Eddy Flo | Oct 06 2019, 16:35
Pengamat militer dari UGM Najib Azca (Foto: ugm.ac.id)
Struktur teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI)
seperti Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando
Rayon Militer (Koramil) hingga Babinsa menurut pengamat
militer, Najib Azca sudah tidak relevan lagi keberadaannya.
Menurut pengajar Universitas Gadjah Mada ini, keberadaan
struktur komando teritorial (Koter) di era demokrasi seperti sekarang ini tidak
perlu lagi dipertahankan demi mendukung profesionalisme TNI.
"(Struktur Komando Teritorial) sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini ketika TNI sudah hidup dalam konteks sistem demokratik," ujar Najib di Yogyakarta, Minggu (6/10).
Pengajar Fisipol UGM Najib Azca (Foto: antaranews)
Lebih lanjut, Najib beralasan pada masa perjuangan
kemerdekaan struktur Komando Teritorial memang efektif untuk melawan musuh,
khususnya di era penjajahan Belanda. Guna mendukung perang gerilya, Komando
Teritorial yang secara khusus berisi TNI Angkatan Darat (AD) saat itu
diperlukan dan dibentuk menyebar di seluruh penjuru Tanah Air.
Di era demokrasi saat ini, kata Najib, Komando Teritorial
TNI yang strukturnya mulai dari Korem, Kodim, maupun Koramil hingga Babinsa di
pelosok desa tidak lagi memiliki fungsi yang jelas.
Mereka difungsikan tidak hanya dalam lingkup tugas
pokoknya yaitu menjaga pertahanan negara, tetapi telah menyentuh aspek
keamanan, intelijen yang seharusnya menjadi ranah institusi lain seperti
kepolisian, BIN hingga aspek sosial, kemasyarakatan.
"Bahkan ngurusi urusan kemasyarakatan, ngurusi pencetakan sawah, membantu swasembada pangan nah apa hubungannya?," cetusnya.
Selain itu, lanjut Najib, keberadaan Komando Teritorial
mulai dari pusat hingga perdesaan juga justru berpotensi menggoyahkan
profesionalime personel TNI untuk terlibat dalam ranah politik praktis.
Pasalnya, dengan struktur teritorial yang komprehensif, membuat siapapun aparat
atau pejabat di tingkat lokal merasa perlu berhubungan dengan TNI.
Peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,
Sabtu (5/10). (Foto: MP/Kanugrahan)
Najib Azca sebagaimana dilansir Antara mengatakan
perubahan struktur Komando Teritorial sebenarnya telah menjadi salah satu
tuntutan dalam agenda reformasi. Sejumlah jenderal TNI seperti Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), Agus Wirahadikusumah, hingga Gubernur Lemhannas Agus Widjojo
menjadi tokoh-tokoh militer yang pada saat itu setuju dengan reformasi struktur
Komando Teritorial TNI.
"Tapi terkendala karena banyak perlawanan dan banyak kalangan tentara konservatif yang memandang itu (Komando Teritorial) sebagai kekuatan TNI dan jati diri TNI Angkatan Darat maka tidak boleh dihapus," kata Najib yang juga kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM ini.
Menurut Najib, struktur yang baru dan relevan dengan
tugas TNI cukup dengan keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
(Kogabwilhan). Bukan hanya TNI AD, Kogabwilhan mengintegrasikan tugas tiga
matra TNI, yakni TNI AL, TNI AU Dan TNI AD.
Meski demikian, struktur yang mengintegrasikan tiga matra
TNI tersebut juga perlu didukung dengan penguatan Alat Utama Sistem
Persenjataan (Alutsista) khususnya untuk AU dan AL selaras dengan luasnya
cakupan wilayah maritim Indonesia.
"Kesejahteraan perajurit TNI juga perlu diperhatikan. Jangan sampai karena (ekonomi) pas-pasan tergoda menggunakan fasilitas mereka untuk melakukan fungsi di luar fungsi pokok misalnya menjadi 'backing' bisnis atau pengusaha," kata peraih gelar doktor dari Amsterdam Istitute for Social Science Research (AISR), University of Amsterdam, Belanda. (*)
0 komentar:
Posting Komentar