Kamis, 21/04/2016 15:59 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM
Dianto Bachriadi berkata, tahun 2014 lembaganya telah melaporkan hasil
penyelidikan kasus 1965 kepada Presiden Jokowi.
(REUTERS/Darren
Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
Dianto Bachriadi, menyatakan Presiden Joko Widodo telah berbohong
terkait penyelesaian kasus Tragedi 1965.
"Tidak benar jika Presiden belum pernah mendapatkan laporan tentang perkembangan penanganan penyelesaian perkara-perkara HAM berat, termasuk kasus 1965," ucap Dianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/4).
Pada kunjungan kenegaraannya di London, Inggris, pekan ini, Jokowi sempat mengeluarkan pernyataaan terkait simposium nasional bertajuk "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta.
Jokowi berkata, pemerintah akan tetap konsekuen menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Ia menuturkan, pemerintah tidak ingin perkara-perkara tersebut diungkap secara konfrontatif.
Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan tentang upaya penyelesaian yang
dilakukan beberapa lembaga negara yang berwenang menangani kasus
pelanggaran HAM, seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam
dan Kemenkumham.
"Saya laporan sedikit saja belum dapat. Enggak usah dikomentari dulu supaya tidak malah panas. Kami mau selesaikan kok, bukan konfrontasi dengan siapapun," ucapnya seperti dilansir Detikcom.
Pernyataan tersebutlah yang kemudian disanggah Dianto. Ia memaparkan, pada peringatan Hari HAM 10 Desember 2014 silam, Komnas HAM menyerahkan seluruh ringkasan eksekutif hasil penyelidikan yang digelar lembaganya.
Pada pertemuan dengan Jokowi itu, kata Dianto, komisioner Komnas HAM juga telah melaporkan sikap Kejaksaan Agung yang tidak menindaklanjuti penyelidikan mereka ke tahap penyidikan.
"Semestinya Presiden bisa lebih memeriksa dan cermat mengenai hal ini," ucapnya.
Menurut Dianto, sejak menerima laporan Komnas HAM, Jokowi semestinya
langsung memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo untuk memulai penyidikan.
Terkait Tragedi 1965, pekan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara. Kemarin, usai bertemu Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, ia berkata pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM pada dekade 1965-an.
Ia beralasan, data-data tentang jumlah korban kasus itu belum teruji kebenarannya.
"Ada perbedaan data yang mengatakan ada ratusan ribu korban. Ratusan ribu itu di mana? Tidak ada yang bisa menunjukkan kan? Kalau ratusan ribu kan pasti banyak kuburan massal. Tidak ada yang bisa menunjukkan itu," tuturnya.
(abm)
"Tidak benar jika Presiden belum pernah mendapatkan laporan tentang perkembangan penanganan penyelesaian perkara-perkara HAM berat, termasuk kasus 1965," ucap Dianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/4).
Pada kunjungan kenegaraannya di London, Inggris, pekan ini, Jokowi sempat mengeluarkan pernyataaan terkait simposium nasional bertajuk "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta.
Jokowi berkata, pemerintah akan tetap konsekuen menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Ia menuturkan, pemerintah tidak ingin perkara-perkara tersebut diungkap secara konfrontatif.
|
|
"Saya laporan sedikit saja belum dapat. Enggak usah dikomentari dulu supaya tidak malah panas. Kami mau selesaikan kok, bukan konfrontasi dengan siapapun," ucapnya seperti dilansir Detikcom.
Pernyataan tersebutlah yang kemudian disanggah Dianto. Ia memaparkan, pada peringatan Hari HAM 10 Desember 2014 silam, Komnas HAM menyerahkan seluruh ringkasan eksekutif hasil penyelidikan yang digelar lembaganya.
Pada pertemuan dengan Jokowi itu, kata Dianto, komisioner Komnas HAM juga telah melaporkan sikap Kejaksaan Agung yang tidak menindaklanjuti penyelidikan mereka ke tahap penyidikan.
"Semestinya Presiden bisa lebih memeriksa dan cermat mengenai hal ini," ucapnya.
|
|
Terkait Tragedi 1965, pekan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara. Kemarin, usai bertemu Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, ia berkata pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM pada dekade 1965-an.
Ia beralasan, data-data tentang jumlah korban kasus itu belum teruji kebenarannya.
"Ada perbedaan data yang mengatakan ada ratusan ribu korban. Ratusan ribu itu di mana? Tidak ada yang bisa menunjukkan kan? Kalau ratusan ribu kan pasti banyak kuburan massal. Tidak ada yang bisa menunjukkan itu," tuturnya.
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160421154750-12-125640/komisioner-komnas-ham-sebut-jokowi-bohong-soal-tragedi-1965/
0 komentar:
Posting Komentar