeta, yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat, militer dan paramiliter pendukungnya melancarkan kampanye pemberantasan PKI dan organisasi pendukungnya, yang menewaskan 500 ribu terduga pendukung PKI antara Oktober 1965 dan Maret 1966, memenjarakan jutaan lainnya, dan akhirnya menyingkirkan Sukarno dan menggantikannya dengan Jenderal Soeharto, yang memerintah Indonesia selama 32 tahun sebelum dilengserkan pada Mei 1998."

Mengutip BBC, Tragedi 1965 adalah pembunuhan massal paling mengerikan pada Abad ke-20, namun saat itu, sejumlah orang menilai, Washington memilih bungkam.

Dokumen-dokumen yang terkuak memperlihatkan, staf kedubes AS mendeskripsikan informasi yang mereka dapatkan terkait Tragedi 1965.

Salah satunya dokumen Telegram 183 dari Konsulat AS di Surabaya untuk Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Dalam kawat diplomatik tersebut, tertera keterangan seorang misionaris yang baru kembali dari Kediri pada 21 November 1965, yang mengaku mendengar pembunuhan besar-besaran terjadi di Tulungagung, di mana sekitar 15 ribu terduga pendukung PKI tewas.

Sementara itu, Telegram 1516 dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk Menteri Luar Negeri AS mengungkapkan pembicaraan seorang pengamat dari Barat dengan para aktivis PKI di Jakarta dan Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta.

Disebutkan dalam bagian akhir dokumen bertanggal 20 November 1965, seorang 'jurnalis Australia yang terpercaya, yang lancar bicara Indonesia, adalah wartawan Barat yang mengunjungi Jawa Tengah pada 10 Oktober 1965.

"Ia mengaku bicara dengan kader PKI di sejumlah lokasi di Jawa Tengah (Tegal dan Purwokerto disebutkan secara spesifik) dan menemukan kebingungan dan klaim tak tahu menahu tentang G 30 S," demikian isi dokumen rahasia itu.

Pengumpulan dokumen, yang sebagian besar telah dideklasifikasikan, diproses oleh National Declassification Center sebagai tanggapan atas meningkatnya minat masyarakat terhadap data-data rahasia AS terkait Tragedi 1965.

Pengungkapan dokumen-dokumen rahasia tersebut diminta oleh aktivis hak asasi manusia baik dari AS dan Indonesia, pembuat film, serta sekelompok Senator AS yang dipimpin oleh Tom Udall dari Partai Demokrat AS.

Dalam sebuah kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Arsip Keamanan Nasional atau National Security Archive bekerja sama dengan National Declassification Center (NDC), untuk membuat keseluruhan koleksi tersebut bisa diakses publik, dengan memindai dan memajangnya dalam bentuk digital.

Dokumen tersebut akan dimasukkan ke dalam Arsip Nasional dan Administrasi Arsip (NARA).

Setelah selesai, ilmuwan, jurnalis, dan peneliti dapat mencari dokumen berdasarkan tanggal, kata kunci, atau nama.

Dari 30.000 halaman yang diproses oleh NDC, beberapa ratus dokumen tetap diklasifikasikan dan sedang menjalani peninjauan lebih lanjut sebelum, rilis dijadwalkan pada awal 2018.

Sementara beberapa dokumen dalam koleksi ini dideklasifikasi dan disimpan di NARA atau Perpustakaan Kepresidenan Lyndon Johnson pada akhir 1990-an. Ribuan halaman akhirnya bisa dibaca untuk pertama kalinya setelah lebih dari 50 tahun tersimpan.

Liputan6 

Read More

Kemlu RI Coba Verifikasi Dokumen AS Soal Operasi Anti-PKI 1965

Victor Maulana - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:21 WIB

Diorama rumah penyiksaan para jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Foto/SINDOphoto

JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir menyatakan, pihaknya sudah mengetahui kalau Amerika Serikat (AS) telah merilis dokumen rahasia, yang kebetulan memiliki keterkaitan dengan operasi anti-PKI tahun 1965 lalu.

