Membedakan Komunisme dan Marxisme

U. Vigo Milandi | Calon Imam Gereja Katolik | 2 Mar 2016

Era Politis Pemikiran Karl Marx

Yang dimaksud dengan era politis Marxisme adalah saat-saat pemikiran Karl Marx ditafsirkan dan diejawantahkan dalam kehidupan politik. Setidaknya, penafsiran atas pemikiran-pemikiran Marx tersebut dapat dibagi ke dalam dua bentuk: pertama, penafsiran harafiah; kedua, penafsiran yang tidak harafiah.

Penafsiran model pertama mengacu pada tokoh Lenin. Olehnya, cita-cita pemikiran Karl Marx ditempuh melalui jalan revolusioner. Dalam kerangka itu, penggunaan berbagai macam cara, termasuk kekerasan, dihalalkan. Penafsiran model tersebut banyak dijumpai di Eropa belahan timur.

Sedangkan penafsiran model kedua lebih dikenal dengan istilah “Sosial Demokrat”. Istilah tersebut bermaksud menggapai cita-cita pemikiran Karl Marx dengan jalan demokratis, bukan revolusioner. Penafsiran model tersebut banyak dijumpai di Eropa belahan barat.

Di bawah ini penjelasan singkat mengenai penafsiran model pertama, yakni penafsiran harafiah atas Marxisme (Marxisme Revolusioner). Mengapa penafsiran itu perlu untuk dibahas? Jawabannya jelas. Penafsiran inilah yang membantu kita untuk memisahkan antara Marxisme dengan Komunisme.

Marxisme-Leninisme

Teori Marxisme mendapat realisasinya di dalam Revolusi Oktober yang dilancarkan oleh Lenin dengan Partai Bolshevik. Marxisme disesuaikan dengan kebutuhan revolusi, dikawinsilangkan dengan ajaran Lenin mengenai revolusi dan sosialisme, sehingga melahirkan ajaran Marxisme-Leninisme atau yang lebih dikenal dengan Komunisme.

Revolusi ala Lenin tidak dapat kita samakan begitu saja dengan revolusi menurut Marx. Lenin adalah pewaris tradisi revolusioner aktifis radikal kaum Nechajev dan Tkachov. Komunisme merupakan suatu sistem yang ketat dan memiliki tujuan politik tertentu, yaitu perebutan kekuasaan dan penghapusan ekonomi swasta. Untuk merebut kekuasaan itu, komunisme mensyaratkan dua hal, yaitu gerakan massal dan aksi revolusioner bersenjata.

Gerakan massal dan aksi revolusioner bersenjata tersebut diwadahi dalam sebuah partai garis depan. Dengan partai garis depan ini, Lenin tidak hanya bermaksud merebut kekuasaan, tetapi juga mengenyahkan sistem kapitalisme. Partai ini beranggotakan para profesional dan intelektual yang selalu mengedepankan ideologi partai lebih daripada kebahagiaan individual.

Sistem Partai Bolshevik adalah Sentralisme-Demokratis, yaitu partai yang terorganisasi dengan ketat, sentralis, dan terdiri dari para ahli revolusi. Bersifat demokratis sejauh para anggota partailah yang memilih wakil-wakilnya untuk kongres partai, dan kongres partai inilah yang memilih pimpinan partai (komite sentral). Bersifat sentralis sejauh komite sentral ini memiliki hak memerintah yang mutlak dan keputusannya mengikat.

Ketika pada tahun 1917 Partai Bolshevik meraih kekuasaan di Rusia, partai itu segera menjadi partai garis depan, memimpin pergerakan kelas proletariat sebagai Diktator Proletariat. Pada tahun 1918, Partai Bolshevik berubah nama menjadi Partai Komunis.

Diktator Proletariat sendiri terwujud di dalam soviet-soviet. Namun, setelah segala kekuatan anti-Bolshevik ditumbangkan, Lenin meniadakan otonomi soviet-soviet itu. Itulah sebabnya Uni Soviet sesudah revolusi Oktober berkembang menjadi negara yang tidak demokratis.

Perkembangan Marxisme-Leninisme

Setelah kegagalan Marx dalam mengusung mimpi-mimpinya untuk membentuk komunisme dunia dengan kesetaraan kelas, komunisme tidak mati, melainkan bertransformasi menjadi sebuah ideologi (yang oleh Marx sendiri dimusuhi) yang lebih bersifat teritoris dan kenegaraan, yang lebih dikenal dengan istilah Komunisme Ortodoks.

Salah seorang tokoh yang sangat berperan aktif dalam transformasi ini adalah V.I. Lenin dan Joseph Stalin. Mereka berhasil mengubah wajah Komunisme Marx dengan mimpi-mimpi mereka dan menanamkan ideologi tersebut di wilayah pemerintahan mereka di Uni-Soviet.

Henry J. Schmandt, seorang profesor ilmu politik di Universitas Wisconsin, Milwaukee, membagi penerus Marx menjadi tiga kelompok: revisionis, ortodoks, dan revolusioner. Dalam penjelasannya lebih lanjut mengenai pembagian ini,

Schmandt menemukan bahwa kelompok revisionis “melihat pertentangan kelas sebagai faktor perkembangan sejarah, tetapi berpendapat bahwa pertentangan tersebut telah berkurang intensitasnya. Kelompok ini juga menyangkal keyakinan akan "perubahan membawa bencana" dan berusaha membawa marxisme ke arah yang lebih demokratis” (Sosial Demokrat).

Kelompok yang kedua adalah kelompok ortodoks. Para marxis ortodoks menerima hampir secara penuh premis-premis ekonomi dan politik Marx. Para kaum marxis ortodoks, lanjut Schmandt, tidak bersifat revolusioner dalam praktek sekalipun teori-teori mereka sangat memberikan nuansa untuk itu.

Kelompok yang paling radikal adalah kelompok yang ketiga, yakni kelompok revolusioner. Kelompok ini menekankan pentingnya melihat pertentangan kelas dari segi politik dan penting menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan sosialisme .

Tampaknya para kaum revolusioner dan ortodoks semakin kehilangan pengaruh sejak abad 19 dan awal abad 20 mengingat ada banyak kegagalan Marx yang perlu direvisi seiring perkembangan zaman. Setidaknya, ada dua hal dari doktrin Marx yang nyata-nyata keliru.

Pertama, ramalan tentang kehidupan para proletariat yang akan semakin ditenggelamkan oleh para kaum kapitalis. Fakta menunjukkan bahwa kehidupan para buruh semakin membaik sejak saat meninggalnya Marx. Bahkan hubungan kekerabatan antara kapitalisme dengan sosialisme semakin hari semakin terasa.

Hal ini terbukti, misalnya, dari kenyataan bahwa seorang sosialis modern pertama adalah seorang kapitalis muda yang sangat kaya. Robert Owen (1771-1858) yang dianggap sebagai pendiri sosialisme di Inggris . Dia adalah penguasa kapital yang dicintai oleh para proletar.

Kedua, keyakinan bahwa suatu saat kaum proletar akan mengambil alih pengaruh dari kelas menengah. Rupanya doktrin ini juga tidak menunjukkan kenyataan yang sama. Justru kini kita melihat kelas menengah semakin kuat .

Ketidaksesuaian doktrin ini dengan kenyataan semakin memberikan kesadaran akan pentingnya suatu perubahan dalam Marxisme sendiri. Ada banyak sekali dinamika dalam tubuh Marxisme. Di Jerman misalnya, terhitung sejak lahirnya Evolutionary Socialism pada tahun 1899, seorang politikus Jerman, Eduard Bernstein, mengkritik habis para marxis ortodoks dan revolusioner karena menafsirkan ide-ide Marx secara terlalu harafiah.

Bernstein dengan sangat jeli melihat peluang partai Sosial Demokrat untuk melakukan pendekatan kepada kaum kapitalis demi mengusung harapan-harapan para proletar. Dengan kata lain, Bernstein menyerukan agar kaum kapitalis dijadikan sekutu dan bukan musuh.

