Douwes Dekker Dan Pergerakan Nasional Indonesia

18 April 2012 | 22:08

 

Nama Douwes Dekker mengacu pada nama dua orang. Yang pertama, Eduard Douwes Dekker, sering menggunakan nama pena “Multatuli”, adalah penulis novel terkenal berjudul “Max Havelelaar”. Sedangkan yang kedua adalah Ernest Douwes Dekker, punya nama Indonesia Danudirja Setiabudhi, adalah pelopor pergerakan nasional Indonesia dan pendiri organisasi politik bernama Indische Partij.

Kita akan bercerita tentang Ernest Douwes Dekker yang kedua. Ki Hajar Dewantara, salah seorang rekan seperjuangannya, menyebut Ernest Douwes Dekker sebagai pencipta Partai Kebangsaan Indonesia—sering disebut Indische Partij.

Tujuan Indische Partij adalah kemerdekaan Hindia. Saat itu, nama “Indonesia” belum dikenal. Nama “Indonesia” sendiri baru diciptakan oleh Perhimpunan Indonesia di Deen Haag, Negeri Belanda, pada tahun 1920-1921. Nama Indonesia resmi diadopsi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922.

Indische Partij didirikan oleh Ernest Douwes Dekker bersama dua tokoh pergerakan Indonesia lainnya, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Tjipto Mangunkusumo. Ketiganya sering dinamai “Tiga Serangkai”.


Dekat dengan rakyat pribumi

Ernest Douwes Dekker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur, pada 8 Oktober 1879. Ayahnya bernama Auguste Henri Edouard Douwes Dekker, seorang agen perbankan. Sedangkan ibunya, Louisa Margaretha Neumann, seorang indo campuran Jerman-Jawa.

Selepas sekolah di HBS tahun 1897, Ernest harus bekerja sebagai pengawas di sebuah perusahaan perkebunan di kaki gunung Semeru. Ia menyaksikan penderitaan rakyat, khususnya buruh-buruh perkebunan kopi, yang diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha kopi.

Ernest mundur dari pekerjaan. Konon, kepergiaannya dilepas dengan kesedihan oleh buruh-buruh di tempatnya bekerja. Ia kemudian pindah bekerja di sebuah perusahaan gula di Pasuruan. Di sana, ia juga menyaksikan pencurian air oleh tuan besar pemilik perkebunan. Tindakan itu sangat merugikan rakyat di sekitar perkebunan. Ernest pun meninggalkan pekerjaan.

Ernest begitu terpukul begitu ibunya meninggal tahun 1899. Ia sangat sedih dan frustasi. Di saat itulah ia mendengar berita tentang perang Boer di Afrika Selatan. Orang Boer adalah orang-orang Belanda yang bekerja sebagai petani dan memberontak melawan kesewenang-wenangan Inggris. Ernest pun memilih untuk menjadi pejuang Boer melawan Inggris.


Jurnalis kritis

Pada tahun 1903, ia kembali ke Jawa. Ernest, yang saat itu berusia 24 tahun, memilih bekerja sebagai wartawan. Ernest kini sudah berubah menjadi seorang yang berfikiran radikal dan anti-penjajahan. Ia sempat bekerja di surat kabar De Locomotief; dan kemudian bekerja di Surabajaas Handelsblad.

Tulisan-tulisannya sangat pedas mengiritik penguasa. Itu membuatnya terlempar dari surat kabar ke surat kabar. Sampai akhirnya, ia bekerja di surat kabar bernama Bataviaas Nieusblad. Di surat kabar ini, Ernest menempati posisi yang cukup vital: pejabat redaksi.

Ernest menjadikan surat kabar ini sebagai cikal bakal pembangunan gerakan. Di sana, ia merekrut banyak pemuda-pelajar: Soerjopranoto, Tjokrodirdjo, Tjipto, dan Gunawan Mangoenkoesoemo. Ia juga menjalin hubungan dengan pemuda-pemuda radikal di STOVIA. Rumahnya menjadi pusat pertemuan, diskusi, dan rapat-rapat pergerakan.

Bataviaas Nieusblad tak bisa lagi dijadikan alat pergerakan. Karenanya, Ernest pun keluar dan membuat surat kabar sendiri: mula-mula membuat majalah bulanan Het Tijdshrift, lalu kemudian mendirikan koran De Express. De Express benar-benar dibuatnya bergaris radikal. Orang-orang menyebutnya “Neo-Multatulian”.


Mendirikan Indische Partij

IP adalah partai politik pertama di Hindia yang menyerukan “Hindia untuk orang Hindia”. Artinya, kemerdekaan Hindia dari Belanda.

Bung Hatta, ketika memberi ceramah di Gedung Kebangkitan Nasional, 22 Mei 1974, berusaha mengurai perbedaan IP dan Sarekat Islam (SI) sebagai berikut: “Berlainan dengan Sarekat Islam yang tidak mau bicara politk dan melarang anggota-anggotanya berpolitik, Indische Partij tegas menghendaki kemerdekaan hindia dengan jalan parlementer. Jadi menuntut diadakannya suatu Dewan Perwakilan Rakyat.”

IP resmi berdiri melalui sebuah vergadering di Bandung, 25 Desember 1912. Sedangkan pembentukan IP dan kepengurusanya sudah dilakukan lebih dahulu. Duduk di kepengurusan pusat (Hoofdbestuur): Ernest Douwes Dekker sebagai ketua dan Tjipto Mangkukusumo sebagai wakil.

Tekanan propaganda IP adalah kalangan indo. Pada tahun 1913, dari dari 7000-an anggota IP, hanya 500-an orang yang pribumi. Takashi Shiraishi, dalam buku “Zaman Bergerak”, mengatakan, “sekalipun IP sangat didominasi oleh kaum indo, tetapi pengaruhnya di kalangan pribumi tidaklah kecil.”
Kehadiran IP sangat penting di masa awal pergerakan. Pertama, IP menampilkan politik yang sangat radikal. Slogan “Hindia untuk orang Hindia” sangat maju saat itu. Kedua, IP memperkenalkan vergadering-vergadering. HOS Tjokroaminoto, yang sukses menggelar vergadering di Surabaya pada tahun 1913, mengaku belajar dari pengalaman vergadering IP.

Douwes Dekker mengatakan, berdirinya IP adalah pernyataan perang, yaitu sinar terang yang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani, budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak. “Ini pembalikan terhadap politik etis,” terang Takashi Shiraishi.

Pada November 1913, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas penjajahan Perancis, ada keinginan pula membuat perayaan serupa di Indonesia. IP menganggap rencana peringatan itu sebagai penghinaan bagi bangsa Indonesia yang masih terjajah.

IP melawan rencana itu. Soewardi Soerjaningrat menulis karangan berjudul “Als ik een Nederlander was…” (“Kalau saya seorang Belanda…”) Soewardi antara lain menulis: “Apabila saya seorang belanda, saya tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan dalam suatu negeri sedangkan kita menahan kemerdekaan bangsanya. Sejalan dengan pendapat ini bukan saja tidak adil melainkan juga tidak pantas apabila bumiputra disuruh menyumbangkan uang untuk keperluan dana pesta itu. Sudahlah mereka dihina dengan maksud mengadakan perayaan kemerdekaan Nederland itu, sekarang dompet mereka dikosongkan pula. Itulah suatu penghinaan moril dan pemerasan uang!

Gara-gara tulisan itu, Soewardi dan Tjipto ditangkap. Akhirnya, Douwes Dekker, yang baru pulang dari Belanda, menulis pula karangan berjudul : “Onze helden” (“Pahlawan Kita”). Ia memuji kepahlawanan Soewardi dan Tjipto. Douwes Dekker pun ditangkap.

Tiga serangkai ini kemudian dibuang ke eropa. Pada tahun itu juga IP dibubarkan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Sekembalinya ke Jawa, tiga serangkai kembali berusaha terjun ke politik dengan bergabung di Insulinde. Namun, karena organisasi ini dianggap terlalu elitis, maka mereka mendirikan NIP (Nationaal Indische Partij). Organisasi ini pun segera dibubarkan penguasa kolonial.


Pro-Republik sampai akhir

Pada tahun 1940-an, menjelang kedatangan fasisme, terjadi penggeledahan besar-besaran terhadap sejumlah tokoh pergerakan di Indonesia. Douwes Dekker juga ditangkap dan ditahan di Ngawi.

Begitu jepang mendarat di Indonesia, Douwes Dekker diangkut ke Suriname—salah satu jajahan Belanda di Amerika Selatan. Di sanalah ia diasingkan oleh penguasa kolonial. Hampir 5 tahun ia ditahan di sana.

