HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

SIMPOSIUM NASIONAL

Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang pertama digelar Negara memicu kepanikan kelompok yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66; lalu menggelar simposium tandingan

ARSIP RAHASIA

Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat periode 1964-1968 (BBC/TITO SIANIPAR)

MASS GRAVE

Penggalian kuburan massal korban pembantaian militer pada kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66 di Bali. Keberadaan kuburan massal ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu..

TRUTH FOUNDATION: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan Human Right Award of The Truth Foundation (26/6/2017) bertepatan dengan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Kekerasan [Foto: Humas YPKP'65]

Tampilkan postingan dengan label English. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label English. Tampilkan semua postingan

Jumat, 14 Februari 2020

Kolonialisme, Penyebab Tersembunyi Dari Krisis Lingkungan Kita

2020-02-14


Budak memotong tebu di Antigua - British Library 

Greta Thunberg memanfaatkan bidang beasiswa yang berkembang ketika dia menulis baru-baru ini bahwa untuk menyelamatkan planet ini, pertama-tama kita perlu membongkar "sistem penindasan kolonial, rasis, dan patriarkal."


-Analisis-

PARIS - Mereka mungkin hanya beberapa kalimat pendek, tetapi mereka telah memicu reaksi keras di antara kritikus Greta Thunberg , remaja Swedia yang menjadi tokoh bagi gerakan iklim.

Pada 9 November 2019, sebuah artikel berjudul "Mengapa kita menyerang lagi," yang ditulis oleh Thunberg dan dua lainnya, menyatakan, "Krisis iklim bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah krisis hak asasi manusia, keadilan, dan kemauan politik. Sistem penindasan kolonial, rasis, dan patriarki telah menciptakan dan mengobarkannya. Kita perlu membongkar semuanya. Para pemimpin politik kita tidak lagi bisa mengelak dari tanggung jawab mereka. "

Artikel ini mengambil salah satu argumen dari lingkunganisme de-kolonial: bahwa krisis iklim terkait dengan sejarah perbudakan dan kolonialisme oleh kekuatan-kekuatan Barat.

Sejak tahun 1970-an, peneliti Afrika-Amerika telah membuat hubungan antara lingkungan dan kolonialisme. 
 "Solusi nyata untuk krisis lingkungan adalah dekolonisasi ras kulit hitam," tulis Nathan Hare pada tahun 1970. 
Lima tahun kemudian, sosiolog Terry Jones berbicara tentang "ekologi apartheid," sebuah konsep yang akan dikembangkan lebih lanjut pada 1990-an oleh Amerika Latin pemikir dekolonial di universitas-universitas Amerika, seperti Walter Mignolo di Duke (North Carolina), Ramón Grosfoguel di Berkeley (California) atau Arturo Escobar di University of North Carolina.
"Awal asli Anthropocene adalah kolonisasi Eropa di Amerika. Peristiwa bersejarah besar ini, yang memiliki konsekuensi dramatis bagi penduduk asli Amerika dan mendirikan ekonomi dunia kapitalis, juga telah meninggalkan jejaknya pada geologi planet kita," tulis peneliti Christophe Bonneuil dan Jean-Baptiste Fressoz dalam The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us , menyinggung karya ahli geografi Inggris Simon Lewis dan Mark Maslin. "
"Menyatukan flora dan fauna dari Dunia Lama dan Dunia Baru benar-benar mengubah pertanian, botani, dan zoologi di seluruh dunia, dengan bentuk kehidupan yang telah dipisahkan oleh perpecahan Pangaea dan penciptaan Samudra Atlantik 200 juta tahun sebelum tiba-tiba bercampur sekali lagi," tambah mereka.
Di Prancis, para peneliti berusaha untuk menunjukkan bagaimana perdagangan budak, perbudakan dan penaklukan dan eksploitasi koloni memungkinkan kapitalisme menjadi terstruktur di sekitar ekonomi ekstraksi. Cara destruktif untuk menghuni planet kita ini bertanggung jawab untuk mengantarkan zaman geologis baru yang ditandai oleh aktivitas industri manusia: Anthropocene.

