Rekonstruksi peristiwa gerakan 30 September

Jumat, 27 Januari 2012 -  Chimod's

PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya.

PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Angkatan kelima

Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan untuk mempersenjatai 40 batalion tentara secara lengkap, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S.

Pada awal tahun 1965 Bung Karno mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Pandangan lain mengatakan bahwa PKI-lah yang mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima tersebut dan mempersenjatai mereka. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.

Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapa pun (milik negara=milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".

Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".

Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan 

NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara.

Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima".

 Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

Isu sakitnya Bung Karno

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.

Tahunya Aidit akan jenis sakitnya Sukarno membuktikan bahwa hal tersebut sengaja dihembuskan PKI untuk memicu ketidakpastian di masyarakat.

Isu masalah tanah dan bagi hasil

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.

Sementara itu di Jawa Timur juga terjadi keributan antara PKI dan NU. Kiai-kiai NU yang kebanyakan tuan tanah menolak gerakan PKI untuk membagi-bagikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah

Keributan antara PKI dan islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiya) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut).

Faktor Malaysia

Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini^[1]. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.

“Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.    ”    

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia[2] dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.

Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang[3]. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.

Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk merubah keinginannya meng"ganyang Malaysia".

Soekarno adalah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, manusia jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak mungkin mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun djuga. Dia tidak mungkin menjadi boneka.    ”     

Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis.

Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (20 Januari 1965).

Dari sebuah dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka yang bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu "giliran PKI akan tiba. "Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. ... Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang."^[2]

Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.

Faktor Amerika Serikat

Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.

Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.

Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.

Faktor ekonomi

Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia.

Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.

Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Menganalisis beberapa pendapat tentang G 30 S PKI

1. Pengakuan Kol. A. Latief (gembong PKI) bahwa dua kali ia memberitahukan kepada Soeharto tentang rencana penindakan terhadap sejumlah jendral. Dalam bahasa laten menghadapkan Dewan Jendral kepada Presiden. Namun Soeharto yang pada saat itu Panglima Kostrad tidak mengambil inisiatif melapor kepada atasannya. Dia diam saja dan hanya manggut-manggut mendengar laporan itu. Latief menginformasikan rencana penindakan terhadap pera Jendral itu dua hari dan enam sebelum hari H.

2.  Fakta bahwa sebagai perwira tinggi dengan fungsi pemandu di bawah Pangab Jendral A. Yani, Soeharto tidak termasuk sasaran G30S/PKI. Ini bisa dipertanyakan, mengingat strategisnya posisi Kostrad apabila Negara dalam keadaan bahaya. Kalau betul Soeharto tidak berada dalam Inner Cycle gerakan, kemungkinan besar ia termasuk dalam daftar korban yang dihabisi di malam tersebut.

3.  Hubungan emosional cukup dan amat dekat Soeharto dengan para pelaku PKI yakni Untung dan Latief sedangkan Sjam termasuk kolega Soeharto di tahun-tahun sesudah Proklamasi.

4. Menurut penuturan Mayjen (Purn) Mursjid, 30 September malam menjelang 1 Oktober 1965 itu pasukan Yon 530/Brawijaya berada di sekitar Monas. Padahal tugas panggilan dari Pangkostrad Mayjen Soeharto adalah untuk defile 5 Oktober.

5. Mayjen (Purn) Suharjo, mantan Pangdam Mulawarman yang sama-sama dalam tahanan dengan Mayor (Purn) Soekardi, eks Wadan Yon 530/Brawijaya menceritakan bahwa surat perintah dari Pangkostrad kepada DanYon 530 itu dalam rangka penugasan yang disinggung Jendral Mursjid tadi, ternyata kemudian dibeli oleh Soeharto seharga Rp 20 juta.

Ratna Sari Dewi (mantan istri Bung Karo) pernah menyatakan: ? Sejak pagi 1 Oktober Soeharto sudah propaganda bahwa pelakunya PKI sepertinya dia sudah tahu semua seakan telah direncanakan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ia bisa menguasai Indonesia? Harus diingat system komunikasi saat itu belum seperti sekarang. Teleponnya belum lancar dan tak ada yang punya telepon genggam. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak begitu cepat? Kalau belum tahu rencana G30S/PKI ia tidak mungkin bisa melakukannya.?

Menganalisis dampak sosial politik dari peristiwa Gerakan 30 September 

Pada 30 September 1965, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.

Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.

Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gilchrist beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, menyebutkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat ^[4].

Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk "ditindaklanjuti". Dinas intelejen Amerika Serikat mendapat data-data tersebut dari berbagai sumber, salah satunya seperti yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation yang menulis buku "Indonesian Upheaval", yang dijadikan basis skenario film "The Year of Living Dangerously", ia sering menukar data-data apa yang ia kumpulkan untuk mendapatkan fasilitas teleks untuk mengirimkan berita.

Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:
- Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
- Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
- Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
- Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
- Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
- Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi target utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:
- Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
- Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas)
- Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas)
Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober

Mendeskripsikan proses kekuatan politik setelah peristiwa G 30 S PKI

Pemakaman para pahlawan revolusi. Tampak Mayjen Soeharto di sebelah kanan

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune".

Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Sovyet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: "Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam."
Pada tanggal 16 Oktober 1965, Sukarno melantik Mayjen Suharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Berikut kutipan amanat presiden Sukarno kepada Suharto pada saat Suharto disumpah[5]:

- Saya perintahkan kepada Jenderal Mayor Soeharto, sekarang Angkatan Darat pimpinannya saya berikan kepadamu, buatlah Angkatan Darat ini satu Angkatan dari pada Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata daripada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan Panca Azimat Revolusi, yang sama sekali berdiri diatas Trisakti, yang sama sekali berdiri diatas Nasakom, yang sama sekali berdiri diatas prinsip Berdikari, yang sama sekali berdiri atas prinsip Manipol-USDEK.

Manipol-USDEK telah ditentukan oleh lembaga kita yang tertinggi sebagai haluan negara Republik Indonesa. Dan oleh karena Manipol-USDEK ini adalah haluan daripada negara Republik Indonesia, maka dia harus dijunjung tinggi, dijalankan, dipupuk oleh semua kita. Oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian Negara. Hanya jikalau kita berdiri benar-benar di atas Panca Azimat ini, kita semuanya, maka barulah revousi kita bisa jaya.

Soeharto, sebagai panglima Angkatan Darat, dan sebagai Menteri dalam kabinetku, saya perintahkan engkau, kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Saya doakan Tuhan selalu beserta kita dan beserta engkau!    ”  

 
Dalam sebuah Konferensi Tiga Benua di Havana di bulan Februari 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."
Penangkapan Simpatisan PKI

Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juga orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat".

Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA ^[1] menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah "Time" memberitakan:
"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius."

Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.

Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Tionghoa" terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.

Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. Empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu.

Boemi-Sejarah 

Read More

Tragnas (Tragedi Nasional)

January 27, 2012

(Dulu ada orang menjerit-jerit di ladang ini. Ada juga yang melihat sepeda berjalan sendiri. Tempat ini memang angker, ceritanya dulu sumur ini tempat ditanamnya anggota PKI saat Gestok. Makanya sekarang ada tempat pemujaan di sini.)

Dia sebut saja Pak Kadek mengantar saya menerobos ranting-ranting bambu menuju ke sebuah tegalan. Saya menerawang, menatap ke langit mendengar desiran angin mengembus menggerakkan ranting bambu. Menginjakkan kaki di sebuah ladang penuh semak dan tumbuhan liar adalah kali pertama bagi saya. Sejauh mata memandang hanya ladang, yang kini lebih tepat disebut hutan bambu yang lebat. Samar-samar saya melihat pelinggih, pura kecil tempat pemujaan, beratap kayu bercat hijau yang sudah lapuk.

Saya sadar telah memasuki apa yang oleh masyarakat Melaya disebut daerah Lubang Buaya. Bukan monumen megah tujuh jenderal Pahlawan Revolusi, lengkap dengan diorama kekejaman Gerwani di ibu kota Republik ini, tetapi Lubang Buaya di Desa Melaya, Kabupaten Jembrana, daerah paling barat Pulau Bali. Tidak ada diorama, tanpa monumen yang menegaskan di tempat ini adalah saksi kekejaman. Hanya ada deretan lebatnya pohon bambu dan tanaman liar mengelilingi pelinggih.

Kadek yang mengantar saya berujar dingin sambil menunjuk tanah di sekitar kami berdiri, yang dalam bahasa Indonesia berarti, Di sini dulu kata orang-orang tua mayat-mayat ditanam. Kurang lebih ada 50 mayat. Hanya itu perkataan Kadek. Belum bisa saya memercayai, di bawah tanah yang kami injak 50 mayat manusia merah Bali, yang tertuduh menjadi anggota dan simpatisan PKI tertanam. Inilah, dari penuturan saksi sejarah pembantaian massal di Jembrana, salah satu sumur yang dipakai menanam mayat. Karena jumlah mayat yang banyak, truk-truk pengangkut menggunakan sumur penduduk di sekitar Desa Melaya. Selebihnya dibuang di Pantai Candikusuma, dekat dengan desa itu.

Lalu di mana tepatnya sumur Lubang Buaya itu? Pertanyaan yang menggugah saya membayangkan bagaimana jika tanah itu dibongkar dan mencari bukti di bawahnya apakah benar ada kuburan massal. Keinginan saya mungkin berlebihan. Saya hentikan keinginan bertanya pada Kadek. Membongkar sumur dan menemukan tulang-belulang manusia adalah sumber masalah lain bagi saya. Mungkin nanti saya akan ditangkap pecalang, milisi adat, bersaksi di muka adat karena membuat leteh [kotor] daerahnya dengan menemukan tulang manusia yang belum diaben [dibakar]. Dalam kepercayaan Hindu Bali, haram hukumnya membongkar kuburan, yang hanya boleh untuk ritus ngaben, sementara seluruh korban pembantaian PKI telah diaben secara simbolis karena jasadnya tak ditemukan.

Saya mendengar cerita bahwa di samping pelinggih itu dulu sumurnya. Kemudian digali lubang mengelilingi pelinggih yang kini dipagari kayu bersemen. Saya beranikan diri menjongkok. Saya raba tanah itu dan mengambilnya. Saya menciumnya sebagai rasa hormat dan sujud saya kepada arwah dan jenazah yang bersemayam di tanah ini. Desah saya adalah kepedihan, keharuan bercampur ketidakpercayaan. Mengapa bisa terjadi pembunuhan sesama saudara tahun 1965 hingga 1969 di Bali. Bagi saya tidak cukup alasan aeb jagad bumi hancur dengan pertanda meletusnya Gunung Agung 1963 yang sering diceritakan para penua tetua di desa. Ada yang salah dengan rasa kemanusiaan manusia Bali ketika itu, sangat biadab dan membenarkan membunuh manusia dengan alasan menyupat mengantarkan kepergiannya dengan membunuh.

Saya menuju ke sebuah rumah besar di depan ladang Lubang Buaya itu. Berdiri bangunan dengan atap yang mulai bolong. Cat rumah dan perlengkapan di dalamnya berserakan. Kelihatan rumah tersebut tidak berpenghuni. Di dalam rumah terdapat alat-alat pembuat es terbengkalai. Kadek yang dari tadi membisu perlahan bercerita. Rumah ini dulunya adalah pabrik es kakaknya. Usaha yang mulai berjalan sukses itu terhenti setelah kakaknya takut sering mendengar suara-suara jeritan di situ. Kakaknya memutuskan meninggalkan rumah tersebut dan memulai usaha baru di Denpasar.

Bersebelahan dengan rumah itu adalah rumah Kadek, yang kini tinggal dengan kedua orangtuanya. Rumah sederhana beratap gedek dengan rangka yang masih dari bambu. Kedua orangtuanya telah menunggu kami. Saya bersila dan menemani ayah Kadek bercerita. Sontak setelah ditanya Lubang Buaya, ayah Kadek bercerita dengan berbisik-bisik, penuh hati-hati. Iya, dulu di sana sumur keluarga. Petang harinya ada truk membuang mayat di sumur itu, tapi saya disuruh diam saja.

Lalu dari mana datang mayat itu, di mana pembantaiannya? Saya mengikuti jejak cerita pembantaian di Bumi Makepung—nama lain Kabupaten Jembrana. Dari cerita saksi sejarah sampailah saya pada cerita tentang Desa Tegalbadeng. Tegalbadeng, jika dibahasaindonesiaka n lebih kurang berarti “ladang hitam” dari kata bahasa Bali, tegal dan badeng.

Desa Tegalbadeng letaknya masuk ke pelosok dari pusat kota Negara, Kabupaten Jembrana. Letaknya yang masuk ke dalam membuat desa itu memang terlokalisasi. Sampai di rumah itu, saya disapa oleh seorang lelaki renta. Sapaannya sangat ramah mempersilakan saya duduk di pelataran rumahnya. Lelaki renta itu, Pak Mangku, bertanya, Ada yang mau ditanyakan ya pada saya?