Pada tahun 21 januari 1947, melalui perjuangan yang berat, Douwes Dekker berhasil kembali ke Indonesia. Ia menyelundup dengan nama samara: Radjiman. Ia langsung bertemu dengan Bung Karno. Bung Karnolah yang memberi nama “Danudirja Setiabudhi”. Danudirja berarti banteng yang kuat. Sedangkan Setiabudhi berarti jiwa kuat yang setia.

Di kabinet Sjahrir, Douwes Dekker sempat menjadi salah seorang menteri pendidikan. Ia juga pernah menjadi penasehat Presiden, sekretaris politik Perdana Menteri, anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan pengajar di Akademi Ilmu Politik di Jogjakarta. Pada saat agresi militer Belanda, hampir semua pemimpin Republik ditangka, termasuk Douwes Dekker.

Pada tahun 1949, Douwes Dekker kembali dan menempati rumah yang sudah reot di Bandung, Jawa Barat. Pada 28 Agustus 1950, Ernest Douwes Dekker menghembuskan nafas yang terakhir.

Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat– Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

http://www.berdikarionline.com/douwes-dekker-dan-perjuangan-nasional-indonesia/

Read More

Aku Yang Tak Menuliskan Nama

sebuah cerita dokumenter atas peristiwa, Solo, 1998

Senja bukan lagi masalah yang memintaku untuk berpikir lari lagi, mencari tempat untuk berlindung sembari membaringkan tulang belakang ku, di gedung tua ini aku sudah menetap, 30 tahun sudah, menjadi penikmat sisa sisa sejarah yang mulai tak bernilai sejarah termakan oleh kebodohan dan ketidakperdulian mereka, begitu pun juga aku, yang menjamah masuk untuk sekedar mencuri atap dari tatapan langit,.

           

Di Jalan Dr. Radjiman ini aku menetap, mendekam sebagai yang kalah dalam percaturan hidup mereka, menjadi tuna wisma di kota sendiri, di Negara sendiri, dan di bumi sendiri, di ujung timur sendiri kecamatan LAWEYAN aku menikmati ringkukan ku, di bangkai dari bekas RS KADIPIRO, yang dulu ramai pastinya, pikuk menjadi pusat distribusi orang sakit kota SOLO , menjadi ajang pertempuran ilmu etika kedokteran dengan kenyataan dunia bisnis pada jaman nya, hiruk dengan lalu lalang mobil ambulan dan lewatnya para suter suster yang memegangi infuse atau preparat, dan tentunya semerbak bau obat obat analgesik maupun anti infeksi menjadi hidangan reseptor bau dikala itu, dan tetap saja aku masih meringkuk saat aku membayangkannya, menatap atap yang begitu kokoh ,atap bangunan yang dulu menjadi ruang IGD ini, betapa dunia ku begitu lucu, di bekas rumah sakit ini aku meringkuk sebagai pesakitan yang tak merasakan perawatan, seorang diri dengan mesin jahit peninggalan ibu ku yang dulu membuka jasa jahit di depan pasar KADIPIRO, yang hanya sayang sudah kalah tergilas majunya industri industri kain besar, dan semakin maraknya penjahit penjahit baru yang berdatang ke solo ini, akhh,,bukan itu, sebenarnya ibu tak melanjutkan karena di tangkap bersama ayah karena peristiwa G30S PKI, peristiwa yang merengut semua sayang yang seharusnya aku dapat di usia kanak ku, biarlah, aku tak bisa berbuat apa apa soal ini, aku hanya orang kecil,sampai sekarang.

           

Dulu tempat ini tak seramai sekarang, hanya aku, Prasojo dan Senen yang tidur dan menganggap sisa bangunan ini sebagai rumah bersama, walau tanpa pengakuan resmi, dari siapapun,ahhh,,,tapi toh memang tak ada yang mengaku dan merasa memilikinya, baik itu dari pemerintah kota, mereka tidak merawatnya, jadi apa salah kami meninggali?? Kalo yang punya hanya mengaku punya tanpa memperdulikan, membiarkanya tergerus hancur bersama waktu, menganaktirikan dengan datangnya bangunan bangunan yang lebih gemerlap dan lebih modern untuk sekedar di pandang,mengabaikan sejarah yang dulu di ukir dengan derai keringat, kucuran darah dan pekikan pekikan, ahhh….pantaslah kalo sekarang kita tak bisa menghargai manusia pada kebanyakan, karena hati sudah tak lagi bisa belajar menghargai pada terima kasih,

           

Setiap hari aku berjuang hidup sebagai penjahit baju, celana atau apapun yang mereka percayakan padaku untuk aku jahit, tak begitu ramai memang, mereka yang datang padaku pun adalah mereka yang benasib kurang lebih sama dengan ku, menjadi manusia-manusia pelengkap,seperti menjadi bakteri penghancur mungkin untuk istilah biologi, ya, sebagai penerima dan pemakai sisa-sisa dari mereka yang lebih punya, tak apalah setidaknya aku tak terlalu sia sia benar untuk hidup, dan kata kata inilah yang selalu membuatku tersenyum saat pikiran tentang pertanyaan-pertanyaan hidup, keadilan Tuhan , dan kenapa ada kehidupan menyergapku, walau entah ku pikir kenapa pula aku juga bisa berpikir seperti itu, padahal mengenyam sekolah saja aku tak pernah, sudahlah….membahas pertanyaan itu saat ini tak akan membuat perut ku berhenti berkoar minta makan., aku harus menjahit, walau entah apa yang akan aku jahit, saat ini tak ada apa apa , barangkali tak makan lagi aku hari ini,

           

Ya,walau tak sepenuhnya aku menggantungkan hidupku dari menjahit, aku punya pekerjaan lain, mengantarkan mereka-mereka yang datang untuk melihat tempat ini, bangunan yang ku anggap  sebagai rumah ku, mengantarkan mereka yang tertarik pada seni bangunan kuno eropa, pada mereka yang mengenang sejarah kota solo, pada mereka yang datang untuk menikmati dan membingkai sejarah lewat jepretan foto atau guratan kuas, atau pada mereka yang datang dengan penuh gaya untuk meninjau lokasi pembangunan gedung baru yang akan didirikan di atas bangunan ini,walau berarti aku mengantarkan mereka yang kelak akan mengusurku jika terjadi kesepakatan antara pemerintah kota dengan dia, walau aku yakin itu memang tak akan pernah terjadi, kota ini masih punya orang orang yang perduli pada sejarah, mencintainya dan menghargainya, walau hanya segelintir, termasuk aku mungkin yang akan berdiri menentangnya,bukan karena masalah ini tempat aku berteduh, tapi karena aku selalu di ajari bapak ku untuk menghormati perjuangan bangsa ini,Negara ini. Ya pekerjaan sampingan ku untuk mengantarkan tamu tamu yang peduli pada tempat berteduhku, tamu tamu dengan pandangan yang berbeda beda untuk bangkai ini , darinya cukup untuk mengganjal rasa lapar selama seminggu, membeli benang yang berbeda warna dari sedikit warna yang sudah ku punya, atau menganti benang yang sudah mulai habis.

Dulu aku, Prasojo dan Senen saja yang tinggal di tempat ini, aku memilih tempat bekas IGD ini sebagai kamar ku, Prasojo orang yang lebih tua dariku memilih ruangan lebih dalam, di bawah sebuah pohon beringin di sebelah utara penampungan air, berdiri bangunan menghadap ke selatan dimana katanya dulu adalah ruang untuk penjaga bangsal, ya disitulah Prasojo tinggal, laki laki yang saat pertama kali ku temui bilang berasal dari kota kecil di daerah Klaten, dia juga mengalami hal sama sepertiku, tiada sanak dan tempat tinggal baginya di sana, suasana di sana terlalu kejam dari pada di solo saat terjadi peristiwa itu tuturnya, entahlah, aku tidak tau benar soal itu,tentang benar apa tidaknya, tapi  mungkin saja dia benar, dia memilih untuk tinggal pada kamar tengah karena trauma pada keramaian jalan, yang akan mengingatkanya pada teriakan teriakan mereka-mereka yang akan menghajar, menghakimi yang entah atas kesalahan apa,pada siapa saja yang berhaluan kiri, atau di cap kiri,dan dari cerita-cerita ngerinyalah aku menyimpulkan alasan kenapa dia tak mau balik atau sekedar melihat tempatnya dulu, ya…..kurang lebih sama sepertiku, hanya saja bukan kebengisan masa yang memisahkan hubunganku dengan keluargaku, tapi aparat, dan tentunya akan membuat sedikit lain pula siapa yang pantas kami taruh kecewa padanya, kenapa tak ku tulis untuk dendam? Aku tak ingin membenci atau mendendam pada apa yang tak ku tahu kebenaranya. Dan Senen, laki laki yang tak ingin memiliki kamar tetap, dia berumur 18 tahun saat aku mengenalnya, begitu muda dan energik, istilah seperti kata kata orang sekarang, dia memilih untuk berjalan jalan keliling kota, menikmati apa yang di suguhkan pada mata saja, karena tak ada yang mampu untuk di beli, laki laki yang ku kenal dengan pikiran pikirannya yang kritis terhadap masalah sosial,yang kadang ku pikir,“dapat dari mana dia pandangan pandangan seperti itu”, hingga belakangan ku tahu, dia ikut menjadi salah satu anggota organisasi serikat buruh di kota solo ini, dan lenyaplah dia dengan segala kegiatannya, pergi berkeliling, dan sesekali datang ke gedung renta ini menemuiku dan Prasojo, bercengkrama dengan cerita cerita yang selalu saja menarik,dari pandangannya yang entah itu tentang budaya Jogjakarta yang sudah mulai luntur oleh banyak nya pendatang sebagai mahasiswa, tentang artis artis ibukota yang begitu seronok dengan mudahnya, menjual harga diri hanya untuk sejumput uang, tentang pemerintahan dan kekuasaan yang korup dan masalah masalah lain yang dari nya membuat kami sedikit mengerti bahwa dunia sedikit demi sedikit mulai berubah, aku dan Prasojo menjadi sedikit tahu banyak tentang permasalahan sosial yang menderanya, hingga terkadang kami terlalu berharap untuk menjadi yang di soroti oleh pemikiran-pemikiran Senen yang mendalam ini, tapi sudahlah tampaknya kami memang harus menerima dan sabar untuk masalah lampau kami sendiri,

