Uni Eropa tanyakan berbagai kasus HAM di Indonesia

2 Mei 2012

Diskriminasi yang dialami kelompok Ahmadiyah dan Syiah akan disorot Uni Eropa. [AFP]

Perwakilan Uni Eropa akan menanyakan sejauhmana keseriusan Indonesia dalam melindungi hak beribadah kelompok agama minoritas serta kelompok minoritas lainnya.

Hal itu akan ditanyakan perwakilan Uni Eropa dalam dialog lanjutan bersama perwakilan Pemerintah Indonesia, Rabu (02/05) ini, yang membahas berbagai persoalan HAM seperti perlindungan terhadap kelompok minoritas, kebebasan berpendapat, serta persoalan diskriminasi.

Pertemuan yang digelar pada Rabu (02/05) di Jakarta ini merupakan dialog ketiga yang berlangsung setahun sekali.

Dalam keterangan pers yang diterima BBC Indonesia, Kepala Divisi HAM dari Dinas Luar Negeri Uni Eropa, Rolf Timans, mengatakan, pihaknya secara khusus akan mendialogkan persoalan yang dialami kelompok agama minoritas dan kelompok minoritas lainnya.

"Termasuk juga dalam hal memastikan kelompok agama minoritas maupun minoritas lainnya (agar) mendapatkan perlindungan hukum dan norma-norma sosial," kata Rolf Timans.

Seperti diketahui, pegiat HAM internasional sebelumnya telah berulangkali mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas, dalam kasus penyerangan kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

Mereka juga mempertanyakan penyelesaian kasus Gereja Yasmin di Bogor, Jawa Barat, yang dianggap dibiarkan berlarut-larut, sehingga jemaah gereja tidak dapat beribadah di gereja tersebut.

Persoalan lain yang acap disoriot adalah nasib tahanan politik dalam kasus separatisme di Papua dan Maluku.

Siapkan jawaban

Image captionKasus penyegelan gereja Yasmin akan dipertanyakan pula perwakilan Uni Eropa.

Direktur Jendral HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo, yang juga pimpinan delegasi Indonesia, menyatakan, berbagai persoalan HAM yang muncul belakangan akan menjadi sorotan utama.

"Seperti biasa, dalam dialog ini, mereka akan menanyakan sejauhmana pemerintah (Indonesia) sudah melakukan tindakan-tindakan (penegakan dan perlindungan HAM)," kata Direktur Jendral HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo, yang juga pimpinan delegasi Indonesia, menjawab pertanyaan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (02/05) siang.

Menurut Harkristuti, setidaknya ada tiga persoalan utama HAM yang akan disorot perwakilan Uni Eropa, yaitu kasus tahanan politik di Papua dan Maluku, soal kebebasan beribadat dalam kasus gereja Yasmin di Bogor, Jawa Barat, serta kasus-kasus kekerasan yang menimpa kelompok minoritas Islam Syiah serta Ahmadiyah.

Kita sudah siapkan jawabannya, dan kita juga sudah merangkum apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk melindungi hak asasi masyarakat.

Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jendral HAM, Kementerian Hukum dan HAM

"Ini adalah agenda yang selalu muncul dalam dialog (tahunan) ini," kata Harkristuti, yang dihubungi menjelang dialog itu dibuka di sebuah hotel di Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, menurut Harkristuti, pihaknya akan menjelaskan kebijakan dan langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk melindungi hak asasi masyarakat.

"Kita sudah siapkan jawabannya, dan kita juga sudah merangkum apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk melindungi hak asasi masyarakat," ungkapnya.

Selain diwakili Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Indonesia diwakili pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agama.

Lebih lanjut Harkristuti menjelaskan, karena semata dialog, maka pertemuan ini tidak akan menghasilkan rekomendasi atau keputusan apapun.

Sumber: BBC Indonesia