Amir Sjarifuddin: Pahlawan yang Dilupakan

Akbar Sukimin

Tanggal 10 November 1945 adalah hari dimana massa rakyat dari berbagai elemen berhasil mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja diproklamirkan dari serangan Inggris dengan persenjataan modern yang memboncengi kekuasaan (NICA) Belanda di Surabaya. Peristiwa ini yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan oleh bangsa Indonesia.

Mereka yang terlibat dalam pertempuran dengan Inggris adalah merupakan gabungan dari para pejuang sipil (dari berbagai kalangan) maupun dari sebagian kalangan militer yang merupakan bekas KNIL^[1] dan PETA^[2]. Namun, hingga hari ini mereka-mereka yang dianggap sebagai “pahlawan” masih saja didominasi oleh unsur-unsur seperti militer, berkat propaganda Soeharto pada masa orde baru.

Sejak rezim Orba berkuasa selama 30-an tahun, praktis nama-nama mereka yang berada di simpang kiri jalan (meminjam istilah Soe Hok Gie), sengaja dilupakan, dimanipulasi atau bahkan dihapuskan sama sekali dalam catatan sejarah resmi pemerintah. Dan mereka-mereka yang ditonjolkan dalam peristiwa-peristiwa besar sejarah hampir selalu adalah mereka yang berlatar belakang militer. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan, seolah-olah hanya militer lah yang paling terdepan melawan penjajahan, hanya dengan menjadi militer lah baru bisa disebut sebagai pahlawan bangsa.

Bukan percuma film seperti Janur Kuning diproduksi pada zaman Orba (1979) berkuasa yang sangat mengultuskan peran Suharto dalam perang kemerdekaan dengan perannya sebagai militer. Yang sangat menyedihkan, film yang sangat manipulatif seperti Pengkhianatan G 30 S PKI masih juga sempat-sempatnya diberi tempat oleh pemerintah Jokowi yang konon sebagai sosok “sipil”.

Kedua film tersebut selain begitu manipulatif dalam fakta-fakta sejarah, juga memberi tahu ke kita kalau militerlah yang paling jago dalam hal apa pun, sedangkan para pemimpin sipil seperti Sukarno-Hatta^[3] dikerdilkan perannya atau ditiadakan sama sekali dalam sejarah seperti Amir Sjariffudin^[4].

Padahal bila melihat proses kemerdekaan kita para pemimpin sipil terutama Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Amir Sjariffudin, dll., sangat berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan, sampai-sampai hampir meregang nyawa.

Bila Sukarno, Hatta, dan Sjahrir mendapatkan konsekuensi penjara dan pembuangan, maka Amir Sjariffudin juga mengalami hal serupa. Bahkan Amir sampai mendapatkan perlakuan keji dari tentara (fasis) Jepang saat dipenjara. Jika Sukarno dan Hatta masih menyimpan harapan pada Jepang untuk kemerdekaan Indonesia, Amir adalah orang yang paling tidak mau mengharapkan belas kasih dan berkolaborasi dengan penjajah Jepang.

Sebelum dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Jepang pada 29 Februari 1944, Amir dipaksa tentara Jepang untuk berkhianat pada rakyat Indonesia. Hampir setiap hari Amir disiksa agar mau membongkar jaringan Gerakan Anti Fasis (GERAF). Pernah, di sebuah sumur, dalam keadaan kaki terikat di atas dan kepalanya berada dibawah, tubuhnya diturunkan ke air sumur kemudian dinaikkan ke atas lagi. Itu dilakukan berkali-kali, yang hampir membuat Amir meregang nyawa. Tetapi, Amir tidak pernah menyerah pada kekuasaan penjajah, malahan dia menertawakan para tentara Jepang yang menyiksa dia^[5].

Amir yang masih dipenjara saat saat proklamasi kemerdekaan, baru bebas dari penjara enam minggu setelahnya, yakni pada 1 Oktober 1945. Tetapi, walaupun masih dipenjara, Amir sudah diangkat menjadi Menteri Penerangan oleh Sukarno.

Saat menjadi Menteri Penerangan, Amir begitu lugas menjelaskan apa makna kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, hingga mampu menjawab fitnahan pers dunia Barat dari Inggris dan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan “pemberian” Jepang.

Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ini tentunya merupakan taktik untuk memecah belah rakyat Indonesia. Tetapi Amir menjawab fitnahan itu dengan gamblang, terlebih secara pribadi dia memang tak pernah kompromi dengan penjajahan Jepang, sehingga rakyat sangat mempercayainya.

Empat hari setelah peristiwa 10 November 1945 yang begitu heroik, Amir mendapatkan amanah untuk juga menjabat sekaligus sebagai Menteri Keamanan Rakyat disamping Menteri Penerangan.

Tetapi semua itu tidak membuat bangsa kita saat ini menghormati jasa-jasa Amir Sjariffudin, bukan hanya karena dia seorang sipil, tetapi terlebih karena dia sebagai seorang komunis dan didaulat “bersalah” dalam peristiwa konflik internal militer yang membuahkan malapetaka di Madiun pada 1948.

Tambah lagi peristiwa 1965 yang mengibliskan semua orang komunis dan tujuannya juga untuk menaikkan citra para pemimpin militer sebagai malaikat penyelamat bangsa.

___

Catatan Akhir:

¹ Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL)—Tentara Kerajaan Hindia Belanda.

² Pembela Tanah Air—tentara bentukan Jepang saat menjajah Indonesia.

³ Dalam narasi-narasi Orba, peran Sukarno-Hatta direduksi sekadar menjadi proklamator saja.

⁴ https://islambergerak.com/2016/08/amir-sjarifuddin-seorang-komunis-sekaligus-kristen-taat-bagian-1

⁵ Amir Sjarifuddin lahir di Medan tanggal 27 Mei 1907. Catatan mengenai tanggal lahir Amir Sjarifuddin kebanyakan mengacu kepada buku “Antara Negara dan Revolusi”-nya Jacques Leclerc, yang menyatakan bahwa Amir lahir pada tanggal 27 April 1907. Berdasarkan catatan yang dimiliki keluarga, Amir lahir di Medan pada tanggal 27 Mei 1907.

