Media Asing Soroti Persoalan HAM Prabowo di Kabinet Jokowi

CNN Indonesia | Rabu, 23/10/2019 17:03 WIB

Presiden Jokowi menyerahkan petikan keputusan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rangkaian pelantikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tak hanya jadi perbincangan publik di Indonesia, media asing turut ramai menyoroti susunan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Selasa (23/10).

Sebagian media dan kantor berita asing menyoroti keputusan Jokowi memasukkan Prabowo Subianto, rival sengitnya selama dua kali pemilihan umum, dalam kabinet baru.

Dalam salah satu artikel yang terbit hari ini, koran The Washington Post menyoroti keputusan Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI.

Selain menyebut sebagai rival Jokowi dalam pemilu, surat kabar asal Amerika Serikat itu menuturkan bahwa Prabowo merupakan mantan jenderal militer yang diduga memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia.

Mengutip aktivis HAM, The Washington Post dalam artikelnya berjudul 'Indonesia president names election rival as defense minister' menuturkan penunjukan Prabowo sebagai Menhan RI akan semakin mempersulit Jokowi memperbaiki catatan HAM Indonesia yang buruk.

Senada dengan The Washington Post, koran The New York Times dan portal berita asal Singapura seperti Channel NewsAsia dan The Straits Times turut menyoroti langkah Jokowi memasukkan Prabowo dalam kabinet barunya, Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, the Guardian bahkan menganggap penunjukan Prabowo sebagai menteri merupakan "Hari Gelap bagi Hak Asasi Manusia".

Dalam artikelnya berjudul 'Dark day for human rights': Subianto named as Indonesia's defence minister, koran asal Inggris itu menyoroti tudingan Prabowo yang menyebut hasil pemilihan umum kemarin merupakan sebuah kecurangan turut memicu kerusuhan di Jakarta pada Mei lalu hingga menewaskan sembilan orang dan melukai 200 orang.

Prabowo dicopot dari tugas militer tak lama menyusul hilangnya 13 aktivis tahun 1997/1998.

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal pernah mengatakan bahwa Tim Mawar mengakui telah menculik sejumlah aktivis karena diperintah oleh Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

"Komandan Tim Mawar [Bambang] mengaku kalau melakukan penculikan atas perintah komandannya yakni Danjen Kopassus," kata Syamsu di depan 'Konsolidasi Korban Pelanggaran HAM' di Gedung Joeang '45, Jakarta pada 25 Juni 2014, seperti dikutip sejumlah media.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh mantan Danpuspom TNI pengganti Syamsu Djalal, Mayjen (Purn) Djasri Marin. Dia menyatakan Prabowo tidak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo.

"Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia [Prabowo] tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa," ujar Djasri pada 2014 silam.

Selain penunjukan Prabowo, gebrakan Jokowi dalam menggaet pendiri Gojek, startup decacorn pertama Indonesia, untuk masuk dalam kabinet juga ikut menarik perhatian. Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Portal berita Bloomberg dan situs berita asal Malaysia, New Straits Times turut merupakan sejumlah media asing yang mewartakan penunjukan Nadiem dalam kabinet baru Jokowi. (dea)

CNN Indonesia