"Mungkin yang perlu kita tekankan di sini, di banyak negara, termasuk AS, ada dokumen rahasia yang bisa dipublikasikan jika sudah berusia 30 tahun," kata Arrmanantha pada Rabu (18/10).

"Mungkin yang bisa kita sampaikan adalah, pertama-tama saya sendiri belum mengetahui detail laporan. Namun, dari pemberitaan media, ini berisi komunikasi kedubes AS pada saat itu. Yang perlu kita cek adalah akurasi dari laporan tersebut," sambungnya.

Seperti diketahui, ribuan file dari kedubes AS di Jakarta yang mencakup dokumen 1963-1966 diumumkan, Selasa (17/10), setelah sebuah deklasifikasi yang dimulai di bawah pemerintahan Barack Obama.

The Associated Press menelaah dokumen kunci dalam koleksi data sebelum peluncurannya.

Berkas berisi gambaran tentang operasi pembersihan anti-PKI yang telah digambarkan oleh sejarawan dan dalam volume Departemen Luar Negeri AS sebagai “teror”. Dokumen-dokumen itu dideklasifikasi pada tahun 2001, meskipun ada upaya dari CIA pada menit-menit terakhir untuk memblokir distribusinya.

Menurut telaahan dokumen, para pejabat AS merasa putus asa terhadap arus komunis yang tak terbendung pada tahun 1960-an. Namun, mereka menjadi sangat gembira saat jenderal konservatif Indonesia mengenakan darurat militer di Jakarta, merebut radio pemerintah dan bersiap untuk memusnahkan PKI dengan alasan partai itu telah berusaha untuk menggulingkan pemerintah.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat AS memiliki informasi yang kredibel. Informasi itu bertentangan dengan cerita seram soal penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal dalam pemberontakan PKI 30 September 1965, yang membuka jalan untuk pertumpahan darah di Indonesia.

Kabel diplomatik 21 Desember 1965 dari sekretaris pertama kedutaan, Mary Vance Trent, ke Departemen Luar Negeri AS menyebut bhwa peristiwa itu sebagai ”peralihan fantastis yang telah terjadi selama 10 minggu yang singkat”. “Ini juga termasuk perkiraan bahwa 100.000 orang telah dieksekusi,” bunyi dokumen AS.

(esn)

SindoNews.Com 

Read More

TNI: Pembantaian 1965 Aksi Spontan Rakyat

 18.10.2017

AS menjalin komunikasi erat dengan ABRI dan sejumlah pejabat anti-PKI selama periode gelap pembantaian simpatisan Komunis 1965. Dokumen rahasia yang dirilis Pentagon juga mencatat keterlibatan ormas Islam.

Pemerintah Amerika Serikat akhirnya memublikasikan 39 dokumen rahasia yang mengungkap dukungan Washington terhadap pembantaian anti komunis 1965. Dokumen yang berasal dari 1964 hingga 1968 itu juga mencatat keterlibatan sejumlah organisasi keagamaan di tanah air.

Dalam sebuah telegram yang dikirimkan dari Surabaya pada 26 November 1965, pejabat konsuler AS menulis adanya "indikasi pembantaian luas," antara lain pembunuhan terhadap 15.000 simpatisanPartai Komunis Indonesia dalam sekali pembantaian. Sebulan berselang pejabat tersebut mencatat bagaimana militer "menyerahkan" tahanan komunis "untuk dibantai oleh warga sipil."

Sebuah pesan kawat dari Konsulat AS di Medan memaparkan secara detail bagaimana pemuka agama Islam menyebut pembantaian anti Komunis sebagai sebuah kewajiban agama. Tokoh-tokoh Muhammadiyah di Medan misalnya mengatakan simpatisan PKI sebagai "kaum kafir paling rendah dan pembunuhan terhadap mereka serupa seperti membunuh ayam."

Para simpatisan PKI diklaim "kebingungan dan mengaku tak tahu soal 30 September," begitu bunyi laporan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta pada 20 November 1965.