“Kita orang jawa terlalu gampang untuk  tunduk, terlalu menerima, dan terlalu cepat putus asa, malas berusaha dan gampang merasa puas, terlalu percaya dan pasrah pada nasib dan payah nya lagi orang jawa terlalu mengandalkan pada kekuatan mistis yang entah ” kata kata Senen yang selalu ku ingat, di mana saat dia berkata ini pertama kali, aku dan Prasojo bertolak belakang dengan pikiran Senen, tapi lambat laun kami mengerti, apa yang ingin di sampaikan Senen pada kami, apa yang diharapkan dan di inginkan pemuda kurus dan kurang tidur itu,.

“  PERUBAHAN  ”

12 Mei 1998, gedung gedung terbakar, menyala merah mengepulkan asap yang bikin ngeri orang yang melihatnya, penjarahan barang-barang ,baik elektronik, sembako, dan barang barang yang terpikir berharga dan bagus sudah pasti di lakukan,barang-barang yang dikata milik para kaum asing,entah warga keturunan maupun barat, masyarakat yang merasa kaya dan takut di jadikan sasaran amukan orang orang kalap berlomba lomba mencoret-coret di tembok sendiri, coretan-coretan bertuliskan “ PRIBUMI, JAWA ASLI, PRO REFORMASI” atau tulisan tulisan yang senada dengan itu menjadi pandangan yang banyak di temui pada waktu itu, entahlah kenapa harus bertuliskan itu dan kenapa mereka yang menurut mereka bukan itu harus di bunuh, di bakar dan di perkosa, aku kecut saat itu, menjadi orang bodoh yang tak tau harus bagaimana, karena mereka yang kalap juga menjarah pintu dan jendela bangunan yang ku diami,

“Bukankah ini milik pribumi, milik pemerintah? Atau sebenarnya tidak milik pemerintah ?? lalu milik siapa ?? kalo tidak milik keduanya pun kenapa mereka berebut dan begitu brutal tanpa ampun saat menghancurkan bangunan sejarah ini?? keberadaanya sebagai sejarah di kemanakan ?? kalo begitu kenapa tidak bakar kraton saja sekalian?!”.

Erangku,. Sayang nya aku tak bisa berbuat apa apa, suaraku tak terdengar, terlalu kecil dan lemah, memang tanpa kedudukan mustahil suara akan di dengar, dan akupun terlalu renta untuk melawan begitu lebat manusia-manusia itu, manusia-manusia yang sedang marah pada kekuasaan yang salah, manusia-manusia yang melepas luapan keinginan yang ku pikir dengan salah pula, bertindak salah untuk meluapkan marah pada yang mereka persalahkan, dan aku hanya bisa menangis, melihat bangsa dengan budaya yang di banggakan dengan ADI LUHUNG, INGGIL TOTO KROMO ,bisa berbuat seperti manusia manusia pedalaman yang tak mengerti pendidikan, etika, sopan santun dan bertindak dengan begitu PURBAnya,.

Berkutat dengan mesin jahit yang tetap hitam mengilat di usianya yang lebih tua dari pada diriku sendiri, menjahitkan pakaian pakaian lusuh yang lebih layak di jadikan kain lap dari pada di kenakan untuk menutup tubuh, menikmati satu gelas teh tawar yang tak lagi hangat sisa tadi pagi, dan akhir-akhir ini tampaknya aku lebih banyak melamun, jahitan ku tak seramai dulu lagi, teman teman ku juga sudah tak lagi bisa mengajak ku bicara, Prasojo meninggal saat tragedi MEI 1998,mungkin karena serangan jantung, teringat kembali akan peristiwa di Klaten yang dulu dulu rupanya, dan Senen, pemuda yang biasa mendongengkan derai sejarah baru tentang negeri ini menghilang, tak lagi muncul, dengar-dengar dia sudah pindah ke Jakarta, mencoba untuk lebih mengerti PERUBAHAN yang selalu dia inginkan, tinggal aku sendiri, di sini, di bangkai sejarah yang tak lagi di perdulikan, dengan mesin jahit yang tak bisa bercerita, dengan tumpukan kain kumel yang berbau pesing, mengenangkan masa lalu, menjadi saksi sejarah baru, sebagai orang kecil yang tak bisa berbuat apa-apa, menjadi penjaga bangunan yang tak jelas mau dikemanakan nasibnya, menjadi pesakitan di diri sendiri,dikota sendiri, di negeri sendiri, “sekarang aku rajin batuk”.

“Aku yang tak menyebutkan namaku di sini, di cerita ini, sebagai orang yang tak di dengar karena tak memiliki apa-apa, aku yang diam di sudut depan bangunan ini, terasing sendirian tanpa kepantasan, mereka tak memperdulikan ku, tak memperdulikan keberadaan ku, di kota kelahiranku sendiri, di Bumi pertiwi ku, hanya menunggu maut yang ku harap bisa berbuat lebih adil dari kehidupan,lebih adil untuk memandangku, lebih adil untuk memperlakukanku, menerimaku ” .

Source: Decungkringo 

Read More

Kawan Ketua ke Daerah Basis

Setelah Peristiwa G-30-S Kawan Ketua ke Daerah Basis

Langit masih gelap saat pesawat Dakota T-443 menyentuh landasan Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto, Yogyakarta. Pesawat penting, dengan orang penting di dalamnya. Maka, di pagi buta itu, 2 Oktober 1965, sejumlah perwira AU bergegas ke terminal. Ada Gubernur Akademi Angkatan Udara Komodor Udara Dono Indarto, juga lima perwira AU berpangkat mayor.

"Apakah tujuan kedatangan Yang Mulia ke Yogyakarta?" tanya Komodor Udara Dono Indarto saat menyambut sang tamu di ruang VIP pangkalan. Sosok yang dipanggil Yang Mulia itu, pria berumur 42 tahun, menjawab singkat. 

"Situasi di Yogyakarta panas. Saya diperintahkan oleh Bung Karno untuk mempersiapkan, karena kemungkinan Bung Karno akan ke Yogyakarta," katanya. 

Ia adalah Dipa Nusantara Aidit, Menteri Koordinator/Wakil Ketua MPRS dan juga Ketua Comite Central (CC) PKI. Ia ditemani dua sekretarisnya, Walujo dan Kusno.

Lawatan orang nomor satu PKI ini ke Yogyakarta dan Jawa Tengah pada saat seperti itu tentu saja mengundang beragam tafsir. "Kawan ketua mendatangi daerah basis," kata Ngadiyanto, anggota DPRD Jawa Tengah dari PKI, soal lawatan itu. Dua daerah itu memang basis partai berlambang palu arit ini. 

Menurut bekas Ketua Lembaga Sejarah CC PKI Sumaun Utomo, selain untuk konsolidasi, kedatangan ini buat menyelamatkan diri. 

"Karena tidak banyak yang bisa dilakukan pada saat itu," kata pria yang kini 85 tahun itu kepada Tempo. 

Saat itu, terkesan Angkatan Udara menangkap kedatangan Aidit ini sebagai tugas negara, bukan partai. Angkatan Udara pun menawarkan untuk mengantarkannya ke Kepala Daerah Yogyakarta Sri Paku Alam. Tapi Aidit memilih pergi ke rumah Ketua Comite Daerah Besar (CDB) PKI Yogyakarta, Sutrisno. Salah satu perwira di pangkalan, Mayor Sunaryo, mengantarnya dengan mobil Morris; satu mobil pengawal ikut di belakangnya. Sebelumnya, sejumlah perwira mengusulkan Aidit diantar mobil dinas Angkatan Udara. Rencana ini batal karena Dono Indarto menolaknya.

