Militer Korea Selatan Mohon Maaf ke Ratusan Korban Pemerkosaan

Reporter: Non Koresponden

Editor: Maria Rita Hasugian

Rabu, 7 November 2018 17:48 WIB

Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo membungkuk untuk memohon maaf kepada ratusan perempuan korban pemerkosaan tentara saat unjuk rasa di Gwangju Mei 1980. [Yonhap]

Jakarta - Kementerian Pertahanan Korea Selatan secara resmi menyatakan permintaan maaf atas pemerkosaan lebih dari 200 perempuan termasuk gadis remaja saat berlangsung unjuk rasa besar-besaran kelompok pro demokrasi di Gwangju pada tahun 1980.

"Atas nama pemerintah dan militer, saya membungkuk dan menyampaikan maaf untuk yang tak terkatakan, bekas luka yang dalam dan luka yang dialami para korban tak berdosa," kata Jeong Kyeong-doo, Menteri Pertahanan Korea Selatan dalam konferensi pers di kantornya di Seoul, Rabu, 7 November 2018, seperti dikutip dari Yonhap News.

"Para korban termasuk remaja dan perempuan muda, termasuk pelajar perempuan dan wanita hamil yang bahkan tidak ikut berunjuk rasa," kata Jeong.

Selama konferensi pers yang ditayangkan secara nasional di televisi Korea Selatan, Jeong berjanji akan memulihkan harga diri korban dan mencegah peristiwa pahit ini agar tidak terulang kembali. Militer juga diingatkan untuk mendukung warga negara, bukan mereka yang berkuasa.

Sehari sebelum Kyeong-doo menyampaikan permohonan maaf, Perdana Menteri Lee Nak-yon sudah lebih dahuku menyatakan maaf kepada para perempuan yang menjadi korban serangan seksual pasukan militer pada 1980.

"Ketidakadilan menggerakkan kekuasaan negara untuk menginjak-injak hidup para perempuan... saya merasa sedih tak terkatakan dan menyesal," kata Nak-yon.

Pernyataan maaf Jeong disampaikan seminggu setelah tim pencari fakta pemerintah mengumumkan ada 17 kasus penyerangan seksual oleh tentara saat darurat perang dipicu unjuk rasa besar-besaran di Gwangju.

Menurut data resmi pemerintah, lebih dari 200 orang tewas dan hilang dalam unjuk rasa menolak pemerintahan yang dipimpin jenderal Chun Doo-hwan.

Unjuk rasa berdarah Gwangju terjadi saat kudeta militer di Korea Selatan pada Desember 1979. Jenderal Chun Doo-hwan merebut kekuasaan. Ribuan orang menjadi korban dalam kudeta militer.

Seperti dikutip dari Channel News Asia, para pengunjuk rasa di kota di selatan kota Gwangju dan orang-orang yang melintas dipukuli hingga tewas, disiksa, dan ditusuk bayonet dan tubuh mereka ditembus peluru tajam.

Kelompok konservatif menuding para pengunjuk rasa sebagai pemberontak Komunis.

Seorang pengunjuk rasa bernama Kim Sun-ok dalam satu wawancara di televisi mengaku telah diperkosa oleh penyelidik pada tahun 1980. Saat itu aparat melakukan investigasi kasus pemerkosaan yang terjadi pada saat unjuk rasa. Hasilnya, penyelidik mendata terjadi 17 kasus pemerkosaan yang dialami perempuan Korea Selatan pada unjuk rasa tahun 1980. Namun Kim menolak permintaan maaf tersebut.

"Saya tidak mendengarkan itu karena pengalaman traumatis saya. Jutaan maaf tidak ada artinya kecuali mereka penanggung jawab dibawa ke pengadilan dan dihukum," ujar Kim.

Isu tentara pendukung jenderal Chun memperkosa para perempuan saat unjuk rasa besar-besaran di Gwangju lama disimpan di balik karpet sementara trauma para korban terus diabaikan. Presiden Moon Jae-in membongkar peristiwa pemerkosaan hingga muncul permohonan maaf secara resmi dari pemerintah dan militer Korea Selatan.

Sumber: Tempo.Co 

Read More

AS dan Korsel Batalkan Latihan Militer Bersama

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:34 WITA | Editor: Suriawati

RAKYATKU.COM - AS dan Korea Selatan pada hari Jumat, membatalkan latihan militer bersama besar, untuk memungkinkan proses diplomatik dengan Korea Utara terus berlanjut.

