Palu sebagai Roll Model Rekonsiliasi Korban Pelanggaran HAM 1965/1966

14/11/2017

“Saya atas nama GP Anshor Sulteng, meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM 1965/1966.”

Pernyataan tersebut menggema di Atrium Palu Grand Mall. Dengan suara yang tegas dan seolah tak terlihat sedikitpun keraguan, permohonan maaf dari Adha Nadjamuddin pimpinan GP Ansor Sulteng tersebut, menjadi permohonan maaf kedua setelah Rusdi Mastura 5 tahun silam.

Ada pun melanjutkan “Jika di masa lalu, GP Anshor telah melakukan hal-hal di luar batas kemanusiaan kepada mereka. Jujur, saya terinspirasi dengan Bung Cudi yang sebelumnya telah berani meminta maaf kepada korban, atas nama Pemerintah Kota Palu.”

Pernyataan tersebut sontak disambut dengan ratusan tepuk tangan mayoritas anak muda yang memadati Atrium pusat perbelanjaan terbesar di kota Palu itu, Sabtu sore (23/09/2017).

Namun, Adha tetap menandaskan, permintaan maaf yang dilakukan bukan berarti GP Anshor meminta maaf terhadap PKI. Sebab bagi GP Anshor sendiri, tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia.

“Permintaan maaf ini adalah upaya rekonsiliasi yang dibangun oleh GP Anshor Sulteng dengan para korban, sebagai sesama umat muslim dan atas nama kemanusiaan. Andaikata, orang-orang tua kita ini menuntut kerugian menjadi korban selama puluhan tahun, bagaimana Negara akan membayarnya?,” jelasnya.

Sekalipun Jelang 30 September 2017 kemarin, ada yang mensinyalir TNI bermain politik. Dimana Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengintruksikan jajaran TNI baik AD, AL, dan AU wajib menonton film G30S/PKI, yang menyebabkan situasi politik nasional memanas.

Situasi tersebut, tampak cukup berpengaruh juga pada situasi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Hampir saja upaya rekonsiliasi korban 1965 sampai tahun 1966, dengan pihak terkait yang sudah dirintis sejak tahun 2012 oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM), hampir saja keluar dari rel yang telah diharapkan.

Sekjen SKP-HAM Sulawesi Tengah Nurlaela Lamasitudju mengungkapkan, hampir saja rekonsiliasi korban 1965/1966 di Kota Palu yang sudah dibangun sejak 2012 tidak berlangsung mulus. Hampir saja dihadapkan dengan persoalan sama, yaitu pertentangan dengan pihak yang tidak setuju dengan rekonsiliasi ini.

“Kita bersyukur hampir saja terjadi kendala. Padahal sudah tertata dengan bagus, ada napak tilas, bedah buku, dan seminar soal korban 1965/1966 saat itu,“ ungkap Nurlaela setelah kegiatan Kado Cinta Untuk Palu itu sukses di gelar.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilman Farid, saat menghadiri pembukaan Featival Palu Nomoni yang dirangkai dengan Pekan Budaya Indonesia itu, sangat mengapresiasi kegiatan rekonsiliasi tersebut.

“Kegiatan yang dilakukan SKP-HAM dan komunitas-Komunitas pemuda Palu, bisa menjadi Roll Model kota-kota lain di Indonesia, untuk merekonsiliasi Korban pelanggaran HAM 1964-1965” ujar Farid saat ditemui dibtengah-tengah riuhnya perayaan PBI dan Palu Nomoni.

Nurlaela menuturkan, rekonsialisi korban 1965/1966 ini, sebenarnya sudah menjadi gagasan SKP-HAM sejak tahun 2012. Rekonsiliasi itu ditandai dengan permintaan maaf Wali Kota Palu Rusdi Mastura, kepada korban pelanggaran HAM 1965/1966 di Kota Palu.

“Secara langsung permintaan maaf saat itu disampaikan walikota. Karena saat itu Pak Cudi (Rusdi Mastura) mengaku ikut menjadi bagian dari pihak yang menangkapi mereka yang dituduh terlibat PKI,“ tutur Ela.

Mungkin masih banyak yang menyimpan ingatan saat Rusdi Mastura pernah memprakarsai dialog terbuka, bertemakan “Stop Pelanggran HAM” di Taman GOR Palu, 24 Maret 2012, lalu. Saat pelaksanaan dialog tersebut, ia masih menjabat sebagai Wali Kota Palu dalam priode 2010-2015. Yang sebelumnya Rusdi Mastura juga sudah memimpin satu periode.