Bagi para pemikir dekolonial, bukanlah manusia (antropos) yang bertanggung jawab atas perubahan iklim, tetapi jenis aktivitas manusia tertentu yang terkait dengan kapitalisme Barat. Mereka mengklaim bahwa krisis lingkungan saat ini merupakan konsekuensi langsung dari sejarah kolonial.

Memetik kapas di perkebunan di Selatan pada tahun 1913 - Foto: Jerome H. Farbar

Populasi negara-negara yang kurang berkembang secara ekonomi tidak bertanggung jawab, tetapi merekalah yang menderita. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Amerika PNAS pada Mei 2019, pakar iklim Noah Diffenbaugh mengklaim bahwa "sebagian besar negara miskin di Bumi jauh lebih miskin daripada yang seharusnya tanpa pemanasan global. Pada saat yang sama, sebagian besar negara kaya lebih kaya dari yang seharusnya."

Untuk menyoroti bagaimana akar krisis iklim terletak pada perbudakan dan kolonialisme, peneliti Donna Haraway, Nils Bubandt, dan Anna Tsing menciptakan istilah "perkebunan".
"Ini menggambarkan transformasi yang menghancurkan dari berbagai jenis padang rumput, budaya dan hutan menjadi perkebunan tertutup, ekstraktif, yang didirikan pada karya budak dan bentuk-bentuk pekerjaan lain yang melibatkan eksploitasi, alienasi dan perpindahan spasial secara umum," Donna Haraway menjelaskan dalam sebuah Wawancara 2019 dengan Le Monde . 
"[Ini mengingatkan kita bahwa] model ini membangun perkebunan secara besar-besaran didahului kapitalisme industri dan memungkinkan untuk mengembangkan, mengumpulkan kekayaan di belakang manusia direduksi menjadi perbudakan. Dari 15 th sampai 19 th abad, tebu perkebunan di Brasil, saat itu di Karibia, terkait erat dengan perkembangan merkantilisme dan kolonialisme."
Kami mengeksploitasi tanah dan orang-orang demi konsumerisme dan kesenangan di tempat yang jauh.
Membangun monokultur yang merusak keanekaragaman hayati dan bertanggung jawab atas pemiskinan tanah dicapai melalui deforestasi besar-besaran. Di Karibia, efeknya masih terasa sampai hari ini. Dalam esainya, dekolonial ekologi , Malcom Ferdinand, seorang peneliti di pusat penelitian nasional Prancis CNRS, menjelaskan bahwa perkebunanos memungkinkan kita untuk mengontekstualisasikan dan membuat sejarah Anthropocene dan capitalocene sehingga "genosida penduduk asli Amerika, perbudakan orang Afrika dan perlawanan mereka termasuk dalam sejarah geologi Bumi."

Ditandai oleh "patahan ganda, kolonial dan lingkungan," era modern menciptakan "cara hidup kolonial" dan "Bumi tanpa manusia," kata Malcom Ferdinand. Di satu sisi, ada populasi yang dominan, yaitu dari Barat. Di sisi lain, ada populasi yang didominasi, dianggap terlalu banyak dan dapat dieksploitasi. 
Pemisahan antara "zona keberadaan" dan "zona ketidakberadaan" ini tetap ada sampai sekarang melalui ekonomi global ekstraksi, monokultur intensif, dan ekosida, yang mengarah pada ketidakadilan spasial: Kami mengeksploitasi tanah dan rakyat demi kepentingan konsumerisme dan kesenangan di suatu tempat yang jauh.

Bagi Ferdinand, wajah lain perkebunan adalah "politik penahanan" - rujukan ke kapal-kapal budak - di mana minoritas menyedot energi vital dari mayoritas dan mendapat untung secara material, sosial dan politik dari "Negro," seorang manusia direduksi menjadi alat untuk mengerjakan tanah.
"Sejak tahun 1970-an," kata Ferdinand kepada Le Monde , "peneliti Afrika-Amerika telah mencatat bahwa limbah beracun telah dibuang di dekat daerah yang dihuni oleh komunitas kulit hitam. Mereka telah menyebut praktik ini untuk mengekspos minoritas ras terhadap bahaya lingkungan 'rasisme lingkungan.'" 
Contohnya adalah rangkaian tanaman industri antara Baton Rouge dan New Orleans (Louisiana), dijuluki Cancer Alley, yang merupakan rumah bagi populasi kulit hitam yang menetap di sana setelah perbudakan dan pemisahan dan memiliki tingkat kanker yang kadang-kadang 60 kali lebih besar daripada rata-rata nasional.

