Wawancara Dengan Ibu Put Mu'inah

May 11, 2008

“tapi yang jelas bahwa orang orang PKI bertuhan dan memeluk agamanya masing masing. Agama itu sifatnya pribadi. Saya justru mendapatkan contoh itu dari Nabi Muhammad tentang bagaimana beliau menjalankan cinta kasih, bahkan terhadap musuh musuhnya sekalipun.”

Masa Kecil Ibu di mana?

Saya asli Srengat, Kabupaten Blitar. Dilahirkan pada Bulan Nopember 1930 di Srengat. Pendidikan pertama yang saya terima di Sekolah Taman Siswa di Tulung Agung. Akibat pendudukan Jepang, Ayah saya yang seorang tokoh NU Pakis Rejo, Srengat dan tokoh Syarikat Rakyat di tahan oleh tentara Jepang. Karena Bapak ditahan, berikut hasil pertanian di sawah sekaligus persediaan pangan dirumah dirampas oleh Jepang, akhirnya saya disuruh berhenti oleh ibu untuk membantu kegiatan ekonomi keluarga. Saya sempat juga belajar sebentar di taiso untuk mempelajari katakana dan hiragana.

Bagaimana dengan kisah berorganisasi ibu?

Saya katakan kepada Bapak saya, “Pak saya tidak usah sekolah, tetapi ikutkan ke teman Bapak yang paling pandai’. Akhirnya saya diikutkan oleh Bapak kepada Ibu Umi Sarjono. Beliau orang Salatiga, ketika pendudukan Jepang lari ke Blitar serta membuka restoran di Hotel Lestari. Perkenalan Ibu Umi dengan Bapak, ketika keduanya ditahan oleh Jepang di Rumah Tahanan di Blitar. Setelah keluar tahanan beliau berdua dibantu oleh Kyai Mucshin membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) cabang Blitar. Waktu itu saya diperbantukan sebagai juru ketik. Pada tahun 1946 saya gabung di PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia).

Kertika pada tahun 1948 Belanda melakukan agresi ke Indonesia, saya bersama kawan kawan melakukan konfrontasi (push font) dengan Belanda di daerah Pakis Aji, Kabupaten Malang. Pada tahun 1949, ketika Gerwes (Gerakan Wanita Sedar)berdiri, saya bergabung di sana.

Kenapa Ibu gabung di Gerwes? Apa hubungan dengan PESINDO?

Secara struktural tak ada hubungannya, Gerwes adalah organisasi yang terpisah dengan PESINDO. Saya gabung di Gerwes karena prihatin melihat posisi perempuan kala itu. Perempuan sangat menyedihkan, seakan tak ada harganya, bahkan dijadikan obyek. Kita lahir sebagai wanita kan bukan kehendak kita sendiri, tapi itu kan ketentuan dari Alloh. Namun kenapa harus ada pendeskreminasian terhadap kaum wanita. Kita lihat konflik rumah tangga kerapkali kesalahan ditumpakan kepada wanita. Melalui Gerwes saya berharap dapat mengangkat derajat kaum wanita untuk membela kebenaran dan menuntut hak haknya.

Perkembangan selanjutnya tahun 1950 Gerwes, bersama sama dengan 51 organisasi kewanitaan lainnya melakukan kongres dan membentuk organisasi besar yang bernama Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Pada tahun yang sama pula, saya bersama kawan kawan di Kotapraja Blitar mendirikan Gerwani Cabang Blitar, dan saya diangkat melalui konferensi Cabang Gerwani sebagai Ketua, yang tadinya aktif di kabupaten Blitar. Karena berasal dari Kabupaten Blitar, maka keanggotaan saya di DPRD juga di Kabupaten Blitar. Saya menjadi anggota DPRD Peralihan sejak tahun 1955, yang akhirnya terus berubah menjadi DPRD Sementara, berubah lagi menjadi DPRD Gotong Royong. Saya duduk di Fraksi Partai Komunis Indonesia (FPKI) mewakili dari Gerwani.

Berapa komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten dan Kotapraja Blitar saat itu?

Seingat saya, dari 45 kursi DPRD di Kabupaten Blitar melalui pemilu tahun 1955, PKI memperoleh kursi 23. Sisanya dibagi NU dan PNI, sedangkan Masyumi, Murba, dan Perti kalau tak salah hanya mendapat 1 atau 3 suara. Untuk di wilayah Kotapraja Blitar, dari 15 kursi di DPRD, PKI mendapatkan kursi 10, sedangkan 5 kursi sisanya dibagi NU dan PNI. Karena kursi yang diperoleh mayoritas, maka Walikota Blitar saat itu Bapak Kusnadi juga simpatisan kiri. Sementara di Kabupaten, Bupatinya Bapak Darmaji memang terpilih sejak jaman Belanda.

Kapan Ibu menjadi anggota DPRD terakhir kalinya?

Ya sejak peristiwa 1965 terjadi

Bagaimana dengan situasi sosial politik di Blitar sebelum meledaknya persitiwa 1965? Apa ada ketegangan ketegangan antar kelompok masyarakat?

Di Blitar kala itu situasinya sangat kondusif, tak ada ketegangan ketegangan antara kelompok masyarakat. Daerah kami sangat damai, bahkan saya sering kerja bareng dengan Bapak Kayubi dari Fraksi NU, beliau orang ansor. Jadi Agama-Nasionalis-Komunis, tetap kompak.

Terus, Ibu memaknai peristiwa G 30 S/PKI di Jakarta itu bagaimana?

Kita waktu itu tidk mengerti apa apa tentang kejadian di Jakarta. Biasanya kalau PKI itu punya gawe (hajat) sudah pasti kita yang didaerah daerah mengetahuinya. Kira kira bulan Oktober 1965 rumah saya tiba tiba dijaga oleh tentara. Dan ketika saya melihat orang orang ansor bersama pasukan loreng loreng merusaki rumah rumah (baca: aset PKI) lantas saya pergi mengungsi.

Bagaimana dengan visualisasi tentang perilaku PKI yang ada di Film G 30 S/PKI yang dulu ditayangkan setiap tanggal 30 September?

Uuuuhhh, itu omong kosong. Sama sekali tak benar dan itu menunjukkan kebohongan. Kalau Gerwani digambarkan menyileti Jenderal Jenderal semacam itu, justru bertentangan dengan ideologi komunis. Kok gagah betul gerwani menyileti Jenderal Jenderal. Tapi yang melihat kok percaya juga yaa. Pokoknya semua itu bertolak belakang dengan cara perjuangan PKI. Saya menyimpulkan bahwa yang menghendaki jatuhnya Presiden Soekarno adalah Amerika Serikat dengan menempatkan Harto (baca: Mantan Presdien Soeharto) untuk ditanam disini sebagai agennya. Tugasnya adalah untuk menjatuhkan Soekarno. Tahun 1963 Bung Karno kan pernah punya konsep Trisakti, yaitu; Berpolitik bebas, Berdikari dalam bidang ekonomi, dan Berbudaya bangsa yang luhur. Nah, yang paling ditakuti oleh Amerika dan Inggris adalah berdikari dalam bidang ekonomi. Bung Karno tak mau dipinjami oleh IMF. Bung Karno merencanakan dengan kekuatan bangsa sendiri kita pasti akan dapat hidup.

Kalau memang harto benci Karno kenapa, Kenapa PKI dilibatkan?

Sebab pendukung setia Bung Karno itu PKI. Karena Bung Karno itu satunya kata dan perbuatan dipihak rakyat tertindas, anti kapitalis, pemerasan dan penindasan. Jadi tak logis kalaui PKI berontak, wong PKI pendukung Bung Karno. Maka Soeharto menggunakan siasat para pendukung Bung Karno dulu yang dihancurkan. Karena kalau waktu itu ia “nembak” langsung ke Soekarno pasti akan mengalami kesulitan. Setelah peristiwa 1965 meledak katanya Bung Karno diamankan, setelah diamankan Bung Karno dikatakan sebagai PKI, Supersemar dihilangkan dan sebagainya. Saat pembunuhan terhadap tujuh jenderal itu, Harto kan menggunakan Letkol Oentung.

Lho, Oentung kan orang PKI?

Bukan, siapa bilang. Kita tidak punya Jenderal yang PKI. Saya akui bahwa kita kemasukan Sjam yang sebetulnya orang orang Amerika dan orangnya Soeharto.

Tapi apakah di PKI ada Biro Militer yang dipimpin oleh Sjam yang sifatnya rahasia?

Tak ada Biro Militer, yang ada itu Biro Politik

Sjam kok bisa masuk ke PKI bagaimana?

Itulah lihainya tentara, seakan akan dia komunis deles (tulen). PKI itu kelemahannya mudah percaya pada orang dan tak menaruh curiga apa apa, karena menurut agama su’udzhon (berburuk sangka) itu kan tak boleh.

Terus, bagaimana dengan pasukan yang dibawa oleh Oentung untuk operasi militer kala itu?

Itu kan pasukan dari Solo yang belum dikenal oleh Bung Karno ketika mereka menyamar sebagai cakrabirawa dan membawa Bung Karno ke Lubang Buaya. Tapi setelah kejadian itu, Oentung kan ditembak sendiri oleh orang orangnya harto dengan dalih untuk operasi pemulihan keamanan, disamping untuk menutup adanya hubungan rahasia antara Harto dan Oentung.

Tapi apakah benar bahwa para pemuda rakyat dan gerwani saat itu juga di Lubang Buaya?