Usaha Bernstein sempat menunjukkan hasil yang cukup memuaskan karena setelah perang dunia I, Partai Sosial Demokrat bekerja sama dengan Partai Katolik Pusat mendirikan Republik Weimar (1919 – 1933). Namun karena Bernstein terlalu bersemangat dengan misi revisionisnya, sebagian besar anggota partai yang keras memilih hengkang dan membentuk partai Komunis Jerman.

Pada perkembangan selanjutnya, Sosial Demokrat terjebak di persimpangan antara ekstrem kanan (Nazi) dan ekstrem kiri (Komunis) . Krisis politik ini berdampak langsung terhadap demokrasi di Republik Weimar dan menghantarkan Republik itu menuju fasisme yang kian mengkhawatirkan.

Seperti yang kita ketahui, Bernstein tidak berhasil membawa sosialisme ke arah demokrasi – setidaknya pada masa itu. Justru ketika Bernstein sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan Partai Sosial Demokrat di Jerman, Rusia pecah dalam revolusi yang dipimpin oleh aliran Marxisme, Bolshevik. Kemenangan revolusi ini secara otomatis membekukan pemikiran Marx selama sekian abad dan menjadikan partai komunis Rusia sebagai satu-satunya doktrin resmi Marxisme.

Menurut Karl Kautsky, seorang marxis beraliran ortodoks yang sebagian opininya sejalan dengan Bernstein, Revolusi Rusia adalah penyimpangan dari Marxisme karena telah melakukan tindakan perampasan kekuasaan oleh minoritas. Kautsky meyakini bahwa revolusi tidak boleh dilakukan sebelum para pekerja mewakili mayoritas dan mampu memegang tanggung jawab politik.

Semua prasyarat ini diabaikan oleh Bolshevik sehingga Revolusi Rusia justru menelurkan tirani yang menakutkan. Lenin adalah contoh yang cukup meyakinkan dalam sistem ini. Lenin (1870 – 1924) menjungkirbalikkan penindasan dari diktator kapitalis menjadi diktator proletariat dengan dalih melakukan transisi politik dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis.

Namun, ternyata perubahan wajah dari komunisme Marx ke Marxisme-Leninisme di Uni-Soviet tidak berdampak positif terhadap perkembangan dunia dalam banyak bidang. Dibutuhkan sebuah perubahan yang lebih kompleks dan applicable agar lebih dapat diterima. Persoalannya, sejak meninggalnya Lenin pada tahun 1924, tidak banyak perubahan dalam paham Marxisme-Leninisme.

Para penganut Marxisme yang lebih modern berkembang dengan mulai mengambil jarak dari Leninisme dan kembali mengarahkan mukanya pada akar komunisme yang sejak awal sangat banyak mempengaruhi pemikiran Karl Marx, yakni ide-ide Hegelian.

Secara garis besar, Marx ingin mengatakan bahwa manusia adalah pembuat sejarahnya sendiri. Manusia adalah mahluk independen dan tidak terikat, apalagi dikendalikan oleh mahluk-mahluk spiritual. Marxisme dikembalikan sebagai sebuah teori filsafat yang melancarkan kritik-kritik kepada kaum kapitalis yang melakukan hegemoni: tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga mencakup ranah politik dan kultural.

Catatan Akhir

Pemicu tulisan ini adalah status yang ditulis Tere Liye. Menyebut Sosialis, Marxis, dan Komunis, tanpa bekal sejarah yang cukup dapat membentuk persepsi bahwa ketiganya adalah hal yang sama.

Sosialisme muncul karena Kapitalisme. Marxisme merupakan salah satu cabang dari Sosialisme. Dan tanda kutip dalam "Komunisme" menunjuk pemikiran dan cita-cita Marx yang telah ditafsirkan, dimasukkan ke dalam konteks politik tertentu, dan dijadikan ideologi.

Perbedaan ketiganya saya rasa perlu diketahui supaya kita tidak mudah antipati tanpa sikap kritis, apalagi sampai membenci tanpa daya reflektif. Siapa yang bisa menjamin, misalnya, sila kelima dalam Pancasila kita tidak ada sangkut pautnya dengan pemikiran dan cita-cita Karl Marx?

Sumber: Qureta

Read More

Gerwani dan Kepeloporan Perjuangan Politik Perempuan

2 Maret 2016

Judul              : Penghancuran Gerakan Perempuan                              (Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI)
Penulis           : Saskia E. Wieringa
Penerbit          : Galang Press
Tahun terbit    : 2010
Tempat terbit  : Yogyakarta
Tebal buku      : 542 halaman

---

kami bukan lagi
bunga pajangan
yang layu dalam jambangan
cantik dalam menurut
indah dalam menyerah
molek tidak menentang
ke neraka mesti mengikut
ke sorga hanya menumpang

kami bukan juga
bunga tercampak
dalam hidup terinjak-injak
penjual keringat murah
buruh separuh harga
tiada perlindungan
tiada persamaan
sarat dimuati beban

kami telah berseru
dari balik dinding pingitan
dari dendam pemaduan
dari perdagangan di lorong malam
dari kesumat kawin paksaan
“kami manusia!”

 (Sugiarti, Lekra 1962:65)

Sepintas, puisi di atas menggambarkan sesosok perempuan yang mewakili kaumnya, memberontak terhadap aneka pandangan berikut fakta yang melingkupi mereka dalam hidup sehari-hari. Perempuan adalah sosok mandiri dalam kesejatian sebagai manusia. Seutuhnya. Tidak tergantung pada entitas lain dalam hal ini laki-laki, dimana akidah mengatupkan kelopak kebebasannya, jika si laki-laki atau suami ke surga maka perempuan hanya follower, sementara jika suami ke neraka maka perempuan pun turut ikut. Puisi adalah sisi terdalam pikiran manusia yang ditumpahkan melalui bahasa. Akan tetapi, jika saja, ya jika saja puisi separuh pamflet sebagaimana puisi Widji Thukul—apa adanya, membatasi hanya sedikit metafora—yang menggambarkan perjuangan yang menyalak—dalam baris terakhir, “kami manusia”—tidak dibungkam oleh sejarah paling hitam di Indonesia, peristiwa 1965, adalah niscaya sejarah menorehkan tinta kemilau bagi nasib perempuan.

Adalah Saskia Eleonora Wieringa, seorang profesor Universiteit van Amsterdam di Belanda dan baru-baru ini menjadi Ketua IPT 1965 (International people’s Tribunal 1965) yang menggelar sidang pengadilan rakyat internasional tersebut pada pertengahan November 2015 lalu di Belanda, menuliskan apa yang selama ini disebut “sejarah yang disembunyikan” dari gerakan perempuan paling progresif dan revolusioner di Indonesia, Gerwani, dalam buku bertajukPenghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca kejatuhan PKI. Buku ini dilarang beredar dan bahkan penulisnya dicekal untuk masuk ke Indonesia di zaman rezim orde baru Suharto.

Pada malam 1 Oktober 1965 itu beberapa perempuan Gerwani melakukan penyiksaan sadis terhadap enam Jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira yang diculik dan disekap di kawasan Lubang Buaya sebelum kemudian mayat para jenderal itu dimasukkan ke dalam sumur. Dikabarkan bahwa mereka mencungkil mata, menyilet-nyilet penis para jenderal hingga berdarah-darah, memegang dan menggosok-gosokkan penis itu ke vagina mereka sendiri, lalu merangkumnya dalam pesta seks berlatar tarian “Harum Bunga”. Bugil, liar dan nakal. Diiringi lagu Genjer-Genjer, lagu daerah Banyuwangi yang telah direproduksi maknanya sedemikian rupa sebagai magis-mistis dan subversif. Demikian cuplikan film Pengkhianatan G30S/PKI yang populer di tahun 1980-an hingga sebelum 1998 lantaran sebagai film wajib tonton saban tahun di TVRI dan ungkapan nan populer, “Darah itu merah, Jenderal!” kerap didengung-dengungkan.
Sekelumit narasi juga dipropagandakan secara masif dalam berita-berita yang ditulis oleh koran Angkatan Bersenjata danBerita Yudha. Dua harian yang hidup dan diperbolehkan hidup pada saat itu untuk membungkam media-media lain dari ‘situasi panas’ karena peristiwa malam 30 September/ dini hari 1 Oktober 1965. Seikat dengan narasi itu dikobarkan berita yang berapi-api bahwa perempuan-perempuan Gerwani adalah perempuan tak bermoral, bejat, dan terminologi sundal lainnya. Lebih jauh, narasi itu dikemas dan ‘disejarahkan’ sebagai monumen ingatan dalam relief museum Lubang Buaya. Kini, 50 tahun telah terlipat waktu. Suara-suara yang selama ini disenyapkan membuka diri. Dokter yang mengautopsi jenazah para jenderal kala itu pun menyangkal narasi itu dengan mengatakan bahwa tak ada temuan sedikitpun bahwa penis para jenderal ada bekas sayatan silet maupun mata yang tercungkil. Sempurna sudah fitnah terhadap Gerwani, demikian simpulan usai membaca buku ini.
 