Akbar Sukimin, aktivis Pro-demokrasi Malang

Read More

Tirto Adhi Soerjo di Sudut Ingatan

Oleh Randy Wirayudha

Riwayat getir sang pemula pers bumiputra. Melawan dengan pena, dihukum karena keberaniannya. Mati dalam sepi.

Potret RM Djokomono Tirto Adhi Soerjo, tokoh perintis pers Indonesia, di Museum Kebangkitan Nasional. (Fernando Randy/Historia).

BUTUH satu helaan nafas nan berat dari mulut Okky Tirto saat mengisahkan masa-masa akhir buyutnya, Raden Mas Tirto Adhi Soerjo (TAS) nan tragis. Cicit dari garis istri pertama, Siti Suhaerah itu mengibaratkan Tirto bak Tan Malaka dan Sukarno, di mana kedua tokoh itu juga mengalami masa-masa pengasingan yang memilukan.

Mengutip biografi Tirto yang dijahit Pramoedya Ananta Toer dari beragam sumber bertajuk Sang Pemula, Tirto setidaknya dua kali diasingkan ke Teluk Betung, Lampung (1909) dan Pulau Bacan (1912). Tirto dibuang pemerintah kolonial tak lain lantaran beragam tuduhan, hasil dari tajamnya pena Tirto yang menguak borok pejabat-pejabat kolonial lewat suratkabar miliknya, Medan Prijaji dan Soeloeh Keadilan. 

“Dia pulang ke Jawa dalam keadaan banyak tuduhan akibat dikriminalisasi. Nah, alhasil…dia enggak punya hak jawab dan patah arang saat di pengasingan,” terang Okky kepada Historia.

Lanjut cicit yang punya nama asli RM Joko Prawoto Mulyadi itu, sekembalinya ke Batavia Tirto tak lagi bisa bersinar seperti sediakala. Ia bak dijadikan tahanan rumah di salah satu kamar Hotel Medan Prijaji di Jalan Kramat Raya, jelang mengembuskan nafas terakhirnya.

“Dia disediakan satu kamar di hotel itu. Kalau di bukunya Pram (Sang Pemula), kemudian hotel itu dirampas anak buahnya sendiri, Raden Goenawan. Pengkhianatan. Sendiri dia (menghadapinya, red.). Tragis ya. Tirto ini kan (nasib akhirnya) mirip Tan Malaka. Cuma bedanya Tirto menikah,” katanya menuturkan.

Hotel Medan Prijaji itu kini diyakini sudah berubah menjadi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya. Makanya ketika pernah muncul usulan mengabadikan Tirto menjadi nama jalan di Bandung, Okky kurang sepakat. Usulan itu sempat mencuat pada 2012 kala Ketua Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Jawa Barat (MSI Jabar) Nina Lubis menyarankan Pemerintah Provinsi untuk mengabulkan Tirto dijadikan nama jalan di Bandung.

Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung yang pada awal abad 20 merupakan kantor suratkabar Medan Prijaji (Fernando Randy/Historia)

Menurut Okky, keluarga besar Tirto akan sangat merasa terhormat jika nama Tirto dijadikan nama jalan di Jakarta, ya tepatnya di jalan bekas Hotel Prijaji itu beralamat. Walau memang kiprah Tirto yang paling mencolok adalah ketika ia masih aktif membela “yang terprentah” terhadap “yang memerentah” di Jawa Barat (Cianjur, Bogor dan Bandung).

“Karena seseorang dijadikan pahlawan atau bukan itu, bukan ketika dia lahir. Tapi ketika dia menutup mata. Karena sepanjang hidupnya dia konsisten. Kalau dulu juga ada Bung Karno di-Wisma Yaso-kan, Tirto mengalami itu di hotel miliknya sendiri yang kemudian dirampas itu,” tambah Okky.

Hingga pada akhir pekan pertama bulan ke-12 pada 1918, Tirto mengembuskan nafas terakhir. Ia kembali ke Sang Khalik dalam kesendirian dalam usia muda, 38 tahun. Pram menggambarkan momen itu dengan sendu saat memulai pengisahan riwayat Tirto dalam Sang Pemula.

“Akhir seorang pemula pada hari suram tanggal 7 Desember 1918 sebuah iring-iringan kecil, sangat kecil mengantarkan jenazahnya ke peristirahatannya yang terakhir di Manggadua, Jakarta. Tak ada pidato-pidato sambutan. Tak ada yang memberikan jasa-jasa dan amalnya dalam hidupnya yang tak begitu panjang. Kemudian orang meninggalkannya seperti terlepas dari beban yang tidak diharapkan,” tulis Pram.

Namanya lantas bagai lenyap tak berbekas dalam ombak sejarah yang silih-berganti memunculkan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya. Namanya baru muncul lagi setelah ditemukan Pram kala meneliti sejarah zaman permulaan nasionalisme Indonesia pada 1956.

Bapak Pers & Pahlawan Nasional

Perlahan tapi pasti nama Tirto pun mulai dapat perhatian lagi di dunia pers nasional. Sebagaimana Pram menyebut Tirto sebagai “Bapak Pers Nasional”, pemerintah lewat Dewan Pers turut memberi pengakuan dengan menyematkan gelar “Perintis Pers Indonesia” yang diberikan Menteri Penerangan cum Ketua Dewan Pers Mashuri Saleh pada 31 Maret 1973 lewat Surat Nomor 69/XI/1973.

Di tahun yang sama, tepatnya 30 Desember 1973 makamnya di Manggadua dipindah ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blender, Tanah Sareal, Kota Bogor. Berselang kurun 33 tahun, nama Tirto diakui lebih luas dengan dianugerahi status “pahlawan nasional” oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya 10 November 2006 bersamaan dengan Hari Pahlawan.