Begini lho nak, saat itu kita kan lagi konfrontasi dengan Malaysia. Kita menginginkan Malaysia sebagai saudara kita lepas menjadi boneka Inggris. Jadi persiapan kita untuk menggayang Malaysia adalah untuk menyingkirkan Inggris. Karena konfrontasi itu, maka pemuda rakyat dan gerwani sedang menjalani latihan latihan militer dibanyak tempat, dan tak ada yang di lubang buaya waktu tragedi 65. Perlu dicatat sewaktu Bung Karno masih berkuasa, Pak Nas (Jend. Pur. Nasution) tak setuju jika Soeharto diberi posisi yang strategis, bahkan minta harto dipecat saja. Pak Yani (Jendr. Pur. Ahmad Yani) adalah musuhnya Harto waktu itu. Harto itu pernah mengenyam pendidikan intelegen dari Amerika Serikat melalui Jenderal Suwarto yang merupakan gurunya. Pak Yani adalah orang yang tak setuju Harto disekolahkan. Jadi kita lihat waktu Oentung melakukan penculikan, rumah yang paling awal dituju kan rumahnya Pak Yani dan Pak Nas, karena memang keduanya merupakan musuh Harto. Sementara PKI mengkonsentrasikan diri untuk mendukung upaya upaya perjuangan Bung Karno.

Bagaimana dengan pendapat bahwa PKI tak bertuhan?

Itu kan kata mereka, tapi yang jelas bahwa orang orang PKI bertuhan dan memeluk agamanya masing masing. Agama itu sifatnya pribadi. Saya justru mendapatkan contoh itu dari Nabi Muhammad tentang bagaimana beliau menjalankan cinta kasih, bahkan terhadap musuh musuhnya sekalipun. Hal itu saya jadikan pegangan untuk berbuat baik. Karena kalau kita baik, jangankan perintah agama, naluri kemanusiaan saja sudah pasti orang itu tergugah.

Melanjutkan yang tadi Bu, Sewaktu G 30 S/PKI meledak, ibu mengungsi dimana?

Saya ya cari hidup, anak-anak saya pergi sendiri-sendiri, kecuali Si bungsu yang berumur 1 (satu) bulan bersama saya?. Lari pertama saya di adik saya di komplek AURI Abdurahman Saleh Malang, lantas saya lari dan menjadi babu di kebun kentang wilayah lereng Gunung Arjuno Batu Malang. Selama disana 3(tiga) bulan (1996) dan ketika tentara mau menggerebek saya turun. Ketika turun saya mencari teman saya bernama Letnan Supeno, saya minta surat pengakuan bahwa saya istrinya dia, surat itu saya gunakan untuk surat jalan ke Jakarta tapi sebelum ke Jakarta saya menginap di rumah keponakan yang kuliah di Universitas Gajah Mada (aktivis CGMI). Namun ketika saya di Yogja saya ditangkap oleh orang-orang ansor sebanyak delapan orang dan tentara tujuh orang. Mereka tahu atas informasi dari pemuda demokrat Blitar yang waktu itu ada di Yogja. Saya ditahan 3 (tiga) bulan di Kantor Polisi Militer karena berdasar surat saya yang tak bawa dianggap bahwa saya adalah istri tentara. Pemeriksaan pertama dilakukan Letnan Silitonga. Ditahanan CPM ada limaorang perempuan bersama saya, diantaranya Bu Ridono (tokoh ketoprak siswobudoyo), seorang Tionghoa, Bu Artin (anak UGM). Setelah tiga bulan kami dibawa di Rumah Tahanan di Yogja. Tapi saat itu pukul 12.00 WIB saya dibebaskan dengan syarat saya malam itu juga tak boleh berada di Yogja. Tepat jam 22.00 WIB ada kereta yang menuju ke Jakarta. Saya lantas naik kereta itu menuju Jakarta.

Pertimbangan ibu waktu itu ke Jakarta apa?

Pertimbangannya bahwa Jakarta adalah kota besar sehingga tempat perlindungan tentunya akan lebih baik, tapi tak tahunya justru lebih menyedihkan. Ketika sampai Jakarta saya teringat pernah memiliki kenalan dari Jember yang tinggal disana. Dulu ia adalah pegawai koperasi di Blitar lalu pindah ke Jakarta, namanya Imam Santoso. Dengan sisa uang Rp. 8.000,- saya naik becak dengan ongkos Rp. 5.000,- menuju ke tempat dia didaerah Bedara Cina. Sesampainya disana, ternyata rumahnya justru dijadikan tempat pelarian kawan kawan dari Jember dan Banyuwangi sehingga penuh sesak. Terlihat orang orang begitu banyak didalam rumahnya, hingga untuk tidurpun harus duduk. Akhirnya terpikir dalam benak saya, “tak mungkin saya disitu”. Pertimbangannya akan mengundang kecurigaan orang, disamping juga tak ada tempat buat anak saya. Lalu saya pergi menuju tempat famili dari kakak saya di daerah Pisangan Baru, namun ketika sampai disanapun saya melihat suasana yang kurang kondusif.

Kenapa?

Ya, di samping rumahnya kecil, takut juga nanti membebani dia dan keluarganya. Saya tak enak sendiri, takutnya nanti kalau ada pertanyaan macam macam dari pihak Rukun Tetangga (RT). Jadi selama dua bulan di Jakarta saya hidup ngere (baca: Gelandangan) hanya berbekal pakaian dan perhiasan yang menempel ditubuh saya (sebagian perhiasan telah saya jual) serta keranjang bodol (baca:usang) yang berisi pakaian lusuh dari anak saya. Perhiasanku satu per satu, saya jual untuk memenuhi kebutuhan perut dan si kecil. Sedangkan tidurnya di tempat seadanya di Jakarta. Terakhir saya jual kalung untuk pergi ke Surabaya. Dengan bantuan famili yang bekerja di tempat penjualan tiket kereta api di Stasiun Jakarta Kota, saya berhasil mendapatkan tiket. Selama perjalanan di dalam kereta, tak terpikir olehku untuk singgah kemana sesampainya di Surabaya nanti. Beruntung didalam gerbong itu saya ditawari oleh seorang tentara berpangkat Kapten bersama isteri dan bayinya untuk bekerja di rumahnya merawat bayi dan isterinya. Sesampainya di Stasiun Pasar Turi Surabaya, sang Kapten ternyata telah dijemput dengan mobil sedan waktu itu. Akhirnya kita semua meluncur menuju rumahya di daerah Kenjeran. Ternyata sang Kapten memiliki pabrik kaos di rumahnya, dan saya tinggal seminggu disana dengan bekerja merawat bayi mereka berdua. Tapi saya tak enak juga dengan keluarga Kapten itu, mengingat hanya bekerja sebagai perawat bayi kebutuhan hidup saya dipenuhi. Apalagi waktu itu operasi operasi di surabaya juga sedemikian ketatnya. Akhirnya saya memutuskan untuk pamit keluar, untuk pindah ke keluarga saya di daerah sekitar Rumah Sakit Karang Menjangan. Ia adalah kakak sepupu dari suami saya, ia juga sorang tentara bernama Letnan satu Nyoto dari kesatuan Sawonggaling. Ketika saya berada di rumah Pak Nyoto, keenam anak saya tiba tiba menyusul. Tak tahu siapa yang memberitahukan waktu itu kalau saya tinggal di rumah Pak Nyoto. Karena kebetulan Pak Nyoto adalah ketua RT, maka kami semua dikasih surat pindah rumah dengan alasan rumah telah kebakaran. Dengan cincin yang sebenarnya tak ingin saya jual, akhirnya saya jual, guna menyambung hidup. Dengan modal jual cincin saya berjualan singkong rebus, dengan mengontrak didaerah Bendul Merisi (belakang Rumah Sakit Angkatan Laut) Surabaya. Di Bendul Merisi seingat saya di awal-awal tahun 1967 dan selama tujuh bulan saya jualan didaerah situ. Waktu di surabaya saya tak pernah keluar, jadi yang belanja itu anak saya yang pertama berumur 14 tahun. Anak saya memang tak sekolah semua, karena waktu itu anak PKI tak boleh sekolah. Sampai bulan Agustus 1967 waktu itu saya sedang belanja di Pasar Wonokromo namun berjumpa dengan seorang Polisi dari Blitar, ia tetangga saya, walaupun secara pribadi baik, tapi lebih baik saya antisipasi terhadap apa yang kemungkinan terjadi, terpaksa anak-anak saya (kecuali Bungsu) suruh menyebar meninggalkan tempat itu entah kemana terserah mereka untuk mencari hidup walaupun waktu itu tak bisa memberi uang saku. Malam itu juga saya lari menuju Blitar Selatan bersama Si bungsu. Di Blitar di daerah pegunungan kan banyak teman-teman. Saya diterima baik disana, diberi makan meskipun dengan apa adanya. Pertama saya singgah di Desa Pakisaji, Kecamatan Maron Kabupaten Blitar. Namun tak tak lama tentara masuk ke daerah itu , takut tercium oleh tentara, maka saya pindah di Dukuh Krisik, Desa Ngrejo. Waktu saya di Ngrejo anak-anak saya mengetahuinya dan kita kumpul lagi. Walau hanya makan tiwul (jagung dilembutkan dan ditanak) rasanya bahagia sekali. Tanggal 22 Deseber 1967 tentara melakukan operasi di Krisik, maka seluruh anak-anak saya termasuk bungsu dibawa turun oleh kakak-kakaknya. Saya lantas dengan orang-orang di daerah situ masuk ke hutan, karena pada waktu itu kalau ada laki-laki yang dianggap simpatisan PKI pasti ditembak. Tentara sangat lihai untuk mengidentifikasi orang gunung atau bukan dilihat dari posisi berdiri, kalau orang gunung kan kalau berdiri agak bungkuk kesamping, karena seringnya ngambil air dari jauh. Selama di hutan saya bersembunyi di gua-gua dan berpindah-pindah kalau malam hari. Sedangkan kalau makan ya menu seadanya, seperti pupus-pupus daun, pisang kalau ada, sedang kalau minum memakai kaleng-kaleng bekas minumnya tentara yang kebetulan melewati daerah itu. Dan pada tanggal 11 Agustus 1968 saya tertangkap di dalam gua oleh Batalyon 511, kemudian diikat kedua ibu jari ke belakang dan disambungkan keseluruh badan. Waktu di dalam hutan awal-awalnya banyak orang yang sama sama pelarian tapi lambat laun habis, ada yang tertangkap, pun juga ada yang dibunuh. Waktu itu pula sebelum tertangkap saya sering sembunyi di Bultuk, gua yang menjorok ke bawah (mirip sumur) dengan menyulur menggunakan akar-akar pohon. Gua Bultuk dahulu itu memang bersejarah, yaitu dipakai orang-orang gunung menyimpan cadangan pangan, karena waktu Operasi Trisula di Blitar selatan banyak oknum tentera yang merampas kekayaan penduduk bahkan jika melihat anak gadis atau janda yang cantik tak segan-segan untuk memperkosanya. Seperti kejadian yang terjadi di desa Ngleduk Kecamatan Surowadang, beberapa oknum tentara secara brutal memperkosa beberapa anak gadis dan janda lalu membunuhnya di gunung Kemiri. Ada sembilan lembu diambil oleh oknum oknum itu namun ketika Komandan Batalyon 511 mengetahui prajurit itu disiksa. Kejadian lain yang dialami Pak Loso beserta 12 anggota keluarganya termasuk cucu ditembak, harta bendanya diambil dan rumahnya dibakar. Kalau PKI dikatakan Partai Kampak justru yang merampok adalah oknum-oknum itu. Pernah juga dalam suatu kejadian seluruh warga daerah situ sebanyak lima desa dikumpulkan jadi satu desa dan dikumpulkan di lapangan termasuk wanita dan anak-anak sampai kehujanan dan kepanasan bahkan tak dikasih makan.