Cancer Alley pada tahun 1972 - Sumber: Arsip Nasional di College Park

Ferdinand juga menunjukkan bahwa di Perancis, uji coba nuklir tidak dilakukan di tanah Prancis tetapi di Aljazair dan Polinesia. Peneliti juga menyoroti bagaimana Martinique dan Guadeloupe telah terkontaminasi oleh penggunaan pestisida beracun Chlordecone dalam produksi pisang, mengatakan bahwa itu adalah bab lain dalam sejarah "proses pertanian yang dipimpin oleh sejumlah kecil individu dari komunitas Creole turun. dari kolonis pemilik budak pertama di Antilles Prancis, "
"Pendekatan dekolonial memungkinkan kita untuk bergerak melampaui fraktur ganda, kolonial dan lingkungan. Ia berupaya menciptakan dunia yang lebih egaliter, lebih adil, dan untuk melakukan itu kita harus mempertimbangkan kembali hal-hal yang telah dibungkam," jelas Ferdinand.
Itulah salah satu prinsip dasar ekologi dekolonial: menempatkan nilai pada cara-cara yang berbeda, seringkali leluhur, untuk mendiami dunia, yang telah dirusak oleh penjajahan, diidealkan atau diubah menjadi cerita rakyat.

Di Amerika Latin, tempat teori dekolonial saat ini lahir, para pemikir seperti ekonom Ekuador Alberto Acosta Espinosa menyerukan hubungan baru dengan Bumi dan dengan orang lain. Mereka menyebutnya "buen vivir" (hidup dengan baik), dan itu terinspirasi oleh konsep Quechua tentang "berpikir dengan Bumi" yang juga dikembangkan oleh antropolog Amerika-Kolombia Arturo Escobar. Ini mempertanyakan pandangan dunia Barat - yang memisahkan alam dan budaya, tubuh dan roh, emosi dan akal - dan mengubah yang universal menjadi "jamur," versi universalitas yang mengakomodasi perbedaan.

Cara-cara baru untuk menghuni dunia ini juga mencontohkan diri mereka pada "kosmologi diplomatik," kata peneliti Bolivia Diego Landivar, merujuk pada konstitusi Bolivia yang diajukan oleh mantan presiden Evo Morales, yang mengakui Pachamama (Ibu Pertiwi) sebagai subjek hukum. Ekuador juga menjadikan alam sebagai subjek hukum, dan Sungai Vilcabamba memenangkan kasus terhadap kotamadya Loja, yang dituduh menyimpan sejumlah besar batu dan bahan galian di sungai.
 Ekologi dekolonial membentuk cakrawala baru yang non-ekstraktif: Ekologi pengunduran diri
Pemikiran dekolonial mengundang kita untuk menyatukan pengetahuan lokal dengan penelitian ilmiah dan teknologi. Ini juga merupakan rekomendasi dari laporan 2019 oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, yang menyerukan promosi agroekologi. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB setuju. Mempertimbangkan kepercayaan dan praktik asli terkadang berarti tidak mengeksploitasi sumber daya alam tertentu. Di Australia, misalnya, komunitas Aborigin mengakhiri pariwisata di Uluru (Ayers Rock), situs keramat yang menarik 300.000 pengunjung per tahun.
"Ekologi dekolonial membentuk cakrawala baru yang non-ekstraktif: Ekologi pengunduran diri," kata Diego Landivar. "Dalam pandangan dunia Barat, jika kita dapat memikirkan sesuatu, kita dapat melakukannya. Hari ini, kita bahkan berpikir tentang menjajah Mars. Tetapi saya tidak percaya kita dapat menjajah bulan, langit, Mars, hanya karena mereka kosong ."
Coumba Sow, ahli agroekonomi di FAO, mengatakan bahwa pengetahuan tradisional setempat sering memungkinkan kita untuk lebih memahami fenomena alam dan menemukan solusi yang efektif. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2019 dengan Le Monde Afrika , ia mengingat kembali pengalaman Yacouba Sawadogo, yang 
 "sejak 1980 telah menggunakan teknik pertanian leluhur, zaï, yang melibatkan pembuatan penghalang batu untuk menghentikan air mengalir, dan juga menggunakan saluran yang digali oleh rayap. untuk mengumpulkan air. Dengan cara ini, dia merebut kembali puluhan ribu hektar dari gurun Sahara."
Menurut Coumba Sow, "banyak penelitian menunjukkan bahwa petani lokal yang menggunakan praktik agroekologi tidak hanya lebih mampu melawan tetapi juga untuk mempersiapkan perubahan iklim, karena mereka tidak kehilangan hasil panen karena kekeringan ... Secara tradisional, manusia mengolah tanah sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis yang sama yang dipromosikan agro-ekologi, prinsip-prinsip yang tertanam dalam praktik pertanian adat."

