HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

SIMPOSIUM NASIONAL

Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang pertama digelar Negara memicu kepanikan kelompok yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66; lalu menggelar simposium tandingan

ARSIP RAHASIA

Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat periode 1964-1968 (BBC/TITO SIANIPAR)

MASS GRAVE

Penggalian kuburan massal korban pembantaian militer pada kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66 di Bali. Keberadaan kuburan massal ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu..

TRUTH FOUNDATION: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan Human Right Award of The Truth Foundation (26/6/2017) bertepatan dengan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Kekerasan [Foto: Humas YPKP'65]

Senin, 24 September 2007

Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Surakarta

Sumber: SejarahSosial.Org | 24 September 2007



Alamat: Jl. Arifin, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo-Surakarta
Berada di dalam kompleks Gereja St.Antonius Purbayandi sebelah selatan gedung  gerejaberhadapan dengan gedung BNI'46. Di sebelah selatan gedung UPKS terletakgedung Balaikota Surakarta. 

Fungsi Bangunan
Sebelum Peristiwa 1965:  
Pemilik tanah dan bangunan Gereja St.Antonius Purbayan. Namun pasukan Belanda sempat mempergunakannya sebagai markas mereka. Setelah proklamasi kemerdekaangedung digunakan Pemkot Surakarta sebagai perkantoran.




Saat Peristiwa 1965:
Penguasa militer mengubah fungsi gedung menjadi markas Tim Pemeriksa Pembantu(Timperban)Surakarta, sekaligus tempat penahanan dan interogasi sejak kedatanganRPKAD ke Solo, kemungkinan hingga pertengahan 1968. Lantai bawah gedungdigunakan sebagai tempat penahanan para tapol perempuansementara lantai atasdigunakan sebagai tempat interogasi para tapol dari berbagai kamp tahanan. Sejumlahtapol berceritakarena langitlangit/lantai atas terbuat dari kayukerap kali darah tapolyang sedang disiksa di lantai atas menetes ke bawah sepanjang dinding.

Sekarang
Di bawah pemerintahan pemangku Walikota Letkol. Th. J. Soemanthapada paruhkedua 1968 gedung tersebut dikembalikan kepada pihak Gereja St. Antonius dansekarang difungsikan sebagai gedung paroki.

PENGUASA TEMPAT PENAHANAN
Penguasa gedung adalah Timperban dibantu oleh pasukan kawal. Timperban di dalamstruktur penguasa militer berada di bawah Tim Pemeriksa Cabang (Teperca) Surakarta, yang bertanggung jawab kepada Tim Pemeriksa Daerah (TeperdaJawaTengah,yang dikomandoi oleh Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu). Timperban Surakarta terdiri atas unsur-unsur: CPM, purnawirawan CPM, GPTP (Gerakan Pelaksana TjitaTjita Proklamasidibentuk oleh eksTentara Pelajar), kejaksaankepolisiankodim,LP, dan Mahasura (Resimen Mahasiswa Surakarta; gabungan mahasiswa sejumlahuniversitas di Surakarta). Satu dari tiga anggota kepolisian dalam Timperban Surakarta adalah Kasno. Anggota dari unsur LP bernama Marsus. Salah satu dari dua anggota Mahasura biasa dipanggil Mas Pur. Sementara itu, keterangan yang ada mengenai jaksa anggota Teperca Surakarta hanyalah ia seorang etnis non-Jawa. Ketua Timperban mengalami beberapa kali pergantian dari Pelda Soewarso kepada Letnan (?) Suparman, Pelda Sukiman (asal Tipes), kemudian Supatmo (asal Ngemplak-Rejosari, Gilingan).
Pasukan kawal di lokasi penahanan ini berganti-ganti dari Polisi, Angkatan Darat (diantaranya pasukan Siaga dari Brigif IV yang bermarkas di Slawi dan militer Kodim), Angkatan Udara, dibantu Hanra (Pertahanan Rakyat), KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia).
           
TAPOL
Maryatun, anggota Lekra, ditahan di gedung perkantoran Balaikota setelah sekitar lima bulan ditahan di CPM Surakarta. Ia memperkirakan tapol perempuan yang ditahan di tempat itu berjumlah 200an orang sehingga: Kalo [tidur] miring, miring semua, supaya cukup.  Nanti kalo, miring ke sana, ya miring ke sana semua [1] . Di samping itu ada sekitar 19 balita yang turut bersama ibu mereka yang ditahan di gedung ini.

Para perempuan tahanan setiap kali mendengar suara-suara tapol yang sedang disiksa di lantai atas gedung.

Sekarang bayangkan, Bu, setiap malam setiap siang itu tanpa ada hentinya, darah itu dari atas itu lewat dari sela-sela apa enter, apa ini ya? ... Internit itu. Netes itu. Padahal di bawah itu ibu-ibu. Ndak pernah bisa tidur, bagaimana bisa tidur, Mbak?

Tapol perempuan yang ditahan di gedung tersebut bukan hanya diinterogasi di lantai atas, tapi juga seringkali masih dibon untuk diinterogasi di kamp-kamp lain:


Akhirnya, di situ untuk, ibu-ibu juga di-verhoer, jadi, selama kita di, di Balaikota itu, paling jaraknya dekat itu, dua seminggu sekali.  Jadi tiap malam itu mesti dibawa. Entah dibawa ke, koramil, entah ke DPKN, entah ke gini, ke Balaikotanya di, Loji Gandrung itu loh, Mbak. Di situ kan semua, semua ormas-ormas itu. Dari, apa itu, dari Masyumi, tapi yang masih ngotot itu dari Masyumi waktu itu, Mbak. ... Diinterogasi lagi. Lalu dipukuli lagi. Sudah, setiap kita diinterogasi itu ndak ada kok tangan nggak ngelawe ke tempat ibu-ibu, itu ibu-ibu. Termasuk Yu Narti juga itu. Itu juga penuh penyiksaan itu apalagi Mbak Narti itu. Dia itu sudah, nyata kalo suami itu ya, jadi DPR pertama, kemudian, apa itu dia juga pimpinan Pemuda Rakyat kota. Itu sudah semestinya. Dia sudah ngelenggono, Nek saya itu pimpinan itu harus saya  menerima.” Akhirnya saya, itu semua diperiksa. Ngawur pokoknya mau tidak mau, entah bener ndak salah, pokoknya dia ingin. Dia alasan untuk apa itu, Mbak, untuk memeriksa itu hanya untuk mau menyiksa itu saja. Mau ngambil. Ternyata kalo bertanya itu ndak, ndak pada pokoknya masalah politik ndak, hanya, “Kowe lonte (Kamu pelacur) Gerwani, kowe (kamu), apa itu, pengkhianat Negara,” gitu. Pokoknya dicaci maki lah, Mbak. Jadi setiap kita, kita, ber______dengan yang itu, yang berkepentingan itu, beliau pasti hanya men, men, menyaci, itu ya, caci-makian, kemudian penyiksaan itu [2] .

Suatu hari di bulan Desember 1965, empat tapol perempuan yang dibon – kemungkinan besar ke CPM Surakarta --  dikembalikan ke Balaikota. Mereka diperintahkan untuk mengemasi barang-barangnya. Empat tapol perempuan itu adalah Kustinah Sunaryo, Ibu Harun Al-Rasjid, Kayati dan Partinah. Demikian penuturan Sriyani yang ditahan dalam satu sel dengan Ibu Harun Al-Rasjid: 
Saya masuk [ditangkap] tanggal 5 Desember, tanggal 9 dibawa ke Balaikota. Di situ Bu Harun masih di situ. Terus kira-kira satu minggu lebih, Bu Harun dibawa pergi ke luar. Terus Bu Harun kembali ke Balaikota lagi, pamitan sama teman-teman, empat orang dibawa ke luar lagi itu sampe, sekarang ndak kembali [3] .
Agaknya keempat perempuan itu sudah tahu bahwa mereka akan dibunuh. 
Tau-tau kembali situ terus Bu anu itu bilang, “Wis pokoke aku iki mati. Iki pamitan ayo nyanyi mares (Sudah pokoknya aku ini mati. Ini pamitan ayo nyanyi mars)!” gitu. Terus nyanyi-nyanyi. ... dia itu banyak senyum malahan: “Jangan takut! Jangan takut! Teruskan perjuanganmu!” gitu [4] .
Apa alasan penghilangan paksa keempat perempuan tersebut? Mengapa keempat perempuan tersebut yang dipilih untuk dihilangkan? Pertanyaan itu muncul mengingat sejumlah perempuan tokoh ormas kiri lainnya di Solo dibiarkan hidup, diantaranya Sunarti yang juga ditahan di Balaikota. Demikian pula tak ada satupun pucuk pimpinan Gerwani maupun perempuan pimpinan ormas kiri lainnya di Jakarta yang dieksekusi atau dihilangkan paksa. Menurut Sutinah, tapol termuda di Balaikota, kabar yang beredar di kalangan para perempuan tapol mengenai alasan penghilangan paksa keempat perempuan tersebut adalah karena mereka berani menantang interogator dengan mengungkapkan fakta pelaku pembakaran wilayah sentra bisnis Solo. 

Wong (orang) dia ditanya itu tim  pemeriksa itu: “Siapa yang mbakar Toko Obral?”

“Bapak mau tau yang membakar Toko Obral? Mari ke tempat saya! Yang membakar Pemuda Ansor,” gitu. Langsung jawab gitu, diambil. ...Ibu Harun abis, mau diperiksa itu tho, diperiksa dia, “Ibu Harun tau yang membakar toko-toko itu?”