"Menteri Pertahanan James N. Mattis dan Menteri Pertahanan Nasional Jeong Kyeong-doo memutuskan untuk menunda Latihan Vigilant Ace untuk memberikan kesempatan agar proses diplomatik dapat dilanjutkan," kata kepala juru bicara Pentagon, Dana White dalam sebuah pernyataan.

Keputusan itu dibuat saat Mattis bertemu dengan Kyeong-do di Singapura, untuk pertemuan para menteri pertahanan Asia.

Latihan itu dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember. Tahun lalu, Vigilant Ace melibatkan 12.000 pasukan AS dan sekitar 230 pesawat militer dari AS dan Korea Selatan.

Vigilant Ace adalah salah satu dari beberapa latihan AS-Korsel yang telah ditangguhkan untuk memberikan jalan menuju negosiasi denuklirasi dengan Korea Utara.

Pada bulan Juni Pentagon membatalkan latihan Freedom Guardian.

Presiden Donald Trump telah lama mengkritik latihan militer AS dengan Korea Selatan. Dia menyebut latihan itu terlalu menghabiskan banyak anggaran dan provokatif.

Sumber: NewsRakyatku.Com 

Read More

AS Akhiri Kehadiran Militer 70 Tahun di Seoul

Sabtu, 30 Juni 2018 13:58 WITA

Camp Humphreys

RAKYATKU.COM - Amerika Serikat secara resmi mengakhiri tujuh dekade kehadiran militer di ibukota Korea Selatan, pada hari Jumat (29/06/2018). Sebagai gantinya, mereka membuka markas baru yang lebih jauh dari jangkauan artileri Korea Utara, yaitu di ke Camp Humphreys, sekitar 70 kilometer selatan Seoul.

Sebagian besar pasukan telah dipindahkan ke lokasi baru itu, dan AS mengatakan yang tersisa akan pindah pada akhir tahun ini.

Terletak di kota pelabuhan Pyeongtaek barat dan dekat dengan lapangan udara AS, komando baru ini memliki luas 1.420 hektar, ini merupakan pangkalan militer AS terbesar di luar negeri. Pembuatan pangkalan ini menelan biaya $11 miliar. Dikatakan bahwa Korea Selatan membayar sekitar 90 persen dari biaya tersebut.

"Gedung markas besar ini, di dalam kompleks markas besar yang mengelilinginya, mewakili investasi signifikan dalam kehadiran jangka panjang pasukan AS di Korea," kata Jenderal Vincent Brooks, komandan Pasukan AS-Korea, selama upacara pembukaan.

"Pasukan AS Korea akan tetap menjadi bukti nyata komitmen Amerika terhadap aliansi."

Dalam sebuah pesan yang dibacakan pada upacara oleh seorang pembantu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa markas besar itu adalah landasan dari aliansi AS-Korea Selatan.

"Dalam membuka era baru markas pasukan AS di Pyeongtaek, saya berharap bahwa aliansi AS-Korea Selatan akan berkembang melampaui aliansi militer dan aliansi komprehensif dan menjadi aliansi yang hebat," kata Moon dalam pernyataan, seperti dikutip Bloomberg.

Meskipun relokasi ini dilakukan di tengah mendinginya hubungan dengan Korea Utara, namun itu sebenarnya sudah direncanakan jauh sebelumnya.

Relokasi itu adalah bagian dari rencana AS yang luas untuk menyetel kembali 28.500 tentaranya dan basis mereka di Korea Selatan menjadi dua pusat utama, satu di Pyeongtaek dan satu lagi di kota Daegu di tenggara. Para pejabat AS mengatakan mereka ingin keluar dari daerah padat penduduk dan meningkatkan efisiensi dan kesiapan militer. 

"Peperangan modern adalah tentang memusatkan dan mengerahkan kekuatan dengan cepat, dan Pyeongtaek dalam hal ini memiliki banyak keuntungan karena itu benar-benar dapat berfungsi sebagai saluran keluar, tidak seperti Yongsan, yang terjebak di tengah pusat populasi," kata Yun Jiwon, seorang petugas keamanan. profesor di Universitas Pyeongtaek.

Militer AS telah bermarkas di daerah Yongsan, Seoul sejak pasukan Amerika pertama kali tiba di sana pada akhir Perang Dunia II.

Daerah Yongsan telah diduduki oleh pasukan asing sejak akhir abad ke-19. Pasukan Tiongkok menggunakan situs ini sebagai markas mereka ketika mereka datang untuk membantu menekan pemberontakan pada tahun 1882. Tentara Kekaisaran Jepang mengambil alihnya selama penjajahan Jepang di semenanjung dari tahun 1910 hingga 1945.