Okky Tirto, cicit RM Tirto Adhi Soerjo dari garis istri pertama Siti Suhaerah. (Fernando Randy/Historia).

Sebelumnya, usulan Tirto dijadikan pahlawan nasional, sebagaimana diungkapkan Nina Lubis dalam kata pengantar buku kecil usulannya, R.M. Tirto Adhi Soerjo (1880-1918): Pelopor Pers Nasional, pengajuan nama Tirto untuk dijadikan pahlawan dari provinsi Jawa Barat datang dari MSI Jabar bersama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (PPKK Lemlit Unpad), serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar. Buku yang meringkas Sang Pemula karya Pram.

Dituturkan Okky, kala itu Nina Lubis mengontak ayahnya untuk membicarakan pengusulan itu. Pengusulannya tak lepas dari jejak Tirto yang banyak berpusar di Cianjur, Bandung dan Bogor meski Tirto kelahiran Blora dan berasal dari keluarga priyayi Jawa.

“Iya, zaman SBY itu (gelar pahlawan nasional). Sebelumnya Nina Lubis menghubungi ayah saya, RM Dicky Permadi. Kemudian mereka bikin tim untuk mengurus pengajuannya ke Kementerian Sosial dan pada 2006 itu bulan November dianugerahi Pak SBY,” tandas Okky.

Historia 

Read More

Poncke Princen

Haji Johannes Cornelis (H.J.C.) Princen, lebih dikenal sebagai Poncke Princen (lahir di Den Haag, Belanda, 21 November 1925 – meninggal di Jakarta, 22 Februari 2002 pada umur 76 tahun) adalah seorang oposan sejati berkebangsaan Belanda yang pada 1949 beralih menjadi warga negara Indonesia, sejak muda hingga tua, melawan berbagai rezim yang melakukan penindasan dan penyelewengan, mulai dari Nazi hingga Orde Baru, mulai dari rezim sayap kanan hingga rezim yang cenderung ke-kiri-kiri-an.

Dia hanya hidup di Belanda sejak lahir hingga masa muda, selebihnya dia habiskan di Indonesia. Nama “Poncke” konon diperolehnya dari roman yang digemarinya tentang pastur jenaka di Belgia Utara yang bernama Pastoor Poncke.

Pada tahun 1994 perkumpulan penggemar roman tahun 1940-an tersebut mengadakan rapat dan memutuskan untuk melarang H.J.C Princen menggunakan nama Poncke. Siapalah yang peduli. Ia toh sudah lama terbiasa tak punya apa-apa. Semua sudah diambil darinya, termasuk kesehatannya.

Di Indonesia, dia terutama dikenal sebagai pejuang Hak Asasi Manusia. Princen menikah dengan Janneke Marckmann (ke 1971) dan nanti dengan Sri Mulyati. Dia ada empat anak: Ratnawati H.E. Marckmann, Iwan Hamid Marckmann, Nicolaas Hamid Marckmann dan Wilanda Princen.

Latar Belakang

Princen lahir dan tumbuh di Belanda. Dia sempat mengenyam pendidikan di Seminari dari 1939-1943. Pada tahun 1943, tentara Nazi Jerman mulai menginvasi dan menduduki Belanda. Seminari tempat dia sekolah diisolasi dan anak-anaknya dikurung di asramanya karena Belanda berada sepenuhnya dalam suasana perang.

Pada tahun yang sama dia mencoba melarikan diri dan tertangkap oleh Nazi. Dia pun dikirim ke kamp konsentrasi di Vught, lalu dikirim lanjut ke penjara kota Utrecht. Di akhir 1944, sesaat setelah dia bebas dari Jerman, dia kembali ditahan oleh pemerintah - kali ini pemerintah Belanda, karena dia menolak wajib militer di tengah kondisi yang sangat kritis tersebut. Ia pun dengan paksa masuk dinas militer dan dikirim ke jajahan Belanda di timur yang berusaha untuk memerdekakan diri, yaitu Indonesia. Di negara jajahan ini ia tergabung dalam tentara kerajaan Hindia Belanda KNIL.

Mengabdi Republik, Berjuang untuk Kemanusiaan

Indonesia lewat proklamasi sudah memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945, tetapi perang antara penjajah dan negara bekas jajahan masih terus menerus berkecamuk. Tanggal 26 September 1948, serdadu Poncke yang muak menyaksikan sikap dan berbagai kebrutalan yang dilakukan bangsanya, meninggalkan KNIL di Jakarta menyeberangi garis demarkasi dan bergabung dengan pihak lawan yakni Tentara Nasional Indonesia.

Ketika tentara negerinya menyerang Yogyakarta tahun 1949 dia telah bergabung dengan divisi Siliwangi dengan nomor pokok prajurit 251121085, kompi staf brigade infanteri 2, Grup Purwakarta. Malah ikut longmarch ke Jawa Barat dan terus aktif dalam perang gerilya.

Isterinya, seorang peranakan republiken sunda dibunuh tentara Belanda dalam sebuah penyergapan dan pertempuran sengit. Tidak cuma isterinya, anaknya yang dalam kandungan ikut tewas. Poncke mendapat anugerah Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno pada tahun 1949. Pada tahun 1948 pula dia, walaupun seorang Belanda, secara langsung menerima penghargaan Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno.

Pada tahun 1956, Princen menjadi politikus populer Indonesia dan menjadi anggota parlemen nasional mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Tetapi dia pun akhirnya juga menyaksikan berbagai penyelewengan yang terjadi di dalam birokrasi saat itu. Dia juga kecewa dengan iklim politik yang semakin tidak kondusif. Dia pun keluar dari parlemen dan mulai bersikap vokal terhadap pemerintahan yang mulai otoriter saat itu dengan pihak militer yang bertindak sewenang-wenang.