Saya mulai melanjutkan pembicaraan tentang situasi desa dan aktivitas Pak Mangku sehari-hari. Dari sinilah pembicaraan mulai akrab dan perlahan, tetapi pasti saya mengetahui siapa Pak Mangku sebenarnya dan bagaimana ingatannya tentang peristiwa 1965 di desanya. Pak Mangku sesuai dengan namanya adalah seorang Mangku (pendeta menurut Hindu-Bali) di Pura Dalem Tegalbadeng. Selain menjadi pendeta, Pak Mangku juga seorang Balian dukun di desanya. Pantas saja di depan saya ada kamar suci dengan pintu coklat berukir yang setengah terbuka. Saya melirik. Di dalam kamar suci berdiri altar pemujaan dan patung dewa dalam kepercayaan Hindu.

Dari penuturan Pak Mangku saya mulai mengais cerita “rahasia” masyarakat Jembrana tentang Tegalbadeng yang selalu disebut saat membicarakan Gestok dan pembunuhan PKI di Jembrana. Desa ini disebut-sebut tempat awal terjadinya pembantaian massal yang didahului dengan bentrokan antara massa PKI dan PNI yang bergabung dengan tentara, Pemuda Anshor NU bernama Gerakan Front Pancasila Menumpas Komunis. Dari bentrokan itu seorang tentara dari massa Front Pancasila dan dua orang anggota Pemuda Anshor NU tewas.

Pak Mangku ingat terjadi bentrokan di desanya. Setelah itu seluruh massa keluar berhamburan membakar rumah orang yang dituduh anggota dan simpatisan PKI. Berikutnya adalah malam-malam mencekam saat orang diculik dari rumahnya dan tak kembali lagi. Beberapa orang yang melawan dibunuh langsung di rumahnya. Mayatnya diseret dan dibuang di sumur penduduk di sekitar Tegalbadeng.

Pak Mangku adalah bagian dari cerita itu. Saat tahun 1965 usianya menginjak 18. Hari-harinya dihabiskan bersekolah dan membantu ayahnya bekerja di sawah. Sampai ia mendengar kabar PNI dan massa Front Pancasila membutuhkan relawan untuk nguopin membantu membasmi komunis di Tegalbadeng. Tanpa ragu ia ikut-ikutan mendaftar bersama beberapa kawan sebayanya. Pak Mangku mulai mengingat yang kene garis termasuk daftar akan dibunuh dibawa dengan truk dari seluruh desa di Tegalbadeng pukul 8 malam. Pukul 9 sampai 10 malam tali yang mengikat tangan mereka dan kain yang menutup mata dilepas. Mulailah pembantaian sampai pukul 5 pagi oleh tentara dibantu tameng milisi sipil dengan memakai topi hitam, celana panjang hitam bersenjatakan kelewang.

Deskripsi yang lebih terperinci tentang peristiwa Tegalbadeng saya dapatkan dari sebuah dokumen catatan sejarawan I Wayan Reken almarhum. Dokumen ini menyebutkan pada pukul 9 malam 30 November 1965 diterimalah laporan seorang penduduk bangsa Bali Islam dari Desa Tegalbadeng kepada markas Anshor di Loloan Barat yang menerangkan ada suatu rapat gelap gerombolan PKI di Desa Tegalbadeng. Rapat gelap PKI itu berlangsung di rumah seorang anggota polisi bernama Pan Santun, tepat di sebelah barat Pura Pande Tegalbadeng. Laporan ini dilanjutkan kepada Intel Kompi D.471 di Negara. Untuk mengecek kebenaran berita itu, dua tentara intel dikirim bersama puluhan Pemuda Anshor dari Loloan Barat.

Rombongan pemuda Anshor yang mengantar dua personel intel ke tempat rapat gelap PKI di Desa Tegalbadeng dicegat oleh pengawal PKI sewaktu akan masuk mengadakan pemeriksaan. Tanpa diduga, sewaktu tentara intel dan Pemuda Anshor bersitegang memasuki halaman, mereka dihujani batu berbarengan dengan tembakan dari dalam. Berpuluh lampu senter PKI menerangi halaman tempat Pemuda Anshor berada. Terjadilah perkelahian sengit.

Tegalbadeng yang terkenal sebagai basis PKI memukul kentungan dengan kode-kode sehingga massa PKI yang siaga bersembunyi di sekitarnya menyerbu. Karena jumlah musuh yang lebih besar, rombongan Pemuda Anshor mundur meninggalkan jenazah tentara intel bernama Regar dan dua jenazah pemuda Anshor. Tentara intel tewas tertembak dan dua Pemuda Anshor tewas terpenggal senjata tajam. Insiden ini kemudian dilaporkan kepada Kopkamtib di Kompi D Negara. Secepatnya malam itu juga dikirim pasukan untuk menggempur pertahanan massa PKI di Tegalbadeng. Di belakang pasukan Kompi D berduyun massa Islam menghancurkan sarang gelap PKI itu. Terjadilah pertempuran sangat hebat dengan massa PKI. Ribuan massa PKI lari berpencar mundur. Orang PKI yang terluka dan mati secepatnya disembunyikan oleh kawan mereka kemudian menghilang.

Dari sinilah kemarahan massa Front Pancasila mulai memuncak. PNI Front Marhaenis mengorganisasikan massa rakyatnya menumpas habis PKI sampai ke akar-akarnya. Tentara melalui Kopkamtib di belakang mereka. Ditambah lagi dengan Pemuda Anshor dan Djamiatul Muslimin Indonesia NU yang dengan tewasnya dua Pemuda Anshor mengatakan djihad terhadap PKI.

Kontroversi mengenai peristiwa Tegalbadeng mulai terkuak ketika saya bertemu dengan seorang yang telah lama memendam kebisuan untuk bersuara. Wayan Dumun, nama bapak ini, sopir dari polisi yang mondar- mandir mengantar tahanan dari anggota dan simpatisan PKI. Penuturan yang menarik dari Pak Dumun adalah versinya tentang peristiwa Tegalbadeng yang disebutkan menjadi cikal bakal amarah massa Front Pancasila dan amuk massa pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI. Ini sekaligus versi lain bahkan gugatan akan versi sejarah Wayan Reken almarhum.

Ingatan Wayan Dumun menuturkan bahwa isu rapat gelap yang mendasari penyerbuan adalah awal malapetakanya. Saya ingat pas menjelang kejadian penyerbuan itu ada piodalan (upacara ritus Red) di Pura Pande Tegalbadeng, tutur Wayan Dumun.

Tampak jelas ia menunjukkan kesan tak setuju dengan opini umum terhadap peristiwa Tegalbadeng yang menyatakan PKI melakukan rapat gelap, apalagi mempersiapkan penyerangan terhadap massa Front Pancasila dan barisan Anshor yang melakukan pemeriksaan ke desa tersebut. Penduduk yang merasa simpatisan dan anggota PKI minta perlindungan terhadap anggota polisi itu. Mereka takut nanti jika suatu saat rumah mereka akan dibakar atau anggota keluarga mereka akan diculik dan dibunuh. Maka, ungkapan yang menyebutkan Jembrana Kaon Ulian Orti (Jembrana hancur karena isu) ada benarnya.