Dalam perjalanan ke rumah Sutrisno, dua kali rombongan Aidit kesasar. Awalnya ke rumah Ketua Partai Nahdlatul Ulama, lalu ke rumah Ketua Partai Nasionalis Indonesia. Tak jelas benar apakah ini sengaja atau memang karena ketidaktahuan. Dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965 memang diungkapkan: tak seorang pun dari para pengantar itu tahu rumah Sutrisno. Tapi kedatangan orang pusat yang tak dijemput pejabat daerah memang menjadi tanda tanya sendiri di benak orang-orang Angkatan Udara.

Menurut Victor Miroslav Fic, penulis buku Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, di kota ini Aidit bertemu dengan pimpinan PKI Yogyakarta. Sempat dibahas kemungkinan membentuk kelompok bersenjata untuk mendukung Dewan Revolusi Untung, meski itu tak jadi dilaksanakan karena dianggap tidak mungkin. Pertemuan beberapa jam itu akhirnya memutuskan bahwa PKI setempat akan melancarkan aksi-aksi massa untuk membela Bung Karno. Pertemuan hanya berlangsung beberapa jam. Setelah itu, Aidit bertolak ke Semarang. 

Wakil Ketua I CC PKI M.H. Lukman dan pemimpin PKI Jawa Tengah dikabarkan mengadakan pertemuan darurat di Semarang. Menurut Victor Miroslav Fic, pertemuan ini penting karena menghasilkan sikap politik PKI yang menyatakan Gerakan 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat dan partai tak ada sangkut-pautnya dengan gerakan itu. Tugas utama partai kini melakukan konsolidasi kekuatan untuk menangkal serangan dari lawan-lawan politik partai dan Presiden.

Seusai pertemuan, petang itu juga Aidit dilaporkan meluncur ke Boyolali. Seorang eks anggota Gerakan Siswa Nasional Indonesia Boyolali, Jungkung, mengaku pernah melihat Aidit di jalan raya Boyolali, justru akhir Oktober 1965. 

Pria 61 tahun ini awalnya dihampiri dua orang yang mengendarai VW Kodok, yang belakangan diketahui adalah Aidit dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Suyatno Atmo. 

"Si Mbah (panggilan untuk Aidit) menanyakan jalan menuju kantor Bupati Boyolali," kata Jungkung. 

Bupati Boyolali saat itu, Suwali, memang kader partai. Pada hari yang sama, Aidit melaju ke Solo. Ia bertemu dan menggelar rapat dengan petinggi partai, termasuk Wali Kota Solo yang juga kader, Utomo Ramelan. Dalam rapat ini, Aidit dikabarkan gagal mendapatkan dukungan kolega partainya untuk menerima hasil keputusan pertemuan Semarang. Bertolak belakang dengan hasil Semarang, pertemuan Solo justru mendukung operasi Gerakan 30 September beserta tujuan-tujuannya. 

Partai juga harus melancarkan perjuangan bersenjata untuk mendukung gerakan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung, merebut kekuasaan pemerintah setempat dan membela partai. Menurut Victor Miroslav Fic, perbedaan keputusan Semarang dan Solo inilah yang menyebabkan pendukung partai terbelah: golongan radikal dan moderat. 

Yang juga belum jelas dari rangkaian peristiwa ini adalah bagaimana Aidit bisa melakukan rapat di Yogyakarta, Semarang, dan Solo dalam waktu sehari. Dalam keadaan genting ini, Politbiro PKI bertemu di Blitar, Jawa Timur, 5 Oktober 1965. Soal pertemuan ini memang simpang-siur. Bekas anggota CC PKI, Rewang, mengaku tak tahu soal pertemuan itu. 

"Oktober 1965, saya masih di Jakarta," kata Rewang kepada Tempo. Bekas Ketua Lembaga Sejarah CC PKI Sumaun Utomo tegas menyangkal adanya pertemuan itu. 

"Saat itu semua pengurus elite PKI masih di Jakarta dan sibuk menyelamatkan diri. Secara teknis, tidak mungkin anggota Politbiro berkumpul di Blitar," kata pria 85 tahun itu. 

Menurut Victor Miroslav Fic, memang tak semua elite partai hadir. Selain Aidit, cuma ada M.H. Lukman, Wakil Ketua I CC PKI yang juga Wakil Ketua DPR Gotong-royong. Pertemuan itu untuk menyusun pernyataan Politbiro PKI soal Gerakan 30 September dan juga surat Aidit yang akan disampaikan kepada Presiden Soekarno.

Dalam surat tertanggal 6 Oktober yang diyakini ditulis di Blitar, Aidit menyampaikan versinya soal peristiwa 30 September. Malam itu, ia mengaku dijemput tentara berpakaian Pengawal Presiden Cakrabirawa untuk rapat darurat kabinet. Tapi mobil yang membawanya justru mengarah ke daerah Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, bukan Istana Negara. Dari para penahannya, ia mendapat informasi soal rencana menangkap orang yang disebut terlibat Dewan Jenderal. Informasi tambahan lainnya, Presiden dikabarkan memberi restu gerakan ini.

Keesokan harinya, masih menurut surat itu, Aidit diminta berangkat ke Yogyakarta dengan pesawat yang disediakan Wakil Perdana Menteri Omar Dhani, untuk mengatur kemungkinan evakuasi Presiden ke Yogyakarta. Kota ini dianggap tepat untuk markas pemerintahan sementara. Dalam surat tersebut, Aidit juga menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa datang dalam rapat kabinet di Bogor karena pesawat AURI yang akan mengantarnya rusak.

Surat itu diakhiri dengan enam usul untuk menyelesaikan krisis politik akibat penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat tersebut. PKI tetap beranggapan Gerakan 30 September itu adalah soal internal di tubuh Angkatan Darat. Aidit mengaku tak tahu sebelumnya soal gerakan tersebut "sehingga tidak dapat menyalurkan potensi revolusi ke arah yang wajar". 

Kepada Presiden, Aidit menyampaikan usul agar peristiwa itu diselesaikan Presiden secara politik.

Aidit menyerahkan surat itu kepada Lukman dan menginstruksikan agar dia kembali ke Jakarta. Di Ibu Kota, Lukman diminta menghubungi Njoto dan menyampaikan surat tersebut untuk diserahkan kepada Presiden secara pribadi. Bila kabinet bersidang pada 6 Oktober di Bogor, Njoto diminta hanya membacakan salah satu poin yang berisi usul penyelesaian peristiwa Gerakan 30 September secara politik. Njoto memang bisa bertemu dengan Presiden. 

Di depan sidang kabinet, Presiden memberi Njoto kesempatan untuk menyampaikan pandangan PKI. Ada cerita sendiri soal gagalnya Aidit datang dalam rapat kabinet di Istana Bogor. Mulanya, datang radiogram kepada komandan Skuadron Pendidikan B Mayor Udara Sugiantoro, 5 Oktober 1965. 

Isinya, ada permintaan agar dikirim sebuah pesawat Mentor ke Pangkalan Angkatan Udara Panasan, Solo, dan pilotnya menghadap ke komandan pangkalan. Mayor Udara Sugiantoro melaporkan radiogram itu ke Gubernur Akademi Angkatan Udara Komodor Udara Dono Indarto. 

Tak lama kemudian, Sugiantoro bersama Kapten Udara Suwandi Sudjono melesat dengan dua pesawat Mentor ke Panasan, Solo. Sesampai di pangkalan, ia menghadap ke komandan pangkalan, Kolonel Udara Sunyoto. 

Ia pun diberi instruksi mengantar seorang pejabat, yang tak ia sebutkan namanya, ke Pangkalan Angkatan Udara Semplak, Bogor. Atas desakan Mayor Sugiantoro yang ingin tahu siapa pejabat "misterius" itu, Kolonel Sunyoto pun buka kartu. Orangnya tak lain adalah Aidit. Tahu perkembangan Gerakan 30 September di Jakarta melalui radio, ia tegas menolak instruksi itu. 

"Ini perintah," bentak Kolonel Sunyoto waktu itu. 

"Saya hanya tunduk pada perintah atasan saya langsung di Akademi Angkatan Udara," kata Mayor Sugiantoro. 

Suasana tegang karena keduanya sama-sama teguh pendirian. Pesawat Mentor itu pun kembali lagi ke Yogyakarta, dan tak ada penerbangan ke Bogor.

Di tengah gencarnya usaha perburuan terhadap tokoh dan simpatisan PKI yang dilakukan pasukan Soeharto, Aidit masih sempat mengeluarkan instruksi. 