Gerwani: Organisasi Perempuan Militan 

Sejarah berdirinya gerwani diwarnai proses panjang dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun sejak organisasi Gerwis pertama kali berdiri sebelum kemudian bermetamorfosis menjadi Gerwani. Pada tanggal 4 Juni 1950, enam wakil organisasi perempuan berkumpul di Semarang, sebuah kota yang secara historis memiliki ‘nilai’ lantaran PKI didirikan di kota ini. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk membuat organisasi perempuan bersama yang dinamakan Gerwis (Gerakan Wanita Sedar). Enam organisasi yang mendirikan Gerwis adalah Rukun Putri Indonesia (Rupindo, Semarang), Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Isteri Sedar (Bandung), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo, Kediri), Wanita Madura (Madura), dan Perjuangan Putri Republik Indonesia (Pasuruhan). Para pendiri Gerwis ini berasal dari latar belakang sosial berbeda, bahkan banyak di antaranya dari keturunan priayi rendah. Terdapat pula beberapa orang yang pernah ambil bagian dalam gerakan bawah tanah dengan ilham komunisme, misal Umi Sardjono (hlm. 214-215). Semua pendiri ini adalah para perempuan yang  terjun dalam gerakan nasional, bahkan banyak diantaranya yang menjadi anggota pasukan bersenjata. Dalam pertemuan  tersebut disepakati ketua pertama Gerwis adalah Tris Metty yang pernah menjadi anggota Laskar Wanita Jawa Tengah.

Konstitusi yang dirumuskan Gerwis adalah menegaskan diri sebagai organisasi non politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Namun, secara tak langsung PKI memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses pembentukan hingga arah politik Gerwis. Sebagaimana yang dijelaskan Ny. Chalisah, salah satu pendiri Gerwis, bahwa ‘partai meminta saya untuk membangun organisasi perempuan komunis di dalam partai’ (hlm. 218). Tetapi, keinginan para pemimpin PKI ini bukanlah satu-satunya faktor penyebab berdirinya Gerwis. Lebih besar dari itu, hasrat bersama untuk tercapainya kemerdekaan nasional dan berakhirnya praktik feodalisme adalah faktor terbesar berdirinya Gerwis (hlm. 219).

Kongres pertama Gerwis berada dalam masa yang sulit mengingat beberapa anggotanya masih berada dalam penjara. Dalam kesempatan ini, komponen komunis dan feminis bercampur dalam satu organisasi, lalu beberapa langkah diambil untuk mengucilkan sayap feminis sebagaimana direpresentasikan oleh S.K. Trimurti (istri dari Sayuti Melik, tokoh penting dalam Proklamasi Kemerdekaan 1845, yaitu pengetik naskah Proklamasi). Trimurti mengundurkan diri dari pencalonan, 1957 ia menarik diri dari jajaran pimpinan, 1965 ia keluar dari keanggotaan (hlm. 225). Pengalaman perdana bulan-bulan awal dibentuknya Gerwis adalah berada di garda depan perang kemerdakaan, turut aktif dalam menentang Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia. Gerwis juga menentang perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) yang mereka anggap hanya akan mengembalikan modal asing ke Indonesia.

Sepanjang kongres pertama dan kedua, Gerwis aktif dalam tiga front: pertama, dalam bidang politik mereka berjuang terhadap ‘elemen reaksioner’, yakni peristiwa 17 Oktober di mana sejumlah komandan Angkatan Darat (AD) melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang hendak mengurangi kekuasaan militer. Kedua, dalam tataran feminisme mereka menentang PP 19 yang mengatur masalah perkawinan yang diskriminatif. ketiga, mendukung perjuangan umum bagi Undang-Undang Perkawinan Demokratis serta dengan lunak menghindari konfontrasi langsung dengan Presiden Soekarno. Selain itu, di tingkat lokal, Gerwis ikut serta dalam kampanye BTI (Barisan Tani Indonesia) melawan tindakan pemerintah yang berusaha mengusir kaum tani dari bekas perkebunan yang telah mereka duduki (hlm. 227-228). Tidak tanggung-tanggung, mereka berani ‘pasang badan’ terhadap traktor maut yang hendak merebut tanah itu.

Kongres kedua Gerwis pada tahun 1954 mengubah dirinya menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan memilih Umi Sarjono–yang juga merupakan anggota PKI−sebagai ketuanya. Perkembangan pesat tampak mencolok. Di Surabaya, Gerwis memiliki  40 cabang dengan 6.000 anggota dan pada tahun 1954, anggotanya telah meliputi 80.000 orang. Pada aras ini ada arah yang berubah dari Gerwani, yakni dari organisasi kader menjadi organisasi massa. Tawaran dilakukan kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin tanpa memandang latar belakang sosial. Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) misalnya, para pemimpinnya berasal dari keluarga Pamong Praja, atau memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Strategi ini berhasil merekrut banyak kader, karena perempuan yang bergabung menilai Gerwani sebagai satu-satunya pihak yang sudi membantu memecahkan persoalan mereka sehari-hari. Selain itu, Gerwani juga dinilai sebagai organisasi alternatif di luar organisasi perempuan yang sudah ada dan menawarkan solusi konkret atas permasalahan yang terjadi sehari-hari.

Lalu pada saat kongres ketiga, Gerwani mulai menampakkan diri dengan condong kepada isu perpolitikan nasional. Pergeseran ini tampak pada isu yang disuarakan, dari semula persoalan-persoalan feminis seperti masalah perkawinan, menjadi masalah ‘sosial’ yakni kenaikan kebutuhan harga bahan pokok makanan. Gerwani ingin mengubah dirinya betul-betul menjadi organisasi massa dengan skala nasional lebih luas. Untuk itu Gerwani memfokuskan diri pada bagaimana memimpin gerakan yang lebih luas, membangun gerakan massa—sebagaimana garis PKI dalam emansipasi perempuan yang merumuskan bahwa sosialisme harus dicapai lebih dulu sebelum bicara masalah spesifik tentang urusan perempuan. Gerwani juga merambah partisipasi dalam politik nasional seperti terlibat dalam Trikora, perang memperebutkan Irian Barat dan menyerukan agar gerakan perempuan bersatu untuk itu.

Dari sini mulai ditemukan titik jelas bahwa Gerwani sebagai organisasi pergerakan perempuan yang memiliki militansi kuat di antara pengikutnya. Hal tersebut juga tak bisa dilepaskan dari ideologi yang mewarnai garisnya. Feminisme, sosialisme, dan nasionalisme, dalam Tujuan dan Kewajiban Gerwani (1954), Gerwani membuat rumusan bagaimana kondisi perempuan kala itu yang “setengah kolonial setengah feodal” sesungguhnya adalah gerakan perempuan yang independen tidak berafiliasi atau menjadi underbouw partai politik manapun (hlm. 234-235). Bahkan, periode antara kongres pertama dan kedua itulah Gerwani dapat dikatakan paling menampakkan ideologi feminisnya. Sementara pada ranah Sosialis jelas sekali bagaimana Gerwani mampu kerjasama dan mengorganisir dirinya dengan BTI dan SOBSI untuk menuntaskan kasus-kasus upah rendah di kalangan buruh perempuan. Pada pandangan politik secara umum—berbingkai nasionalisme. Gerwani mengadakan perayaan Hari Perempuan Internasional (HPI) 1955 dengan aksi perdamaian dan protes terhadap percobaan persenjataan nuklir serta pendudukan Belanda atas Irian Barat. Kemudian pada Januari 1957 melakukan penuntutan atas melambungnya harga bahan pokok.

