Orde Teror

Hendaru Tri Hanggoro | 13 Mar 2013, 00:00

Orde Baru ditegakkan dengan hukum, propaganda, dan teror.

SELAMA 32 tahun berkuasa, Orde Baru ditopang kuat oleh hukum, propaganda, dan teror. Ketiganya tak bisa dipisahkan. Hukum bertegak karena teror dan propaganda digunakan untuk mendukung teror. Salah satu titik pijaknya pembunuhan massal setelah Gerakan 30 September 1965.

“Setelah peristiwa G30S ada propaganda besar agar orang membunuh. Kategori besarnya komunis, tapi korbannya kemudian tak hanya itu,” kata sejarawan Hilmar Farid, dalam diskusi buku Teror Orde Baru karya Julia Southwood dan Patrick Flanagan, hasil kerja bareng Penerbit Komunitas Bambu, Freedom Institute, dan Majalah Historia, di Jakarta, 10 Maret 2013. 

Pembunuhan-pembunuhan itu dilegalkan melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang berdiri pada 10 Oktober 1965.

“Rezim Soeharto menggunakan instrumen politik dan represif untuk memastikan pemerintahannya berjalan. Instrumen politiknya itu teror, sedangkan instrumen represifnya adalah Kopkamtib,” kata Usman Hamid, koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Sementara itu, menurut Alissa Wahid, peneliti The Wahid Institute, Soeharto menggunakan kekuatan Islam untuk memberangus gerakan kiri.

“Islam digunakan untuk diadu dengan PKI,” kata Alissa.

Situasi pun kian centang-perenang. Soeharto memanfaatkan pertikaian itu untuk naik ke tampuk pimpinan.

“Pak Harto menggambarkan bahwa keberuntungan adalah kekhilafan bertemu dengan kesempatan,” lanjut Alissa. 

Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) dianggap pintu masuknya. Sejak itu, hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dikebiri. 

Selepas memberangus gerakan kiri, Soeharto menyasar gerakan Islam karena dianggap bahaya laten. Taktiknya seperti yang digunakan untuk memberangus gerakan kiri: propaganda dan teror.

“Maka lahirlah peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari Lampung,” kata Usman Hamid. Pembunuhan-pembunuhan ini sudah diprediksi Julia Southwood.

Julia mengungkapkan rezim Orde Baru menumpuk utang dan membiarkan korupsi pada dekade kedua masa kekuasaannya. Ini membuat sulit rezim. Untuk mempertahankan kuasanya, perekonomian digenjot. Salah satu caranya dengan menciptakan stabilisasi.

Stabilisasi muncul karena adanya keamanan dan ketertiban. Untuk itu, tiap kritik dan perlawanan terhadap rezim berkuasa harus dibungkam. Oposisi dicitrakan sebagai separatisme dan komunisme. “Petani yang meminta keadilan dianggap komunis. Daerah yang menuntut otonomi dicap separatis. Karena itu, pembunuhan massal meluas, di Aceh dan Papua,” kata Usman. Semua teror ini ditopang hukum: atas nama pemulihan keamanan dan ketertiban.

Buku Julia ini terbit pada 1982, saat teror merajalela. Karuan saja rezim Orde Baru melarangnya. “Ini salah satu buku terbaik mengenai Orde Baru yang membuktikan rezim ini turut menjajah pikiran kita,” kata Hilmar. Bagi Usman, buku ini merawat catatan kelam sejarah teror Orde Baru, yang masih terwariskan hingga saat ini.

Alissa berpendapat serupa, “Cara-cara represif Orde Baru masih berpengaruh hingga sekarang, terutama bagi petani. Mereka tak bisa menentukan nasib sendiri karena sekian lama ditekan pemerintah.”

Sumber: Historia 

Read More

Jalan Lain Pahami Peristiwa 1965

Bonnie Triyana

Senin 04 Maret 2013 WIB

Historia

Peneliti sejarah dari mancanegara berkumpul membahas dampak peristiwa G30S 1965.

SANGAT penting melihat peristiwa G30S 1965 dari berbagai perspektif untuk memahami secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi sejak 1 Oktober 1965 dan peristiwa pembunuhan massal yang mengikutinya. Hal tersebut dikatakan oleh sejarawan Robert Cribb pada pembukaan konferensi sejarah alternatif peristiwa 1965 di kampus Australian National University, Canberra, dua pekan lalu (13/02).

Turut hadir dalam acara tersebut beberapa pakar Indonesia terkemuka antara lain peneliti militer Indonesia Harold Crouch, peneliti Islam Indonesia Greg Feally, peneliti pers di Indonesia David Hill dan antropolog James Fox.

Beberapa pemakalah yang hadir dalam acara tersebut mengemukakan temuan-temuannya seputar peristiwa 1965. Yosef Djakababa dari Center for Southeast Asia Studies CSEAS Indonesia mengungkapkan sejauh mana Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa G30S 1965 itu. 

“Berdasarkan keterangan dari Duta Besar Marshal Green, dia mengatakan kalau Amerika Serikat hanya “riding the wave”, hanya ikut menunggangi gelombang saja,” kata Yosef mengutip dokumen CIA yang ditemukannya.

Sementara itu Baskara Wardaya dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta mengatakan kalau Amerika Serikat bukan hanya menunggangi tapi juga turut mendesain gelombang yang ditungganginya. Baskara, seperti juga Yosef, menggunakan sumber-sumber arsip CIA yang ditemukannya selama melakukan penelitian di Lyndon Johnson Library di Amerika Serikat.

Peristiwa sejarah yang berawal dari pembunuhan enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 itu ternyata membawa dampak besar. Penangkapan dan pembunuhan massal terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Indonesia bagian Timur.

Gerry van Klinken, peneliti sejarah Indonesia dari Lembaga Kerajaan Belanda untuk Bahasa, Sejarah dan Budaya (Koninklijk Institut voor Taal, Land en Volkenkunde, KITLV) memaparkan hasil penelitiannya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Mery Kolimon dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) mempresentasikan hasil penelitiannya tentang kekerasan terhadap perempuan anggota Gerwani dan organisasi kiri afiliasi PKI di Nusa Tenggara Timur.Dua penelitian tersebut menunjukan bahwa kekerasan yang berlangsung selama tahun 1965-1966 tak hanya terjadi di pulau Jawa saja.

Dari Palu, Sulawesi Tengah Nurlaela AK. Lamasitudju membawakan makalahnya tentang proses rekonsiliasi masyarakat yang terlibat konflik pasca peristiwa 1 Oktober 1965. Lebih jauh lagi, kerjasa sama antar lembaga pencari keadilan di Palu telah berhasil mendesak Walikota Palu Rusdy Mastura untuk menyampaikan permintaan maaf bagi keluarga korban dan penyintas peristiwa G30S 1965. 

“Walikota juga menegaskan kembali janjinya untuk merealisasikan reparasi mendesak bagi korban dan keluarganya berupa jaminan kesehatan gratis, beasiswa, jaminan hari tua dan bantuan usaha. Reparasi mendesak telah dimasukan dalam anggaran belanja daerah kota Palu 2013,” ujar Nurlaela dalam presentasinya.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Australian National University itu juga menghasilkan keputusan untuk meningkatkan kerjasama di antara peneliti sejarah untuk pengumpulan data dan jejaring informasi penelitian. Seluruh makalah dan hasil konferensi akan diterbitkan dalam bentuk prosiding yang akan berguna bagi para peneliti lain untuk menelaah peristiwa G30S 1965 dan dampaknya di Indonesia.

Sumber: Historia.Id 

Read More