Menurut Victor Miroslav Fic, salah satu instruksinya adalah yang dibuat pada 10 November. Dalam surat yang terdiri atas 11 item itu, Aidit menyampaikan "wasiat" setelah melihat perkembangan keadaan. Merujuk pada buku wartawan TVRI Hendro Subroto, Dewan Revolusi PKI: Menguak Kegagalannya Mengkomuniskan Indonesia, mungkin surat itu ditulis dari tempat persembunyian Aidit di daerah Kerten atau Sambeng, sama-sama di Solo.

Dalam "wasiat terakhirnya" itu, Aidit mengakui kerusakan fatal pada partai akibat Gerakan 30 September, meski semua sudah diperhitungkannya. Surat itu juga mengisyaratkan kemungkinan Aidit mencari perlindungan ke RRC. Jika itu terjadi, petinggi PKI diminta menjamin kelangsungan partai, mempertahankan daerah basis di Jawa, menghindari perlawanan frontal, serta teror dan sabotase hendaknya dijalankan sistematis untuk perang urat saraf. Surat itu juga mengisyaratkan optimisme bahwa Sosro-yang diyakini sebagai nama samaran untuk Soekarno-belum meninggalkan PKI.

Dalam sidang terakhir Kabinet Dwikora, 6 Oktober, Soekarno bisa meyakinkan kabinet untuk menerima usul Aidit. Tapi perkembangan yang terjadi kemudian berujung pada kekalahan PKI. Selang 12 hari setelah "surat wasiat" itu, Aidit ditangkap anak buah Komandan Brigade Infanteri 4 Kodam Diponegoro Kolonel Yasir Hadibroto. Itulah akhir karier dan hidupnya.

Perjalanan Terakhir Aidit

1. Jakarta

Aidit bertolak dari Jakarta pukul 01.30 WIB pada 2 Oktober 1965.

Naik Pesawat Dakota T-443 dari Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto.

2. Yogyakarta

Tiba di bandara pada 2 Oktober 1965 dini hari.

Aidit pergi ke rumah Ketua CDB PKI Yogyakarta Sutrisno.

Bertemu dengan petinggi partai dan memutuskan bahwa PKI setempat akan melancarkan aksi-aksi massa untuk membela Presiden Soekarno.

3. Semarang

Aidit bergabung dengan pemimpin PKI Jawa Tengah yang mengadakan pertemuan darurat, 2 Oktober 1965.

Rapat menghasilkan sikap politik yang menyatakan Gerakan 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat dan PKI tak ada sangkut-pautnya dengan gerakan itu.

Tugas utama partai kini melakukan konsolidasi.

4. Boyolali

Aidit dilaporkan datang ke kota ini pada 2 Oktober 1965, tapi agendanya tak jelas benar.

Ada yang mengaku melihat Aidit di Boyolali justru akhir Oktober. Waktu itu, Aidit hendak bertemu dengan kader partai yang jadi Bupati Boyolali, Suwali.

5. Solo

Aidit menggelar rapat dengan petinggi partai, termasuk Wali Kota Solo Utomo Ramelan, 2 Oktober 1965.

Rapat justru mendukung operasi Gerakan 30 September dan partai harus melancarkan perjuangan bersenjata untuk mendukung gerakan Letnan Kolonel Untung merebut kekuasaan pemerintah setempat dan membela partai.

6. Blitar

Pada 5 Oktober 1965, Politbiro PKI menggelar rapat.

Pertemuan itu untuk menyusun pernyataan Politbiro PKI soal Gerakan 30 September dan juga surat Aidit kepada Presiden Soekarno.

Bekas anggota CC PKI, Rewang, tak tahu pertemuan itu.

Bekas Ketua Lembaga Sejarah CC PKI Semaun Utomo menyangkal adanya pertemuan itu.

7. Solo

Pada 10 November, di suatu tempat di Solo, Aidit menulis instruksi ke semua CBD partai.

Pada 22 November 1965, Aidit ditangkap.

Sumber, Majalah Tempo Interaktif

Read More

Kaum Tani dan Revolusi Sosialis

Jumat, 13 April 2012 | Pandu Jakasurya

Sekali kita berbicara tentang petani dan menghubungkannya dengan revolusi sosialis, saat itu juga kita menyadari betapa kompleksnya persoalan yang kita hadapi. Betapa tidak!  “Klas” yang kita namakan “petani” tidak mempunyai posisi yang sama dalam hubungannya dengan alat-alat produksi. Dalam kaitan dengan sisa-sisa feodalisme, kita menjumpai para tuan tanah di satu pihak dan petani penggarap di pihak lain. Dalam kaitan dengan kapitalisme, kita menjumpai kapitalis pertanian di satu sisi dan buruh tani (istilah Tan Malaka: proletar tanah) di sisi lain. Di samping itu kita juga berjumpa dengan lapisan burjuis kecil di kalangan petani, yakni petani gurem dan petani menengah.

Tuan tanah adalah orang yang memiliki tanah berhektar-hektar dan menyewakannya kepada para penggarap.

Kapitalis pertanian adalah orang yang memiliki tanah berhektar-hektar dan menjadikannya lahan-lahan agrobisnis (para kapitalis pertanian).

Petani gurem adalah orang yang hanya memiliki dan menggarap sejengkal tanah untuk mempertahankan hidup.

Petani penggarap adalah orang yang menyewa dan menggarap tanah orang lain, dengan hasil “bersih” yang hanya bisa digunakan untuk menyambung hidup.

Buruh tani adalah orang yang menjual tenaga mereka kepada para kapitalis pertanian dan bekerja di lahan-lahan agrobisnis mereka, demi sepeser upah yang hanya bisa digunakan untuk bertahan hidup.

Petani menengah (farmer) adalah orang yang memiliki lahan yang diandalkan untuk menghasilkan panenan yang bisa “dilempar” ke pasar hasil-hasil pertanian namun sangat bergantung pada kebijakan pemerintah terhadap pasar tersebut.

Nampaknya jelas, secara sosiologis petani memiliki banyak “entitas” atau wujud. Masing-masing entitas tentu memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi-politiknya sendiri. Kenyataan ini memunculkan pertanyaan serius tentang peran petani dalam proyek pembebasan yang kita namakan revolusi sosialis. Entitas manakah dari kalangan petani yang akan melaksanakan peran progresif dalam revolusi sosialis? Lantas peran revolusioner apakah yang bisa dilaksanakannya?

Dari pemetaan di atas kita menemukan setidaknya tiga hal:

Pertama, eksploitasi (penghisapan) secara langsung dan vulgar terjadi di antara tuan tanah dan kapitalis pertanian di satu sisi dan petani penggarap dan proletar tanah di sisi lain. Dengan kata lain, tuan tanah dan kapitalis pertanian adalah kaum penghisap, sedangkan petani penggarap dan buruh tani adalah kaum yang terhisap.

Kedua, petani gurem dan petani menengah tidak mengalami penghisapan secara langsung dan vulgar, tetapi menjadi pihak yang selalu kalah. Petani gurem berusaha bertahan hidup dengan menggulati tanah yang hanya sejengkal, “kemurahan” alam, dan hama, dengan perkakas pertanian yang sederhana serta dibebani harga pupuk, tengkulak, dan rentenir. Kekalahan dalam pergulatan itu akan membuatnya menjadi buruh tani atau pergi mencari pekerjaan di kota dengan kemungkinan menjadi buruh, kuli bangunan, pengayuh becak, atau malah Lumpenproletariat.

Petani menengah berusaha mengembangkan perekonomiannya di hadapan tantangan alam dan hama di satu sisi serta kapitalis pertanian di sisi lain. Sehubungan dengan tantangan alam dan hama, serta harga pupuk, tengkulak, dan rentenir petani menengah relatif lebih kuat daripada petani gurem. Tapi ketika berhadapan dengan kapitalis pertanian, yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pasar, petani menengah tidak berdaya. Padahal kekalahan dalam pertarungan dengan kapitalis pertanian akan berdampak pada kemampuannya dalam menghadapi “musuh-musuh” yang pertama. Bila cukup beruntung, ia bisa bertahan untuk sejurus waktu lamanya. Bila tidak, ia akan terhempas dan menjadi petani gurem bahkan bangkrut dan menjadi buruh tani. Bila cukup “cerdik”, dan pada saat yang sama si kapitalis pertanian “berbaik hati”, petani menengah akan menginduk pada si kapitalis pertanian, menjadi mitra yunior si kapitalis pertanian, dan menjadi kaum yang dieksploitasi namun hampir pasti menerima tetesan-tetesan berkat dari si kapitalis pertanian.