“Saya tau, Pak, yang membakar Toko Obral. Bapak mau tau orangnya? Mari ke tempat rumah saya!” gitu. Anu, begitu Bu Harun nantang begitu langsung itu pergi itu. ...
Bu Harun kan habis diperiksa kembali ke kamp lagi [dia bercerita pada sesama tapol], dia kan berani kan dia sebagai ketua. ... Ketua Gerwani tho dia. ... Kota, dia tingkat kota, Mbak. Bu Kus barang (juga). Lah dia kalo, anggota begini : “Siapa yang membakar Toko Obral?”
“Pemuda Rakyat sama PKI,” gitu kita njawabnya. ...Kalo kita ini sudah ditanyai, digeblek-geblek, ya udah [menjawabnya], “PKI.”
...Dia kendelan, ditanyai ya berani.
Namun Siti Soendari, pimpinan SOBSI, serta Salawati Daud, pendiri Gerwis, juga terkenal di LP Bukit Duri, Jakarta, karena keberanian mereka menantang penguasa militer. Siti Soendari mengalami penyiksaan luar biasa (digantung, tubuhnya dicacah, anak perempuannya dihilangkan paksa), tapi ia sendiri selamat sampai dibebaskan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas agaknya hanya bisa didapat jika dilakukan penelusuran lebih lanjut tentang latar belakang keempat perempuan.

Kekerasan seksual juga menjadi persoalan di Kamp Balaikota. Suratman yang sempat dipekerjakan paksa sebagai pembantu Timperban mengatakan bahwa ia sering mendengar petugas Timperban melecehkan atau bahkan melakukan penyerangan seksual terhadap para tapol perempuan:

Ya dengar-dengarnya sepotong-sepotong itu, dia itu diinterogasi sana kemaluannya dilebokan (dimasukkan) sama laras senapan, entah pistol - pura-pura mau melihat gambar [tato] dadanya, “Coba buka susu, buah dada itu ada PKI-nya itu!” “Nggak!” “Coba situ kemaluannya ada tatonya ndak?!” Kebetulan saya ini dijadikan pesuruh Balaikota, di Timperban jadi saya dengar[5] .

Suatu malam Hartati dipanggil ke atas oleh seorang tentara CPM bernama Ero. Dengan dalih hendak melukis Hartati, Ero meminta Hartati melepaskan baju atasannya. 
Pak Ero yang rumahnya di Kartosuro itu manggil saya ke atas, saya deg-degan toh, ... kok saya dipanggil gitu, enggak tahunya saya mau dilukis gitu lho, dilukis telanjang, enggak telanjang bulet, cuman sebatas dada, ini rambutku cuman ditutupin gini aja gitu, suruh begitu, aku mau iya gimana, kalo enggak gimana, kita orang tahanan kan serba susah, untungnya ada temennya dari CPM dateng, kalo dia bukan orang dari CPM, dari GPTP itu tadi, untungnya ada orang itu, terus aku cepet-cepet, “Ngapain itu?”. “Wong arep tha, aku kok, tha gambar (Orang mau aku, aku kok, aku gambar).” “Macem-macem aja! Enggak boleh!”. Gitu. Terus pake baju aku, kan rambutku segini dulu, tak klewerin gini, jadi telanjang cuman ditutupin gitu aja [6] .
Hartati menuturkan bahwa ada sesama tapol lain yang juga mengalami kekerasan seksual seperti dirinya: 
Di waktu pemeriksaan itu namanya orang banyak gimana, enggak mau gimana, enggak mau kan enggak bisa, yang namanya diperiksa di waktu itu, bener-bener, pelecehan buat mainan, tapi bukan aku, temen-temen kita banyak yang gitu, yang namanya istrinya Si Man, Man itu, Tumini apa siapa itu, orangnya molek, putih, ditelanjangin, ditelanjangin, sampe nangis-nangis itu, apa enggak, itu perikemanusiaannya kemana? Itu kan bangsa kita. Maaf ya, itunya buat mainan, masuk-masukin barang apa enggak, itu banyak banget, banyak banget, apa lagi tim yang di Panasan itu, aku kan ada temen yang toko sepatu Kartosuro, yang dicari itu kakaknya, adiknya yang dibawa, keliru, masukin lok, sampe membengkak, akhirnya meninggal, coba apa enggak ngeri kayak begitu, itu banyak banget kayak begitu [7] .
Cerita-cerita tentang kekerasan seksual yang dialami tapol perempuan umumnya memang tidak didapat dari korban sendiri, tapi dari saksi.

Penguasa militer menyiksa tapol juga dengan cara menyediakan makanan berkualitas buruk. 
Makannya itu, ya itu tadi daun jati bungkusnya, nasinya satu kenong thok, kemudian sama, apa tholo digodog saja, kasih garem saja itu nggak ada, rasanya apa-apa, itu kalo kita menerima itu jam, 12 malam. Baru makan itu, Mbak. ... Sebab yang, ngirim itu ke mana-mana. Jadi semua, tahanan itu hanya satu ini, satu personil [tertawa] yang ngirim. Ternyata kalo digilir, kalo yang dulu itu di mana dulu, nanti yang dari, yang terakhir di mana. Itu setiap hari itu yang di _____ itu terakhir. Jadi makannya itu 12 jam 12 malam. Padahal di situ buaaanyak anak-anak kecil. Kirang kurang-lebih ada 12 kalo ndak 19an itu. ... saya liat anak-anak itu, jatahnya kan jatahnya ibu, anak kan ndak dapet, itu ada salah seorang AURI yang, pokoknya ya, mungkin, dia trenyuh melihat kita orang itu, yang mendapat jatah AURI itu saya sama Mbak Yati itu, saya ndak makan saya kasihken anak-anak itu, Mbak. .. [8]
Menu makanan kemudian sempat diubah menjadi bulgur. Namun setelah Maret 1966, penguasa tahanan tidak lagi memberi makan para tapol. Oleh karena itu, mereka mengijinkan para tapol untuk keluar tahanan seminggu sekali untuk mencari makan sendiri.

TINDAK PELANGGARAN HAM
I.               Penahanan sewenang-wenang

II.             Penyiksaan dalam proses interogasi (bertujuan untuk memaksakan pengakuan):

III.           Penyiksaan di luar proses interogasi:
a.   Tapol disiksa secara psikologis (dimaki-maki/dilecehkanterpaksamendengarkan suara kesakitan tapol-tapol lain yang sedang disiksa di lantaiatas).
b.   Tapol disiksa dengan cara dihujan-hujankan.
c.   Pelecahan seksualditelanjangi

IV.           Pemerkosaan dan penyerangan seksual (ditelanjangilaras pistol dimasukkan ke dalam vagina)

V.             Pem-bon-an dan penghilangan paksa terhadap empat tapol perempuankemungkinan pada akhir Desember 1965:
a.    Ibu Kustinah Sunaryo (penduduk Jagalan-Laweyanpimpinan Gerwanianggota DPRD TK II Surakarta dari F-PKI, kepala sekolahsuaminyaadalah ketua PWI Cabang Surakarta/responden Harian Rakyat yang jugahilang pada waktu hampir bersamaan)
b.    Ibu Partinah (kemungkinan pimpinan SOBSI)
c.    Ibu Kayati (warga Jagalan-Jebres, sekretaris PR Kota)
d.    Ibu Harun Al-Rasjid (warga Baluwarti, ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerwani Solo, suaminya adalah pengawal Oetomo Ramelan)

VI.           Pemberian jatah hidup di bawah standar minimum:
  1. jatah makan tidak memadai secara kualitas maupun kuantitasbahkan kemudiandihentikan sama sekali.
  2. Ruangan tempat penahanan tidak sebanding dengan jumlah tapol yang ditahan dan tidak diberi alas tidur
  3. penguasa tahanan tidak memberi layanan kesehatan/pengobatan sama sekali
 ___

Sumber
Erlijna, Th. J. “Jurnal Lokakarya Pemetaan Kekerasan dalam Tragedi 1965 di Solo, 20-26 Juni 2006”. Juni 2006
Lingkar Tutur Perempuan. “Kronik Tragedi 1965 di Solo”. Oktober 2006
Lingkar Tutur PerempuanLaporan Lokakarya Pemetaan Kekerasan dalam Tragedi1965 di Solo, 25 Juni 2006”. Juni 2006
Lingkar Tutur Perempuan. “Notulensi Rapat Persiapan Lokakarya Pemetaan Kekerasan dalam Tragedi 1965 di Solo, 23 Juni 2006”. Juni 2006
Lingkar Tutur Perempuan. “Notulensi Tutur Perempuan Solo, 17-18 April 2005”. April 2005
Pakorba Solo. “Kronik Tragedi 1965 di Solo”. Agustus 2006
Setiawan, Hersri. Kidung untuk Korban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama dengan Pakorba-Solo dan YSIK, Juli 2006)


Wawancara:
Hartati, Solo, 21/4/05
Joko, Solo, 15/10/06
Mariyatun, Solo, 19/4/05
Sriyani, Solo, 19/4/05
Sunarti, Solo, 19/7/00
Tarini, Solo, 13/4/05

[1] Wawancara Maryatun, Solo, 19/4/05
[2] Wawancara Maryatun, Solo, 19/4/05
[3] LTP, “Notulensi Lokakarya III Pemetaan Kekerasan dalam Tragedi 1965 di Solo”, Solo, 15-16 Oktober 2006, hal. ...
[4] LTP, ibid. (15-16 Oktober 2006), hal....
[5] LTP, “Notulensi Lokakarya III Pemetaan Kekerasan dalam Tragedi 1965 di Solo, Kelompok Diskusi Bapak-bapak”, Solo, 15-16 Oktober 2006, hal. 29.
[6] Wawancara Hartati, Solo, 21/4/05.
[7] Wawancara Hartati, Solo,
[8] Wawancara Maryatun, Solo, 19/4/05


Sabtu, 08 September 2007

In memoriam: Soedjinah, Pimpinan Gerwani dan Pendukung Bung Karno

Oleh: Ayik Umar Said
08-Sep-2007, 09:52:19 WIB | www.kabarindonesia.com


KabarIndonesia - Berikut di bawah adalah sekelumit dari riwayat hidup Soedjinah, seorang wanita Indonesia yang dalam hidupnya dari sejak muda belia sudah ikut dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi pimpinan organisasi wanita yang terbesar di Indonesia, Gerwani. Soedjinah dipenjara selama belasan tahun oleh rezim militer Orde Baru setelah ditangkap dalam tahun 1967 karena ia aktif melakukan kegiatan-kegiatan bersama sejumlah kawan-kawannya dalam gerakan PKPS (Pendukung Komando Presiden Sukarno).