Ide Gerwani terkait sosialisme bisa ditengarai dari kedekatan mereka dengan PKI. Pergulatannya menjadi menantang. Kaitannya dengan sosialisme dus marxisme, Gerwani bergulat dengan sejumlah problem teoritis, yakni pertama, perjuangan perempuan harus ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan kelas. Ketika komunisme ditegakan, maka perempuan sebagai subordinasi keluarga akan lenyap dan ‘keluarga proletar bahagia’ akan menggantikannya (hlm 83). Tentu saja perspektif ini bermasalah, sebagaimana dikemukakan Wieringa, pandangan Engels tentang keluarga yang ditulisnya dalam The Origin of the Family (1884) dianggap ahistoris, terutama tentang masyarakat suku. Kedua, karena perempuan berada dalam rumah tangga, maka teori marxis hanya memiliki sedikit pengertian terhadap peran perempuan di tengah masyarakat. Ketiga, karena eksploitasi perempuan dalam keluarga dipandang sebagai penemuan kapitalis, maka pemecahannya dicari di luar rumah tangga, yakni perempuan harus memasuki produksi masyarakat, pekerjaan rumah tangga harus disosialisasi. Dan lalu, lantaran penindasan seksual dihubungkan dengan kapitalisme, sosialisme akan memberikan jalan keluar dan oleh karena itu tidak perlu adanya perjuangan perempuan secara sadar guna memperbaiki perilaku laki-laki maupun mengubah hubungan antar-pribadi.
 

Gerwani dan Pergerakan Perempuan Lokal hingga Global

Panggung Gerwani yang dirumuskan secara pasti membangun sebuah gerakan massa, menjadikan Gerwani merangkul dan mencoba memengaruhi gerakan perempuan Indonesia. Garis sosialisme mesti dicapai terlebih dahulu baru kemudian perjuangan feminis bisa didapatkan, demikian ujaran yang didapat dari PKI. Sebagaimana ‘tidak ada tindakan revolusioner/sosialis tanpa melibatkan perempuan’. Gerwani berhubungan baik dengan Perwari dan di tingkat lokal Gerwani ‘bergandengan’ dengan BTI mengorganisir buruh tani dan terlibat beberapa pelaksanaan land reform agraria. Akan tetapi, Gerwani sempat ‘dijauhi’ organisasi-organisasi perempuan yang lain karena bersikap pasif terhadap perkawinan Sukarno dengan Hartini dalam sistem poligami. Garis ‘halus’ yang digunakan Gerwani dianggap sebagai apologetik belaka. Di sini tampak sikap yang mendua, memperjuangkan sosialisme namun kembali ‘tunduk’ pada feodalisme.
Di tingkat global, Gerwani memperluas kancahnya dengan menjadi anggota dari WIDF (Women’s International Democratic Federation), Gerwani turut berpartisipasi dalam Congress of Women di Paris. Adapun tujuan WIDF secara garis besar adalah memperjuangkan hak kaum perempuan sebagai ibu, pekerja dan warga negara, memperjuangkan hak anak-anak untuk hidup, kesejahteraan dan pendidikan, mendukung kemerdekaan nasional, penghapusan apartheid, diskriminasi rasial dan dan fasisme. Kendati hubungan diantara Gerwani dan WIDF awalnya sangat harmonis dan saling mendukung, sejak tahun 1960 mulai tegang dan puncaknya terjadi pada kongres WIDF 1963. Meningkatnya militansi Gerwani dan makin dekatnya Gerwani dengan Tiongkok menjadi salah satu penyebabnya. Gerwani yang ikut memobilisasikan kadernya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat--dirasa tidak sesuai dengan asas WIDF yaitu perdamaian—menjadi penyebab yang lain. Pada tahun 1963, hubungan Gerwani dengan WIDF semakin memburuk. Dalam kongres bulan Juni, timbul pertentangan karena mayoritas anggota hendak membawa organisasi ke arah ‘feminis dan pasifis’. Bagi Gerwani, tidak akan ada perdamaian selama imperialisme masih ada di dunia. Meskipun WIDF masih bisa memahami apa yang dilakukan Gerwani dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat adalah dalam rangka perjuangan nasional dan kemerdekaan 100 persen, tetapi dalam isu konfrontasi dengan Malaysia, WIDF sama sekali tidak mendukungnya karena dinilai tidak memiliki alasan yang kuat.
Sementara ranah persinggungan sedari awal yang juga berbuntut ‘panas’ adalah sikap Gerwani yang terlalu frontal terhadap Undang-Undang Perkawinan Demokratis, di mana Gerwani menolak poligami, sementara organisasi perempuan Islam sebaliknya. Bila menilik ke belakang, dikeluarkannya Tris Metty dari keanggotaan juga lantaran dipandang memberi warna legal pada lesbianisme, sesuatu yang kala itu menjadi paradoks perjuangan ‘perempuan timur yang bermoral’.
 
Fitnah Gerwani: PKI, Sukarno, dan Peristiwa Lubang Buaya

Dari 1954 hingga 1965, Gerwani menyatakan diri sebagai organisasi yang tidak berpihak pada partai politik. Baru kemudian ketika pemerintah menginstruksikan kepada organisasi massa untuk memilih pasangan partai politik dalam kerangka Nasakom, maka Gerwani dipaksa berafiliasi dengan PKI. Aspirasi ideologis Gerwani dalam hal ini adalah berdasarkan tokoh Srikandi, yang menyematkan perjuangan di area politik. Langkah Gerwani misalnya dalam memberikan ‘kursus-kursus’ penyadaran politik di tingkat daerah menjadi kontroversi besar-besaran di desa-desa dengan reaksi konservatif yang keras. Gelombang progresivitas Gerwani juga diluapkan dalam majalah Gerwani yakni Api Kartini, agar menyulut kesadaran perjuangan perempuan. Wacana ‘feminisme’ dan ‘sosialisme’ dalam tubuh Gerwani menjadi ‘kabur’ pada saat itu, lantaran perjuangan politik yang lebih populis sangat diutamakan. Kedekatan secara pribadi anggota Gerwani dengan orang-orang PKI tak ayal memberi warna pula dalam tubuh organisasi. Tak jarang ditemukan ketika si suami anggota PKI, si ibu anggota Gerwani sekaligus BTI sekaligus SOBSI, lalu sang anak anggota Pemuda Rakyat. Dialektika demikian membantu pembacaan akan ‘warna merah’ dalam Gerwani.

Kurun Demokrasi Terpimpin Sukarno, Gerwani pun tak kalah ‘intim’ dekat dengan Sukarno. Tercatat begitu berapi-apinya Sukarno hadir dan memberikan sambutan dalam Kongres Gerwani keempat--terakhir sebelum meletus peristiwa G30S. Sukarno kian membakar api semangat anggota Gerwani dengan pemikiran Sukarno yang kala itu cenderung ke kiri. Nama Clara Zetkin, pemimpin perempuan sosialis dan partai sosialis terbesar dari Jerman berulang-ulang diucapkan sebagai role type perempuan sosialis pejuang. Maka tak mengherankan kala itu, anggota Gerwani terbiasa melek dengan bacaan-bacaan sosialis-marxis. Gerwani tampil menjadi organisasi perempuan ‘radikal’ yang berjuang di garda depan politik Nasakom Sukarno. Pengiriman delegasi pada pelatihan fisik demi menghadapi Trikora di Irian Barat dan Dwikora dalam pengganyangan Malaysia, kian memampatkan dugaan kemesraan Gerwani dengan arah politik Sukarno.

Pada akhirnya, meletusnya malam 30 September 1965 menjadi penutup rangkaian panjang 15 tahun Gerwani hidup di Indonesia. Sebuah gerakan kup terhadap pemerintahan resmi Sukarno yang diwarnai banjir darah para jenderal AD, membuat si kambing PKI berikut organisasi-organisasi underbouw-nya, simpatisannya, sekaligus siapa saja yang pernah dekat dengannya tak terkecuali Gerwani turut terseret dalam bumi hangus yang dilakukan oleh Suharto. Pencidukan paksa, penghilangan nyawa, pemenjaraan, penyiksaan, penghilangan paksa, pemutusan mata rantai hidup kemanusiaan orang-orang di sekelilingnya dilakukan pada periode panjang sepanjang Suharto berkuasa secara ‘ganjil’, yakni dengan selembar surat perintah yang kontroversial bernama Supersemar itu.