Militer AS tiba untuk melucuti senjata Jepang setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Sebagian besar pasukan AS ditarik pada tahun 1949 tapi mereka kembali tahun berikutnya untuk bertarung bersama Korea Selatan dalam Perang Korea melawan Utara. 

Pada tahun 1957, komando militer AS di Korea Selatan secara resmi diluncurkan di Yongsan.

Sumber: NewsRakyatku.Com 

Read More

Kiprah Megawati Soekarnoputri di Jeju Forum Korsel

2 Juni 2017

Megawati Soekarnoputri di Sesi Pemimpin Dunia, Jeju Forum di Jeju, Korea Selatan, 1 Juni 2017. (Foto: KBRI Seoul)

Jeju – Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri melakukan dialog dengan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-45 Albert Arnold Gore Jr (Al Gore) dalam Forum Jeju Untuk Perdamaian dan Kemakmuran (Jeju Forum for Peace and Prosperity) 2017, di Korea Selatan, 1/6/2017.

Megawati dan Al Gore melakukan pertemuan empat mata di sebuah ruang pertemuan 301 A di International Convention Center (ICC) Jeju, sekitar setengah jam.

Wartawan tidak diperkenankan masuk dalam ruang pertemuan

"Ini mengenai masalah perubahan cuaca,” ujar Megawati kepada wartawan seusai pertemuan dengan Al Gore, di Jeju, Kamis

Megawati mengatakan kepada Al Gore bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan yang sangat mengkhawatirkan adalah akibat pemanasan global, yakni mencairnya es di Kutub Utara, Kutub Selatan maupun Islandia.

“Beliau sepakat yang sangat mengkhawatirkan di Islandia setiap hari berton-ton es yang meleleh sehingga suatu saat kalau dibiarkan seperti ini, diprediksi di pertengahan abad ini air laut bisa naik dua sampai tiga meter,” kata Megawati.

Megawati menekankan Indonesia memiliki pulau-pulau yang sangat banyak jumlahnya. Saat ini saja banjir rob telah terjadi di sejumlah tempat.

“Beliau setuju hal itu bisa terjadi, tapi solusi tentang hal ini beliau mengatakan selalu ada harapan,” ujar Megawati.

Megawati menyampaikan Al Gore juga sempat menanyakan kondisi hutan di Indonesia. Al Gore mendengar banyak pembalakan liar terjadi.

“Tentu saya mengatakan, kami mencoba mengatasi hal itu dengan cukup berat karena memang secara situasional juga hal-hal seperti itu sangat terpengaruhi dari berbagai masalah,” jelas Mega.

Sementara itu isu lain yang turut dibahas Megawati bersama Al Gore dalam pertemuam empat mata tersebut adalah mengenai situasi politik di Tanah Air, termasuk soal korupsi di Indonesia.

“Tentu beliau sebagai politisi juga menanyakan situasional di Indonesia tentang pemerintahan sekarang. Saya katakan partai saya memang selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan. Beliau juga tanya soal korupsi, saya bilang kami juga bergerak dalam pemberantasan korupsi itu, dan beliau juga setuju salah satu masalah di dunia ini adalah bagaimana mengatasi korupsi itu,” kata dia.

Al Gore tidak memberikan pernyataan resmi mengenai pertemuannya dengan Megawati. Al Gore hanya sempat berseloroh di hadapan wartawan dan delegasi Indonesia, bahwa dirinya dan Megawati baru saja menyepakati perjanjian perdamaian.

“Kami baru saja menyepakati perjanjian perdamaian untuk menyelamatkan dunia,” ujar Al Gore sambil tertawa.

Dalam lawatannya ke Korsel, Megawati secara khusus diminta oleh Presiden Korsel Moon Jae-in untuk menjembatani proses reunifikasi dua Korea.

Selain itu Megawati juga diminta mewakili Asia di forum tahunan “The Jeju Forum for Peace and Prosperity” yang diselenggarakan 31 Mei-2 Juni 2017.

The Jeju Forum for Peace and Prosperity

Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh dunia, khususnya negara-negara Asia, untuk menerapkan semangat yang terkandung dalam lima butir Pancasila guna menyelesaikan persoalan yang kini terjadi di dunia.