Waktu tertangkap lantas Ibu dibawa ke mana ?

Pertama dibawa ke Bululawang kecamatan Bakung Blitar. Di situ merupakan pos pertama operasi Trisula, di situ saya di ejek dan diolok-olok oleh istri-istri tentara “ dapat roti dari RRT ya”? sambil menetap sinis. Di pos inilah saya pertama merasakan nasi, setelah sembilan bulan dalam hutan. Walaupun campur gabah (padi) dengan sayur buah pepaya yang digarami, rasanya begitu enal sekali.

Lalu dari Bululawang dibawa ke mana lagi?

Saya dipindah ke Surowadang, saya handle oleh Letnan Bonar, di situ merupakan pos kedua Trisula. Waktu diintrogasi oleh Letnan Bonar, nasib baik menyertai saya, pakaian yang saya pakai compang-camping lalu dicarikan ganti oleh Pak Sutrisno, seorang Kasi 1 Kodim Blitar, diberi sarung untuk pakaian bawah sedang atasnya dikasih pakaian tentara milik temannya dari Jawa Tengah. Waktu diintrogasi saya bahkan diberi susu, namun orang-orang di sekitar saya yang juga diintrogasi, nasibnya sungguh menyedihkan, disekujur tubuhnya penuh dengan lumuran darah. Di sebelah saya ada yang pantatnya rusak akibat jatuh ke jurang waktu akan ditangkap sehingga tak bisa duduk, orang itu bernama Sukro. Susu yang diberikan ke saya lantas aku bagikan ke teman-teman itu, saya katakan “minumlah susu ini sebelum kita mati nanti”, karena dalam benak saya, saya yakin pasti akan dibunuh. Nasib sial menemui anak-anak yang bersamaku tadi, mereka mati ditembak. Mereka sebanyak 25 orang yang umurnya rata-rata 20 tahun. Sedangkan saya kenal dengan komandan Batalyon 511, yaitu Bapak Muslim Bagyo, akhirnya saya diajak tidur di tempatnya, tepatnya ditempatkan di Letnan Bonar. Dari tempatnya Pak Muslim lalu saya dibawa ke Lodoyo (pusat pos Operasi Trisula). Saya ditempatkan di perumahan yang merupakan tempat Mantri Kehutanan, kebetulan ia keponakan dari suami saya. Bahkan di tempat itu saya diperbantukan di dapur pos tentara di Lodoyo yang dipimpin Kolonel Witarmin. Ditempat ini pula saya baru ketemu dengan teman-teman saya yang Gerwani. Setelah diperbantukan di situ teman-teman sebanyak tujuh orang dimasukkan di LP perempuan di Malang, tapi saya ditempatkan di tahanan kantor Polisi Lodoyo yang waktu itu dipenuhi oleh orang-orang gila. Dari Lodoyo lantas dipindah ke Kodim Blitar, lalu dipindah lagi di Kantor Polisi Militer Blitar, ada beberapa malam dan dipindah lagi di LP Blitar diawal Tahun1969. Waktu di LP Blitar saya dipanggil di Kodim dan diberitahu bahwa suami saya Pak Bandi (Orang nomor satu di Comite Seksi PKI Blitar) telah ditembak, lalu saya menanyakan di mana ? dan kapan ? Pihak Kodim menjawab eksekusinya hari ini, sedangkan tempatnya tak diberitahukan. Saya sendiri berfikir akan ditembak sesaat lagi,jadi tak bisa menangis waktu itu. Dari LP Blitar saya dipindah ke pabrik rokok Kediri, di sana terdapat ratusan pria, sedang wanita hanya beberapa orang. Karena sedikit tahanan wanita, maka dipindah ke PM Kediri dan dipindah lagi di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Madiun (saya menduga akan dibuang ke pulau Buru), tapi rupanya dugaan saya keliru. Ternyata saya di bawa ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, dan dipindah lagi di Sidoarjo lalu dipindah ke Plantungan Kendal. Saya termasuk rombongan pertama ke tempat itu karena wilayahnya masih hutan. Pada tahun 1970 (pertengahan) sampai tahun 1978 saya menetap di Plantungan. Plantungan merupakan edisi terakhir saya dipenjara, walapun begitu debgab adanya keputusan Pangkobkamtib hak-hak saya sebagai warga negara Indonesia hilang dan tak boleh menuntuk hak tersebut.

Sejak keluar dan menghadapi Pemilu 1980-an, apa ibu boleh memilih
Oh ya tak boleh, saya baru boleh memilih sejak Pemilu 1999. Walaupun saya punya hak memilih atau tidak, saya juga tak tahu yang saya pilih, wong saya ikut kumpul-kumpul pengajian saja tak boleh, dicurigai melakukan gerakan politik. Bahkan melawat orang matipun tidak boleh. Mungkin hal ini sifatnya kasuistik yang terjadi di desa saya. Waktu saya dari Plantungan pulang ke rumah, saya disambut bak orang pulang dari haji.

Sejak menikmati hari-hari di rumah, apa ibu juga sering dipanggil yang berwajib ?

Ya saya sering. Wajib lapor, ya di Koramil maupun di Kodim untuk diinterogasi.

Bagi tahanan yang masih hidup apa agendanya Bu ?

Saya tak akan bentuk organisasi, tetapi saya akan mencoba meluruskan sejarah 1965. Saya kan sebagai korban d mana saya merasa tak berbuat apa-apa.

Sampai sekarang Ibu aktif di mana ?

Saya gabung dengan LPKP (Lembaga Penelitian Korban Pergerakan G 30/ S PKI) yang dipimpin dr Ribka Ciptaning Proletariat.

Apa anak Ibu ada yang pegawai negeri?

Ya pasti tak ada, karena pasti tak boleh. Anak anak saya cari makan seadanya. Walapun begitu toh Tuhan masih memberikan rezeki yang cukup kepada mereka, bahkan ada yang menjadi direktur.

Pasca kejadian di tahun 1965 sampai berakhirnya operasi trisula di Blitar Selatan daerah daerah mana saja yang diperkirakan menjadi tempat tempat pembantaian?

Di sekitar sini saja (Srengat) ada beberapa tempat diantaranya di Poluwan, di pertigaan lempung, di Dermojayan, di Kawedusan, dan di Ponggok. Pokoknya kalau di Blitar secara keseluruhan banyak sekali. Ada yang satu tempat saja kurang lebih 100 orang. Menurut informasi yang saya dengar bahwa di Gunug Betet (Lodoyo) itu saja banyak sekali. Di Krisik saja satu desa ada 600 orang korban yang dibantai. Jadi jumlah total di Blitar angkanya mencapai ribuan.

Harapan ibu kepada pemerintah sekarang bagaimana?

Pemerintah supaya memberikan kembali (rehabilitasi) hak hak kita sebagai seorang WNI, termasuk juga keterunannya. Kedua, harus ada upaya upaya pelurusan sejarah menengenai peristiwa G 30 S. Ketiga yang meninggal harus diberi kompensasi kepada keluarganya, terutama secara ekonomi. Kita tak ada rasa dendam, atau benci. Justru kita merasa kasihan kepada orang orang yang terlibat dalam pratek pembantaian dulu, karena mereka hanya diperalat. Terakhir, generasi muda harus diberi informasi apa adanya.