Di depan para Tapol korban pelanggaran HAM 1965-1966, Rusdi menyampaikan maaf kepada masyarakat Kota Palu Sulawesi Tengah yang menjadi korban pembersihan Partai Komunis Indonesia. “Saya minta maaf atas nama Pemerintah Kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965-1966 di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah,” kata Rusdi

Permintaan maaf tersebut masih tersimpan dalam file video Dokumentasi SKP-HAM Sulawesi Tengah.

“Setidaknya kita berterimakasih kepada Pak Walikota saat itu. Sudah memberi jalan kepada kita yang terbaik,“ ujar Ela.

Ela juga menjelaskan, setelah permintaan maaf itu, terbitlah Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Palu nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Salah satu poin isi Perwali, mengupayakan pemenuhan hak-hak korban, lewat pendekatan pemberdayaan masyarakat.

“Para korban pelanggaran HAM 1965/1966 di Kota Palu yang masih berada di bawah garis kemiskinan, diprioritaskan untuk menerima program pemberdayaan dari pemerintah. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu, bantuan bedah rumah, dan program-program pemberdayaan lainnya,“ jelasnya

Selain SKP-HAM dan Komunutas Hitoria Sulteng, pelaksana juga diikuti sejumlah komunitas anak muda di Kota Palu, yang mengindikasikan ketabuan yang seolah belenggu selama ini dirasakan terkait peristiwa 1965/1966, terasa sudah mulai terurai.

Sebagai besar anak muda yang memiliki kepedulian pada kemanusiaan tentu sangat merasakan seolah ada bayangan gelap tentang peristiwa 1965-1966 yang dikenal dengan G30S/PKI. Ternyata tidak demikian, sehingga harus mengubah mindset tentang G30S, supaya tidak mengkambing hitamkan salah satu pihak. karena tidak majunya dalam konteks segala lini bangsa ini, dipengaruhi warisan dendam yang terus berlangsung. Semisal soal pendidikan yang banyak masalah. Politik selalu ribut, ekonomi masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini karena masih menahan rasa dendam.

Rekonsiliasi bukan hanya menggelar bedah buku. SKP-HAM Sulawesi Tengah juga menggelar napak tilas dengan mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah diceritakan tempat kerja paksa korban 1965/1966. Selain itu mereka juga menemui para korban yang menyebar di Kota Palu dan sekitarnya.

“Ini yang akan menjadi dokumen kita. Masing-masing perserta siapa yang berbakat menulis juga diminta untuk menulisnya, dan ada tawaran dari Sketses asal bandung, Agah Nugraha, untuk membuat novel grafis,“ tambah Ela.

Menanggapi permintaan maaf yang dilakukan GP Anshor salah seorang cucu korban 1965/1966 Madi mengatakan, jika kakek dan neneknya pernah berbuat salah atau berselisih paham dengan GP Anshor, dirinya sudah minta maaf pada saat digelar bedah buku.

“Saya terinspirasi dengan permintaan maaf bung Cudi, kepada para korban. Saya sendiri sebagai cucu korban, meminta maaf jika di masa lalu, kakek dan nenek saya pernah berbuat salah atau berselisih paham dengan GP Anshor. Tidak ada keinginan dari kami untuk membangkitkan kembali PKI di negeri ini,” ujarnya.

Adapun suara dari salah satu korban pelanggaran HAM 1965/1966 di Kota Palu, Asman Yodjodolo, korban pelanggaran HAM 1965/1966 di Palu, bahwa dirinya tidak menuntut apa-apa. “Kami juga tidak dendam pada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Kami hanya ingin, peristiwa yang menimpa kami, tidak lagi dialami oleh generasi mendatang,” ujarnya.

Koordinator Komunitas Historia Sulteng (KHST), Moh Herianto menyambut baik kegiatan rekonsiliasi ini. Ia mengatakan, hakikat kegiatan ini sebenarnya adalah mengangkat warisan sejarah kemanusiaan. Sejarah tersebut mencatat warisan cinta bukan kebencian.

“Dan hal itu yang harus kita pahami bersama. Ke depan pula Kota Palu semoga saja menjadi rujukan kota-kota lain bahakan Negara untuk menggelar acara rekonsiliasi,” tandas Anto.

Seperti kita ketahui, di era Orde Baru (Orba), tiap tanggal 30 September, stasiun televisi nasional TVRI selalu menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI. Saat kali pertama rilis pada 1984, film ini bahkan wajib ditonton oleh para siswa SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di seluruh Indonesia.

Namun pemutaran film tersebut lalu terhenti. Sejak Soeharto lengser sebagai Presiden RI ketika reformasi pada 1998. Berhentinya tayangan film garapan Arifin C Noer itu, atas desakan sebagian masyarakat dan pihak TNI AU. Mereka memandang film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Setidaknya, ada beberapa adegan di film itu yang berlawanan dengan fakta sejarah.