Princen ditahan dan dipenjara dari 1957 hingga 1958. setelah bebas pada awal tahun 1960an, dia mulai lebih terfokus aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia dengan mendirikan Liga Demokrasi. karena aktivitasnya yang kritis tersebut peraih bintang gerilya ini akhirnya dipenjarakan pemerintah Soekarno(1962-1966).

Semenjak akhir tahun 1965, kekuasaan Partai Komunis Indonesia (yang saat itu menjadi massa utama pendukung Presiden Sukarno dan rival dari kekuatan militer), mulai merosot karena dibabat habis oleh Angkatan Darat. sehingga pamor kekuasaan Presiden Sukarno semenjak Maret 1966. Degradasi energi kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok faksi militer dukungan CIA untuk melakukan "kudeta merayap" yang mengantarkan Suharto menjadi presiden. Dan berdirilah rezim baru, Orde Baru, menggantikan rezim yang lama - Orde Lama. Princen pun menikmati kebebasan kembali setelah dipenjara selama 4 tahun. Pengalaman hidupnya dari penjara ke penjara semakin mempertebal keyakinannya untuk mendesak negara memberikan perlindungan dan penegakan HAM dengan mendirikan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia LPHAM dan sekaligus memimpin lembaga pembela HAM pertama di Indonesia tersebut.

Mengkritik Rezim Ored Baru

Tetapi Princen kembali dikecewakan dengan rezim yang baru, dan perjuangannya pun tak berhenti walaupun rezim yang berkuasa sudah ganti. Princen justru membela pihak yang dulu memojokkannya, ia membela korban-korban pelanggaran HAM dan pembantaian yang terdiri dari bekas anggota PKI dan orang-orang yang dituduh komunis.

Pada tahun 1968 Poncke menitipkan sebuah perekam suara kepada Goenawan Moehammad yang saat itu bekerja di Harian Kami dan termasuk dalam rombongan pertama wartawan dari Jakarta yang akhirnya mendapat izin penguasa untuk melihat para tahanan politik di Pulau Buru. Poncke memintanya mewawancarai Pramoedya Ananta Toer diam-diam dan membuat sedikti laporan tentang keadaan di Kamp tahanan itu buat Amnesty International yang kemudian mengangkat Pramoedya sebagai ‘Prisoner of Conscience” lambang korban yang terinjak.

Tahun berikutnya, Poncke Karena pembelaan terhadap korban-korban yang dituduh PKI ini, Princen sendiri di kalangan umum juga sempat mendapat cap 'komunis' - orang lupa bahwa dia juga menentang kekuasaan yang didominasi komunis pada masa Orde Lama.

Pada tahun 1968-1969, lewat sebuah investigasi, Princen mengungkapkan sejumlah fakta dan memprotes pembantaian massal PKI di Purwodadi Jawa Tengah. Kritik itu jelas melahirkan murka penguasa yang baru dua tahun menikmati imperiumnya. Tidak hanya harus membantah pemberitaan yang menghebohkan tersebut, pemerintah juga perlu mengambil tindakan yang lebih serius tidak hanya terhadap Poncke tapi juga terhadap pers, masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia.

Tak ayal, Tuduhan pengikut komunis sebagai stigma yang paling terkenal untuk mengamputasi musuh politik orde baru digunakan Soeharto, Jenderal M. Panggabean (Panglima AD-KSAD pada waktu itu) dan Mayjen Soerono Reksodimedjo (Pangdam IV Diponegoro) disematkan kepada Princen agar kemudian lebih mudah untuk memenjarakannya.

Tidak hanya kritik yang dikeluarkan Poncke. Kakak dari Keis Princen ini juga menyarankan pemerintah membentuk tim independen untuk memeriksa laporan yang ia siarkan ke beberapa media nasional soal kasus Purwodadi. Hal itu ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kasus yang cukup menghebohkan masyarakat pesisir utara Jawa Tengah tersebut. Begitu mengerikannya dampak kasus ini, pada tahun yang sama, ia bersama dengan rekan-rekannya mendirikan sebuah lembaga yang mencoba mengatasi trauma para korban PKI yang ia namakan Pusat Pemulihan Hidup Baru.

Gerakannya semakin meluas seiring ketidakadilan yang ia saksikan. Tahun 1970, Poncke menjadi salah satu yang mempelopori berdirinya Lembaga Bantuan Hukum.

Pada tahun 1974, Princen terlibat dalam penggalangan demonstrasi menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Pembangunan monumen raksasa ini secara umum dinilai sebagai langkah yang sangat tidak tepat di tengah kondisi sosial-ekonomi yang masih buruk di saat itu. Princen dipenjarakan karena aksinya ini, sejak tahun 1974 hingga 1976.

Berjuang Hingga Akhir Hayat

Sejak dibebaskan tahun 1976, Princen tidak menjadi kendor, tetapi malah semakin vokal membela Hak Asasi Manusia di bawah represi orde militer yang menguasai negeri ini saat itu. Dia terlibat dalam pembelaan HAM di Timor Timur salah satu dari dua kasus yang menonjol adalah pembantaian Santa Cruz dan melindungi puluhan mahasiswa Timor-Timur. dia juga aktif dalam masalah perburuhan. Sejak tahun 1976 dia tak pernah dipenjarakan secara permanen, tetapi berulang kali diinterogasi dan juga diawasi secara ketat oleh polisi, dan mungkin juga militer (yang tak jelas bedanya saat itu - sama-sama ABRI).

Tahun 1980, ia juga ikut mendirikan YLBHI, menjadi pengacara para korban pada peristiwa pembantaian Tanjung Priok (1984), membela puluhan mahasiswa ITB yang ditahan karena mendemo Mendagri Rudini (1989).