Sumber: Averroes

Read More

G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66

15 April 2008 | Hilmar Farid*

MENULIS sejarah bukan perkara mudah. Impian agar sejarawan bisa menghadirkan masa lalu sebagaimana sesungguhnya terjadi semakin jelas tidak mungkin terwujud. Seandainya ada mesin waktu yang bisa melontarkan kita ke masa lalu pun, kita tetap akan melihatnya dari sudut pandang dan kerangka pemikiran tertentu. Setelah menyerap apa yang kita dengar, lihat dan rasakan, kita masih berurusan dengan bahasa sebagai alat kita menyampaikan gagasan yang terbatas dan tidak cukup untuk menghadirkan semua dimensi masa lalu secara penuh. Sejarah dengan kata lain adalah representasi dari masa lalu dan bukan masa lalu itu sendiri. Sejarah selalu diceritakan dan disusun kembali melalui bahasa berdasarkan informasi yang bisa diperoleh mengenai masa lalu, dan karena itu akan selalu kurang, tidak lengkap dan memerlukan perbaikan. Karena alasan itulah sejarawan umumnya mengatakan bahwa sejarah itu terbuka bagi interpretasi yang berbeda, dan selalu bisa ditulis ulang.

Tapi ini tidak berarti bahwa kita bebas menafsirkan dan menulis sejarah. Ada prinsip dasar yang membatasi kebebasan tafsir sejarah: pijakan pada fakta atau kenyataan yang diketahui berdasarkan sumber informasi yang tersedia dan dapat diuji. Tidak semua keterangan mengenai masa lalu dapat dipercaya, dan sejarawan dibekali dengan metode dan prosedur ilmiah untuk memeriksa tingkat keterandalan bahan-bahan yang dihadapinya.

Kekacauan dalam debat mengenai Gerakan 30 September atau G-30-S bersumber dari pencampuradukan fakta, fiksi dan fantasi antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang diceritakan atau dibayangkan/diharapkan orang telah terjadi. Di pusat kekacauan ini adalah penguasa Orde Baru yang menjadikan tafsirnya yang penuh dengan fiksi dan fantasi sebagai sejarah resmi yang tidak boleh dibantah. Orde Baru bersikeras mempertahankan tafsirnya mengenai peristiwa G-30-S karena semua tindakannya untuk menghabisi PKI – mulai dari menangkapi dan menghukum sebagian pemimpin dan membunuh ratusan ribu orang – bersandar pada sejarah resmi itu. Penulisan sejarah di sini terkait dengan legitimasi politik dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya Orde Baru menggunakan tangan besi untuk menjadikan tafsirnya terhadap peristiwa G-30-S sebagai kebenaran umum. “Sejarah” yang dibuat oleh Orde Baru pun menjadi lebih penting dari masa lalu itu sendiri.

Sejarah resmi ini, seperti nasib sejarah resmi di mana pun, mendapat kritik dari banyak pihak yang kemudian menyusun versi alternatif. Walau memikat, ada masalah besar dengan versi alternatif ini. Para penulis versi alternatif ini biasanya lebih tertarik pada persoalan politik sejarah dan ingin mengimbangi atau menentang sejarah resmi, dan bukan pada masa lalu itu sendiri. Secara sadar maupun tidak mereka menerima medan pertempuran yang dibuka oleh sejarah resmi. Di jantung medan pertempuran ini adalah pertanyaan yang selalu kita dengar: siapa dalang G-30-S? Keterpakuan dan keterpukauan pada dalang inilah yang membuat seluruh pembicaraan G-30-S seperti berjalan di tempat.

Di sinilah John Roosa membuat sumbangan penting melalui Dalih Pembunuhan Massal karena keluar dari perangkap teori dalang ini. Ia tidak sibuk membantah atau membela versi tertentu, atau mencari-cari dalang, tapi melakukan hal yang sangat elementer dan fundamental sekaligus: membuat rekonstruksi G-30-S sebagai sebuah gerakan melalui keterangan mereka yang terlibat di dalamnya.

Dalang Tanpa Lakon

Terlepas dari kesimpulan akhir yang berbeda-beda, semua teori tentang dalang G-30-S berasumsi bahwa gerakan itu adalah persekongkolan politik yang direncanakan dengan baik, memiliki rencana yang jelas, dan berada di bawah garis komando. Sebagian mengatakan bahwa dalang itu adalah Soeharto dan komplotan Angkatan Darat yang dipimpinnya, sementara Orde Baru bersikukuh bahwa PKI adalah dalangnya dengan restu dari Presiden Soekarno. Sebagian lain mengatakan pemerintah Amerika Serikat, melalui dinas rahasianya CIA, adalah dalang yang dengan lihai memainkan anak wayangnya di Indonesia. Tidak semua teori mengenai G-30-S dilengkapi bukti-bukti dan karena itu pantas untuk diperhatikan secara serius. Sebagian malah lebih banyak memberi informasi tentang kesadaran dan psikologi politik penyusunnya daripada tentang gerakan itu sendiri.

Dalih Pembunuhan Massal berbeda dengan berbagai teori ini dalam hal yang sangat mendasar, yakni perangkat pertanyaannya. Jika yang lain meyakini bahwa G-30-S adalah sebuah persekongkolan jahat yang dirancang dan dimainkan dengan sangat lihai oleh “sang dalang”, maka Dalih Pembunuhan Massal justru menyoroti bahwa G-30-S sebenarnya sama sekali tidak tepat disebut sebagai gerakan. Dengan penelitian yang cermat terhadap rangkaian bahan yang belum pernah digunakan, dan penafsiran ulang terhadap bahan yang sudah pernah digunakan, ia mereka ulang perjalanan “gerakan” yang berusia singkat itu.

Ia menunjukkan bagaimana para pemimpin gerakan sebenarnya tidak pernah punya kesamaan pandangan dan sikap, apalagi rencana lain seandainya “rencana utama” (yang juga tidak jelas) gagal. Ia merekam bagaimana sebagian pemimpin bersikeras menekankan bahwa “kita tidak bisa mundur lagi” dan menutup diskusi dan perdebatan dengan otoritas. Dan setelah mereka yakin bahwa gerakan itu gagal pun tidak ada rencana penyelamatan yang jelas: semua pihak harus menyelamatkan diri masing-masing. Dengan kata lain, G-30-S sama sekali tidak punya script yang bisa dijadikan pegangan. Analisis Brigjen Supardjo yang menjadi salah dokumen andalan dalam buku ini – karena merupakan satu-satunya keterangan tangan pertama yang dapat diandalkan – dengan jelas menggambarkan kekacauan rencana dan pelaksanaan gerakan itu dari perspektif militer dan politik.

Adalah penguasa Orde Baru yang kemudian membuat script setelah panggungnya ditutup. Dalam studinya mengenai historiografi militer, Katharine McGregor (2007), menceritakan dengan rinci proses penulisan scriptoleh tim yang dibentuk Angkatan Darat di bawah pimpinan Nugroho Notosusanto. Buku pertama diterbitkan dalam 40 hari, yang menunjukkan betapa pentingnya perang tafsir untuk memaknai G-30-S ini bagi penguasa Orde Baru. Isinya jelas: PKI adalah dalang dari gerakan itu yang sebenarnya bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.1 Buku kedua terbit tidak lama kemudian pada akhir 1965, ketika script pertama sudah digunakan oleh penguasa untuk melancarkan pemusnahan massal terhadap anggota, pendukung dan simpatisan PKI serta keluarga mereka.

Dalih Pembunuhan Massal tidak berpretensi dapat menjawab semua masalah. Malahan ada pertanyaan terpenting yang menjadi kunci untuk memahami G-30-S belum terjawab: siapa yang sebenarnya menyuruh pasukan-pasukan penculik membunuh para jenderal? Jika memang tujuan dari gerakan itu adalah menghadapkan para jenderal pemberontak kepada Soekarno, mengapa mereka dibunuh? Roosa mengakui keterbatasannya dan mengatakan, “siapa tepatnya yang membunuh para perwira itu masih belum diketahui.” (hlm. 60). Lembar-lembar misteri G-30-S dengan begitu belum sepenuhnya terungkap, dan hanya penelitian yang mendalam terhadap bukti-bukti – dan bukan dugaan atau khayalan yang berdasar pada keyakinan tentang adanya dalang – yang dapat membantu menyingkap misteri ini.

Dua Peristiwa Berbeda tapi Terkait

Judul buku ini, Dalih Pembunuhan Massal, memperlihatkan hubungan antara peristiwa G-30-S dengan pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan dan pendukung PKI dan organisasi gerakan kiri. Penguasa ORBA selama ini menjelaskan pembunuhan massal sebagai “ekses” karena masyarakat marah melihat pengkhianatan PKI. Seolah-olah reaksi terhadap PKI adalah sesuatu yang wajar/alamiah karena perilaku PKI sendiri. Dalih Pembunuhan Massal dengan cermat memisahkan antara apa yang kita ketahui telah terjadi berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan segala teori, tafsir dan juga fantasi mengenai peristiwa itu. Pembunuhan massal dengan begitu bukan sebuah konsekuensi logis dari apa yang sesungguhnya terjadi, tapi reaksi langsung terhadap script yang disusun oleh penguasa Orde Baru.