Dalam hal rekonsiliasi, Kota Palu sangat berani dan telah berada beberapa langkah didepan kota-kota lain di Indonesia, sehigga sangat layak Kegiatan yang dilakukan SKP-HAM dan Komunitas anak muda Palu menjadi Roll Model Kota-kota lain di Indonesia

-Yani-

Sumber: Skp-HAM.Org 

Read More

Kisah Persahabatan Bung Karno dan Musso Sang Tokoh PKI

Sabtu, 3 Oktober 2015 | 01:48 WIB

Presiden Sukarno semasa hidup

Di rumah HOS Cokromanoto di Jalan Peneleh VII, Surabaya, Jawa Timur, dihuni sekitar 30 pemuda Indonesia, Sukarno adalah satu di antaranya. Periode 1915 – 1920, Bung Karno mondok di rumah itu, bersekolah di HBS (Hogere Burger School). Di pondokan itu, juga bercokol tokoh pemuda yang terbilang senior saat itu, Musso.

Muso saat itu menjabat aktivis Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto. Selain di Sarekat Islam, Musso juga aktif di ISDV (Indische Sociaal-Democratishce Vereeniging atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda).

Musso menjadi salah seorang sumber ilmu Bung Karno dalam setiap percakapan. Seperti misalnya saat Musso menyoal penjajahan Belanda, “Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa.”

Oleh Bung Karno, kalimat Musso itu diulanginya dalam penuturan kepada Cindy Adams dalam buku Sukarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Itu artinya, tidak sedikit pemahaman-pemahaman baru yang Bung Karno peroleh dari Musso. Musso sendiri empat tahun lebih tua dari Bung Karno yang kelahiran 1901. Adapun teman seperjuangan Musso antara lain Alimin, Semaun, dan Darsono.

Roso Daras dalam bukunya Total Bung Karno menuliskan bahwa Muso pernah ditangkap polisi Hindia Belanda sebagai aktivis politik (Sarekat Islam) dan dijebloskan ke penjara.

Bung Karno hanya bisa memantau dari pekabaran yang ada. Keluar dari penjara tahun 1920, Musso tidak lagi aktif di Sarekat Islam, dan menggabungkan diri ke Partai Komunis Indonesia.

Berpisah lalu berseteru

Sejak itu, Bung Karno dan Musso berpisah. Musso dengan gerakan kirinya. Bung Karno dengan kuliah serta gerakan nasionalis yang ia kembangkan bersama teman-teman seide-seideologi.

Dua sahabat, Musso–Sukarno, baru berjumpa sekitar 30 tahun kemudian, tepatnya pada 13 Agustus 1948 di Istana Negara. Banyak saksi sejarah yang melukiskan betapa mengharukannya pertemuan itu.

Mereka berpelukan begitu hangat. Nyaris tanpa kata-kata, kecuali mata yang sembab dirundung haru. Dari pandangan mata kedua tokoh ini sudah tergambar, betapa tatapan mata mereka telah berbicara.

Sejurus kemudian, manakala suasana sudah mencair, Bung Karno memecah keheningan dengan menceritakan hal-hal yang hebat tentang Musso.

“Musso ini dari dulu memang jago. Ia yang paling suka berkelahi. Ia jago pencak (silat),” kata Bung Karno.

Selain itu, Bung Karno juga menceritakan hobi Musso bermain musik. Satu lagi yang khas, Musso selalu menyingsingkan lengan bajunya sebelum berpidato.

Itulah obrolan dua sahabat. Bagaimana dengan perbedaan ideologi keduanya? Tentu saja, Bung Karno menyinggung tentang perkembangan politik internasional.

Bung Karno nyerocos berbicara tentang perkembangan komunisme di dunia, dan ini membuat Musso ternganga. Demi melihat itu, Bung Karno cepat menjawab, “Saya ini kan masih tetap muridnya Marx, Pak Cokroaminoto, dan Pak Musso.”

Usai pertemuan yang lebih bernuansa kangen-kangenan itu, keduanya langsung kembali kepada habitatnya. Sukarno sebagai presiden dengan kesibukan mengatur sistem tata-negara , Muso dan PKI-nya .

Tiga-puluh-tujuh hari setelah pertemuan Bung Karno dan Musso, pecahlah pemberontakan Madiun. Terjadilah perang statemen antara Musso dan Bung Karno. Mereka pun saling memaki di media. Puncak pernyataan Bung Karno yang terkenal waktu itu adalah, “Pilih Musso atau Sukarno”. 