Mendirikan sebuah Koalisi HAM yang bernama Indonesia Front for Defending Human Right (INFIGHT) 1989, Serikat Buruh Merdeka Setiakawan (SBMS) tahun 1990, KontraS (1998) dan lain-lain. Pun ketika masyarakat memberinya penghargaan Yap Thiam Hien Award 2002 sebagai tokoh HAM bersama petani Jenggawah Jember, Poncke memandang penghargaan tersebut sebagai bagian yang lahir dari proses panjang perjuangan penegakan HAM secara bersama di Indonesia. Baginya didukung atau tidak bukan menjadi bagian utama dari upaya pembelaannya secara konsisten terhadap manusia tanpa membedakan apakah ia dituduh PRD - yang oleh Orde Baru dianggap turunan dari PKI atau ekstrem kanan.

Princen meninggal pada 22 Februari 2002 sebagai figur yang sangat dihormati dan dihargai oleh tokoh dari berbagai golongan.

Pekerjaannya yang amat mulia kini dicoba diteruskan oleh Ahmad Hambali seorang aktivis muda yang sempat bertemu dalam kondisi berkursi roda ketika sama-sama membela petani Sagara Garut tahun 1990-an. Walaupun pencekalan di tanah leluhurnya masih terus berlangsung hingga ajal menjemput, namun rohnya kini bebas keluar masuk Den Haag, Heemstede, Amersfoort, Enschede, Haarlem dan Sukabumi. Bebas juga dari protes kerdil para veteran perang kolonial, dari Drs. Kamsteeg yang melarangnya menggunakan nama Poncke. Yang tersisa hanya semangatnya. Sang desertir sudah pulang ke kesatuannya.

Sumber tambahan: Ahmad Hambali, LPHAM dan Princen, Pengantar Draft Penelitian Studi Surat-Surat Protes Princen tahun 1990, LPHAM, Jakarta, 2004

            

Pranalan Luar

•(Indonesia) HJC Princen - Haji Belanda Pejuang HAM dalam "Tokoh Indonesia"

•(Inggris) Human Rights Campaigner Continues Fight That He Began Decades Ago as a Dutchman: Just Another Skirmish For Indonesian Warrior, Artikel di International Herald Tribune

•(Inggris) (Belanda) Archief Poncke Princen, Arsip di International Institute of Social History

Wikipedia.Org

Pembantaian Purwodadi

Pembantaian Purwodadi merupakan salah satu babak peristiwa pembantaian dan pembersihan sisa-sisa pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 1968. Pembantaian ini terkenal di dunia internasional setelah salah satu tokoh yang ikut di dalam pembersihan tersebut memberikan kesaksiannya dan ditulis serta disebarluaskan oleh HJC Princen (Poncke Princen) dan koran Harian KAMI dengan editornya yaitu Nono Anwar Makarim. Salah satu hal kontroversi dari kasus ini adalah adanya daerah yang diduga merupakan lokasi kuburan massal korban pembantaian.[1][2][3] Lokasi pembantaian tersebut diduga ada di daerah Kuwu, Hutan Monggot (berada di Geyer), Sungai Ganjing, Sungai Glugu, Waduk Simo, Waduk Nglangon (terletak di Mangunsari, Tegowanu) , Sendangtapak, Daplang, Tegowanu (semua berada di Kabupaten Grobogan) serta Kedungjati, Mojolegi,Boyolali, serta Hutan Sanggarahan.

Reaksi Pemerintah

Jenderal TNI Maraden Panggabean

Selang beberapa hari setelah tersiarnya kabar pembunuhan massal di Purwodadi, banyak petinggi Angkatan Darat waktu itu, seperti Panglima TNI AD Jend. M. Panggabean dan Pangdam Diponegoro Mayjend. Surono Reksodimedjo berlomba-lomba menyatakan bantahannya bahkan Poncke dituduh sebagai agen komunis. Menghadapi tuduhan itu Poncke balas menyerang mengatakan bahwa tuduhan itu tak berdasar karena pada masa Sukarno, di saat PKI ada di atas angin, dia justru menjadi lawannya. “Saya bukan seorang sentimentalis naif,” begitu kata Poncke.^[10]

Reaksi Internasional

Reaksi di Belanda

Cees dan Henk yang gagal membuat berita Purwodadi ekslusif akhirnya tetap mengangkat kasus itu di De Haagsche Courant. Hasil reportase Cees dan Henk ternyata membawa dampak yang cukup besar. Berita itu menyulut reaksi dan gelombang protes dari masyarakat internasional, khususnya di Belanda terhadap rezim Orde Baru. Surat kabar Belanda Trouw edisi 19 April 1969 menyiarkan “surat terbuka” dari Comite Indonesie (Komite Indonesia) yang keberatan dengan niat jalinan kerjasama Belanda-Indonesia karena dengan demikian melegalkan pembunuhan massal yang telah dilakukan Indonesia. Di lain pihak pemimpin kelompok Indonesianis terkemuka, Dr. J.M. Pluvier menyatakan bahwa pemerintah Soeharto bertanggung jawab atas penangkapan terhadap orang-orang kiri dan diskriminasi terhadap golongan Cina.^[5]

Frans Seda

Bola salju yang menggelinding sejak peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi terungkap semakin membesar. Dalam rangka lustrum Universitas Katolik Nijmegen, pada tanggal 17 April 1969 diselenggarakan sebuah ceramah dengan mengundang Menteri Keuangan RI, Drs. Frans Seda sebagai penceramah. Begitu Frans Seda naik ke panggung untuk mulai berceramah, Y. van Herte seorang mahasiswa menyela dan bertanya perihal peristiwa pembunuhan massal anggota PKI selama bulan Oktober 1965.

