Heru Atmojo | Profil

Heru Atmojo

Pilot Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) (1953 - 1965)

LahirBondowoso, Jawa Timur, Indonesia, 3 Januari 1929

ProfesiPilot Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) (1953 - 1965)

Karier

Anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (1945-1948)

Pilot Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) (1953-1965)

Pendidikan

Sekolah Penerbangan Kalijati Subang (1953-1953)

Air and Photo Radar Intelligence School (1961-1961)

___

Heru Atmojo adalah mantan Asisten Direktur Intelijen Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada 1965. Sebagai Intelejen AURI, dia adalah penerbang yang ahli pemotretan udara. Ia dipenjarakan oleh pemerintahan Orde Baru karena terlibat Gerakan 30 September 1965 karena namanya tercantum sebagai Wakil Komandan Dewan Revolusi.

Heru meninggal pada 29 Januari 2011 lalu. Ia sempat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata sebagai pemegang Bintang Gerilya, tapi kemudian makamnya dibongkar dan dipindahkan ke Sidoarjo Jawa Timur pada 29 Maret 2011. Tidak jelas alasan pembongkaran dan pemindahan makam Heru tersebut, kemungkinan karena G 30 S.

John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal (2008), Heru diperintahkan Menteri Panglima Angkatan Udara (Menpangau), Omar Dhani untuk mengawasi Supardjo, Panglima Komando Tempur II di Kalimantan Utara yang dalam Komando Mandala Siaga (Kolaga) kedudukannya di bawah Dhani. Heru sebagai intel AURI lalu terus mengawasi Supardjo pada 3 hari sebelum G30S meletus.

Heru melapor pada Dhani bahwa sore 30 September 1965 ada gerakan di lingkungan AD yang akan menjemput jenderal AD untuk dihadapkan kepada Bung Karno. Heru mendengar kabar tentang rencana penculikan ini dari Mayor Udara Sujono yang sebelumnya ikut terlibat dalam rapat-rapat dengan kelompok Syam dan Untung sebelum G30S. Hingga kini kesaksian Sujono ini belum terungkap.

Kembali ke Heru, Pada 1 Oktober 1965, ia mendampingi Supardjo mencari Bung Karno di Istana Merdeka yang tengah dikepung tentara-tentara liar. Bung Karno tidak ditempat. Heru kemudian mencari tahu lewat Omar Dhani. Kepada Heru, Dhani mengatakan Bung Karno sedang menuju Halim. Heru dan Suparjo akhirnya ke Halim. Sampai di Halim mereka bertemu dengan Omar Dhani. Dhani kemudian memerintahkan membuat surat harian Mengpangau. Isinya “…diadakan gerakan oleh Gerakan 30 September untuk mengamankan dan menyelamatkan evolusi dan Pemimpin Besar Revolusi terhadap subversi CIA."

Sekitar pukul 9.00 rombongan presiden datang. Suparjo langsung menemui Presiden untuk memberitahukan gerakan 30 September dan meminta restu. Namun presiden menolak. Supardjo bingung, Dhani sudah kadung meleuarkan perintah harian. Belakangan inilah yang dijadikan alasan Orde Baru untuk memenjarakan Supardjo dan Omar Dhani.

Peristiwa 30 September itulah yang menyeret Heru ke penjara. Ia di sidang di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada 1980. Dalam kesaksiannya di buku Gerakan 30 September: Kesaksian Letkol (Pnb.) Heru Atmodjo, Heru menyebut Syam yang memimpin operasi militer G30S. Syam alias Syam Kamaruzaman dalam persidangan Mahmilub menyebur dirinya adalah anggota Biro Khusus Partai Komunis Indonesia (PKI). Biro ini, menurut Orde Baru, bertanggungjawab kepada Ketua PKI DN Aidit. Namun seperti diketahui DN Aidit ditembak mati sebelum disidangkan.

Dalam bukunya Heru mengakui bahwa DN Aidit juga berada di kawasan Halim. Lebih detail, John Roosa menyebut bahwa Aidit di rumah Suwandi, sementara Sjam dan kawan-kawan di rumah Sujatno, dan Bung Karno di rumah Komodor Susanto, semuanya ada di kawasan Halim Perdanakusuma. Belakangan diketahui Omar Dhani telah menyiapkan pesawat bagi Aidit untuk terbang ke Yogyakarta pada malam 1 Oktober 1965.

Heru dalam pengakuannya, sebagaimana ditulis Salim Said dalam GESTAPU 65: PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto (2015), menganalisa langkah komandannya ini dengan mengatakan, “Pimpinan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) mengambil sikap jalan setengah-setengah. Setengah membiarkan, tidak melarang secara tegas Mayor Suyono ambil peran, walau sudah dilaporkan sebelumnya. Mengapa jalan ini ditempuh? Karena kuatnya loyalitas Laksamana Omar Dhani kepada Bung Karno, yang tanpa reserve, tanpa memikirkan akibat-akibatnya.”

Akibat paling nyata adalah dirinya dituduh bersalah oleh Mahmilub dan divonis hukuman seumur hidup dan dipecat dari AURI. Heru kemudian mendapatkan keringanan hukuman sehingga ia menjalani masa hukuman selama 15 tahun.

Awal karirnya di AURI, Heru sebenarnya tidak di jalur intelijen. Dia adalah penerbang penerbang. Di masa revolusi, Heru adalah anggota Tentara Republik Indoesia Pelajar (TRIP) dalam masa Revolusi. Karenanya ia mendapat Bintang Gerilya.

Pada 1953-1954 Heru kemudian belajar menjadi penerbang di Sekolah Penerbangan (Sekbang) Kalijati, Subang, Jawa Barat. Lulus dari Sekbang Heru dilibatkan dalam operasi penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Saat itu ia menerbangkan pesawat Mustang P-51. Dari PRRI, Heru ditugaskan lagi dalam Operasi Mandala di Papua.