Ketiga, semua entitas atau wujud dari kalangan petani mempunyai hubungan yang langsung, kendati beragam, dengan tanah. Bagi para tuan tanah, kapitalis pertanian, dan petani menengah, fungsi utama tanah adalah untuk mendatangkan profit (keuntungan). Sedangkan bagi para petani gurem, petani penggarap, dan buruh tani, fungsi utama tanah adalah subsistensi, yakni untuk mempertahankan hidup mereka dan keluarga mereka. Dalam pada itu, sebagai lapisan yang secara umum merupakan lanjutan langsung dari feodalisme, petani memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah. Wujud-wujud atau lapisan-lapisannya memiliki aspirasi dasar yang sama: kepemilikan pribadi atas tanah. Dalam kenyataannya, sejarah memperlihatkan kepada kita, bahwa pemberontakan-pemberontakan kaum tani kecil memiliki ciri yang sama: menuntut kepemilikan pribadi atas tanah. Sejarah juga menunjukkan bahwa dalam tiap-tiap konflik agraria, petani gurem dan petani menengah berusaha mempertahankan kepemilikan pribadi mereka atas tanah, demikian juga para tuan tanah dan kapitalis pertanian.

Dalam kaitannya dengan proyek pembebasan yang kita namakan revolusi sosialis, pengamatan dan analisis di atas mengantar kita pada beberapa hal tentang petani.

Pertama, selaku kaum Sosialis yang bertulangpunggungkan klas buruh atau proletariat, sudah seharusnya kita solider dengan para petani penggarap, buruh tani, dan petani gurem. Petani penggarap dan buruh tani adalah kaum terhisap. Petani gurem adalah kaum tertindas. Dalam artian tertentu, demikian juga para petani menengah. Sebaliknya, kita melawan para tuan tanah dan kapitalis pertanian, yang menghisap para petani penggarap dan buruh tani serta menindas para petani gurem dan petani menengah. Komitmen moral kita selaku kaum Sosialis adalah solidaritas dengan kaum yang terhisap dan tertindas dan menentang kaum yang menghisap dan menindas.

Kedua, karena menyadari bahwa petani penggarap, buruh tani, dan petani gurem merupakan entitas-entitas atau lapisan-lapisan yang terhisap dan tertindas, selaku kaum Sosialis yang bertulangpunggungkan klas buruh kita perlu melakukan kerja-kerja politik di antara mereka. Kita perlu menghubungkan mereka dengan klas buruh. Kita perlu menjadikan mereka bagian dari kekuatan revolusioner yang dahsyat untuk menghadapi kaum penghisap dan penindas serta menggulingkan tatanannya.

Ketiga, karena bahwa kaum tani yang terhisap dan tertindas terdiri dari berbagai lapisan yang berbeda-beda, kita perlu menyadari bahwa mereka tidak dapat melaksanakan peran yang independen. Tentu saja kita tidak menyangkal bahwa mereka dapat melaksanakan peran revolusioner. Kita sekadar menggarisbawahi bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan dari klas yang lain. Dalam hal ini, setidaknya ada dua klas yang mungkin memimpin kaum tani yang terhisap dan tertindas, yakni klas buruh dan burjuasi nasional. Bila kepemimpinan ada pada burjuasi nasional, dalam konteks kapitalisme dewasa ini kaum tani yang terhisap dan tertindas akan menjadi bagian dari kekuatan yang konservatif dan reaksioner. Tapi bila kepemimpinan ada pada klas buruh, kaum tani yang terhisap dan tertindas akan menjadi bagian dari kekuatan revolusioner.

Keempat, kita juga perlu menyadari bahwa aspirasi dasar petani, termasuk petani penggarap, buruh tani, dan petani gurem tercakup dalam tuntutan dan agenda revolusi demokratik, bukan sosialis: kepemilikan pribadi atas tanah. Kenyataan ini memposisikan mereka dalam kedudukan yang ambivalen: sekutu yang memiliki kemungkinan untuk menjadi seteru klas buruh. Ini menjadi salah satu alasan yang meniscayakan Revolusi Permanen. Untuk itu, klas buruh harus berupaya keras meyakinkan kaum tani yang terhisap dan tertindas bahwa proyek pembebasan tidak bisa berhenti pada tuntutan dan agenda revolusi demokratik. Revolusi demokratik harus segera dibawa pada penyimpulannya. Penyimpulan itu adalah revolusi sosialis: pengambilalihan alat-alat produksi dari tangan kapitalis ke tangan rakyat pekerja (di bawah pimpinan klas buruh), yang mengorganisir diri dalam dewan-dewan buruh dan dewan-dewan komunal. Berhenti pada tuntutan dan agenda revolusi demokratik berarti membuka pintu lebar-lebar bagi kekuatan-kekuatan reaksioner (feodal dan kapitalis) untuk melancarkan dan memenangkan konter-revolusi yang pada gilirannya akan menjerumuskan mereka kembali ke dalam jurang penghisapan dan penindasan.

Selaku kaum Sosialis kita meyakini bahwa klas buruh atau proletariat mengemban tugas historis untuk menumbangkan kapitalisme dan membangun sosialisme. Tapi pada saat yang sama kita menyadari keberadaan kaum yang terhisap dan tertindas lainnya, termasuk para petani penggarap, buruh tani, petani gurem, dan dalam cakupan tertentu petani menengah. Kita ingin melibatkan semua kaum yang terhisap dan tertindas dalam tugas historis yang berhakikatkan pembebasan umat manusia ini. Kita mengakui pentingnya dukungan mereka. Tapi kita menyadari bahwa klas buruh tidak boleh menghindar dari peran kepemimpinan revolusioner. Karena itu persekutuan klas buruh, kaum tani terhisap dan tertindas, kaum miskin kota, serta kaum yang terhisap dan tertindas lainnya, harus dipimpin oleh klas buruh, yang dengan konsekuen akan mentransfromasi revolusi yang semula sekadar berwatak demokratik menjadi revolusi yang berwatak sosialis.

Kepada segenap kaum tani yang terhisap dan tertindas, bergabunglah di bawah panji-panji revolusi sosialis proletariat! Sadarilah, masa depan Saudara-saudari, terletak pada kemenangan revolusi sosialis, dan itu berarti pada dukungan Saudara-saudari terhadap kepemimpinan revolusioner proletariat!

Kebon Jati, 23 Maret 2012

Sumber: Militan Indonesia 

Read More

Zaman Re-Ra

Februari 17, 2012 | Ditulis oleh KOPRAL CEPOT

Konflik antara diplomasi dan perjuangan merupakan corak dominan yang mewarnai sejarah Indonesia di masa revolusi. Konflik antara diplomasi dan perjuangan ini tampil pertama kali dalam masalah apakah Indonesia, yang baru merdeka, perlu segera memiliki tentara atau tidak. Pimpinan negara, Soekarno-Hatta, berpendapat dengan segera membentuk tentara, Indonesia hanya akan memprovokasi Jepang, yang masih bersenjata lengkap, meski telah menyerah, dan tentara Sekutu yang segera mendarat. Sebaliknya, para pemuda.

Atas inisiatif sendiri, pemuda-pemuda di berbagai kota bergerak merampas senjata dari Jepang, dan kemudian mengatur diri dalam barisan-barisan ketentaraan. Di kemudian hari, Soekarno, dalam memoarnya mengakui tentara Indonesia tidak diciptakan oleh pemerintah melainkan lahir sendiri secara spontan.

“aneh negara zonder tentara” Ucapan itu datang dari  seorang pensiunan KNIL berpangkat Mayor, Oerip Sumohardjo, mewakili seluruh golongan militer Indonesia yang telah mendapat pendidikan kemiliteran Jepang maupun semasa kolonial Belanda.

Pemikiran para tokoh militer Indonesia itu sejalan dengan pemikiran ahli militer berkebangsaan Italia Niccolo Machiavelli (1469-1527 M) tentang pentingnya keberadaan organisasi kemiliteran dalam satu negara.  Machiavelli mengatakan bahwa. ”...Dasar suatu negara adalah organisasi militer yang baik…”.

Tentara yang menciptakan dirinya inilah yang memilih Soedirman menjadi panglima besar pada 12 November 1945. Pemerintah, di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, yang merasa wewenangnya dilanggar tentara, memerlukan waktu sebulan sebelum akhirnya mengakui Soedirman sebagai panglima besar. Pengakuan dan pelantikan Soedirman menjadi panglima besar adalah monumen pertama dari perjalanan konflik antara diplomasi dan ambisi Belanda untuk menjajah kembali Indonesia.

Hubungan yang kurang serasi itu menjadi makin mencolok tatkala Soedirman, sebagai “Bapak Tentara”, lebih berperan sebagai bapak dari “anak-anak”-nya tinimbang menjadi pejabat pemerintah di bidang pertahanan.

Keadaan seperti ini jelas tidak membahagiakan bagi pemerintah. Sebab, bagaimanakah bisa menjalankan pemerintahan dalam keadaan perang jika tentara mempunyai kebijaksanaannya sendiri? Ini bukannya tidak disadari oleh Sudirman.

