Senin, 25 April 2016 | 13:13 WIB
Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan saat
meninjau pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
di Tangerang Selatan, salah satunya adalah TPS 46 dan 47 Kampung Sawah,
Ciputat, Tangerang Selatan. Foto:
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan negara akan meminta maaf terkait kasus Tragedi 1965.
Luhut menjelaskan, peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta yang menyebutkan terjadinya pembunuhan massal pascaperistiwa G-30-S 1965.
Fakta-fakta itu, misalnya, dengan menunjukkan data mengenai kuburan massal yang ada di seluruh Indonesia.
"Jangan salah persepsi. Kami sedang mencari fakta dari simposium nasional kemarin. Tidak benar bahwa kami tidak mungkin minta maaf. Negara akan minta maaf kalau ada kuburan massal yang bisa diidentifikasi dengan jelas," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).
Ia menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menerima data ataupun bukti sah yang bisa menunjukkan adanya peristiwa pembunuhan massal.
Data yang ada hanya menunjukkan fakta mengenai peristiwa pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, kata Luhut, pemerintah tidak tahu harus meminta maaf kepada siapa.
"Sampai hari ini tidak ada data mengenai kuburan massal. Kepada siapa pemerintah akan minta maaf? Yang jelas sudah ada enam jenderal TNI yang dibunuh. Itu sudah jelas. Yang lain kan belum ada," kata Luhut.
Selain itu, menurut dia, pemerintah belum bisa memutuskan sikap yang akan diambil karena masih menunggu hasil rekomendasi dari anggota panitia Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Agus Widjojo.
"Saya sedang menunggu laporan dari Pak Agus Widjojo," kata dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Luhut untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965.
Pasalnya, selama puluhan tahun, informasi yang beredar menunjukkan adanya ratusan ribu orang yang mati dalam peristiwa pasca-1965. Namun, kata Luhut, sampai hari ini, belum ada satu pun kuburan massal yang ditemukan.
Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat yang terus mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas peristiwa 1965 untuk membuka data jika mengetahui ada kuburan massal yang dimaksud.
"Silahkan kapan dia mau tunjukin. Sampaikan ini dari Menko Polhukam, kapan kami bisa pergi dengan mereka," ujar Luhut.
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/25/13131341/Luhut.Negara.Akan.Minta.Maaf.jika.Kuburan.Massal.Korban.1965.Bisa.Diidentifikasi?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd
0 komentar:
Posting Komentar