Usai Operasi Mandala, Heru di sekolahkan di Air and Photo-Radar Inteligent School U.S Air Force di Texas. Keahliannya dalam foto intelijen udara ini pernah dimanfaatkan Gubernur DKI Jakarta, Soemarno Sosroatmodjo. Heru membantu memetakan Jakarta dari udara. Dari hasil pemetaan udara itu muncul gagasan untuk melakukan pengerukan Sungai Grogol dan Sungai Cisadane.

Sumber: https://tirto.id/m/heru-atmojo-b8

Read More

Ternyata, Makam Semaun Ketum Pertama PKI di Beji Pasuruan

4 Oktober 2017 14:47 WIB

Sekilas pemakaman umum manggungrejo di Desa Gununggansir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tampak seperti makam pada umumnya. Namun jika kita masuk ke dalam areal pemakaman tersebut tampak ada salah satu areal pemakaman keluarga yang dikelilingi pagar teralis besi dan bertuliskan makam keluarga R.A Prawiro Atmojo.

Tak jauh dari lokasi makam tersebut ada pula satu makam yang ditandai oleh dua nisan yang bertuliskan makam R.A Valentina Semaun dan DR. Semaun Prawiro Atmojo.

Menurut cerita masyarakat setempat, makam tersebut merupakan makam keluarga DR. Semaun Prawiro Atmojo, Ketua Umum Pertama Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini dikuatkan dengan keberadaan makam bertuliskan nama keluarga besarnya Prawiro Atmojo.

Berdasarkan pada catatan di nisannya, Semaun wafat pada tanggal 7 April tahun 1971 dan dimakamkan di pemakaman umum Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tak jauh dari makam keluarganya.

“Dulu konon beliau itu sempat tinggalnya di sini (Gununggansir, Beji). Sekarang rumahnya jadi Minimarket di perempatan itu, ” kata Ahmad Munir, salah seorang warga Gununggansir yang ditemui wartabromo.com di rumahnya.

Keberadaan makam Semaun di Desa Gununggansir Kecamatan Beji memang tidak banyak diketahui. Pada tulisan Biografi Semaun sendiri yang diunggah oleh situs Wikipedia tidak tertulis jika pria yang pernah diasingkan oleh Belanda dan menetap lama di Uni Soviet itu dimakamkan di pemakaman umum Gununggangsir Kecamatan Beji. Pasalnya, semaun lahir di Sumobito Kabupaten Jombang.

“Setahu saya, itu makamnya Semaun pejuang 45 gitu aja, ” kata Suparto, sang juru kunci makam umum Manggungrejo Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Sempat menjadi Ketua Umum PKI pertama, Semaun juga dikenal sebagai aktivis hebat dan pemikir pada masanya. Ia sempat tinggal dan menetap di Uni Soviet selama lebih dari 30 tahun. Puncak karirnya ia diangkat sebagai pimpinan badan perancang negara (Gozplan) di Tajikistan.

Dikutip dari Wikipedia, saat kembali ke Indonesia, ia sudah berusia setengah abad lebih dan telah terputus dari Partai Komunis yang ia dirikan dahulu. Ia aktif menjadi pegawai pemerintah dan mengajar mata kuliah ekonomi di Universitas Padjajaran Bandung.

Kumparan.Com 

Read More

Membongkar Sejarah Makam Kalibata

Bonnie Triana | 27 April 2011

Karena dituduh komunis, makam Heru Atmodjo di Kalibata dibongkar. Revanchisme atau ahistorisme?

AWAN mendung menaungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Selasa sore, 26 April 2011. Aroma hujan terbawa angin. Bulir-bulir air mulai berjatuhan dari langit. Seorang petugas keamanan yang duduk di depan gerbang utama langsung berdiri dan menanyakan tujuan kedatangan Historia Online.

Merasa tak punya kuasa, dia memanggil rekannya yang lain, yang ternyata juga tak berani memberikan izin masuk ke areal pemakaman. Sejurus kemudian dia menelpon seseorang.

“Ini bapak bicara sendiri saja pada atasan,” katanya sambil menyodorkan handphone Nokia type E71 miliknya.

“Lapor dulu ke Garnizun Kodam Jaya di Gambir dan Depsos, kalau sudah ada surat izin nanti baru bisa masuk,” kata suara di ujung telpon kepada Historia Online.  

Kabar pembongkaran makam Letkol. (Pnb) Heru Atmodjo yang wafat pada 29 Januari itu telah banyak diberitakan media massa. Pembongkaran makam dan pemindahan jasad orang yang disebut-sebut terlibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 itu pun jadi topik hangat di berbagai situs jejaring sosial. Gencarnya pemberitaan membuat pengelola makam jadi tertutup dan hati-hati menerima pengunjung. Makam Heru dibongkar pada Jumat malam, 25 Maret 2011. Jasadnya diterbangkan ke Surabaya dan dikuburkan kembali pada 26 Maret di Sidoarjo, tepat di sebelah pusara ibunya.

Dari siaran pers yang dikirim oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 disebutkan bahwa pemindahan jenazah Alm. Heru Atmodjo dilakukan oleh keluarga dalam keadaan terpaksa. Tak beberapa lama setelah Heru dimakamkan, sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) berunjuk rasa di kantor DPRD Jawa Timur  pertengahan Maret lalu. Mereka menganggap jenazah Heru Atmodjo tidak layak dimakamkan di sana karena dia komunis yang terlibat dalam  G30S 1965. 

Tak lama kemudian tujuh aparat tentara Angkatan Darat yang mengaku dari Markas Besar TNI di Cilangkap –berpakaian dinas dan sipil– mendatangi pihak keluarga dan meminta paksa agar mereka memindahkan jenazah Alm. Heru Atmodjo. Pihak keluarga yang merasa tertekan akhirnya terpaksa memindahkan jenazah Heru.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam suratnya kepada Panglima TNI Republik Indonesia Laksamana TNI Agus Suhartono mempertanyakan pembongkaran dan pemindahan itu. Menurut KontraS, sebagai pemegang Gelar Bintang Gerilya Heru berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. 

