Pelanggaran HAM 1965 segera diusut Kejagung

Fiddy Anggriawan

Jum'at,  24 Agustus 2012 − 15:38 WIB

Ilustrasi (dok:Okezone)

Sindonews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji akan mengusut kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965.

Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, pihaknya akan berupaya mengungkap pelanggaran HAM berat yang terjadi tahun 1965 silam. Namun, pengusutan baru akan dimulai tiga hari lagi, tepatnya Senin 27 Agustus 2012.

"Itu nanti baru hari Senin dibahas oleh tim, terkait dengan masalah itu. Jadi dilihat hasil tim itu seperti apa," ungkap Basrief kepada wartawan usai salat Jumat di Kejagung, Jumat (24/8/2012).

Basief juga menambahkan jangka waktu yang diberikan untuk mempelajari kasus pelanggaran HAM 65 selama satu bulan. "Sehingga saya bilang jangan lewat dari sebulanlah," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Leo Nababan, menentang keras jika kasus pelanggaran HAM tahun 1965 dibuka kembali ke publik.

Dia khawatir akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Masalahnya, jutaan rakyat Indonesia siap untuk membela Pancasila, karena masih ada aturan tentang pelarangan terhadap PKI tadi.

"Ini akan membuat konflik horizontal di tengah masyarakat. Bayangkan kalau kasus ini dibuka, jutaan orang akan siap untuk membela Pancasila. Ada 127 ormas yang mendukung pancasila saat ini, di bawah pimpinan Kosgoro, MKGR, dan ormas lainnya, Pemuda Pancasila. Terutama di garda terdepan adalah Nahdlatul Ulama, yaitu melalui GP Anshor," simpul Leo.

(lns) 
http://nasional.sindonews.com/read/667132/13/pelanggaran-ham-1965-segera-diusut-kejagung-1345797512

Read More

PKI: Detik detik pembantaian simpatisan PKI

20 Agustus 2012

Pembantaian 1965-1966, yang menjadi korban adalah orang-orang yang menjadi bagian dari PKI serta orang-orang yang dituduh sebagai  komunis.Meski banyak spekulasi menyebut, si anu dan si anu, namun dalang di balik pembantaian massal itu hingga kini masih belum dirilis secara resmi.

Pembantaian di Indonesia 1965–1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia.
Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut.

Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru: Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno, dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto. Kudeta yang gagal menimbulkan kebencian terhadap komunis karena kesalahan dituduhkan kepada PKI. Komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.


Awal Pembantaian Simpatisan PKI

Pembantaian dimulai pada Oktober 1965 dan memuncak selama sisa tahun sebelum akhirnya mereda pada awal tahun 1966. Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, lalu Bali. Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di benteng-benteng PKI di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun warga internasional. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia.Kadernya berjumlah sekitar 300.000, sementara anggotanya diperkirakan sebanyak dua juta orang. Selain itu PKI juga mengatur serikat-serikat buruh.
Dukungan terhadap kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi “Nasakom” antara militer, kelompok agama, dan komunis.

Perkembangan pengaruh dan kemilitanan PKI, serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut, menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok Muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an.  Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah menggusarkan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kyai.

Pada sore tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Maka pemimpin-pemimpin utama militer Indonesia tewas atau hilang, sehingga Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata.

Pada 2 Oktober, Soeharto mengendalikan ibu kota dan mengumumkan bahwa upaya kudeta telah gagal. Angkatan bersenjata menuduh PKI sebagai dalang peristiwa tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebarkan, dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI. Penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh. Maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak. Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kabinet dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap, bahkan beberapa dihukum mati.

Petinggi angkatan bersenjata menyelenggarakan demonstrasi di Jakarta. Pada 8 Oktober, markas PKI Jakarta dibakar. Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, dan Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya, terutama Sumatra. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Korban jiwa juga dilaporkan berjatuhan di Sumatra Utara dan Bali.

Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap: petinggi PKI, Njoto, ditembak pada  6 November, ketua PKI Dipa Nusantara Aidit pada 22 November, dan Wakil Ketua PKI M.H.Lukman segera sesudahnya.
Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh angkatan darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian ini.