Menyusul kampanye yang dilancarkan ABRI, sentimen anti-Cina juga dilaporkan berkecamuk di Jawa dan Sulawesi. Pada 12 November 1965 kedutaan AS di Jakarta mengirimkan telegram yang melaporkan "90 persen toko-toko milik warga Tionghoa di Makassar dijarah dan dibakar pada kerusuhan 10 November yang dilakukan oleh warga sipil."

Militer juga dikabarkan menyita dan mengambil paksa alat-alat produksi milik warga keturunan Tionghoa, termasuk pabrik penggilingan beras dan pabrik tekstil. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian Sudjarwo.

Sejauh ini TNI masih  membantah ikut menggalang warga sipil  untuk ikut terlibat dalam aksi pembantaian. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto mengatakan pembunuhan tersebut merupakan "tindakan spontan masyarakat. Kalau TNI membiayai, biayanya dari mana? Saat itu semuanya dalam keadaan susah,” katanya kepada BBC Indonesia.

rzn/hp (afp,rtr,bbc,detik)

Sumber: DW.Com 

Read More

Setelah 50 Tahun, Dokumen Rahasia AS soal Tragedi 1965 Diungkap

Arie Mega Prastiwi - 18 Okt 2017, 11:52 WIB

Massa hancurkan atribut berbau PKI pada 21 Oktober 1965 (arsip AFP)

Washington, DC - Tragedi 1965 menjadi noktah kelam dalam sejarah Indonesia. Ada banyak hal yang masih tertutup rapat mengenai pembunuhan massal anggota, dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga 1966, menyusul terjadinya peristiwa gugurnya para jenderal dalam peristiwa G 30 S. 

Baru-baru ini, sejumlah dokumen rahasia dalam arsip milik Pemerintah Amerika Serikat dideklasifikasi, setelah 50 tahun disimpan rapat-rapat. Data-data tersebut kini dapat diakses dan terbuka untuk umum.

Dokumen tersebut berupa kawat diplomatik atau telegram antar perwakilan diplomatik AS di Indonesia, juga dengan pihak Washington DC pada periode 1964-1968. Isinya mengindikasikan bahwa pemerintah AS lewat kedutaannya di Jakarta mengetahui peristiwa berdarah pembunuhan massal orang-orang yang terkait atau diduga terkait dengan PKI.

Dokumen yang telah dideklasifikasikan itu diunggah oleh lembaga nonprofit National Security Archive (NSA) di George Washigton University, National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Apa saja informasi yang diungkap terkait Tragedi 1965? 

Seperti dikutip dari situs nsarchive.gwu.edu pada Rabu (18/10/2017), ada 39 dokumen, dengan total 30.000 halaman, yang merupakan kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia, dari tahun 1964-1968.

Foto tanggal 21 Oktober 1965 dari kantor pusat Partai Komunis Indonesia di Jakarta yang dibakar pada tanggal 8 Oktober 1965 (AFP)

Ada dokumen yang membahas periode pergolakan dalam sejarah Indonesia, hubungan Jakarta-Washington yang sempat memburuk, konfrontasi dengan Inggris terkait pembentukan Negara Federasi Malaysia, meningkatnya ketegangan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, meningkatnya radikalisasi pada era Presiden Sukarno, dan perluasan operasi rahasia AS yang bertujuan memicu bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI.

"Puncaknya adalah, upaya pembersihan para pimpinan Angkatan Darat dalam Gerakan 30 September (G 30 S) -- yang dilakukan sejumlah pejabat militer yang bekerja sama dengan pimpinan PKI," demikian dimuat dalam situs National Security Archive. 

"Setelah menumpas upaya kudeta, yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat,  militer dan paramiliter pendukungnya melancarkan kampanye pemberantasan PKI dan organisasi pendukungnya, yang menewaskan 500 ribu terduga pendukung PKI antara Oktober 1965 dan Maret 1966, memenjarakan jutaan lainnya, dan akhirnya menyingkirkan Sukarno dan menggantikannya dengan Jenderal Soeharto, yang memerintah Indonesia selama 32 tahun sebelum dilengserkan pada Mei 1998."