“Apabila terjadi  pemindahan makam jenazah almarhum maka seharusnya  melalui keputusan hukum yang setara, baik dengan keputusan hukum pemberian Gelar Bintang Gerilya maupun keputusan hukum yang dikeluarkan untuk pemakaman di Taman Makam Pahlawan,” kata Kordinator KontraS Haris Azhar dalam surat bertanggal 27 April 2011 itu.  

Dalam surat yang sama KontraS mengatakan dugaan keterlibatan Heru Atmodjo dalam peristiwa G30S/PKI tidak bisa hanya didasarkan pada stigma, kecurigaan dan desakan pihak-pihak tertentu. Tetapi harus dilihat dalam fakta sejarah yang proporsional dan menyeluruh. 

“Dan dalam hal ini,” demikian surat KontraS, “almarhum telah membantah tentang keterlibatannya dalam G30S/PKI. Lebih jauh dari itu sampai saat ini belum ada proses pengadilan yang fair dan jauh dari intervensi politik ataupun upaya pengungkapan kebenaran terhadap mereka yang dituduhkan terlibat dalam peristiwa G30S/PKI.”

Dampak dari stigmatisasi komunis yang dilakukan pemerintah Orde Baru selama puluhan tahun masih terjadi sampai hari ini. Beberapa tahun lalu, ketika sekelompok keluarga korban pembunuhan massal 1965 bermaksud menggali kubur orangtua mereka di daerah Wonosobo pun mendapat hambatan dari sejumlah warga yang menolak penggalian itu. Keributan tersebut sempat direkam dalam film Mass-Grave karya Lexy Rambadeta. Stigmatisasi terhadap komunisme berdampak pada cara pandang yang tak seimbang dan main pukul rata dari kelompok-kelompok tertentu terhadap sejarah eksistensi gerakan kiri di negeri ini.

Alergi terhadap komunisme, sebagai musuh kolektif zaman Orde Baru, terbawa sampai sekarang. Serangan yang dilakukan kelompok-kelompok fundamentalis terhadap apa yang mereka sebut sebagai komunis pun tak jelas berdasar apa: apakah mereka melakukan itu karena menganggap komunis itu atheis yang bertentangan dengan akidah Islam atau karena tuduhan keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S 1965? Agaknya kedua tuduhan itu diberlakukan pada kasus Heru Atmodjo: seorang komunis-atheis yang terlibat dalam peristiwa G30S 1965 tak pantas dimakamkan di makam pahlawan sekelas Kalibata.

Tentu saja pandangan demikian tak lepas dari peran Orde Baru yang menjadikan sejarah sebagai alat legitimasi belaka. Penyeragaman versi sejarah telah menyeragamkan pemahaman orang pada peristiwa sejarah yang pernah terjadi, khususnya tentang peristiwa G30S 1965 dan secara umum pada sejarah gerakan kiri di Indonesia. Semua yang berlabel komunis disetarakan dengan pemberontak nista yang tak layak dicatat dalam sejarah, dihargai jasa-jasanya dan bahkan dikubur di pemakaman pahlawan.

Di taman makam pahlawan Kalibata sendiri terdapat makam ribuan tokoh, baik yang bergelar pahlawan maupun yang mendapatkan bintang mahaputra. Sebagian besar militer. Belakangan setelah tokoh veteran perang kemerdekaan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, veteran pun boleh dimakamkan di TMP Kalibata. Karena alasan itu pula Heru Atmodjo, yang pernah terlibat dalam perang kemerdekaan, dimakamkan di sana.

Lantas siapa saja yang dimakamkan di Kalibata? Apakah makam ini dibangun khusus untuk orang-orang antikomunis?

TMP Kalibata, Jakarta Selatan, mulai dibangun pada 1953. Gerbang utama TMP didesain oleh arsitek masyhur Frederich Silaban yang juga pernah mendesain masjid Istiqlal. Sebelum dibangun di Kalibata, taman makam pahlawan terletak di Ancol. Namun karena kawasan tersebut semakin sumpek, Presiden Sukarno memerintahkan pemindahan makam pahlawan ke Kalibata. Tepat pada hari pahlawan 10 November 1954, Presiden Sukarno meresmikan TMP Kalibata sebagai tempat pemakaman yang baru menggantikan Ancol.

Kerangka para pahlawan yang sebelumnya dikubur di Ancol pun dipindahkan ke Kalibata. Selain Haji Agus Salim ada ratusan jasad pahlawan yang dipindah kuburnya ke Kalibata, di antaranya adalah mereka yang di tembok nama disebut sebagai “Pahlawan Kapal Tujuh.” Ada 21 orang pahlawan dari Kapal Tujuh atau kapal Zeven Provincien yang dikubur di TMP Kalibata. Mereka adalah: Martin Paradja (tertulis di tembok nama TMP Kalibata “Paradja”), Gosal, Rumambi, Kuluot, Kesehung, Getinoatu, I Duwan Njoman, Aritonang, Amir, Moh. Basir, Suwandi, Sugino, Sakam, Miskam, Misman, Sukimin, Sukirto, Simun, Sukiran, Jasir dan Kemas Umar.

Pemberontakan kapal Zeven Provincien dipicu oleh pengumuman pemerintah kolonial pada 1 Januari 1933 untuk menurunkan gaji pegawai sebesar 17 persen. Akhir Januari, ratusan pelaut di Surabaya berunjuk rasa menentang keputusan itu. Kapal Zeven Provincien yang sedang berpatroli di Aceh pun mendengar kabar unjuk rasa tersebut. Adalah Maud Boshart, kelasi Belanda pro Indonesia, yang pertama kali mendengar berita itu dari ruang komunikasi di kapal. Dia membocorkan info itu kepada para pelaut Indonesia.