Peristiwa Tegalbadeng jelas menunjukkan itu semua: hanya berawal dari sebuah isu yang menyebutkan PKI melakukan rapat gelap persiapan penyerangan pada kamp tahanan anggota PKI yang dijaga tentara bersama massa Front Pancasila. Versi rapat gelap juga harus diperiksa hasil dari rekayasa dan tuduhan siapa? Ada baiknya memerhatikan ingatan Pak Dumun yang menyebutkan itu hanyalah akal-akalan tentara dan massa Front Pancasila dalam mencari- cari kesalahan PKI. Tentu ini untuk alasan menumpas sampai ke akar-akarnya simpatisan dan anggota partai palu arit ini.

Konstruksi sejarah akhirnya berhadapan dengan dokumen (Pak Reken) dan ingatan (Pak Dumun) yang kontradiktif. Catatan historis yang disampaikan Pak Reken melekat kuat dalam ingatan masyarakat tanpa gugatan. Sejarah hanya berkutat dalam persoalan fakta yang terbentuk dalam dokumen resmi, yang dianggap faktual dan valid untuk kajian sejarah arus atas, elite. Sementara posisi ingatan Pak Dumun adalah narasi dari ekspresi penggugatan ingatan sosial masyarakat yang telah beku tanpa versi lain. Pak Dumun menyatakan narasinya sebagai sebuah ingatan psikologis dengan penuturan-penuturan sejarah dari arus bawah, korban.

Narasi Pak Dumun adalah harta berharga bagi studi sejarah yang telah lama berkutat pada pakem sejarah positivistik, No Document, No History, tanpa sekalipun mendengar dan mengapresiasi penuturan korban dan versi sejarah lainnya. Posisi penuturannya bukan pada faktualitas, tetapi lebih kepada empati dan penafsiran penuturan para korban untuk menciptakan kebenaran naratif. Maka, History is Rememoration. Meletakkan fondasi sejarah bukan pada fakta historis dari peristiwa sejarah itu seperti perdebatan siapa dalang G30S tetapi pada latar dan jejak kekerasan yang menyertainya: pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI, pengiriman tahanan politik ke Pulau Buru, dan diskriminasi politik.

(cerita lama dari pulau dewata)

Sumber: Now-Im-Fine 

Read More

2011, Skala dan Kualitas Pelanggaran HAM Malah Semakin Besar

Senin, 16 Januari 2012 | 14:13

Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim. (Foto:Primaironline.com/Google)

[JAKARTA] Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdal Kasim menilai tahun 2011 tidak ada perbaikan dalam penanganan HAM di Indonesia namun justru kualitas dan skalanya makin besar dibandingkan tahun 2010 lalu.

"Tahun 2011 pengaduan ke Komnas HAM sekitar 6.000 tetapi yang berhasil kita olah sekitar 4.000 kasus. Namun pengaduan pada 2011 ini dengan kualitas dan skala pelanggaran HAM lebih besar dibanding tahun lalu," kata Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim pada rapat kerja dengan komisi III DPR di Senayan Jakarta, Senin (16/1).

Lebih lanjut Ifdal menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan tidak ada perbaikan dalam HAM dibanding tahun lalu. Ifdal juga menyebutkan bahwa yang paling banyak diadukan dan pelanggaran paling banyak dilakukan Polri.

Menurut Ifdal hal ini mengindikasikan bahwa kontrol tidak jalan atas penyalahgunaan kewenangan.

Selain Polri menempati urutan kedua adalah persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan atau yang lainnya.

Dalam kesempatan itu Ifdal Kasim juga melaporkan soal pembentukan panitia seleksi bagi calon komisioner Komnas HAM 2012-2017.

"Kami mengusulkan agar komisioner Komnas HAM sebanyak 15 orang saja, karena menurut UU sebanyak 35 orang" kata Ifdal kasim.

Pendaftaran calon komisioner Komnas HAM akan ditutup pada 31 Januari 2012. Nama-nama yang telah di seleksi oleh pansel akan diajukan ke Komisi III DPR, yang kemudian akan memilih calon anggota Komnas HAM.

Diharapkan, akhir Juli 2012 anggota DPR sudah memilih anggota Komnas HAM itu, sehingga September 2012 anggota baru sudah bisa bekerja sesuai dengan fungsinya.

Pendaftaran calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017 akan berlangsung hingga 31 Januari 2012, dengan persyaratan, warga negara Indonesia berusia minimal 35 Tahun, pendidikan S-1, berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, akademisi, jurnalis dan pembela HAM.

Syarat lainnya, calon anggota juga memiliki dedikasi, integritas tinggi, profesional, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam masalah HAM, tidak terlibat kasus korupsi, berpengalaman memajukan dan melindung orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya. [Ant/L-9]

http://sp.beritasatu.com/home/2011-skala-dan-kualitas-pelanggaran-ham-malah-semakin-besar/16060

Read More

Dilema Aksi Unjuk Rasa: Jalan Demokrasi atau Anarki?

JANUARY 15, 2012

MENJEBOL PAGAR DPR 12 JANUARI 2012. “Biasanya pintu yang dirobohkan, kali ini pagar samping. Tetapi cukup menarik, bahwa setelah pagar bobol, massa tidak terus menerobos jauh ke dalam, karena dicegah oleh sejumlah pengatur gerakan, bukan karena halauan aparat keamanan”. (Foto download kompas.com)

AKSI unjuk rasa sebagai bagian gerakan ekstra parlementer, adalah cara yang sah dalam demokrasi. Dulu kala, di tahun 1966 dan 1973-1974 aksi menyampaikan aspirasi itu lebih dikenal dalam terminologi “demonstrasi” atau gerakan parlemen jalanan. Kehadiran parlemen jalanan mengandung konotasi bahwa parlemen resmi di Gedung DPR tak lagi cukup dipercaya atau tak lagi dianggap mampu mewakili aspirasi rakyat. Bahkan, kemungkinan besar untuk sebagian besar DPR memang tak lagi mewakili kepentingan rakyat, karena dalam kenyataan anggota-anggotanya lebih mewakili kepentingan pribadi dan partainya.

Dalam situasi DPR makin tak dipercaya mewakili kepentingan rakyat, khususnya seperti yang menjadi pengalaman pada tahun-tahun terakhir ini, mekanisme unjuk rasa melalui cara ekstra parlementer menjadi pantas sebagai pilihan utama masyarakat untuk menyampaikan kritik dan keresahannya. Namun, pilihan utama itu bukannya tanpa risiko, karena dengan sedikit salah langkah –apalagi dibarengi salah persepsi– aksi unjuk rasa yang sebenarnya sah menurut demokrasi dengan mudah berubah menjadi anarki.

