Jumat, 25 Oktober 2019 20:56
WIB
Editor: Lailatun Niqmah
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar
TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM),
Haris Azhar menyebut kasus pelanggaran HAM di masa lalu tidak akan
terselesaikan pada era pemerintahan Jokowi.
Haris Azhar mengungkapkan ia pesimis kabinet baru Joko
Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin akan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di
Indonesia.
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan
Haris Azhar saat menjadi bintang tamu dalam acara 'DUA ARAH' yang diunggah
kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (24/10/2019).
Haris Azhar mulanya menyebut tak ada udara segar yang
dibawa oleh kabinet baru Jokowi, khususnya terkait dengan penyelesaian
pelanggaran HAM.
"Enggak ada yang segar (tentang penyelesaian pelanggaran HAM)," ucap Haris Azhar.
Ia lantas menyinggung keberadaan Prabowo dalam Kabinet
Indonesia Maju.
Seperti diketahui kini Prabowo menjabat sebagai Menteri
Pertahanan dalam kabinet baru Jokowi.
"Ya ada Prabowo (dalam kabinet)," kata Haris
Azhar.
"Saya lupa membawa Komnas (Komisi Nasional) HAM yang
menyebutkan purnawirawan jenderal yang terlibat pelanggaran HAM yang
berat."
Haris Azhar juga menyinggung nama Wiranto, Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) periode 2014-2019.
"Prabowo sekarang enggak lah, kita punya Wiranto kemarin," kata Haris Azhar.
Ia menambahkan, dengan susunan kabinet yang baru, Jokowi
tetap memiliki beban menyelesaikan pelanggaran HAM.
"Jadi kalau mau bilang bahwa Jokowi enggak ada beban menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, ada," ucapnya.
"Sekarang ada Prabowo," imbuhnya.
Ia lantas kembali menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat
di masa lalu tak akan dapat diselesaikan di era pemerintahan Jokowi.
"Tapi saya rasa rumusnya sama, jadi pelanggaran yang berat tidak akan selesai di zamannya Jokowi," ucap Haris.
Tak hanya menyinggung tentang Prabowo dan Wiranto, Haris
Azhar juga menyoroti tentang Menko Polhukam yang baru, Mahfud MD.
Haris Azhar menyatakan, Mahfud MD sering memberikan
pernyataan yang dinilainya membela Jokowi.
"Mahfud MD mohon maaf saya mau bilang bahwa dia sering bantu presiden untuk meng-clear-kan wacana soal hukum yang ada di istana," ucap Haris.
Ditunjuk sebagai menteri, Mahfud MD disebut Haris
Azhar memiliki beberapa keunggulan.
Satu di antaranya yakni diterima secara baik oleh publik.
Tapi yang dibeli dari Mahfud MD adalah profilnya, kapasitasnya, teorinya, grand narasinya, logika penuturannya baik, dan dia acceptabilitas di publik baik," ujar Haris.
Ia menambahkan, tugas Mahfud MD di pemerintahan yaitu
untuk membangun citra yang baik di kalangan masyarakat.
"Jadi menurut saya Pak Mafud tugasnya itu, jadi membangun image," imbuhnya.
Terkait posisi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Haris
Azhar menganggap tak akan ada perbaikan yang akan dilakukan.
"Substansinya tidak ada (perbaikan), ya ke depan mungkin untuk yang aman-aman di sekitarnya pemerintah oke," ucap Haris.
"Tapi kan yang di sekitar pemerintah kan tambah luas kan, setengahnya 02 pindah ke 01 sekarang."
Simak video selengkapnya berikut ini menit 1.45:
Alasan Jokowi
Memilih Prabowo Jadi Menteri
Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat
(25/10/2019), Jokowi menyampaikan alasan terkait keputusannya memilih Prabowo
Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Jokowi mengaku ingin membbangun demokrasi gotong royong
di Indonesia.
"Kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong," ucap Jokowi, Kamis (24/10/2019).
Dalam konstitusi di Indonesia, Jokowi menyebut tak ada
istilah oposisi.
Untuk itu lah Jokowi memutuskan menjadikan mantan
rivalnya di Pilpres 2019 lalu itu sebagai Menteri Pertahanan.
Ia mengaku mempertimbangkan pengalaman Prabowo dalam
dunia TNI selama ini.
"Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata dia.
0 komentar:
Posting Komentar