Pelaut Indonesia seperti Martin Paradja, Rumambi, Hendrik dan Gosal yang tersulut oleh berita aksi pemogokan di Surabaya diam-diam mengadakan rapat saat kapal merapat di Pelabuhan Sabang, Aceh. Beberapa kelasi Belanda pimpinan Maud Boshart turut dalam rapat itu. Para kelasi Indonesia dan segelintir kelasi Belanda pro Indonesia sepakat untuk melancarkan pemberontakan serta menguasai kapal. Usai rapat mereka menyanyikan lagu “Internasionale”, lagu wajib yang biasa dibawakan oleh gerakan buruh dan komunis. 

Pada 4 Februari 1933, pukul 22:00 malam, pemberontakan dimulai bersamaan dengan bunyi tiupan peluit. Pemberontak berhasil menguasai kapal selama seminggu. Pemerintah mengirim dua kapal perang dan beberapa pesawat pembom. Karena menolak menyerah, pesawat membom kapal Zeven Provincien. Martin Paradja, pemimpin pemberontakan tewas seketika. 

Begitu juga dengan 20 kelasi Indonesia dan 3 kelasi Belanda. Keduapuluh kelasi Indonesia yang tewas (plus Martin Paradja) itulah yang dimakamkan di Kalibata.  

Kapal dapat kembali dikuasai pemerintah. Sejumlah pemberontak yang masih hidup ditangkap dan diadili. Maud Boshart dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dan Kawilarang, juga pemimpin pemberontak, dihukum 18 tahun penjara. Pemerintah kolonial menuduh keterlibatan gerakan komunis dalam pemberontakan itu.

Selain para pemberontak kapal Zeven Provincien, juga ada tokoh kontroversial lain yang juga dimakamkan di TMP Kalibata. Dia adalah Adam Malik. Tokoh politik pengikut Tan Malaka dan anggota partai Murba itu sempat dituduh jadi agen CIA di Indonesia. Dalam sebuah laporan rahasia CIA, Adam disebut-sebut sebagai “seorang Marxis”. 

Sampai saat ini ajaran Karl Marx dilarang di Indonesia, tentu juga tabu mengaku secara terbuka sebagai seorang Marxis. Adam Malik mencapai puncak karier politiknya sebagai wakil presiden. Di masa mudanya dia dikenal termasuk pemuda kiri yang progresif dan terlibat di dalam pusaran arus revolusi Indonesia.

Dari sekian tokoh yang dimakamkan di TMP Kalibata yang paling menarik dibahas adalah Alimin. Alimin bin Prawirodirdjo lahir di Solo pada 1889 dan wafat di Jakarta, 24 Juni 1964. Alimin salah satu dari sekian tokoh utama di balik berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI). Pascapemberontakan PKI 1926, Alimin pergi ke Moskow, Uni Soviet untuk bergabung dengan organisasi komunis internasional, Komintern. 

Sebagai tokoh komunis terkemuka dia bersahabat baik dengan Ho Chi Minh, pemimpin partai komunis Vietnam yang melancarkan perang melawan Amerika Serikat pada saat negeri Paman Sam itu menginvasi Vietnam. Alimin pulang ke Indonesia pada 1946. 

Ketika PKI mulai berada di bawah kendali triumvirat Aidit-Njoto-Lukman, Alimin tersingkir dari pucuk kepemimpinan partai namun sesekali kader-kader muda PKI menyambanginya untuk sekadar mendapat nasihat darinya. Dia meninggal pada 1964 dan karena jasa-jasanya berjuang melawan Belanda Alimin dimakamkan di TMP Kalibata.

“Dia jelas komunis. Saya sempat melihat fotonya dipasang di ruang perpustakaan di TMP Kalibata karena di sana ada beberapa foto para pahlawan yang dikubur,” kata sejarawan Asvi Warman Adam.

Presiden Sukarno menetapkan bahwa semua orang yang terlibat di dalam pemberontakan PKI 1926 diangkat sebagai perintis kemerdekaan. Mereka mendapatkan piagam penghargaan dan pemerintah, melalui Departemen Sosial, memberikan tunjangan pensiunan sebagai veteran kepada mereka yang terlibat di dalam pemberontakan melawan Belanda itu. Sementara itu dalam buku putih terbitan Sekretariat Negara zaman Moerdiono jadi Mensesneg pemberontakan PKI 1926 direken sebagai bibit awal tradisi memberontak yang dimiliki oleh PKI. 

Pada buku itu disebutkan bahwa PKI telah memberontak sebanyak tiga kali, yakni pada 1926, 1948 dan 1965. Tak dijelaskan pemberontakan 1926 itu ditujukan kepada siapa.

Pembongkaran makam Heru Atmodjo mungkin memuaskan bagi pihak-pihak yang tak menghendakinya dikubur di sana. Mungkin pula mengecewakan bagi mereka yang yakin bahwa Heru layak dimakamkan di TMP Kalibata. Namun lebih dari semua, pembongkaran makam Heru yang belum genap seratus hari itu –dan baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah– menjelaskan bahwa kita tak pernah berani menatap masa lalu. 

Sekaligus menunjukkan sisi ketidakjujuran kita memandang sejarah: bahwa seorang komunis pun pernah punya jasa bagi negeri ini sebagaimana pejuang Republikein yang berjibaku menentang penjajahan di bawah panji-panji agama: Islam, Kristen, Hindu, Budha apa pun agamanya demi Republik Indonesia. Dan tentu karena negara ini berdiri untuk semua golongan.