 Frans menyanggupi untuk menjawab pertanyaan itu setelah ia diberi kesempatan untuk memberikan ceramah terlebih dahulu. Ternyata mereka menolak dan meminta pertanggungjawaban Frans atas pembunuhan massal di Indonesia. Akibatnya suasana menjadi kacau, bahkan Frans Seda diteriaki sebagai "Moordenaar " dan "lafaard..!."(Pembunuh dan Pecundang). Akhirnya ceramah dibatalkan dan Frans Seda keluar meninggalkan Aula Universitas lewat pintu belakang.^[5]

Prof.Dr. Ernst Utrecht

Prof. Dr. W.F. Wertheim, seorang Indonesianis yang juga menjadi salah satu anggota komite Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Majalah Vrije Nederland juga menyatakan ketidaksetujuannya atas bantuan finansial pemerintah Belanda bagi pemerintah Soeharto. Dalam wawancara lain dengan sebuah stasiun TV di Belanda, Wertheim kembali menegaskan, “tidak ada kerjasama” dengan rezim yang membiarkan pembunuhan massal terhadap 80.000 hingga 100.000 orang tahanan politik. Pemerintah Orde Baru, yang dibuat berang oleh pernyataan Wertheim, kemudian melarangnya mengunjungi Indonesia.^[5]

Posisi pemerintah Orde Baru semakin terpojok dengan terungkapnya kasus pembunuhan massal di Grobogan. Kasus Purwodadi yang dibongkar oleh Poncke telah menorehkan aib bagi Orde Baru di awal kekuasaannya. Tidak tanggapnya rezim Soeharto terhadap kasus Grobogan menimbulkan reaksi keras di luar negeri. Prof. Dr. Ernst Utrecht, tokoh Indo-Belanda yang pernah masuk Konstituante RI dan menjadi anggota PNI, dalam sebuah diskusi di Universitas Nijmegen, Belanda, mengatakan bahwa “Repelita is onzin” (Repelita adalah omong kosong). Ia juga mengatakan bahwa bantuan kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat. Kejatuhan Soekarno membawa angin segar bagi masuknya pemodal asing karena Soeharto, yang baru saja memegang kendali pemerintahan selama dua tahun, telah mengambil serangkaian langkah-langkah untuk merealisasikan program perbaikan ekonomi dan memulihkan stabilitas politik dalam satu paket dan stabilitas politik dijadikan prasyarat bagi landasan pembangunan ekonomi.^[5]

Reaksi di Luar Belanda

Bukan hanya pers Belanda, pers Thailand juga mengangkat kasus pembunuhan massal di Purwodadi sebagai berita, sehingga perhatian khalayak diarahkan ke Indonesia. Akibatnya Kedutaan Besar RI di Bangkok menjadi sasaran hujatan dan kritik pedas dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun organisasi sosial lainnya di Bangkok. Kasus Purwodadi tampaknya berdampak lebih jauh daripada yang diperkirakan. Soeharto yang merasa terganggu oleh peristiwa itu, akhirnya membatalkan kunjungannya ke sejumlah negara Eropa yang sejatinya akan dilakukan pada medio April 1969. Ia memutuskan baru akan mengunjungi Eropa termasuk Belanda pada tahun 1970.^[5]

Berbeda dengan publik di Belanda, reaksi pers Amerika Serikat terhadap pembunuhan massal terbesar sesudah Perang Dunia ke II itu dingin-dingin saja. Bahkan semenjak awal tersiar kabar penghancuran PKI di Indonesia, Majalah Time edisi 5 Juli 1966 menuliskan hal tersebut sebagai “berita terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia.”^[5]

Referensi

¹. "Penemuan 16 Titik Kuburan Massal di Purwodadi". historia.id. Diakses tanggal 2017-11-17.

^2. Affan, Heyder (2017-11-16). "Ditemukan 'kuburan massal korban kekerasan 1965 ' di Purwodadi, Jawa Tengah". BBC Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-27.

^3. "Jejak Kuburan Massal Purwodadi [1]". ypkp1965.org. Diakses tanggal 2017-11-27.

^4. "Belum Satupun Dari 136 Titik Kuburan Masal Yang Dilaporkan YPKP65 Yang Ditindaklanjuti - Tribunnews.com". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-11-27.

^5. "Purwodadi: Skandal Pertama Orde Baru". historia.id. Diakses tanggal 2017-11-17.

^6. "Malapetaka Sosiologis Indonesia: Pembalasan Berdarah (5)". SOCIO-POLITICA (dalam bahasa Inggris). 2009-10-21. Diakses tanggal 2017-11-17.

^7. Samuel., Totten,; S., Parsons, William; W., Charny, Israel (2004). Century of genocide : critical essays and eyewitness accounts (edisi ke-2nd ed). New York: Routledge. ISBN 9780415944304. OCLC 57124951.

^8. "Di Balik Berita Purwodadi". historia.id. Diakses tanggal 2017-11-17.

^9. "Soe Hok Gie dan Pembantaian Massal PKI 1965-1966". SINDOnews.com. Diakses tanggal 2017-11-27.

^10. 1945-, Dhakidae, Daniel, (2003). Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 9789792203097. OCLC 52594506.

Read More

10 Oktober 2016 Maulwi Saelan: Menjaga Gawang dan Bung Karno

Oleh: Petrik Matanasi - 10 Oktober 2019

Maulwi Saelan. tirto.id/Deadnauval

Semasa hidup, Maulwi Saelan telah menjaga dua hal penting Indonesia: gawang tim nasional dan Bung Karno.

Pada 10 Oktober 2016, tepat hari ini 3 tahun lalu, Maulwi Saelan tutup usia. Sebagian pecinta sepakbola mengenalnya sebagai mantan kapten tim nasional Indonesia. Sebagian pembaca sejarah Indonesia mengenalnya sebagai mantan ajudan Presiden Sukarno. Maulwi yang bekas pejuang adalah seorang militer dengan pangkat terakhir kolonel. Sejarah membuatnya harus jadi tentara, sementara mimpilah yang membawanya bermain di Olimpiade.