Pemberontakan Madiun berhasil ditumpas, dan para tokohnya dihukum.
Apa kata Bung Karno tentang Musso pada bukunya? Ia tetap menghormati Musso sebagai salah seorang gurunya. 

“Ajaran Jawa mengatakan, seseorang yang menjadi guru kita, harus dihormati lebih dari orangtua.”

Sumber: Viva.Co.Id 

Read More

Mahkamah Agung Perkuat Kemenangan Eks-Tapol

Senin, 13 Oktober 2008 | Kartu Tanda Penduduk:

Ketika dibuka, ternyata ‘bingkisan' itu berisi putusan Mahkamah Agung No. 400 K/TUN/2004. Nani jadi ingat langkah  hukum yang ia tempuh lima tahun lalu, ketika ia menggugat Camat Koja Jakarta Utara. Bertahun-tahun perkara itu berada di pengadilan, pindah dari satu ruang ke ruang lain, dari tangan seorang hakim ke tangan hakim lain. Hingga akhirnya, 27 September lalu, ‘bingkisan' putusan berkekuatan hukum tetap itu ia terima.

Alhamdulillah, saya seperti mendapat kehormatan. Terima kasih kepada semua orang yang selama ini membantu perjuangan saya, kata Nani di sela-sela syukuran sederhana di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jum'at (10/10) siang.

Nani Nurani pantas bersyukur. Lewat putusan setebal 12 halaman, Mahkamah Agung menegaskan kemenangan perempuan kelahiran Cirebon 23 Februari 1941 itu. Majelis hakim agung beranggotakan Titi Nurmala Siagian, H. Imam Soebechi dan Prof. H. Ahmad Sukardja menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi yang diajukan Kepala Pemerintahan Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dalam pandangan majelis, permohonan kasasi yang diajukan Camat Koja telah melampaui tenggat waktu yang ditetapkan undang-undang.

Meskipun Mahkamah Agung (MA) hanya mempertimbangkan aspek formalitas gugatan, menurut Asfinawati, putusan MA menjadi preseden yang baik bagi ratusan ribu bahkan jutaan orang yang terkena stigma PKI atau terlibat G.30.S tanpa pernah dihadapkan ke persidangan. Putusan ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk melakukan perbaikan, timpal Taufik Basari, Direktur LBH Masyarakat.

Bisa jadi, bagi sebagian orang kasus Nani Nurani hanya persoalan administrasi biasa, yaitu tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tetapi Nani merasa diperlakukan diskriminatif ketika Camat Koja menolak memperpanjang KTP yang sudah habis masa berlaku, dan karena Pemohon sudah berusia 60 tahun-- memberikan KTP seumur hidup. Penolakan itu didasarkan pada kenyataan bahwa Nani adalah bekas tahanan politik (eks-tapol) Golongan C. Tujuh tahun saya ditahan di Penjara Bukit Duri tanpa pernah diadili ke pengadilan, tegas perempuan yang kini tinggal di Plumpang, Jakarta Utara itu.

Tindakan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Camat Koja, yang menolak menerbitkan KTP seumur hidup itulah yang menjadi dasar bagi Nani melayangkan gugatan ke PTUN. Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 1996, Nani mestinya berhak atas KTP seumur hidup berhubung yang bersangkutan sudah berusia 60 tahun lebih.

Camat hanya bersedia memperpanjang KTP lima tahun, dan menolak mengeluarkan KTP seumur hidup. Penolakan Camat sepintas bukan tanpa dasar, dan disampaikan sebagai argumen di pengadilan. Pasal 25 ayat (2) Perda di atas menegaskan bahwa KTP seumur hidup hanya diberikan kepada mereka yang sudah berusia 60 tahun lebih, WNI yang bertempat tinggal tetap, dan ini yang perlu digarisbawahi tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Nani mengakui ia pernah dipenjara selama tujuh tahun. Tetapi sampai saat ini tidak pernah ada persidangan atau putusan hakim yang menyatakan Nani Nurani terlibat dalam G.30.S ataupun organisasi PKI.