Sumber: Historia 

Read More

YPKP: Heru Atmodjo Tak Sadar Namanya Dicatut Letkol Untung

SELASA, 26 APRIL 2011, 09:20 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

letkol untung/ist

RMOL. Tuduhan bahwa Letkol Heru Atmodjo pernah terlibat dalam peristiwa penculikan enam perwira tinggi dan seorang perwira muda TNI Angkatan Darat pada 1965 silam hanya salah sangka, kalau bukan fiksi belaka. Nama Heru Atmodjo memang dicantumkan dalam daftar pimpinan Dewan Revolusi yang dimumkan Letkol Untung pada pagi hari 1 Oktober 1965.

Beberapa jam sebelumnya ketujuh perwira TNI AD diculik dan dibunuh oleh kelompok Detasemen Kawal Pribadi Presiden Cakrabirawa pimpinan Untung yang juga merupakan perwira TNI AD.

Kehadiran Heru Atmodjo di Istana Negara pada 30 September malam atas perintah Panglima AURI Marsdya Oemar Dhani adalah untuk menginformasikan perkembangan konstelasi politik dan melindungi Presiden Sukarno. Namun menurut catatan sejarah konvensional Heru ke Istana karena diperintahkan menculik Sukarno.

Menurut Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, Heru Atmodjo sama sekali tidak sadar bahwa namanya dicatut oleh kelompok Untung pada keesokan pagi. YPKP merasa perlu menjelaskan hal ini menyusul berkembangnya kabar mengenai pemindahan makam Heru Atmodjo dari TMP Kalibata.

“Beliau merasa dijebak oleh skenario operasi intelejen yang didukung oleh Amerika Serikat dengan CIA dan Angkatan Darat faksi Soeharto. Mereka ingin menjatuhkan kepemimpinan Sukarno yang anti imperialis secara tidak langsung. Penghancuran Sukarno tanpa penghancuran dukungan rakyat, terlebih dukungan penuh dari massa Partai Komunis Indonesia, sama artinya tidak mungkin. Oleh karena itu, rekayasa G30S menjadi dalih atas pembunuhan dan penangkapan seluruh kekuatan gerakan revolusioner saat itu. Alm. Heru Atmodjo berada di barisan revolusioner itu,” tulis YPKP 65/66 dalam keterangan yang ditandatangani Ketua YPKP 65/66, Heru Suprapto, dan Sekretaris, Bedjo Untung.

YPKP juga mengingatkan bahwa Heru Atmodjo adalah seorang pejuang yang telah membuktikan kecintaannya pada republik sejak masa revolusi kemerdekaan menghadapi kolonial Belanda. Sebagai pilot pesawat tempur Heru Atmodjo juga pernah ditugaskan dalam operasi pembebasan Irian Barat serta penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta dan DI TII yang diduga memperoleh dukungan dari kaum nekolim.

Sedianya Presiden Sukarno menyematkan bintang Bintang Gerilya kepada Heru Atmodjo. Tetapi, karena kisruh politik menyusul peristiwa G30S, pemberian bintang itu tertunda hingga beberapa lama. Bintang Gerilya inilah, menurut hemat YPKP, yang membuat Heru Atmodjo pantas dimakamkan di TMP Kalibata.

“Pada acara pemakaman (29 Januari), wakil pemerintah dan AURI mengucapkan penghargaan atas jasa Alm. Heru Atmodjo. Upacara kemiliteran AURI dengan salvo senjata, pengheningan cipta, iringan musik untuk penghormatan terakhir, dan penutupan peti jenasah dengan Bendera Merah Putih menunjukan Alm. Heru Atmodjo layak untuk dihormati sebagai anak bangsa yang berjasa di dalam revolusi kemerdekaan Indonesia,” demikian YPKP. [guh]

Sumber: RMOL.Co

Read More

Sumbang Tapi Benar - Kesaksian 1 Oktober 1965

 29 September 2009 | 14.32 

Wawancara Heru Atmodjo, Mantan Perwira Intelejen Angkatan Udara, saksi peristwa 1 Oktober 1965 dengan reporter Bingkai Merah, 29 September 2009. 

Peristiwa G 30 S merupakan lembaran kelam sejarah perjalanan bangsa ini. Peristiwa yang sebenarnya terjadi pada 1 Oktober dini hari itu masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Pembohongan publik yang dilakukan oleh negara memenuhi setiap sipnosis sejarah yang ada. Generasi muda diracuni oleh sejarah kepentingan rejim otoritarian Jenderal Suharto. Segala fakta diputarbalikan. Partai Komunis Indonesia dijadikan kambing hitam pelaku pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat. Cerita sejarah ini begitu berbeda dari temuan fakta-fakta sejarah beberapa akademisi.

Stigmatisasi terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) membawa dampak besar setelahnya. Jutaan orang anggota dan simpatisan PKI dibunuh. Jutaan lainnya ditahan tanpa pengadilan. Stigmatisasi itu masih ada sampai sekarang. Komunisme dianggap sebagai paham sesat dan jahat tanpa diberi kesempatan rakyat untuk memelajarinya. Pemusnahan komunisme berarti pelanggengan kapitalisme yang akan membawa krisis di segala bidang masyarakat. Keadaan itu terjadi sampai saat ini.

Berikut ini wawancara dengan Heru Atmodjo (salah satu perwira Angkatan Udara yang saat itu berpangkat Letnal Kolonel). Nama Heru Atmodjo tercatat di dalam daftar lima orang Dewan Revolusi di bawah pimpinan Letkol Untung dan wakilnya Brigjen Supardjo.
Wawancara ini bertujuan untuk mengingatkan kembali ke masyarakat luas atas satu peristiwa yang mengubah perjalanan negara bangsa sampai saat ini. Selain itu, untuk menyebarluaskan versi sejarah yang sangat berbeda dari versi sejarah penguasa. Di dalam versi ini terlihat jelas dalang peristiwa G 30 S dan genosida 1965. Semoga pengungkapan ini mengingatkan kepada masyarakat luas atas bahaya kapitalis yang melakukan segala cara untuk menguasai suatu negeri yang melimpah sumber dayanya, bernama Indonesia.