Soedjinah, yang pernah beberapa tahun mewakili gerakan wanita Indonesia dalam Gabungan Wanita Demokratik Sedunia (GWDS) dan ikut dalam berbagai konferensi internasional, telah mengalami bermacam-macam siksaan selama dalam tahanan militer, seperti halnya banyak wanita lainnya yang pernah ditahan atau dipenjarakan selama bertahun-tahun oleh rezim Suharto dan kawan-kawan.

Dengan menyimak sejenak riwayat hidupnya, yang berupa wawancara dengan HD Haryo Sasongko (editor buku "Terempas Gelombang Pasang" karya Soedjinah, terbitan ISAI) maka kita semua ingat kembali kepada kekejaman dan kesewenang-wenangan rezim Suharto terhadap orang-orang kiri, termasuk anggota dan simpatisan PKI dan pendukung Presiden Sukarno.

Riwayat hidup Soedjinah, yang menggambarkan bagaimana ia telah berjuang untuk bangsa, dan khususnya untuk kebangkitan dan kebebasan wanita Indonesia, perlu diketahui oleh banyak orang, terutama generasi muda dewasa ini dan di masa-masa yang akan datang. Selain itu, penyajian secara singkat kisah hiduppnya ini juga untuk mengingat kembali betapa besar kekejaman rezim militer Suharto dan kawan-kawan terhadap ratusan ribu -- bahkan jutaan -- orang yang tidak bersalah apa-apa.

Soedjinah, yang di hari-tuanya -- sampai wafatnya -- terpaksa tinggal di sebuah rumah jompo di Jakarta, hanyalah seorang dari begitu banyak kader-kader, aktivis, dan pimpinan Gerwani, yang telah dipersekusi di seluruh Indonesia. Sekarang ini masih banyak di antara mereka yang tetap terus mengalami berbagai penderitaan sebagai eks-tapol.

Mengingat itu semualah maka berikut ini disajikan wawancara dengan Soedjinah, yang dilakukan oleh HD Haryo Sasongko dalam bulan Desember 2000, yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

Umar Said


* * * *

Tanggal 6 September 2007, SOEDJINAH telah meninggal dunia. Untuk mengenang wafatnya tokoh wanita yang pernah terlibat dalam perjuangan fisik di masa revolusi kemerdekaan dan perjuangan politik di masa prakemerdekaan, namun nasib dirinya sendiri tidak merdeka sampai di akhir hidupnya, berikut dikutip kembali sinopsis wawancara dengan SOEDJINAH, diangkat dari kumpulan dokumen tentang Korban Tragedi '65. Karena wawancara dilakukan pada tahun 2000, jadi tidak mencakup kisah SOEDJINAH ketika masuk ke rumah Jompo. Semoga ada manfaatnya. (HD. Haryo Sasongko)

« Menyaksikan dan merasakan hidup terjajah, Soedjinah terpanggil untuk ikut bergerilya membantu Tentara Pelajar dan laskar-laskar lainnya yang berniat mengusir penjajah. Karena tak tahan melihat darah, dia memilih sebagai kurir. Selama Perang Kemerdekaan dia tak pernah absen, baik dalam menghadapi Clash I atau Clash II. Usai penyerahan kedaulatan barulah dia kembali ke sekolah, kuliah dan kemudian aktif di Pemuda Rakyat serta Gerwani. Dari sana dia kemudian melanglang buana, menghadiri berbagai forum pertemuan internasional. Namun tragedi 1965 membawanya masuk penjara dan disekap di sana selama 16 tahun. Toh, di balik terali besi itu, dia terus melanjutkan perjuangannya. Dia pun menulis pengalaman, puisi dan cerita pendek di kertas yang dicurinya dari petugas penjara. Kini di masa tuanya, tanpa suami tanpa anak, Soedjinah memanfaatkan kemampuannya berbahasa Inggris, Belanda dan Jerman dengan menjadi penerjemah dan memberikan kursus di LSM maupun di rumah kontrakannya.


Ikut Bergerilya dan Melanglang Buana

Sebagai anak pertama dari seorang Abdi Dalem Kraton Kasunanan Sala yang lahir pada tahun 1929 ini, Soedjinah mendapat kesempatan mengecap pendidikan HIS selama tujuh tahun sampai tamat yang kala itu sebenarnya hanya terbuka bagi keluarga orang-orang Belanda atau keluarga bangsawan saja. Hal itu terjadi karena Soedjinah “didekati” oleh seorang putera Mangkubumi. Karena itu pula Soedjinah sudah menguasai bahasa Belanda sejak masa kanak-kanak. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di MULO, namun kali ini tidak sampai tamat karena baru menginjak tahun pertama Jepang datang. Sehingga Soedjinah harus melanjutkan pendidikan di sekolah Jepang selama tiga tahun dan selesai di masa penjajahan Jepang.

Ketika itu Soedjinah mulai merasakan perlakuan penjajah Belanda maupun Jepang yang sama-sama merendahkan bangsanya. Mula-mula dia harus memberi hormat terhadap orang-orang Belanda dan kemudian terhadap orang-orang Jepang. Sementara orang-orang pribumi tetap menjadi warga kelas tiga pada strata yang paling bawah. Lebih-lebih Soedjinah sangat sakit hati karena ketika itu – dengan alasan untuk biaya perang – Jepang menyita harta benda milik rakyat pribumi seperti emas atau berlian sambil melakukan pemerasan serta pelecehan seksual terhadap kaum wanita.

Karena itu sejak Proklamasi Kemerdekaan Soedjinah menyambut gembira dengan ikut serta di badan-badan perjuangan. Pada masa perang kemerdekaan berkecamuk, Soedjinah pada tahun 1946-47 (Clash I) masuk dalam Barisan Penolong sebagai kurir dan membantu logistik dapur umum di tengah medan pertempuran yang terjadi antara lain di daerah Ampel dekat Salatiga hingga Tengaran dekat Semarang. Dia bergaul akrab dengan para laskar pejuang muda yang kebanyakan dari TP (Tentara Pelajar), antara lain dipimpin oleh Achmadi yang di kemudian hari menjadi seorang menteri pada masa pemerintahan Bung Karno.

Pada Clash II yang berlangsung hingga tahun 1949, Soedjinah juga ikut aktif bergerilya bersama tentara dan TP sampai di Bekonang dan tempat tempat lain. Salah seorang pimpinannya yang masih diingat Soedjinah ialah Soebroto yang di kemudian hari juga menjadi menteri. Ketika itu Soedjinah berperan sebagai kurir antar pasukan gerilya yang berada di desa dan di perkotaan. Siang malam harus jalan kaki menyusup di pedesaan untuk menghindari patroli Belanda.

Tahun 1950 ketika terjadi cease fire, Soedjinah kembali ke kota (Sala) untuk melanjutkan sekolah sampai dapat menyelesaikan SMAnya di Yogyakarta pada tahun 1952. Ketika itu Soedjinah pernah mendapatkan beasiswa untuk 5 tahun. Dia manfaatkan beasiswa itu untuk masuk ke Universitas Gajah Mada di fakultas sosial politik yang sayangnya hanya sampai tiga tahun saja karena beasiswa sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Soedjinah aktif di Pesindo yang di kemudian hari menjadi Pemuda Rakyat dan juga di Gerwis yang di kemudian hari menjelma menjadi Gerwani. Bahkan ketika Gerwis menyelenggarakan Konferensi Nasionalnya yang pertama di Surabaya pada tahun 1951, Soedjinah sudah ikut serta di mana ketika itu juga ada SK Trimurti sebagai salah seorang ketuanya. Pada masa itu di samping Gerwis juga sudah ada organisasi wanita Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang sudah berdiri sejak 1946 dan Aisyiyah dari Masyumi. Sejak Konferensi Nasional yang pertama itu, Gerwis sudah menjadi anggota Gabungan Wanita Demokratis Sedunia.

Dalam Kongres Gerwis di Jakarta pada 1954, barulah namanya berubah menjadi Gerwani dan sekretariatnya pun pindah dari Surabaya ke Jakarta dengan Ketua Umum Umi Sardjono. Sejak itu pula Gerwani mengembangkan sayapnya dan jumlah keanggotaannya terus meningkat di seluruh Indonesia. Soedjinah semakin aktif di organisasi ini. Aksi-aksi menentang kenaikan harga bahan pokok, pemerkosaan dan pelecehan seksual menjadi salah satu tema perjuangan Gerwani yang banyak menarik simpati masyarakat wanita, sehingga sebelum pecahnya tragedi 1965, Gerwani merupakan organisasi wanita terbesar di Indonesia.

Ketika pada tahun 1955 diselenggarakan Festival Pemuda Sedunia di Praha Chekoslovakia, Soedjinah mengikutinya sebagai wakil dari Pemuda Rakyat. Seusai Festival, Soedjinah mendapat tugas dari Gerwani untuk bekerja di Sekretariat Gabungan Wanita Demokratis Sedunia yang berkedudukan di Berlin Timur selama dua setengah tahun. Di sinilah puteri Abdi Dalem Keraton Kasunanan Sala ini mendapat banyak pengalaman dalam pergaulan dengan wakil-wakil gerakan wanita berbagai negara, baik dari AS, negara-negara Eropa Barat, Timur, Australia, Afrika maupun sesama negara-negara di Asia. Ketika itu wanita Asia yang mengikuti kegiatan kewanitaan di forum internasional baru dari India, China dan Indonesia. Selama aktif bekerja di Berlin Timur itu, Soedjinah mendapat kesempatan pula untuk memperdalam pengetahuan dalam bahasa Inggris dan Jerman yang dilakukannya seusai tugas kantor.