Unjuk rasa yang anarkis, akan menciptakan antipati, padahal tujuan utama suatu unjuk rasa sebenarnya adalah untuk mencari perhatian, simpati dan dukungan. Kecuali bila suatu gerakan memang didisain untuk menciptakan chaos dengan suatu tujuan politik tertentu –misalnya niat menjatuhkan suatu rezim– melalui kamuflase unjuk rasa demokratis. Pun bisa suatu gerakan ekstra parlementer bertujuan ideal dan digunakan karena tak ada jalan lain, namun berhasil dibelokkan secara cerdik oleh pihak tertentu untuk kepentingan khas. Bisa pula, suatu unjuk rasa berubah anarkis karena terpancing dan terpicu oleh sikap arogan maupun cara-cara kekerasan yang digunakan aparat negara ketika menghadapi aksi unjuk rasa tersebut.

Sebagaimana juga mungkinnya aksi kekerasan pihak aparat terjadi justru karena terpancing oleh perilaku sejumlah pelaku unjuk rasa yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan amarah petugas keamanan. Keadaan kini sudah cenderung serba campur aduk, karena tatkala aksi unjuk rasa sudah menjadi pula bagian dari taktik politik, maka sudah sulit untuk memilah mana unjuk rasa yang murni memperjuangkan kebenaran dan mana unjuk rasa yang bertendensi politik praktis. Dalam situasi seperti sekarang ini, seringkali mayoritas masyarakat bingung untuk menentukan dukungan.

HANYA sehari setelah terjadinya Peristiwa Gerakan 30 September 1965, masih pada 1 Oktober, sejumlah tokoh mahasiswa Bandung dengan cepat menyatakan penolakan terhadap Dewan Revolusi yang dipimpin Letnan Kolonel Untung. Pada 5 Oktober, saat di Jakarta berlangsung upacara pemakaman 6 jenderal dan 1 perwira pertama korban pembunuhan Gerakan 30 September 1965, mahasiswa Bandung atas prakarsa tokoh-tokoh mahasiswa seperti Alex Rumondor, Rahman Tolleng, Sugeng Sarjadi dan beberapa mahasiswa lainnya melakukan apel berkabung. Pada siang hari, apel dilanjutkan unjuk rasa keliling kota, yang berakhir dengan aksi pendudukan sebuah kantor suratkabar pro PKI dan kantor-kantor milik PKI dan ormas onderbouwnya. Dalam aksi-aksi itu tak terjadi kekerasan berdarah. Dua hari kemudian, 7 Oktober, KAP Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tigapuluh) melakukan aksi serupa di Jakarta, juga tanpa kekerasan fisik yang berdarah. KAP Gestapu dipelopori pembentukannya oleh dua tokoh dengan kombinasi latar belakang yang unik, yakni Harry Tjan Silalahi eks tokoh PMKRI yang sudah menjadi fungsionaris Partai Katolik, dan Subchan ZE tokoh muda Nahdlatul Ulama.

Tetapi setelah itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, seperti yang bisa dibaca dalam buku “Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966” (Rum Aly, Penerbit Kata Hasta Pustaka, 2006) terjadi gelombang pembalasan terhadap PKI. Pembalasan itu, “berbeda dengan apa yang dilakukan para mahasiswa dan organisasi pemuda di perkotaan, justru ditujukan kepada sasaran manusia dalam rangkaian kekerasan kemanusiaan melalui cara yang berdarah-darah”. “Berlangsung secara horizontal, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, dilakukan oleh sejumlah organisasi massa dalam kadar yang tinggi. Juga di beberapa propinsi lain, meskipun dalam kadar sedikit lebih rendah seperti di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan serta secara sporadis di wilayah tertentu di Jawa Barat. Bila yang terjadi di kota-kota besar adalah tindakan fisik terhadap kantor-kantor organisasi politik kiri, untuk melumpuhkan kegiatan, yang dilakukan oleh pemuda, pelajar dan mahasiswa, masih bisa dimasukkan dalam kategori insiden politik, maka yang terjadi di daerah-daerah adalah malapetaka sosiologis”.

Aksi-aksi mahasiswa, pemuda, pelajar dan kaum cendekiawan dalam gerakan 1966 –khususnya sejak pencetusan Tritura 10 Januari 1966 sampai 10 Maret 1966– selalu dijaga sendiri oleh para peserta aksi parlemen jalanan, untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat, melalui cara dan argumentasi menggunakan akal sehat. Apalagi ketika korban di kalangan mahasiswa jatuh bertumbangan oleh peluru dan bayonet aparat kekuasaan.

 Begitu pula gerakan-gerakan mahasiswa 1973 sampai awal 1974. Gerakan-gerakan itu berhasil mendapat simpati dan dukungan masyarakat. Menjadi pemandangan yang lazim, setiap kali demonstran turun berbaris ke jalan menyampaikan tuntutan-tuntutan, kaum ibu juga turun ke jalan dengan sukarela membagi-bagikan nasi bungkus dan minuman kepada peserta demonstran. Dalam berbagai demonstrasi pada beberapa tahun terakhir, ada juga pembagian nasi bungkus, yang kemudian ditambah dengan pemberian amplop langsung atau melalui koordinator pengerah massa, sehingga nuansa dan konotasinya menjadi samasekali berbeda. Gejala yang disebut terakhir ini, terutama terkait dengan aksi unjuk rasa yang merupakan kontra demo yang disponsori pendukung kelompok kekuasaan, atau demo-mendemo dalam hubungan pilkada.

PARA senior pergerakan mahasiswa, seringkali memberi saran, lebih gunakan otak daripada otot. Memang sedikit mengherankan kenapa, para pengunjuk rasa pada sepuluh terakhir ini, termasuk mahasiswa, lebih sering memilih cara penggunaan otot yang suka atau tidak suka pada akhirnya memberi nuansa kekerasan. Beberapa aktivis mahasiswa mencoba menjelaskan, bahwa seringkali kekerasan, atau cara-cara fors lainnya, termasuk memblokkir jalan dan atau memacetkan lalu lintas, terpaksa dilakukan untuk menarik perhatian, karena cara-cara yang santun dan tertib ala mahasiswa zaman dulu sudah tidak diperhatikan. Maka diciptakanlah berbagai cara baru untuk menarik perhatian. Selain itu, pers atau media, juga ikut membentuk cara dan bentuk aksi unjuk rasa, dengan hanya memberi porsi pemberitaan kepada aksi-aksi yang ‘spektakuler’ dan menghebohkan. Di mata pers masa kini, pernyataan-pernyataan keras dan ‘vulgar’ mengalahkan pernyataan-pernyataan yang betapa pun tajam dan nalarnya tapi tidak heboh.