Ben Anderson (1987) menulis artikel di jurnal Indonesia yang diterbitkan Universitas Cornell dengan judul “Bagaimana Para Jenderal itu Tewas?” berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Soeharto. Visum itu bertolak belakang dengan berita-berita yang dimuat dalam harian Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha – yang dikelola oleh Angkatan Darat – bahwa para jenderal yang diculik pada dini hari 1 Oktober 1965 mengalami penyiksaan keji seperti pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin. Visum itu jelas memperlihatkan bahwa tidak ada mata yang dicungkil dan semua kemaluan utuh pada tempatnya. Pertanyaannya, mengapa Angkatan Darat tidak mengumumkan kebenaran itu melalui media yang dikontrolnya, dan justru membiarkan cerita-cerita yang tidak benar memenuhi halaman-halamannya?

Kita juga tahu dari kesaksian dan keterangan mereka yang terlibat dalam pembasmian PKI bahwa “kemarahan” massa yang seolah tidak bisa dikontrol sebenarnya adalah reaksi terhadap berita-berita yang tidak benar dan diketahui tidak benar oleh mereka yang menerbitkannya. Sampai sekarang belum diketahui peran dari tim Angkatan Darat yang menyusun script tentang G-30-S dalam fantasi tentang kekejaman di Lubang Buaya ini. Hal ini juga merupakan misteri yang masih harus diselidiki karena akibatnya yang luar biasa. Di mana-mana pejabat militer berpidato tentang “kekejaman” G-30-S yang tidak pernah terjadi dan menuntut balas dengan membunuh sebanyak mungkin orang komunis.

Tapi penyulut reaksi massal yang paling penting adalah pernyataan bahwa jika PKI menang dan G-30-S berhasil maka banyak orang non-komunis, apalagi anti-komunis, akan diperlakukan sama seperti cerita Angkatan Darat mengenai kekejaman di Lubang Buaya (yang tidak pernah terjadi). Di banyak tempat beredar daftar orang yang akan akan dihabisi oleh PKI seandainya G-30-S berhasil: pemimpin agama, tokoh politik, pemuda dan mahasiswa. Dalam banyak wawancara, termasuk dengan mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap orang kiri, terungkap bahwa daftar itu diumumkan oleh pemimpin militer yang “menemukannya” di kantor PKI atau organisasi massa kiri. Bersamaan dengan itu kadang “ditemukan” juga senjata api, uang dalam jumlah luar biasa, timbunan makanan, dan yang paling menghebohkan alat pencungkil mata, yang di banyak daerah penghasil karet lebih dikenal sebagai alat penyadap getah karet.

Aksi kekerasan dan pembunuhan massal karena ini bukanlah reaksi alamiah terhadap “kekejaman” G-30-S, tetapi terhadap representasi atau script yang ditulis oleh Orde Baru mengenai peristiwa itu. Cerita-cerita bohong tentang kekejaman di Lubang Buaya itulah yang membuat orang kemudian mengambil tindakan. Tapi tentu itu tidak cukup. Di banyak tempat kita tahu bahwa pembunuhan massal disulut langsung oleh pasukan militer, dan di beberapa tempat tidak akan terjadi seandainya tidak dipimpin oleh militer.

Dengan kesimpulan ini saya tidak hendak menggambarkan PKI sebagai domba dan militer, AS dan siapa pun yang terlibat dalam kampanye fitnah dan pembunuhan massal sebagai serigala. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa pembunuhan terhadap para perwira di Lubang Buaya dapat dibenarkan. PKI memang berniat menguasai negara, seperti juga partai politik yang lain. Di daerah-daerah banyak kadernya yang aktif dan menurut cerita yang saya dengar, juga sangar dan kadang mengintimidasi orang yang tidak sepaham. Demonstrasi PKI dan ormas kiri biasanya sangat ramai dan juga menakutkan bagi mereka yang menjadi sasarannya. Aksi-aksi sepihak untuk menegakkan UUPA 1960 yang dilancarkan BTI (dan sebenarnya organisasi petani lain juga) memang kadang disertai bentrokan, mirip dengan apa yang kita saksikan setiap hari di televisi sekarang ini. Tapi semua itu tidak dapat menjelaskan mengapa pembunuhan massal terhadap orang PKI terjadi setelah Oktober 1965.

Jika pembunuhan massal tidak dapat dilihat sebagai reaksi alamiah terhadap G-30-S, tapi sebagai tindakan yang disulut oleh script karangan Angkatan Darat, maka kita juga tidak dapat melihat pembunuhan itu sebagai konflik antara PKI dan kekuatan politik lainnya. Tidak ada pertempuran antara dua pihak seperti layaknya sebuah konflik. Di beberapa tempat orang dengan sukarela pergi ke tempat-tempat penahanan untuk “mengklarifikasi” posisi mereka terhadap G-30-S, tapi tetap ditahan. Pembunuhan massal sepenuhnya merupakan orkestrasi dari penguasa militer yang juga melibatkan elemen sipil di dalamnya. Masalahnya, dalam script karangan penguasa Orde Baru, keterlibatan elemen sipil ini menjadi “bukti” bahwa kemarahan terhadap PKI adalah sesuatu yang genuine tumbuh dari bawah, dan bahwa peran tentara dalam semua urusan ini justru menyelamatkan negara dari kehancuran. Teringat pepatah, “sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.”

Dalih Pembunuhan Massal menegaskan hal yang sangat penting, bahwa G-30-S disalahtafsirkan secara sengaja, dipelintir dan dihadirkan kembali secara salah pula agar menjadi dalih untuk melancarkan operasi pembasmian yang menjadi salah satu kengerian terbesar dalam sejarah modern dunia. Walau masih ada beberapa lubang dan misteri yang belum terungkap, karya John Roosa ini sudah memberikan tilik-dalam yang baik tentang G-30-S sebagai sebuah gerakan. Tentu tidak dapat dikatakan sebagai karya final. Tapi jika masih ada “teori dalang” lain yang muncul berdasarkan dugaan dan desas-desus, maka itu hanya mungkin dilakukan dengan resiko mempermalukan diri sendiri dan menunjukkan ketidaktahuan tentang apa yang sudah diketahui luas. Setiap penulisan sejarah yang serius akan mempertimbangkan dengan serius apa-apa yang sudah diketahui dan ditulis sebelumnya. Tulisan tentang masa lalu yang disusun berdasarkan fantasi atau khayalan dan desas-desus karena itu tidak layak mendapat perhatian serius.

Hilmar Farid adalah sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan aktivis gerakan sosial.
————–

1 Belakangan para penulis script Orde Baru melawan keterangan mereka sendiri dengan memasukkan Soekarno sebagai tokoh antagonis yang mendukung G-30-S untuk menggulingkan pemerintahannya sendiri.***

*Versi awal makalah ringkas ini disampaikan dalam diskusi buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa, yang diselenggarakan di kampus Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta, 31 Maret 2008. Setelah diskusi itu saya memperbaikinya dengan masukan dan komentar dari para peserta diskusi.

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di situs http://www.prp-indonesia.org, Senin, 14 April 2008.

https://indoprogress.com/2008/04/g-30-s-dan-pembunuhan-massal-1965-66/

Read More

Menyingkap Misteri, Membangun Empati: G30S sebagai Dalih Pembantaian Massal 1965-66

 08/04/2008  |  Budiawan*

Sejarawan Ong Hok Ham (alm.) pernah melontarkan skeptisismenya terhadap upaya-upaya alternatif menemukan dalang Gerakan 30 September 1965 (G30S). Kesangsiannya ini merupakan respons atas silang pendapat mengenai dalang di balik penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat (AD) pada 30 September 1965. Silang pendapat itu muncul tidak lama setelah Suharto jatuh pada Mei 1998. Tentu bukan maksud Ong untuk membela versi resmi rezim Orba yang secara gampangan menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang G30S – sebuah tuduhan yang dipercayai sebagai kebenaran selama rezim Orba berkuasa, nyaris tanpa gugatan.

Kesangsian Ong mencerminkan posisinya sebagai seorang sejarawan profesional, yang berpegang pada prinsip bahwa sejarah tidak mungkin ditulis tanpa bukti-bukti yang memadai. Menyangkut G30S, bukti-bukti yang tersedia sangat jauh dari mencukupi, karena banyak pelaku yang terlibat dalam gerakan itu, yang notabene bisa menjadi saksi kunci, telah dibunuh oleh Angkatan Darat tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Dengan demikian G30S penuh kabut misteri, “mungkin sama misteriusnya dengan kasus pembunuhan Presiden John F. Kennedy”, kata Ong. Sedemikian misteriusnya G30S itu, sehingga “sampai dua ratus tahun pun tidak akan terpecahkan”, tambah Ong.

John Roosa, dosen sejarah di University of British Columbia, Kanada, mungkin tidak pernah mendengar skeptisisme dan pesimisme Ong. Tetapi, buku yang merupakan hasil penelitian selama hampir lima tahun ini seperti hendak menjawab skeptisisme dan pesimisme semacam itu. Bukan dengan menyodorkan sebuah jawaban pasti atas pertanyaan siapa dalang G30S, tetapi dengan menunjukkan bahwa pertanyaan itu memang tidak akan pernah terjawab karena asumsinya keliru secara faktual.