“Pancasila adalah pemandu secara spiritual, politik, ekonomi dan lain-lain. Pancasila dapat diimplementasikan secara internasional untuk mencari solusi kehidupan bersama,” ujar Megawati saat memberikan pidato kuncinya di hadapan ratusan orang perwakilan 70 negara yang hadir di Jeju Forum for Peace and Prosperity, di International Convention Center Jeju, Korea Selatan, 1/6/2017

Megawati mengatakan melalui pidato Presiden Soekarno 1 Juni 1945, Pancasila pertama kali lahir. Dalam gagasan Soekarno, Pancasila berarti lima prinsipal yang menjadi dasar Republik Indonesia.

Pertama, kata Megawati, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dapat dilakukan dengan saling menghormati satu sama lain.

Kedua, kemanusiaan yang berkeadilan. Melalui prinsip kedua ini Indonesia berkomitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan, tidak hanya untuk rakyat Indonesia, namun juga untuk negara lain.

Ketiga, persatuan Indonesia. Hal ini, kata Mega, dapat diinterpretasikan secara internasional, di mana seluruh negara di dunia harus bersatu menciptakan perdamaian.

Keempat, diskusi dan demokrasi mufakat. Dalam konteks ini demokrasi bukan monopoli, namun milik rakyat seutuhnya.

Kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Megawati menekankan lima butir inti Pancasila itu dapat menjadi pedoman guna mewujudkan perdamaian dunia.

“Saya percaya tidak ada di antara kita yang ingin mewariskan konflik kepada generasi muda,” ujar Megawati.

Dalam lawatannya ke Korsel, Megawati secara khusus diminta oleh Presiden Korsel Moon Jae-in untuk menjembatani proses reunifikasi dua Korea. Selain itu Megawati juga diminta mewakili Asia memberikan pidato di forum tahunan “The Jeju Forum for Peace and Prosperity” yang diselenggarakan 31 Mei-2 Juni 2017.

Forum ini dihadiri delegasi lebih dari 70 negara yang terdiri dari politisi, birokrat, diplomat, akademisi, wirausaha, dan para wartawan serta perwakilan lembaga internasional. Terdapat 71 sesi pertemuan dalam forum tersebut.

Selain Megawati, Al Gore, Anibal Cavaco Silva, dan Punsalmaagin Ochirbat, sejumlah tokoh juga hadir dalam forum itu, seperti para mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (Indonesia), George Yeo (Singapura), Gareth Evans (Australia), dan Nyamosor Tuya (Mongolia).

Antara

Sumber: JakartaGreater 

Read More

Megawati Ingin Jeju Jadi Lokasi Pertemuan Bahas Reunifikasi Korea

Bayu Galih | 30/05/2017, 20:58 WIB

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan dengan Gubernur Jeju, sebuah provinsi di Korea Selatan, di Jeju, Selasa (30/5/2017)(KOMPAS.com/BAYU GALIH)

JEJU, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan keinginannya untuk membantu proses reunifikasi antara Korea Selatan dengan Korea Utara. 

Saat bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae in di Seoul, Senin (29/5/2017), Megawati pun menyatakan bahwa perselisihan di antara kedua negara harus segera diselesaikan. 
Karena itu Megawati bersedia menjadi penghubung. 

"Saya minta kepada beliau (Moon Jae-in) sewaktu-waktu untuk nantinya saya coba hubungi pihak Korea Utara," kata Megawati dalam pertemuan dengan Gubernur Jeju, Won Hee-ryong, di Jeju, Selasa (30/5/2017). 

Megawati pun memikirkan langkah yang akan diambil selanjutnya. 
Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah memilih Jeju sebagai lokasi pertemuan, jika Korea Utara dan Korea Selatan bersedia memulai upaya reunifikasi. 

"Alangkah baiknya jika pertemuan tersebut dilakukan di Pulau Jeju," ujar Megawati. 

"Sewaktu pertemuan pertama dengan Gubernur Jeju, beliau mengatakan Jeju adalah kawasan damai. Karena itu kalau ada pertemuan saya usulkan di Jeju". 

Karena itu, Megawati berharap Pemerintah Jeju bersedia membantu agar pertemuan untuk reunifikasi itu tercapai. 

Sedangkan Gubernur Won mengatakan, Jeju masih menjalin komunikasi dengan Korea Utara. 

"Dengan pengalaman menjalin pertukaran masyarakat sipil selama 10 tahun terakhir, Jeju akan terus menjalin komunikasi dengan Korea Utara dengan tujuan terciptanya perdamaian," kata Won Hee-ryong.