Aksi kaum pekerja dari Bekasi baru-baru ini yang memblokkir jalan tol, mendapat tempat dalam pemberitaan, sekalipun juga mendapat sumpah serapah dari publik pengguna jalan. Begitu pula, aksi kaum tani dalam unjuk rasa mengenai keagrariaan 12 Januari baru lalu di depan gedung DPR, mendapat rating karena membobol pagar gedung perwakilan rakyat. Biasanya pintu yang dirobohkan, kali ini pagar samping. Tetapi cukup menarik, bahwa setelah pagar bobol, massa tidak terus menerobos jauh ke dalam, karena dicegah oleh sejumlah pengatur gerakan, bukan karena halauan aparat keamanan.

PENGAMANAN internal suatu gerakan juga suatu persoalan tersendiri. Apa yang dialami mahasiswa Jakarta pada awal 1974, perlu dijadikan pelajaran. Pada 15 Januari 1974, mahasiswa tak cukup siap dalam pengamanan internal gerakan. Ketika mahasiswa berbaris dari kampus Trisakti kembali ke kampus UI, orang-orang yang bekerja untuk Ali Moertopo –salah seorang jenderal yang terlibat persaingan internal di lingkungan ‘pendukung’ Soeharto– berhasil mengoorganisir peletupan aksi perusakan anarkis di Jalan Pecenongan dan Senen Raya. Dengan mudah kemudian, mahasiswa dikambinghitamkan telah melakukan makar melalui Peristiwa 15 Januari 1974 yang diberi penamaan Malari (Malapetaka Limabelas Januari) dengan mengobarkan kerusuhan. Jenderal Soemitro yang dituding berada di belakang gerakan mahasiswa, dengan gampang disapu, terlebih karena sang jenderal justru menunjukkan sikap ragu membela mahasiswa di saat terakhir.

Para mahasiswa yang kini bergerak masih dengan tujuan ideal dalam mengkritisi ketidakadilan, perlu mengkaji ulang ‘keamanan’ gerakan-gerakan mereka. Mereka masih perlu menjaga agar gerakan-gerakan mereka mendapat simpati dan dukungan masyarakat, dengan menghindari sikap-sikap kontra produktif, seperti merusak fasilitas umum, sengaja menimbulkan kekacauan lalu lintas dan sebagainya, sehingga menimbulkan antipati. Apa memang mau berjuang sendirian, yang bukan untuk kepentingan rakyat?

Aspek pengamanan internal lainnya, yang tak kalah pentingnya, baik itu gerakan mahasiswa maupun gerakan pekerja atau petani, adalah mengenai terdapatnya peran ‘event organizer’ di balik gerakan. Tak selalu massa peserta gerakan mengetahui adanya pemain belakang layar ini, yang memanfaatkan aspirasi murni suatu gerakan. Para pelaksana atau ‘event organizer’ ini akan memprovokasi dan membiayai gerakan, lalu di belakang layar menguangkan peristiwa aksi dengan menegosiasi calon sasaran dan atau siapapun yang berkepentingan dengan “ada” atau “tidak”nya gerakan.

Itu sebabnya, suatu aksi bisa maju-mundur, seperti layaknya bidak-bidak dalam permainan catur saja, karena disesuaikan dengan negosiasi ‘komersial’. Tentu saja masih ada gerakan-gerakan murni dan spontan dengan latar belakang idealisme, tetapi tak bisa disangkal adanya permainan kotor di balik ini semua. Itu sebabnya, banyak kalangan kekuasaan yang tak terlalu peduli dan tak terlalu memandang aksi unjuk rasa sebagai sesuatu yang luar biasa. Penguasa juga merasa, sewaktu-waktu toh mereka bisa melakukan gerakan kontra yang tak kalah kotornya. Paling tidak, merasa bahwa tuntutan-tuntutan yang diajukan pengunjuk rasa tak mewakili keinginan rakyat yang sesungguhnya.

PARA aktivis idealis, harus bersikap lebih serius menghadapi fenomena belakang layar ini, karena bila dibiarkan berlanjut pada akhirnya membuat semua gerakan unjuk rasa takkan ada harganya lagi samasekali sebagai jalan demokrasi….. Dan bila semua unjuk rasa tak berharga lagi, tak ada lagi kanal menyampaikan kritik dan keresahan, maka pada akhirnya suatu saat mendadak tanpa terkendali lagi, bisa terjadi gerakan yang tiba-tiba revolusioner. Dan kemungkinan besar, akan bersifat anarkis.

socio-politica.com 

Read More

Akhir Tragis Republik Komunis

HENDRI F. ISNAENI

Rabu 11 Januari 2012 WIB

 

 

 

 

Dengan mengusung “Jalan Baru”, Musso ingin mendirikan republik komunis yang dipulas tipis sebagai pemerintah front nasional.

 

PADA 11 Agustus 1948, Soeripno tiba di Yogyakarta untuk menyerahkan teks perjanjian dan menjelaskan tentang perjanjian yang dilakukannya dengan Uni Soviet seputar tukar-menukar konsul. Bersamanya seorang sekretaris bernama Soeparto, yang tak lain adalah tokoh gaek Partai Komunis Indonesia (PKI): Musso. Keduanya bertemu di Praha pada Maret 1948. Musso meminta bantuan kepada Soeripno agar bisa pulang ke Indonesia karena dia membawa misi baru dari Moskow. 

  Soeripno dan Musso diterima Sukarno. Pertemuan sahabat lama yang mengharukan. Setelah cukup bersenda-gurau, Musso dan Soeripno minta diri. Sebelum berpisah, Sukarno minta supaya Musso membantu memperkuat negara dan melancarkan revolusi. Musso menjawab: “Itu memang kewajiban saya. Ik kom hier om orde te scheppen! (Saya datang di sini untuk menciptakan ketertiban).” Menurut Harry A. Poeze dalam buku jilid keempat dari seri Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia ini, “kalimat terakhir itu yang diucapkan dalam bahasa Belanda mengandung sasmita buruk.”

Dalam sidang Politbiro PKI pada 13-14 Agustus 1948, Musso membeberkan penjelasan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan resolusi yang terkenal dengan sebutan “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.

“Jalan Baru” Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buru Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis. PKI hasil fusi ini kemudian akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan front nasional.

Untuk unjuk kekuatan, Musso menggelar rapat raksasa di Yogya. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Dan untuk menyebarkan gagasannya, sejak awal September 1948, Musso bersama sejumlah pemimpin PKI bersafari ke daerah-daerah di Jawa, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Di tengah safarinya itulah meletus “peristiwa” Madiun.

Buku ini menghimpun lebih banyak data baru tentang Madiun dibandingkan buku-buku yang sudah ada. Sehingga memungkinkan untuk memberikan pernyataan mendasar tentang latar belakang dan interpretasi atas apa yang terjadi di Madiun.