Tuduhan sadis dan keji diawali dari Gerwani dianggap sebagai sayap perempuan PKI. Kemudian berlanjut pada Gerwani adalah organisasi bejat tidak bermoral, ateis yang terlibat dalam pembunuhan sadis para jenderal di Lubang Buaya yang di kemudian hari dinamai Pahlawan Revolusi.
 
Kesimpulan

Dibumihanguskannya Gerwani hingga ‘ke akar-akarnya’, tak pelak menandai babak baru lenyapnya organisasi perempuan yang begitu penting bagi bangunan keindonesiaan pasca kolonial. Orde baru menanam benih hibrida dengan pembungkaman perempuan dalam fungsi ‘kodrati’ dalam rumusan mereka. Para perempuan ditalikan kuat dalam satu ideologi ibuisme melalui organisasi-organisasi bentukan negara dari tingkat pusat hingga keluarga. Tak ada yang tak berada dalam kontrol orde baru. Perempuan ditarik total dalam misi ‘domestik’ dalam naungan ideologi patriarki. Gemilangnya hasil-hasil pemikiran dan gerakan progresif-revolusioner Gerwani pada bangunan Indonesia dilenyapkan dari panggung sejarah.

___ 

Akhiriyati Sundari
(Mahasiswi Islam dan Kajian Gender Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga)
andarindari@gmail.com

http://www.jurnalperempuan.org/blog-feminis-muda/gerwani-dan-kepeloporan-perjuangan-politik-perempuan

Read More

Dorong Ada Pengadilan HAM "Ad Hoc", Presiden Diminta Bentuk Tim Kecil

Rabu, 2 Maret 2016 | 15:39 WIB

Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut. 

Foto: KOMPAS/HERU SRI KUMORO

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden untuk membentuk tim kepresidenan.

Tim tersebut dibentuk guna mencari penyelesaian konkret pelanggaran HAM masa lalu.

"Tim kecil saja yang membantu Presiden untuk Presiden memerintahkan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung seperti apa penyelesaiannya," ujar Haris di Kantor Kontras, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

Haris menganggap, permintaan langsung ke Presiden akan lebih implementatif ketimbang mengajukan ke DPR. Menurut dia, sudah ada rujukan untuk perpres, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Selain itu, ia melihat undang-undang yang berkontribusi terhadap kepastian korban pelanggaran HAM berat sudah banyak sehingga permasalahannya hanya ada pada implementasi.

"Menurut saya, sudah sangat tepat kalau dia (tim) ada di kantor kepresidenan. Kalau diserahkan ke DPR lewat undang-undang, nanti bertele-tele," kata Haris.

Ia mengusulkan agar tim tersebut tak terdiri dari banyak anggota, cukup lima orang saja. Beberapa nama juga diusulkan, seperti Hendardi (Setara Institute), Hassan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri), Marzuki Darusman (mantan Jaksa Agung), hingga Kamala Chandrakirana (mantan Ketua Komnas Perempuan).

"Orang-orang ini menurut saya bisa dipertimbangkan," katanya.

Tim tersebut diharapkan nantinya bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden. Begitu pula jika Komnas HAM atau Kejaksaan Agung memiliki kekurangan, tim ini akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan tersebut.

"Selama ini kan suka 'pingpong'. Komnas HAM lempar berkas, berkas dikembalikan, dan lain-lain," kata Haris.

"Juga soal memanggil para jenderal yang dianggap bertanggung jawab. Nah, Presiden ngomong ke Komnas HAM. Komnas HAM harus panggil jenderal A, B, C untuk bersaksi di Komnas HAM dan nanti dimasukkan ke berkas pelanggaran HAM masa lalu itu," ujarnya. 

 

Penulis	: Nabilla Tashandra
Editor	: Sabrina Asril

 
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/02/15395561/Dorong.Ada.Pengadilan.HAM.Ad.Hoc.Presiden.Diminta.Bentuk.Tim.Kecil?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&

Read More

Dipertanyakan, Langkah Kejagung Ingin Hilangkan Proses Hukum Pelanggaran HAM Bera

Rabu, 2 Maret 2016 | 14:41 WIB

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2014). mereka menuntut dituntaskannya kasus tragedi kemanusiaan yaitu peristiwa 65, tragedi Talangsari, tragedi Tanjungpriok, tragedi 27 Juli 1996, tragedi Penculikan, tragedi Trisakti, tragedi Mei 1998, tragedi Semanggi I, tragedi Semanggi II, dan pembunuhan Munir. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejelasan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dipertanyakan. Bukan mengusut secara hukum siapa dalang di balik pelanggran HAM itu, Kejaksaan Agung alih-alih justru tengah mengupayakan rekonsiliasi.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mempertanyakan langkah kejaksaan yang seakan ingin meniadakan proses hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu.

"Kami minta dokumennya. Apa rujukan rekonsiliasi tersebut? Jangan sampai hanya buang-buang waktu dan menunda-nunda proses hukum yang sebenarnya itu yang kami minta," ujar Haris di Kantor KontraS, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

Menurut dia, rekonsiliasi sama sekali tidak mendasar dan tanpa rujukan. Oleh sebab itu, konsep rekonsiliasi yang tengah dilakukan kejaksaan pun tidak jelas.

Hal serupa diungkapkan Payan Siahaan, ayahanda dari salah satu korban penculikan paksa 1998, Ucok Munandar Siahaan.

Payan berpendapat, rekonsiliasi harus lebih dulu disertai dengan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke pemerintah untuk segera melakukan pencarian terhadap korban-korban penculikan paksa tersebut. Jika korban belum ditemukan, maka proses rekonsiliasi dinilai tak bisa dilakukan.

"Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, mereka masih hilang. Bagaimana mau rekonsiliasi kalau mereka enggak ketahuan di mana?" kata Payan.

KontraS sebelumnya melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung untuk meminta tindakan konkret atas penyelesaian kasus HAM berat.

Kemudian, pada 23 Februari lalu, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kejaksaan Agung memberikan surat balasan yang pada intinya menyatakan bahwa Kejaksaan Agung mengupayakan penyelesaian kasus-kasus tersebut melalui rekonsiliasi karena alat bukti sulit ditemukan, dan pelaku dianggap sudah tidak ada (meninggal dunia).

Setidaknya, ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang sedang ditangani kejaksaan. Ketujuh kasus itu adalah Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Wasior, Talangsari, kasus 1965, dan penembakan misterius (petrus). 

 

Penulis	: Nabilla Tashandra
Editor	: Sabrina Asril

 
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/02/14410281/Dipertanyakan.Langkah.Kejagung.Ingin.Hilangkan.Proses.Hukum.Pelanggaran.HAM.Berat

Read More

Tere Liye dan Asal Usul Pengingkaran Sejarah Gerakan Kiri di Indonesia

Bonnie Triyana

Rabu 02 Maret 2016 WIB

Sejarah acapkali bukan soal hitam atau putih, kadang-kadang malah berkisar pada wilayah yang abu-abu. Apa boleh buat.

Anggota Sarekat Islam dalam sebuah rapat (vergadering). 

Foto: KITLV

SEBETULNYA, kalau saja pernyataan yang menihilkan peran tokoh-tokoh kiri (plus liberal dan aktivis HAM) itu datang dari seorang pemuda tanggung yang baru membaca satu-dua buku, mungkin masih bisa dimaklumi dan tak perlu dianggap soal besar. Tapi masalahnya pernyataan itu terlontar dari seorang penulis yang sudah menghasilkan puluhan karya yang kata-katanya selalu diamini oleh para penggemarnya.

