Bagaimana Nasib Gerwani Setelah G30S?

Oleh: Indira Ardanareswari - 7 Oktober 2019

                                             

Gerwani menunjukkan dukungan mereka untuk masuknya Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. FOTO/Istimewa

Pasca G30S, sejumlah organisasi onderbouw PKI bernasib nahas, termasuk Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang ribuan anggotanya menjadi tahanan politik Orde Baru.

Narasi G30S berkembang dengan begitu rumit. Banyak sisi gelap yang entah kapan akan benar-benar terungkap. Akibatnya, tafsir tentang peristiwa yang dianggap sebagai awal kemunculan rezim Orde Baru ini menjadi sangat beragam.

Kabut sejarah ini salah satu mengaburkan dan menguburkan peran serta nasib para perempuan yang tergabung dalam Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI.

Selama Orde Baru berkuasa, masyarakat sempat percaya bahwa Gerwani merupakan sarang perempuan cabul yang suka menyiksa sambil melakukan ritual seks. Mereka dianggap sebagai penebar teror yang dijuluki “Kuntilanak di siang bolong.”

“Kepada wartawan Angkatan Bersenjata dilaporkan bahwa orang-orang kalap [yang kemasukan roh jahat] dari Pemuda Rakyat dan Gerwani […] telah melakukan tindakah teror dengan berbagai cara,” tulis surat kabar Angkatan Bersenjata (11/10/1965).

Beberapa catatan menyebutkan bahwa Gerwani baru benar-benar mendekat ke arah PKI setelah Pemilu 1955. Berkat dukungan Gerwani, PKI mendulang banyak suara perempuan dan berhasil menduduki peringkat ke empat.

Menurut Amurwani Dwi Lestariningsih dalam Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan (2011, hlm. 53), keberhasilan PKI dalam pemilu secara tidak langsung juga menguntungkan Gerwani.

Dengan membonceng PKI, Gerwani berhasil menempatkan enam anggotanya di kursi DPR. Mereka adalah Suharti Suwarno, Salawati Daud, Suwardiningsih, Maemunah, Umi Sardjono, dan Nyonya Mugdigdo.

Setelah peristiwa berdarah pada 1 Oktober 1965, Gerwani yang banyak memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak itu harus ikut celaka. Para gadis yang pernah mengikuti pelatihan calon kader Gerwani di daerah ikut terseret menjadi korban salah tangkap yang berujung penyiksaan oleh Corps Polisi Militer (CPM).

Kebingungan Jelang Tragedi

Telah begitu banyak penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menguak nasib nahas para anggota Gerwani pasca G30S. Salah satu peneliti terkemuka yang konsisten menelaah Gerwani adalah Saskia Eleonora Wieringa, Profesor Gender dan Perempuan serta Hubungan Sesama Jenis dari Universitas Amsterdam.

Menurut Wieringa seperti terdapat dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan (2010, hlm. 425), Gerwani sebagai organisasi tidak pernah terlibat kudeta pada 1 Oktober 1965. Pada 30 September malam, justru terjadi kebingungan dalam internal Gerwani di tingkat pusat. Suharti Suwarno datang ke kantor pusat Gerwani sambil membawa pesan dari partai, yakni dibutuhkan beberapa tenaga perempuan untuk mengurus konsumsi bagi peserta pelatihan Operasi Ganyang Malaysia di Lubang Buaya dan Halim.

Aktivitas penyediaan konsumsi itu pada kenyataannya kacau balau. Para perempuan tidak bisa memasak lantaran tidak ada dapur umum yang berfungsi. Begitu pagi menjelang, sejumlah perempuan yang dikirim ke Lubang Buaya kembali lagi ke kantor Gerwani dengan wajah kebingungan sambil membawa cerita pembunuhan yang simpang siur.

Salawati Daud, salah seorang pucuk pimpinan Gerwani dan anggota DPR dari PKI, mengayuh sepedanya menuju gedung DPR untuk mencari informasi. Setelah ditelusuri, pada malam itu ternyata Gerwani bukan satu-satunya organisasi perempuan yang mengirimkan anggotanya ke Lubang Buaya dan daerah Halim.

Sekitar 70 perempuan berusia 13-16 tahun berkumpul di Lubang Buaya pada malam menjelang 1 Oktober. Selain Gerwani, sebagian besar dari mereka berasal dari beberapa organisasi onderbouw PKI, seperti Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Bahkan, ada juga kelompok istri prajurit Cakrabirawa. Kelompok-kelompok perempuan ini dikerahkan langsung oleh pimpinan-pimpinan daerah atas nama PKI tanpa melalui Federasi Perempuan.

“Perintah Partai yang semacam itu sudah sangat biasa terjadi, maka tidak seorang pun yang mempertanyakan kebenarannya,” ungkap Wieringa.

Kampanye Anti-Gerwani dan Pendukung Sukarno

Setelah peristiwa 1 Oktober 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan Gestapu, para pimpinan Gerwani baik di tingkat pusat maupun di daerah langsung menjadi incaran CPM. Menurut Annie Pohlman dalam Women, Sexual Violence and the Indonesian Killings of 1965-66 (2014), Ketua Gerwani Umi Sarjono dan Sekjen Gerwani Kartinah menjadi dua dari beberapa pucuk pimpinan Gerwani yang pertama kali ditangkap.