Perdana Menteri Hatta merespon pekerjaan Musso. Untuk mencapai Indonesia merdeka seluruhnya, Hatta lebih memilih goodwill internasional dengan membuka perundingan. Tapi, tak seperti Musso dengan PKI dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) di bawah Amir Sjarifuddin yang menginduk ke Rusia, Hatta tak tertarik oleh konflik internasional antara Amerika dan Rusia. Hatta merasa posisinya diperlemah oleh gerakan Musso.

Kebijakan Hatta mengenai rasionalisasi tentara dianggap sebagai provokasi oleh kalangan komunis, yang pernah menikmati masa bulan madu ketika menguasai Kementerian Pertahanan sewaktu Amir Sjarifuddin menjadi perdana menteri merangkap menteri pertahanan. Rasionalisasi ditentang karena menurut Amir, yang berjuang sejak 17 Agustus 1945 bukan hanya tentara tapi juga seluruh rakyat. 

Menurut PKI, Hatta pula yang memulai provokasi dengan pembunuhan terhadap Kolonel Soetarto, komandan Divisi IV –kemudian diubah menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (PPS)– pada 2 Juli 1948. Tuduhan pelakunya dialamatkan pada Divisi Siliwangi, yang hijrah dari Jawa Barat dan bermarkas di Solo.

Ketegangan memuncak di Solo. Di kota ini terdapat dua kekuatan saling berlawanan, terutama antara pasukan Senopati dan Siliwangi. Pasca tewasnya Soetarto, culik-menculik terjadi. Senopati menuding Siliwangi menculik dan membunuh dua tokoh PKI Solo dan enam perwiranya. Jalan damai tak dapat ditempuh, dan konfrontasi pun tak terelakkan lagi. Sementara itu, permusuhan FDR dengan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR)-Tan Malaka juga memuncak ketika pemimpin sayap militer GRR, Barisan Banteng, dr Muwardi dibunuh dan jenazahnya tak ditemukan. GRR menuding FDR sebagai pelakunya.

Ketegangan di Solo menjalar ke Madiun. Soemarsono, komandan pasukan Brigade 29 yang pro-PKI, menerima laporan bahwa Siliwangi akan melucuti pasukan FDR di Madiun dan menangkap para pemimpinnya. 
Pada 18 September 1948, dengan kekuatan 1.500 orang pasukan, Soemarsono mendahului melucuti dan menawan sekitar 350 prajurit Siliwangi dan Brigade Mobil CPM (Corps Polisi Militer). Aksi ini diikuti dengan penjarahan, kepanikan penduduk, penangkapan sewenang-wenang, dan tembak-menembak. Madiun sepenuhnya dikuasai FDR dan dijadikan sebagai Pemerintahan Front Nasional.

Berita itu sampai ke Yogyakarta pada petang harinya. Pemerintah dan militer mengambil tindakan tegas: pemberontakan harus ditumpas. Hatta menegaskan, “Het is nu een zaak van leven of dood. Er op of er onder” (Sekarang soalnya hidup atau mati. Menang atau kalah).

Setelah mempreteli FDR di Yogya, pasukan Siliwangi dengan mudah menumpas kekuatan di Madiun. Pada 29 September, sehari sebelum Siliwangi merebut Madiun, sepasukan berkekuatan tiga batalyon bersama tiga ribu orang dan para pemimpin PKI melarikan diri dari Madiun. Musso tewas dalam baku tembak dan sebelas pemimpin puncak PKI lainnya dieksekusi mati.

Upaya kelompok komunis di Madiun gagal total. Penyebab utamanya: tak adanya dukungan rakyat. Pilihan Sukarno atau Musso dimenangi Sukarno. Musso, dengan kata-katanya yang pedas, telah menjauhkan dirinya dari kalangan Islam dan GRR. Dia tak bisa percaya pada netralitas mereka. 
Para penguasa tradisional ditegurnya dengan kata-kata keras; dan tentaranya pun “fasistis”.

Lebih lanjut Poeze menjelaskan, penguasa-penguasa komunis melakukan balas dendam pada musuhnya, terutama di luar Madiun, dengan cara-cara berdarah. Tamatnya pemerintahan mereka yang singkat itu dibarengi dengan pembantaian. Para pejabat pemerintahan, polisi, dan tokoh masyarakat Islam jadi korban. Sebagai tindakan balasan, banyak anggota komunis yang tertangkap dalam pertempuran kemudian dieksekusi. Setimpal.

Melalui buku ini, Poeze mengambil kesimpulan bahwa peristiwa di Madiun adalah sebuah pemberontakan, bukan peristiwa lokal seperti versi resmi PKI. Tujuannya adalah mendirikan republik Soviet di Indonesia. “Dengan menyebut ini peristiwa lokal, ia (PKI) bisa muncul lagi sebagai partai normal,” ujar Poeze kepada MHO.

Poeze yakin dengan versinya. Poeze menggunakan banyak bahan untuk memperkuat kesimpulannya. Termasuk pengakuan Soemarsono ketika masih muda, karena pandangannya sekarang sejalan dengan versi resmi PKI. 
“Juga ada hitam di atas putih dari PKI setelah meletus pemberontakan Madiun bahwa mereka ingin mendirikan republik Soviet di Indonesia,” ujarnya.

Jika tak ada lagi karya lain yang membantah versi Poeze, kontroversi di seputar Madiun tampaknya akan berakhir.

 

http://historia.id/buku/akhir-tragis-republik-komunis

Read More

Peristiwa Madiun untuk Mewujudkan Republik Soviet di Indonesia

Peristiwa Madiun untuk Mewujudkan Republik Soviet di Indonesia

Hendri F. Isnaeni | 10 Januari 2012

Musso mengusung “Jalan Baru” untuk mendirikan republik Soviet di Indonesia.

Jenazah Musso, tokoh PKI dalam Peristiwa Madiun 1948.

PADA 11 Agustus 1948, Soeripno tiba di Yogyakarta untuk menyerahkan teks perjanjian dan menjelaskan tentang perjanjian yang dilakukannya dengan Uni Soviet seputar tukar-menukar konsul. Bersamanya seorang sekretaris bernama Soeparto, yang tak lain adalah tokoh gaek Partai Komunis Indonesia (PKI): Musso. Keduanya bertemu di Praha pada Maret 1948. Musso meminta bantuan kepada Soeripno agar bisa pulang ke Indonesia karena dia membawa misi baru dari Moskow. 