Maulwi kecil tak pernah bercita-cita jadi tentara, apalagi sampai harus jadi salah satu ajudan Sukarno. Cita-citanya adalah ikut bermain sepakbola di ajang olahraga akbar dunia bernama Olimpiade. Mimpi itu lahir setelah Maulwi, yang baru berumur 10, menonton film dokumenter tentang Jesse Owen dalam Olimpiade 1936 di Berlin. Mengapa sepakbola? Tak lain karena sepakbola memang kegemarannya sejak kecil. Meski dia juga tak ragu untuk bermain tenis dan lainnya.

Maulwi terlahir dari keluarga yang tak diragukan nasionalismenya. Ayahnya, Amin Saelan, termasuk tokoh nasionalis Taman Siswa di Makassar. Maulwi anak kedua dan anak laki-laki satu-satunya. Seperti Maulwi, sang ayah juga pecinta olahraga. Sebagai orang tua yang terpelajar, Amin sangat peduli pada pendidikan anak-anaknya. Setamat dari SD Fraterschool, dia disekolahkan ke HBS Makassar, tetapi tak tamat karena Jepang keburu datang. Cita-citanya untuk ikut Olimpiade makin terpendam. Setelah Jepang kalah pun Maulwi tak punya waktu latihan yang baik karena harus angkat senjata melawan Belanda dan Inggris. Revolusi membuatnya harus jadi Tentara.

Angkat Senjata Bersama Wolter Monginsidi       

Meski sudah dinyatakan lulus dari Cugakko atau SMP zaman Jepang setelah 1945, Maulwi ikut belajar di SMP Nasional yang didirikan tokoh nasionalis Sam Ratulangi. Di sekolah ini ada juga Wolter Monginsidi, Andi Sose, dan pemuda nasionalis lainnya. Bersama Wolter dan Andi, Maulwi termasuk pimpinan dari sebuah laskar bernama Harimau Indonesia. Laskar ini terlibat banyak bentrokan dengan aparat militer atau polisi Belanda. Selain militer Belanda, di kota kelahiran dan tumbuhnya Maulwi, militer Inggris juga ada di sana.

Menurut Maulwi dalam autobiografinya, Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa: Dari Revolusi 1945 hingga Kudeta 1966 (2001), mantan Presiden Pakistan Zia Ul Haq adalah salah satu perwira militer Inggris berpangkat kapten yang berada di Hotel Empress Makassar dan ikut digempur pemuda-pemuda nasionalis Makassar pada 29 Oktober 1945.

Setelah direbut dari tangan NICA Belanda, para pemuda itu dipukul tentara Australia yang diperalat pejabat NICA Belanda di Makassar. Ketika itu militer Belanda sedang dibangun dan belum kuat sama sekali, jadi militer Inggris juga Australia dimanfaatkan Belanda.

Para pemuda itu terpaksa mundur dan bertahan di sekitar gereja, sampai akhirnya mereka ditangkap oleh militer Australia. Maulwi merupakan salah satu dari pemuda yang juga ditangkap. Di ruang tahanan, dia bertemu Wolter yang dianggapnya sebagai pahlawan.

Tak hanya Wolter yang harus mati muda dalam revolusi. Revolusi kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan, juga mengorbankan salah satu anak Amin Saelan, kakak perempuan Maulwi, Emmy Saelan. Ketika serdadu-serdadu KNIL hendak menangkapnya, Emmy meledakkan granat yang dipegangnya. Selain Emmy, granat itu juga menewaskan serdadu-serdadu KNIL yang berada dekatnya.

Jelang tertangkapnya Wolter, perjuangan di Sulawesi Selatan makin sulit bagi pemuda Indonesia. Banyak pejuang, termasuk Maulwi, terpaksa ke Jawa. Jika di Sulawesi berjuang tanpa pangkat militer, di Jawa dia diberi pangkat letnan satu dalam Tentara Rakyat Indonesia yang belakangan jadi TNI. Maulwi terlibat pertempuran di Sidobunder, Karanganyar, lalu bergerilya di Gunung Kawi Selatan.

Mimpi Itu Terwujud

Setelah 1949, Maulwi menjadi letnan satu Polisi Militer. Dia pernah bertugas di Bandung, Purwakarta, lalu Makassar. Ia kemudian jadi kapten Polisi Militer di Makassar. Setelah mendapat pelatihan paratrooper (pasukan penerjun), Maulwi menjadi Komandan POMAD Para, sebuah unit polisi militer dengan kemampuan terjun. Dia terlibat juga dalam operasi Trikora, sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf Komandan Resimen Cakrabirawa (Pengawal Presiden Soekarno) pada 1962. Setelah 1964, Maulwi naik menjadi Wakil Komandan Resimen. Sambil bermain bola, karier Maulwi terbilang lumayan. Pada 1959 dia disekolahkan ke Amerika untuk belajar soal Provost dan Polisi Militer.

Setelah pulang ke Jawa, Maulwi punya banyak waktu berolahraga. Pada 1948, ketika Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama di Solo, Maulwi diikutkan sebagai penjaga gawang alias kiper kesebelasan Jakarta Raya. Lima tahun kemudian, Maulwi ikut PON lagi, yakni PON III di Medan. Tak hanya jadi kiper, tapi juga jadi Kapten. Kali ini dalam kesebelasan Sulawesi Selatan, tanah kelahirannya.

Sejak 1950, Maulwi masuk tim nasional sepakbola Indonesia sebagai kiper, juga kapten di kesebelasan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Bersama Timnas, sebelum ke Olimpiade, Maulwi pernah membela Merah Putih di Asian Games I 1951 di New Delhi dan Asian Games III 1954 di Tokyo. Sebagai kapten dan kiper juga, Maulwi ikut serta dalam Tour Asia timnas PSSI ke Manila, Hongkong, dan Bangkok pada 1955. Pada 1956 ia terlibat lagi dalam tur ke Eropa Timur. Mereka bertandang dan bertanding di Rusia, Yugoslavia, Jerman Timur, dan Chekoslovakia.