Argumen ini pula yang akhirnya dipakai majelis hakim PTUN Jakarta untuk mengabulkan gugatan Nani. Statusnya sebagai tapol lebih karena Nani pernah sekali ikut menari pada ulang tahun PKI pada 1965. Keikutsertaannya dalam acara itu pun lebih karena Nani adalah penari di Istana Cipanas. Majelis hakim PTUN Jakarta dipimpin Disiplin F. Manao bukan saja mendalilkan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Nani terlibat organisasi terlarang. Tetapi juga menganggap bahwa tindakan tidak memberikan KTP seumur hidup kepada orang yang berhak adalah pelanggaran hak asasi warga negara. Usia dan kondisi fisiknya penggugat rentan sehingga pengurusan bolak balik KTP melanggar hak yang bersangkutan. Dan, tindakan penolakan itu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tim penasihat hukum tergugat dari Biro Hukum Pemda DKI Jakarta mengajukan banding. Kala itu, Sri Astuti, kuasa hukum tergugat dari Biro Hukum Pemda DKI menegaskan bahwa Camat Koja hanya menjalankan peraturan yang berlaku mengenai eks-tapol dan KTP, yaitu TAP MPRS 1966 dan Kepmendagri No. 24 Tahun 1991. Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lewat putusan No. 203/B/2003/PT.TUN.JKT memperkuat pertimbangan hukum dan amar pengadilan di bawahnya. Lagi-lagi lewat Biro Hukum Pemda DKI Jakarta, Camat Koja mengajukan kasasi.

Dan seperti yang disebut di atas, lewat putusan yang dibacakan 15 Mei lalu, Mahkamah Agung memberikan bingkisan Lebaran kepada Nani Nurani.

Sumber: HukumOnline 

Read More

Perang rahasia di Indonesia, 1957-58

Oleh Mark Curtis | 12 Februari 2007

·           Sebuah ekstrak yang diedit dari Unpeople: Rahasia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Inggris

Illustrasi: CIA dibalik Perang PRRI Sumatera dan Sulawesi [Kredit gambar: Tirto]

Kebijakan nasionalis nasionalis Presiden Sukarno Indonesia dan kebijakan non-keberpihakan asing dipandang sebagai ancaman langsung terhadap Washington dan London. Yang terakhir ini terutama prihatin dengan semakin populernya dan pengaruh partai Komunis Indonesia (PKI) pada pemerintahan Sukarno, khususnya dalam pemilihan baru-baru ini di mana PKI telah meningkatkan bagiannya dalam pemungutan suara rakyat. Kantor Luar Negeri, misalnya, dipandang dengan 'kecemasan' 'tren peristiwa di Indonesia' terutama 'hasil pemilihan' menunjukkan bahwa PKI 'telah tumbuh dalam kekuatan ke tingkat yang meresahkan'.

Perencana Inggris juga prihatin dengan pengambilalihan pemerintah Belanda baru-baru ini atas kepentingan komersial Belanda. Kantor Luar Negeri menulis bahwa 'jelas merupakan pukulan serius karena kepercayaan semua pihak asing yang berdagang di dan dengan Indonesia'. Yang terakhir 'adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi kekayaan yang besar, dan negara di mana kepentingan Inggris tidak berarti diabaikan'.

Pada akhir tahun 1957, para kolonel pembangkang dalam pasukan Indonesia memimpin tantangan untuk memerintah oleh Jakarta di provinsi-provinsi terpencil di negara ini. Pada akhir tahun, otoritas Jakarta tidak menyebar jauh di luar pulau Jawa dan wilayah timur laut Sumatra; di tempat lain, para komandan setempat dalam praktik mengoperasikan provinsi mereka secara mandiri. Pada Januari 1958, sebuah pemberontakan melawan pemerintah pusat pecah di Sumatra dan Sulawesi. Penyebabnya dijelaskan oleh duta besar Inggris di Indonesia sebagai keinginan untuk mengakhiri kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang tidak efisien dan tuntutan untuk lebih banyak pemerintahan sendiri untuk provinsi-provinsi yang lebih kaya. Dia juga mencatat bahwa 'anti-komunisme' telah dimasukkan dalam tujuan pemberontak dan 'untuk menarik dukungan Barat, telah dibuat untuk menjadi salah satu tujuan utama pemberontakan'.

Pada 15 Februari, para pemberontak mengumumkan di kota Padang sebuah Republik Indonesia; setelah itu pemerintah Jakarta memulai operasi militer untuk menghancurkan pemberontakan. Pada bulan Juni pemerintah telah benar-benar berhasil, Padang telah ditangkap kembali dan para pembangkang, meskipun masih mengendalikan daerah-daerah besar di Sumatra, dipaksa untuk menggunakan perang gerilya. Pemberontakan mereka akhirnya mereda dan mereka akhirnya menyerah pada tahun 1961.