Dari Gerakan Wanita Demokratis Sedunia itu pula Soedjinah kemudian mendapat tugas “melanglang buana” dengan mengikuti kongres-kongres di Eropa seperti di Prancis, Denmark, Italia, Austria, Finlandia, Yugoslavia, Swedia dan juga Uni Soviet dan China. Tahun 1957 Soedjinah baru kembali ke Indonesia dan banyak membuat karya-karya jurnalistik berupa laporan perjalanan yang pernah dilakukannya di berbagai suratkabar, di samping menjadi penerjemah untuk bahasa Inggris, Belanda dan Jerman bagi tamu-tamu asing yang mengunjungi sekretariat Gerwani. Di samping karya-karya jurnalistik, untuk menambah pendapatan guna menopang biaya hidup (karena dana dari organisasi tidak mungkin mencukupi), Soedjinah juga membuat karya-karya sastra dengan menulis cerita pendek, esai atau puisi dan dimuat di berbagai media.

Tahun 1963 Soedjinah aktif sebagai penerjemah untuk perwakilan kantor berita asing di Indonesia, antara lain Pravda (Uni Soviet) di samping dia sendiri aktif menulis pemberitaan di suratkabar dalam negeri. Karena itu Soedjinah sering juga keluar masuk Istana Merdeka dan bertemu tokoh-tokoh nasional. Ketika diselenggarakan Kongres Buruh Wanita Internasional di Rumania, Soedjinah ditunjuk oleh pimpinan Sobsi sebagai penerjemah untuk delegasi Gerwani Indonesia. Selanjutnya mendapat undangan untuk mengunjungi China.

Haappp ... Lalu Ditangkap
Aktivitasnya di DPP Gerwani di Bagian Penerangan dan Penerjemahan, membuat dia harus sering tidur di kantor. Sampai kemudian, terjadilah Peristiwa Gestapu dan dirinya bersama kawan-kawan lainnya ditangkap dalam suatu penggerebegan yang dilakukan oleh suatu aparat keamanan. Padahal, semua personil Gerwani sedang sibuk menyiapkan suatu acara, sehingga mereka kaget ketika di siang hari tanggal 1 Oktober 1965 mendengar warta berita tentang telah terjadinya peristiwa pembunuhan sejumlah jenderal di Lubang Buaya dan juga tentang telah dibentuknya Dewan Revolusi untuk menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal. Mereka benar-benar tak tahu menahu tentang hal itu. Konsentrasi mereka masih pada rencana penyelenggaraan Kongres Gerwani. Terdorong keingintahuannya, Soedjinah pada hari itu pergi ke kantor CC PKI dan ternyata kantor itu sudah dirusak massa. Soedjinah tak mau kembali ke kantor DPP Gerwani, tetapi juga tak pulang ke rumah tempat tinggalnya. Dia pilih berkeliling menyelinap dari tempat ke tempat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya telah terjadi.

Dan informasi memang terus mengalir. Penangkapan-penangkapan telah terjadi atas diri para tokoh Gerwani. Rumah yang ditempati Soedjinah dan dalam keadaan sudah dikosongkan, juga kantor DPP Gerwani itu sendiri, ternyata sudah dijarah. Dia menginap dari satu tempat ke lain tempat secara sembunyi-sembunyi di rumah kenalan atau saudara. Tak pernah ada tempat yang diinapinya sampai tiga malam berturut-turut. Pernah juga dia tinggal di rumah mantan Kolonel Suwondo dari Divisi Brawijaya yang dikenalnya sebagai pendukung Bung Karno.

Di tengah situasi politik yang memanas, Soedjinah bersama sejumlah kawannya yang sehaluan dalam mendukung Bung Karno sempat membuat buletin bernama PKPS (Pendukung Komando Presiden Soekarno). Ketika itu Soeharto sudah mencium adanya kegiatan tersebut dan siapa yang terbukti sebagai pendukung Soekarno ditangkap. Selama dua tahunan, Soedjinah terus “bergerilya” sambil menyebarkan buletin ini ke tengah masyarakat. Termasuk ke kedutaan-kedutaan negara asing. Sampai akhirnya dia tertangkap pada 17 Februari 1967 di rumah seorang kawan (yang juga ikut ditangkap) di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Soedjinah dibawa ke suatu tempat – mungkin sebuah sekolah tionghoa di daerah Pintu Besi yang dijadikan semacam posko di Gunung Sahari Jakarta Pusat - oleh petugas keamanan yang menangkapnya dan mulailah dia menyaksikan bahkan mengalami sendiri berbagai bentuk penyiksaan yang amat kejam bahkan banyak tahanan yang sampai mati dalam penyiksaan. Dia sendiri (seperti kawan-kawan lainnya yang sama-sama tertangkap, antara lain Soelami, Soeharti dan Sri Ambar) ditelanjangi dan dipukuli dengan rotan oleh delapan orang tentara berbaju loreng. Seorang di antaranya, Letkol Acep, pimpinan di posko tersebut, konon pernah dididik oleh CIA. Ketika kelihatan Soedjinah hampir mati - dan dia memang pura-pura mati - barulah seorang tentara melerai agar penyiksaan dihentikan sehingga tahanan dapat dibawa ke pengadilan. Padahal di bagian belakang halaman gedung tempat penyiksaan itu sudah digali lubang-lubang untuk mengubur mayat mereka yang mati disiksa.

Soedjinah bersama tiga kawannya yang tidak sampai mati dalam penyiksaan itu akhirnya dibawa ke tempat lain secara berpindah-pindah hingga lima kali (yang masih diingat, Kodam Jayakarta, kantor CPM Guntur), untuk kemudian ditahan di Penjara Wanita Bukitduri guna diajukan ke pengadilan karena terbukti menerbitkan PKPS. Karena dianggap sebagai orang berbahaya, maka Soedjinah dimasukkan ke sel khusus untuk diisolasi. Di Bukitduri inilah Soedjinah bertemu dengan banyak kawan-kawan sesama Gewani, baik tingkat pimpinan, aktivis hingga anggota biasa dan simpatisan.

Di tempat ini pula dia bertemu dengan anak-anak perempuan muda yang ditangkap di Lubang Buaya. Mereka berusia sekitar 14 tahunan sehingga dapat dipastikan bukanlah anggota Gerwani, karena batas minimal usia agar bisa menjadi anggota Gerwani adalah 18 tahun. Dari merekalah Soedjinah mendapat kepastian bahwa tidak ada adegan mencungkil mata apalagi memotong alat kelamin para jenderal. Mereka di sana karena ikut latihan sukarelawan Dwikora dari Pemuda Rakyat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Merekalah yang ketika ditangkap malah diperkosa oleh aparat yang menangkapnya dan dipaksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani. Di antara mereka yang menghadapi pemaksaan dan penyiksaan itu – ada yang bernama Emi - adalah pelacur muda yang masih buta huruf, dan baru saja bebas dari Penjara Bukitduri sebulan sebelumnya akibat kasus kriminal.

Di sel isolasi khususnya, Soedjinah tidak dapat berkomunikasi dengan siapa pun karena tertutup rapat dan hanya ada lubang kecil untuk bernafas. Sehari hanya diberi kesempatan keluar untuk “angin-angin” selama satu jam dengan penjagaan ketat. Makanan hanya diberikan sekali sehari sekitar dua sendok nasi saja atau jagung rebus sekitar 40-60 butir. Bila ada kesempatan keluar sebentar, dia makan daun apa saja yang ada di dekatnya untuk menutup rasa laparnya. Dia diisolasi penuh di tempat ini selama 8 tahun, untuk selanjutnya dipisah di sel isolasi untuk tahanan kriminal. Di sel ini Soedjinah dapat mencuri-curi kesempatan agar bisa berdialog dengan tahanan kriminal dan mendapatkan banyak informasi dari mereka tentang kenapa mereka ditahan dan bagaimana pula perlakuan aparat penguasa terhadap tahanan politik maupun tahanan kriminal selama di dalam selnya.

Sementara itu pemeriksaan atas dirinya masih berjalan terus. Di antara mereka yang melakukan pemeriksaan itu adalah bekas teman sekolah Soedjinah. Ketika kemudian diajukan ke depan pengadilan di Pengadilan Jakarta Pusat pada tahun 1975 (hanya empat orang anggota Gerwani yang ketika itu diajukan ke depan pengadilan, yakni Soedjinah, Soelami, Soeharti dan Sri Ambar karena terbukti menyebarkan buletin PKPS dan nyata-nyata menentang rezim Soeharto-Nasution), seorang hakim yang mengadilinya adalah teman kuliahnya ketika di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Hakim itu – keponakan SK Trimurti – masih mengenal baik siapa Soedjinah - ketika itu menjadi terdakwa II - yang kemudian divonisnya dengan hukuman 18 tahun. Vonis ini tidak berubah ketika Soedjinah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sesama aktivis Gerwani lainnya yang juga mendekam di Penjara Bukitduri, seperti Tanti Aidit, Ny. Mudigdo dan Umi Sardjono - semua pimpinan Gerwani - yang bertemu dengan Soedjinah tidak ada yang diadili karena tidak ada bukti apa-apa yang dapat diajukan ke depan pengadilan kecuali sebagai aktivis Gerwani itu saja.