Pertanyaan (P): Apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 30 September 1965?

Jawaban (J): Sampai sekarang peristiwa ini hanya dilihat saat 30 September 1965 tapi tidak dilihat sebelum tanggal tersebut. Saya katakan musuh bangsa ini adalah CIA (central intelegent agent). Pada 30 September serta 1 Oktober adalah puncak krisis di negara ini. Sejak dulu musuh besar bangsa ini adalah imperialisme dan kolonialisme belanda (zaman kemerdekaan) dan CIA (saat ini dan pada masa mempertahankan kemerdekaan). Pada 23 maret 1965, CIA mengadakan rapat di markas CIA untuk membahas situasi politik dan sosial di kawasan asia terutama asia tenggara. Topik utamanya adalah ada dua front yang mau tidak mau harus dihadapi USA, yaitu Vietnam dan Indonesia. Di Vietnam jelas perjuangan dan perlawanan terus dilakukan sehingga Perancis tidak berhasil menginjakan kakinya di Vietnam setelah PD II. Seperti yang dikatakan Bung Karno bahwa hasil perjanjian Versailles dan Piagam Perdamaian (Vatlantic Charter) adalah bentuk kelemahan dari life line imperialisme (rantai hidup imperialisme), sedangkan di Indonesia bung Karno sendiri pada Agustus 1964 menyatakan Politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas aktif tanpa intervensi dan mengecam keras tindakan imperialisme USA.

Kita tidak bicara 1 Oktober 1965, tapi sebelumnya Maret 1965. Rapat puncak CIA yang dihadiri empat tokoh utama CIA di Manila, Filipina, Averell Harriman (veteran PD II sebagai anggota OSS-Office of Strategy Study, intel militer), William Bundy, Elsworth Bunker (juru runding dalam perdamaian RI-Belanda pada kasus Irian Barat), dan Howard P. Jones (duta besar Amerika di Indonesia selama tujuh tahun). Pertemuan itu menentukan sikap politik terhadap Indonesia.

Mereka mendapat perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat Johnson pada waktu itu sebagai Ketua National Security Council (NSC). Pertama mereka membicarakan apakah politik luar negeri Amerika masih bisa diteruskan seperti adanya sekarang dimana kita (baca: Amerika Serikat) menghadapi Vietnam yang eskalasinya semakin gawat? dan Indonesia, Bung Karno Agustus 1964 menyatakan politik luar negeri Indonesia sangat mengecam keras Imperialisme Amerika. Jawabanya tidak mungkin diteruskan seperti sampai saat ini karena bagaimana tanggung jawab kita dihadapan kongres, rakyat kalau kita tidak merubah arah politk luar negeri Amerika Serikat. Dengan demikian dorong Soekarno untuk mengubah arah politik luar negerinya. Dijawab oleh Dubes Amerika serikat saat itu, bahwa saya ditugaskan untuk itu. Misi saya mendekati Soekarno agar mau mengubah arah politik luar negerinya. Tidak ada satu orang di dunia pun yang mampu mengubah sikap keras Soekarno yang anti Imperialisme Amerika Serikat. Jika demikian keadaanya habisi saja Soekarno. Dijawab oleh Dubes Amerika saat itu, usaha pembunuhan terhadap Soekarno sudah dilakukan dan semuanya gagal. Begitu pun Angkatan Darat pernah melakukan usaha kudeta, 17 oktober 1952 namun usaha tersebut gagal. Karena di tubuh AD tahun 1965, ada 3 faksi didalamnya, pertama faksi loyalis Soekarno, faksi loyalis Nasution, dan faksi lainnya. Solusi terakhir adalah memanfaatkan situasi terakhir di Indonesia tahun 1965 diwarnai oleh tajamnya sikap politik AD dan PKI, intinya adalah itu.

(P): Apakah benar PKI terlibat dalam peristiwa G 30 S (terlibat secara organisasi dan individu) ?

(J): Rapat rapat puncak CIA di manila, Filipina diputuskan agar PKI dibuat ke lubang kejatuhannya sendiri. PKI yang berambisi terhadap kekuasaan serta konflik menajam dengan AD digunakan CIA untuk merancang konflik dengan Soekarno (peristiwa 1965). Kemudian Amerika Serikat memulai rancangannya dengan menyebarkan berbagai macam isu seperti isu Dewan Jendral. Menurut saya itu bentuk rekayasa karena setiap informasi intelejen harus dilihat siapa sumber dari informasi tersebut. Isu Dewan Jendral ini tidak berasal dari para jendral yang dituduhkan tersebut. Pak Yani (Jenderal Ahmad Yani) mengatakan tidak ada Dewan Jenderal yang berkonotasi politis. Memang ada yang disebut Dewan Pertimbangan Tinggi (Wanjakti) yang bertugas membuat evaluasi di dalam menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan pangkat jenderal. Alangkah bodohnya Pak Yani jika beliau yang membuat Dewan Jenderal tersebut karena beliau dulu pada masa perlawanan terhadap PRRI/PERMESTA adalah komandan yang tidak menyetujui pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Menguni, dll.

Lalu ada isu mengenai sakit kerasnya Bung Karno. Isu ini juga sampai ke dalam tubuh AD. Para jenderal yang kemudian menjadi korban peristiwa 65 menanggapi isu tersebut kemudian mengadakan rapat untuk membicarakannya. Menurut mereka kondisi kesehatan bung karno lambat laun akan menurun. Permasalahan yang akan timbul kemudian adalah bagaimana proses pergantian kekuasaan ini akan berlangsung jika bung karno telah wafat, jika damai hal ini tidak masalah namun jika terjadi chaos tentu akan merugikan bangsa ini. Kemudian mereka membentuk satu panitia yang bertugas mencegah chaos tersebut. Panitia ini dipimpin oleh Mayjen Suwato (Seskowad). Inilah yang kemudian menurut saya sebagai Dewan Jenderal menurut beberapa kalangan.

