Gerwani, nyanyian sunyi srikandi merah

Senin, 24 September 2012 05:30 | Reporter : Ramadhian Fadillah

gerwani. ©2012 Merdeka.com

Cerita itu mengalir lancar dari mulut Lestari (81). Tutur katanya santun dan jelas. Tubuh wanita itu sudah agak bungkuk, namun ingatannya masih tajam.

Menyambut kedatangan merdeka.com di Panti Jompo Waluyo Sejati Abadi, dengan ramah Lestari menghidangkan kue dalam stoples dan air mineral gelas. Kisah yang selama puluhan tahun tabu diceritakan itu pun dimulai.

"Mbah dianggap pemberontak oleh Soeharto. Dianggap mau makar. Padahal seumur hidup mbah tak pernah angkat senjata. Bagaimana bisa makar?" katanya, pekan lalu saat menerima wartawan merdeka.com, Ramadhian Fadillah dan Islahuddin.

Lestari pertama kali bergabung dengan pengurus Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Saat itu usianya baru 20 tahun. Dia sempat menjadi Ketua Cabang Bojonegoro. Lalu karena dianggap berprestasi, dia kemudian ditarik menjadi pengurus tingkat provinsi di Surabaya, Jawa Timur. Di sinilah dia kemudian menikah dengan Suwandi, Ketua Comite Daerah Besar (CDB) Partai Komunis Indonesia (PKI).

Lestari muda tentu tak seringkih sekarang. Dulu dia begitu bersemangat memperjuangkan program-program Gerwani. Berbagai program yang menjadi fokus Gerwani saat itu adalah memperjuangkan buruh dan petani, membuat pendidikan politik untuk perempuan, serta memperjuangkan undang-undang perkawinan yang dianggap merugikan perempuan. Gerwani juga sempat membangun taman kanak-kanak yang ada di setiap kecamatan.

"Sambutan dari masyarakat saat itu bagus sekali. Terutama untuk pendidikan dan taman kanak-kanak," katanya mengenang.

Periode 1960an, hubungan PKI dan Gerwani semakin erat. Gerwani mendukung kebijakan politik PKI. PKI pun menyerahkan sisa suaranya di parlemen untuk Gerwani. Karena itu Gerwani punya wakil di DPR. Cap underbouw PKI pun makin melekat pada Gerwani.

"Memang banyak pengurus Gerwani yang juga menjabat di PKI," ujar Lestari.

Tibalah September kelam tahun 1965 itu. Lestari tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba semuanya berubah drastis. Anggota PKI, Gerwani, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, dan semua underbouw PKI diburu. Mereka semua dituduh terlibat pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya.

"Padahal kami tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Suami saya masuk daftar orang yang paling banyak dicari. Dia kan orang PKI nomor satu di Jawa Timur," jelas Lestari.

Lestari lari dari Surabaya. Hidupnya berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara dan massa anti-PKI. Suasana di Jawa Timur dan Jawa Tengah panas. Lestari ingat saudaranya lurah di Nganjuk, Jawa Timur tewas dibantai tanpa pengadilan. Hanya karena dicap PKI.

Akhirnya para pelarian PKI berkumpul di Blitar Selatan. Di sini, Lestari tinggal selama dua tahun. Dia menggambarkan Blitar saat itu masih sangat terbelakang. Kondisi hutan dan gua di sana dianggap ideal untuk pelarian.

Tentara kemudian menggelar operasi Trisula untuk mengejar pelarian PKI di Blitar Selatan. Operasi gabungan ini berhasil menghabisi dan menangkap para anggota PKI yang tersisa. Lestari dan suaminya tertangkap tahun 1968 saat bersembunyi di dalam gua.

Lestari lalu dibawa ke tahanan wanita di Malang. Dia tidak pernah diadili. Tapi ditahan selama 11 tahun dalam penjara di Malang. Dia baru bebas tahun 1979. Sementara suaminya akhirnya meninggal dunia tahun 1984 di penjara.

Setelah bebas bukan berarti hidup Lestari enak. Sebagai eks tahanan politik, dia ditolak di mana-mana. Apalagi saat itu pemerintahan Soeharto tak begitu saja melupakan dosa lawan politiknya. Ada tanda ET di KTP Lestari dan mantan anggota PKI lain. ET artinya eks-Tapol. Jangan harap dapat pekerjaan layak jika punya KTP bertanda ET ini. Lestari kehilangan anaknya serta keluarganya. Dia sempat hidup berpindah-pindah.

Akhirnya atas jasa suami Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas, para eks tapol 1965, dibuatkan sebuah panti jompo. Panti jompo itu dinamakan Panti Waluya Sejati Abadi di Jl Kramat V nomor 1C, Jakarta Pusat. Presiden Abdurrahman Wahid yang meresmikannya tahun 2004. Para mantan tapol ini kini punya rumah. Sekarang ada 11 eks tapol yang tinggal di sana.

Hubungan para eks tapol itu dengan warga sekitar cukup baik. Jika kebetulan Lestari masuk TV, besoknya pasti satu pasar di Kramat Raya heboh.

"Weeeii, si mbah kemarin masuk TV," canda mereka. Lestari hanya tertawa.

Kini Lestari ingin hidup tenang menghabiskan sisa hidupnya. Dia ikhlash menerima penderitaannya selama puluhan tahun disiksa Orde Baru. Tapi dia menolak satu hal.

"Mbah tidak pernah makar," katanya yakin. [ian]

Sumber: Merdeka.Com 

Read More

Kutub Tujuh Pemberontakan di Indonesia: Di Ujung Kiri PKI, di Ujung Kanan DI/TII (2)

 SEPTEMBER 23, 2012 |  SOCIOPOLITICA

PEMUDA RAKYAT PKI DI ATAS TRUK DI TANGERANG, DIKAWAL TENTARA MENUJU PENAHANAN. “Hal menarik lainnya, adalah bahwa korban kejahatan kemanusiaan yang jatuh pada masa epilog itu, tidak melulu adalah anggota atau simpatisan PKI, meskipun harus diakui bahwa korban mayoritas adalah memang dari kelompok tersebut”. (dokumentasi asiafinest)

PADA KUTUB peristiwa pemberontakan yang lain, terkait Peristiwa 30 September 1965 –maupun Peristiwa Madiun 1948– yang melibatkan nama Partai Komunis Indonesia (PKI), pun diperlukan cara memandang yang selain cermat juga bijak. Terutama mengenai dimensi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan dalam skala besar-besaran yang terjadi dalam peristiwa, serta, siapa saja para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut sesungguhnya. Bingkai dasar cara memandangnya pun haruslah kebenaran sepenuhnya dengan sebanyak-banyaknya keadilan.

Di wilayah abu-abu, bukan hitam-putih. Bila diperbandingkan, Peristiwa 30 September 1965 lebih complicated daripada rangkaian pemberontakan DI/TII yang lebih hitam putih. Proses penyelesaian DI/TII lebih tuntas, baik secara politis, militer maupun secara hukum. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan selesai akhir 1959 dengan tertangkapnya Ibnu Hadjar. Hampir 3 tahun setelahnya, masalah DI/TII di Jawa Barat diakhiri dengan tertangkapnya SM Kartosoewirjo 4 Juni 1962 melalui Operasi Pagar Betis yang dilancarkan Divisi Siliwangi bersama rakyat. Kemudian, SM Kartosoewirjo diadili Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati yang eksekusinya dilaksanakan 12 September 1962 di Kepulauan Seribu di utara pantai Jakarta. Pemberontakan DI/TII di Aceh selesai setelah Daud Beureueh memenuhi seruan pemerintah untuk kembali ke masyarakat pada tahun 1962.