Pertanyaan siapa dalang G30S mengasumsikan bahwa G30S merupakan sebuah gerakan yang terorganisasi secara rapi, dengan struktur hierarkhi wewenang dan pembagian tugas yang jelas, serta ada pucuk pimpinan tunggal. Menurut Roosa, asumsi ini keliru karena G30S kenyataannya jauh dari gambaran seperti itu. Sebagai sebuah operasi militer rahasia yang melibatkan beberapa pimpinan teras PKI, G30S merupakan sebuah gerakan yang kompleks, ruwet, dan tak jelas struktur organisasinya maupun koordinasi pelaksanaannya. Tak ada garis komando yang jelas siapa memerintahkan siapa untuk tugas apa, karena setiap orang yang terlibat di dalamnya tidak pernah saling bertemu dan berhubungan secara langsung.

Sjam Kamaruzaman, yang oleh sejumlah pengamat dicurigai sebagai agen ganda, adalah ketua Biro Chusus PKI yang menjadi perantara antara ketua CC-PKI D.N. Aidit dan sekelompok “perwira progresif” (Letkol Untung Sjamsuri cs.) yang tergabung dalam G30S. Tetapi, tidak jelas apakah Aidit sebagai pengendali G30S, ataukah sekedar diseret kedalamnya karena adanya kesamaan kepentingan dengan para “perwira progresif” itu, yaitu memereteli kekuasaan sekelompok perwira kanan (A.H. Nasution cs.) – yang menurut rumor yang ada bergabung ke dalam “Dewan Jenderal” yang diyakini hendak mengambil-alih kekuasaan Sukarno – melalui tangan Sukarno. Ide menculik Nasution cs. dan menghadapkan mereka kepada Sukarno, dengan demikian, diyakini sebagai cara yang efisien dan terhormat untuk melumpuhkan pengaruh para perwira kanan dalam perpolitikan nasional.

Tetapi, sebagaimana diketahui, skenario itu gagal total karena buruknya koordinasi di lapangan dan rendahnya kompetensi para prajurit pelaksana operasi itu. Hal ini menyebabkan Sukarno tidak mendukung, tetapi juga tidak mengecam G30S. Yang jelas, hanya dua hari setelah kejadian itu Sukarno memerintahkan Untung cs. untuk membubarkan G30S. Untung pun mematuhinya. Tetapi Aidit, yang sudah lari menyembunyikan diri di Jawa Tengah, ingin gerakan itu diteruskan sambil berharap ada dukungan Sukarno. Anehnya, ia sama sekali tidak menggunakan organ-organ PKI untuk melanjutkan gerakan. Ia hanya pasif menunggu dukungan Sukarno, tidak tahu bahwa Sukarno telah memerintahkan pembubaran G30S. (Kejadian selanjutnya adalah serangan balik Suharto, yang sudah mengetahui sebelumnya tentang akan adanya aksi G30S itu berkat pemberitahuan Latief. Serangan balik ini hanya awal dari pengejaran, pembantaian, dan penahanan massal terhadap siapa saja yang dianggap punya kaitan dengan PKI atau ormas-ormasnya. Meskipun demikian, tidak masuk akal dan juga tidak ada bukti yang memadai untuk mengatakan Suharto dalang G30S).

Tampak bahwa alih-alih berusaha menemukan dalang, Roosa berupaya mencari tahu “apa yang paling mungkin terjadi dengan G30S”. Meskipun tidak berakhir dengan kepastian, karena penulisan sejarah yang penuh kepastian justeru mengundang kecurigaan, buku ini sekurang-kurangnya telah menyibak sebagian misteri di seputar peristiwa 30 September 1965.

***

Meskipun buku ini ditulis dengan tujuan untuk merekonstruksi masa lalu (re-enactment of the past), struktur gagasan buku ini berbeda dari buku-buku sejarah pada umumnya. Alih-alih ditulis dengan alur linier kronologis (awal – klimaks – akhir), buku ini disusun berdasarkan potongan-potongan data, tak lain untuk mendapatkan gambaran fakta yang selengkap mungkin. Dengan “gambaran fakta yang selengkap mungkin” justeru terlihat keganjilan-keganjilan hubungan antar-fakta, sehingga tujuan memahami “apa yang paling mungkin terjadi” pun relatif bisa tercapai.

Metode ini mirip dengan cara kerja seorang detektif, yang berangkat dari ketidaktahuan, bergulat dengan serpihan-serpihan data, mengutak-atik ada/tidaknya hubungan antar-fakta, dan berakhir dengan dugaan-dugaan kuat, kalau kepastian mustahil didapat.

Potongan data yang menjadi titik tolak penyelidikan Roosa adalah dokumen Supardjo, yang kemudian ia kembangkan dengan mempelajari potongan-potongan data lain, yakni hasil wawancaranya dengan seorang mantan kader tinggi PKI yang bernama samaran Hasan (yang tahu banyak tentang Biro Chusus di dalam tubuh PKI), dokumen-dokumen internal PKI dan beberapa memoar mantan tapol yang baru diterbitkan, serta dokumen-dokumen rahasia pemerintah AS yang sudah dideklasifikasikan. Masing-masing sumber dianalisis dalam bab yang terpisah, yakni dari bab tiga sampai dengan bab enam. 

(Sedangkan bab pertama memaparkan semua keganjilan G30S, yang menjadi alasan mengapa banyak sejarawan melihatnya sebagai teka-teki; sementara bab kedua mengikhtisarkan berbagai cara keganjilan-keganjilan itu telah ditafsirkan dan disusun menjadi sebuah narasi kejadian yang padu, di mana rezim Suharto dengan kasar mendesakkan sebuah narasi gampangan yang menetapkan PKI sebagai dalang keji yang mengontrol semua aspek G30S). Selanjutnya dalam bab terakhir, yakni bab ketujuh, Roosa berupaya membangun suatu narasi yang berjalan secara kronologis dan bermaksud untuk memecahkan banyak keganjilan yang telah ia uraikan dalam bab pertama.

Cara kerja Roosa itu berbeda dari kebanyakan pengkaji G30S lainnya, yang dengan sepotong data langsung membangun kesimpulan sehingga penyelidikan selanjutnya tak lebih dari upaya pembuktian kesimpulan itu. Karena beragam peneliti menggenggam beragam potongan data, maka hasilnya adalah munculnya beragam versi, misalnya seperti: (a) Sukarno dalang G30S (Fic, 2004); (b) Suharto dalang G30S (Wertheim, 1970); (c) G30S sebagai konflik internal Angkatan Darat (Anderson and McVey, 1971); (d) CIA dalang G30S (Scott, 1985); (e) MI-6 dalang G30S (Poulgrain, 2000); dan (f) PKI dalang G30S (buku putih Orde Baru).

Selain tak akan pernah memuaskan secara akademis, munculnya beragam versi itu hanya menimbulkan silang pendapat yang tak akan berkesudahan, yang berakibat pada pengabaian dan pelupaan atas tragedi kemanusiaan yang lebih besar, yakni pembantaian dan pemenjaraan massal terhadap ratusan ribu bahkan mungkin jutaan anggota dan simpatisan PKI, atau yang sekedar di-PKI-kan, yang terjadi sejak tiga minggu setelah 30 September 1965 hingga pertengahan 1966. Dengan kata lain, alih-alih menambah seru silang pendapat tentang dalang G30S, buku ini justeru ingin mengakhirinya, dengan mengajukan argumentasi utama sebagaimana tertuang dalam judulnya, yaitu menempatkan G30S sebagai “dalih pembunuhan massal”, yang bersamanya Suharto dengan dukungan para perwira kanan AD melakukan kudeta terhadap Sukarno. G30S dan kudeta Suharto, dengan demikian, adalah dua peristiwa yang terpisah, yang terjadi secara berurutan, tetapi bukan dalam hubungan sebab-akibat.

Dengan argumentasi itu Roosa sekaligus ingin mengatakan bahwa G30S mempunyai makna yang maha penting, karena Suharto dan para perwira kanan AD yang telah lama menunggu-nunggu kesempatan untuk menghancurkan PKI sebagai jalan mengambil-alih kekuasaan Sukarno menganggapnya demikian. Indikator utamanya adalah begitu cepat dan massifnya propaganda penghancuran PKI mulai dikobarkan, hanya tiga hari setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira AD terjadi. Dari mana AD tahu dalam tempo sesingkat itu bahwa kejadian dini hari 1 Oktober 1965 didalangi oleh PKI?

Pertanyaan itu tidak relevan, karena bukti bukan dicari, tapi dikarang-karang. Salah satu “bukti yang dikarang-karang” yang kemudian mendorong histeria massa anti-PKI adalah “dongeng Lubang Buaya”, yang kemudian diabadikan dalam “Monumen Pancasila Sakti”, dan disebarluakan melalui berbagai cara, termasuk film garapan Arifin C. Noor yang berjudul “Pengkhianatan G30S/PKI”. Sedemikian intensifnya penyebarluasan dan pewarisan “dongeng Lubang Buaya” ini sehingga terbentuklah sebuah memori nasional yang sama sekali tidak mengacu pada apa yang sesungguhnya terjadi.

Apakah dengan demikian Roosa ingin membersihkan nama PKI? Apakah ia bermaksud membela PKI?

