Jagal Bernama Anwar Congo Itu Telah Pergi, Tapi Luka Tragedi 1965 Tetap Tak Terobati

Oleh Adi Renaldi - 28 Oktober 2019, 3:43pm

Presiden Joko Widodo makin terlihat tak peduli pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di periode kedua. Mobilisasi anggota ormas membantai terduga simpatisan PKI akan terus jadi beban sejarah.

SOSOK ANWAR CONGO (MEMAKAI HELM TENTARA), DICUPLIK DARI SALAH SATU ADEGAN DOKUMENTER TRAGEDI PEMBANTAIAN 1965 THE ACT OF KILLING.

"Mungkin ya banyak hantunya," kata Anwar Congo sembari melempar pandangan ke sekeliling. "Karena di sini tuh banyak manusia yang dihabisi, yang mati yang tidak wajar."

Sejenak kemudian, di atas sebuah gedung pertokoan, Anwar memeragakan cara menjagal manusia paling efisien dalam sejarah paling kelam di Indonesia. Seutas kawat yang diikat di sebuah tiang dililitkan ke leher orang, sebelum ditarik menggunakan sebilah papan.

Untuk mengeksekusi ribuan orang, cara tersebut amat efektif. Sebab tak ada darah yang tertumpah.

"Kalau kita main pukul, itu kan darah banyak," kata Anwar. "Karena darah itu banyak, membersihkannya kan [jadi] bau." Setiap kali beres mengeksekusi, Anwar dan kawan-kawannya bernyanyi dan menari cha-cha, merayakan tugas negaranya.

Dialog dan adegan tersebut adalah salah satu pembuka di film The Act of Killing (atau Jagal untuk versi judul Bahasa Indonesianya) garapan Joshua Oppenheimer, yang bercerita tentang pembantaian ribuan orang yang dituduh anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) sepanjang 1965-1966.

Tangan Anwar mungkin bertanggung jawab mencabut nyawa seribuan orang. Sebab dia termasuk pimpinan anggota organisasi paramiliter Pemuda Pancasila, yang baru dibentuk sesaat setelah Suharto memegang tampuk kekuasaan.

Jumat (25/10) pekan lalu, Anwar mengembuskan napas terakhir di rumah sakit Madani, Medan, Sumatra Utara. Usianya 78 tahun. Dia meninggal karena komplikasi penyakit yang dideritanya, kata istri Anwar Salma Miftah Salim.

"Dia tidak bilang apa-apa soal penyakitnya seminggu sebelum meninggal," kata Salma kepada media lokal. "Dia cuma bilang kecapekan, setelah pulang dari Jakarta menemui cucu."

Ngobrol Sama Sutradara Joshua Oppenheimer Soal Pembantaian '65 di Indonesia

VICE STAFF

Joshua kabarnya juga turut menyampaikan belasungkawa, setelah mendapat kabar dari Salma. Dikutip dari The Jakarta Post, Joshua mengatakan dia tak bisa menahan tangis saat mengingat kembali pertemanannya dengan Anwar yang kadang adalah sosok lucu dan imajinatif.

"Tapi betapa hidupnya menyedihkan, atas pilihan-pilihan buruk yang dia pilih, berapa keluarga yang telah dihancurkannya, dan bagaimana rasa bersalah itu menghancurkannya. Aku juga menangis sebab dia bisa saja menjadi orang yang baik—tapi apa lacur."

Kabar kematian Anwar Congo segera ditanggapi beragam oleh pengguna Twitter sepanjang akhir pekan lalu. Sebagian mengaitkan ironi peristiwa ini dengan kehadiran Presiden Joko Widodo membuka musyawarah besar Pemuda Pancasila di Jakarta akhir pekan lalu.

https://twitter.com/SSDD1883/status/1188273470779445250

Anwar sudah pergi, tapi luka akibat pembantaian itu akan terus diingat bangsa ini. Luka yang akhirnya melahirkan hantu komunisme, yang terus menghantui dan menimbulkan paranoia. Berbagai upaya untuk meluruskan fakta sejarah, upaya menuntut pertanggungjawaban negara, dan mengirim permintaan maaf untuk para korban dan keluarga terus dilakukan, tapi belum membawa hasil.

Sesaat setelah dirilis pada 2012, film tersebut menuai kontroversi sekaligus penghargaan. Dia memenangkan berbagai penghargaan termasuk Aung San Suu Kyi Award di Human Rights Human Dignity International Film Festival. Film itu juga masuk nominasi Academy Award untuk kategori Best Documentary Feature pada 2014.

Tapi di Indonesia, justru dia menjadi korban paranoia. Berbagai acara pemutaran The Act of Killing - di Indonesia didistribusikan dengan judul Jagal - menghadapi tekanan aparat dan pemerintah, kendati tidak ada larangan resmi. Di Blitar, Jawa Timur, aparat tak memberi izin pemutaran film Jagal yang diadakan oleh Post Institut. Tak ada alasan pasti terkait penolakan izin tersebut.