Peran angkatan darat dalam peristiwa ini tidak pernah diterangkan secara jelas. Di beberapa tempat, angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal. Di tempat lain, para vigilante mendahului angkatan bersenjata, meskipun pada umumnya pembantaian tidak berlangsung sebelum tentara mengenakan sanksi kekerasan. Beberapa cabang PKI melancarkan perlawanan dan pembunuhan balasan, tetapi sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan.

Tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap “PKI” diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis. Warga keturunan Tionghoa juga turut menjadi korban. Beberapa dari mereka dibunuh, dan harta benda mereka dijarah.

Di Kalimantan Barat, sekitar delapan belas bulan setelah pembantaian di Jawa, orang-orang Dayak mengusir 45.000 warga keturunan Tionghoa dari wilayah pedesaan. Ratusan hingga ribuan di antara mereka tewas dibantai.

Metode pembantaian meliputi penembakan atau pemenggalan dengan menggunakan pedang samurai Jepang.
Mayat-mayat dilempar ke sungai, hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Di wilayah seperti Kediri, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menyuruh orang-orang komunis berbaris. Mereka lalu menggorok leher orang-orang tersebut, lalu jenazah korban dibuang ke sungai. Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa, dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan ke angkatan bersenjata.

Pembantaian telah mereda pada Maret 1966, meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969. Penduduk Solo menyatakan bahwa meluapnya sungai Bengawan Solo yang tidak biasa pada Maret 1966 menandai berakhirnya pembantaian.

Di Jawa, banyak pembunuhan dilakukan oleh simpatisan aliran. Militer mendorong para santri Jawa untuk mencari anggota PKI di antara orang-orang abangan Jawa. Pembunuhan meluas sampai pada orang-orang yang bukan anggota PKI. Di Jawa, contohnya, banyak orang yang  dianggap “PNI kiri” dibunuh.
Yang lainnya hanya dituduh atau merupakan korban fitnah dengan sedikit atau tanpa motif politik.

Pada pertengahan Oktober, Soeharto mengirim sejumlah pasukan komando kepercayaannya ke Jawa tengah, daerah yang memiliki banyak orang komunis, sedangkan pasukan yang kesetiaannya tak jelas diperintahkan pergi dari sana. Pembantaian terhadap orang komunis kemudian dilakukan oleh para pemuda, dengan dipandu oleh angkatan bersenjata, memburu orang-orang komunis.

Konflik yang pernah pecah pada tahun 1963 antara partai Muslim Nahdlatul Ulama (NU) dan PKI berubah menjadi pembantaian pada minggu kedua Oktober.

Kelompok Muslim Muhammadiyah menyatakan pada awal November 1965 bahwa pembasmian “Gestapu/PKI” merupakan suatu Perang Suci. Pandangan tersebut didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya di Jawa dan Sumatra. Bagi banyak pemuda, membunuh orang komunis merupakan suatu tugas keagamaan. Di tempat-tempat adanya pusat komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelompok-kelompok Muslim menganggap bahwa mereka adalah korban serangan komunis supaya mereka memperoleh pembenaran atas pembantaian yang mereka lakukan. Mereka biasanya mengungkit-ungkit Peristiwa Madiun pada tahun 1948.

Para pelajar Katolik di daerah Yogyakarta meninggalkan asrama mereka pada malam hari untuk ikut membunuh orang-orang komunis yang tertangkap. Untuk sebagian besar daerah, pembantaian mereda pada bulan-bulan awal tahun 1966, namun di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur pembantaian berlangsung sampai bertahun-tahun. Tidak banyak yang tahu mengenai pembantaiannya dan jumlah pasti korban meninggal hampir tak diketahui pasti. Hanya ada sedikit wartawan dan akademisi Barat di Indonesia pada saat itu.

Angkatan bersenjata merupakan satu dari sedikit sumber informasi, sementara rezim yang melakukan pembantaian berkuasa sampai tiga dasawarsa. Dalam waktu 20 tahun pertama setelah pembantaian, muncul tiga puluh sembilan perkiraan serius mengenai jumlah korban.

Sebelum pembantaian selesai, angkatan bersenjata memperkirakan sekitar 78.500 telah meninggal sedangkan menurut orang-orang komunis yang trauma, perkiraan awalnya mencapai 2 juta korban jiwa.
Di kemudian hari, angkatan bersenjata memperkirakan jumlah yang dibantai dapat mencapai sekitar 1 juta orang.