***

John Roosa adalah seorang sejarawan profesional, yang selain bekerja dengan etika akademis, juga menulis sejarah dengan spirit human concern. Seperti ditulisnya dalam Kata Pengantar buku ini: Saya dapat memahami seandainya seseorang mengambil sikap antagonistik terhadap PKI sebelum 1965: PKI adalah partai yang berniat mendirikan negara satu partai, yang dipimpin oleh orang-orang yang berbicara dan menulis secara dogmatis dan berdasarkan rumus-rumus baku, yang menggalang pengikut-pengikutnya untuk mengintimidasi organisasi-organisasi pesaingnya. Tapi saya tidak dapat mengerti bagaimana orang dapat membenarkan cara partai tersebut ditindas: kebohongan-kebohongan propaganda negara untuk memicu kekerasan, penangkapan massal tanpa dakwaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa pengadilan, penghilangan paksa dan pembunuhan kilat (hal. xviii).

Tampak bahwa sikap Roosa adalah tidak membela aksi-aksi PKI sebelum 1965, tetapi sama sekali juga tidak membenarkan kekerasan massal yang diarahkan kepada PKI setelah G30S. Ini persis sama dengan sikap Pipit Rochijat, yang melihat langsung pembantaian terhadap para anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) – ormas PKI di kalangan kaum tani – di Jawa Timur, yang kemudian menuturkannya dengan penuh simpati di hadapan para eksil politik Indonesia di Eropa pada awal 1970-an, tetapi menuai kekecewaan ketika para eksil itu menanggapinya dengan pertanyaan: “kamu ini PKI atau bukan?”.

Sama seperti Rochijat, Roosa melalui bukunya ini ingin menghancurkan cara berpikir dikotomistik, bahwa kalau tidak anti-PKI pasti pro-PKI, dan sebaliknya. Selama cara berpikir seperti ini terus dipegang, niscaya kita akan terus gagal melihat peristiwa 1965-1966 sebagai bencana kemanusiaan. Cara pandang kita akan terus didikte oleh prasangka ideologis abstrak dan kalkulasi politik sempit. Roosa menambahkan: Sudah saatnya pula untuk berhenti berpikir mengikuti stereotip-stereotip basi. Sepanjang kekuasaan Suharto PKI digambarkan sebagai momok jahat sehingga tidak mungkin memahami bagaimana partai itu pernah menjadi demikian populer, dengan jutaan anggota dan simpatisan. Bagaimana mungkin sebegitu banyak orang Indonesia dihujat sebagai iblis? Buku ini ditulis berdasarkan anggapan bahwa anggota-anggota PKI sebenarnya manusia, bukan setan, dan memiliki karakter moral yang tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang-orang lain di Indonesia (hal. xix).

Pesan etis tersebut persis sama dengan pendapat seorang sarjana literary theories Rusia, Tzvetan Todorov, yang menyatakan bahwa begitu kita menghujat masa lalu, maka kita tidak akan pernah belajar apapun dari masa lalu itu. (Hal yang sebaliknya saya kira juga berlaku: begitu kita terus-menerus mengglorifikasi masa lalu, kita juga tidak akan pernah belajar apapun dari masa lalu itu).

Begitu dekatnya hubungan antara sejarah dan etika, sehingga sejarah masih berhak mengklaim sebagai bagian dari humaniora, bukan instrumen pembenar kekuasaan suatu kelompok atau sikap politik suatu golongan.

Budiawan, dosen Program Magister Kajian Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma,Yogyakarta.

http://www.sejarahsosial.org/2008/04/08/menyingkap-misteri-membangun-empati-g30s-sebagai-dalih-pembantaian-massal-1965-66/

Read More

Pulau Buru Yang Tak Boleh Dilupakan

Oleh AGUS HILMAN - Maret 12, 2008

 MENDENGAR Pulau Buru, bulu kuduk berdiri. Di sana, ribuan orang dibuang dan disiksa, karena dituduh oleh pemerintah Orde Baru sebagai antek partai komunis yang paling dimusuhi oleh rezim tersebut selama kekuasaannya. Di pulau yang dirimbuni pohon-pohon minyak kayu putih itu pula, seorang punggawa sastrawan bangsa, Pramoedya Ananta Toer di buang karena ketajaman karya-karya sastranya dianggap dapat merobek kekuasaan Soeharto kala itu. Kini Pulau itu telah menjadi kabupaten di Propinsi Maluku.

Sebelum cahaya senja, kami (Saya, Eko Cahyono, H. Agussalim Sitompul, dan Husein sebagai petunjukan jalan) tiba di Pelabuhan Buru. Para buruh angkut sibuk menawarkan jasanya. Deburan ombak pantai yang kecil seperti riaknya air danau seolah tidak mengetahui betapa letih mengapung di atas kapal Fery semalaman penuh. Meski cuaca gelombang tidak besar, perjalanan 12 jam begitu melelahkan. Berbagi oksigen dengan sekitar 150 penumpang di kapal Fery yang super mungil membuat gerah dan panas. Apalagi kondisi badan saya saat itu nge-drop. Dari Ambon berangkat pukul 17.00 dan sampai di tujuan esoknya sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Kalender saat itu menunjukkan tanggal 10 Desember 2007. Sebenarnya, kami akan naik kapal cepat, bukan kapal Fery. 

Tapi sayang, kapal ekspres yang berdaya tempuh empat jam Ambon-Buru dan hanya beroperasi sekali sehari tersebut, tidak dapat kami kejar. Berlayar dengan Fery pun harus dilakukan. Kami langsung menuju kecamatan Namlea, jantung kota kabupaten Buru yang baru berdiri kurang lebih tiga tahun. Kecil dan cukup padat, karena dikurung oleh bukit dan hamparan laut. Jika dibandingkan, lebih luas bandara Soekarno-Hatta daripada kota Namlea. Lokasi bermalam sudah disediakan di Grand Sarah Hotel. Meski hanya dua lantai dan berkapasitas sekitar 30-an kamar, hotel itu tergolong paling mewah dan berisi lumayan lengkap. 

“Abang cari yang paling mewah dari hotel ini di sini, tidak bakal ada”. Kata Dino, Ketum HMI Cab. Namlea, ketika menyambut kami dengan hangat dan rela meluangkan waktunya. Tarif bermalam paling rendah Rp. 250 ribu.

Perlu diketahui, meski usia tergolong muda, HMI menjadi satu-satunya organisasi mahasiswa yang terbesar di Namlea. Setiap mengadakan hajatan, seperti Intermediate Training, ratusan bendera-bendera HMI sudah terpajang dari pelabuhan hingga lokasi training. Jaringannya menembus hingga lapisan terbawah. Bahkan, penjaga tiket masuk pelabuhan pun masih menjadi anggota aktif HMI.  

Minyak Telon dan Pasar Lambelu

Di pulau Buru, pohon minyak kayu putih tumbuh liar dengan sendirinya, seperti ilalang dan rumput. Jika membiarkan tanah tidak tergarap, pohon minyak kayu putih tumbuh sendiri. Di kala musim kemarau, pohon-pohon minyak kayu putih yang mengering acap terbakar. Tapi terbakarnya pohon tersebut juga membawa keberuntungan. 

“Pohon-pohon yang sudah terbakar, nanti minyaknya jadi lebih banyak”. Begitu ungkap Iful dengan logat khas Ambon, salah seorang pemuda Namlea. 

Memang, terlihat banyak pohon menghitam bekas terbakar. Lahan-lahan itu seperti tak bertuan Tidak terurusi.

Terlintas dalam benak, betapa kaya negeri ini.Begitu banyak khasanah di Pulau Buru yang belum terjamah oleh kerasnya kehidupan modern. Kekayaan alam yang besar dan kehidupan yang damai. Tidak ada rasa sedikitpun nuansa bekas Pulau pembuangan tapol/napol apalagi nuansa konflik bersaudara di Maluku yang sempat berimbas di sana. Bagi warga setempat, tamu bagaikan raja. Beberapa pekan sekali, teradapat pasar yang disebut pasar malam Lambelu. Nama tersebut sedikit ganjil, karena Lambelu adalah sebuah nama kapal besar yang mengangkut penumpang dari Jawa, Sulawesi, Ambon, hingga Papua. 

Para penjual umumnya berasal dari Sulawesi. Mereka menafaatkan kapal Lambelu yang ke Papua yang melintasi Namlea. Dua hari kemudian, kapal besar itu akan singgah kembali di Namlea. Para pedagang-pedagang pun akan bergegas kambali pulang ke asal mereka masing-masing menggunakan kapal Lambelu. Karena itulah, pasar malam tersebut dinamakan Lambelu dan hanya beroperasi selama dua malam.

Untuk masalah gizi, masyarakat sekitar Namlea terjamin. Ikan laut sudah jadi makanan sehari-hari dan biasa. Makan tanpa ikan laut, santapan seolah kurang lengkap. “Bahkan, ikan sebesar lengan bisa dapat Rp 10 ribu,” ungkap Aswad, pemilik toko plastik di pasar Namlea yang mangaku pernah kuliah di Yogyakarta. Tapi, pemuda berkulit sawo matang itu menyampaikan keluhan nelayan yang pendapatan ikannya kini tidak seperti dulu lagi.

   

Saksi Kekejaman Rezim

Empat hari setelah menginjak pulau Buru, baru kami punya kesempatan melihat tempat pembuangan para tapol/napol. Rugi rasanya datang jauh-jauh ke pulau Buru jika tidak mengunjugi lokasi tapol/napol. Asvi Warman Adam menyebutkan, di Pulau inilah tempat dibuangnya sekitar 10 ribu tapol peristiwa 1965 pada tahun 1969.