Sabtu, 09 Juni 2018

Book Review | The Truth about the Killing Fields

June 9, 2018 | Margaret Scott | The New York Review of Book 

The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder
by Jess Melvin
Routledge, 319 pp., $140.00
 
The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66
by Geoffrey B. Robinson
Princeton University Press, 429 pp., $35.00
Bettmann/Getty Images


Chinese premier Zhou Enlai and Indonesian president Sukarno aboard a cruise on the Nile River, Cairo, July 1965

On a baking hot afternoon in 2010, Jess Melvin, a young scholar from Australia, walked out of a government archive in Banda Aceh carrying a cardboard box. It was brimming with three thousand photocopied documents from the Indonesian army, and Melvin could barely believe her luck. These documents prove what has always been officially denied: the Indonesian army deliberately planned the 1965–1966 massacre in which up to a million suspected Communists died, one of the worst but least-known mass killings of the twentieth century.

Melvin’s astonishing discovery forms the core of her groundbreaking book The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. She chronicles what happened after October 1, 1965, when six high-ranking army generals were yanked from their homes in the early hours of the morning and murdered by left-leaning junior officers who called themselves the 30 September Movement. They claimed they were forestalling a coup by a CIA-backed group of anti-Communist generals. Within hours, the junior officers were outmaneuvered by Major General Suharto, who staged a counter-coup and blamed the Communist Party of Indonesia (PKI) for the murders. By the end of the day, Suharto sent out orders to “completely annihilate” the 30 September Movement “down to the roots,” according to an army document Melvin discovered.

Melvin’s book will forever alter the telling of what happened next. Suharto, relying on an army command structure outside the control of the revolutionary leader and president-for-life Sukarno, issued orders to carry out mass killings. The documents Melvin uses to explain how the army planned and organized the killings shatter the official narrative that has prevailed for more than fifty years and continues to be taught to Indonesian schoolchildren today. This narrative holds that God-fearing, anti-Communist Indonesians, provoked for years by the PKI and outraged by the 30 September Movement’s treacherous murder of the generals, rose up in a frenzy to annihilate the PKI across the archipelago of 17,000 islands. According to the official 1966 Fact Finding Commission, the army could not contain the violence of the masses. Indonesia’s official history describes civilians seeking revenge, and there is no mention of the military’s participation in the killings. In fact, as Melvin’s book and other new scholarship show, Suharto instituted martial law, leaving the flamboyant leftist-turned-autocrat Sukarno stuck in the presidential palace as his supposedly unrivaled power dwindled away.

Melvin offers a fascinating day-by-day chronicle, based on the archival army documents and the 1965 annual report of the army commander in the northern province of Aceh, unearthed in a Dutch library. The documents reveal the army’s plan to pin the murder of the generals on the PKI and then wipe it out. The army took control of all newspapers and radio, and propaganda—including the fake and endlessly repeated story of how Communist women danced around the kidnapped generals as they castrated them and gouged out their eyes—played a huge part in whipping up support within Muslim militias, mostly organized by the army, for rounding up, detaining, and then killing suspected Communists.

The army’s own chronology, which Melvin annotates, shows how the provincial military commander would go to a town, denounce the PKI, organize a public demonstration, oversee the creation of militias and death squads, and then oversee the killings. They usually started with public executions of well-known PKI members and then escalated into mass roundups. According to Melvin, “The pogroms and public killings broke down normal social bonds and established violence as the manner in which the military’s campaign was to be pursued.”