Kalau kita perhatikan, pernyataan Tere Liye yang bercampur sinisme itu sebetulnya hendak menggugat mereka, para aktivis kiri, liberal dan HAM yang hidup di masa kini, sebagai konsekuensi dari menguatnya polarisasi kelompok sekularisme versus religius pada hari-hari terakhir ini. Sehingga pernyataan ahistorisnya itu terlontar hanya semata karena ingin menyebarkan keraguan atas peran kelompok tersebut dari sejarah di Indonesia sekaligus mendelegitimasi peran mereka di hari-hari ini.

Kita semua tahu keriuhan yang terjadi hari-hari ini banyak melibatkan kelompok tadi, ambil contoh dalam isu LGBT, heboh monumen laskar Cina di TMII dan pelarangan festival Belok Kiri pada pekan lalu. Pernyataan Tere Liye itu menimbulkan tafsir bahwa dia sedang membagi manusia Indonesia ke dalam dua kelompok besar: yang beragama dan yang tak beragama. Yang beragama (“ulama dan tokoh agama lainnya”) punya banyak jasa namun di luar itu, “silahkan cari,” katanya.

Ada nada ejekan sekaligus keraguan di sana. Kalimat “silahkan cari” itu sama dengan ungkapan dari seseorang yang mau meyakinkan pasangannya bahwa dialah yang terbaik, “Akulah yang terbaik dari semua lelaki yang ada di dunia ini, kalau tak percaya, silahkan cari yang lain”. Jadi dia tak sedang sungguh-sungguh menyuruh orang untuk mencari orang-orang di luar “ulama-ulama besar, tokoh agama lainnya. Orang-orang religius, beragama” yang punya jasa besar dalam pendirian negara-bangsa ini.

Tapi persoalannya, benarkah itikadnya membandingkan peran itu berangkat dari pengetahuan sejarah yang luas dan mendalam? Ini yang jadi persoalan. Kalau pun dia paham sejarah, tentu takkan sampai hati mengeluarkan komentar yang ahistoris itu. Apalagi dia sadar bahwa apa yang ditulisnya, walaupun tiga alinea, dibaca ribuan orang dengan kemungkinan dipercaya sebagai sebuah kebenaran oleh para penggemarnya yang tingkat pengetahuan sejarahnya jauh lebih rendah lagi di bawahnya.

Dengan demikian, apakah mungkin dia tak pernah belajar sejarah? Membaca buku-buku sejarah yang kini kian banyak dan mudah diakses? Atau, komentarnya itu merupakan hasil dari cara pengajaran sejarah di negeri ini yang banyak menghapus peran orang-orang kiri atau orang-orang di luar mereka yang beriman? Atau jangan-jangan ini cerminan dari pola pikir sebagian orang yang menyusun hirarki manusia Indonesia berdasarkan tingkat kesalehan yang bersandar pada norma agama tertentu?

Lagipula, pertanyaannya itu pun mengandung kontradiksinya sendiri: bagaimana mungkin mencari peran sejarah aktivis HAM pada masa di mana HAM belum jadi sebuah persoalan yang dibicarakan orang? Ini contoh dari pertanyaan sejarah yang anakronisme, yang memaksa kita untuk membayangkan ada orang memprotes pemerintah kolonial melanggar HAM ketika menangkap HOS Tjokroaminoto.

Baiklah, sekarang kita selesai buang waktu dengan urusan Tere Liye. Saya akan mencoba mengurai kenapa pernyataan itu bisa terlontar dan mengapa pula masih begitu banyak orang mengingkari peran sejarah gerakan kiri di Indonesia.

Kita sama-sama mahfum, bangsa ini belum lagi dua dasawarsa lepas dari rezim otoriter Soeharto. Corak pengajaran sejarah pada masa itu menghapuskan peran gerakan kiri dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Cara pandang seperti demikian sepenuhnya dibentuk oleh kepentingan untuk menjadikan komunisme sebagai musuh bersama semenjak peristiwa G30S 1965.

Untuk mudahnya menyelami pikiran penguasa rezim Soeharto terhadap sejarah gerakan kiri bisa kita baca dalam buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya yang disusun dan diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia di masa Moerdiono menjadi menterinya.

Pada halaman 7 sampai dengan 14 dijelaskan bagaimana kelahiran dan perkembangan gerakan komunisme di Hindia Belanda. Di sana ditulis tentang bagaimana tabiat gerakan komunis yang tukang berontak. Namun buku ini lupa atau mungkin memang sengaja tidak memberi penjelasan atas konteks situasi yang berkembang saat itu: bahwa yang sedang dilawan adalah pemerintahan kolonial yang bersifat represif terhadap gerakan pembebasan nasional di Hindia Belanda.

Maka gambaran gerakan kiri sebagai tukang hasut dan berontak menemukan akar historisnya. Dan para penyusun buku yang diterbitkan pada 1994 itu pun itu leluasa membangun narasi sejarah gerakan kiri yang penuh pertumpahan darah dan kekerasan sebagai basis argumentasi pembenaran terhadap persekusi yang dilakukan kepada seluruh anggota dan simpatisan PKI setelah peristiwa G30S 1965.

Narasi sejarah seperti itulah yang diajarkan selama bertahun-tahun kepada generasi muda di Indonesia. Hampir tak pernah ada pembahasan mengenai peran penting tokoh-tokoh kiri dalam pelajaran sejarah di sekolah. Dalam kasus sejarah Sarekat Islam misalnya, pembagian Sarekat Islam ke dalam dua kelompok, SI Merah dan SI putih seringkali diasosiasikan dengan afinitas keimanan anggotanya. Mereka yang tergabung di dalam SI Merah adalah orang-orang komunis yang ateis, jauh dari nilai-nilai agama. Sementara yang putih kebalikannya. Sesimpel itu.

Padahal peristiwa yang terjadi pada awal era 1920-an itu pertama kali terjadi bukan karena urusan iman dan takwa, tapi lebih kepada taktik politik untuk “menyelamatkan” Sarekat Islam dari hukuman pemerintah kolonial. Pada 1919 terjadi insiden Afdeling B yang diawali dari penolakan atas pemberlakuan pajak padi oleh Haji Hasan di Cimareme, Garut. Peristiwa itu berakhir dengan kekerasan. Haji Hasan dan keluarganya tewas di tangan polisi kolonial. Pemerintah kolonial menemukan bukti keterlibatan sebuah kelompok rahasia di dalam tubuh Sarekat Islam yang dinamakan “Afdeling B” yang sedang mempersiapkan pemberontakan melawan pemerintah kolonial.

Beberapa anggota Afdeling B itu kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh komunis seperti Muso dan Alimin. Karena kejadian itu pula HOS Tjokroaminoto dihukum penjara atas tuduhan memberikan keterangan palsu dalam kasus keterlibatan Sosrokardono, tokoh Afdeling B. Peristiwa ini menjadi salah satu faktor perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam.

Ketika Haji Agus Salim menggantikan posisi Tjokro yang sedang dipenjara, mulailah ada gerakan pembersihan unsur komunis dari tubuh Sarekat Islam. Lagi-lagi ini adalah muara dari begitu banyak konflik dan perseteruan pendapat tentang bagaimana seharusnya Sarekat Islam berhadapan dengan pemerintah kolonial.

Bagi mereka yang ada di Sarekat Islam Semarang, Central Sarekat Islam di bawah kepempinan HOS Tjokro (lantas kemudian di bawah Haji Agus Salim dan Abdul Muis) dinilai kurang berjarak dengan pemerintah kolonial. Dalam kasus Volksraad (Dewan Rakyat) misalnya, Sarekat Islam Semarang memboikot parlemen yang bertujuan untuk memoderasi gerakan politik anti pemerintah kolonial itu.

Menurut Semaun, sebagaimana dikutip oleh Ruth McVey dalam Kemunculan Komunisme Indonesia, menghilangkan unsur kiri dalam tubuh Sarekat Islam sama saja mengembalikan fungsi Sarekat Islam menjadi serikat kecil pedagang muslim. Semaun juga mengatakan sentimen agama tidak cukup untuk menjadi dasar pergerakan massa Indonesia, apalagi melihat kenyataan bahwa tak semua orang Indonesia beragama Islam. Perjuangan Sarekat Islam menurut Semaun harus ditujukan kepada semua kelas yang mengalami penindasan karena membatasinya berdasarkan keagaman justru memudahkan pemerintah kolonial memecah belah dan menguasai massa-rakyat Indonesia.