Mereka yang dibuang di Pulau Buru disiksa dan disakiti. Jauh dari keluarga dan distigmakan sebagai PKI dan pengkhianat Negara. Ribuan tahanan yang dibuang tersebut, dipaksa untuk membabat hutan menjadi lahan sawah, jembatan, merambah jalan. Tahun-tahun pertama pembuangan golongan B, pulau Buru masih hutan lebat dan gelap. Tapol yang masuk golongan B mendapat hukuman dengan dibuang ke Pulau Buru. Golongan A, dapat dipastikan tidak hidup. Sementara golongan C, lebih ringan. Terakhir pembuangan massal tapol/napol ke Pulau Buru yang terjadi tiga kali gelombang terjadi pada tahun 1971.

Walau mereka dicampur dengan masyarakat yang transmigran, pada rezim Orba tapol/napol mendapat kawalan yang sangat keras.  Dipenuhi rasa penasaran itu, sekitar pukul dua siang waktu setempat, kami berangkat ke Unit. 

Biasanya, orang-orang di Pulau Buru menyebut lokasi pembuangan para tapol/napol dengan sebutan Unit. Jumlah unit cukup banyak dan berjarak satu sama lain sekitar 4-5 kilometer. Ada juga unit pembuangan yang sampai sekarang masih disebut Mako (Markas Komando). “Unit-unit tersebut tidak berurutan. Meski ada Unit empat belum tentu ada unit tiga, umpamanya begitu”. Ungkap Saefuddin warga setempat.

Tempat-tempat tersebut kini sudah punya nama daerah sendiri. Misal, unit empat masuk wilayah Savanajaya, ada juga Waeapu. Walau begitu, warga Buru kadang masih tetap menyebutnya unit. Dulu, para tapol/napol dicampur dengan para transmigran. Tapi, tapol/napol tetap berada dalam pengawasan tentara.Mobil melaju kencang. Jalan berkelok-kelok kami lalui. 

Saya, bersama teman-teman dipandu Dino. Rute pertama kami langsung menuju lokasi terdekat, unit empat, Savanajaya. Jarak tempuh dari Namlea memakan sekitar satu jam. Sepanjang perjalanan hanya terlihat bukit-bukit gundul yang dirimbuni pohon minyak kayu putih yang mulai mengering. Sesekali indahnya laut Pulau Buru terlihat jelas ketika melintasi ketinggian.

Mobil angkutan umum cukup langka. Alat transportasi darat lebih banyak menggunakan jasa ojek. Uniknya, di sana terdapat becak. Karenanya, jika ingin mengelilingi Pulau Buru, di Namlea terdapat jasa rental mobil. 

“Disini nyewa oto 500 ribu per-hari, bang.” 

Dino menjelaskan dengan logat khasnya pada kami sedang menikmati perjalanan menuju unit.Tidak terasa kami sudah tiba di Savanajaya yang dulu disebut unit empat. Tidak seperti yang dibayangkan. Tempat pembuangan itu cukup maju dan ramai. Jalannya sudah hot mix. Sawah disekitar di pinggir jalan rumah-rumah sangat luas, sejauh mata memandang. Di sini, terdapat pasar yang kelihatannya baru dibangun, tapi nampaknya belum berfungsi maksimal. Waktu menunjukkan pukul 3 sore waktu Indonesia timur (WIT).

Dino langsung memperkenalkan kami dengan orang tua angkatnya, bekas tapol/napol yang pernah dia ceritakan bertetangga dengan Pramoedya Ananta Toer. Beliau menyambut kami dengan hangat penuh semangat. Kami pun begitu gembira dan langsung memulai percakapan seputar bangsa. 

“Saya seperti usia 20 tahun lagi, kalau membicarakan perjuangan anti-amerika dan nekolim.” 

Demikian ungkap bapak yang memperkalkan dirinya dengan nama Daryun tersebut. Pal Daryun membuka memori sejarahnya dengan semangat. Sempat dia mengeluhkan kaum muda saat ini yang kurang mengerti sejarahnya sendiri. Malah larut dalam budaya hura-hura. Begitu semangat dia bercerita, apalagi membincangkan kelicikan ekonomi Amerika. Sebaliknya, kami selaku pemuda merasa kalah dengan semangat membaranya.

Pak Daryun, salah satu dari 10 ribu tapol/napol yang dibuang oleh rezim militer Soeharto karena dituduh terlibat dalam pemberontakan tahun 1965. Sejak di buang ke Buru, dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat. 

“Saya dibuang sekitar usia 27 tahun”, ungkap lelaki yang pernah keluar di MetroTV saban 30 September tersebut. 

Siksaan selalu diterimanya. Mereka dipaksa membuat jalan, jembatan, dan lainnya. Banyak nyawa melayang. “Yang paling banyak mendapat siksaan hingga tewas berasal dari tapol/napol yang berusia muda.” Tutur pak Daryun dengan prihatin. Perlakuan itu, mematri trauma mendalam. Sesekali beliau takut bertutur lepas pada kami soal sejarah 1965, seperti berhadapan dengan rezim Orba.  

Dengan logat Sunda yang masih terasa, kawan Pramudya tersebut banyak menuturkan sejarah kelam bangsa. Dia menegaskan dirinya sebagai pengagum Soekarno. “Saya orang yang berada di Bawah Bendera Revolusi,” menegaskan berkali-kali kepada kami. Kendati demikian, Pak Daryun yang terlihat bugar diusianya yang ke-62 itu, toh tetap dibuang ke Pulau Buru hingga kini beliau dianugerahi dua anak hasil dari pernikahannya pada tahun 1982. 

Ada cerita menarik dari pak Daryun tentang keberanian Pramoedya Ananta Toer. Suatu hari, Jenderal Sumitro datang ke barak-barak tapol/napol. Semua orang berdiri hormat, tapi Pram memilih duduk santai sembari beteriak, 

“Wahai Jenderal, apa yang kamu cari, lepaskan seragammu yang berlumuran darah itu !”. 

Para pengawal siagap ingin menghajar Pram, tapi Sumitro memerintahkan agar Pram dibiarkan saja karena menurutnya Pram sudah tua dan sudah bau tanah.“

Sumbangsih para tapol/napol bagi kemajuan Pulau Buru demikian besar. Mereka umumnya berasal dari kalangan terdidik, cerdas, dan memiliki wawasan kemadiran bangsa yang tangguh. Kini dari mereka ada yang dipekerjakan Pemda seperti menjadi arsitek. Bahkan ada yang jadi dewan daerah. “Jika tidak ada tapol/napol, Pulau Buru tidak akan seperti saat ini”, ungkap seorang pemuda setempat.    

Aset Sejarah yang Terabaikan

Banyak tempat-tempat sejarah yang merekam jejak-jejak tapol/napol di pulau Buru, tapi sudah tidak terurusi. Kamp-kamp pembuangan yang kini sudah menjadi desa pemukiman seperti desa-desa lainnya sebanarnya merupakan aset sejarah yang sangat berharga. Tapi sayang hal tersebut belum sepenuhnya disadari oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Rekaman sejarah kekejaman rezim yang tedapat di Pulau Buru dapat dijadikan pelajaran bagi anak bangsa untuk lebih dekat dengan sejarah bangsanya. 

Ada beberapa tugu tempat pembantaian tapol/napol, awalau tidak dapat kami saksikan langsung, karena waktu sudah mulai petang. Satu-satunya yang dapat kami saksikan adalah tempat pertemuan tapol/napol di Savanajaya yang seluruhnya terbuat dari kayu. Tempat yang berdesain panggung tersebut kurang lebih tingginya 5-10 meter dengan lebar 10 meter dan panjang sekitar 50 meter. Tempat tersebut seolah menyuguhkan rasa dan nuansa kekerasan, kengerian, dan pederitaan yang dialami para tapol/napol. Terasa begitu dekat.

Merinding bulu kuduk rasanya membayangkan kekerasan yang mereka alami akibat kekejaman sebuah rezim Orba. Sejenak, kami semua merunduk mendoakan mereka yang dibuang tidak berdosa, tanpa pengadilan untuk memperoleh keadilan, disiksa, dicerca, hingga dijauhi keluarga dan masyarakat. 

Saat bermunajat, bahkan sebagian dari kami sampai ada yang meneteskan air mata. Pukul 6 sore. Berdiskusi dengan pak Daryun sangat mengasyikkan, sehingga kami lupa waktu. Kami pun berpamitan dan beliau menasihati kaum muda agar terus semangat menatap perubahan untuk bangsa ini yang sudah bobrok ini. Dia berharap dapat dikirimi buku-buku progressif oleh kami dari Jawa. “Insya Allah, akan kami kirimkan, pak !,” respons salah satu kawan kami asal Sumatera, Swanvri.

Kami pun kembali ke Grand Sarah ketika beranjak petang kendati masih menyimpan seribu penasaran untuk menyusuri unit-unit yang lain. Waktu yang terbatas, memaksa hati tidak puas. Tapi, ada kegiatan dan pekerjaan utama yang harus kami selesaikan di Namlea bersama Dino dan kawan-kawan sebelum kami bertolak ke Jawa. 

Bagi saya, pulau Buru memberi kesan yang tidak akan pernah terlupakan, karena disana menyimpan ribuan sejarah yang tidak akan boleh dilupakan dan terlupakan oleh seluruh generasi bangsa ini. Sebuah saksi kekerasan dan kekejaman rezim yang tidak boleh terulang oleh pewaris pemimpin bangsa mendatang. Pualu Buru aku akan merindukanmu.

***

AgusHilman 

Read More