Sumber: Kompas.Com 

Read More

Megawati Analogikan Kisah Korsel dan Korut Seperti Jerman

Oleh: Alexander Haryanto - 30 Mei 2017

Pesiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri. Antara foto/Akbar Nugroho Gumay.

Megawati pun mengusulkan agar pertemuan dua Korea dalam rangka reunifikasi dilakukan di Pulau Jeju, Korea Selatan.

Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri optimistis bahwa Korea Utara dan Korea Selatan akan bersatu kembali, ia juga mencontohkan negara Jerman yang sempat terpencah namun kini bisa bersatu kembali.

"Saya teringat ayah saya. Saya bertanya pada beliau ketika persoalan Jerman, Pada waktu itu saya masih muda. Saya tanya bisakah sebuah bangsa yang dipisahkan itu bersatu kembali. Ayah saya katakan pasti bisa sepanjang darah bangsa itu masih ada, dan pada kenyataannya sekarang Jerman telah bersatu," ujar Megawati saat menghadiri jamuan makan malam oleh Gubernur Jeju, Won Hee Ryon, di Jeju, Korea Selatan, Selasa (30/5/2017).

Kendati demikian, ia menilai bahwa semua itu bergantung pada rakyat Korea. "Saya minta dengan sangat dukungan semua rakyat Jeju beserta pimpinannya untuk bisa membantu saya untuk sekiranya saya bisa menjalin hubungan atau datang ke Korea Utara pada waktu-waktu yang akan datang," kata Megawati.

Ia akan meminta Korea Utara agar mau berdialog dengan Korea Selatan. Megawati pun mengusulkan agar pertemuan dua Korea dalam rangka reunifikasi dilakukan di Pulau Jeju, Korea Selatan

"Semalam saya berpikir dan saya berandai, kalau sekiranya saya dapat menyampaikan suatu keinginan dari Korsel untuk bertemu dengan Korut, saya mencari tempat dan saya lalu berpikir alangkah baiknya jika pertemuan tersebut dapat dilakukan di Pulau Jeju," kata Megawati.

Megawati menilai dengan situasi global yang berkecamuk, peperangan dan kekerasan, maka dunia memang memerlukan adanya zona damai. Megawati mengaku tidak pernah melupakan pernyataan Gubernur Jeju Won Hee Ryon bahwa Jeju adalah pulau perdamaian.

Untuk itu, ia menyarankan agar dialog antara Korea Utara dan Korea Selatan berlangsung di Pulau Jeju. Sementara wakil bangsa Indonesia, kata dia, akan menjembatani pertemuan tersebut sesuai dengan harapan dari Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

"Tentu saja saya harus mendapatkan izin dari Gubernur Jeju dan Dewan Perwakilan Rakyat Jeju. Saya juga coba berhitung mudah-mudahan saya juga diberikan suatu hasil didalam memperbaiki hubungan kedua negara ini," ujarnya.

Putri Presiden pertama RI, Soekano itu pun sempat terharu saat membahas perpecahan dua Korea itu. "Sebagai manusia kita selalu berkeinginan bersatu," ujar , itu.

Dalam lawatannya ke Seoul Korea, Senin (29/5), Megawati diundang Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Blue House, dan secara khusus dimintai bantuan agar bersedia menjembatani upaya reunifikasi dua negara serumpun di Semenanjung Korea itu.

Permohonan itu ditegaskan kembali Gubernur Jeju Won Hee Ryon. 

"Ibu Mega sudah mengunjungi Seoul dan Pyongyang sambil mengupayakan perdamaian Semenanjung Korea. Kami harapkan sekali lagi peran Ibu," kata Won Hee Ryon.

Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto

Megawati diundang Presiden Korsel agar bersedia menjembatani upaya reunifikasi Korsel dan Korut

Sumber: https://tirto.id/megawati-analogikan-kisah-korsel-dan-korut-seperti-jerman-cpG3

Read More

Mengenang Pemberontakan Jeju

Selasa 04 April 2017 - 01:50 | Korean Chobo

Kurang lebih 69 tahun yang lalu, Jeju yang indah itu bersimbah darah

(Photo: apjjf.org)

Pulau Jeju merupakan salah satu pulau eksotik yang menjadi bagian dari Korea Selatan. Keindahan bunga dan pesona budaya yang menarik menjadikan pulau yang satu ini tempat yang cocok untuk berlibur.