Sekitar tahun 1980, dari Penjara Wanita Bukitduri Soedjinah dipindahkan ke Penjara Tangerang. Di tempat inilah dia mendapatkan kesempatan untuk menuliskan semua yang dialaminya selama di Penjara Bukitduri, termasuk pengakuan sesama tahanan – para gadis remaja yang tertangkap di Lubang Buaya dan dipaksa mengaku sebagai anggota Gerwani itu – di kertas-kertas yang dicurinya. Ketika itu, karena mempunyai kemampuan melukis, Soedjinah diberi tugas membuat disain untuk kain bordir yang akan dikerjakan sesama tahanan wanita. Sebagai “disainer” tentu saja dia membutuhkan kertas dan pensil. Dan inilah memang yang sesungguhnya dia cari. Sebagian kecil dari kertas yang disediakan petugas penjara itu dia curi, disembunyikan, yang kemudian dipakai untuk menuliskan catatan-catatan tentang pengalaman sesama tahanan, juga puisi bahkan cerita pendek. Catatan yang ditulis di toilet di dalam selnya ini kemudian diselundupkan lewat seorang wartawan dari Harian Sinar Harapan (kini Suara Pembaruan) yang menyaru sebagai arsitek dan tukang bangunan sehingga bisa sering datang mendekatinya. Tulisan yang dikumpulkan oleh si wartawan itulah yang di kemudian hari diserahkan kembali kepada Soedjinah sesudah dia bebas dan diterbitkan oleh Lontar sebagai buku.

Di penjara Tangerang, Soedjinah memang sedikit mendapatkan kebebasan, tidak dikurung dalam sel lagi. Namun tetap dengan baju biru karena statusnya masih tetap “disamakan” dengan tahanan kriminal. Dia banyak memberikan bimbingan dan pelajaran bahasa Inggris kepada para tahanan kriminal sehingga mereka memanggilnya “mamie” kepada Soedjinah. Tahun 1983 dia baru dibebaskan sehingga dia total menjalani hidup di belakang terali besi selama 16 tahun dari 18 tahun yang harus dijalaninya. Di luar penjara, tidak berarti dia benar-benar bebas merdeka. Di samping masih dikenai wajib lapor diri di Kodim Jakarta Selatan sampai 1997, KTPnya juga diberi stigma “ET” sampai 14 tahun kemudian dan tanda itu baru hilang setelah Soeharto lengser.

Ketika dibebaskan, Soedjinah tinggal di rumah saudaranya – Widodo yang juga pernah mendekam di Pulau Buru – yang berada di Gandul. Menyadari dirinya tak mungkin bisa bekerja di instansi pemerintah berhubung stigmatisasi pada KTPnya itu, maka untuk menghadapi hari-hari depannya Soedjinah hanya bisa mengandalkan kegiatan memberikan les bahasa asing untuk menghidupi dirinya. Dia mengambil sertifikat untuk penerjemah bahasa Belanda di Erasmushuis selanjutnya dia mengambil sertifikat sebagai guru bahasa Inggris di LIA. Dengan modal inilah Soedjinah menapaki hari-hari kebebasannya dalam usia tua sebagai penerjemah dan guru bahasa Inggris di sejumlah LSM, antara lain Kalyana Mitra dan Solidaritas Perempuan serta Yasalira yang dikelola oleh Kartini Syahrir.

Beberapa karya terjemahan telah dihasilkan pula, antara lain dari tulisan Carmel Budiardjo dan sejumlah penulis dari Australia. Kini, Soedjinah yang pernah mendapatkan Award dari Hawaii University dan Hamlet Award karena ketekunannya untuk terus menulis meskipun berada di dalam penjara, tinggal seorang diri di sebuah rumah sewa ukuran kecil yang harus dibayarnya setiap bulan Rp 125.000,- Di rumah itu pula dia memberikan les bahasa Inggris untuk beberapa orang sambil terus menulis buku. Agar bisa lebih konsentrasi dalam menekuni pekerjaannya, dia tak mau repot-repot memasak dan mencuci pakaian sendiri. Semua diserahkan kepada tetangganya dan dia tinggal memberikan uang lelah kepada tetangganya itu.

Kini dia sedang menunggu bukunya “Terhempas Gelombang Pasang” yang berisi memori pribadinya selama dalam penahanan yang diterbitkan oleh ISAI dan “Mereka yang Tersisih” (kumpulan 18 cerpen) yang diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Yayasan Lontar. Dengan pengeluaran bulanan sekitar Rp 500.000,- Soedjinah yang beragama Islam dan kini berusia 72 tahun ini masih bisa menyisakan sedikit uang untuk membantu saudara-saudaranya di Sala yang mengalami kesulitan mengarungi sisa hidupnya karena identitas mantan tapol dan stigmatisasi pada KTPnya. Karena sikapnya yang suka menjalin keakraban dengan tetangga, sejak bebas hingga kini Soedjinah tak pernah mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan diri di lingkungan masyarakatnya. Demikian juga bila dia sekali waktu pulang ke Sala, kota kelahirannya. Para tetangga menyambutnya dengan baik, lebih-lebih karena orangtuanya dulu dikenal sebagai seorang guru mengaji.

Kamis, 30 Agustus 2007

Sekali lagi : belajar dari Stiglitz

Catatan A. Umar Said  

30 Agustus 2007

Tulisan tentang kritik tajam Joseph E. Stiglitz, pakar ekonomi Amerika yang terkenal sekali di dunia, terhadap berbagai politik pemerintah Indonesia mengenai modal asing, rupanya mendapat perhatian dari banyak kalangan di Indonesia. 
Agaknya, perhatian yang besar sekali terhadap kritik Stiglitz ini disebabkan karena masalah penanaman modal asing ini sedang menjadi persoalan hangat yang besar sekali di berbagai kalangan, terutama di kalangan organisasi massa dan para intelektual. Juga, karena kritik tajam ini diucapkan oleh seorang tokoh penting Amerika yang mempunyai bobot yang besar sekali.


Joseph E. Stiglitz adalah professor dalam ekonomi, yang pernah menjabat sebagai penasehat ekonomi terkenal Presiden Bill Clinton, dan dipilih sebagai Wakil Direktur Bank Dunia, serta menduduki jabatan-jabatan penting di berbagai badan ilmiah dan organisasi Amerika dan internasional, yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan permbangunan. Ia telah menulis banyak buku yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi di dunia, dan telah memperoleh Hadiah Nobel karena keahliannya.


Mengenai Indonesia Stiglitz sudah sering mengemukakan pendapatnya dalam berbagai ceramah atau tulisannya, baik selama kunjungannya di Indonesia di masa-masa yang lalu, maupun dalam berbagai kesempatan di banyak negeri. Tetapi, pernyataannya yang terakhir di Jakarta baru-baru ini, adalah sangat menarik, karena ia telah mengangkat masalah politik pemerintah Indonesia di bidang penanaman modal asing dengan bahasa yang cukup kritis. 


Untuk dapat bersama-sama menelaah kembali - dengan lebih teliti lagi - kritiknya yang tajam tentang politik pemerintah Indonesia di bidang penanaman modal asing, maka kita sajikan sekali lagi interviewnya dengan Tempo (16 Agustus 2007). Mengingat arti penting interwiew-nya ini bagi kita maka patutlah kiranya kita dalami, sekali lagi, pokok-pokok fikirannya, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pemerintah diminta menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat. Jika pemerintah Indonesia berani melakukan ini maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing. 

"Mereka (para perusahaan tambang asing) tahu kok bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang," kata Stiglitz
”Negosiasi ulang kontrak karya ini juga sangat mungkin dilakukan dengan Freeport McMoran, yang memiliki anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Freeport merupakan salah perusahaan tambang terbesar di dunia yang melakukan kegiatan eksplotasi di Papua. 

”Stiglitz mencontohkan ketegasan sikap Rusia terhadap Shell. Rusia mencabut izin kelayakan lingkungan hidup yang dikantongi Shell. Ini karena perusahaan minyak itu didapati melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan melakukan pencemaran lingkungan. "Kalau melanggar undang-undang, ya izinnya harus dicabut dong," kata dia. 

”Seperti ramai diberitakan beberapa waktu lalu, Freeport Indonesia melakukan pencemaran lingkungan selama mengebor emas dan tembaga di Papua. Namun, kasus ini tidak pernah sampai ke pengadilan. Pemerintah hanya meminta perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu memperbaiki fasilitas pengolahan limbahnya (kutipan dari Tempo Interaktif selesai).


Mereka sedang merampok kekayaan alam kita

Sebagai seorang ahli di bidang ekonomi, yang pernah menjabat Wakil Direktur Bank Dunia, dan anggota terkemuka dewan ekonomi presiden Clinton maka menarik dan penting sekali ketika ia mengatakan “Pemerintah Indonesia diminta menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat. Jika pemerintah berani melakukan ini maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing. Perusahaan tambang asing tahu kok bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang”.

Anjuran Stiglitz supaya pemerintah Indonesia menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat merupakan pembenaran atau penggarisbawahan tuntutan banyak kalangan di Indonesia, termasuk organisasi seperti : ABM (Aliansi Buruh Menggugat) , Koalisi Anti Utang, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Debt Watch, FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia), INFID (International NGO's Forum for Indonesian Development), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), KPKB (Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh), KoAge (Koalisi Anti Globalisasi Ekonomi), KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), LBH Apik , PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Perkumpulan Bumi, Sekretariat Bina Desa, SP (Solidaritas Perempuan) SEKAR, Aliansi Perempuan untuk Keterwakilan Politik, AKATIGA, STN (Serikat Tani Nasional), SPOI (Serikat Pekerja Otomotif Indonesia), Lapera Indonesia, The Institute for Global Justice, FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), Serikat Mahasiswa Indonesia,), LS-ADI (Lembaga Studi dan Aksi Untuk Demokrasi), LBH-Jakarta, PRD, Papernas, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Federasi Serikat Buruh Jabotabek, (dan banyak organisasi lainnya).