In addition to proving the army’s involvement, the documents show that the tactics and scale of the killings evolved both for the army and for local civilians, who were often coerced into killing by the logic of “you are with us or against us.” Over the following weeks and months, annihilating the 30 September Movement morphed into annihilating the PKI. Melvin writes that it remains unclear if the army intended killings on such a vast scale. At some point, either because the army was unable to feed all the detainees or because the pogrom took on a life of its own, the army decided to kill them.

While Melvin’s cache of military records focuses on Aceh and the nearby provinces on the northern island of Sumatra, the documents prove conclusively that the Indonesian army expected a showdown with the Communists and devised a plan to exterminate them. Fortuitously, Melvin’s book appears at the same time as Geoffrey B. Robinson’s The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66. Robinson, a veteran historian of Indonesia who teaches at UCLA, describes the broader cold war background to the massacre and digs into the available sources to prove that the US and British governments secretly backed the anti-Communist faction of the Indonesian army. The goal of the US and UK covert strategy, Robinson shows, was to provoke the PKI into action so that the army had a pretext to crush it.

An illuminating third perspective on this cold war epic comes from a Chinese scholar, Taomo Zhou, who adds missing information on the involvement of China in the showdown between the left and right in Indonesia. Zhou’s research started at Cornell University and is based on Chinese Foreign Ministry documents that were declassified in 2008, then reclassified in the summer of 2013. In an article in The China Quarterly, part of her forthcoming book, Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia, and the Cold War, 1945–1967,1 Zhou, now teaching at the Nanyang Technological University in Singapore, documents that Mao Zedong and other Chinese leaders knew that the youthful and charismatic head of the PKI, D.N. Aidit, had developed plans to prevent an anti-Communist army takeover (relying on a handful of left-leaning officers), but the Chinese were not the architects of those plans.

For the first time, reading Melvin, Robinson, and Zhou together, the puzzle pieces of who was really behind the 30 September Movement and why its failure led to the murderous extermination of the left nearly fall into place. “Nearly” must be stressed since critical clues are still missing: most importantly from Indonesia, but also from the still-classified records of the CIA and the Defense Department in the US and of Britain’s MI6, and, crucially, from other documents from Chinese sources. But by early 1965, these studies reveal, both the army and the leaders of the PKI yearned to seize power, using President Sukarno as cover in their bid to destroy each other.

They also add to our understanding of how Indonesia, by 1965, was in the path of a cold war collision, with the US and Britain on one side and China on the other. Sukarno, who claimed to be the voice of his people and to reconcile Islam, nationalism, and socialism, marched ever leftward, decrying the “imperialist and neo-colonialist West” while embracing the PKI and the Chinese Communists. By this time, the PKI was the third-largest Communist Party in the world, after China’s and the Soviet Union’s, claiming 3.5 million members and some 20 million sympathizers, mostly peasants and workers.

Robinson captures the high stakes: by 1965 the Vietnam War was raging; after the Sino-Soviet split China was determined to recast itself as the leader of revolution in Asia, and ensuring that Sukarno and the PKI looked to China for support and inspiration mattered to Mao. With China encouraging him, Sukarno had already launched the “Crush Malaysia” campaign, calling for an armed confrontation with the neocolonialists for creating Malaysia, which he called a puppet state meant to encircle Indonesia. Alarmed, President Johnson’s national security adviser McGeorge Bundy approved more intensive covert programs.

The extent of the programs remains unknown, but Robinson has pieced together the documents that have been declassified, which describe support for the Indonesian army and Muslim groups, and psychological operations designed to provoke the PKI into doing something—ideally attempting a coup—that would provide a pretext for the army to smash it and seize power.2 The British created a division for covert political warfare against Indonesia in Singapore. By mid-August, Bundy called for a meeting “to alert the President to the seriousness of the situation in which the Communists may take over Indonesia,” a development that Undersecretary of State George Ball said “would be the biggest thing since the fall of China.”