Soalnya ialah pertikaian yang hebat antara golongan oposisi dan pihak pemerintah, pada saat negara terancam bahaya pemusnahan oleh tentara Kerajaan Belanda, dianggap tidak beres oleh Sudirman. Maka, Sudirman pun melihat anak-anaknya sebagai lebih mewakili perjuangan.

Usaha menjadikan tentara sepenuhnya alat negara, yang hanya bergerak atas perintah pemerintah, tidak pernah berhasil. Kegagalan ini paling sedikit disebabkan oleh dua hal. Pertama, tentara tidak mudah begitu saja menghapuskan otonomi mereka. Sikap itu bisa dimengerti, karena pada masa revolusi percekcokan terus terjadi antara pemerintah dan partai-partai oposisi. Percekcokan ini menyebabkan lemahnya pemerintah. Lemahnya pemerintah inilah penyebab kedua, yang menyebabkan tentara tidak pernah dapat dijadikan sebagai alat negara semata.

Adalah otonomi politik tentara ini yang diartikulasikan Panglima Besar Soedirman lewat angkah laku politiknya, yang cenderung amat independen terhadap pemerintah. Hanya dengan mengerti tingkah laku politik Panglima Besar itulah kita bisa dengan gampang mengerti sikap tentara yang memutuskan untuk bergerilya, tatkala pimpinan politik memutuskan menyerah kepada Belanda.

Kontras antara Soedirman (yang bergerilya) dan Soekarno (yang menaikkan bendera putih di Gedung Agung) merupakan monumen kedua dari konflik diplomasi lawan perjuangan. Hanya saja, monumen kedua ini amat fatal akibatnya. Ia telah menyebabkan goyahnya kepercayaan tentara kepada kepemimpinan sipil. Menyerah kepada musuh adalah haram bagi tentara, yang telah bersumpah untuk tidak kenal menyerah. Antara lain, karena takut melanggar sumpah itulah Soedirman menolak bujukan Soekarno agar beristirahat saja di dalam kota ketika pesawat tempur Belanda menghujani Yogyakarta dengan bom. Perang gerilya itu berlangsung sekitar setengah tahun. Dan, seperti diduga para pemimpin sipil, diplomasi — terutama berkat tekanan Washington — juga yang menyebabkan Belanda menarik pasukannya dari wilayah Republik.

Mungkinkah Belanda menyerah pada tekanan diplomasi, Jika merasa sanggup menghancurkan Republik secara fisik? Pertanyaan yang sama juga bisa dikemukakan terhadap kesediaan Belanda menyerahkan Irian Barat (kini Irian Jaya) dulu. Tidakkah Belanda menyerahkan Irian Barat setelah Washington — yang kemudian mendesak Den Haag — yakin Komando Mandala di bawah pimpinan Mayor Jenderal (kini Presiden) Soeharto betul-betul siap dan sanggup menyerbu Irian Barat? Soalnya bukan siapa yang benar: pihak diplomasi atau pihak perjuangan. Yang jadi masalah, sebagai akibat perbedaan reaksi terhadap serangan Belanda atas Yogyakarta pada 19 Desember 1948, adalah berkembangnya persepsi kurang percaya di kalangan tentara pada kepemimpinan sipil.

Reorganisasi-Rasionalisasi (Re-Ra)

Awal mula proses reorganisasi dan rasionalisasi (rera),  mula-mula dilancarkan oleh pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin, 1947. Ihwal rera ini memang tidaklah sederhana. Secara singkat, ia muncul akibat keterlambatan pemerintah membentuk tentara. Sebab, sebelum reorganisasi dan rasionalisasi itu para pemuda pejuang yang berhasil merampas senjata dari Jepang telah duluan membentuk barisan-barisan bersenjata sendiri. Maka, ketika pemerintah pada akhirnya membentuk badan ketentaraan, otonomi tentara sudah telanjur lahir.

Tapi rera yang dirintis Kabinet Amir Syarifuddin lewat Perjanjian Renville itu tidak berumur panjang. Mengapa? Selain mendapat tantangan dari kebanyakan anggota tentara, juga serangan Belanda 19 Desember 1948 memaksa semua kekuatan bersenjata Indonesia bersatu kembali dalam perang gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman.

Reorganisasi dan rasionalisasi tidak bisa disebut melulu akal pemerintah untuk mengontrol tentara dan sekaligus menyingkirkan Sudirman – sebagai lambang otonomi tentara. Sebab, pada saat golongan politik (pemerintah) bekerja keras mencari jalan untuk mengontrol tentara, sejumlah perwira muda didikan Belanda di kalangan tentara sendiri mendambakan suatu militer yang modern dan teratur rapi. Di mata mereka hanya tentara yang demikianlah yang sanggup melawan kekuatan Belanda yang modern dan bersenjata lengkap.

Termasuk golongan modern ini adalah tokoh-tokoh seperti Letjen (pur) Djatikusumo, Jenderal (pur) A.H. Nasution, Letjen (pur) Dr. T.B. Simatupang, dan  Marsekal (pur) S. Suryadarma.

Kabinet Amir Syarifuddin, yang kemudian jatuh karena Perjanjian Renville, digantikan Kabinet Mohammad Hatta, 23 Januari 1948. Program rera diambil alih oleh Hatta.

Pada tahun 1948, Hatta yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia mengajukan usul untuk mengadakan Reorganisasi dan Rasionalisasi serta membangun kembali angkatan bersenjata dan seluruh aparat negara. Sundhaussen (1988: 63-64) menjelaskan maksud dari usulan kebijakan Hatta tersebut, yakni:

Tujuan dasar kebijakan tersebut adalah untuk menciutkan jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efesiensinya, dan menempatkannya kembali di bawah pimpinan pemerintah. Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting, karena kesatuan-kesatuan tempur saat itu mulai menguasai daerah-daerah kantong atau daerah-daerah front mereka secara mandiri dengan menempuh kebijaksanaan mereka masing-masing.

Hatta beralasan, kocek negara yang mepet dan wilayah Indonesia yang kian menciut akibat Perjanjian Renville menjadi pertimbangan Re-Ra. Hatta, seperti dikutip dalam otobiografinya, merujuk setidaknya ada 350 ribu tentara plus 400 ribu anggota laskar yang kudu diciutkan menjadi 160 ribu hingga 57 ribu prajurit reguler.

Menurut Himawan Soetanto dalam bukunya, Madiun, dari Republik ke Republik, Program Re-Ra justru bermasalah saat diberlakukan di lapangan. Misalnya friksi akibat audit personel sesuai dengan kepangkatan dan tingkat pendidikan antara perwira eks Peta dan eks KNIL. Eks Peta, misalnya, turun sampai dua tingkat (dari letnan satu menjadi pembantu letnan satu). Adapun perwira eks KNIL naik pangkat dua tingkat.

Menurut Himawan, sebenarnya ada faktor lain yang mendorong penolakan perwira daerah terhadap Re-Ra, yakni sentimen atas perlakuan istimewa Hatta terhadap kesatuan Siliwangi-setelah pasukan Siliwangi terpaksa hijrah ke Surakarta, pasca-Renville, dan Hatta kemudian mempromosikan eks Panglima Siliwangi Kolonel A.H. Nasution sebagai wakil Panglima Sudirman. Sosok Nasution dianggap menjadi ancaman terhadap wibawa Sudirman sebagai panutan mereka.

Istana di Kepung Tentara

Cerita bermula dari ketidakpuasan akibat reorganisasi dan rasionalisasi. 

“Pada masa Kabinet Wilopo itu, ada niat pimpinan TNI menjadikan tentara Indonesia sebagai tentara profesional,” kata T.B. Simatupang.

“Jadi, mengubah kebiasaan dalam perang gerilya.”

Program itu berkaitan dengan rencana pengurangan anggaran belanja militer dari Rp 2,625 milyar pada 1952, menjadi Rp 1,9 milyar pada 1953. Akibatnya, 40 ribu tentara dipensiunkan, 40 ribu lagi diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan. Artinya, sekitar 40 persen kekuatan TNI yang kala itu berjumlah 200 ribu.

Untuk memacu profesionalisme, pihak TNI memakai jasa Milisi Militer Belanda (MMB). Mengapa? Ada dua alasan. Pertama soal bahasa. “Bukankah masih banyak perwira militer Belanda yang menguasai, atau setidaknya mengerti, bahasa Indonesia. Sementara itu, di kalangan TNI sendiri masih banyak yang fasih berbahasa Belanda,” kata Simatupang. Kedua, MMB itu bisa dipastikan meninggalkan Indonesia setelah tugasnya selesai.

“Sedangkan jika kita memakai jasa negara lain, belum tentu.”

Dampak lain dari program ini adalah dihapuskannya Akademi Tjandradimuka, Bandung, oleh KSAD Kol. A.H. Nasution. Salah seorang pengajarnya adalah Bung Karno, yang menjadi dosen Pancasila. Akademi ini kemudian diganti menjadi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.