Perwira muda di tubuh AD pun mengadakan rapat. Mereka adalah Kolonel Latief, Letkol Untung, Kapten Wahyudi serta dua orang yang mengaku utusan Ketua CC PKI DN Aidit, yaitu Syam dan Pono. Di rapat tersebut membicarakan mengenai isu Dewan Jenderal dan isu sakitnya bung Karno. Kemudian isu yang santer didengar adalah tanggal 5 Oktober 1965 Dewan Jendral tersebut akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Kemudian perwira muda progresif ini melakukan inisiatif untuk menghadapkan jenderal-jenderal ke Bung karno sebelum tanggal 5 hidup atau mati.

(P): Apa benar keterlibatan Angkatan Udara secara Institusi dalam peristiwa 1965?

(J): Setelah isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai Dewan Jenderal beserta sakit parahnya bung Karno, tanggal 9 April 1965 tempat logistik angkatan bersenjata di jalan Iswahyudi disabotase dengan diledakan. Setelah kejadian itu KASAU Omar Dhani berpidato di hadapan perwira-perwira AU menyikapi hal tersebut. Omar Dhani berpendapat Angkatan Udara kekurangan personil untuk mengantisipasi kejadian itu terulang kembali. Perekrutan anggota baru membutuhkan waktu dan biaya yang lama dan tidak sedikit. Maka diputuskan untuk merekrut anggota baru melalui sukarelawan-sukarelawan Dwikora dan Trikora dulu. Mereka kemudian ditempatkan di Kebon Karet, Pondok Gede dan dilatih oleh Mayor udara Suyono (Kepala Staff teritorial udara di seluruh wilayah Indonesia). Nama tempat Kebon Karet diputarbalikan faktanya sebagai Lubang Buaya. Lubang Buaya sendiri letaknya cukup jauh dari Kebon Karet. Di sana merupakan tempat mess perwira-perwira muda AU seperti saya yang belum menikah. Memang diakui bahwa mereka yang tergabung di dalam pelatihan ini sebagian besar terdiri dari mereka yang beraliran Komunis seperti Pemuda Rakjat, Sobsi, Gerwani, dll. Namun bukan berarti golongan nasionalis dan agama tidak ada. Mereka diwakili oleh Perti, Pemuda Marhean, GMNI namun memang jumlah mereka tidak terlalu banyak. Berjalannya kepelatihan tersebut ternyata diwarnai dengan berbagai macam isu-isu tidak sedap yang memojokan AU secara institusi. Diputuskan pada 26 juli 1965 kepelatihan tersebut dibubarkan. Walaupun telah dibubarkan, sukarelawan-sukarelawan ini masih berlatih dan menetap di sekitar Pondok Karet karena memang sebagian besar sukarelawan ini berdomisili di sekitar Pondok Karet. Mereka kemudian dimanfaatkan oleh para perwira-perwira muda progresif untuk membantunya menculik para jenderal-jenderal.

(P): Lalu bagaimana dengan isu the local friend army?

(J): Pada akhir Mei 1965, dokumen rahasia yang dikirim Dubes Inggris ke Kementerian Luar Negeri Inggris berisi armada laut Inggris akan menyerang Indonesia dengan bantuan tentara teman kita di Indonesia. Dokumen ini, menurut saya sebagai seorang intelejen, memang otentik (A1). Saya melihat adanya perbedaan mengenai cara penulisan. Di dokumen berbentuk telegram itu tertulis the local friend army dengan tulisan tangan. Menurut saya tulisan tangan “the local friend army” sangat tidak otentik.

P: Apa peran saudara di dalam peristiwa 65?

J: Saya sebagai pejabat Intel Angkatan Udara mendapatkan perintah dari KASAU Omar Dhani untuk mencari tahu mengenai peristiwa tersebut kepada Brigjen Supardjo. Apa yang sedang terjadi? Tujuan dari peristiwa tersebut? Seperti apa situasi terakhirnya? Namun, nama saya malah dikaitkan dengan Dewan Revolusi sehari setelah penculikan para jenderal di bawah pimpinan Letkol Untung dan wakilnya Brigjen Supardjo. Saya sendiri di hukum selama 15 tahun. Dua tahun di Ciamis bersama dengan anggota Politbiro CC PKI Sudisman. Tanpa satu hari pun saya mengurangi hukuman tersebut.

P: Bagaimana tanggapan bapak mengenai pembunuhan massal tanpa proses peradilan terhadap mereka yang dituduhkan terlibat dengan PKI dan peristiwa 1965?

J: Ribuan orang terbunuh pada masa itu. Oleh partai berkuasa di negara ini tidak menjadi persoalan. Saya pernah bertemu dengan anggota masyarakat Eropa. Mereka beranggapan tindakan militer Indonesia benar dan yang salah apanya! Coba mau ngomong apa kalau sudah begitu. Saya sendiri salah apa di hukum sampai 15 tahun. Saya menjalankan tanggung jawab dan perintah negara!! Sedangkan, tindakan militer membunuh ratusan juta rakyat Indonesia pada tahun 1965 dibenarkan oleh penguasa Indonesia sejak zaman Soeharto sampai sekarang. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM terbesar dalam negara ini dan dibiarkan.

P: Apa harapan bapak terhadap negara atas penyelesaian kasus pembunuhan massal (genosida) 1965?

J: Konsep pembunuhan massal sudah jelas. Jangan melihat peristiwa 1965 dari 30 September tapi harus dilihat backgroundnya CIA. Terjadinya pembantaian tidak mempunyai tempat dalam hal perikemanusian. Pelakunya harus dihukum sekarang atau besok. Terhadap hal ini tidak dituntut waktu. Di Jerman, kejahatan Nazi masih bisa diperadilkan. Tidak dibenarkan menghilangkan hak hidup seseorang. Manusia lahir untuk hidup, untuk bekerja, dan lain-lain. Penghilangan hak ini secara paksa dan tidak manusiawi adalah bentuk pelanggaran HAM berat. Selama bukan korban yang mengurusi hal ini, tidak akan pernah tuntas kasus pelanggaran HAM itu. Contohnya kasus Aprteheid di Afrika Selatan. Semenjak korban (Nelson Mandela) menggugat, kasus tersebut dapat dituntaskan.

