Simposium Nasional 1965, seberapapun kita menyangsikan niat dan fungsinya, merupakan jawaban bagi kemustahilan konsensus mengenai peristiwa 1965 dan pembantaian setelahnya. Simposium tersebut setidaknya mampu membuka dialog terkait fakta yang simpang siur di balik salah satu tragedi kemanusiaan terbesar pada abad 20. Lebih penting lagi, publik dapat menyaksikan seluruh prosesi simposium melalui Youtube. Masyarakat membutuhkan simposium ini, terlepas dari apapun rekomendasi yang dihasilkan nantinya. Terlebih lagi sekarang, ketika masyarakat kian erat membentengi kebenaran masing-masing tanpa membuka celah untuk dialog.
Memang, simposium yang bertajuk Membedah Tragedi 1965 itu belumlah ideal. Perkara yang paling kentara adalah minimnya waktu bagi setiap orang untuk berbicara, baik bagi para audiens maupun narasumber. Tentu bukan kapasitas saya untuk mencurigai keseriusan penyelenggara, yang dalam hal ini adalah negara, lalu mengoreksi kerangka program, apalagi mengkritik kecakapan moderasi saat diskusi. Dan saya juga tidak tahu berapa waktu yang tepat untuk sepenuhnya mengakomodir semua suara dalam forum. Tapi saya percaya bahwa satu forum jelaslah tidak akan cukup untuk menguak berbagai cerita terkait peristiwa 1965. Perlu ada upaya lain, untuk mendampingi momentum ini, demi tersalurkannya cerita-cerita tersebut ke ruang khalayak dan dialog kita bersama.
Pada titik ini, kita bicara tentang kemungkinan dialog yang sehat di tataran sipil. Pasalnya, menjadi ironis ketika upaya dialog tentang peristiwa 65 di berbagai ruang khalayak masih dihantui oleh ancaman pembubaran. Negara, yang dalam hal ini diwakilkan oleh kepolisian, bukannya melindungi malah justru menjadi perpanjangan tangan dari ancaman tersebut—dengan memastikan pihak penyelenggara menuruti ormas. Fasisme-fasisme macam ini jelas berbahaya. Karena ormas tersebut bisa jadi tidak tahu, dan seringnya memang tidak tahu, apa yang mereka larang. Mereka cuma tahu kalau mereka benar, tanpa benar-benar mempertanyakan kebenaran yang mereka percayai.
Dan akan terus begitu, karena negara menjamin kebebalan mereka dan menutup kemungkinan terciptanya dialog yang sehat.
Film sebagai Suara
Selama simposium, ada beberapa narasumber yang menyinggung film sebagai catatan materi mereka. Dua yang disebutkan adalah Senyap (2014) karya Joshua Oppenheimer dan Surat dari Praha (2016) karya Angga Dwimas Sasongko. Kedua film tersebut, terlepas dari kecakapan sinematiknya, terbukti mampu diperhitungkan sebagai bagian dari tragedi kemanusiaan yang menjadi luka negeri ini. Tentunya, masih banyak film-film lain yang mengusung wacana serupa, yang mungkin tidak atau belum terakomodir dalam forum-forum terkait 1965. Pulau Buru Tanah Air Beta adalah salah satunya.
Pulau Buru Tanah Air Beta merupakan dokumenter garapan Rahung Nasution yang mengungkap cerita penahanan dan kerja paksa di Pulau Buru 1968-1979. Pemutaran perdananya, pada 16 Maret 2016 lalu, mendapat ancaman demonstrasi dari ormas sehingga pihak penyelenggara membatalkan acara–demi keselamatan pelajar di Goethe. Pemutaran film lalu berpindah ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berserta pernyataan sikap dari para pihak pembuat Pulau Buru Tanah Air Beta.
Saat film diputar, dapat kita saksikan napak tilas Hersri Setiawan, seorang sastrawan Lekra yang pernah mendekam di Pulau Buru. Bersama putrinya, Ken Setiawan, tercipta percakapan antara ekstapol dengan anaknya, yang semasa sekolah dicekoki kebohongan sejarah. Sepotong demi sepotong, masa lalu diceritakan, dan terungkaplah fakta bahwa Pak Hersri tidak terlibat peristiwa 30 September. Nyatanya, ia justru terlibat dalam berbagai perhelatan penting, salah satunya Konferensi Pengarang Asia-Afrika.