Namun rupanya keindahan Jeju yang ada pada saat ini menyimpan luka mendalam. Sebuah tragedi pasca terlepas dari kependudukan Jepang terjadi. Memakan korban puluhan ribu, tragedi tersebut bernama 제주 4.3 사건 (dibaca: Jeju sa.sam sageon) atau lebih dikenal dengan sebutan Pemberontakan dan Pembantaian Jeju. Pada 3 April 2017 menandai 69 tahun terjadinya tragedi yang terjadi pada tahun 1948 ini.

Kependudukan Jepang di Korea akhirnya berakhir pada Agustus 1945, setelah Jepang menyatakan kekalahannya di akhir Perang Dunia II. 35 tahun dibawah kependudukan Jepang tentu memberikan efek yang mendalam bagi Korea. Kekalahan Jepan ini dianggap sebagai salah satu hal yang melegakan bagi Korea.

Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, Korea kemudian diserahkan kepada Amerika dan Soviet sebagai tanda kekalahan. Pasukan Amerika dan Uni Soviet kemudian tiba di Korea, keduanya tetap tinggal terpisah sesuai hal yang sudah diatur dalam perjanjian Presiden kedua negara adidaya.

Pada tahun-tahun pasca perang, ada satu kesamaan yang dihadapi 3 negara Korea, Jepang dan China. Hal tersebut tidak lain adalah perjuangan melawan komunis. Jika Jepang berhasil menekan kelompok komunis, negeri China kemudian berjalan di bawah pemerintahan komunis setelah kemenangan kelompok tersebut. Berbeda lagi dengan kedunya, Korea kemudian secara resmi terbagi menjadi dua negara setelah perang.

Selama perjalanannya setelah lepas dari kependudukan Jepang, Korea yang kemudian dibawahi dua negara adidaya Amerika dan Uni Soviet terbagi menjadi dua bagian kelompok berbeda ideologi. Perbedaan ini membawa perpecahan Korea menjadi dua bagian dengan pemerintahan dan pemimpin masing-masing. Berkembang dengan cara demikian konflik pun dimulai ketika United Nation atau UN mengeluarkan UN Resolution 112 mengenai pemilihan umum di Korea.

Kenangan berdarah itu masih melekat di hati masyarakat Jeju.

(Photo: Wikipedia Common)

Pemberontakan dan Pembantaian Jeju mulai terjadi pada 3 April 1948. Tragedi yang menewaskan puluhan ribu orang Jeju ini menjadi salah satu kejadian memilukan milik negeri ginseng. 69 tahun yang lalu tragedi ini terjadi, namun lukanya masih melekat di seluruh benak dan hati masyarakat Korea.

Konflik antar 2 ideologi yang berkembang di Korea pasca lepas dari kependudukan Jepang memuncak saat United Nation atau UN mengeluarkan UN Resolution 112. Keputusan yang dikeluarkan pada 14 November 1947 ini berisi tentang pemilihan umum untuk Korea dibawah pengawasan UN. Pada saat itu, Uni Soviet yang sedang menduduki bagian Utara menolak keputusan tersebut. Membawa UN mengeluarkan keputusan baru dengan keterangan bahwa pemilihan umum dibawah pengawasan UN berlaku untuk area Korea yang diduduki Amerika yaitu, bagian selatan.

Pemilihan Umum pun direncanakan dan akan berlangsung pada tanggal 10 Mei 1948. Keluarnya keputusan dan penentuan tanggal rupanya berhasil membuat keadaan Jeju ‘meledak’. Memberontak, para pemimpin partai buruh seperti Partai Pekerja Komunis Korea Selatan disana merencanakan untuk mengadakan gerakan pada tanggal 1 Maret mengecam dan menahan seluruh hal yang berkaitan dengan pemilihan umum yang akan datang.

Bereaksi atas gerakan yang mengecam pemilihan umum ini, polisi pun bertindak. Menangkap kurang lebih 2.500 demonstran dan membunuh sekitar 6 orang yang ikut dalam gerakan. Dengan penangkapan dan terbunuhnya kawan mereka, pada akhirnya perencanaan untuk pemberontakan dilakukan. Pada akhirnya, tanggal 3 April 1948 menjadi tanda dimulainya Pemberontakan Jeju.

Ribuan orang Jeju terbunuh dalam tragedi ini.