AS dan Inggris secara diam-diam mendukung pemberontakan ini pada fase awalnya, idealnya ingin melihat Sukarno digulingkan, tetapi jika tidak maka karena apa yang dipahami Menteri Luar Negeri Selwyn Lloyd sebagai 'nilai gangguan' pemberontak. Ini berarti menggunakan pemberontakan untuk menekan pemerintah Jakarta untuk mengadopsi kebijakan yang disukai London dan Washington. Seperti halnya orang Yaman, karena itu, yang perang saudara brutalnya yang disponsori Inggris secara diam-diam selama hampir satu dekade mengetahui bahwa klien mereka tidak dapat menang tetapi hanya merusak pemerintah pusat, orang Indonesia digunakan sebagai alat oleh London dan Washington. Ketika klien mereka hidup lebih lama dari kegunaannya, seperti yang mereka lakukan segera setelah Jakarta memenangkan perang utama melawan mereka, London dan Washington menurunkan klien mereka dan kembali bertunangan dengan Jakarta.

Ini adalah program rahasia yang dipimpin AS di mana Inggris bersandar bantuan penting. File-file Inggris periode ini sangat disensor tetapi beberapa cahaya dapat ditumpahkan pada peran rahasia Inggris, sedangkan untuk peran AS sebuah buku yang sangat bagus oleh Audrey dan George Kahin berfungsi sebagai panduan.

Penggerak utama dalam operasi rahasia Inggris adalah Sir Robert Scott, Komisaris Jenderal Inggris di Singapura. Pada bulan Desember 1957, Scott menyesali "dampak dari krisis yang sedang berkembang di Indonesia dalam hal dislokasi kepentingan ekonomi" dan bahwa Indonesia "dapat lewat di bawah kendali komunis". Mengacu pada 'unsur-unsur anti-komunis di Sumatra dan provinsi-provinsi terpencil lainnya', ia mengatakan kepada Kantor Luar Negeri bahwa:

“Saya pikir sudah tiba saatnya untuk merencanakan secara diam-diam dengan Australia dan Amerika cara terbaik untuk memberikan elemen-elemen ini bantuan yang mereka butuhkan. Ini adalah kebijakan yang berani, membawa risiko yang cukup besar ... Tindakan yang saya rekomendasikan pasti akan memiliki pengaruh kecil dengan Presiden Soekarno. Mereka tidak dirancang untuk; Saya percaya itu harus menjadi salah satu tujuan kami untuk menyebabkan kejatuhannya. '

Tujuan Scott termasuk 'untuk membatasi kerusakan yang dapat dilakukan komunis di Jawa, untuk menyelamatkan Sumatra' dan 'untuk memenangkan kerja sama Amerika yang lengkap baik negeri maupun swasta'. Namun, mempertahankan kesatuan Indonesia adalah keharusan.

Ada beberapa penentangan di Kantor Luar Negeri terhadap proposal-proposal ini. Seorang pejabat, OCMorland, menulis bahwa Scott 'berada di jalur yang salah' dan bahwa: 'hasil dari bantuan rahasia ke provinsi-provinsi terluar adalah untuk membangkitkan kebencian yang tajam di Jawa dan untuk meningkatkan risiko konflik bersenjata antara provinsi-provinsi luar dan Jawa. ' Dalam pengetahuan ini, oleh karena itu, bahwa oposisi Kantor Luar Negeri tersebut pada dasarnya ditolak dan peran rahasia Inggris dimulai. 

Pada bulan Februari 1958, diskusi rahasia di Washington antara pejabat Inggris, AS dan Australia 'telah mengungkapkan kesepakatan substansial mengenai garis-garis utama kebijakan Barat' di Indonesia, Kantor Luar Negeri mencatat. Mereka harus '(a) secara diam-diam mendukung dan berupaya menyatukan unsur-unsur anti-komunis di Jawa', yang berarti untuk melawan meningkatnya pengaruh PKI. Mereka juga harus '(b) merespons jika dapat dilakukan permintaan bantuan dari pemerintah provinsi yang tidak setuju'. Tetapi '(c) tidak melakukan apa pun untuk memecah belah Indonesia'.

Dokumen-dokumen Australia yang baru-baru ini dideklasifikasi menunjukkan bahwa pada tanggal 11 Maret Perdana Menteri Australia Robert Menzies diberi tahu bahwa Perdana Menteri Harold Macmillan dan Menteri Luar Negeri Selwyn Lloyd percaya 'bahwa penting bagi kepentingan pemerintah Inggris dan Barat bahwa para pembangkang di Sumatra harus di terburuk bisa menggambar itu '. Ini berarti 'dukungan besar bagi para pembangkang dari Barat'. Menurut file-file ini, Lloyd telah memberi saran kepada Macmillan: 'sehubungan dengan implementasi yang Anda dan saya bahas pada Sabtu malam tentang tindakan rahasia dan apa yang kami sebut aspek “terbuka tapi tidak bisa dibantah”, saya merasa kami harus mengambil risiko yang cukup besar untuk melihat kami kebijakan berhasil '.