Stiglitz menegaskan bahwa kalau pemerintah Indonesia berani melakukan negosiasi ulang tentang perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing. Pernyataan Stiglitz ini sangat penting, sebab sejak puluhan tahun, para investor asing di Indonesia telah mengeruk keuntungan yang besar, sedangkan hasil yang diperoleh pemerintah Indonesia adalah kecil sekali. 
Yang lebih-lebih menyedihkan lagi ialah kenyataan bahwa sebagian (yang tidak kecil!) dari hasil kontrak-kontrak ini tidak masuk ke kas negara, melainkan dikorupsi oleh pejabat-pejabat di berbagai tingkat, baik di Pusat maupun di daerah.


Stiglitz dianggap “pengkhianat” kepentingan World Bank dan IMF

Pernyataan Stiglitz mengenai pentingnya negosiasi ulang kontrak-kotrak dengan para investor asing ini juga tercermin dalam kalimatnya yang mengatakan bahwa perusahaan tambang asing itu pada umumnya tahu bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang Bahasa yang digunakan Stiglitz, sebagai ahli ekonomi yang terpandang di dunia, yang mengatakan bahwa investor-investor asing itu “merampok kekayaan alam negara-negara berkembang” adalah ucapan yang terlalu terus-terang dan tidak tanggung-tanggung, dan langsung menusuk jantung hati para investor skala dunia itu.

Itulah sebabnya maka sebagai seorang yang pernah menjabat wakil Direktur Bank Dunia ia dijuluki oleh sebagian kalangan sebagai “pengkhianat”. Sikapnya yang kritis sekali terhadap politik dan praktek-praktek yang dilakukan IMF, dan yang menentang akibat-akibat negatif globalisasi, membikin dirinya terkenal sebagai seorang yang membela kepentingan negara-negara miskin dan dunia ketiga umumnya. Ia juga termasuk seorang di antara tokoh-tokoh yang melawan pencemaran lingkungan hidup.


Masalah Freeport : akibat politik yang salah Orde Baru

Juga, sebagai orang yang pernah menduduki jabatan yang begitu tinggi dan penting dalam pemerintahan Amerika pernyataannya mengenai perlunya ada negosiasi ulang dengan PT Freeport Indonesia adalah satu hal sangat menarik. Sebab, hal ini bertentangan sama sekali dengan sikap pembesar-pembesar Amerika lainnya (termasuk Henry Kissinger) yang selalu berusaha membela kepentingan PT Freeport. 

Sikap Stiglitz yang demikian penting ini kiranya perlu mendapat sambutan dari banyak kalangan, baik dari kalangan pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, para intelektual dan organisasi masyarakat. Karena, kasus PT Freeport adalah salah satu di antara kasus-kasus yang paling parah yang dihadapi negara Indonesia, sebagai akibat politik yang salah selama puluhan tahun dari rejim militer Orde Baru sejak tahun 1967.

Tetapi, masalah investasi asing yang dihadapi negara Indonesia bukanlah hanya PT Freeport Indonesia, melainkan juga sebagian terbesar investasi asing lainnya. Ini juga berlaku bagi Exxon, Newmont, Rio Tinto dan banyak lagi lainnya. Sebab, jumlah investasi asing di bidang pertambangan di Indonesia adalah besar sekali. 
Kira-kira 70 % dari pertambangan di Indonesia didominasi oleh modal asing. Dan sebagian besar dari investasi asing ini sudah menimbulkan bermacam-macam akibat yang negatif terhadap masyarakat setempat di sekelilingnya, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan akibat buruk yang berkaitan dengan lingkungan hidup.


Bukan hanya Freeport saja!

Ini terjadi dengan kasus investasi Exxon Mobil di Aceh (NAD), Laverton Gold di Sumatera Selatan, Chevron, Rio Tinto dan KPC di Kalimntan Timur, Arutmin di Kalimantan Selatan, Aurora Gold di Kalimantan Tengah , PT Inco di Sulawesi Selatan, Expan Tomori di Sulawesi Tengah, Antam Pomalaan di Sulawesi Tenggara, Newmont di Sulawesi Utara dan Sumbawa, PT Arumbai di Nusa Tenggara Timur, Newcrest, PT Anggal dan PT Elka Asta Media di Maluku, Beyond Petroleum (BP) Tangguh di Papua.

Dalam menganjurkan kepada pemerintah Indonesia untuk menegosiasi ulang kontrak-kontrak karya dengan para investor asing yang menguasai pertambagan minyak dan gas, Stiglitz mengambil contoh keberhasilan Bolivia. “”Negara miskin Amerika Latin itu sekarang memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. "Jika sebelumnya hanya memperoleh keuntungan 18 persen, sekarang sebaliknya mereka yang mendapat 82 persen," ujarnya. Dan para investor asing itu, kata dia, tetap disana.

Yang juga sangat menarik dari interview Stiglitz ialah anjurannya supaya akibat praktek-praktek buruk para investor asing di Indonesia dibeberkan dalam media massa. 
“Masyarakat pasti akan sangat marah ketika mengetahuinya, sehingga kontrak-kontrak itu akan dinegosiasi ulang”, katanya. 
Rupanya, Stiglitz cukup mengenal garis-garis besar situasi di Indonesia, sehingga ia menganjurkan adanya pembeberan di media massa segala oraktek-praktek buruk perusahaan besar asing serta akibatnya yang merugikan.

Anjuran Stiglitz semacam itu adalah penting sekali kalau kita ingat kepada sikap para pejabat negara sejak pemerintahan Orde Baru yang membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi asing secara besar-besaran di berbagai bidang. Investor diberi segala macam pelayanan dan kemudahan-kemudahan, walaupun ternyata banyak menimbulkan masalah bagi rakyat dan merugikan kepentingan negara.


Gerakan extra-parlementer : tugas patriotik

Oleh karena DPR atau DPRD (atau DPD) tidak bisa diharapkan banyak untuk mengontrol berbagai politik pemerintahan mengenai investasi-investasi asing, maka peran berbagai organisasi non-pemerintah (ornop) dan media massa menjadi sangat penting sekali. Sebab, korupsi dan kolusi melalui dalam bentuk “suapan” yang macam-macam tidak hanya telah dilakukan oleh pejabat-pejabat penting negara, melainkan juga oleh anggota-anggota DPR atau DPRD.

Jadi, segala macam aksi-aksi extra-parlementer yang dilakukan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat untuk melawan segala politik buruk pemerintah di bidang penanaman modal asing adalah tugas atau kewajiban yang patriotik, yang perlu mendapat dukungan seluas mungkin dari segala fihak. Gerakan atau aksi-aksi extra-parlementer yang dilakukan berbagai tokoh masyarakat, ornop, dan ormas mahasiswa dan pemuda, adalah sangat mutlak perlunya untuk menghadapi dominasi modal asing di Indonesia beserta kakitangan mereka
Kiranya, kita semua patut selalu ingat bahwa dari 230 juta penduduk Indonesia sekitar separonya (atau sekitar 115 juta) hidup dengan kurang 2$US seharinya, dan bahwa ada pengangguran lebih dari 40 juta orang, dan juga lebih dari 40 juta orang hidup dalam kemiskinan, ditambah lagi dengan 13 juta anak-anak yang kurang makan.

Dengan banyaknya masalah-masalah parah yang sedang dihadapi bangsa dan negara kita dewasa ini, maka makin nyatalah bahwa dengan sistem pemerintahan dan konstelasi politik seperti yang sekarang ini tidak mungkin diadakan perubahan-perubahan radikal yang bisa membawa perbaikan hidup bagi sebagian besar rakyat. 
Apalagi, berbagai masalah besar dan parah seperti tersebut di atas dibikin lebih parah lagi dengan korupsi yang sudah merajalela dan pembusukan akhlak di berbagai kalangan masyarakat.

Sejumlah negeri-negeri di Amerika Latin (umpamanya Venezuela, Bolivia, Argentina dan juga Kuba) sedang menunjukkan kepada dunia bahwa jalan lain untuk mendatangkan perubahan besar dan perbaikan hidup rakyat banyak adalah mungkin, dan bukannya jalan yang ditunjukkan oleh Washington. 

Pengalaman di berbagai negeri Amerika Latin ini patutlah sekali diperhatikan oleh semua golongan dan kalangan di Indonesia yang menginginkan adanya perubahan-perubahan besar serta perbaikan sejati di negeri kita.


Paris 30 Agustus 2007

---:::---

Jumat, 27 Juli 2007

Tujuh Tokoh Terima Gus Dur Award


Jumat, 27 Juli 2007 18:52

Jakarta, NU Online - Sebanyak tujuh orang yang selama ini dianggap berjasa kepada bangsa, negara dan perdamaian memperoleh penghargaan Gus Dur Award yang diberikan dalam peringatan harlah ke 9 PKB di Hotel Borobudur Jakarta, Jum’at (27/7).

Mereka yang menerima penghargaan ini adalah LB Moerdani, Harry Tjan Silalahi, Jacob Oetama, Ken Sudarto, Alfred Simanjuntak, Oey Hay Djoen dan Gedong Bagus Oke. Tidak semua tokoh tersebut bisa hadir untuk menerima penghargaan karena sebagian sudah meninggal sehingga diwakili oleh keluarganya.

Jenderal Leonardus Benyamin Moerdani adalah mantan panglima ABRI. Prestasinya terukir sebagai penata organisasi intelijen di tubuh militer. Ia merupakan penggagas Badan Intelijen Strategis (Bais) pada 1983 Dia juga sukses mereorganisasi sejumlah komando daerah militer dan memodernisir peralatan TNI semasa menjabat Pangab.

Harry Tjan Silalahi dikenal sebagai peneliti senior bidang politik, budaya dan pertahanan dan aktif di CSIS (Center For Strategic & International Studies). Sejak awal tahun 50-an, ia mulai aktif memberikan kontribusi dalam dunia politik nasional dan banyak menulis di berbagai surat kabar dan buku.