Pimpinan Akademi Tjandradimuka itu, Kolonel Bambang Supeno, tergolong yang tidak setuju dengan semua program itu. Tokoh tua Peta, yang pernah bertugas di bidang intel di Jawa Timur, itu lantas mengontak beberapa panglima, untuk mengganti pimpinan Angkatan Darat. Kecuali itu, ia berkali-kali pergi ke Istana melapor langsung kepada Presiden tanpa menghiraukan hierarki KSAD-Menhan.

Dalam rapat 12 Juli 1952, yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto, benar tidaknya hal itu ditanyakan langsung pada Kolonel Bambang Supeno. Dalam rapat di rumah KSAP Simatupang itu, Kolonel Bambang Supeno telah “diserang” karena bertindak indisipliner. Supeno, sebaliknya, merasa telah diperlakukan tidak wajar dengan adanya rapat itu. Supeno sendiri, sehari setelah rapat itu (13 Juli), menulis surat kepada pemerintah, Presiden, Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI), parlemen, dan semua pejabat teras AD. Dalam surat itu, ia menyerang secara terbuka berbagai kebijaksanaan, termasuk dalam hal pendidikan dan Misi Militer Belanda.

Ringkasnya, “Tidak menaruh kepercayaan lagi kepada pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat, mengenai kebijaksanaan pimpinan Angkatan Darat dalam rangka pertahanan negara”.

Sejak itu konflik di dalam TNI-AD meruncing.

 “Tampillah polarisasi yang tajam sekali,” tulis Nasution. Setelah melakukan konsultasi dengan Staf Umum AD, pada 16 Juli, KSAD A.H. Nasution menjatuhkan hukuman administratif. Dengan alasan untuk mencegah perpecahan dalam AD, Kolonel Bambang Supeno dipecat sementara. SK itu diantarkan seorang perwira, tapi Bambang Supeno mengembalikan surat itu tanpa lebih dulu membuka, apalagi membacanya. Dan perkara makin runyam karena Presiden Soekarno menolak keputusan KSAD itu.

Surat Kolonel Bambang Supeno yang ditujukan kepada parlemen, kemudian ditanggapi dengan serius oleh Seksi Pertahanan. Isi surat itu, menurut Manai Sophiaan, anggota parlemen dari PNI, menyatakan, hubungan antara AP dan Kementerian Pertahanan yang tidak serasi.

“Ada juga isu yang disampaikan Bambang Supeno bahwa pengaruh PSI sangat kuat dalam Angkatan Perang. Bambang menyarankan agar parlemen dapat berbuat sesuatu, mengganti pimpinan dan mengubah beleid kementerian itu,” tambah Manai.

 “Surat Kolonel Bambang Supeno” lantas menjadi topik yang hangat.

Inilah sidang-sidang parlemen yang selalu ramai dihadiri. Akhirnya, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX tampil dalam sidang tertutup, 16 September 1952. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjelaskan bahwa beleidnya sama dengan yang telah diputuskan pimpinan TNI-AD. Menhan juga membenarkan tindakan memecat sementara Kolonel Bambang Supeno.

Tapi persoalan tak berarti mereda. Parlemen malah makin gigih mengkajinya. Persoalan “rumah tangga” militer itu malah dibicarakan dalam rapat-rapat terbuka yang berlagsung secara maraton sejak 23 September.

Zainul Baharuddin, Ketua Seksi Pertahanan di Parlemen, dengan tajam menelanjangi AP. Mulai dari kebijaksanaan reorganisasi, yang menyebabkan 100 ribu tentara gelisah. Ia juga mengecam Misi Militer Belanda. Zainul lantas mengeluarkan mosi,

“Yang didukung oleh Sakirman,” kata Manai.

Ir. Sakirman (PKI), mempercayai risalah anonim, yang menyebutkan bahwa beleid politik Kementerian Pertahanan dipandang kurang adil, karena tiga tokoh, Sri Sultan, Ali Budiardjo (Sekjen Kementerian Pertahanan), serta T.B. Simatupang, bertugas memperjuangkan keputusan PSI. Soebadio Sastrosatomo, Ketua Fraksi PSI, membantah isu pengaruh PSI itu.

“Jenderal Mayor Simatupang bukan anggota PSI,” katanya.

Pada TEMPO, Soebadio mengakui pembelian kapal Tasikmalaja, yang dikabarkan rusak itu, memang diserahkan oleh Kementerian Pertahanan pada orang-orang PSI. Yang terang, mosi Zainul Baharuddin ditujukan pada Menhan.

“Jadi, otomatis bisa menyebabkan kabinet jatuh,” kata Manai pada Musthafa Helmy dari TEMPO.

Lalu, IJ. Kasimo dan M. Natsir memelopori mosi tandingan.

“Isinya mendesak pemerintah untuk mempercepat Misi Militer Belanda, dan Presiden membentuk suatu panitia yang menampung semua persoalan,” kata Manan. Tapi mosi Zainul Baharuddin yang keras itu berdampak luas. Manai, yang kala itu berusia 37, seorang pengurus DPP PNI (partai yang berkuasa di kabinet kala itu), lantas juga mengeluarkan mosi tandingan. 

“Mosi saya lebih menekankan reorganisasi dan mutasi segera di kalangan AP,” ujar Manai. 

Ketiga mosi itu lalu dibahas dalam rapat 16 Oktober. Hasilnya: mosi Manai Sophiaan mendapat 91 suara lawan 54 suara, mengalahkan mosi lainnya. Tapi kelakuan parlemen itu, meminjam Kolonel Djatikusumo, telah memasangkan jemuran “cucian kotor” di depan umum.

“Bagi kolonel muda, yang usianya awal 30-an, sungguh berat menelan insinuasi dan tuduhan-tuduhan itu,” tulis Nasution. “Kami harus berbuat sesuatu demi membela kehormatan.” Maka, esoknya terjadilah Peristiwa 17 Oktober.

Pada masa Kabinet Wilopo inilah terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Sejumlah besar perwira ABRI dengan dukungan 3.000-an massa berdemonstrasi ke Istana Merdeka, menuntut agar Bung Karno membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu untuk memilih parlemen baru. Inilah demonstrasi yang dilakukan tentara, dengan menghadapkan meriam ke Istana. Peristiwa itu,

 “Merupakan titik tolak hilangnya kepercayaan TNI terhadap kejujuran politisi sipil,” kata T.B. Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang kala itu.

“Sejak saat itulah TNI terlibat politik praktis secara terbuka,” ujar A.H. Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu.

Aksi TNI-AD itu memang tak tanggung-tanggung.

“Sebagai komandan brigade, saya diminta Pak Nas mengorganisasikan pasukan untuk menguasai Kota Jakarta,” kata Letjen (pur) Kemal Idris.

 Berpangkat mayor, berumur 29 tahun, Kemal kemudian mengerahkan 5 batalyon infanteri, satu batalyon kavaleri, dan satu batalyon artileri udara. Bersama dengan Komandan Militer Kota Besar (setingkat Komandan Garnizun), Overste Kosasih, 

“Kami merencanakan supaya gerakan ini seolah-olah gerakan massa rakyat,” tambahnya.

Gerakan dimulai pukul 4 subuh. Dua jam kemudian, tempat-tempat strategis, seperti RRI, Gedung DPRS-MPRS, dan berbagai stasiun kereta api di Jakarta, sudah diduduki pasukan. Pada pukul 8 pagi, rakyat mulai turun ke jalan membawa slogan-slogan. 

 “Untuk melindungi Istana, saya taruh di situ meriam dengan moncong ke arah Istana. Tapi, dengan sudut elevasi yang, kalau ditembakkan betul, tidak akan mengenainya", tutur Kemal.

Pada pukul 10 30, seperti ditulis Jenderal (pur) A.H. Nasution dalam riwayatnya Memenuhi Pangglan Tugas, tibalah rombongan pejabat teras TNI-AD di Istana Rombongan terdiri dari 15 orang, antara lain Kolonel Simbolon, Kolonel A.E. Kawilarang, Letnan Kolonel Kosasih, Letnan Kolonel S. Parman, yang dipimpin KSAD Kolonel A.H. Nasution.

Dalam kesempatan inilah, para pimpinan AD itu menyampaikan pernyataan tertulis pada Presiden Soekarno. Intinya: Mendesak Kepala Negara untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, dan membentuk DPR.

Referensi :

Sundhaussen, U. (1988). Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES.

Salim Said, Dari Soedirman Hingga Try Soetrisno.

Dari Pentas Politik Yang Gunjang….

Dwi Fungsi Nasution, Soeharto, Soekarno

Ketika Yogya diserang Belanda

Ketika Sipil Pegang Komando

Ketika Istana dikepung Tentara

SerbaSejarah 

Read More