Kehendak Salim untuk membersihkan unsur kiri dalam tubuh Sarekat Islam tak bisa diberhentikan. Dia mengatakan apa yang diajarkan oleh Karl Marx sesungguhnya sudah dikatakan berabad-abad sebelumnya oleh Nabi Muhammad. Kalaupun Sarekat Islam harus kehilangan anggotanya, Salim berpendapat biarlah itu terjadi sebagai upaya pembentukan dasar yang benar. SI di bawah Salim kemudian berjalan sendiri dan dikenal sebagai SI Putih sementara lawannya menjadi SI Merah.

Dari peristiwa perpecahan Sarekat Islam ini bisa kita lihat bahwa sebetulnya yang terjadi semata karena pertikaian politik. Sentimen agama digunakan sebagai cara untuk memilah kekuatan yang bakal mendukung kekuasaan dari tokoh-tokoh tertentu dalam Sarekat Islam. Tidakah anomali apabila kita melihat kenyataan sejarah kalau SI Putih jauh lebih lunak dalam menghadapi pemerintah kolonial ketimbang SI Merah? Tidakkah seharusnya agama Islam mengajarkan agar penganutnya menghancurkan musuh-musuhnya yang kafir yang banyak duduk di dalam struktur pemerintahan kolonial? Ini pun tak sesederhana itu.

Artinya, memahami peristiwa dan peran tokoh-tokohnya di dalam sejarah tak semudah membagi jagoan dan penjahat di dalam film laga. Ia mengandung kerumitannya tersendiri sehingga membutuhkan kehati-hatian di dalam mengkajinya agar tak terjerumus pada penyimpulan yang keliru atas sebuah peristiwa di dalam sejarah.

Penggambaran komunisme di kepala sebagian besar orang Indonesia hampir sepenuhnya dibentuk oleh narasi sejarah bikinan rezim pemerintahan Soeharto. Sehingga setiap saat wacana mengenai komunis mengemuka, persepsi yang muncul adalah tentang sekelompok orang-orang bejat, tak berprikemanusiaan, anti-Tuhan, anti-agama gemar melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Padahal bicara soal pemberontakan, Kartosuwirjo pun pernah melakukannya di dalam DI/TII dan peristiwa itu pun berlumur kekerasan dan darah. Tapi apakah adil bila kita memukul rata tabiat orang Islam seperti halnya tabiat pemberontak DI/TII. Atau katakanlah apakah kelakuan ISIS yang penuh kekerasan itu bisa mewakili citra umat Islam secara keseluruhan? Tentu saja tidak semudah dan sesederhana itu.

Yang justru harus diperhatikan di tengah masyarakat kita terkini adalah maraknya aksi komodifikasi agama. Bagaimana agama dijadikan nilai-nilai yang bisa dipertukarkan untuk mendapat keuntungan tertentu. Jikalau agama memiliki nilai guna sebagai seperangkat aturan dan pengetahuan agar manusia menjadi lebih baik, maka agama yang diperlakukan sebagai alat tukar berpotensi menghilangkan kegunaan ajaran agama itu sendiri.

Katakan semisal menjelang pemilihan kepala daerah, banyak kandidat yang mendadak menyumbangkan dana untuk pembangunan mesjid dan aktif mengadakan pengajian untuk mengumpulkan warganya. Soal apa yang terjadi di dalam hatinya itu bukan urusan kita, namun pada kenyataannya banyak ajang keagamaan yang digunakan sebagai cara untuk menggalang suara demi kemenangan Pilkada. Pada akhirnya afiliasi keagamaan diperlakukan sebagai “segmentasi pasar” demi meraih kekuasaan.

Contoh yang paling terbaik untuk suasana seperti ini adalah persaingan memperebutkan posisi gubernur Jakarta yang kini diduduki oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sudah sejak jauh-jauh hari ada sebagian orang yang mengembus-embuskan sentimen keagamanan (dan sentimen ras) untuk tidak memilih Ahok yang Tionghoa juga non-muslim itu sebagai gubernur Jakarta. Padahal kalau kita mau jujur, kualitas seorang manusia seringkali tidak ada hubungannya dengan agama apa yang dianutnya. Toh ada juga gubernur dari partai Islam yang kena cokok KPK karena perkara korupsi dan itu tak ada hubungan dengan agama yang dianutnya.

Kemudian pada era di mana batas-batas negara-masyarakat bisa dilampaui oleh kecanggihan alat komunikasi dan berbagai medium komunikasi lainnya, mulai telepon pintar sampai dengan media sosial, memunculkan sebuah kesadaran tentang apa yang dianggap datang dari luar dan tak sesuai dengan nilai-nilai keaslian yang sudah ada di dalam negeri ini sejak beradab silam.

Sehingga tak heran jika terlontar imbauan agar anak muda “jangan terlalu terpesona dengan paham-paham luar, seolah itu keren sekali; sementara sejarah dan kearifan bangsa sendiri dilupakan”. Padahal kalau mau jujur, kurang luar apa para pedagang Gujarat yang membawa masuk ajaran Islam ke Nusantara, sama luarnya dengan para pedagang Eropa yang membawa misi penyebaran agama Kristen.

Maka pembatasan yang tegas atas apa yang “luar” dan dan apa yang “dalam” justru berpotensi mengaburkan realita historis itu sendiri. Maksud saya di sini, apabila penjajahan itu hanya diasosiasikan dengan kedatangan orang-orang luar (baca: Belanda) ke sini, maka itu akan menghilangkan kenyataan lain bahwa kolonialisme di negeri ini pada masa yang lalu juga terbentuk sebagai konsekuensi dari adanya kerjasama antara tuan-tuan kolonialis dengan pemuka kaum feodal yang lahir dan tumbuh di dalam negeri ini.

Banyaknya salah kaprah memahami sejarah ini bukan lagi sekadar kehendak subyektif dari seseorang di dalam memahami sejarah berdasarkan paradigmanya. Tapi lebih karena politik ingatan yang dibentuk sedemikian rupa oleh sebuah rezim. Misalnya tahun-tahun awal kemerdekaan, ada kebutuhan untuk menulis sejarah nasional yang meletakkan tokoh-tokoh Indonesia yang pada masa kolonial dianggap sebagai non-faktor, menjadi tokoh penentu dalam sejarah pembentukan negara-bangsa Indonesia.

Lantas pada masa Soeharto, adalah sebuah kemustahilan untuk menjadikan tokoh gerakan kiri sebagai subyek yang dibahas dalam mata pelajaran sejarah di sekolah. Begitu juga di zaman sekarang, ketika benturan pemikiran sekulerisme versus religius kembali menguat, ada semacam kebutuhan untuk membuat garis pemisah tegas untuk melegitimasi peran orang-orang beragama di dalam sejarah sekaligus mendelegitimasi orang-orang di luar mereka yang beriman itu.

Padahal kalau kita merujuk kepada peristiwa sejarah, seringkali agama dan hubungannya dengan ideologi lain di luarnya itu, akan menjadi cair saat bertemu pada kepentingan yang sama. Ambil contoh peristiwa pemberontakan PKI 1926-1927 di Banten dan Silungkang, Sumatera Barat. Itulah sebuah masa ketika ulama juga menjadi seorang komunis pada saat bersamaan, untuk melawan otoritas kolonial.

Kalau juga ada yang mengatakan bahwa hanya muslimlah yang paling berperan di dalam memerangi kolonialisme, itu pun mengaburkan kenyataan sejarah tentang adanya umat beragama lain yang juga melawan penjajahan. Karena pada kenyataanya tak semua muslim (bahkan ulama) melawan penjajah, sebagian di antaranya malah berkongsi. Dan itu, lagi-lagi, tak ada urusannya dengan keyakinan agamanya.

Sebut semisal Syekh Haji Abdul Ganiu, seorang ulama dari Buton yang hidup pada abad 19. Syekh Ganiu belajar agama dari tokoh-tokoh di Buton dan kemudian pergi ke Mekah untuk berhaji dan belajar agama. Setelah pulang, dia aktif berdakwah untuk memurnikan akidah keislaman berdasarkan Alquran dan hadits.