Meanwhile, China also was determined to win in Indonesia. Zhou describes how Mao thought that backing the PKI was essential to show the rest of Southeast Asia that China, not the Soviet Union, led the revolutionary movement. Aidit ingratiated himself with China. He soon became Mao’s—and China’s—man in Jakarta, as well as a forceful figure in Sukarno’s inner circle and in his cabinet. Mao and Zhou Enlai dangled promises of huge shipments of small arms and even nuclear technology. They supported Aidit’s plan, for which he also got Sukarno’s support, to create a Fifth Force and arm workers and farmers for the Crush Malaysia campaign.

By the summer of 1965, Aidit, who was confident one minute and anxious the next that the right-wing generals were about to launch a coup, had created a clandestine group that became the 30 September Movement, without the knowledge of the PKI politburo or the party’s millions of followers. The historian John Roosa, a professor at the University of British Columbia, was the first to delve into Aidit’s role in the poorly organized movement, which relied on a group of “revolutionary” officers without a clear plan.3

Zhou is the first scholar to find a document proving that Aidit described the movement to Mao. On August 5, Aidit was in Beijing when Sukarno collapsed from an unknown illness, and he decided to rush back to a tense Jakarta. Mao met with Aidit before he left, and asked what he would do if Sukarno died or the army moved to take over. Aidit laid out his plan for a preemptive strike. He told Mao, according to minutes of the meeting, that he planned to establish a military committee to confuse his enemies and to ensure that “military commanders who are sympathetic to the right wing will not oppose us immediately.” He then added, “After it has been established, we need to arm the workers and peasants in a timely fashion.”4

Zhou writes that the minutes do not include Mao’s exact reply, but that he told Aidit to be ready for both negotiations and armed struggle. It seems clear from Roosa’s and Zhou’s research that while Aidit was emboldened by Mao’s support and expected many guns to follow, China never sent any. Zhou, whose study is designed to add to the global history of the cold war, said in a telephone interview that opening up more of the historical record is unlikely in Xi Jinping’s China, where the 30 September Movement remains a taboo subject. As a result, Zhou said, she can only write about it in English.5

By August 1965, with Aidit back in Jakarta, the army and the PKI played out the last moves of this grand game of chicken. Over the next two months, tensions escalated, pro- and anti-Communist students clashed, and Sukarno’s self-proclaimed magic of holding the nation together was waning. Rumors flew. One day there were reports of guns from China arriving to arm the Fifth Force. Another day reports circulated that there was proof that the CIA-backed Council of Generals was going to seize power on October 5, Armed Forces Day. As the showdown was brewing, the US incited the right while China encouraged the left.


President Suharto with his wife and son at a military shooting range, Indonesia, 1967. Larry Burrows/Life/Getty Images

Early in the morning of October 1, Aidit launched the plan he had outlined to Mao, only to watch it fizzle. There were no promised guns from China. PKI cadres did not rise up to support the 30 September Movement. Sukarno failed to support Aidit and the leftist officers. The brash and brutal Suharto moved quickly to declare himself commander of the army, and he ignored Sukarno’s order that afternoon to step down. Aidit fled to Yogyakarta and, during his weeks in hiding, he denied that he was involved in the killing of the generals and instructed party officials to call off any demonstrations and avoid any actions that would provoke an army response. Sukarno would protect the PKI, he told his followers. But Sukarno had no protection to offer; instead the unarmed PKI members and poor farmers and workers who belonged to affiliated organizations were defenseless as the army moved to annihilate them. Hiding in a village on the outskirts of Solo in Central Java, Aidit was tracked down by the army on November 22 and summarily executed.

Melvin adds a new understanding of why the army was able to move so quickly on October 1. Under the cover of the Crush Malaysia campaign, it had devised its separate command structure and trained civilian militias, ranging from gangsters to members of Nahdlatul Ulama (NU), Indonesia’s largest Muslim organization. When Suharto gave the order, the means to carry it out were already in place. Army commanders quickly met with NU leaders, handing out guns and money.6

In Aceh, Melvin follows what she calls “the coordination tour” of the Aceh army commander Brigadier General Ishak Djuarsa to explain how the civilian population was enlisted in the annihilation campaign. Mass rallies were held to rile up hatred for the PKI. Muslim religious leaders joined in, condemning Communists as atheists, giving religious sanction to the murders. The army issued edicts ordering civilians to crush the PKI. Death squads were formed all over the province, and by the end of October, Djuarsa declared war on the PKI. The militias and death squads collected accused Communists from army-run detention centers, mostly at night, and killed them, throwing the corpses into rivers or shallow mass graves.