Mengutip BBC, Tragedi 1965 adalah pembunuhan massal paling mengerikan pada Abad ke-20, namun saat itu, sejumlah orang menilai, Washington memilih bungkam.

Dokumen soal Pembantaian?

Dokumen-dokumen yang terkuak memperlihatkan, staf kedubes AS mendeskripsikan informasi yang mereka dapatkan terkait Tragedi 1965.

Salah satunya dokumen Telegram 183 dari Konsulat AS di Surabaya untuk Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Dalam kawat diplomatik tersebut, tertera keterangan seorang misionaris yang baru kembali dari Kediri pada 21 November 1965, yang mengaku mendengar pembunuhan besar-besaran terjadi di Tulungagung, di mana sekitar 15 ribu terduga pendukung PKI tewas.

Sementara itu, Telegram 1516 dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk Menteri Luar Negeri AS mengungkapkan pembicaraan seorang pengamat dari Barat dengan para aktivis PKI di Jakarta dan Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta.

Telegram 1516 dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk Menteri Luar Negeri AS (Captured: US National Security Archive)

Disebutkan dalam bagian akhir dokumen bertanggal 20 November 1965, seorang 'jurnalis Australia yang terpercaya, yang lancar bicara Indonesia, adalah wartawan Barat yang mengunjungi Jawa Tengah pada 10 Oktober 1965.

"Ia mengaku bicara dengan kader PKI di sejumlah lokasi di Jawa Tengah (Tegal dan Purwokerto disebutkan secara spesifik) dan menemukan kebingungan dan klaim tak tahu menahu tentang G 30 S," demikian isi dokumen rahasia itu.

Pengumpulan dokumen, yang sebagian besar telah dideklasifikasikan, diproses oleh National Declassification Center sebagai tanggapan atas meningkatnya minat masyarakat terhadap data-data rahasia AS terkait Tragedi 1965.

Pengungkapan dokumen-dokumen rahasia tersebut diminta oleh aktivis hak asasi manusia baik dari AS dan Indonesia, pembuat film, serta sekelompok Senator AS yang dipimpin oleh Tom Udall dari Partai Demokrat AS.

Dalam sebuah kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Arsip Keamanan Nasional atau National Security Archive bekerja sama dengan National Declassification Center (NDC), untuk membuat keseluruhan koleksi tersebut bisa diakses publik, dengan memindai dan memajangnya dalam bentuk digital.

Dokumen tersebut akan dimasukkan ke dalam Arsip Nasional dan Administrasi Arsip (NARA).

Setelah selesai, ilmuwan, jurnalis, dan peneliti dapat mencari dokumen berdasarkan tanggal, kata kunci, atau nama.

Dari 30.000 halaman yang diproses oleh NDC, beberapa ratus dokumen tetap diklasifikasikan dan sedang menjalani peninjauan lebih lanjut sebelum, rilis dijadwalkan pada awal 2018.

Sementara beberapa dokumen dalam koleksi ini dideklasifikasi dan disimpan di NARA atau Perpustakaan Kepresidenan Lyndon Johnson pada akhir 1990-an. Ribuan halaman akhirnya bisa dibaca untuk pertama kalinya setelah lebih dari 50 tahun tersimpan.

Liputan6 

Read More

Data Ungkap Rincian Baru Dukungan AS dalam Operasi Anti-PKI 1965

Muhaimin - Rabu, 18 Oktober 2017 - 00:09 WIB

Diorama rumah penyiksaan para jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Foto/SINDOphoto

JAKARTA - Dokumen yang telah direklasifikasi mengungkapkan rincian baru tentang sepengetahuan dan dukungan pemerintah Amerika Serikat (AS) atas pembantaian massal anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. Operasi itu dijalankan militer dan massa anti-komunis.

Ribuan file dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang mencakup dokumen 1963-1966 diumumkan pada hari Selasa (17/10/2017) setelah sebuah deklasifikasi yang dimulai di bawah pemerintahan Barack Obama.