Terakhir dalam rangkaian ini adalah penyelesaian DI/TII di Sulawesi Selatan yang tercapai setelah Kahar Muzakkar tertembak mati oleh Kopral Satu Ili Sadeli dari Batalion 330 Siliwangi dalam suatu penyergapan dinihari 4 Februari 1965. Beberapa pengikut Kahar secara berangsur-angsur telah lebih dulu kembali ke pangkuan ibu pertiwi memenuhi seruan pemerintah, atau menyerah ketika operasi militer yang dilancarkan makin ketat. Dalam operasi fase akhir yang mengikutsertakan pasukan dari Divisi Siliwangi, pola operasi pagar betis juga diterapkan. Rakyat di berbagai wilayah operasi, berpartisipasi dengan cukup antusias. Ini mematahkan mitos bahwa karena rakyat Sulawesi Selatan sangat religius maka mereka mendukung perjuangan Kahar Muzakar yang ingin membangun Negara Islam Indonesia. Fakta kekejaman pasukan Kahar selama belasan tahun –antara 1951 hingga awal 1965– menjadi faktor hilangnya segala peluang dukungan. Menurut catatan, Kahar Muzakkar masuk hutan sejak 16 Agustus 1951 karena kekecewaan pribadi terkait penataan Corps Tjadangan Nasional (CTN), namun baru memproklamirkan diri bergabung Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1953. Sebelum menggunakan bendera Islam, Kahar Muzakkar sempat terombang-ambing dalam pilihan ideologi komunis atau ideologi Islam sebagai dasar perjuangan.

Peristiwa 30 September 1965 sendiri adalah peristiwa yang berlangsung dalam waktu ringkas, namun memiliki prolog dan epilog yang panjang dan berkepanjangan dalam skala tahunan. Nuansa peristiwanya tidak hitam-putih, melainkan lebih banyak bergerak di wilayah abu-abu. Keterlibatan beberapa pimpinan PKI dan sejumlah anggota partai tersebut dalam rangkaian peristiwa di hari-hari sekitar tanggal 30 September 1965, adalah nyata. Akan tetapi keterlibatan tokoh lain di luar PKI dalam rangkaian peristiwa, berada di wilayah abu-abu. Pada wilayah abu-abu itu terdapat nama-nama tokoh mulai dari Dr Soebandrio sampai Soekarno –bahkan Jenderal Soeharto sendiri– selain nama-nama institusi seperti Angkatan Udara Republik Indonesia di bawah Laksamana Madya Angkatan Udara Omar Dhani (Kepangkatan Laksamana Udara tersebut belakangan dirubah menjadi Marsekal Udara). Beberapa kesatuan militer lainnya dari berbagai angkatan, termasuk Resimen Pelopor Angkatan Kepolisian RI di bawah Anton Soedjarwo, juga ada di wilayah abu-abu. Sementara itu, Korps Komando (KKO) Angkatan Laut di bawah Letnan Jenderal KKO Hartono lebih terhubung sebagai pembela Soekarno daripada aspek lainnya dalam peristiwa.

KEKERASAN dan kejahatan kemanusiaan terjadi baik pada masa prolog, saat peristiwa terjadi, maupun pada masa epilog. Tetapi harus diakui bahwa secara kuantitatif, kejahatan kemanusiaan paling dahsyat, keji dan intensif terjadi pada babak epilog. Disebutkan angka korban antara 500.000 sampai 3.000.000 jiwa, dengan mereka yang dianggap pengikut PKI sebagai korban terbanyak, meski angka-angka itu masih harus diteliti lebih jauh kebenarannya untuk memperoleh angka pasti yang terdekat dari kenyataan sesungguhnya. Secara kualitatif, pada lain pihak, pembunuhan yang dilakukan pelaku Gerakan 30 September 1965 terhadap 6 jenderal dan 1 perwira pertama di Jakarta, serta pembunuhan 2 perwira menengah di Yogyakarta, masuk dalam kategori keji.

Meski tak seintensif yang terjadi di masa epilog, kekerasan politik dan kekerasan massa di masa prolog, secara fisik ataupun mental, tak boleh dianggap tak ada artinya. Rangkaian perampasan tanah dan teror kelompok yang dilakukan massa onderbouw PKI dipedesaan maupun diperkotaan, bukan pelanggaran ringan. Selain merupakan pelanggaran hukum, sekaligus juga merupakan pelanggaran hak azasi manusia. Tercatat sejumlah peristiwa berdarah di masa prolog, seperti Peristiwa Bandar Betsy, Peristiwa Kanigoro, Peristiwa Toraja dan sejumlah peristiwa serupa di seluruh penjuru tanah air. Aksi-aksi itu merupakan pula pelajaran pertama mengenai penggunaan kekuatan massa dalam pengobaran konflik di masyarakat dalam konteks pertarungan politik. Belum lagi kekerasan non fisik, yang berupa penistaan agama maupun kebengisan lontaran kata-kata sebagai teror mental dalam praktek politik. Untuk itu kita pinjam beberapa catatan dalam buku “Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966” (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, 2006) berikut ini.

Baik kalangan Islam maupun penganut Kristen-Katolik “merasa amat tak nyaman dengan sikap permusuhan yang ditunjukkan kaum komunis terhadap agama-agama yang ada”. Permusuhan dan sikap sarkastis terhadap agama ditunjukkan terang-terangan. Paling banyak dituturkan di antara perilaku anti agama yang ditunjukkan orang-orang komunis adalah pertunjukan ketoprak sebuah organisasi kesenian PKI di Muntilan, yang berkali-kali mempertontonkan lakon menghina agama. Salah satunya adalah lakon “Patine Gusti Allah” atau Kematian Tuhan, dan lainnya yang secara khusus ditujukan kepada orang Katolik yaitu “Paus Rabi” yang artinya Paus Menikah. Untuk umat Islam, provokasi dilakukan melalui pertunjukan-pertunjukan wayang kulit yang juga mengenai Kematian Tuhan.

Satu perilaku lainnya yang menista Tuhan dan agama adalah yang sering dilakukan oleh guru-guru yang berhaluan politik komunis di hadapan murid-murid di kelasnya. Dilakukan di berbagai daerah dalam satu pola standar. Seringkali beberapa guru masuk ke satu kelas (terutama) sekolah dasar, dan seorang di antaranya akan menyuruh murid-murid berdoa kepada Tuhan memohon diberikan pinsil. Setelah berdoa, dan pinsil-pinsil tak ‘datang’ juga, salah seorang guru lainnya kemudian menyuruh murid-murid untuk bersama-sama meminta ibu atau pak guru memberikan pinsil. Mereka lalu membagi-bagikan pinsil kepada para murid. Nah, kata mereka kemudian, kalian sudah berdoa kepada Tuhan meminta pinsil, “apakah Tuhan memberikan pinsil?”. Murid-murid menjawab, “Tidak”. Dan, “Kalian sudah minta pinsil kepada guru, apakah kalian dapat pinsil?”. Murid-murid menjawab, “Dapat”.

Dalam pergulatan kekuasaan, sepanjang lima tahun sebelum Peristiwa 30 September 1965, PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya setapak demi setapak berhasil menempati posisi kokoh di sisi Soekarno dan mewarnai dengan kuat –untuk tidak menyebutnya mendominasi– kehidupan politik Indonesia. Hingga pertengahan tahun 1965, PKI mengungguli kekuatan politik lainnya dalam pergulatan kekuasaan dengan sikap ofensifnya yang mengalir bagaikan air bah yang tak kunjung surut. Bahkan PKI berhasil menciptakan suatu tingkat suasana psikologis berupa ‘ketakutan’ kelompok politik lain untuk dikenakan ‘stigma’ komunisto phobia, kontra revolusi, anti Nasakom, antek Nekolim (Neo Kolonialisme) dan aneka tudingan ‘mengerikan’ lainnya, seperti kapitalis birokrat, setan kota, setan desa dan sebagainya. Sementara dari lingkaran kekuasaan Soekarno sendiri dengan mudah meluncur tudingan ‘mendongkel’ Pemimpin Besar Revolusi bila ada yang bersikap sedikit kritis atau berbeda.

Itu semua menjadi andil dalam penumpukan dendam sosial-politik yang menyebabkan ledakan kekerasan di kemudian hari, khususnya di masa epilog Peristiwa 30 September 1965, yang berlangsung di kwartal terakhir tahun 1965 dan tahun-tahun 1966-1967. Kekerasan dengan kategori kejahatan kemanusiaan luar biasa di masa epilog, meliputi pembunuhan-pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan fisik dan mental, serta perampasan kemerdekaan dengan alasan ketertiban dan keamanan. Beberapa dari pembunuhan dilakukan dengan cara keji, antara lain dengan pemenggalan kepala, sehingga banyak ditemukan mayat tanpa kepala atau sebaliknya kepala tanpa tubuh di sungai-sungai atau di tempat-tempat manapun.