Beberapa saat setelah film Jagal rilis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Juli 2012 juga merilis temuan pelanggaran HAM berat dalam sebuah pogrom yang sistematis terhadap anggota dan simpatisan PKI 1965-1966. Setelah melakukan penelitian selama empat tahun, Komnas HAM menemukan adanya bukti terjadinya sembilan kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan dan pembunuhan.

“Banyak korban yang diusir lalu dirampas kemerdekaannya, atau diperbudak," ujar ketua Komnas HAM kala itu Nur Kholis. Kejahatan-kejahatan ini pun diduga dilakukan secara meluas dan sistematis. Sebab kejahatan terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu bersamaan.

Laporan Komnas HAM tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditindaklanjuti. Namun tak ada hasil berarti.

Saat Joko Widodo berkampanye pada pemilihan presiden 2014, pegiat HAM sempat merasakan angin segar dalam penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia. Saat berkampanye, Jokowi sempat menyitir sedikit soal peristiwa 1965, dan berjanji bahwa pemerintahannya nanti akan membuat perbedaan nyata dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Pada 2016, Jokowi sempat memerintahkan pencarian kuburan massal korban pembantaian 1965. Namun kelompok konservatif mengecam hal tersebut, dan menuduh itu sebagai "upaya rekonsiliasi” yang nantinya akan “membangunkan macan tidur." Pada November 2017, sebanyak 16 titik kuburan massal itu ditemukan di Purwodadi, Jawa Tengah.

Toh janji politikus selalu tinggal janji. Bahkan ketika pengadilan internasional telah memutus Indonesia bersalah. Pada 2017, The International People’s Tribunal di The Hague memutus pemerintah Indonesia bersalah atas penghilangan nyawa 500.000 hingga sekira 1 juta orang dalam tragedi 1965. Hakim Zak Yacoob lantas memerintahkan pemerintah Indonesia untuk "meminta maaf kepada seluruh korban, penyintas dan keluarga mereka atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua kejahatan terkait peristiwa 1965."

Pemerintah tetap bergeming. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah tak akan pernah meminta maaf terkait peristiwa 1965. 

"Pakai logika saja, yang memberontak [saat G30S] itu siapa. Masa mereka yang berontak, negara yang harus meminta maaf?" tegas Ryamizard.

Meski pemerintah AS telah mendeklasifikasi laporan-laporan dan berkas terkait pembantaian 1965 pada 2017. Pusat Deklasifikasi Nasional AS telah memproses ribuan berkas dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang setidaknya menyatakan bahwa pejabat pemerintah AS kala itu mendukung dan mengetahui bahwa militer berada di belakang pembantaian itu.

“Para pejabat AS tahu bahwa tentara melakukan pembantaian terhadap orang tak bersenjata yang bahkan tidak terlibat dalam Gerakan 30 September,” kata Brad Simpson, sejarawan dari University of Connecticut yang turut dalam proyek deklasifikasi, dikutip The Washington Post.

Dalam wawancara kepada The Washington Post pada 1990, Robert J. Martens, salah seorang staff politik Kedutaan AS mengaku bahwa pihaknya memberikan daftar orang yang disinyalir sebagai anggota dan simpatisan PKI kepada pemerintah Indonesia saat pembantaian terjadi. Daftar itu disusun pejabat AS.

“[Daftar] Itu sangat membantu militer,” kata Robert. “Militer mungkin membunuh lebih banyak orang, dan mungkin ada lebih banyak darah di tangan saya, tapi itu tidak terlalu buruk.”

Pemerintah belum secara terbuka mau meminta maaf dan meluruskan sejarah, mungkin tidak dalam lima tahun ke depan, tapi setidaknya kita tahu bahwa isu komunisme adalah komoditas politik paling ampuh untuk menyerang lawan.

Tak terhitung lagi berapa hoaks berbau komunis yang disebarkan untuk menyerang Jokowi saat pilpres 2014 dan 2019. Tapi bukannya meluruskan isu miring itu, Jokowi justru menggunakan sentimen anti-komunisme untuk menarik massa dari golongan konservatif dengan pernyataan “Tunjukkan pada saya mana PKI, saya akan gebuk!”

Dari sekian pejabat tertinggi di pemerintahan, mungkin cuma Abdurrahman Wachid alias Gus Dur yang berani menyatakan permintaan maaf secara terbuka terhadap korban 1965. Lima bulan setelah dia dilantik menjadi presiden, Gus Dur meminta maaf atas keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pembantaian 1965. Pernyataan Gus Dur mengagetkan banyak pihak, terutama saat isu PKI dan pembantaian 1965 sudah nyaris terlupakan.

Dengan perginya Anwar, seharusnya kita mengingat lagi secuil demi secuil sejarah yang nyaris kabur akibat propaganda Orde Baru. Seperti kata Joshua, beberapa saat setelah mendengar perginya Anwar.

"Aku harap kesalahan dan kebaikan Anwar adalah bagian dari upaya Indonesia untuk mengakui apa yang terjadi di masa lalu," tutup Joshua.

Vice.Com