Robinson argues that what happened in Aceh was not unusual. What makes the massacre in Indonesia remarkable is that the victims were killed for their political and ideological connections, not their ethnicity or religion. There were many willing executioners, especially in the Muslim militias, and Islam was often invoked to justify the violence. Yet in religiously diverse Indonesia, Christians, Hindus, and Buddhists also participated in the violence. Without the army, as Melvin and Robinson painstakingly detail, there would have been no mass murder. All of the evidence, Robinson writes, “points to the army as the chief instigator and organizer of the violence.”

One notable exception was the targeting of Chinese Indonesians, long stigmatized as clannish, unfairly wealthy, and not quite Indonesian. Hostility toward Chinese in the archipelago had simmered for hundreds of years, but the antipathy took on a political dimension in 1965. As Sukarno and the PKI allied themselves with China, anti-Communists in Indonesia insisted that Chinese Indonesians were disloyal and untrustworthy. Rumors spread that local Chinese were spies or were bankrolling the PKI. When the army went after the PKI, Chinese Indonesians became targets of violence as well, especially in Medan and Aceh. Melvin writes that indiscriminate violence against Aceh’s Chinese community erupted in 1966, and Djuarsa, the commander, issued an order that all “alien” Chinese had to leave by August 17, 1966. China sent ships to Medan to rescue them. Some ten thousand were expelled.

By March 1966, the killings slowed or stopped in most places. Suharto forced Sukarno to sign over his presidential powers on March 11, and embarked on his thirty-two years of strongman rule. Communism was outlawed. Every Indonesian had to declare belief in one of the official religions (Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, and Buddhism)7 to inoculate against Marxism. Chinese characters were banned, and Chinese Indonesians were forced to adopt Indonesian names. China and Indonesia severed relations. The US and Britain, watching their covert dreams in action, rushed to help Suharto and the army and celebrated the elimination of the PKI. It was seen as a momentous victory and a turning point in the cold war. As if the massacre was a down payment for aid, money flowed into Indonesia in the form of loans, foreign aid, military funding and equipment, and private investment, especially in oil and mining.

Suharto’s New Order, as his rule was called, ushered in a period of high growth rates and harsh repression. Not only were up to one million alleged Communists massacred, another 1.5 million were imprisoned, and their families were shunned and discriminated against for generations. Suharto’s authoritarian control of society rested on the “latent danger of communism,” and an elaborate intelligence apparatus reached down to the village level to quash dissent or signs of leftism. Any talk about the killings became taboo except for the official version: the PKI had to be exterminated, and Indonesians themselves supported and joined in the mass murder.

This official version was embraced in high-ranking circles of the US and British governments. Many journalists and scholars accepted it as well. “The US government also went to extraordinary lengths to disguise its own role in the violence,” according to Robinson, including releasing Indonesia—1965: The Coup That Backfired, the CIA’s version of events, which echoed the Indonesian army’s official version. One reason the CIA took the extraordinary step of releasing this report, completed in 1968, was to counter what came to be known as the “Cornell Paper,” a dissenting study by two scholars, Benedict R. Anderson and Ruth T. McVey, who rejected the notion that the PKI was behind the September 30 Movement.8 Instead, they claimed that intra-army conflict was the cause. The Cornell Paper and the CIA’s report—both of which turned out to be wrong—gave rise to years of sharp polemics between pro–and anti–New Order officials and scholars.9

An exchange of letters in these pages from 1978 gives a taste of the bitter debate.10 Francis J. Galbraith, ambassador to Indonesia from 1969 to 1974, lambasted an article by Huang Wen-hsien and David Hinckley, “In Indonesian Prisons,” based on an Amnesty International report that at least 55,000 and perhaps 100,000 political prisoners, rounded up in the annihilation campaign, languished as detainees without trial. Galbraith wrote that the Cornell Paper had been discredited, the role of the PKI had been proven, and that Indonesia was still fighting a Communist insurgency:

The Suharto Government has understandably hesitated to turn loose the slightly more than 30,000 Communist cadres still detained (not 100,000 as alleged by Amnesty International) to fuel such an insurgency.