Pada 1966, Benedict Anderson memperkirakan jumlah korban meninggal sekitar 200.000 orang dan pada 1985 mengajukan perkiraan mulai dari 500,000 sampai 1 juta orang. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya setengah juta orang dibantai, lebih banyak dari peristiwa manapun dalam sejarah Indonesia. Suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan antara 450.000 sampai 500.000 jiwa dibantai. Para korban dibunuh dengan cara ditembak, dipenggal, dicekik, atau digorok oleh angkatan bersenjata dan kelompok Islam. Pembantaian dilakukan dengan cara “tatap muka”, tidak seperti proses pembantaian massal oleh Khmer Merah di Kamboja atau oleh Jerman Nazi di Eropa.

Source: BacaanKeluarga

Read More

Mengungkap Kisah 65 dari Gitanyali

Anton Muhajir | 10 Agustus 2012

Sejarah 1965 masih meninggalkan jejak begitu kuat.

Peristiwanya bahkan menjadi bagian tak terlupakan bagi sebagian orang. Untuk merekonstruksi hal tersebut, Bentara Budaya Bali kembali menghadirkan Pustaka Bentara yang bertajuk Kisah 65 dari Gitanyali. Diskusi akan diadakan pada Sabtu (11/8) pukul 19.00 wita di Jl. IB Mantra No 88 A Ketewel, Gianyar.

Dalam acara tersebut, kita akan diajak kembali mengenang peristiwa yang terjadi sekitar 47 tahun lalu dalam sebentuk ulasan novel.

Novel karya Gitanyali ini berkisah tentang memori dan perjalanan sang tokoh dalam melakukan rekonsiliasi atau berdamai dengan masa lalu. Novel ini adalah kelanjutan dari buku sebelumnya bertajuk Blues Merbabu (2011) yang mencoba merekam kehidupan anak dari seorang eks-PKI. Latar belakang 65 menyebar dari pengalaman di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Jakarta, hingga Bangkok, Hongkong, Glasgow, serta berbagai tempat lainnya yang menyimpan endapan kisah dan sejarah tersendiri.

Menurut Gitanyali, baik 65 maupun Blues Merbabu, adalah eksperimennya untuk menunjukkan sisi politis kebudayaan pop. Baginya, dunia pop sangatlah politis, terlebih di era kini.

Pustaka Bentara kali ini akan mengulas noveL 65 berikut latar sejarahnya dengan menghadirkan sang penulis, Bre Redana. Wartawan Kompas tersebut selama ini menggunakan nama pena Gitanyali. Selain itu, dihadirkan pula antropolog Degung Santikarma, pemerhati sosial budaya dan politik yang dikenal kritis dan aktif bergiat di LSM. Kali ini dia akan menghubungkaitkan peristiwa 1965/1966 dengan novel karya Gitanyali ini.

Selain diskusi, akan ditampilkan pula film dokumenter berjudul Tumbuh dalam Badai, sutradara IGP Wiranegara dengan latar peristiwa Tragedi 1965 dan pembacaan nukilan novel oleh Jais Dargawijaya diiringi komposisi musik dari Natya Nindya Gitaya.

Bre Redana bekerja di Harian Kompas sejak tahun 1982 dan telah menulis sejumlah buku di antaranya: Urban Sensation! (1993, kumpulan cerpen, diterbitkan ulang 2008); Dongeng untuk Seorang Wanita (1999, kumpulan cerpen); Sarabande (2002, kumpulan cerpen); Rex (2008, kumpulan cerpen); dan Potret Manusia Sebagai Si Anak Kebudayaan Massa (2002, kumpulan artikel dan esai).

Staf Bentara Budaya Bali Juwitta K. Lasut menuturkan mengenang kembali peristi 1965 mungkin bukan sebuah hal mudah. Namun, bagi orang yang mampu mengolah sebuah bentuk visual sejarah ke dalam karyanya tentu patut pula diapresiasi. 

“Terlepas dari kesanggupan karya tersebut menggambarkan peristiwa faktual bagi pembacanya,” kata Juwitta. [b]

Teks dikirim Bentara Budaya Bali. Foto dari Daily Sylvia.

Sumber: BaleBengong 

Read More