Hari berikutnya, 12 Maret, disepakati antara Inggris dan AS 'bahwa semua bantuan yang mungkin diberikan harus diberikan kepada para pembangkang meskipun setiap perawatan yang mungkin harus diberikan untuk menyembunyikan asal-usulnya'. Sir Robert Scott bahkan mengusulkan sebagai 'usul jangka panjang' bahwa Inggris, AS dan Australia 'harus melihat kemungkinan mendorong pemberontakan di Amboina dan Maluku [di Indonesia timur], untuk memperluas dasar dari setiap sikap internasional bahwa Indonesia pemerintah tidak mengendalikan negara '.

Operasi rahasia AS yang serius telah dimulai pada musim gugur 1957. AS kemudian memberi otorisasi $ 10 juta untuk dibelanjakan untuk mendukung para kolonel dan senjata pembangkang segera disediakan dari kapal selam AS dan pesawat dari Filipina, Taiwan dan Thailand. Menurut Kahins, AS memasok cukup senjata untuk 8.000 pria. CIA merekrut sekitar 350 AS, Filipina dan Cina nasionalis untuk melayani dan menerbangkan armada kecil pesawat angkut dan lima belas pembom B-26. Angkatan udara pemberontak ini melakukan banyak serangan bom di kota-kota dan pengiriman sipil, bahkan menghancurkan satu kapal tanker Inggris. Pada bulan April 1958, arsip-arsip Inggris melaporkan bahwa 12 dari awak kapal 26 dengan kapal uap Panama berkapasitas 1.200 ton tewas, dan sebuah kapal Italia seberat 5.000 ton tenggelam dengan 12 awaknya hilang.

Menurut Kahins, Inggris juga menyediakan sejumlah kecil senjata kepada para pemberontak dan pesawat tempur Inggris menerbangkan misi pengintaian ke Sumatra dan Indonesia bagian timur. Selain itu, peran rahasia utama Inggris adalah untuk menyediakan penggunaan pangkalan militer Inggris di Malaya dan yang lebih penting Singapura, yang saat itu masih koloni, untuk operasi rahasia. Ini termasuk penggunaan AS atas Singapura untuk secara diam-diam menyerahkan senjata kepada para pemberontak. 

"Orang Amerika sepakat bahwa mereka akan mengambil tindakan dari wilayah Inggris hanya dengan persetujuan kami," kata Sekretaris Kolonial kepada Gubernur Inggris Singapura, Kalimantan Utara, dan Sarawak (yang terakhir di Malaya) dalam pesan rahasia bulan Februari 1958.

Sebuah briefing AS yang disiapkan untuk Menteri Luar Negeri AS Dulles setelah pertemuan dengan Inggris pada bulan Desember 1957 menyatakan bahwa: 'Kami dijanjikan [oleh Inggris] penggunaan maksimum Singapura untuk operasi, dengan mengingat tidak ada pengiriman senjata kepada para pembangkang yang akan datang melalui [sic] bahwa pelabuhan, bahwa pengetahuan tentang persetujuan Inggris untuk operasi kami dipegang erat, dan baik itu maupun operasi kami menjadi tunduk pada komentar politik - yaitu politik di Singapura '.

Kriteria ini, bagaimanapun, segera diabaikan, catat Kahin, dan pada awal 1958 fasilitas Inggris di Singapura terbuka dan menyambut angkatan laut AS. Sebuah kapal selam Inggris juga terlihat menyelamatkan penasihat paramiliter AS ketika posisi pemberontak runtuh; itu diserang oleh orang Indonesia dari Sulawesi. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, MacDermot, juga mengatakan kepada Kantor Luar Negeri bahwa "jaminan rahasia dukungan oleh Malaya dan Filipina akan sangat berguna bersama dengan peningkatan liputan berita yang diperoleh dalam siaran informasi kami ke Asia tentang Indonesia".

Pada Juni 1958 Kantor Luar Negeri mencatat bahwa 'selama lebih dari enam bulan sekarang' Inggris telah 'pada dasarnya dimotivasi oleh harapan kami bahwa kegiatan kelompok pemberontak di Indonesia akan bermanfaat bagi tujuan Barat'. Tetapi kebijakan sekarang telah berubah dalam aliansi dengan Amerika. Dukungan Barat untuk para pemberontak sekarang secara eksplisit digunakan sebagai alat untuk menekan Sukarno.