Memerlukan kecermatan pandang. Pembunuhan-pembunuhan terjadi nyaris di seluruh penjuru Indonesia, namun ada beberapa daerah yang sangat menonjol sebagai locus peristiwa, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali di urutan atas. Daerah-daerah yang berada pada urutan berikut adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Menarik bahwa Jawa Barat tidak semenonjol seperti 6 propinsi lainnya itu. Menurut  Dr Aminullah Adiwilaga, ‘pembasmian’ berdarah atas massa pengikut PKI di Jawa Barat, telah lebih dahulu dilakukan secara sistematis oleh DI/TII pada tahun-tahun sebelumnya terutama di wilayah Priangan Timur. Angka-angkanya cukup massive dengan cara-cara pembasmian yang cukup tidak manusiawi.

Hal menarik lainnya, adalah bahwa korban kejahatan kemanusiaan yang jatuh pada masa epilog itu, tidak melulu adalah anggota atau simpatisan PKI, meskipun harus diakui bahwa korban mayoritas adalah memang dari kelompok tersebut. Sama menariknya adalah bahwa belakangan ini, banyak pengungkapan tentang adanya jejak berdarah jenderal pujaan perjuangan 1966, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, dalam peristiwa pembasmian PKI di tahun 1965-1966. Apakah ini adalah pengungkapan artifisial belaka, semata-mata karena sang jenderal adalah ayah mertua Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang banyak disorot gerak dan pola kepemimpinannya sebagai Presiden RI belakangan ini?

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 3.

Sumber: Socio-Politica 

Read More

Enam Lima

Bonnie Triyana | Selasa 18 September 2012 WIB

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi persoalan dengan masa lalunya.

Historia

WAKIL Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso menanggapi laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat peristiwa 1965 dalam nada minor. 

“Kalau semua diungkap, nanti lama-lama zaman Ken Arok juga minta diungkap,” kata dia sinis.

Maka baiklah, kalau seandainya kehawatiran Priyo menjadi kenyataan: ada sebagian pihak yang menuntut pelanggaran HAM berat sampai ke zaman Ken Arok, bagaimana jadinya? 

Tentu orang yang harus diperiksa terlebih dulu adalah Ken Ndok, ibu kandung Ken Arok yang menelantarkannya sejak bayi di pemakaman umum. Gara-gara dibuang ke pemakaman, Ken Arok bayi ditemukan oleh Lembong, seorang pencuri. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Ken Arok tumbuh jadi pencuri pula.

Orang kedua yang harus diperiksa adalah Mpu Gandring, sang pembuat keris yang menyebabkan keonaran di Tumapel. Keris itulah yang digunakan oleh Ken Arok membunuh penguasa Tumapel Tunggul Ametung. Lantas, sampai tujuh turunan keris itu berpindah tangan dan selalu digunakan untuk saling balas dendam bunuh-membunuh di kalangan keturunan Tunggul Ametung dengan Ken Arok.

Celakanya, semua orang yang disebut di atas, mulai Ken Ndok, Mpu Gandring, Ken Arok, Tunggul Ametung sampai Ken Dedes sudah wafat. Tak ada catatan harian. Tak ada kesaksian. Satu-satunya sumber yang bisa dijadikan rujukan atas kejadian itu hanya babad, yang dipenuhi mitos dan legenda. Jauh dari fakta sebagaimana adanya. Jadi kekhawatiran Priyo tentang bakal adanya orang yang menuntut kasus pelanggaran HAM zaman Ken Arok sama sekali tak perlu. Tak cukup bukti untuk diajukan ke mahkamah mana pun, kecuali mahkamah sejarah itu sendiri.

Berbeda dari kasus Ken Arok, peristiwa 1965 memiliki banyak sumber dan kesaksian. Saksi-saksi baik dari pelaku maupun korban dan para penyintas masih bisa diakses. Sebagian masih segar bugar untuk mengingat apa yang mereka alami selama bertahun-tahun di awal Orde Baru berkuasa. Selain itu, peristiwa ini telah banyak dikaji dan ditulis oleh para sarjana dari dalam dan luar negeri.

Kesaksian dan bukti-bukti itulah yang dikumpulkan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai bukti adanya pelanggaran kemanusiaan dalam peristiwa 1965. Dan kini bola ada di tangan Kejaksaan Agung: mau di bawa ke mana nasib para korban dan keluarganya yang selama berpuluh tahun terlunta-lunta dalam tuduhan yang tak pernah bisa dibuktikan. Kebanyakan mereka yang ditahan, atau bahkan dibunuh, tanpa pernah melewati proses peradilan.

Bahkan mereka yang ditahan, setelah dibebaskan, diberi secarik surat keterangan yang berbunyi “Tidak terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam peristiwa G.30.S/PKI.” Mereka dilepas begitu setelah belasan tahun ditahan Pulau Buru atau di berbagai penjara Orde Baru lainnya seolah tak ada apa-apa. Selepas dari penjara, mereka harus menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang harus menghadapi persoalan dengan masa lalunya. Jerman di tahun 1960-an pun menghadapi persoalan yang sama. Gerakan mahasiswa di sana mempertanyakan sisa-sisa Nazi yang masih bercokol di pemerintahan. Lewat pengadilan di Nuremberg, banyak tokoh-tokoh Nazi diadili atas kesalahan mereka di masa lalu. Negara lain yang juga bersusah payah berdamai dengan masa lalunya adalah Afrika Selatan.Mereka berhasil mengatasi persoalan warisan masa lalunya di era apartheid melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Namun demikian, berbeda dengan di Afrika Selatan, di mana Nelson Mandela sebagai pihak yang semula didiskriminasi naik ke tampuk kekuasaan, di Indonesia korban kejahatan kemanusiaan di masa lalu tetap hidup dalam stigma negatif. Praktis semenjak kejatuhan rezim diktatorial Soeharto belum ada kemajuan yang berarti untuk menyelesaikan kasus 1965 itu. Penulisan sejarah yang mengangkat peristiwa G.30.S memang mengalami kemajuan. 

Tak lagi sepihak dan monoversi. Namun di dalam pengajaran sejarah di sekolah versi yang digunakan tetaplah produk warisan Orde Baru.

Ini baru satu kasus. Padahal Indonesia memiliki begitu banyak persoalan di masa lalunya. Dan mereka yang terkena dampak dari setiap peristiwa pelanggaran HAM berat masih hidup dan menanggung beban yang tak ringan. Negara yang seharusnya mampu merangkul dan mengatasi persoalan terlihat abai. Dan seperti biasa, setiap kali ada upaya untuk menyelesaikan kasus masa lalu, banyak petinggi negeri yang mendadak jadi bijak dengan berulangkali menyerukan untuk tidak melihat ke belakang namun harus ke depan.

Persoalannya, semenjak tahun 1969, saat kasus pembunuhan massal di Purwodadi diungkap ke publik untuk pertama kalinya oleh HJ Princen, para petinggi Orde Baru saat itu pun mengatakan hal yang sama. Seakan masa depan Indonesia gilang gemilang apabila melupakan semua yang tengah terjadi. Dan memang akhirnya banyak orang melupakan masa lalunya, namun kini pertanyaanya: masa kini yang dulu diproyeksi sebagai masa depan oleh mereka yang hidup di masa lalu itu milik siapa? Siapa yang paling banyak mendapat potongan kue? Tapi agaknya kita harus mendengar apa kata para petinggi negeri itu. Tokh susah juga nanti kalau harus mencari foto keluarga Ken Arok, apalagi harus mencari di mana keris Mpu Gandring.

Sumber: Historia.Id 

Read More

Prof. John Roosa: Identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965

17 September 2012 | John Roosa, M. Zaki Hussein | Left Book Review

BULAN September, bisa dibilang sebagai bulan paling bersejarah dalam cerita Indonesia modern. Pada bulan ini, terjadi satu peristiwa yang menjadi penanda lahirnya sebuah rezim politik paling berdarah dan paling kuat dalam sejarah Indonesia modern, rezim Orde Baru.

Cita-cita tentang Indonesia yang demokratis, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan, yang meniscayakan kebhinekatunggalikaan, sejak September 1965 terkubur bersama jutaan bangkai manusia sebangsa.  Setelah September 1965, kita seperti orang mabuk yang berjalan terseok-seok, kumuh, dan sering beringas dalam menggapai dan merumuskan identitas sebagai sebuah bangsa. Tapi mengherankan, tidak banyak studi yang dilakukan dalam masa-masa paling gelap itu. Tidak ada ’seujung kuku’ jika dibandingkan dengan, misalnya, studi tentang Holocaus Nazi/Hitler terhadap bangsa Yahudi di Jerman pada masa Perang Dunia II. Padahal, Peristiwa G30S 1965 dan yang menyertainya, merupakan tragedi kemanusiaan terbesar kedua setelah Holocaus dalam rentang skala, waktu, dan jumlah korban yang ditimbulkannya. Kita seperti ingin melupakannya ketimbang merenungkannya, ingin membantahnya ketimbang  memahaminya.

Salah satu dari sedikit sarjana yang mendedikasikan dirinya dalam upaya mengungkap Peristiwa G30S tersebut adalah sejarahwan John Roosa, yang saat ini menjadi profesor di University of British Columbia (UBC), Kanada. Bukunya, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia, yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia menjadi Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra, 2007), adalah bagian dari upayanya untuk memahami peristiwa tersebut. Untuk itu, bertepatan dengan bulan ‘gelap’ ini, M. Zaki Hussein dari Left Book Review (LBR), berbincang-bincang dengan John Roosa. Berikut petikannya:

Apa yang membuat Anda tertarik untuk meneliti G30S dan pembantaian orang-orang PKI serta sayap kiri pada 1965-1966?

Waktu saya belajar sejarah Asia Tenggara di universitas tahun 1990an, saya tidak habis pikir, kok bisa ada peristiwa sebesar dan sehebat ini tapi pengetahuan kita tentangnya sedemikian kecil. Sebagai sejarahwan, saya lihat ada kebutuhan untuk investigasi yang lebih mendalam guna membongkar sejarah yang digelapkan oleh pembunuh-pembunuh itu. Sebagai manusia biasa yang peduli dengan prinsip-prinsip moral, saya benci dengan rezim Suharto. Rezim itu berfungsi sebagaiattack dog buat modal asing dan jadi penuh dengan pejabat-pejabat bodoh dan brutal, orang dengan watak preman yang sama sekali tidak peduli dengan prinsip HAM, yang mengkhianati prinsip kemerdekaan, membunuh dan menyiksa orang Indonesia sendiri, dan kemudian menjual kekayaan tanah airnya kepada konglomerat multinasional dengan harga murah.

Akhir tahun 1990an, saya heran kenapa gerakan reformasi tidak mempersoalkan kejahatan-kejahatan yang terjadi waktu Orde Bobrok baru dimulai, tidak bisa melihat rezim itu sebagai satu package dari 1965 sampai 1998. Miseducation orang Indonesia selama 32 tahun cukup lengkap. Untuk mengerti rezim itu, kita harus kembali ke hari-hari lahirnya.

’Saya tidak habis pikir, kok bisa ada peristiwa sebesar dan sehebat ini tapi pengetahuan kita tentangnya sedemikian kecil.’

Sekalipun sekarang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Kejaksaan untuk melarang buku, tetapi buku Anda, Dalih Pembunuhan Massal, pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung pada 2009. Apa komentar Anda mengenai hal ini?

Dari satu segi, pelarangan itu bisa dianggap sebagai penghargaan. Ternyata kekuatan buku saya tinggi sekali, sampai pejabat-pejabat takut buku itu bisa mempengaruhi rakyat Indonesia. Dan pejabat-pejabat di Clearing house-nya Kejaksaan Agung teliti sekali waktu membaca Dalih. Konon, mereka telah siapkan laporan panjang dan mendaftar 143 kesalahan dari Dalih. Tapi, dari segi lain, pembredelan itu tentu saja, menyedihkan. Kok di era reformasi dan era internet ada pejabat yang mengira mereka masih bisa membredel buku. Saya lihat kemenangan kami di MK tahun 2010 sebagai  kemenangan untuk rule of law dan hak kebebasan berekspresi. Yang tetap menjengkelkan, Kejaksaan Agung tidak mau membuka laporannya. Saya masih penasaran, apa keberatan mereka terhadap buku saya dan kenapa mereka membredel Dalih?

Anda menyebutkan bahwa PKI sebagai organisasi tidak terlibat dalam G30S, tapi ada individu PKI yang terlibat tanpa persetujuan partai, bisa anda jelaskan secara singkat hal ini?

G30S itu operasi rahasia. Badan-badan partai, seperti Central Committee (CC) dan CDB-CDB (Comite Daerah Besar)  di tingkat propinsi, tidak pernah membicarakan G30S, apalagi ambil keputusan. Menurut Iskandar Subekti, panitera Politbiro, banyak dari anggota Politbiro itu sendiri tidak tahu persis apa itu G30S (Di Politbiro ada kira-kira 12 orang: Aidit, Lukman, Sudisman, dll.). Soal yang dibicarakan di Politbiro adalah: lebih baik PKI mendukung para perwira progresif untuk mendahului Dewan Jenderal (DJ) atau tunggu sampai DJ melakukan kudeta. Politbiro ambil keputusan bahwa PKI harus mendukung para perwira progresif dan Aidit ditugaskan untuk melaksanakan keputusan itu. Sehingga anggota Politbiro tidak melihat G30S sebagai aksi partai. Aidit membentuk tim inti yang terdiri dari beberapa anggota Politbiro, misalnya Sudisman dan Oloan Hutapea, dan hanya tim inti itu, tim ad hoc di luar institusi formal di partai, yang bekerja dengan Sjam di Biro Khusus untuk merancang operasi G30S. Tapi, belum tentu tim inti itu tahu persis apa itu G30S. Tampaknya, Aidit dan pemimpin PKI lain di tim inti itu tetap berpikir bahwa kelompok perwira progresif (Untung cs.) yang memegang peran utama dalam aksi G30S. Mereka kira Untung, Latief, dan Suyono punya kekuatan militer yang cukup untuk melawan jenderal-jenderal kanan dan punya rencana yang jelas. Padahal, Untung cs. berpikir bahwa pemimpin PKI yang memegang peran utama. Dua kelompok itu (orang PKI di tim intinya Aidit dan perwira militer) tidak pernah duduk bersama untuk menyusun G30S. Karena Sjam jadi perantaranya, persiapan aksi itu jadi kacau.

Rezim Suharto menangkap lebih dari satu juta orang atas nama ’penumpasan G30S.’ Jelas penangkapan semasif itu sebenarnya tidak perlu sebagai reaksi terhadap aksi kecil. Pepatah yang dipakai Sukarno benar: tentara ’membakar rumah untuk membunuh tikus.’ G30S merupakan dalih saja untuk kepentingan yang lebih besar.

’Kelompok Suharto mau membuktikan kesetiaannya kepada kampanye antikomunis Amerika Serikat (AS), supaya AS membantu tentara bertahan lama sebagai penguasa.’

Anda mengatakan bahwa peristiwa G30S itu sebenarnya merupakan dalih untuk sebuah pembantaian massal. Lalu, apa sebenarnya tujuan utama di balik pembantaian massal itu?

Ada dua hal: represi terhadap gerakan nasionalis kiri (pengangkapan massal, penahanan massal) dan pembunuhan terhadap gerakan itu. Kalau represi, tujuan utamanya menghancurkan kekuatan petani, yang sedang mendukung proses land reform, dan kekuatan buruh, yang sedang mengambil alih banyak perusahaan milik modal asing. Represi itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa pembunuhan. Waktu itu PKI tidak melawan. Kenapa kelompok Suharto di dalam Angkatan Darat (AD) memilih membunuh orang yang sudah ditahan? Ada beberapa kemungkinan, tapi satu poin yang cukup penting: kelompok Suharto mau membuktikan kesetiaannya kepada kampanye antikomunis Amerika Serikat (AS), supaya AS membantu tentara bertahan lama sebagai penguasa. Suharto sadar bahwa rezim dia akan bergantung kepada bantuan finansial dari AS untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.

Anda nyaris tidak membahas apa yang terjadi di Lubang Buaya saat peristiwa G30S, kenapa demikian? Apakah karena kurangnya data atau karena kejadian-kejadian di Lubang Buaya memang tidak signifikan untuk merekonstruksi narasi tentang peristiwa G30S?

Memang tidak  banyak informasi yang bisa diandalkan tentang apa persisnya yang terjadi di Lubang Buaya. Hampir semua orang yang hadir di sana, tidak mau mengakui kehadiran mereka atau tidak mau cerita secara jelas dan jujur tentang kejadian-kejadian di sana. Wajar, kalau kita ingat teror yang mereka alami. Yang jelas, propaganda kelompok Suharto tentang Lubang Buaya itu bohong belaka. Ya, rezim itu sendiri tidak peduli dengan fakta: mereka tidak pernah membuat investigasi dengan benar. Malah, mereka memaksa beberapa gadis yang tidak punya hubungan dengan peristiwa itu mengaku membunuh para jenderal. Ada buku baru yang mengharukan tentang hal ini: Aku Bukan Jamilah (2011), oleh R. Juki Ardi. Kalau geng Suharto mau menghargai jenderal-jenderal itu, seharusnya mereka melacak kejadian di Lubang Buaya sampai bisa tahu persis siapa yang membunuh mereka dan atas perintah siapa. Kalau informasi itu bisa diketahui, kita bisa memahami proses pengambilan keputusan di dalam kelompok G30S (Sjam, Untung cs).

Presiden Suharto di Museum ‘Lubang Buaya’, foto: Setneg.

Anda menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki kontak dengan kelompok Jenderal Angkatan Darat yang dinamakan ‘brain trust.’ Apakah kelompok ini yang disebut dengan ’Dewan Jenderal?’ Seberapa erat sebenarnya hubungan mereka dengan Amerika Serikat?

’Brain trust’ itu istilah yang dipakai oleh CIA sendiri dalam laporan tentang G30S tahun 1968. Saya kira, tidak ada satu kelompok perwira AD yang sering rapat dan menyusun bersama strategi yang jelas untuk semacam konfrontasi terhadap PKI. Organisasi mereka lebih informal dan strateginya disusun dalam pertemuan-pertemuan biasa. Yang jelas, jenderal Abdul Haris Nasution menjadi pemimpin para perwira antikomunis dan dia sering bicara dengan perwira lain tentang strategi untuk menghancurkan PKI. Hubungan antara pimpinan AD dan AS erat sekali sebelum dan sesudah G30S. Banyak perwira AD diterbangkan ke AS untuk latihan militer dan sebagian di antara mereka rela jadiinformant untuk militer AS. AS kasih senjata, alat komunikasi, bantuan material, seperti beras, dan bantuan finansial serta daftar nama anggota PKI. AS membantu tentara menciptakan psychological warfare campaign. Perusahaan-perusahaan AS berhenti membayar royalti ke pemerintah Sukarno di awal tahun 1966 dan mulai mengirim uang itu ke rekening Suharto.

 ’Pembunuhan massal terjadi sesudah banyak orang PKI rela masuk kamp-kamp penahanan. Kemudian tugas milisi menjadi algojo saja. Kalau tidak ada backing dari tentara, orang sipil di milisi-milisi itu tidak bisa berbuat banyak.’

Ada yang menyatakan bahwa sekalipun pembantaian 1965-1966 diorganisir oleh Angkatan Darat, tetapi adanya ketegangan dan persaingan tajam antara kelompok komunis dan nonkomunis juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pembantaian tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?

Ketegangan antara PKI dan organisasi anti-komunis sebelum G30S, misalnya antara PKI dan PNI di Bali, atau PKI dan NU di Jawa Timur, tidak bisa menjelaskan pembunuhan massal. Orang sipil yang ikut milisi, seperti Tameng di Bali dan Ansor di Jawa Timur, tidak mampu membunuh sebegitu banyak orang sendirian. Paling-paling mereka bisa mengorganisir tawuran-tawuran. Dalam tawuran-tawuran seperti itu, orang PKI berani melawan dan tidak akan banyak orang yang gugur. Pembunuhan massalterjadi sesudah banyak orang PKI rela masuk kamp-kamp penahanan. Kemudian tugas milisi menjadi algojo saja. Kalau tidak ada backing dari tentara, orang sipil di milisi-milisi itu tidak bisa berbuat banyak. Sekejam apapun orang PKI sebelum G30S (dan kekejaman itu juga terlalu sering dibesar-besarkan), tetap tidak bisa membenarkan tindakan extra-judicial killing yang dilakukan milisi maupun tentara. Seharusnya para pelaku pembunuhan itu malu dan menyesal dengan apa yang mereka perbuat: membunuh orang yang telah tidak berdaya. Mereka adalah pengecut yang kemudian berpose sebagai pahlawan perang. Tidak ada perang waktu itu, kecuali dalam imajinasi orang yang tidak tahu apa itu perang yang sebenarnya.

Menurut Anda, apa dampak pembantaian 1965-1966 yang sampai sekarang masih terasa, baik terhadap korban maupun rakyat Indonesia secara umum?

Ya jelas masih terasa. Identitas banga Indonesia berubah total sesudah 1965. Semangat antikolonialisme hilang dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa. Ini berarti kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa warganegara yang jahat dan baik.  Sistem ekonomi dan sistem politik juga berubah total. Sesudah 1998 orang Indonesia menggali lagi ide-ide dari zaman pra-1965, dan juga pra-1959 (sebelum Demokrasi Terpimpin): ide-ide tentang rule of law, HAM, sekularisme, dll.

Apa pelajaran yang bisa diambil gerakan Progresif di Indonesia sekarang agar peristiwa mengerikan semacam G30S itu tidak terulang kembali? 

Peristiwa G30S sendiri sebenarnya tidak begitu mengerikan. Seperti Bung Karno katakan, G30S merupakan gelombang kecil dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan perang (RMS, DI/TII, PRRI/Permesta) dan kerusuhan. Berapa kali Bung Karno mau dibunuh? G30S membunuh duabelas orang (enam jenderal, satu letnan, anaknya Nasution, satpam di rumah sebelah rumah Leimena, keponakan Maj. Gen. Panjaitan, dan dua perwira di Jawa Tengah). Yang jauh lebih mengerikan adalah pembunuhan massal yang terjadi sesudah G30S. Sekarang yang penting menurut saya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran di Indonesia tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada waktu itu. Secara umum orang Indonesia tidak tahu apa-apa tentang kejahatan itu. Juga harus ada pengakuan dari negara bahwa memang tentara dan orang sipil yang melakukan kejahatan. Extra-judicial killings, penghilangan paksa, penyiksaan, mati kelaparan dalam penjara, semuanya tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir.

Orang kiri sekarang harus mengoreksi diri juga: selama ini partai-partai Marxis-Leninis tidak menghargai prinsip-prinsip HAM. Kita harus belajar bagaimana berpolitik dan berperang melawan imperialisme dan kapitalisme seraya tetap memegang Universal Declaration of Human Rights dan Konvensi-konvensi Geneva.

http://indoprogress.com/2012/09/wawancara-2/#more-243

Read More

From Moscow With Love (62) Kuslan, Kapas Yang Terbawa Angin

Oleh: M. Aji Surya | JUM'AT, 14 SEPTEMBER 2012 , 10:52:00 WIB

“Kutanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa, hanya di rongga dada. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian.” Ebiet. G Ade.

SEMUA digantungkan pada sikap kita sendiri. Menerima atau melawan. Kalau menolakpun tak pernah bisa, mungkin baiknya ya menerima saja.

Sebuah kenyataan kadang menyakitkan, namun kalau diterima bisa jadi membawa kebahagiaan tersendiri. Hidup kadang bisa memilih, tapi adakalanya hanya bisa menerima. Sungguh ada saatnya hidup ini mengalir saja. Seperti yang dilakoni Mbah Kakung Kuslan Budiman.

Kriiiiing. Ketika telepon itu selesai saya putar, di ujung sana terdengar suara seorang yang sudah dimakan usia. Tapi dari cara bicaranya sangat jelas: dia tak punya beban. Mengagetkan dan luar biasa memang, karena setahu saya, simbah ini hidupnya penuh penderitaan. Terombang-ambing oleh gelombang arus dunia yang tak mungkin dilawannya.

Tanpa prasangka apapun, meski baru sekali menelepon, terasa langsung bisa akrab. Jiwa periangnya terasa meski terpaut jarak lebih dari 2500 km. Saya di Moskow, simbah kakung ini di Netherland!

“Apa yang harus keluhkan? Saya ikuti saja bagaimana maunya zaman. Saya hanya bagaikan air yang mengalir. Tak perlu membantah apalagi melawan. Sebagai orang Jawa, saya terima, tidak ada rasa marah apalagi dendam,” ujarnya datar.

Orang memanggilnya Kuslan. Atau kakek Kuslan sang penyair dan pelukis. Dalam kamus orang umum ia benar-benar apes, sekaligus orang tabah. Saya sendiri tidak tahu apakah ada orang seapes dirinya.

Bayangkan saja, hanya beberapa saat sebelum meletusnya G30S PKI tahun 1965, ia mendapat tugas untuk mempelajari sistem layar dan panggung di Opera Beijing (Peking). Alih-alih ilmunya diterapkan di tanah air, ia malah kemudian terbang melayang bagaikan kapas yang tertiup angin dan sampai sekarang nyangkut di negeri orang.

Sebelum sampai daratan China, sang kakek ini memang seorang yang mencintai seni, atau bahkan mungkin seorang seniman. Setelah lulus dari ASRI Jogjakarta, ia bergelut dengan seni ketoprak dan mengelola sanggar Bumi Tarung. Sebagai salah satu pengurus LEKRA, pada tahun 1964 ia berprestasi menghelat sebuah kegiatan konferensi ketoprak nasional di Taman Sri Wedari Solo. Tidak main-main, acara itu dilakukan selama tujuh hari tujuh malam. Sesuatu yang sangat luar biasa.

Salah satu topik yang menjadi pembahasan adalah penggunaan layar pada sebuah pagelaran. Saat itu di tanah air hanya dikenal layar yang ditarik tangan, sementara di Jepang sudah mulai pakai slide. Yang lebih maju lagi, kabarnya ada di China, yang sedang dikerjakan di Opera Beijing. Disana, semua perangkatnya bisa dilipat sedemikian rupa sehingga mempermudah untuk pagelaran di berbagai daerah. Inilah yang ingin ditiru untuk pengembangan budaya di berbagai pelosok tanah air.

Tiba di Beijing bukan berarti langsung bisa belajar seni, namun harus menekuni Bahasa China dengan hurufnya yang sangat rumit itu. Beberapa saat ia ngebut belajar bahasa dan kemudian melanjutkan seni dekorasi dan lighting di Akademi Seni dan Drama. Di tengah-tengah pemuda Kuslan studi, tiba-tiba saja terjadi dua “revolusi” yang hampir bersamaan: G30SPKI di tanah air dan juga Revolusi Kebudayaan di China.

Kenyataan di tanah air menyebabkan ia kehilangan identitas senagai anak bangsa sedangkan revolusi di China membuat semua universitas disana ditutup. Ia tidak bisa pulang karena sebagai pengurus LEKRA yang memang berafiliasi ke PKI, dan tidak bisa melanjutkan studi karena keadaan di China sedang sangat berat. Siapa pernah menyangka ia berada dalam keadaan semacam ini. Selama beberapa waktu ia hanya bisa mondar mandir seperti setelika. Maju dan mundur tanpa arah yang jelas. Makan susah apalagi hidup yang berkualitas. Tapi sekali lagi, semua dianggap sebagai aliran air saja, tanpa harus melawan.

Atas bantuan seorang teman, ia akhirnya ingin “melanjutkan perjalanan” hidupnya di tempat lain, yakni kota Frankfurt di Jerman. Aliran air dirasakan menuju kesana. Karenanya ia menghanyutkan dirinya ke arah tersebut.

Pada bulan Juni 1971 ia meninggalkan Beijing menuju Frankfurt. Bukan naik pesawat, tetapi naik kereta via kota Moskow.

Sayang, lagi-lagi Kuslan bagaikan sampah yang tersangkut akar pohon di tengah derasnya air. Karena perjalanan musim panas yang melelahkan, ia jatuh sakit di kota Moskow. Apa boleh buat, disini ia ditampung oleh sebuah keluarga Indonesia yang bernama (almarhum) Prof. Intoyo.

Rupanya keluarga ini memang banyak membantu masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masalah sampai kemudian mendapatkan jalan hidupnya dengan baik.

Tertambat di Rusia, Kuslan kemudian belajar bahasa setempat. Tapi lama kelamaan dia tidak tahan juga hidup tanpa uang di kantong. Hidupnya menjadi benalu orang lain. Karenanya ia mencoba peruntungan bekerja di Akademi Grafis. Ujian masuknya cukup unik. Kuslan diminta untuk menyerahkan karya lukisannya dan begitu dilihat sang professor ternyata dianggap sudah terlalu mahir. Apesnya, ia diminta menjadi pelukis mandiri saja namun dengan syarat harus memiliki warga negara. Sesuatu yang ia tidak miliki karena ia seorang yang stateless. Pupuslah harapannya.

Dengan segala kesulitannya, ia akhirnya diterima sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Industri dan Terapan di Sokol dengan uang saku yang lumayan. Disini bisa dipelajari aneka macam desain, mulai barang rumah tangga hingga keperluan untuk penerbangan angkasa luar. Kuslan sendiri lebih memilih jurusan tekstil, dan setelah 5 tahun berhasil mempertahankan disertasinya tentang batik. Ia menyelesaikan studi pada umur 37 tahun lalu mencari uang dengan mengajar Bahasa Indonesia di Institut Ketimuran ISAA Moskow.

Selama di Moskow ia mendapat “berkah” bertemu dengan seorang sastrawan berhaluan kiri jaman 1945, Utuy Tatang Sontani. Ketika berada di tanah air, Kuslan memang cukup terpikat oleh kehebatan karya utuy dan mementaskan beberapa diantaranya. Dus, pertemuan kali ini seolah mengasah lebih tajam ilmu kesusasteraannya sekaligus menjadi semacam obat dalam kesakitannya.

Tahun 1991 ketika terjadi gelombang Perestroika dan Glasnost, seorang warga Belanda bertandang ke Uni Soviet dan menawarkan jasa untuk pergi ke Belanda. Dengan undangan sebuah penerbit di negeri kincir angin maka Kuslan yang stateless alias tanpa paspor itu bisa meninggalkan Rusia. Setelah beberapa hari tiba di bandara internasional Schipol, ia mengajukan suaka politik dan diterima. Setahun kemudian ia bahkan bisa menjadi pemegang izin menetap.

Kali ini banyak kemujuran yang berpihak kepadanya. Melalui sebuah proses yang tidak terlalu berbelit, atas bantuan seorang advokat setempat ia mengajukan diri menjadi warga Belanda di pengadilan dan diterima. Sejak itulah ia menjadi warga Belanda sampai sekarang. 

“Saya pernah pulang sekali pada zamannya Gus Dur. Sempat pergi ke Semarang, Malang dan Surabaya. Di Jakarta bertemu dengan teman-teman lama. Tidak ada kekhawatiran apapun. Yang justru berat bagi saya hanyalah faktor udara panas. Mungkin karena sudah cukup lama di negeri dingin, ketika berada di udara yang panas saya lekas sakit,” ujarnya.

Akibat dari perjalanan hidupnya yang sangat berliku itu, maka pria yang lahir tahun 1934 tersebut tidak sempat berkeluarga. Baik ketika di China dan Rusia dirasakan semua serba sulit karena banyaknya keterbatasan dan kekurangan dalam hidupnya. Ia menyadari di China terlalu banyak perceraian, sedangkan kalau mengambil gadis Moskow, kasihan karena nanti pasti akan ditinggalkan. Akhirnya membujang menjadi pilihan hidupnya.

Tapi bukan Kuslan kalau tidak dapat mencari jalan keluar. Untuk menciptakan hidup yang lebih sempurna ia telah mengambil anak angkat dari seorang asal Manado yang kawin dengan warga Belanda. Dari anak tersebut kini sang kakek sudah bisa menimang dua orang cucu yang sangat lucu. Ia merasa sangat bahagia dan bangga.

Please, jangan mengira bahwa Kuslan hidup mewah di Belanda. Ketika badannya masih tegap, ia hidup dari usahanya menjual lukisan yang serba mepet. Kekuranganya ditambahi oleh Pemerintah melalui bantuan sosial.  Nah, sejak umur 65 tahun ia menerima pensiun sebanyak 300 euro plus sokongan Pemerintah setempat. Hidupnya di Rembrant Laant 77, 3443 EC Woerden, Holland boleh dibilang cukup, dalam arti pas pasan saja. Tidak lebih dan tidak kurang.

“Atas perjalanan hidup itu, saya hanya bisa menerima kenyataan. Hidup ini kan hanya menjalani takdir saja. Kalau prinsipnya seperti itu maka semua menjadi mudah. Mati juga tidak susah,” ujarnya.

“Meski sudah terbang bagai kapas, kalau soal cinta tanah air jangan tanyakan kepada saya. Perasaan itu tidak kalah dengan punya mereka yang tidak pernah terlempar dari tanah air. Saya pergi dari Indonesia bukan untuk cari makan. Otak saya masih tetap ada di Indonesia. Bahkan dengan Anda pun saya kira cinta saya masih lebih hebat,” tambahnya sambil tertawa.

Prinsip nrimo itu dijalanai karena sejak kecil ia memang melakoni jaman susah. Pada masa Revolusi tahun 1945, Kuslan sudah masuk dalam barisan berani mati melawan Belanda. Ia juga sempat menjadi penulis cerita anak-anak dan bahkan menjadi guru di kampung Pacitan. Jadi, kepahitan demi kepahitan hidup terus dialami. Dan karena jarang menikmati rasa manis maka ia sangat mudah untuk menikmati kehidupan. Barangkali itulah falsafah seorang seniman.

Kini, Kuslan Budiman dikenal sebagai sastrawan Indonesia dari Woerden. Dalam catatan, selain melakukan berbagai pementasan ketoprak dan aneka drama, ia juga pernah menerbitkan beberapa karyanya seperti Si Didi Anak Petani (Djakarta, Jajasan Kebudayaan Sadar, 1964), Di Negeri Orang: Puisi Penyair Indonesia Eksil (Jakarta, Lontar Foundation, Amanah , 2002) dan Bendera Itu Masih Berkibar (Jakarta, Suara Bebas 2005).

Iseng-iseng, untuk membuktikan dirinya masih piawai sebagai seorang seniman, di ujung telepon saya sempat menggoda sang kakek untuk membaca salah satu puisi ciptaannya. Tanpa pernah terbayang, rupanya tantangan saya disambut dengan gegap gempita. Rupanya ia ingin menceritakan kehidupan seorang karibnya, Suryono, yang punya nasib mirip dengannya. Sekaligus menegaskan tentang sikap hidupnya. Sambil menarik napas panjang, Kuslan meminta saya untuk menyimak baik-baik.

“Dengarkan ya dik.”

“Dalam Ketenangan”

Memori buat Mas Suryono (alm)
Prambanan, 28 Pebruari 1928
Amsterdam, 26 September 2000

Ibarat tumbuhnya bunga
Kuncup, mekar, berguguran…
Itulah dialektika
Mawar indah selalu berduri
Itulah kenyataan
Yang perlu dipahami

Setiap lembar daun
Ditandai dua sisinya
Demikian pula manusia

Meski hidup tiada lama
Kau saksikan lima zaman
Terakhir runtuhnya sebuah tirani…

Ada kawan ada lawan
Tak perlu dirisaukan
Karena itu pasangannya

Sahabat tak perlu dipuji
Musuhpun tidak perlu dibenci
Yang lebih penting dimengerti…

Seperti yang pernah kita bincangkan
Revolusi telah makan anak-anaknya sendiri
Si tiran mematikan kemerdekaan
Darah menggenang di cakrawala…

Demi cita-cita dan keyakinan
Tiga puluh lima tahun terpaksa berkeliaran
Dan tutup usia di perantauan

Mas Sur,
Bila laut terus bergelombang
Kali ini kau sudah dalam ketenangan…

***
Padepokan Kincir Angin
30 September 2000. 

M. Aji Surya, Penulis adalah WNI yang tinggal di Rusia, ajimoscovic@gmail.com

Sumber: RMOL.Co 

Read More

Kutub Tujuh Pemberontakan di Indonesia: Di Ujung Kiri PKI, di Ujung Kanan DI/TII (1)

SEPTEMBER 11, 2012 | SOCIOPOLITICA

BENDERA NEGARA ISLAM INDONESIA. “Lalu bagaimana mungkin itu semua disebutkan sebagai suatu perjuangan suci? Kalau nama Islam dibawa-bawa sebagai pembenaran, memangnya sebagian terbesar korban itu bukan penganut Islam? Bukankah sembilan dari sepuluh rakyat Indonesia adalah penganut Islam?”. (download okezonenews)

PUBLIKASI 81 foto dokumentasi hari-hari terakhir ‘proklamator’ Negara Islam Indonesia, SM Kartosoewirjo, yang sekaligus adalah panglima tertinggi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, sengaja atau tidak, menguak salah satu luka lama republik ini. Seluruhnya, bersama pemberontakan DI/TII tersebut, ada tujuh luka besar penuh darah sepanjang usia republik yang pada 17 Agustus 2012 yang baru lalu ini genap 67 tahun. Belum terhitung luka-luka berdarah lainnya yang lebih kecil, namun terakumulasi sebagai suatu rangkaian keperihan bagi bangsa ini, dengan kalangan akar rumput selalu sebagai korban utama yang paling menderita.

Tujuh pemberontakan ‘besar’ itu adalah Pemberontakan Madiun 1948, Pemberontakan DI/TII sejak Agustus 1949, Pemberontakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS) 1950, Pemberontakan PRRI/Permesta 1958-1961, Peristiwa Gerakan 30 September 1965, lalu dua terbaru, perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan perlawanan gerilya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Semua ditumpas dan diselesaikan dengan tindakan tegas dan keras oleh pasukan pemerintah, kecuali GAM dan OPM.

Mulanya masalah GAM coba diatasi dengan operasi militer –yang terkesan dipanjang-panjangkan dan enggan dituntaskan dengan cepat, entah dengan pertimbangan apa– di masa Presiden Soeharto, namun diakhiri dengan perundingan damai di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla. Perundingan dan kompromi ini adalah sikap terlunak yang pernah ditunjukkan pemerintah terhadap suatu pemberontakan. Jauh dari kriteria perdamaian yang layak misalnya diganjar dengan hadiah nobel perdamaian, baik untuk Susilo Bambang Yudhoyono maupun untuk Jusuf Kalla.

Dengan penanganan seperti itu, perlawanan GAM tercipta menjadi seolah-olah suatu gerakan kemerdekaan ‘bangsa’ Aceh. Ini ironis, karena pemimpin-pemimpin Aceh pada momen proklamasi termasuk pelopor pendukung kemerdekaan Indonesia yang ikut memberikan kontribusi berharga bagi negara baru ini. Pesawat pertama milik republik, Seulawah, disumbangkan oleh para pemimpin dan masyarakat Aceh. Sementara itu, terdapat tokoh Aceh dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia, anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Haji Teuku Moehammad Hasan. Bahkan jauh sebelumnya tokoh-tokoh muda Aceh ada dalam barisan pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda 1928.

OPM juga adalah sebuah ironi. Nama Papua itu sendiri, seperti kata pejuang Trikora Herlina, lebih terkonotasi kepada OPM yang adalah bentukan Belanda. Para pendiri OPM dikenal sebagai tokoh-tokoh Irian yang sangat tunduk kepada Belanda. Mereka membentuk OPM saat ikut bermukim di negeri mantan penguasa kolonial di Irian tersebut, setelah memilih lari ke Belanda meninggalkan Irian. Sementara itu, beberapa putera Irian lainnya, seperti Dimara, Raja Rumagesan, Frans Kaisiepo, Marthen Indey ikut berjuang membebaskan Irian dari tangan Belanda. Begitu juga seorang mahasiswa Irian yang bersekolah di Belanda, Fritsz Kiriheo. Pangeran Bernhard, suami Ratu Juliana, merupakan tokoh yang berusaha meyakinkan isterinya untuk berperan agar pemerintah Belanda menyerahkan Irian Barat ke Republik Indonesia, karena menganggapnya suatu hal yang lebih realistis. Barangkali, persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid bagi penggunaan nama Papua, belakangan, untuk mengganti nama Irian Jaya adalah sebuah kekhilafan. Apalagi, sesungguhnya nama Papua, menurut beberapa literatur orang Belanda sendiri, digunakan oleh Belanda dalam konotasi tertentu yang sebenarnya secara historis dan sosiologis kurang nyaman. Belanda memang senang memberi istilah dan penamaan-penamaan yang merendahkan penghuni negeri jajahannya, semisal julukan inlander. Di Irian, mereka memberi suatu daerah dengan nama Keerom. Ini berasal dari kata Belanda, keerom, yang berarti “balik haluan”. Maknanya, tak bisa dipercaya. Salah seorang panglima perang OPM yang terkenal, Marthen Tabu (kini almarhum)yang diasingkan ke Jakarta tahun 1980-an, berasal dari daerah Keerom.

DI ANTARA tujuh pemberontakan itu, yang paling ekstrim di antara yang ekstrim, tak lain adalah pemberontakan dalam rangkaian Peristiwa Madiun 1948 dan Peristiwa 30 September 1965, serta Pemberontakan DI/TII yang berlangsung berkepanjangan. Kita melihat, pada garis ekstrim itu, PKI berada di ujung paling kiri, sementara DI/TII berada di ujung paling kanan. Kedua kelompok peristiwa ini, ada dalam titik fokus yang terkait dengan waktu per saat ini. Peristiwa 30 September 1965 yang juga memiliki rangkaian sejarah dengan Peristiwa Madiun 1948, terjadi 47 tahun lalu di akhir bulan September. Sedang memori tentang Peristiwa Pemberontakan DI/TII terpicu oleh publikasi buku Fadli Zon yang diluncurkan tepat pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan eksekusi mati panglima tertinggi DI/TII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, 12 September 1962. (Beberapa sumber menyebutkan bahwa sebenarnya nama Sekarmadji di depan nama Kartosoewirjo tak lain adalah singkatan dari Sekar Maridjan, yang juga biasa diringkas sebagai SM).

‘Pemutihan’ yang menguak luka lama. Barangkali tak ada yang ‘terlalu’ salah dalam inisiatif Fadli Zon menerbitkan buku dengan 81 foto dokumentasi hari-hari terakhir SM Kartosoewirjo, kecuali persoalan darimana kolektor yang menjual foto-foto dokumentasi tersebut kepada Fadli, memperolehnya. Jelas foto-foto tersebut bukan hasil pemotretan bebas, tetapi pastilah pemotretan petugas institusi negara, dan dengan demikian merupakan milik negara yang semestinya tak bisa diperjual-belikan secara bebas. Ini mirip yang terjadi dengan Hashim Djojohadikoesoemo, adik Prabowo Subianto, ketika membeli pusaka milik Keraton Solo di luar negeri, tapi ternyata hasil curian.

Namun terlepas dari itu, bagaimanapun, publikasi tersebut sengaja atau tidak, telah menambahkan lagi satu kesempatan bagi beberapa pihak untuk mencoba memutihkan apa yang dilakukan Kartosoewirjo sejak Agustus 1949 sampai tertangkap di pertengahan 1962. Setelah berlalunya waktu selama setengah abad, ada percobaan untuk memberi penggambaran baru  terhadap pemberontakan DI/TII –di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan– sebagai suatu perjuangan suci menegakkan Islam. Padahal, dari sudut mana pun, itu suatu pemberontakan bersenjata bergelimang darah yang tumpah secara sia-sia, bukan untuk agama melainkan untuk memenuhi hasrat kekuasaan dengan pengatasnamaan agama.

Suatu upaya pemutihan semacam itu, hanya akan menguak luka lama, sehingga perihnya terasa kembali, teristimewa bagi para keluarga yang di masa lampau menjadi korban kekejian DI/TII, khususnya di empat daerah Indonesia. Bayangkan bila kelompok pembunuh yang menjagal dengan keji sanak saudara anda, tiba-tiba pada suatu waktu dinobatkan sebagai pejuang-pejuang suci agama. Bagaimana rasanya?

Bila korban adalah aparat militer, mungkin masih bisa diberi kalimat penghiburan bahwa itu adalah risiko tugas, meskipun esensinya mereka tetap saja adalah korban. Dan lalu bagaimana dengan korban yang berasal dari masyarakat biasa yang tidak terlibat dengan ambisi kekuasaan para tokoh? Kalangan akar rumput kala itu siang malam menjadi korban kekerasan berdarah, pembakaran kampung halaman, penjarahan harta benda, penculikan perempuan anggota keluarga. Belum lagi peristiwa-peristiwa penghadangan di jalan-jalan antar kota, terutama di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan. Paling mengerikan, seperti yang banyak terjadi di Sulawesi Selatan, anak buah Kahar Muzakkar memiliki kegemaran mengeksekusi orang dengan cara menyembelih leher korban, layaknya menyembelih kambing. Sementara di kota-kota, setiap saat bisa terjadi teror penggranatan, di Pasar Malam sampai kenduri penduduk, bukan hanya terhadap Presiden Soekarno.

Pada masa itu di Sulawesi Selatan, praktis ekonomi tiga perempat lumpuh karena jalur transportasi antar kota dan antar wilayah dalam propinsi betul-betul tidak aman. Bila masyarakat ada keperluan mendesak, ke daerah pedalaman atau sebaliknya ke kota kabupaten atau propinsi, biasanya mereka ikut dalam konvoi kendaraan dengan pengawalan tentara. Jarak 200 kilometer saja harus ditempuh 3-4 hari oleh konvoi yang maju beringsut-ingsut. Setiap minggu pasti terjadi penghadangan oleh pasukan DI/TII, setidaknya dua kali, bahkan bisa setiap hari. Satu konvoi bisa dihadang lebih dari satu kali. Dalam penghadangan yang berhasil, para korban yang mati dipreteli harta bawaannya, sampai kepada mengambil gigi emas dengan mencabut giginya sekalian. Laki-laki yang masih hidup umumnya dihabisi. Perempuan tua biasanya dibiarkan hidup setelah menyerahkan harta benda dan dicabut gigi emasnya lengkap dengan akar gigi, begitu saja menggunakan tang (atau catut kakaktua besi). Anak-anak diculik untuk dibesarkan sebagai pengikut, dan para perempuan muda dibawa serta masuk hutan untuk dijadikan isteri.

Lalu bagaimana mungkin itu semua disebutkan sebagai suatu perjuangan suci? Kalau nama Islam dibawa-bawa sebagai pembenaran, memangnya sebagian terbesar korban itu bukan penganut Islam? Bukankah sembilan dari sepuluh rakyat Indonesia adalah penganut Islam?

Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh DI/TII di masa lampau, tentu saja bukan suatu tanggungjawab hukum dan tanggungjawab sejarah yang terwariskan kepada turunan mereka. Meskipun demikian, kepada para putera-puteri SM Kartosoewirjo, putera-puteri Daud Beureuh, putera-puteri Ibnu Hadjar dan putera-puteri Kahar Muzakkar serta putera-puteri tokoh-tokoh DI/TII lainnya, rasanya kita bisa menitip pesan moral, sudilah untuk mempertimbangkan perasaan keluarga para korban ketika berbicara tentang kiprah orangtua mereka di masa lampau, apalagi mengatakannya seakan-akan itu bukan suatu kesalahan dan bahkan mengesankan orangtua mereka adalah korban negara.

Ucapan salah seorang putera Kartosoewirjo, Sardjono, bahwa dirinya tidak memiliki dendam sejarah –“Sudah terlalu lama, 50 tahun, sudah beda generasi”– seperti yang dikutip dalam media sosial, adalah bijak. Tetapi sebaliknya, sikap beberapa keturunan tokoh DI/TII yang menerjunkan diri dalam gerakan-gerakan baru menuju pembentukan Negara Islam di Indonesia, mengulangi kiprah para orang tua mereka, adalah keliru. Pelajari dan cermati sejarah, jangan memanipulasi sejarah untuk memutihkan sesuatu yang hitam dalam suatu bingkai sentimen. Apalagi mengulangi kekeliruan yang sama. Masyarakat sudah belajar melupakan, itu sudah menjadi semacam pemaafan sejalan dengan arus pusaran waktu. Jangan buat luka baru di atas luka lama.

Barangkali bagi Fadli Zon, juga perlu dititipkan pesan agar saat asyik ikut menyusun puzzle sejarah, hendaknya cermat dan berhati-hati dalam ‘memuji’ tokoh kekerasan dalam sejarah seperti SM Kartosoewirjo. Apresiasi anda yang berlebihan terhadap pelaku kekerasan masa lampau, bila keluar dari takaran, bisa melukai perasaan keluarga korban peristiwa, walaupun niat anda baik dalam konteks menambah referensi kebenaran sejarah.

(socio-politica.com/sociopolitica.wordpress.com) – Berlanjut ke Bagian 2.

Sumber: Socio-Politica 

Read More