(Photo: The Asia Pacific Journal via Ten Thousand Things)

Mengikuti rencana pemberontakan setelah tertangkapnya 2.500 demonstran dan terbunuhnya 6 orang diantaranya, serangan demonstran lancarkan pada tanggal 3 April 1948. Pemberontakan pada hari itu dilakukan dengan menyerang 11 kantor polisi, membunuh polisi, memutilasi beberapa diantaranya dan membakar habis pusat pemungutan suara untuk pemilihan umum yang akan datang. Kurang lebih 50 orang polisi terbunuh saat serangan yang dilancarkan pemberontak pada pukul 2 dini hari itu.

Keadaan yang semakin tidak kondusif ini membawa pemerintah pusat memutuskan untuk mengirim sekitar 3.000 tentara untuk memperkuat kepolisisan Jeju. Dikirim untuk memperkuat rupanya ratusan tentara tersebut lebih memilih untuk memberontak dan membantu para demonstran dengan memberikan senjata. Keadaan yang semakin memburuk membawa berbagai keputusan seperti penurunan pejabat setempat, pelucutan senjata para polisi Jeju sampai larangan untuk para kelompok-kelompok paramilter yang ada di Pulau Jeju. Meskipun sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk adanya persatuan dari Korea yang terpecah atau reunifikasi.

Keadaan ini kemudian menghimpit masyarakat Jeju lainnya. Masyarakat biasa yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan gerakan kemudian menjadi korban. Salah satunya di Dongkwang, pulau di bagian selatan Jeju. Setelah masuknya laporan bahwa masyarakat disana memberi makan para pemberontak, tentara kemudian berdatangan untuk membunuh dan membakar daerah tersebut.

Terus berlanjut, tindakan kejam untuk menekan gerakan semakin besar. Pada akhir 1948, di Tosan, pada dini hari tentara datang untuk mengumpulkan sekitar 150 pemuda dan 20 pemudi cantik yang terpilih. Pemuda-pemudi tersebut kemudian dibawa ke pantai, 150 pemuda kemudian dieksekusi sementara pemudi yang dipilih tersebut diperkosa oleh para tentara selama kurang lebih 2 minggu sebelum akhirnya dibunuh.

Tindakan kejam dari tentara tersebut juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Ribuan masyarakat diketahui telah dieksekusi dalam hitungan minggu saja. Tragedi ini kemudian tergantikan dengan masuknya invasi dari Korea Utara ke Korea Selatan pada 25 Juni 1950.

Meninggalkan luka mendalam atas penderitaan bertubi masyarakat Jeju.

Sumber: Kumparan 

Read More

Di Jeju, Pembantaian Komunis Pernah Terjadi

Wanda Indana    •    Selasa, 22 Apr 2014 15:12 WIB

Salah satu adegan di film Jiseul/filmguide.sundance.org

Metrotvnews.com, Jeju: Pulau Jeju adalah salah satu destinasi wisata primadona di Korea Selatan. Alamnya yang indah, menjadi daya tarik sendiri pulau seluas sekitar 1.845 kilometer persegi itu.Tak salah bila pulau di sebelah selatan semenanjung Korea itu juga jadi tujuan berlibur 325 siswa SMA Danwon.

Sayang, 325 siswa SMA Danwon yang berangkat pada Selasa 15 April 2014 menuju pulau itu tak kesampaian menikmati segala pesona Pulau Jeju. Kapal feri yang mereka tumpangi tenggelam. Ratusan nyawa melayang dalam kecelakaan itu.

Tragedi yang mengaitkan nama Pulau Jeju, membuat ingatan bangsa Korea tentang pulau yang aslinya bernama Cheju-Do itu kembali membayang. Sekitar 64 tahun lalu, sejarah mencatat bencana kemanusiaan terjadi di sana.
 
Pulau Jeju, Salah satu provinsi sekaligus sebuah pulau di Korea Selatan menyimpan cerita tragis dalam konflik perang sipil. Puluhan ribu orang dibantai secara massal di pulau yang berjuluk Pulau Samdado ini. Peristiwa itu kemudian sering dikenal sebagai "pemberontakan dan pembantaian massal Jeju."

Pada tahun 1948, Jepang yang saat itu menguasai Korea mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua. Situasi itu mengakibatkan terpecahnya Korea menjadi dua wilayah. Korea bagian utara dikuasai oleh Uni Soviet dan Korea bagian selatan dikuasai Amerika Serikat.

Berkuasanya dua kekuatan besar di bumi Korea dengan paham yang berbeda membuat Korea sulit bersatu. Konflik memanas pada 14 November 1947 ketika PBB mengeluarkan 122 resolusi terkait keamanan antar dua Korea itu dengan menyerukan pemilihan umum di semenanjung Korea di bawah pengawasan PBB.