Di kesebelasan nasional, Maulwi harus jadi kapten dalam Olimpiade yang diimpikannya sejak usia 10 tahun. Tim yang dipimpinnya itu bertanding di Olimpiade Melbourne 1956. Tak tanggung-tanggung, kesebelasan yang dilawan tim PSSI ini adalah tim Uni Soviet yang terkenal tangguh. Apalagi ketika itu dunia dilanda Perang Dingin. Jadi Uni Soviet, sebagai pemimpin blok timur yang komunis, tentu berusaha tampil maksimal dalam Olimpiade demi menjadi kelompok tak terkalahkan dari blok Barat pimpinan Amerika.

Hal terhebat yang dicetak kesebelasan pimpinan Maulwi pada 17 November 1956 itu adalah berhasil menahan imbang 0:0 kesebelasan tim Beruang Merah tersebut. Prestasi Maulwi itu terdengar sampai di Indonesia. Hingga ucapan selamat membanjiri kesebelasan nasional yang sedang istirahat tersebut, esoknya mereka harus tanding ulang lagi.

Sebenarnya, kalah dari tim raksasa tentu bukan hal memalukan bagi timnas Indonesia yang baru dan sulit berkembang itu. Apalagi bisa menahan imbang 0:0. Prestasi timnas di bawah kepemimpinan Maulwi itu jadi bagian penting dalam sejarah persepakbolaan Indonesia yang makin hari oleh sebagian pihak dianggap menyedihkan.

Kabar gembira itu harus diwarnai juga dengan kekalahan timnas dalam tanding ulang esok harinya. Timnas yang kelelahan itu dibantai 4:0 oleh kesebelasan Beruang Merah Uni Soviet. Kekalahan tersebut tak membuat timnas pimpinan Maulwi tampak buruk. Lebih baik kalah dari monster blok Timur Beruang Merah yang kuat itu dibanding kalah melawan kesebelasan dari negara yang kehadirannya tak diinginkan Sukarno.

Prestasi Maulwi sebagai kapten dan kiper timnas Indonesia setelah Olimpiade Melbourne adalah mengantarkan timnas menjadi Juara Asia pra-FIFA pada 1958. Di dunia persepakbolaan Indonesia, selain sebagai kiper dan kapten tim nasional, Maulwi pernah dipercaya menjadi Ketua PSSI sejak 1964 hingga 1967.

Penjaga Pemimpin Besar yang Malang

Setelah menjaga gawang tim nasional Indonesia, Maulwi pun kebagian tugas menjadi bagian pasukan penjaga Presiden Sukarno. Setelah beberapa kali percobaan pembunuhan yang gagal, maka dibangunlah sebuah resimen yang terdiri pasukan pilihan yang bertugas menjaga keamanan Sukarno. Sebelumnya, Sukarno hanya dijaga sepasukan dari kepolisian yang dipimpin komandan polisi Mangil sejak 1945. Semula Maulwi adalah Kepala Staf Resimen, lalu menjadi wakil Komandan. Jabatan Komandan dipegang Brigadir Jenderal Saboer.

Dari Angkatan Laut, satu batalyon Korps Komando (Marinir) dimasukkan ke Resimen Cakrabirawa itu. Dari Kepolisian, satu batalyon Brigade Mobil (Brimob) juga disumbangkan. Angkatan Udara tak ketinggalan dengan satu batalyon Pasukan Gerak Tjepat, yang belakangan menjadi Paskhas AU, ditempatkan untuk menjaga Bung Karno.

Sementara Angkatan Darat tak memberikan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), melainkan satu batalyon raider dari 454/Diponegoro. Letkol Untung menjadi komandan batalyon pasukan tersebut jelang Oktober 1965. Status Untung jelas bawahan Maulwi Saelan. Semua tahu, Untung kemudian memimpin sebuah aksi penculikan perwira tinggi Angkatan Darat dengan membawa 60 anggota Cakrabirawa pada 30 September 1965.

Ketika malam kejadian, Maulwi mengawal Sukarno di Senayan. Setelahnya pulang, lalu esok paginya Maulwi meyakini Sukarno di rumah Ratna Sari Dewi di Jalan Gatot Subroto. Maulwi juga tidak menyangka Untung akan memakai 60 anggota Cakra untuk menculik. Masa gelap lalu melingkupi Sukarno dan tentu saja resimen Cakrabirawa itu. Pasukan Cakra, yang tentu saja tidak semuanya terlibat penculikan, kemudian dikembalikan ke angkatannya masing-masing. Pasukan penjaga Presiden Sukarno pun tinggal sepasukan kecil polisi pimpinan Mangil dan sepasukan Pomad Para Angkatan Darat.

Pelan-pelan, Sukarno lengser dari kekuasaannya. Maulwi sendiri kemudian sempat dipenjara. Maulwi dipenjara karena tak mau memberi pengakuan palsu bahwa Sukarno terlibat G30S. Sejak 1967 Maulwi diperiksa dan mulai terkurung. Sejak tahun itu juga dia tak lagi menjabat Ketua PSSI—sebuah kursi empuk yang diperebutkan elite nasional masa kini.

Maulwi mendekam di Rumah Tahanan Polisi Militer Budi Utomo, lalu Nirbaya, Jakarta. Setelah kira-kira 5 tahun dipenjara tanpa pengadilan, Maulwi dibebaskan. Ketika dibebaskan, Sukarno sudah meninggal. Dalam menjalani masa tuanya, Maulwi, laki-laki kelahiran Makassar 8 Agustus 1926 itu, memilih terjun ke dunia pendidikan dengan mendirikan Yayasan Sifa Budi dan Sekolah AL Azhar di Jakarta. Ia mengelola sekolah itu sambil sesekali menjadi narasumber terkait sepakbola Indonesia yang tak bisa segemilang di zamannya muda.

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Ivan Aulia Ahsan

Maulwi kecil tak pernah bercita-cita jadi tentara, apalagi sampai harus jadi salah satu ajudan Sukarno

Tirto.ID 

Read More