Jakob Oetama adalah Pemimpin Umum Harian Kompas dan Chief Executive Kelompok Kompas-Gramedia. Ia menawarkan jurnalisme damai dan berhasil membuka horizon pers yang benar-benar modern, bertanggung jawab, nonpartisan, dan memiliki perspektif jauh ke depan.

Ken Sudarto adalah tokoh periklanan Indonesia dan pendiri Matari Advertising. Dialah yang mengkonsep pencitraan PKB sebagai partai yang nasionalis religius dan modern sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas.

Alfred Simanjuntak adalah pencipta lagu nasional ‘Bangun Pemudi Pemuda’. Pria Batak kelahiran 8 September 1920 itu juga merupakan pencipta mars dan hymne PKB. Dalam usianya yang lebih dari 80 tahun, ia masih sehat dan menerima secara langsung penganugerahan ini.

Gedong Bagus Oka adalah tokoh pembaruan Hindu dan gerakan anti kekerasan di Indonesia. Ia termasuk salah satu tokoh yang tergabung dalam Gerakan Moral Nasional untuk meredakan konflik yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu.

Oey Hay Djoen adalah mantan tahanan politik Pulau Buru bernomor punggung 001 (Pramoedya bernomor 007). Secara khusus Oey menerjemahkan buku-buku yang ditulis oleh pemikir Sosialisme, antara lain: Karl Marx, Frederick Engels, G.V. Plekhanov, N.G. Chernyschevsky, Rosa Luxemburg dsb. Sebagai budayawan Oey telah membukukan kumpulan puisinya.

Selain memberikan Gus Dur Award, Harlah ke 9 PPKB ini juga memberikan penghargaan Bakti Khidmad PKB kepada para tokoh yang dianggap berjasa dalam mendirikan dan mengembangkan PKB. (mkf/ti/wk)

Kamis, 19 April 2007

Tahun-Tahun Bersama Sudjojono


April 19, 2007  - Oleh Ade Tanesia

ilustrasi: Lukisan karya Sudjojono

Kalau orang bertanya, apakah aku masih mencintai Sudjojono? Aku jawab tidak, yang tertinggal hanya iba padanya.

Wanita itu Mia Bustam namanya. Usianya kini sudah 84 tahun, tapi ingatannya masih cemerlang. Dalam sejarah seni rupa modern Indonesia, nama Mia Bustam hanya lamat-lamat terdengar. Tak banyak orang tahu bahwa wanita ningrat itu istri pertama pelukis besar Indonesia, S Sudjojono. Dialah pendamping sosok Sudjojono di masa ”bapak seni lukis modern Indonesia” itu melahirkan pemikiran dan karya-karya terbaiknya.

Pertama kali saya jumpa dengannya di tahun 1980-an. Dua puluh lima tahun telah berlalu, toh tak banyak yang berubah dalam dirinya. Ia masih cantik. Saat bertemu dengannya, semangatnya untuk berkarya masih membara.
“Kartika Affandi sudah memberikan saya kanvas dan cat. Ingin sekali melukis lagi. Selama ini saya juga menyulam. Mau lihat karya sulam saya?” ungkap Ibu Mia sembari masuk kamar mengambil karya sulamnya.
“Saya sedang membuat silsilah keluarga,” lanjutnya memperlihatkan sulaman gambar pohon silsilah.
“Nanti di bulatan ini akan saya taruh foto anak-anak dan cucu saya. Tapi Sudjojono saya taruh di bawah saja. Hanya tulisan Ayah: S Sudjojono. Di bawahnya saya taruh daun-daun yang mengering, karena cintanya pun sudah kering,” ungkapnya sambil tertawa lirih.
Matanya lalu menerawang jauh saat ia mulai bercerita tentang tahun-tahun penuh keindahan dan kegetiran bersama Sudjojono. Saat itu ia masih menyandang nama pemberian orang tuanya: Sasmiya Sasmojo. Gedung Bataviasche Kunstkring (sekarang gedung bekas kantor imigrasi) di Jalan Teuku Umar, Jakarta, menjadi saksi pertemuan pertamanya dengan Sudjojono.

Bataviasche Kunstkring merupakan gedung kesenian milik pemerintah kolonial Belanda. Ayahanda Mia Bustam, Raden Ngabehi Sasmojo, bekerja sebagai concierge dan tinggal bersama keluarganya di paviliun gedung. Dari beranda muka paviliunnya itu, Mia Bustam yang saat itu berumur 22 tahun mengamati seorang pria sedang bercakap-cakap dengan ayahnya. Pria berambut agak gondrong itu lalu menoleh dan tersenyum padanya. Sontak hati Mia Bustam berdebar sembari bertanya dalam hati: ”Siapakah pria itu?”

Dari ibundanya, Mia Bustam tahu bahwa pria itu bernama Sudjojono, seorang pelukis dari Sunter. Cinta pada pandangan pertama itu rupanya yang terjadi di antara mereka.
”Mas Djon tak terlalu tampan, tapi saya tidak akan pernah lupa senyumnya. Selain itu kebetulan saya suka baca, jadi kita bisa berdiskusi beragam topik,” kenangnya.
Pertemuan itu berlangsung pada 1943 dan pada tahun yang sama Sudjojono melamarnya, akhirnya mereka menikah di Solo, Jawa Tengah.

Dari Solo, pasangan pengantin baru ini tinggal di Jalan Kawi, Jakarta. Saat itu Sudjojono bekerja di Poetera (Poesat Tenaga Rakyat) yang dipimpin oleh empat serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan KH Mansjur.

Sejak bulan-bulan pertama pernikahannya dengan Sudjojono, Mia makin tahu bahwa dia merajut hidupnya dengan seniman yang memegang keras prinsip. Pernah suatu kali Sudjojono bersitegang dengan Bung Karno karena perbedaan pendapat.
“Saat itu Poesat Tenaga Rakyat sering mengadakan pameran. Salah satunya adalah pameran pelukis Kartono Yudokusumo. Ketika itu Sudjojono membuat tulisan di katalognya. Dalam tulisannya ia berpendapat bahwa ”bakat melukis Kartono Yudokusumo sangat besar, bisa dikatakan sama dengan bakat Basuki Abdullah”.
Membaca tulisan itu, Basuki Abdullah sangat marah dan mengadu pada Bung Karno serta menuntut agar kalimat itu dicoret. Bung Karno menyampaikannya pada Sudjojono seraya minta agar kalimat itu dibuang saja. Kontan Sudjojono menolak karena ia merasa punya alasan kuat atas pendapatnya.

Perdebatan makin memanas, akhirnya pendiri Persagi itu menyatakan mundur dari Poesat Tenaga Rakyat.
”Hari itu Mas Djon pulang cepat. Saya heran kok dia sudah pulang padahal baru pukul 11. Akhirnya saya tahu bahwa dia keluar dari Pusat Tenaga Rakyat dan tentu gaji sebesar Rp 100 juga hilang. Meskipun kala itu sedang hamil anak pertama, saya tidak marah atau takut. Tenang saja, karena menjadi istri Sudjojono harus siap menghadapi apa pun yang ia lakukan. Bahkan waktu itu Bung Karno mengutus Affandi dan Dullah untuk membujuk Mas Djon agar bekerja kembali dan gajinya masih diantar selama tiga bulan. Tapi selama kalimat itu masih dicoret, Mas Djon tetap menolak,” tuturnya menghela napas, seakan peristiwa itu baru saja berlangsung.
Kekuatan hati Mia tentunya berasal dari cintanya yang sangat besar pada Sudjojono. Masih di masa dirinya mengandung anak pertama, ia mendengar pengakuan suaminya mengenai cerita dibalik lukisan Di Depan Kelambu Terbuka. Pengakuan itu bermula dari komentar Sanusi Pane yang mengatakan bahwa wanita dalam lukisan itu seperti menyimpan derita. Lalu Mia pun bertanya pada sang suami: ”Siapakah sebenarnya wanita itu?” Ternyata wanita itu adalah seorang pekerja seks di daerah Senen yang kerap menjadi langganan Sudjojono di masa bujangnya.

Wanita itu bernama Adhesi sebuah nama yang diberikan oleh salah seorang langganannya yang lain. Terdorong oleh rasa kasihan dan keinginan agar perempuan itu keluar dari kehidupan gelapnya, Sudjojono membawa Adhesi ke rumah orang tuanya di Sunter. Walaupun tidak menikah secara legal, mereka hidup seperti layaknya suami istri. Tentu peristiwa ini membuat kedua orang tua Sudjojono, Pak Sindhudarma dan Ibu Marijem, sangat terpukul, tapi toh akhirnya mereka tetap menerima.

 Untuk menandai perubahan kehidupan perempuan pelacur itu, Sudjojono mengubah nama Adhesi menjadi Miryam. Sementara Miryam berperan sebagai ”ibu rumah tangga” yang mengurusi dirinya dan orang tuanya, Sudjojono bekerja menjadi guru di Ardjoenaschool dengan gaji 35 gulden, jumlah yang cukup besar di masa itu.