Pulau Buru Tanah Air Beta juga menampilkan kunjungan Pak Hersri dan kawan eks tapol lain—Tedjabayu Sudjojono salah satunya—ke tempat-tempat yang menjadi saksi dari pembuangan dulu. Ternyata, hampir tidak ada tanda-tanda kehadiran para tapol, serta bekas kerja paksa di sana. Di Desa Savanajaya, hanya ada sebuah gedung kesenian dan satu monumen kecil, berisikan nama-nama tentara selaku pihak yang membangun desa. Padahal para tahanan politik yang mengupayakannya.
Lewat obrolan para tokoh, kita dapat memahami apa yang terjadi di sana dulu, sekalipun hanya sedikit artefak yang tersisa sekarang. Kita bisa mendengar bagaimana bentuk awal dari gedung kesenian, ataupun makna monumen di Desa Savanajaya. Terucapkan juga bahwa monumen di Desa Savanajaya tidak perlu dihancurkan, karena di situlah bukti penindasan terjadi. Dan nama-nama yang ada di monumen, justru menampilkan nama-nama para penindas.
Selain melalui obrolan para tokoh, Pulau Buru Tanah Air Beta juga menyiasati minimnya catatan sejarah di Pulau Buru lewat pembacaan puisi yang Pak Hersri lakukan. Puisi tersebut menyuguhkan emosi pada tempat-tempat yang membisu–seperti Pantai Sanleko dan sebuah makam atas nama Heru. Ada pula penuturan warga Buru lain, dari yang transmigran hingga aparat negara, mengenai kehadiran para tapol dulu. Kita jadi tahu bagaimana kehadiran para ekstapol dimaknai oleh warga setempat. Seorang petani, misalnya, mengatakan bahwa ia mengetahui cara-cara bersawah dari para tapol dulu.
Pelurusan Sejarah
Nampak ada upaya meluruskan sejarah dalam Pulau Buru Tanah Air Beta. Tertulis jelas di baju Pak Hersri, “Pulau Buru adalah bukti Orde Baru keliru”. Upaya pelurusan sejarah ini sayangnya terasa agak tanggung, mengingat tidak terlalu banyak data dan narasumber yang film tawarkan. Beda halnya dengan film terkait 1965 lain, yang berupaya memaparkan banyak fakta. Misal, yang juga membahas Lekra, adalah Tjidurian 19. Dalam dokumenter itu, sosok Hersri Setiawan dan kawan-kawan Lekra lainnya juga bercerita mengenai ketegangan politik menjelang 1965, peristiwa coup, dan juga hubungan antara PKI dan Lekra—yang tidak serta-merta sejalan.
Tapi tentu tuntutan pelurusan sejarah tidak sepenuhnya diwajibkan pada Pulau Buru Tanah Air Beta. Sebab, pada lingkup yang lebih personal, kita juga bisa melihat film ini sebagai upaya anak mengenal bapaknya—yang kisah hidupnya kerap tersaring propaganda negara. Melalui kehadiran Ken Setiawan itulah, Pulau Buru Tanah Air Beta memperluas cakupannya lebih dari sekadar narasi sejarah. Film ini jadi berbicara tentang aksi yang bisa dilakukan anak muda, yakni melakukan konfirmasi ihwal sejarah negeri ini.
Pulau Buru Tanah Air Beta, meski memiliki tawaran yang menarik, masih jauh dari sempurna sebagai film. Perkembangan tiap tokoh tidak terlalu mulus, terutama untuk Ken Setiawan. Kita tidak dipaparkan, misalnya bagaimana Ken pada adegan di akhir bisa sampai seemosional itu. Hal-hal yang ia sebut, seperti obrolannya dengan Pak Tedja dan para esktapol lain, juga tidak terlihat cukup banyak di layar. Tapi rasanya, hal tersebut tidak terlalu jadi soal. Sebab apapun itu kekurangan film ini, menjadi tidak terlalu bermasalah ketika kita melihat Pulau Buru Tanah Air Beta sebagai pelengkap dari film-film lain yang mendokumentasikan peristiwa 1965.
Kenyataan bahwa apapun terkait 65 ditutupi oleh rezim, membuat banyaknya upaya pengungkapan dari berbagai medium, salah satunya film. Tapi tentu mereka terbentur pada minimnya jumlah bahan, serta kredibilitasnya di mata publik—yang bisa jadi lebih percaya narasi sejarah versi negara. Konsekuensinya, banyak dokumenter yang ingin bicara 65 akhirnya berserah pada napak tilas—dari narasumber-sumber yang masih hidup. Inilah kemudian kesulitannya, setiap karya menjadi kepingan-kepingan sendiri yang perlu dirangkai kembali dalam kepala penonton.