Saat itu, Umi Sarjono sedang menghadiri sidang Parlemen yang diadakan pada 1-17 Oktober 1965. Sebelum masa reses, ia mendengar kabar bahwa telah terjadi pembunuhan dan pembakaran di kantor-kantor Gerwani. Rumah-rumah para aktivis Gerwani yang juga dijadikan kantor cabang tidak luput terkena amuk massa.

Umi, Kartinah, dan beberapa anggota Gerwani lainnya lantas diizinkan berlindung di Senayan. Tidak lama kemudian mereka didatangi polisi militer dan dibawa ke markas Kodam Jaya.

Meskipun tidak diperlakukan kasar, Kartinah mengaku mendapat tekanan mental yang sangat kuat. Di sana, mereka harus menyaksikan penyiksaan terhadap anak-anak muda sambil dipaksa mengakui keterlibatan Gerwani di Lubang Buaya yang menurutnya tidak beralasan.

“Saya dijebloskan ke Bukit Duri. Saya tidak pernah tahu kenapa saya dipenjara,” ujar Kartinah kepada Fransisca Ria Susanti dalam Kembang-Kembang Genjer (2006, hlm. 73).

Pada 5 Oktober 1965, surat kabar milik militer dan beberapa organisasi keagamaan memberitakan dugaan kekerasan seksual yang dialami para petinggi militer di Lubang Buaya. Para anggota Gerwani yang kebetulan berada di lokasi saat terjadi pembunuhan, dijadikan tersangka yang kemudian disambung dengan kampanye anti-Gerwani yang disebar melalui surat kabar pada 11 Oktober 1965.

Akibatnya, sejumlah organisasi perempuan menjadi sangat ketakutan. Federasi Perempuan Kowani dan persatuan istri polisi Bhayangkari secara berurutan memecat perempuan-perempuan yang pernah terlibat aktivitas sosial-politik Gerwani. Secara resmi, Gerwani dikeluarkan dari keanggotaan Kowani pada 29 Oktober 1965.

Penangkapan para pimpinan Gerwani terus berlangsung sampai Desember 1965. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap di Jakarta dan sekitarnya langsung dijebloskan ke penjara perempuan Bukit Duri tanpa melalui proses peradilan.

Namun, tidak sedikit dari mereka yang berhasil kabur sebelum ditangkap, seperti halnya yang dilakukan salah seorang pimpinan cabang Gerwani bernama Sudjinah. Ia bersama perempuan-perempuan lain lantas bergabung dengan barisan pendukung Sukarno dan secara intensif melakukan kampanye dari bawah tanah.

“Situasi menjadi begitu buruk, kami tidak dapat berharap apa pun selain Sukarno memegang kekuasaannya kembali serta mengakhiri segala pembunuhan. Maka kami sebarkan pamflet ke berbagai tempat,” ungkap Sudjinah sebagaimana dikutip Wieringa.

Di tahun-tahun berikutnya, dakwaan terhadap Gerwani beralih. Mereka tidak lagi dikait-kaitan dengan peristiwa di Lubang Buaya, melainkan karena aksi mereka mendukung pemulihan pemerintahan Sukarno.

Berakhir di Plantungan

Sampai tahun 1967, ribuan anggota Gerwani dipenjarakan di pelbagai wilayah Indonesia. Oleh Orde Baru, Gerwani diklasifikasikan sebagai tahanan politik golongan B, bersama dengan anggota Lekra dan sejumlah organisasi pelajar seperti IPPI dan CGMI. Jumlah mereka mencapai sekitar 34 ribu orang.

Amurawani Dwi Lestariningsih dalam makalah “Perempuan dalam Pasungan Politik” yang terhimpun dalam Malam Bencana 1965: Dalam Belitan Krisis Nasional (2012, hlm. 463) menyebut bahwa sebagian besar aktivis Gerwani sempat berpindah dari satu penjara ke penjara lain sebelum akhirnya menghabiskan sisa harinya di Plantungan, Jawa Tengah.

Sejak April 1971, tahanan politik perempuan yang dikirim ke Plantungan terbagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dari beberapa wilayah di Pulau Jawa. Gelombang kedua berasal dari Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatra. Sedangkan gelombang terakhir adalah rombongan dari penjara Bukit Duri di Jakarta.

Keadaan mereka tidak seluruhnya buruk, namun setiap kali terjadi interogasi para tentara merobohkan kondisi mental mereka dengan penyiksaan dan pelecehan seksual.

“Para tentara biasa membuka-buka rok dengan kaki, di bawah meja, ketika mereka duduk di atas kursi dan berhadap-hadapan dengan para tapol perempuan,” tulis Anna Mariana dalam Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru (2015, hlm. 124).

Menurut pengakuan Kartinah, ibu-ibu Gerwani yang tidak tersentuh gagang pecut hanya mereka yang pernah menjabat sebagai anggota parlemen. Kondisi para pimpinan ini terbilang mujur, karena ditempatkan di sebuah sel khusus sehingga tidak perlu berdesak-desakan dengan tapol perempuan lainnya.

Penahanan yang dialami para perempuan Gerwani berlangsung hingga belasan tahun. Sejak tahun 1977 hingga 1979, setelah merasa cukup “dibina” dan dinilai bebas dari ajaran komunis, para anggota Gerwani secara bertahap mulai dibebaskan. Kendati demikian, masih ada saja sebagian perempuan yang dianggap belum “bersih” dan harus menjalani penahanan di tempat lain.

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Irfan Teguh

Para anggota Gerwani kerap mendapat siksaan dan pelecehan seksual saat diinterogasi oleh tentara.

Tirto.ID