Soeripno dan Musso diterima Sukarno. Pertemuan sahabat lama yang mengharukan. Setelah cukup bersenda-gurau, Musso dan Soeripno minta diri. Sebelum berpisah, Sukarno minta supaya Musso membantu memperkuat negara dan melancarkan revolusi. Musso menjawab:

 “Itu memang kewajiban saya. Ik kom hier om orde te scheppen! (Saya datang di sini untuk menciptakan ketertiban).” Menurut Harry A. Poeze dalam buku jilid keempat dari seri Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia ini, “kalimat terakhir itu yang diucapkan dalam bahasa Belanda mengandung sasmita buruk.”

Dalam sidang Politbiro PKI pada 13-14 Agustus 1948, Musso membeberkan penjelasan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan resolusi yang terkenal dengan sebutan “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.

“Jalan Baru” Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buru Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis. PKI hasil fusi ini kemudian akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan front nasional.

Untuk unjuk kekuatan, Musso menggelar rapat raksasa di Yogya. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Dan untuk menyebarkan gagasannya, sejak awal September 1948, Musso bersama sejumlah pemimpin PKI bersafari ke daerah-daerah di Jawa, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Di tengah safarinya itulah meletus “peristiwa” Madiun.

Buku Madiun 1948 PKI Bergerak karya Harry A. Poeze, menghimpun lebih banyak data baru tentang Madiun dibandingkan buku-buku yang sudah ada. Sehingga memungkinkan untuk memberikan pernyataan mendasar tentang latar belakang dan interpretasi atas apa yang terjadi di Madiun.

Perdana Menteri Hatta merespon pekerjaan Musso. Untuk mencapai Indonesia merdeka seluruhnya, Hatta lebih memilih goodwill internasional dengan membuka perundingan. Tapi, tak seperti Musso dengan PKI dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) di bawah Amir Sjarifuddin yang menginduk ke Rusia, Hatta tak tertarik oleh konflik internasional antara Amerika dan Rusia. Hatta merasa posisinya diperlemah oleh gerakan Musso.

Kebijakan Hatta mengenai rasionalisasi tentara dianggap sebagai provokasi oleh kalangan komunis, yang pernah menikmati masa bulan madu ketika menguasai Kementerian Pertahanan sewaktu Amir Sjarifuddin menjadi perdana menteri merangkap menteri pertahanan. Rasionalisasi ditentang karena menurut Amir, yang berjuang sejak 17 Agustus 1945 bukan hanya tentara tapi juga seluruh rakyat.

Menurut PKI, Hatta pula yang memulai provokasi dengan pembunuhan terhadap Kolonel Soetarto, komandan Divisi IV –kemudian diubah menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (PPS)– pada 2 Juli 1948. Tuduhan pelakunya dialamatkan pada Divisi Siliwangi, yang hijrah dari Jawa Barat dan bermarkas di Solo.

Ketegangan memuncak di Solo. Di kota ini terdapat dua kekuatan saling berlawanan, terutama antara pasukan Senopati dan Siliwangi. Pasca tewasnya Soetarto, culik-menculik terjadi. Senopati menuding Siliwangi menculik dan membunuh dua tokoh PKI Solo dan enam perwiranya. Jalan damai tak dapat ditempuh, dan konfrontasi pun tak terelakkan lagi.

Sementara itu, permusuhan FDR dengan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR)-Tan Malakajuga memuncak ketika pemimpin sayap militer GRR, Barisan Banteng, dr Muwardi dibunuh dan jenazahnya tak ditemukan. GRR menuding FDR sebagai pelakunya.

Ketegangan di Solo menjalar ke Madiun. Soemarsono, komandan pasukan Brigade 29 yang pro-PKI, menerima laporan bahwa Siliwangi akan melucuti pasukan FDR di Madiun dan menangkap para pemimpinnya. Pada 18 September 1948, dengan kekuatan 1.500 orang pasukan, Soemarsono mendahului melucuti dan menawan sekitar 350 prajurit Siliwangi dan Brigade Mobil CPM (Corps Polisi Militer). Aksi ini diikuti dengan penjarahan, kepanikan penduduk, penangkapan sewenang-wenang, dan tembak-menembak. Madiun sepenuhnya dikuasai FDR dan dijadikan sebagai Pemerintahan Front Nasional.

Berita itu sampai ke Yogyakarta pada petang harinya. Pemerintah dan militer mengambil tindakan tegas: pemberontakan harus ditumpas. Hatta menegaskan, “Het is nu een zaak van leven of dood. Er op of er onder” (Sekarang soalnya hidup atau mati. Menang atau kalah).

Setelah mempreteli FDR di Yogya, pasukan Siliwangi dengan mudah menumpas kekuatan di Madiun. Pada 29 September, sehari sebelum Siliwangi merebut Madiun, sepasukan berkekuatan tiga batalyon bersama tiga ribu orang dan para pemimpin PKI melarikan diri dari Madiun. Musso tewas dalam baku tembak dan sebelas pemimpin puncak PKI lainnya dieksekusi mati.

Upaya kelompok komunis di Madiun gagal total. Penyebab utamanya: tak adanya dukungan rakyat. Pilihan Sukarno atau Musso dimenangi Sukarno. Musso, dengan kata-katanya yang pedas, telah menjauhkan dirinya dari kalangan Islam dan GRR. Dia tak bisa percaya pada netralitas mereka. Para penguasa tradisional ditegurnya dengan kata-kata keras; dan tentaranya pun “fasistis”.

Lebih lanjut Poeze menjelaskan, penguasa-penguasa komunis melakukan balas dendam pada musuhnya, terutama di luar Madiun, dengan cara-cara berdarah. Tamatnya pemerintahan mereka yang singkat itu dibarengi dengan pembantaian. Para pejabat pemerintahan, polisi, dan tokoh masyarakat Islam jadi korban. Sebagai tindakan balasan, banyak anggota komunis yang tertangkap dalam pertempuran kemudian dieksekusi. Setimpal.

Melalui buku ini, Poeze mengambil kesimpulan bahwa peristiwa di Madiun adalah sebuah pemberontakan, bukan peristiwa lokal seperti versi resmi PKI. Tujuannya adalah mendirikan republik Soviet di Indonesia. “Dengan menyebut ini peristiwa lokal, ia (PKI) bisa muncul lagi sebagai partai normal,” ujar Poeze kepada Historia.

Poeze yakin dengan versinya. Poeze menggunakan banyak bahan untuk memperkuat kesimpulannya. Termasuk pengakuan Soemarsono ketika masih muda, karena pandangannya sekarang sejalan dengan versi resmi PKI.

 “Juga ada hitam di atas putih dari PKI setelah meletus pemberontakan Madiun bahwa mereka ingin mendirikan republik Soviet di Indonesia,” ujarnya.

Jika tak ada lagi karya lain yang membantah versi Poeze, kontroversi di seputar Madiun tampaknya akan berakhir.

Historia.Id 

Read More