The Associated Press menelaah dokumen kunci dalam koleksi data sebelum peluncurannya.

Berkas berisi gambaran tentang operasi pembersihan anti-PKI yang telah digambarkan oleh sejarawan dan dalam volume Departemen Luar Negeri AS sebagai “teror”. Dokumen-dokumen itu dideklasifikasi pada tahun 2001 meskipun ada upaya dari CIA pada menit-menit terakhir untuk memblokir distribusinya.

Pada tahun 1965, Indonesia memiliki partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah China dan Uni Soviet (sekarang Rusia). PKI kala itu memiliki anggota dalam jumlah besar. Sedangkan Presiden Soekarno pada waktu itu dikenal sebagai sosok karismatik, sosialis dan anti-Amerika.

Menurut telaah dokumen, para pejabat AS yang merasa putus asa terhadap arus komunis yang tak terbendung pada tahun 1960-an. Namun, mereka menjadi sangat gembira saat jenderal konservatif Indonesia mengenakan darurat militer di Jakarta, merebut radio pemerintah dan bersiap untuk memusnahkan PKI dengan alasan partai itu telah berusaha untuk menggulingkan pemerintah.

Dalam beberapa bulan, tentara menang dalam perebutan kekuasaan yang berujung pada lengsernya Soekarno. Sejak itu, orientasi politik Indonesia geser ke AS dan membuka pasarnya yang besar ke perusahaan-perusahaan Amerika.

Berkas yang baru dirilis tersebut menggarisbawahi pengetahuan awal, terperinci dan berkelanjutan dari Kedutaan Besar dan Departemen Luar Negeri AS tentang pembunuhan dan keinginan untuk menghindari sesuatu yang dapat menghambat tentara Indonesia. Sejarawan dalam dokumen tersebut telah menetapkan bahwa AS menyediakan daftar pejabat senior partai komunis, peralatan radio dan uang sebagai bagian dari dukungan aktif untuk tentara.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat AS memiliki informasi yang kredibel. Informasi itu bertentangan dengan cerita seram soal penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal dalam pemberontakan PKI 30 September 1965, yang membuka jalan untuk pertumpahan darah di Indonesia.

Dokumen-dokumen yang secara khusus menyebutkan bahwa pembunuhan massal diperintahkan oleh Soeharto—tokoh militer yang dalam beberapa bulan merebut kekuasaan—yang kemudian memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade. 

Kabel diplomatik 21 Desember 1965 dari sekretaris pertama kedutaan, Mary Vance Trent, ke Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa peristiwa itu sebagai ”peralihan fantastis yang telah terjadi selama 10 minggu yang singkat”. “Ini juga termasuk perkiraan bahwa 100.000 orang telah dieksekusi,” bunyi dokumen AS.

Menurut kabel diplomatik itu, di Bali sendiri ada sekitar 10.000 orang terbunuh pada pertengahan Desember, termasuk orang tua dan sanak keluarga yang sejatinya jauh dari keterkaitan dengan gubernur pro-komunis. Dua bulan kemudian, kabel kedutaan lain menyebutkan bahwa pembunuhan di Bali telah membengkak menjadi 80.000 orang.

Sebuah kabel diplomatik yang merupakan bagian dari volume Departemen Luar Negeri tahun 2001 menunjukkan bahwa pada bulan April 1966, kedutaan AS ragu-ragu tentng skala pembunuhan massal anti-PKI. 

”Kami terus terang tidak tahu apakah (jumlah) sebenarnya mendekati 100.000 atau 1.000.000. Bahkan pemerintah Indonesia hanya memiliki ‘gagasan samar-samar’ dari jumlah sebenarnya,” bunyi kabel diplomatik tersebut.

Rilis dokumen yang dirahasikan AS selama bertahun-tahun ini bertepatan dengan bangkitnya retorika anti-komunis di Indonesia.

(mas)

SindoNews.Com 

Read More