Pada bulan Mei, dengan tentara Indonesia mendorong kembali para pemberontak, duta besar AS di Indonesia diinstruksikan oleh Departemen Luar Negeri untuk memberi tahu Sukarno bahwa jika ia memindahkan 'ancaman komunis' kepada pemerintah maka AS akan berhenti membantu para pemberontak. File-file tersebut menjelaskan bahwa Inggris mendukung strategi ini. Duta Besar malah bertemu dengan Perdana Menteri Indonesia Djuanda yang pada dasarnya menolak proposal AS dengan mengatakan bahwa para pemberontak akan dihancurkan terlebih dahulu.

Namun demikian, perhitungan AS dan Inggris sekarang bahwa mereka pada dasarnya harus meninggalkan pemberontak dan kembali untuk mendorong kecenderungan 'pro-Barat' dalam pemerintahan Indonesia. Ini berarti mendesak Sukarno untuk menyingkirkan atau merongrong tokoh-tokoh senior dalam pemerintahan yang bersimpati atau anggota PKI. Yang mengatakan, tampaknya Inggris membiarkan para pembangkang untuk melanjutkan beberapa kegiatan dari Singapura; ini akhirnya berakhir hanya setelah tekanan Indonesia pada pemerintah pertama Singapura setelah kemerdekaan pada tahun 1959.

Diketahui bahwa dengan tentara Indonesia membuang pemberontak, mereka 'bebas berurusan dengan komunis', tulis Duta Besar Inggris di Jakarta. Kebijakan utama AS dan Inggris lainnya adalah melanjutkan ekspor senjata ke militer Indonesia. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan tokoh-tokoh politik utama di Indonesia yang akan bertindak sebagai lawan bagi pendukung dan komunis Sukarno. Strategi itu membuahkan hasil, dengan efek manusia yang menghebohkan - orang-orang inilah yang menyerang dengan keras pada tahun 1965.

Kebijakan AS sangat mencerahkan. Pernyataan kebijakan Februari 1959 oleh Dewan Keamanan Nasional, menyatakan bahwa AS harus: 'menjaga dan memperkuat ... hubungan dengan kepolisian dan militer Indonesia; dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menjaga keamanan internal dan memerangi kegiatan komunis di Indonesia dengan menyediakan senjata, peralatan, dan pelatihan yang sesuai, secara terbatas dengan melanjutkan ... [AS harus] memberikan perlakuan prioritas pada permintaan bantuan dalam program dan proyek yang menawarkan peluang untuk mengisolasi PKI, mendorongnya ke posisi oposisi terbuka terhadap pemerintah Indonesia, sehingga menciptakan dasar bagi tindakan represif yang dapat dibenarkan secara politis dalam hal kepentingan pribadi Indonesia '.

Dalam melakukan operasi rahasia ini, hanya ada sedikit keraguan bahwa Inggris dan AS sebenarnya memperkuat pasukan yang mereka lawan. Perang adalah hadiah bagi Sukarno, kaum nasionalis dan komunis, yang mengkonsolidasikan posisi mereka sebagai hasilnya. Peran AS telah berhenti menjadi rahasia ketika seorang pilot AS ditangkap dan surat-suratnya ditampilkan kepada pers dunia, yang memungkinkan menteri pemerintah untuk mengklaim dengan beberapa pembenaran bahwa mereka sedang diserang oleh AS.

Memo rahasia Inggris mengatakan bahwa perang telah membuat 'Indonesia semakin rentan terhadap penetrasi ekonomi oleh blok Sino-Soviet'. Duta Besar Macdermot, sementara itu, mencatat pada bulan Juli 1958 bahwa 'Amerika Serikat telah kehilangan banyak landasan sebagai akibat dari pemberontakan' dan bahwa kabinet Indonesia telah 'dengan cepat memanfaatkan tawaran Rusia untuk bantuan'. Pesawat militer Soviet, kapal kargo, tanker, dan peralatan lainnya 'telah tiba dan kemajuan Rusia di sini selama tahun lalu sangat mencengangkan'.

Dukungan London terhadap separatis untuk mengguncang Jakarta tidak berakhir pada akhir 1950-an. Pada tahun 1963 dan 1964, Inggris mengaktifkan kembali kebijakan yang dipromosikannya pada tahun 1957-8, memasok senjata dan dukungan kepada pemberontak di Kalimantan, Sumatra, dan di tempat lain. Tetapi sekali lagi ini hanya sementara dan pada Januari 1965 para perencana menyatakan bahwa 'dalam jangka panjang, dukungan yang efektif untuk gerakan-gerakan pembangkang di Indonesia mungkin kontra-produktif karena dapat merusak kapasitas tentara untuk melawan PKI'. Pada 1966, Soeharto memegang kendali kuat - sejak saat itu, orang-orang baik telah berkuasa di Jakarta dan oleh karena itu musuh kami telah menjadi orang yang menantang mereka.

Mark Curtis 

Read More