Mengatakan bahwa keutuhan film bisa datang dari luar jelas berisiko. Sebab seakan-akan film bermuatan penguakan fakta tidak perlu tuntas sebagai karya. Dalam hal ini, mungkin perlu dipahami juga bahwa nilai film tidak hanya ada pada tubuh film itu sendiri. Memaksakannya cakap secara tekstual memang perlu, tapi tentu ada kerepotannya sendiri. Misal, jadi memakan waktu yang lama karena harus menelaah setiap kemungkinan yang ada, atau ketika ingin cepat, jadi menghajar batas-batas etika.
Wacana-wacana
Menyediakan waktu yang lama untuk proses kreatif, dalam urusan pengungkapan isu 1965, jelas dilematis. Sebab semakin lama menunda, semakin tua pula para korban yang ada. Dalam rangkaian footage di Mass Grave (2001) karya Lexy Rambadeta, ada tiga tokoh penting yang sudah tiada: Pramoedya Ananta Toer, Gus Dur, dan Ibu Sulami. Tapi hingga akhir hayatnya, yang mereka resahkan tak tuntas pula. Itu baru satu film. Belum film lain, dengan tokoh dan penyintas lain, dari yang ada maupun yang tak ada dalam film.
Terkait etika, menjadi menarik untuk melihat lagi tulisan-tulisan terkait Senyap dan Jagal di Cinema Poetica. Thomas Barker, dalam tulisannya berjudul Can We Defend The Act of Killing and The Look of Silence?, mengatakan bahwa dua film Oppenheimer lebih berhasil memantik pewacanaan tentang 1965, ketimbang, misalnya, 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy (2009) karya Robert Lemelson. Kemudian itu menjadi fakta yang perlu dipertimbangkan, kalau bukan pembelaan, saat kita membahas etika dalam film Senyap. Walaupun demikian, pernyataan itu pun tetap perlu dipertanyakan. Karena, mendapat sorotan dan dibincangkan
bukanlah satu-satunya pencapaian.
Yang lebih penting untuk dipertanyakan adalah pewacanaan macam apa, atau obrolan seperti apa, yang muncul ketika Senyap dan Jagal hadir. Dua film tersebut, alih-alih menghasilkan pewacanaan rekonsiliasi, malahan bisa saja memantik kebencian, melalui dikotomi yang membunuh dan yang terbunuh sepanjang narasi film. Harus diakui, Senyap dan Jagal memang istimewa karena mampu menjangkau alam pikir para pelaku. Namun kedua film itu melangkah terlalu jauh. Keduanya tidak sekadar memahami alam pikir pelaku, tapi juga mengeksploitasinya. Celakanya, tanpa disertai konteks yang kuat, kita bisa saja mengklaim para pelaku kejam, seperti halnya para pelaku mengklaim korbannya kejam.
Film-film terkait tragedi 1965 mungkin memang punya keutuhan lain, selain keutuhan dalam tubuh film itu sendiri. Bisa jadi, justru nilai dari keutuhan yang di luar film itulah yang lebih penting, mengingat masih kaburnya ingatan kolektif masyarakat tentang 1965. Tidak peduli itu film panjang bioskop seperti Surat dari Praha, film pendek seperti Klayaban, film yang dipertanyakan etikanya macam Senyap dan Jagal, bahkan film propaganda macam Pengkhianatan G30S/PKI. Semua punya nilai yang melebihi nilai intrinsiknya. Asalkan, setiap wacana dalam film itu dikaji dalam sebuah konteks yang relevan, demi kebutuhan berdialog satu sama lain.
Dengan begitu, kita bisa jadi tidak perlu mengadakan simposium terus-menerus di semua daerah. Bisa juga dengan merancang program film dengan kerangka yang matang. Dilanjutkan dengan pemutaran keliling, atau mungkin juga pertukaran program di jaringan komunitas film, sekaligus dengan narasumber yang kompeten untuk diskusi. Dengan catatan: negara harus melindungi jalannya pemutaran. Artinya, terlebih dahulu perlu ada pengakuan kesalahan negara mengenai tragedi 1965, yang menjadi prakondisi untuk tingkatan akar rumput. Supaya kita bisa berdialog secara sehat melalui pemutaran film dan diskusi bersama.
Pulau Buru Tanah Air Beta | 2016 | Durasi: 48 menit | Sutradara: Rahung Nasution | Negara: Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar