Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Suatu Kritik

Rabu, 25 June 2003
Bhatara Ibnu Reza

Setelah lama terpendam di Sekretariat Negara dan mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya pada akhir Mei 2003 pemerintah -- melalui Departemen Kehakiman dan HAM -- menyampaikan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) kepada DPR. KKR merupakan implementasi dari TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional guna penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. 

KKR adalah salah satu jalan yang ditempuh di banyak negara dunia ketiga dalam melewati masa transisi politik menuju demokrasi. Pada dasarnya Indonesia mengadopsi dan meniru KKR Afrika Selatan dalam memuluskan transisi menuju demokrasi, di mana secara politik menghapuskan praktek politik kulit berwarna atau apartheid. 

Profesor Douglas Cassel, Priscilla Hayner, dan Paul van Zyl  dalam bukunya Beberapa Pemikiran Mengenai Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Elsam:2000) menggambarkan tujuan pembentukan KKR di Indonesia, yaitu: (1) Memberi arti kepada suara korban secara individu; (2) Pelurusan sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran HAM (common historical narrative); (3) Pendidikan dan pengetahuan publik. 

Selanjutnya, (4) Memeriksa pelanggaran HAM sistematis menuju reformasi kelembagaan; (5) memberikan assesment tentang akibat pelanggaran HAM terhadap korban dan (6) pertanggungjawaban para pelaku kejahatan. Secara garis besar, KKR memberikan porsi besar bagi para korban maupun keluarganya untuk menyampaikan apa yang mereka derita dan alami berkaitan dengan pelanggaran HAM. 

Setiap KKR memiliki karakteristiknya masing-masing di berbagai negara yang berakibat banyak perbedaan-perbedaan kewenangan dan fokus permasalahan. Munculnya perbedaan ini disebabkan karena faktor-faktor politik di negara masing-masing. Terutama, posisi korban yang memiliki kekuatan politik dalam melakukan tawar-menawar secara poltik dengan penguasa di masa transisi. 

Kita bisa melihat Argentina dengan Comision Nacional Para los Desaparecidos (Comadap)-nya memilih kasus-kasus penghilangan paksa sebagai fokus yang akan diungkap. Para ibu dari korban penghilangan paksa yang tergabung dalam Madres de Plaza de Mayo menjadi motor penggerak dalam pengungkapan orang hilang selama rezim militer berkuasa di Argentina. Gerakan mereka sangat terkenal di seluruh dunia. Mereka melakukan demonstrasi damai dengan membentangkan sehelai kain bertuliskan nama keluarga mereka yang hilang di sebuah tempat bernama Plaza de Mayo di jantung kota Buenos Aires ada 28 Juli 1982. 

Sedangkan Afrika Selatan melalui Truth and Reconciliation (TRC) yang menginvestigasi selama 30 tahun rezim apartheid berkuasa. Kendati demikian, munculnya lembaga ini bukan tanpa kritik yang tajam. Hal ini penting dikarenakan tidak semua kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat diselesaikan dengan mekanisme KKR.


Antara social harmony dengan moral society 

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pembentukan KKR Indonesia difokuskan pada penyelamatan persatuan dan kesatuan nasional.  Dengan kata lain, pembentukan KKR ditekankan pada terciptanya social harmony. Namun, seringkali dalam pembentukan social harmony tersebut mengorbankan proses legal justice. Pengalaman Afrika Selatan secara jelas mengambil jalan yang berujung pada impunitas. Tidak ditemukan penuntutan kepada para pelaku pelanggaran HAM (perpetrators) termasuk penghukuman kepada mereka. Suatu harga sangat mahal yang harus dibayar oleh korban dan keluarga korban demi terwujudnya rekonsiliasi. 

Sedangkan proses legal justice akan menghasilkan apa yang disebut sebagai moral society. Moral Society ini terbangun bukan hanya karena efek jera (deterent) akibat penghukuman saja, tetapi akan muncul suatu masyarakat yang mampu mengatakan tidak terhadap pelanggaran HAM. Ambil contoh di Jerman, setelah Nuremberg Tribunaldilaksanakan pada tahun 1946, rakyat Jerman dan dunia mengatakan tidak untuk kejahatan melawan kemanusiaan. 

Permasalahan yang sangat mendasar adalah pemberian amnesti kepada para pelaku. Sudah banyak sekali contoh pelaksanaan KKR, terutama di negara-negara Amerika Selatan yang pada akhirnya hanya membebaskan para pelaku dari pertanggungjawaban hukum. 

Hasil KKR di Chile yang diumumkan oleh Presiden Aylwin secara emosional di layar televisi pada akhirnya berujung pada pemberian "maaf" kepada para pelaku. Argentina, pada masa Presiden Alfonsin melalui hasil laporannya yang berjudul Nunca Mas-nya, Conadep berhasil memenjarakan orang kuat masa junta militer, Jenderal Videla dan Laksamana Emilio Masssera. Tetapi saat pemerintah beralih pada Carlos Menem -- seorang peronis -- kedua orang tersebut dibebaskan. 

Amnesti hanya dapat diberikan bagi para pelaku yang melakukan makar (rebellion) kepada negara (state). Dalam hal ini, para pemberontak telah melakukan kejahatan terhadap negara (crimes against state). Negara dalam hal ini menjadi korban dari perbuatan makar. Karenanya, amnesti dapat diberikan kepada mereka yang telah menyerah atau berbuat baik selama menjalani hukuman. 

Profesor Cherif Bassiouni, Guru Besar Hukum HAM Internasional dan Pidana Internasional De Paul University, menjelaskan amnesti adalah bentuk lain dari pemberian maaf yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu kejahatan terhadap publik. Pertanyaan yang kemudian terlontar, bagaimana memberikan permaafan terhadap dirinya yang dilakukan oleh aparatnya? Dan bagaimana pemerintah dapat memaafkan kejahatan yang dilakukan oleh "sekelompok orang" terhadap lainnya? 

Menurut Bassiouni, kekuatan utnuk memberikan maaf (to forgive), melupakan (to forget) terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan penyiksaan bukan porsi dari pemerintah, melainkan oleh para korban. Ditambahkannya, amnesti dapat diberikan setelah orang atau sekelompok orang telah dijatuhi hukuman (convicted). 

Untuk itu, rekonsiliasi disertai dengan pemberian maaf hanya dapat dilakukan antara entitas-entitas yang memiliki kedudukan sederajat. Contoh nyata adalah yang dilakukan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Lorosa'e. Komisi ini akan menangani kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penyerangan ringan, pembakaran rumah, penjarahan atau membunuh hewan piaraan, merusak atau mencuri hasil kebun yang terjadi dalam konteks politik di Timor Lorosa'e. 

Konteks politik yang dimaksud tentunya adalah usaha rekonsiliasi antara masyarakat pro-Indonesia dengan pro-kemerdekaan yang terjadi antara 1974 hingga 1999. Komisi juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya tentang pembaharuan hukum serta institusional untuk melindungi HAM di masa yang akan datang seklaigus mempromosikan rekonsiliasi. 

Secara tegas komisi menyatakan dirinya tidak menangani kejahatan berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau pengorganisasian kekerasan. Komisi hanya menerima kesaksian dari korban. Pelaku atau saksi tentang kejahatan berat lewat pengungkapan kebenaran. Bukti-bukti kejahatan yang muncul selama komisi bekerja akan diserahkan kepada pengadilan. CAVR memiliki karakteristik yang berbeda dari KKR lainnya adalah kata "penerimaan", disebabkan komisi juga mengakomodasi para warga Timor Leste yang telah kembali ke Timor Leste -- termasuk yang menjadi pengungsi di NTT -- Indonesia untuk diterima di masyarakatnya dengan damai. 

Pemberian amnesti sebelum dilakukannya penuntutan terhadap para pelaku oleh negara kepada aparat negara adalah bentuk pembersihan diri negara dari dosa-dosanya. Rezim militer Uruguay sebelum turun dari tampuk kekuasaanya malah mengeluarkan undang-undang yang memberikan amnesti umum (blanket amnesty) kepada seluruh perwira yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Mereka menyatakan, tindakan yang dilakukan semasa rezim berkuasa adalah tindakan patriotik terhadap negara. Praktek self amnestyatau blanket amnesty jelas-jelas melanggar prinsip tiada seorang pun dapat bebas dari hukuman/dihukum berdasarkan hukum yang dibuatnya sendiri (no one can be judge in their own suit).  

Zalaquett, seorang pengacara berkebangsaan Chili yang bekerja untuk Amnesty International dan banyak menulis soal KKR, menjelaskan salah satu persyaratan pemberian amnesti adalah berkaitan dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurutnya, amnesti tidak dapat diberikan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan genocide. Kedua kejahatan ini termasuk sebagai serious crime recognized by international law atau seringkali disebut sebagai pelanggaran HAM berat (gross violations of human rights). 

Para pelaku adalah musuh umat manusia (hostis humani generis) yang tidak boleh dilindungi oleh kekuatana apapun termasuk kekebalan (immunity) karena jabatannya. Masyarakat internasional berkewajiban untuk melakukan penuntutan dan/atau melakukan ekstradisi (au dedere au punare). 

Juan E. Mendez mengemukakan, terdapat empat langkah yang harus dilakukan pemerintah menyikapi hal ini sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada rakyat.Pertama, korban berhak mendapatkan keadilan (right to see justice done) dengan digelarnya sebuah pengadilan yang bersifat independen dan imparsial. 

Kedua, korban serta masyarakat berhak mendapatkan kebenaran (right to truth) yang artinya pemerintah dengan seluruh kekuatannya melakukan penyelidikan setiap kasus yang belum diungkap; menjelaskan semua hal yang mereka ketahui berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat serta membuka semua informasi kepada korban dan masyarakat. 

Ketiga, korban dan keluarganya berhak mendapatkan reparasi baik material maupun moral sebagai bentuk penghormatan terhadap harga diri korban. Dan keempat,masyarakat berhak melihat perubahan dari angkatan bersenjatanya terutama tidak terlibat lagi dalam politik dan tunduk terhadap supremasi sipil di mana selama berkuasa posisi mereka adalah sebagai penentu, perencana dan pelaksana terhadap segala bentuk kejahatan terhadap gerakan-gerakan masyarakat sipil. Keempat tanggungjawab ini bukanlah pilihan-pilihan bagi pemerintah, tetapi harus dipandang sebagai sesuatu yang linear dan saling berkaitan. 


Kritik terhadap KKR 

Adalah sangat perlu untuk mempertimbangkan mekanisme KKR bagi seluruh kasus pelanggaran HAM masa lalu. Terdapat tiga hal yang menjadi kritik terhadap praktik KKR.  Pertama, KKR dimulai dengan prasangka bahwa kebenaran (truth) dan keadilan (justice) adalah alternatif-alternatif pilihan penyelesaian pelanggaran masa lalu. Padahal, kebenaran bukanlah salah satu bentuk alternatif namun sebagai persyaratan utama untuk pencapaian keadilan. 

Kedua, rekonsiliasi. Afrika Selatan sebagai contoh yang baik dari pelaksanaan KKR, telah berhasil melakukan rekonsiliasi di tingkat masyarakat dalam tataran politik  namun diskriminasi rasial di tataran ekonomi belum lagi tersentuh. 

Ketiga, rasa keadilan. Tidak semua orang di kedua belah pihak puas dengan jalan penyelesaian rekonsiliasi dengan mengabaikan hukuman. Salah satu yang menjadi fenomena adalah Keluarga Steven Biko, seorang aktivis anti apartheid yang dibunuh secara brutal oleh polisi. Pihak keluarga mengemukakan ketidakpuasan dengan pernyataan yang terkenal, "Bila maaf dapat membayar semua rekening milik saya, maka maaf itu akan saya terima". 

Bhatara Ibnu Reza adalah peneliti IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Watch

Sumber: HukumOnline 

Read More

Belgia menghadapi iblis kolonialnya

Kamis 18 Jul 2002 13.22 BST

Sejarawan akan menyelidiki tuduhan genosida Kongo

Andrew Osborn di Brussels

Lebih dari satu abad setelah Raja Leopold II dari Belgia mengklaim Kongo sebagai koloni pribadinya, penyelidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap masa lalu kolonial negaranya yang suram dan tuduhan genosida yang lama diabaikan harus dilakukan.

Tidak diragukan lagi amarah kelompok "kolonial tua" Belgia yang semakin menipis, Museum Kerajaan Afrika Tengah yang didanai negara - yang sebelumnya dikenal sebagai Museum Kongo Belgia - telah menugaskan beberapa sejarawan paling terkemuka di negara itu untuk memberikan kepada masyarakat satu hal. mereka telah dicabut begitu lama: kebenaran.

Klaim yang mengejutkan - sering didokumentasikan dengan baik - bahwa 10 juta orang Kongo dibunuh atau bekerja sampai mati oleh pasukan swasta Leopold, bahwa perempuan diperkosa secara sistematis, bahwa tangan orang terputus dan bahwa penduduk setempat mengalami penculikan, penjarahan dan pembakaran desa, tidak pernah pernah menjadi bahan perdebatan serius di Belgia , apalagi membawa permintaan maaf.

Banyak dari tuduhan ini dijabarkan dalam sebuah buku berjudul King Leopold's Ghost oleh penulis Amerika Adam Hochschild. Ketika diterbitkan di Belgia pada tahun 1999, itu membuat marah para sejarawan negara itu tetapi gagal menghasilkan periode refleksi yang asli. Secara kontroversial, Hochschild membandingkan jumlah korban tewas di Kongo yang dikelola Belgia dengan pembersihan Holocaust dan Stalin.

"Kami akan melihat klaim-klaim ini, kami akan menyelidikinya, dan pada 2004 kami akan berusaha memberikan jawaban untuk buku Hochschild," kata Guido Gryseels, direktur museum. "Kita tidak bisa menghindari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu telah menjadi masalah yang terlalu banyak. Semua orang mengangkatnya setiap saat, dan kita tidak tahu harus berkata apa."

Penyelidikan akan memaksa Belgia untuk menghadapi setan kolonialnya dan menangani masalah yang sudah tabu sejak penjelajah kelahiran Welsh Henry Morton Stanley mengamankan koloni itu, kaya akan karet dan gading, untuk Leopold pada tahun 1885.

Panel investigasi, kemungkinan akan dipimpin oleh Profesor Jean-Luc Vellut, akan mulai bekerja dalam dua bulan ke depan dan menyajikan temuannya pada tahun 2004 (seratus tahun kematian Stanley) sebagai bagian dari pameran di museum.

Jika Kongo adalah kerangka Belgia yang terlupakan, maka museum itu adalah lemari yang terabaikan. Sebuah istana megah dekat Brussel yang dibangun oleh Leopold dengan uang yang ia hasilkan di Kongo untuk menunjukkan tempat yang tidak pernah ia kunjungi, dipenuhi dengan jutaan benda yang dibawa kembali dalam keadaan yang meragukan. Boneka binatang tatty bersaing untuk mendapatkan perhatian dengan etalase yang penuh dengan kupu-kupu, ikan dan seni suku Afrika, tetapi museum, seperti banyak dari Belgia itu sendiri, dibekukan dalam waktu kolonial.

Ini memperingati petugas Force Publique, sekarang dituduh barbarisme. Tentang kekejaman dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Kongo tidak disebutkan.

Ini adalah keinginan untuk memodernisasi museum dan menyeretnya keluar dari masa lalu yang sepihak dan secara politis salah yang mendorong penyelidikan. 

"Museum itu tidak berubah selama 44 tahun," Tuan Gryseels mengakui. "Ini memiliki semangat kolonial. Ketika Anda berjalan di sana ada patung [seorang anak lelaki kulit hitam memandang seorang misionaris kulit putih] dengan legenda 'Belgia membawa peradaban ke Kongo'. Pesan dari museum perlu diubah sehingga itu tidak hanya mencerminkan pandangan Belgia sebelum tahun 1960 [ketika Kongo merdeka]. Kita juga membutuhkan pandangan Afrika, sehingga pengunjung dapat mengambil keputusan sendiri. "

Lebih dari satu abad mungkin telah berlalu sejak Leopold mengakuisisi Kongo, tetapi Belgia tetap sangat sensitif tentang kesalahannya. 

"Itu adalah kenyataan yang menyentuh bagian terdalam jiwa Belgia," kata Gryseels. "Kami benar-benar belum mengatasinya, dan wahyu datang sebagai kejutan nyata. Kami dibesarkan mengetahui bahwa kami membawa peradaban dan baik ke Afrika. [Tuduhan kebrutalan] tidak diajarkan di sekolah."

Investigasi hanya akan menjadi langkah pertama untuk mencapai kesepakatan dengan masa lalu. Percaya tentang keseriusan tuduhan dan perasaan bahwa sejarawan asing terlalu dipengaruhi oleh karya-karya seperti Heart Of Darkness Joseph Conrad, di mana Kurtz memiliki kepala Afrika di paku di taman depan rumahnya, berjalan dalam - bahkan di antara para sejarawan diundang untuk menyelidiki masalah.

"Membandingkannya dengan Holocaust atau Auschwitz adalah penghinaan terhadap kebenaran," kata Prof Vellut. "Kita perlu menempatkan sejarah kita dalam perspektif dan berhati-hati."

Banyak dari tuduhan spesifik itu tidak bisa, katanya, dipertentangkan, tetapi ia berpendapat bahwa menemukan skala tepat kekejaman itu akan sulit. 

"Statistik untuk periode itu sangat tidak bisa diandalkan. Orang hampir tidak tahu apa populasi itu. Anda dapat melihat angka-angka yang membuat pembantaian Yahudi pucat sebagai perbandingan. Siapa yang tahu apakah 10 juta atau 15 juta warga Kongo terbunuh?"

Karena kamu di sini ...

... kami memiliki sedikit bantuan untuk ditanyakan. Lebih banyak orang membaca dan mendukung pelaporan investigasi independen kami daripada sebelumnya. Dan tidak seperti banyak organisasi berita, kami telah memilih pendekatan yang memungkinkan kami membuat jurnalisme kami dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari di mana mereka tinggal atau apa yang mereka mampu.

The Guardian independen secara editorial, artinya kami menetapkan agenda kami sendiri. Jurnalisme kami bebas dari bias komersial dan tidak dipengaruhi oleh pemilik miliarder, politisi, atau pemegang saham. Tidak ada yang mengedit editor kami. Tidak ada yang mengarahkan pendapat kami. Ini penting karena memungkinkan kita memberi suara kepada mereka yang kurang didengar, menantang yang kuat dan meminta pertanggungjawaban mereka. Itulah yang membuat kami berbeda dengan banyak orang lain di media, pada saat pelaporan faktual dan jujur ​​sangat penting.

 [TheGuardian.Com]

Read More

Trauma Horor Masa Kecil

17 Juli 2002

Setelah tujuh tahun, Dadang Christanto kembali berpameran di Jakarta. Tetap menghadirkan teror psikologis. Diprotes warga sekitar Bentara Budaya Jakarta.

TIGA belas patung setinggi 170-180 sentimeter berjajar di halaman Bentara Budaya, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat. Patung sosok manusia itu dibungkus kain hitam dan dililit tali merah dari kepala hingga kaki. Tiap-tiap patung memondong tubuh tanpa kepala. Instalasi karya Dadang Christanto, berjudul They Give Evidence, ini hanya muncul pada pembukaan pameran, 4 Juli lalu. Esoknya, karya itu sudah "raib".

Semula, They Give, satu dari karya dalam pameran bertajuk "Kengerian Tak Terucapkan" itu, direncanakan hadir hingga 14 Juli. Sayang, karya itu terpaksa dimasukkan ke gudang, karena diprotes penduduk sekitar lokasi pameran.

 "Dengan berat hati dan sangat terpaksa, patung-patung itu kami turunkan," kata Ipong Purnama Sidhi, pengurus Bentara Budaya Jakarta.

Protes warga sudah diajukan sehari sebelum pameran dibuka. Mereka keberatan, karena ketiga belas patung pria-wanita itu bugil habis. Anak-anak yang menyaksikan karya seni itu, eh... memain-mainkan alat vital patung. Rupanya, pemandangan itu membuat orangtua mereka tak berkenan. Protes juga dilontarkan kepada harian Kompas.

Dadang mengalah. Ia membungkus tubuh patungnya dengan kain hitam. Bagian kepala ditutupi plastik tebal, juga berwarna hitam, lalu dililit tali warna merah. Efek karya itu justru jauh lebih dramatis. Kesan seram makin mencengkeram. Tapi, warga sekitar gedung Kompas-Gramedia belum puas. Mereka tetap menuntut patung itu disingkirkan.

Setelah beradu kata antara wakil warga, pimpinan Kompas, dan pengurus Bentara Budaya, akhirnya patung-patung itu terpaksa digudangkan. 

"Ini sebuah tamparan bagi dunia seni rupa kita," kata Ipong. 

Sebuah karya seni, ternyata, harus tunduk pada sensor publik. Dadang sendiri, meski sangat terpaksa, hanya bisa pasrah.

Pengunjung yang datang ke Bentara Budaya, setelah hari pembukaan, hanya menemukan secarik kertas yang ditempel pada pelataran bekas patung-patung itu berdiri. Di kertas itu tertulis: "Di sini sempat dipamerkan karya Dadang Christanto berjudul They Give Evidence." Toh, pengunjung masih bisa menikmati karya-karya Dadang yang lain.

Di ruang pameran dipajang dua instalasi, Red Rain (2000) dan Cannibalism: The Memory of Jakarta-Solo 13. 14, 15 Mei 1998 (1998), serta lima lembar drawing. Temanya senapas, yaitu tentang korban kekerasan. "Lebih dari dua juta orang mati dibantai setiap tahun," kata Dadang kepada Gatra, di sela acara pembukaan pamerannya.

Cerita tentang pembantaian manusia membekas kuat di hati Dadang. Dia sendiri bisa dikatakan sebagai korban. 

"Ayah saya diangkut dengan truk pagi-pagi buta, sementara saya tidak mengerti apa-apa," kata Dadang. "Sejak saat itu, saya tak pernah lagi bertemu ayah." Peristiwa 1965 itu terus membekas dalam benak Dadang, hingga saat ini.

Lewat karyanya, seakan Dadang ingin bercerita tentang sejarah pahit masa lalunya. Ia ingin membuat orang-orang yang melihat karyanya merasakan keterlibatan emosi. They Give Evidence bukan sekadar dongeng mengerikan tentang pembantaian manusia. Ia menjadi hantu yang mengikuti perjalanan hidupnya.

Hujan Merah (Red Rain) menegaskan betapa Dadang telah berusaha keluar dari kotak kenangannya. Karya ini terdiri dari gambar-gambar kepala dengan ekspresi wajah penuh derita dan kengerian di atas kertas berukuran 15 x 10 cm, sebanyak 1965 lembar. Kepala-kepala itu dipajang di tengah-tengah ruang pameran, bak rinai hujan.

Noda-noda merah yang tersapu di masing-masing gambar kepala melambangkan darah dan luka. Sementara noda-noda hitam yang juga berlumuran dalam setiap gambar melambangkan kekelaman. Gambar-gambar tersebut dipasang di atas langit-langit ruang pameran, dan dari setiap kepala tertancap benang wol merah menjuntai jatuh ke lantai, bak tetesan darah.

Tragedi manusia korban kekerasan juga dilukiskan pada lembar-lembar yang hanya disebut drawing (tanpa judul lain) di atas medium rice paper. Susunannya seperti hantu melayang. Ratusan gambar kepala dari ukuran titik hingga ukuran selebar telapak tangan dijejalkan. Kadang jejalan kepala tersebut membentuk lingkaran, kadang membentuk juntaian memanjang. 

"Ini bukan hanya tentang tragedi 1965, melainkan juga para korban pembantaian hingga hari ini," kata Dadang.

Gambaran lebih mengenaskan tampak pada Cannibalism: The Memory of Jakarta-Solo 13, 14, 15 Mei 1998. Horor traumatik yang menyakitkan ini memang bercerita tentang peristiwa kerusuhan Mei 1998, tatkala terjadi pembantaian warga keturunan Cina. Dadang mengusik ingatan pengunjung dengan bentuk "tusuk sate". Sayatan-sayatan bagian tubuh manusia disusun berjejer seperti sate.

Panggangan sate berbentuk kotak persegi panjang, berukuran panjang 2 meter dan lebar 60 cm, setinggi 70 cm dari susunan batu bata. Reimajinasi Dadang seakan berdesakan untuk keluar dari bingkai traumatis. Kata-kata tak mampu lagi menggambarkan apa yang sedang bergolak di batin. Sementara kenangan sudah menyesak untuk dipaparkan. 

"Karya-karya saya adalah medium saya untuk bercerita," katanya.

Hanya saja, ada sedikit celah kecil yang mungkin luput dari perhatian Dadang. Cannibalism,yang memvisualkan bagian-bagian tubuh manusia yang disate, digarap kurang detail. Panggangan sate terkesan dingin, karena arang di bawah panggangan tanpa bara. 

"Kecenderungan perupa instalasi kita selalu sudah puas dengan ide," komentar Eddy Soetriyono, seorang kritikus seni rupa.

Kecenderungan ini membuat karya-karya instalasi kadang ditampilkan "tidak selesai". Menurut Eddy, meski hanya masalah kecil, hal itu merupakan bagian penting dari sebuah karya seni, sehingga tidak bisa diabaikan. Cannibalism akan lebih lengkap jika diberi arang menyala, meski hanya buatan. 

"Apalagi diberi asap dan unsur bau, seperti memanggang sate betulan," katanya.

Seperti pada umumnya karya perupa kontemporer, setiap karya Dadang memakai gaya repetitif (pengulangan). They Give Evidence, Hujan Merah, Cannibalism, dan Drawing adalah karya repetitif. Karyanya ini mengingatkan pada 1001 Manusia Tanah, yang menampilkan 1.001 patung di pantai Marina, Taman Impian Jaya Ancol, pada 1995.

I Made Suarjana dan Asmayani Kusrini

----box kecil--

Dari Seni Lukis Murni

SETELAH menggelar 1.001 Manusia Tanah di Ancol, 1995, Dadang Christanto menghilang dari jagat seni rupa Indonesia. Dalam tujuh tahun belakangan ini, ia tidak pernah berpameran di Indonesia. Akhirnya, Bentara Budaya Jakarta berhasil mengajaknya pulang kampung dan menggelar karyanya. "Barangkali akan memberi perenungan lebih jernih tentang situasi di Tanah Air," kata Ipong Purnama Sidhi.

Dadang merupakan satu dari sedikit perupa Indonesia yang lebih banyak berkiprah di mancanegara. Selain Dadang, ada Heri Dono dan Eddie Hara, perupa instalasi yang juga lebih banyak berkiprah di dunia internasional. Kebetulan ketiganya kawan seangkatan di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Dadang masuk ISI Yogya pada 1975, dan lulus 1986. Ayah dari Gunung, 7,5 tahun, dan Embun, 3,5 tahun, ini juga pernah akrab dengan dunia teater. Ia sempat bergabung dengan Bengkel Teater pimpinan Rendra, 1975 hingga 1978. Awalnya ia menggeluti seni lukis murni. Karena tidak puas, ia beralih ke seni instalasi.

Sebagai perupa instalasi, suami dari Yuliana Kusumastuti ini memulai debutnya pada Contemporary Indonesian Artist di University of South Australia Art Museum, Adelaide, dan Victorian College Of The Art Melbourne, Australia, 1991. Sejak 1999 Dadang memutuskan menetap di Australia. Kini ia mengajar mata kuliah seni kontemporer Asia Tenggara di School of Art and Design, University of Northern Territory ,Darwin, Australia.

Sumber: Arsip Gatra 

Read More

Berhilir pada Sastra, Berhulu pada Politik

Mon, 5 November 2001
Wilson

Credit Foto: CNN

PADA April 2000 Sidney Morning Herald menulis, 

Kolaborasi antara Max Lane dan Pramoedya telah mempengaruhi takdir sejarah keduanya.

Kalimat ini mungkin lebih tepat untuk Lane.

PADA April 2000 Sidney Morning Herald menulis, “Kolaborasi antara Max Lane dan Pramoedya telah mempengaruhi takdir sejarah keduanya.” Kalimat ini mungkin lebih tepat untuk Lane. Bagi Pramoedya Ananto Toer, novelis Indonesia yang secara internasional mungkin paling terkenal, takdir hidupnya sebagai pengarang tak akan dilupakan orang, baik sebelum maupun sesudah mengenal Max Lane. Namun, bagi Lane, nasibnya sebelum dan sesudah bertemu Pramoedya jelas sangat berbeda.

Sebelum bertemu Pramoedya, mungkin pria ini akan berkarier bagus sebagai diplomat Australia. Max Lane kini berusia 50 tahun. Dengan tubuh tambun dan senyum menawan ia sosok yang tak mudah dilupakan. Pria penggemar rujak ini sudah lama punya keterikatan dengan Indonesia. Istrinya orang Indonesia. Mereka bertemu di Yogyakartapada 1970-an,  saat Lane dekat dengan penyair W.S. Rendra. Pernikahan mereka membuahkan seorang putri.

Sejak remaja Lane menunjukkan minat besar pada Indonesia. Berbeda dengan kebanyakan teman sebayanya di Sidney, Australia, yang lebih suka belajar bahasa Cina atau Jepang, ia justru memilih belajar bahasa Indonesia. Setiap minggu Lane menempuh perjalanan ke konsulat Indonesia di daerah Rose Bay untuk kursus bahasa Indonesia.

Lulus dari sekolah menengah pertama, Lane kuliah di jurusan studi Malaysia dan Indonesia di Universitas Sidney dan lulus pada l972. Setelah itu ia bekerja di sebuah kantor dagang Australia di Jakarta pada 1973. Tapi ia tak betah. Lane mengundurkan diri, karena tak sepakat dengan kebijakan atasannya yang hendak memberikan “saham gratis” kepada para pejabat dan beberapa orang jenderal Indonesia.

Saat itu iklim ekonomi dan politik di Indonesia memberikan hak istimewa kepada para perwira militer dan pejabat negara untuk mendapatkan saham gratis sebagai jaminan stabilitas industri. Persekutuan antara pemodal dan pejabat negara inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi semu di Indonesia. Krisis ekonomi yang dimulai pada l997 membuktikan bangunan ekonomi konglomerasi yang penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tak ubahnya bangunan pasir yang menunggu waktu untuk runtuh.

Setelah keluar dari kantor dagang, Lane menetap di Yogyakarta dan berkenalan dengan Aini Chalid, seorang aktivis mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, dan penyair W.S. Rendra.

Ketika demonstrasi mahasiswa antimodal asing meletus pada Januari l974, Aini Chalid ditangkap. Dalam surat dakwaan jaksa nama Max Lane disebut-sebut. Ia dituduh sebagai “mahasiswa Australia penganut ajaran Marx.” Lane tak terima dan menemui Yap Thiam Hiem dari Lembaga Bantuan Hukum untuk jadi pembelanya, dan minta dipertemukan dengan sang jaksa. Lane menyatakan akan menuntut jaksa tersebut ke pengadilan bila tak segera mencabut tuduhannya.

“Saya belum merasa penganut ajaran Marx pada saat itu dan karena tuduhan tersebut secara tidak adil memberatkan Aini,” kata Max Lane pada saya.

Jaksa hanya mengubah tuduhan itu menjadi: “Orang yang mengerti bahwa di masyarakat ada yang bermodal dan yang tidak bermodal.”

Bagaimana hubungannya dengan Rendra? Saat itu Rendra termasuk seniman kritis yang tak begitu disukai penguasa Orde Baru. Rendra sempat ditahan sembilan bulan pada l978. Pementasan drama dan pembacaan puisinya sempat diawasi atau dilarang beberapa kali, karena dianggap mengritik pemerintah.

“Kumpulan puisinya Pamflet Penyair seharusnya masih harus dibaca dan dihargai oleh rakyat Indonesia,” ujar Lane. Ia juga menerjemahkan drama Rendra yang berjudul Perjuangan Suku Naga ke dalam bahasa Inggris.

Pada l995, Rendra bersama para seniman yang dipimpin wartawan-cum-sastrawan Mochtar Lubis mengeluarkan petisi yang menolak pemberian Ramon Magsaysay Award kepada Pramoedya Ananta Toer. Lubis bahkan mengembalikan piagam yang pernah diberikan panitia Ramon Magsaysay Award kepadanya. Max Lane berada di kubu yang berseberangan dengan mereka. Ia jadi pembela Pramoedya yang gigih menghadapi lawan-lawannya, baik melalui tulisan, pernyataan, maupun kegiatan politik lain.

”Saya tidak tahu bagaimana penilaian W.S. Rendra sekarang ini, kami sudah lama tidak saling berkomunikasi,” katanya, lagi.

Pertemanan Lane dengan para aktivis di Yogyakarta dan Rendra membawanya kepada Hariman Siregar, ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Siregar sempat ditangkap dan ditahan oleh sebuah lembaga militer yang paling ditakuti saat itu. Siregar dituduh bertanggung jawab atas kerusuhan yang meledak di Jakarta setelah demonstrasi menentang perdana menteri Jepang, Tanaka, dan kebobrokan pemerintah Orde Baru pada l5 Januari l974.

Sampai hari ini, Lane tetap berteman dengan Hariman Siregar, meski secara politik mereka berbeda pandangan. Setiap kali ke Jakarta, ia selalu menyempatkan menemui Siregar. Di balik perbedaan politik mereka, ternyata keduanya mempunyai kesamaan dalam selera sastra. Lane dan Siregar penggemar karya-karya Pramoedya. Ketika serial roman dari Pulau Buru mulai diterbitkan Hasta Mitra pada l980-an, Siregar datang langsung ke kantor penerbit itu di Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan memborong ratusan novel untuk dibagikan kepada teman-temanya.

Pada l980 Lane bergabung dengan Departemen Luar Negeri Australia dan dikirim ke Jakarta sebagai staf kedutaan Australia dengan jabatan sekretaris dua pada seksi Bantuan Pembangunan. Namun, pada 1983 ia tak lagi bekerja di kedutaan dan bersama Pat Walsh dan John Waddingham menerbitkan Inside Indonesia. Di majalah ini Lane jadi editor. Ia juga banyak menulis artikel politik di dalamnya.

Tapi pada awal 1990-an Lane memutuskan meninggalkan Inside Indonesia. Ia menganggap visi majalah tersebut tak mengikuti perkembangan gerakan demokrasi yang terjadi di Indonesia. “Mulai pada pertengahan tahun l980-an Inside Indonesia perlahan-lahan tertinggalkan oleh perkembangan di Indonesia,” katanya.

Menurut Lane, pada pertengahan l980-an kekuatan-kekuatan yang menjadi pelopor gerakan demokrasi di Indonesia tak dapat dilepaskan dari peran lembaga swadaya masyarakat dan figur-figur seperti ulama Abdurrahman Wahid, pengacara Todung Mulya Lubis, atau W.S. Rendra. Namun, menjelang akhir l980-an peran ini diambil alih oleh gerakan massa.

“Inside Indonesia tidak mengikuti perkembangan ini. Artinya tidak menjadi partner prioritas dari gerakan aksi massa pelopor di Indonesia. Sejak itu peranan solidaritas Inside Indonesia makin tipis dan lebih menjadi majalah untuk memenuhi selera para pengamat Indonesia. Karena fokus saya sejak Inside Indonesia berdiri, adalah fokus solidaritas dengan gerakan, pergerakan dan perjuangan, saya semakin tidak terlibat di dalam Inside Indonesia,” jelas Lane dalam sebuah email pada saya.


LANE pertama kali bertemu dengan Pramoedya Ananta Toer pada pertengahan l980-an. Dengan menggunakan mobil berpelat nomor kedutaan Australia ia mengunjungi rumah Pramoedya Ananta Toer di Jakarta Timur. Saat itu Pramoedya baru kembali ke tengah-tengah keluarganya setelah l4 tahun diasingkan di Pulau Buru tanpa pengadilan. Tak banyak orang yang berani mendatangi Pramoedya. Sebagai mantan narapidana politik dari Partai Komunis Indonesia yang selalu diawasi tak urung membuat Pramoedya terasing.

Pertemuan tersebut meninggalkan kesan di hati Lane. Pramoedya melawan ketakadilan dengan suara lantang, tanpa rasa takut. Pramoedya juga percaya bahwa generasi baru kaum muda Indonesia akan muncul menentang ketakadilan, dengan cara-cara modern untuk membangun masyarakat yang demokratis.

“Seluruh pertemuan dengan Pramoedya pada saat itu mempunyai pengaruh besar pada kesadaran politik saya. Anda dapat mengatakan Pramoedya telah merekrut saya secara tidak langsung,” kata Lane.

Pada l981 penerbit Hasta Mitra yang didirikan tiga serangkai Hasyim Rachman, Joesoef Isak, dan Pramoedya berencana menerbitkan karya Pulau Buru.

Naskah pertama yang disiapkan adalah Bumi Manusia. Semula kisah ini diceritakan Pramoedya secara lisan kepada teman-temannya sesama tahanan politik dalam pembuangan, sebagai pemberi semangat hidup. Pramoedya berupaya mengumpulkan seluruh berkas yang berhasil ia selamatkan dari Pulau Buru. Dalam waktu tiga bulan ia berhasil menjalin dan merajutnya kembali. Joesoef Isak, mantan pemimpin redaksi harian Merdeka, menyunting naskah tersebut.

Pada Juli l980 naskah Bumi Manusia dicetak oleh percetakan Aga Press. Dua belas hari setelah keluar dari percetakan, 5.000 eksemplar habis terjual. Penerbit bahkan kewalahan melayani pesanan yang datang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari berbagai penjuru dunia. Bahkan ada yang sampai menunggu di luar kantor percetakan dan kantor Hasta Mitra sekadar memastikan bahwa mereka tak akan kehabisan Bumi Manusia. Pada November 1980, cetakan ketiga Bumi Manusia terjual l0 ribu eksemplar. Rekor penjualan yang banyak dan dalam waktu singkat ini belum terpecahkan dalam sejarah penerbitan komersial di Indonesia.

Obsesi Hashim Rachman untuk memberikan “hal baik” pada dunia diterjemahkan Joesoef Isak dengan mengupayakan penerbitan Bumi Manusia ke dalam bahasa Inggris.

“Saya ingin Hasta Mitra juga mengantar karya Pramoedya menjadi karya dunia,” ujarnya.

Joesoef nekat pergi ke luar negeri, meski berstatus tahanan luar dengan stempel “eks-tahanan politik peristiwa l965” yang wajib lapor sebulan sekali. Kebebasannnya terhalang. “Jangankan ke luar negeri untuk pindah alamat atau bepergian ke luar kota saja harus lapor dan dapat izin dahulu,” kata Joesoef, mengingat masa lalunya.

Ia mengunjungi Belanda, Jerman, Inggris, dan Prancis untuk menyerap ilmu yang menyangkut manajemen penerbitan, selain mencari masukan nama dari berbagai kalangan untuk menjadi penterjemah karya-karya Pramoedya ke dalam edisi bahasa Inggris.

Dari perjalanan tersebut Joesoef Isak mengantongi dua nama, John McGlynn dari Amerika Serikat atas rekomendasi Prof. Benedict Anderson dari Universitas Cornell, dan Barbara Hatley dari Inggris. Nama Barbara Hatley didapat setelah Joeosef Isak bertemu dengan Carmel Budiarjo dari organisasi advokasi Tapol di London.

Joesoef belum menentukan pilihannya, ketika tiba-tiba di suatu siang yang terik pada 1982 seorang staf kedutaan Australia datang ke rumahnya.

“Saya tidak pernah bertemu muka dengan bule tersebut sebelumnya, bahkan belum pernah mendengar namanya,” tutur Joesoef, mengenang pertemuan pertama dengan Lane.

Laki-laki berkulit putih dan bertubuh tambun itu berbicara dengan Joesoef Isak dalam bahasa Inggris.

“Anda sudah mendapatkan penterjemah buku-buku Pramoedya?” tanya Lane, sambil sibuk mengeluarkan novel Bumi Manusia dari tas kerjanya.

Joesoef Isak terkejut dan berkata dalam hati, “Dari mana orang ini tahu soal proyek terjemahan, karena pihak penerbit dan saya sendiri belum pernah kenal dan menghubungi orang bule ini.”

“Nama saya Max Lane, dari Kedutaan Australia di Jakarta,” kata Lane, menunjukkan halaman-halaman Bumi Manusia yang berada di tangannya.

Joeseoef Isak takjub, karena hampir di tiap margin halaman penuh coretan tangan.

“Saya sudah membaca buku ini berkali-kali,” ujar Lane, ringan.

Lantaran di awal perjumpaan sudah menanyakan soal penerjemahan dan mengatakan sudah membaca Bumi Manusia berkali-kali, Joesoef Isak menduga orang asing yang berdiri di hadapannya ini tentunya bisa berbahasa Indonesia.

Joesoef mengalihkan percakapan ke dalam bahasa Indonesia, “Bung bisa berbahasa Indonesia?”

”Saya bisa berbahasa Indonesia,” jawab Lane. Dialog pun berlanjut dalam bahasa Indonesia.

Setelah berbicara dengan Lane dan melihat-lihat novel Bumi Manusia yang penuh coretan tersebut Joesoef Isak membuat keputusan.

“Saya sudah putuskan dengan mantap mengangkat Max Lane sebagai penterjemah Bumi Manusia,” kisah Joesoef pada saya.

Pilihannya jatuh pada Max Lane bukan lantaran ia menguasai bahasa Indonesia saja.

“Saya menganggap Max Lane punya pandangan sosiologis yang tajam tentang budaya mentalitas Jawa, mengerti sejarah politik Indonesia kontemporer maupun sejarah kolonialisme.”

Namun, keputusan itu belum final. Pihak Hasta Mitra meminta Lane mengirim beberapa halaman dari bab pertama Bumi Manusia yang ia terjemahkan. Dua minggu kemudian Lane datang menemui Joesoef Isak, membawa beberapa halaman contoh terjemahannya.

Hasta Mitra mengirimkan halaman-halaman terjemahan Lane itu kepada Ben Anderson, seorang ahli politik Indonesia yang bukunya Imagined Communities termasuk buku klasik tentang nasionalisme, sekaligus pengagum karya-karya Pramoedya. Anderson membuat banyak sekali komentar dan coretan di dalamnya.

Joesoef Isak dan pihak penerbit Hasta Mitra mengevalusi hasil koreksi Anderson, lalu membuat pertemuan berikutnya dengan Lane.

“Saya mengatakan kepada Max Lane, silakan baca dan pertimbangkan apa yang dikemukakan oleh Ben Anderson. Pakailah kalau bung setuju, tetapi tidak usah dipusingkan bila bung punya pendapat sendiri yang berbeda,” ujar Joesoef.

Akhirnya Hasta Mitra dan Joesoef sepakat menyerahkan proyek penerjemahan Bumi Manusia pada Max Lane.

Sebenarnya, ini bukan karya pertama Pramoedya yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Cerita Dari Blora diterjemahkan dalam bahasa Rusia pada l956.

Menerjemahkan karya Pramoedya Ananta Toer bukanlah sekadar memindahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, tapi. memerlukan seperangkat pengetahuan yang bersifat sosiologis-budaya untuk memahami masyarakat Jawa dan masyarakat kolonial, juga pengetahuan sejarah untuk memahami konteks dari masyarakat, zaman, dan tokoh-tokoh di dalam novelnya serta pengetahuan politik agar bisa memahami hubungan-hubungan kekuasaan dalam sistem kolonial.

Bagi Max Lane sendiri proses menerjemahkan karya Pramoedya memerlukan dua kemampuan pokok.

“Pertama, penterjemah harus bisa menangkap jiwa, karakter, makna, dan tujuan sosial-politik yang tertuang di dalam karya sastra tersebut dan secara bulat mengandung bayangan historis dari si pengarang. Persoalan ini menyangkut pada pemahaman politik dan budaya. Kedua, seorang penterjemah harus mampu mentransfer kekhasan bahasa pengarang yang berkaitan dengan jiwa penulisan ke dalam bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris tidak akan mungkin bisa mendekati keahlian seperti yang dimiliki pengarang,” tutur Lane, panjang lebar.

Selama penerjemahan berlangsung, Lane membentuk sebuah kolektif kerja yang bertugas memberi kritik dan masukan pada proses dan hasil terjemahannya. Kerry Groves, sarjana studi Asia di Australian National University dan istrinya, Carolyn, seorang pengarang dan guru bahasa Inggris, diminta Lane untuk memberi saran dan komentar. Lane juga meminta pendapat penyair R.F.X. Brissended dari Australia. Selain itu, ia juga menghubungi De’Alpuguet, seorang novelis Australia, untuk membaca terjemahannya. Seorang kritikus sastra Australia, Geof Blunden, selalu ia dengar kritik dan sarannya. Tentu saja, Lane juga berhubungan dengan para editor profesional dari Penguin Book Australia.

“Penterjemah dan pengarang seringkali tenggelam dalam kata-kata yang dia buat, karena itu setiap pengarang dan penterjemah membutuhkan editor,” kata Lane.

Ternyata, Lane tak sekadar menerjemahkan, ia juga mencari penerbit sebelum Hasta Mitra sempat melakukannya. Kali ini Lane memilih Penguin Book Australia. Menurut Lane, ia sangat mengenal lingkungan Australia dan yakin buku terjemahan Pramoedya akan disambut baik oleh publik Australia. Keyakinannya terbukti. This Earth of Mankind atau Bumi Manusia menjadi salah satu buku best seller pada l982. Setelah itu berturut-turut terbit edisi bahasa Inggris Child of All Nations (l984), Footsteps (l990), dan House of Glass (l992). Lane memerlukan waktu dua tahun ketika menerjemahkan Child of All Nations. Footsteps hampir enam tahun dan House of Glass sekitar dua tahun.

Penguin Book Amerika baru tertarik menerbitkan karya Pulau Buru beberapa tahun setelah terbitnya terjemahan Max Lane, tepatnya setelah nama Pramoedya melejit dalam pentas sastra dunia dan diisukan sebagai kandidat pemenang hadiah Nobel kesastraan pada l995. Penguin Book Amerika menghubungi Hasta Mitra dan minta izin Penguin Book Australia untuk menerbitkan serta melakukan revisi atas terjemahan sebelumnya.

“Saya setuju terjemahan edisi Penguin Book Australia direvisi oleh Penguin Book Amerika, tapi saya tidak setuju bila orang yang merevisi bukan saya sendiri,” ujar Lane, yang memiliki hak pengarang untuk terjemahan bahasa Inggris.

Tetralogi Pulau Buru akhirnya diterbitkan antara l996 dan l997 oleh Penguin Book Amerika dalam edisi paperback yang murah harganya. Sambutan publik Amerika luar biasa. Bila di Indonesia Bumi Manusia naik cetak sebanyak 10 kali dalam setahun, maka edisi di Amerika mengalami lima kali cetak ulang dalam waktu yang sama. Selain faktor momentum, harga, dan kualitas novel tersebut, perkembangan sosial-politik di Indonesia juga menjadi daya tarik bagi pembaca untuk membeli karya Pramoedya.

Pentingnya momentum dalam penjualan kuartet Pulau Buru berhubungan erat dengan bisnis penerbitan buku. Ini terlihat saat penerbit William Morrow meluncurkan tetralogi Pulau Buru sebelum l995. Penjualan This Earth of Mankind pada l991, Child of All Nation pada l993, dan Footsteps pada l994 tidaklah sehebat ketika nama Pramoedya dikaitkan hampir memperoleh hadiah Nobel pada l995. Penyebab lainnya tentu saja edisi sampul tebal dari penerbit William Morrow lebih mahal ketimbang edisi paperback yang dikeluarkan Penguin Book. Sebagai contoh, House of Glass edisi paperback harganya US$ 11,20, sedang sampul tebal US$ 26.

Max Lane telah menerjemahkan mahakarya tetralogi secara lengkap hampir selama satu dekade. Terjemahan edisi Inggrisnya terus direvisi.

“Bahkan setelah hampir 20 tahun edisi perdana This Eart of Mankind,” ujar Lane.

Berbagai edisi bahasa asing tetralogi ini—kecuali Belanda—merupakan hasil terjemahan dari edisi bahasa Inggris karya Max Lane. Alan Ryan, pemenang Lowell Thomas Travel Journalism, dalam resensinya di The Washington Post atas buku House of Glass pada 1996 menulis pada alinea terakhir, ” Jika ada hadiah Nobel untuk penerjemahan, maka Max Lane pantas mendapatkannya.”

Penerbitan Tetralogi Pulau Buru Karya Pramoedya Ananta Toer dalam Edisi Berbahasa Inggris

Judul Buku	Penterjemah	Penguin Book Australia	Penguin Book Amerika	William Morrow, Amerika
This Earth Of Mankind	Max Lane	1982	1996	199l
Child of All Nations	Max Lane	1984	1996	1993
Footsteps	Max Lane	1990	1996	1994
House of Glass	Max Lane	1992	1997	1996

KETIKA Lane sedang menerjemahkan Bumi Manusia, pemerintah Orde Baru secara mendadak melarang peredaran novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Lane melapor kepada atasannya, duta besar Australia Fred Dalrymple, bahwa ia penggemar karya-karya Pramoedya dan di luar jam kerjanya ia tengah menyiapkan terjemahan novel yang dilarang pemerintah Indonesia tersebut. Pemerintah Australia yang secara politik pro-Jakarta cukup kaget dan gusar mendengarnya.

Tak berapa lama Dalrymple memberi ultimatum. Lane harus kembali ke Australia sesegera mungkin sambil menunggu proses untuk menentukan statusnya pada jajaran diplomatik di Jakarta. Lane tak terima. Ia mengadukan peristiwa ini pada Departemen Luar Negeri di Canberra. Lane memperoleh jawaban. Ia diberi waktu satu bulan untuk berkemas dan kembali ke Australia. Sebelum masa jabatannya berakhir, ia sudah dipecat. Karier diplomatiknya tamat.

Tom Krausse menulis dalam World Press Review, pada Agustus l982 tentang ini, “Max Lane diusir dari pos diplomatik Australia karena menerjemahkan apa yang sering digambarkan sebagai novel terbaik dan terindah dalam sejarah kesastraan modern Indonesia. Dia dipecat dari Jakarta pada akhir September, karena terjemahan novel terlaris saat itu hingga dilarang oleh pemerintah Indonesia.”

Dalrymple sendiri, sesudah pensiun, membantah bahwa ia memecat Max Lane akibat aktivitas Lane menerjemahkan karya Pramoedya.

“Buku Pramoedya buku yang bagus dan saya sudah membacanya di Indonesia,” kata Dalrymple dalam wawancaranya dengan Sidney Morning Herald. “Pemerintah Indonesia sangat jelas menyatakan mereka tidak dapat menerima seseorang yang merupakan perwakilan diplomatik harus bertanggung jawab atas terjemahan buku yang dilarang tersebut,” ujarnya, berargumentasi.

Bagi Lane, esensi dari semua karya Pramoedya tentang makna revolusi, sebagai suatu proses perjuangan untuk menciptakan suatu sistem yang baru sama sekali tentang Indonesia di luar kerangka feodalisme, kapitalisme, atau imperialisme. Karya Pramoedya bukanlah sebatas materi pengetahuan untuk dunia akademis, melainkan apa yang disebut Lane, “Bagaimana proses perjuangan untuk membentuk masyarakat dan manusia yang sama sekali baru secara kualitatif.”

“Bumi Manusia adalah hasil seni sastra yang bisa mengintegrasikan aspek psikologis berbagai watak lapisan masyarakat; aspek psikologis, gender, aspek sosial dan politik, dan budaya dari bahasa. Bumi Manusia secara gemilang menggambarkan bagaimana satu jenis manusia terlahirkan dalam suatu proses yang revolusioner, yaitu Minke. Jejak Langkah dan Rumah Kaca menjelaskan bahwa penuntasan revolusi demokratik di Indonesia tidak bisa dipelopori oleh kaum borjuis modern karena mereka dikalahkan oleh rezim kolonial Belanda. Dengan mulai munculnya figur-figur gerakan buruh, Rumah Kaca menunjukkan revolusi demokratik harus dicari kepeloporannya, yaitu pada gerakan buruh,” kata Lane.


LANGIT mendung menggantung di atas penginapan kecil di daerah Sawangan, yang terletak di pinggir selatan Jakarta. Pada Jumat, 8 Juni 200, pukul 15.30 sekitar 100 orang peserta seminar Asia Pacific Solidarity sedang mengikuti diskusi pleno tentang dampak neoliberalisme di negara-negara maju. Tiba-tiba puluhan polisi masuk ke ruangan dan mengarahkan moncong senjata mereka ke arah para peserta.

Seorang komandan polisi menyerukan pembubaran diskusi itu lewat pengeras suara, karena dianggap ilegal dan para peserta asing akan diperiksa status visanya.

Setelah lama berdebat tentang hal-hal formal, pihak kepolisian malah memutuskan menangkap seluruh peserta asing.

Max Lane, sebagai salah seorang peserta, menjelaskan situasi yang berkembang serta menenangkan semua peserta asing. Kemudian Lane berdialog dengan komandan polisi yang memimpin penyerbuan.

Kehidupan politik Lane, mau tak mau, membuat dirinya terpaksa banyak berurusan dengan aparat polisi dan militer.

Solidaritas internasional merupakan napas kehidupan Max Lane sekarang. Partainya, Democratic Socialist Party (DSP) banyak membangun jaringan, forum, kontak, dan penerbitan yang berkaitan dengan gerakan progresif dan revolusioner di seluruh dunia. Suratkabar DSP, Green Left Weekly, yang terbit mingguan menjadi media untuk mengorganisasi dan melancarkan propaganda tentang pentingnya internasionalisme.

Namun, internasionalisme DSP, berbeda dengan internasionalisme kaum Trotzskiis, yang tidak memperdulikan kekhasan kondisi sejarah, sosial, dan politik sebuah masyarakat dalam mengupayakan perubahan. Ini internasionalisme yang kontekstual.

Di wilayah Asia Pasifik, Lane terlibat dalam pembentukan Asia Pacific Coalition for East Timor (APCET) yang berpusat di Manila pada l995. APCET mendukung perjuangan rakyat Timor Timur di masa rezim Presiden Soeharto. Beberapa acara APCET dibubarkan secara paksa dan banyak pesertanya ditolak masuk ke suatu negara.

Pada 1994, Lane, sebagai perwakilan DSP tentunya, bersama para aktivis kiri dari Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan Afrika memprakarsai terbitnya buletin LINKS sebagai alat tukar-menukar informasi dan perdebatan teoritis dalam praktik perjuangan menentang neoliberalisme. Lane menjadi anggota dewan redaksi.

Ketika gerakan mahasiswa dan perlawanan rakyat mulai merebak di berbagai wilayah Indonesia pada awal 1990-an, pemerintah Soeharto menjalankan apa yang disebut “politik keterbukaan.” Konsesi-konsesi politik terpaksa diberikan penguasa atas tuntutan kebebasan sipil.

Saya pertama kali bertemu Max Lane di saat “politik keterbukaan” itu tengah berlangsung, sekitar 1991. Saat itu saya magang di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkantor di daerah Kalibata, Jakarta Selatan.

Suatu siang saya melihat seorang pria sibuk memberi petunjuk mengoperasikan program Amipro pada sebuah laptop. Lane tengah membantu kawan-kawan Indonesianya menerbitkan media perjuangan bernama Progres. Beberapa aktivis duduk dan berdiri di kiri kanannya, memperhatikan dengan seksama. Keringat mengucur deras di wajah pria ini karena kantor kami tak memiliki pendingin ruangan.

Dalam Progres, Max Lane berperan sebagai salah seorang penulis artikel politik. Progres bukan hanya melahirkan sekumpulan propagandis dan agitator, tetapi juga sekumpulan organisatoris.

Dari terbitan ini pula mulai dibangun wadah-wadah kota dan sektoral untuk memperkuat basis perlawanan menentang kediktatoran dan eksploitasi kapitalisme. Pada November l993 hasil pengorganisasian Progres menunjukkan bentuknya dalam presidium nasional Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

SMID mulai mendapatkan bentuk dengan melakukan pengorganisasian di sektor buruh dan tani. Pengorganisasian tersebut melahirkan organisasi massa sektoral seperti Pusat Perjuangan Buruh Indonesia yang diketuai Dita Indah Sari dan Serikat Tani Nasional. Pada Mei l994, seluruh sektor dan organisasi ini dihimpun dalam sebuah organisasi payung yang dinamai Persatuan Rakyat Demokratik (PRD).

Max Lane dan beberapa aktivis serta intelektual di Australia memandang perlu membangun gerakan kampanye internasional untuk mendukung gerakan demokrasi di Indonesia ini. Pada awal l990-an terbentuk AKSI, sebuah organisasi yang melakukan kampanye di Australia melalui selebaran, diskusi, jumpa pers, seminar, dan sesekali melakukan aksi di konsulat atau kedutaan Indonesia bila terjadi represi terhadap rakyat di Indonesia.

Pada l994 AKSI mengubah namanya menjadi Action in Solidarity with Indonesia and East Timor (ASIET). Lane terpilih menjadi koordinatornya. ASIET bertujuan melakukan tekanan maksimal terhadap pemerintah Australia agar menjalankan politik luar negeri yang prorakyat. Organisasi ini mengirim petisi, menyelenggarakan seminar, membuat film, mengadakan makan malam solidaritas dan aksi-aksi, serta kampanye nasional dalam rangka itu.

Peranan penting ASIET juga sangat terasa saat para pemimpin PRD ditangkapi dan dikirim ke penjara yang diiringi pembubaran PRD serta ormas-ormasnya oleh pemerintah Soeharto pascakerusuhan 27 Juli l996. Dengan dukungan DSP dan ASIET, dibangunlah suatu gerakan kampanye internasional.

Lane melalui ASIET berinisiatif membangun situs web ASIET dan PRD yang bisa diakses dari seluruh penjuru dunia, tanpa mengenal batas wilayah. Boleh dikatakan PRD merupakan partai pertama di Indonesia yang menggunakan situs web sebagai media kampanye politik mereka. Sejak l998 ASIET juga menerbitkan buletin Indonesia-East Timor Campaign Watch, sebagai media kampanye.

Lane orang yang suka rela mendukung tiap tindakan yang berkaitan dengan perjuangan kemanusiaan. Pada l998 ia membantu Jill Hickson, seorang produser film alternatif, membuat film semi dokumenter tentang PRD, Only One Word: Resist, judul yang diadopsi dari bait puisi penyair Widji Thukul. Ia juga membantu Hickson membuat film semi dokumenter tentang perjuangan demokrasi di Indonesia, Indonesia in Revolt: Democracy or Dead, pada 1999. Pada 2000 Lane bekerja sama dengan produser film dokumenter terkenal, John Pilger, membuat film dokumenter tentang globalisasi dan dampaknya bagi rakyat Indonesia. Ia juga mendukung produser film dokumenter dari televisi SBS Australia, Mike Carey, untuk membuat film tentang perburuhan pada l994 dan film tentang penggalian kembali tragedi l965.

Pria ini telah menyerahkan lebih dua dekade hidupnya untuk mendukung gerakan progresif di Indonesia.

Berbagai media politik dan perjuangan telah ia coba terapkan. Dari cara-cara klasik seperti koran, selebaran demonstrasi damai, pemogokan hingga petisi, sampai menggunakan media modern seperti internet dan film.

Tak heran bila Gil Scrine, seorang pembuat film dokumenter, menjuluki Lane dengan “one of the unsung heroes of the revolution.” Lane tak pernah muncul di depan layar perjuangan, namun kehadirannya terasa dalam tiap langkah gerakan progresif di Indonesia.

Ketika Soeharto sedang berkuasa, Lane sering mengingatkan para aktivis agar membaca novel Rumah Kaca dari tetralogi Pramoedya.

”Dengan membaca Rumah Kaca kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme kerja penguasa otoriter untuk mengontrol, mengawasi, menindak, dan memberangus gerakan perlawanan,” katanya. Dengan mengetahui cara kerja musuh, maka kaum pergerakan dapat menerapkan taktik dan strategi yang tepat dalam perjuangannya

Pramoedya pernah menulis seberapa berbahayakah sebuah novel ketika menyambut hadiah Magsaysay pada l995. Jawabannya amat berbahaya, bila orang seperti Max Lane yang membacanya.*

http://www.pantau.or.id/?%2F=d%2F83%2F%3F%2Fd%2F83

Read More

Sukitman, Seorang Saksi Peristiwa G30S-PKI

Liputan6 | 01 Okt 2001, 20:40 WIB

Liputan6.com, Jakarta: Letnan Kolonel purnawirawan Sukitman, seorang saksi sejarah peristiwa pengkhianatan Pancasila, mengaku khawatir setelah melihat penganiayaan yang dilakukan anggota Partai Komunis Indonesia terhadap para Pahlawan Revolusi, 30 September 1965. Hal itu diungkapkan Sukitman saat berada di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Ahad (30/9). 

Ahad malam tadi, Sukitman bersama sejumlah warga mengunjungi Lubang Buaya untuk mengenang kembali peristiwa Gerakan 30 September, 36 tahun silam. Saat itu, Sukitman yang berpangkat agen polisi tingkat 2 atau setingkat barada polisi sekarang mengungkapkan, dirinya diciduk gerombolan PKI ketika sedang berpatroli dengan sepeda di sekitar Jalan Iskandarsyah, Jakarta Selatan. Saat itu, tak ada yang bisa dilakukan Sukitman, selain berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Apalagi, setelah melihat jelas seorang perwira berbintang dua dimasukkan ke dalam lubang sempit yang disusul dengan rentetan tembakan. Perwira tersebut akhirnya diketahui adalah Mayor Jenderal S. Parman. 

Sukitman akhirnya selamat dari peristiwa mencekam itu setelah berhasil meloloskan diri. Kemudian, pasukan dari TNI melakukan penyergapan ke daerah Lubang Buaya setelah mendapat laporan dari kakek yang kini memiliki lima cucu. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Sukitman mengaku sangat ketakutan terhadap keselamatan jiwanya. Ia juga menyatakan bahwa aksi yang dilakukan gerombolan tersebut sangat biadab.(PIN/Christiyanto dan Amar Sujarwadi)

http://news.liputan6.com/read/20953/sukitman-seorang-saksi-peristiwa-g30s-pki

Read More