Uni Soviet, yang menempati wilayah utara, menolak untuk mematuhi resolusi, sehingga Majelis PBB kembali merilis resolusi baru dengan menyerukan pemilihan rezim baru di wilayah yang dapat diakses oleh PBB, yakni korea bagian selatan yang diduduki AS.

Pemberitaan ini menyeruak hingga ke pulau Jeju, konflik Jeju pun dimulai, pimpinan partai Buruh seperti Partai Pekerja Komunis yang memiliki kesamaan paham dengan Uni Soviet menentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Partai Pekerja Komunis menggencarkan aksi unjuk rasa pada 1 Maret 1948 untuk mengecam dan memblokir pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 1948. Polisi dan Pasukan anti huru hara disiagakan. Bentrokan pecah. Enam pengunjuk rasa tewas. Polisi menangkap 2.500 lebih demonstran.

Pada 3 April 1948, Para pemberontak kembali melancarkan aksi balas dendam. Mereka menyerang 11 pos polisi, membunuh polisi dengan memutilasi, dan membakar pusat-pusat pemungutan suara yang telah dipersiapkan untuk kebutuhan pemilu.

Aksi ini dibalas pemerintah Korea Selatan. Pemerintah yang pro Amerika itu mengirim 3 ribu tentara untuk memperkuat pasukan polisi di Pulau Jeju. Namun, beberapa ratus tentara justru memberontak dan menyerahkan gudang senjata kepada para pemberontak.

Pemerintah Korea Selatan menginginkan pemberontak menyerah, dan menyerukan adanya reunifikasi (penyatuan) dua Korea yang terpecah. Pemerintah Korea Selatan dan Pemberontak akhirnya berunding dan berdialog bersama untuk reunifikasi.

Tuntutan pemberontak dianggap terlalu banyak. Negosiasi gagal, dan konflik terus bergulir. Puncaknya pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyeberangi batas wilayah kedua negara, dan mulai menginvasi Korea Selatan. Militer Korea Selatan bergegas memerintahkan penangkapan warga sipil yang dicurigai pro Komunis di Pulau Jeju.

Ribuan orang ditahan di Jeju. Mereka disortir ke dalam empat kelompok, A, B, C, dan D sesuai dengan tingkat risiko keamanan. Pada 30 Agustus 1950, Angkatan Laut Korea Selatan menginstruksikan polisi Jeju untuk mempersiapkan regu penembak untuk mengeksekusi mati semua orang dalam kelompok C dan D.

Tentara Korea Selatan juga menyerang desa-desa Jeju, mengeksekusi mati warga dan memperkosa wanita. Sekitar 70 persen dari 230 desa di Jeju hangus dibakar. 14.373 orang tewas sebagai korban pembunuhan.

Setelah pembantaian itu, pemerintah Korea Selatan berusaha menutup akses informasi mengenai tragedi Jeju dari catatan sejarah, dengan membersihkan dan menyegel sebuah gua yang sempat dijadikan sebagai tempat pembantaian. Pemerintah Korea juga melarang dan mengintimidasi siapa saja yang berani mengungkit tragedi Jeju dengan pemukulan, penyiksaan, dan hukuman penjara.

Situasi baru berubah saat kembalinya pemerintahan sipil pada 1990-an. Pemerintah Korea Selatan mengakui dan meminta maaf atas penindasan dan pembantaian. Saat ini, upaya-upaya masih dilakukan untuk memahami ruang lingkup pembantaian dan kompensasi korban tragedi Jeju.

Kisah tragedi Jeju diangkat ke layar lebar melalui film berjudul Jiseul. Jiseul, dalam dialek Pulau Jeju berarti "kentang". Penulisnya adalah O Muel, yang memang orang asli Pulau Jeju, memilih kentang sebagai judul, karena menganggapnya sebagai simbol perjuangan dan harapan.

Film itu tidak mengisahkan tragedi Jeju dalam skala besar. Namun mengambil cerita tentang sekelompok pria desa yang bersembunyi dari kejaran militer dan polisi Korea Selatan dengan bertahan di dalam gua selama 60 hari.

Karena takut menjadi korban pembantaian, mereka memilih meninggalkan rumah meski harus kedinginan dan berjuang melawan kelaparan. Para penyintas itu terus memelihara harapan agar tidak jadi korban keganasan tentara Korea Selatan.
(FIT)

Sumber: MetroNews 

Read More