Selang beberapa waktu, Sudjojono keluar dari pekerjaannya dan mendirikan sekolah untuk anak-anak nelayan di Sunter yang diberi nama Poelasara. Tentu gaji 35 gulden hilang, dan ternyata Miryam tidak mampu hidup melarat. Ia akhirnya lari dari Sunter dan kembali hidup sebagai pelacur di Senen. Beberapa kali Sudjojono berusaha menjemputnya dan membawanya pulang, tetapi Miryam terus kabur. Setelah empat kali, akhirnya Sudjojono tidak lagi berusaha mencarinya, karena mungkin itulah jalan yang dipilih oleh Miryam. Akibat hubungannya dengan Miryam, rupanya Sudjojono tertular penyakit gonorrhoe.
“Saat mendengar ia mengidap penyakit itu, saya langsung mengelus anak yang ada dalam kandunganku. Rasanya campur aduk, antara takut dan juga kasihan sama wanita itu. Tapi Mas Djon langsung bilang bahwa sebelum menikah ia telah memeriksakan dirinya ke dokter dan dinyatakan negatif. Aku lega dan memang ke delapan anakku sehat semua,” tutur Mia lebih lanjut.
Kegalauan hati kerap timbul dalam hatinya, tetapi saat itu kejujuran Sudjojono selalu sanggup menenangkan hatinya. Mia Bustam teringat pada lukisan Sayang Aku Bukan Anjing, di mana dirinya dilanda rasa cemburu yang hebat. Lukisan itu berkisah tentang dua anjing mereka yang berkelahi memperebutkan tulang. Namun kepala anjingnya diganti dengan kepala Sudjojono dan seorang wanita bernama Patty, salah seorang Ah murid sanggar yang didirikan oleh Sudjojono saat tinggal di Jalan Segaran, Jakarta.

Awalnya Mia Bustam tidak masalah dengan lukisan itu sampai muncul sebuah ulasan di koran Kedaulatan Rakyat. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa judul lukisan itu sebenarnya Sayang Kami Bukan Anjing. Dituliskan pula seandainya mereka anjing maka akan lebih gampang untuk bersatu, tapi berdasarkan moral Sudjojono tidak akan meninggalkan istrinya.
“Sewaktu saya baca Koran Kedaulatan Rakyat itu, langsung saja muka saya panas, karena yang saya tahu lukisan itu berjudul Sayang Aku Bukan Anjing. Korannya langsung saya uwel-uwel. Pikir saya berarti ada apa Mas Djon dengan Patty. Berhari-hari saya ngambek dan Mas Djon sangat bingung. Tapi akhirnya dia mengaku juga bahwa dia pernah tertarik dengan Patty. Kalau Mas Djon sudah cerita, saya sudah tenang,” ujar Mia.
***
Memasuki masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Sudjojono dan seniman Indonesia lainnya tidak tinggal diam. Mia Bustam masih ingat mereka sibuk membuat poster-poster perjuangan, dan yang terkenal adalah karya poster Bung Ayo Bung.
Ada cerita menarik di balik poster itu.

“Saat itu Bung Karno minta pada Sudjojono dan kawan seniman lainnya untuk membuat karya yang bisa mengobarkan semangat juang rakyat. Sementara mereka sedang berdiskusi, datanglah Chairil Anwar yang baru plesir di Senen. Ia bercerita bahwa pelacur di Senen memanggil setiap pria yang lewat dengan kata-kata “Bung Sini Bung”. Mendengar cerita lucu Chairil Anwar, para seniman itu langsung mendapat inspirasi untuk membuat karya poster dengan kalimat Bung Ayo Bung.

Pada 1946, saat pusat pemerintahan Indonesia dipindah ke Yogyakarta, banyak seniman ikut pindah, termasuk Sudjojono. Lalu pada 1947, SIM (Seniman Indonesia Muda), kelompok yang didirikan oleh Sudjojono dan kawan-kawannya di Madiun, Jawa Timur, pindah ke Solo untuk berkarya di gedung Miss Ribut. Di sana cukup banyak lukisan perjuangan diciptakan, salah satunya yang terkenal adalah Kawan-Kawan Revolusi.

 Selain itu Sudjojono juga membuat lukisan berjudul Pejuang, menggambarkan seorang pejuang asal Batak bermarga Napitupulu. Juga ada lukisan berjudul Pandanglah Mataku mengenai seorang mata-mata Belanda yang diinterogasi oleh pejuang.

Sayangnya seluruh lukisan itu akhirnya harus musnah saat terjadi peristiwa serangan Agresi Belanda II pada1948. Sebelum peristiwa itu, Sudjojono dan keluarga pindah ke Bogem, Prambanan.

Tepat pada 19 Desember, rupanya Belanda menyerang dari arah timur, artinya melewati kawasan Prambanan. Segera mereka harus mengungsi dan masih segar dalam ingatan Mia bagaimana mereka menanam sekitar 45 lukisan dan perabotan berharga lainnya di dalam tanah. Setelah perang usai, seluruh lukisan Sudjojono itu telah musnah, baik lukisan yang dibuat di zaman Persagi, zaman perjuangan, sampai lukisan terbaru yang dibuat di Bogem.

 Untung lukisan berjudul Kawan-Kawan Revolusi sempat diambil oleh Bung Karno. Namun yang juga ikut musnah adalah lukisan keluarga, termasuk lukisan potret Mia Bustam berjudul Habis Mandi. Juga lukisan Tirtosamudra, nama kain yang dikenakan oleh Mia saat dirinya baru menikah dan diperkenalkan oleh Sudjojono kepada tokoh empat serangkai. Masa Agresi Belanda II merupakan saat pahit. Tak hanya kehilangan lukisan, Sudjojono juga kehilangan ayahnya yang tertembak bedil Belanda.

***
Tahun berganti, sampai akhirnya Sudjojono diminta jadi calon anggota DPR dari Partai Komunis Indonesia pada pemilu 1955.
“Saat jadi anggota DPR ia makin jarang melukis. Ia tinggal di Jakarta dan hanya akhir minggu saja ke Yogya,” tutur Mia.
Menurutnya, ada perubahan dalam diri Sudjojono setelah menjadi anggota DPR, jika dulu dirinya sangat rendah hati kini lagaknya menjadi pembela rakyat.
“Sejak jadi anggota DPR mungkin dia akan puas diri. Pernah ada rombongan kesenian dari Praha ke Yogyakarta. Saat itu kami datang terlambat, jadi kursi di depan sudah penuh, kami dapat kursi di belakang. Terus Mas Djon bilang, ’Wah, wakil rakyat kok duduk di belakang.’ Saya pikir, apakah wakil rakyat harus duduk di depan, kursinya diberi nama, terus dipersilakan dengan ibu jari. Dari kejadian itu saya rasanya malu sekali. Ini bukan Mas Djon yang saya kenal, dulu ia sangat rendah hati,” tutur Mia.
***
Menjadi anggota DPR, berkantor di Jakarta, rupanya menjadi awal dari kehancuran rumah tangga mereka. Sudjojono yang saat kampanye pemilu 1955 memperjuangkan hak-hak perempuan ternyata mulai berpaling pada wanita lain. Hubungannya dengan Rose Pandanwangi tidak bisa dihentikan.
“Saat itu pada 1957 akhirnya Mas Djon mengaku. Ia katakan jika kami seumpama wayang, maukah aku menjadi Sembadra.” 
Aku langsung menyahut, ”Dan Rose menjadi Srikandi?”
Lalu Mia melanjutkan tuturannya: ”Aku tidak bisa seperti Sembadra yang toleran pada Arjuna untuk mempunyai istri berlusin-lusin. Lagian kok dia membayangkan dirinya jadi Arjuna? Arjuna kok elek. Aku tidak mau poligami, yang penting cerai. Dulu dia seperti dewa bagi saya. Tapi setelah itu, dia hanya dewa yang kemudian turun derajatnya menjadi manusia biasa. Setelah menunggu kepastian selama dua tahun, akhirnya kami memutuskan berpisah pada 1959.”
Menurut Mia, hubungannya dengan wanita lain ini pula yang menyebabkan Sudjojono dipecat oleh pimpinan PKI, ia pun mundur dari Lekra.
“Setelah meninggalkan saya, Gerwani sempat mau menuntut janji-janji beliau saat kampanye. Tapi Sudjojono terus menghindar. Padahal anggota Gerwani sudah mondar-mandir di depan rumah saya,” ujar Mia.
Untuk menandai hidup barunya, mantan istri Sudjojono itu mengganti namanya menjadi Mia Bustam yang diambil dari nama leluhurnya. Saat itu belum lagi berumur 40 tahun, Mia Bustam dengan tegar hati membesarkan kedelapan anaknya seorang diri. Ia memperdalam keterampilan melukis dengan bergabung menjadi anggota di Seniman Indonesia Muda (SIM), lalu sempat aktif pula di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Setelah berpisah, Sudjojono tetap memberikan nafkah bagi kedelapan anaknya sebesar Rp 2.000 per bulan. Jumlah yang sangat minim, sehingga mereka harus makan pagi dengan tiwul, beras campur jagung. Kehidupan terus berlangsung sampai terjadi peristiwa 1965.
”Waktu itu ulang tahun anak saya yang ketiga, Watugunung, pada 23 November 1965. Tiba-tiba sebuah truk tentara berhenti di depan rumah. Saya harus naik truk dibawa tentara. Sedih sekali harus meninggalkan tujuh anak saya yang masih kecil-kecil. Saya tak sangka bahwa harus meninggalkan anak sebegitu lama,” tutur Mia lirih.
Tiga belas tahun hidup di penjara bukanlah sebentar. Mia berpindah dari Penjara Sleman, ke Benteng Vredeburg, lalu ke Penjara Wirogunan, dipindah lagi ke Pelantungan, sampai akhirnya pada 1978, ia bisa bebas dari Penjara Bulu, Semarang.

Keluar dari penjara, Mia Bustam tidak tinggal diam. Seluruh riwayat hidupnya ia tumpahkan dalam tulisan. Ia kini telah menyiapkan dua buku yang rencananya akan diterbitkan tahun ini, yaitu Sudjojono dan Aku serta Dari Kamp ke Kamp. Buku itu kelak akan menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Di sanalah sejarah bangsa, sejarah seni rupa Indonesia, tercatat melalui kehidupan seorang wanita yang sangat kuat, Mia Bustam.
Di akhir pertemuan, saya bertanya apakah ia memaafkan Sudjojono. Dengan tegas ia katakan, “Saya telah memaafkan dia. Sudah sejak lama. Sebagaimana saya telah mengikhlaskan masa lalu saya.”