P: Pertanyaan berikut mungkin sedikit melenceng dari topik masalah 1965, namun berkaitan dengan membangun pergerakan di masyarakat dalam melawan ketidakadilan. Menurut bapak apa akar masalah disintergrasi bangsa yang saat ini kita alami?

J: Titik tolak bangsa ini adalah proklamasi 17 agustus 1945 dan UUD 1945, merupakan bentuk ekspresi atau pernyataan rakyat untuk bisa lepas dari penjajahan. Rakyat Indonesia tidak disadarkan oleh pemimpin negara ini bahwa musuh bersama negara ini adalah imperialisme dan kolonialisme. Jika kita tidak tahu siapa lawan kita maka kita akan terus menerus mengalami disintergrasi bangsa. Hal itu disebabkan adanya sistem yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 45. Jika pada prosesnya rakyat bisa disadarkan akan musuh bersama, maka rakyat yang sudah tersadarkan ini diberikan kebebasan front-front seluas-luasnya lalu mengambil kekuasaan atas nama rakyat.

P: Apa pendapat saudara mengenai gerakan kiri saat ini terutama dilihat dari krisis ekonomi yang saat ini kembali terjadi?

J: Di dunia dengan sistem seperti ada saat ini, krisis tidak bisa dihindari. Kenapa tidak bisa dihindari? Karena sistemnya berdasarkan pasar bebas. Ketika permintaan besar maka harga-harga menjadi menguntungkan bagi produsen. Ketika produsen berlomba menghasilkan barang, namun terjadi akumulasi ketidakmampuan dari konsumen untuk membeli barang maka terjadi krisis ekonomi, mulai dari PD I peristiwa malaise (1914) dan pada tahun 1939 krisis besar bagi mereka. Itu sebabnya orang yang memperhatikan makro ekonomi ingin keluar dari krisis yang menyengsarakan. Di belahan bumi lain masih banyak terjadi ketidakadilan dan itulah sebabnya timbul pemikiran Karl Marx berdasarkan kepada ekonomi kepentingan rakyat dan berlawanan dengan sistem pasar. Sebenarnya krisis yang terus dialami dunia ini adalah masalah krisis energi. PD I berkaitan dengan energi batu bara. Sedangkan pada PD II krisis energi minyak tanah. Dalam hidup ini hanya dua hal yang harus dimenangkan, individualistik atau kolektif, mana yang mau dimenangkan untuk masyarakat? Jika kalian berkuasa, mana yang mau dimenangkan? Kalian bisa melihat perjuangan tahun 45. Republik ini diperjuangkan kemerdekaannya bukan untuk para raja-raja tapi untuk rakyat indonesia. Di dalam tanah air kita yang kaya ini, ada produksinya dan ada distribusinya. Distribusi dan produksi akan selalu mengalami pertentangan jika masih menggunakan sistem kapitalisme, seperti departemen perdagangan, kamar dagang, dll. Seharusnya mereka tunduk terhadap produsennya bukan sebaliknya. Harus lebih mengutamakan pihak produsen bukan si pemilik modal. Di jaman Soeharto kaum tani yang paling menderita. Harga gabah ditekan sedangkan harga pupuk dan kebutuhan lainnya sangat mahal. Harga beras tidak boleh dinaikan dengan alasan untuk kepentingan bangsa namun yang ada justru kepentingan golongan. Kolektif, kebersamaan yang harus diperjuangkan, ekonomi kebersamaan, pendidikan kebersamaan, politik kebersamaan, dan bukan perorangan. Perorangan ada di dalam kolektif kebersamaan sedangkan kolektif kebersamaan tidak ada di dalam perorangan.

P: Berbicara mengenai gerakan sosial, apa perbedaan menurut saudara dari gerakan sosial saat ini dengan gerakan sosial kisaran tahun 50an - 60an?

J: Gerakan kiri saat yang lalu ditakuti tapi tidak bisa dihancurkan. Matikan saja dengan penghancuran dari dalam (contohnya kasus PRD). Banyak kemudian tokoh-tokoh kiri seperti Budiman Sujatmiko dan Dita Indah Sari malah bergabung dengan partai-partai politik yang jelas-jelas membiarkan ketidakadilan. Alangkah mirisnya ketika banyak aktivis yang kemudian malah lebih senang jalan-jalan ke cafe-cafe atau mal. Bagaimana itu? Lebih baik ketika menjadi aktivis yang langsung turun ke lapangan melihat kondisi riil dan langsung membantunya. Walau pun begitu tidak perlu pesimistis. 

Pergerakan tidak ada yang berhenti walau tidak ada yang maju karena hukum gerak adalah absolut. Namun, saya sedih sebagai orang yang mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan bangsa ini melihat situasi saat ini. Tokoh politik seperti Prabowo Subiyanto saat kampanye kemaren memang benar visi misinya untuk petani, pedagang, dll 

Namun, dalam praktek apakah benar tindakannya. Politik itu kotor dan tidak ada yang bulat. Tidak ada pergerakan sosial yang berhenti. Di dalam pergerakan sosial hanya soal waktu saja yang menentukan cepat atau lambatnya pergerakan sosial. Saya akan sangat sedih jika saat ini, tidak ada lagi pemikiran kritis yang dimiliki rakyat terutama kaum muda sehingga tidak mengerti siapa dan apa yang harus dilawan oleh bangsa ini. (PSG)

Sumber: Bingkai Merah Indonesia 

Read More