Anderson and McVey’s reply appeared a few months later. The CIA’s own study, they pointed out, showed that the PKI never took up arms or had plans to lead an insurgency. They also dismissed Galbraith’s claim that the PKI was to blame, instead asserting that it was the CIA that had the most to gain in stopping Indonesia’s “headlong slide to the left.” Anderson and McVey got a lot wrong in the Cornell Paper, but so did a subgenre of books in both Indonesian and English, including Marshall Green’s memoir of his time as US ambassador from 1965 to 1968, which obscures the role of the US and UK and the organizing of the killings by the Indonesian army.
According to Green, “The events of October 1, 1965, came as a complete surprise to us.” As for the killings, he describes them as the inevitable result of neighbor-against-neighbor antipathy with no mention at all of the army. In the last analysis, he writes,

The bloodbath visited on Indonesia can be largely attributed to the fact that communism, with its atheism and talk of class warfare, was abhorrent to the way of life of rural Indonesia.11

Since Suharto was toppled in 1998 and Indonesia entered its cacophonous and fragile democratic era, many have challenged the official narrative through personal memoirs, documentaries, and novels.12 Yet these efforts have led to a backlash, with a growing alliance of the right and Islamists attacking any effort to investigate the past as a neo-Communist threat to the nation. These deeply researched and authoritative new books should offer support to those who are searching for the truth. They have, at the very least, revealed the urgent need for a new account of a tragic chapter in Indonesia’s past that continues to haunt the present.

  1. To be published by Cornell University Press in 2019. ↩
  2. There was another declassification of US State Department records in 2017, which I wrote about in “Uncovering Indonesia’s Act of Killing,” NYR Daily, October 20, 2017. ↩
  3. John Roosa, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup D’État in Indonesia (University of Wisconsin Press, 2006). Roosa discovered an analysis of the movement’s failure written by an army participant, Brigadier General M.A. Supardjo, who faulted the leaders for having bravado instead of a plan: “After all, the slogan of the leadership was always: ‘Enough, we just have to begin and everything else will just fall into place.’”  ↩
  4. Taomo Zhou, “Ambivalent Alliance: Chinese Policy Towards Indonesia, 1960–1965,” The China Quarterly, Vol. 221 (2015), p. 223.  ↩
  5. Robinson writes that while Zhou may be right, it is also possible that Aidit was only talking about how the party would react if Sukarno died. More documents from China are needed to settle this question. ↩
  6. See Greg Fealy and Katharine McGregor, “Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965–66: Religion, Politics, and Remembrance,” Indonesia, Vol. 89 (April 2010), p. 44. ↩
  7. Confucianism was added in 2001. ↩
  8. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (Modern Indonesia Project, 1971). The authors circulated the original paper among a small number of colleagues in early 1966 and sent it to two top US officials at the State Department. Anderson wrote later that he believed these officials sent the report to Indonesian officials, leading to the banning of both authors. In 1971, Cornell Press decided to publish their tentative study since it had become the subject of such debate.  ↩
  9. In 2007 the CIA’s report was republished, with some misleading changes, by Praeger Security International as Sukarno and the Indonesian Coup: The Untold Story by Helen-Louise Hunter. The 2007 book makes no mention that Hunter was the author of the 1968 CIA report. In a telephone interview, Hunter, now retired and living in Maryland, said she regretted that the 2007 volume did not disclose its origins as the CIA report. She also said she believes the CIA did not disclose all its files to her as she compiled her supposedly definitive report  ↩
  10. See The New York Review, February 9 and June 1, 1978. ↩
  11. Indonesia: Crisis and Transformation, 1965–1968 (Compass, 1990). ↩
  12. See Ian Buruma, “The Violent Mysteries of Indonesia,” in which he discussed Joshua Oppenheimer’s documentaries The Act of Killing and The Look of Silence, as well as Eka Kurniawan’s novel Beauty Is a Wound, The New York Review, October 22, 2015.
__________________________________________

(c) 2018 The New York Review of Books
https://www.nybooks.com/articles/2018/06/28/truth-about-indonesia-killing-fields/

Source: GenocideWatch.Com