Berdasarkan terjemahan filolog La Niampe atas naskah kuno Buton yang ditulis oleh ulama tersebut, terdapat sebuah fakta menarik yang menjelaskan hubungan Kesultanan Buton dengan Belanda. Ulama itu justru berterima kasih atas kehadiran Belanda karena dengan jalan itulah Buton merdeka dari ancaman penaklukan Ternate dan Gowa.

“Tetapi ringkasnya, yang teramat dan terlebih banyak gunanya tetap sepanjang zaman Belandalah yang tiada bandingnya. Sebab sewaktu belum ada Belanda, pada musim timur kita menjaga Ternate, pada musim barat kita menjaga Gowa...Karena kumpeni sehingga merdeka negeri kita ini (Buton – Red),” demikian tulis Syekh Haji Abdul Ganiu berdasarkan teks Kabanti “Ajonga Yinda Malusa” yang dikutip dari terjemahan La Niampe.

Maka dengan demikian tesis tentang “Indonesia merdeka karena jasa tiada tara dari ulama dan tokoh agama” tidak sepenuhnya bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Sebagaimana penggambaran seorang komunis di era Soeharto yang dipukul rata sedemikian rupa sehingga selalu identik dengan hal-hal negatif dan bernada minor.

Politik historiografi dari sebuah rezimlah, katakanlah di sini rezim Soeharto, yang berperan mengaburkan realitas sejarah itu demi tujuan kekuasaannya sendiri. Imbasnya memang kemana-mana, salah satu wujudnya ya komentar Tere Liye yang tak jelas “asbabun nuzulnya” itu. Wassalam...

Sumber: Historia 

Read More

Membedakan Komunisme dan Marxisme

Era Politis Pemikiran Karl Marx | U. Vigo Milandi | 2 Mar 2016

Karl Marx & Vladimir Lenin

Yang dimaksud dengan era politis Marxisme adalah saat-saat pemikiran Karl Marx ditafsirkan dan diejawantahkan dalam kehidupan politik. Setidaknya, penafsiran atas pemikiran-pemikiran Marx tersebut dapat dibagi ke dalam dua bentuk: pertama, penafsiran harafiah; kedua, penafsiran yang tidak harafiah. 

Penafsiran model pertama mengacu pada tokoh Lenin. Olehnya, cita-cita pemikiran Karl Marx ditempuh melalui jalan revolusioner. Dalam kerangka itu, penggunaan berbagai macam cara, termasuk kekerasan, dihalalkan. Penafsiran model tersebut banyak dijumpai di Eropa belahan timur.

Sedangkan penafsiran model kedua lebih dikenal dengan istilah “Sosial Demokrat”. Istilah tersebut bermaksud menggapai cita-cita pemikiran Karl Marx dengan jalan demokratis, bukan revolusioner. Penafsiran model tersebut banyak dijumpai di Eropa belahan barat.

Di bawah ini penjelasan singkat mengenai penafsiran model pertama, yakni penafsiran harafiah atas Marxisme (Marxisme Revolusioner). Mengapa penafsiran itu perlu untuk dibahas? Jawabannya jelas. Penafsiran inilah yang membantu kita untuk memisahkan antara Marxisme dengan Komunisme.


Marxisme-Leninisme
 
Teori Marxisme mendapat realisasinya di dalam Revolusi Oktober yang dilancarkan oleh Lenin dengan Partai Bolshevik. Marxisme disesuaikan dengan kebutuhan revolusi, dikawinsilangkan dengan ajaran Lenin mengenai revolusi dan sosialisme, sehingga melahirkan ajaran Marxisme-Leninisme atau yang lebih dikenal dengan Komunisme.

Revolusi ala Lenin tidak dapat kita samakan begitu saja dengan revolusi menurut Marx. Lenin adalah pewaris tradisi revolusioner aktifis radikal kaum Nechajev dan Tkachov. Komunisme merupakan suatu sistem yang ketat dan memiliki tujuan politik tertentu, yaitu perebutan kekuasaan dan penghapusan ekonomi swasta. Untuk merebut kekuasaan itu, komunisme mensyaratkan dua hal, yaitu gerakan massal dan aksi revolusioner bersenjata.

Gerakan massal dan aksi revolusioner bersenjata tersebut diwadahi dalam sebuah partai garis depan. Dengan partai garis depan ini, Lenin tidak hanya bermaksud merebut kekuasaan, tetapi juga mengenyahkan sistem kapitalisme. Partai ini beranggotakan para profesional dan intelektual yang selalu mengedepankan ideologi partai lebih daripada kebahagiaan individual.

Sistem Partai Bolshevik adalah Sentralisme-Demokratis, yaitu partai yang terorganisasi dengan ketat, sentralis, dan terdiri dari para ahli revolusi. Bersifat demokratis sejauh para anggota partailah yang memilih wakil-wakilnya untuk kongres partai, dan kongres partai inilah yang memilih pimpinan partai (komite sentral). Bersifat sentralis sejauh komite sentral ini memiliki hak memerintah yang mutlak dan keputusannya mengikat.

Ketika pada tahun 1917 Partai Bolshevik meraih kekuasaan di Rusia, partai itu segera menjadi partai garis depan, memimpin pergerakan kelas proletariat sebagai Diktator Proletariat. Pada tahun 1918, Partai Bolshevik berubah nama menjadi Partai Komunis.

Diktator Proletariat sendiri terwujud di dalam soviet-soviet. Namun, setelah segala kekuatan anti-Bolshevik ditumbangkan, Lenin meniadakan otonomi soviet-soviet itu. Itulah sebabnya Uni Soviet sesudah revolusi Oktober berkembang menjadi negara yang tidak demokratis.


Perkembangan Marxisme-Leninisme
 
Setelah kegagalan Marx dalam mengusung mimpi-mimpinya untuk membentuk komunisme dunia dengan kesetaraan kelas, komunisme tidak mati, melainkan bertransformasi menjadi sebuah ideologi (yang oleh Marx sendiri dimusuhi) yang lebih bersifat teritoris dan kenegaraan, yang lebih dikenal dengan istilah Komunisme Ortodoks.

Salah seorang tokoh yang sangat berperan aktif dalam transformasi ini adalah V.I. Lenin dan Joseph Stalin. Mereka berhasil mengubah wajah Komunisme Marx dengan mimpi-mimpi mereka dan menanamkan ideologi tersebut di wilayah pemerintahan mereka di Uni-Soviet.

Henry J. Schmandt, seorang profesor ilmu politik di Universitas Wisconsin, Milwaukee, membagi penerus Marx menjadi tiga kelompok: revisionis, ortodoks, dan revolusioner. Dalam penjelasannya lebih lanjut mengenai pembagian ini, Schmandt menemukan bahwa kelompok revisionis “melihat pertentangan kelas sebagai faktor perkembangan sejarah, tetapi berpendapat bahwa pertentangan tersebut telah berkurang intensitasnya.
Kelompok ini juga menyangkal keyakinan akan "perubahan membawa bencana" dan berusaha membawa marxisme ke arah yang lebih demokratis” (Sosial Demokrat).

Kelompok yang kedua adalah kelompok ortodoks. Para marxis ortodoks menerima hampir secara penuh premis-premis ekonomi dan politik Marx. Para kaum marxis ortodoks, lanjut Schmandt, tidak bersifat revolusioner dalam praktek sekalipun teori-teori mereka sangat memberikan nuansa untuk itu.

Kelompok yang paling radikal adalah kelompok yang ketiga, yakni kelompok revolusioner. Kelompok ini menekankan pentingnya melihat pertentangan kelas dari segi politik dan penting menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan sosialisme .

Tampaknya para kaum revolusioner dan ortodoks semakin kehilangan pengaruh sejak abad 19 dan awal abad 20 mengingat ada banyak kegagalan Marx yang perlu direvisi seiring perkembangan zaman. Setidaknya, ada dua hal dari doktrin Marx yang nyata-nyata keliru.

Pertama, ramalan tentang kehidupan para proletariat yang akan semakin ditenggelamkan oleh para kaum kapitalis. Fakta menunjukkan bahwa kehidupan para buruh semakin membaik sejak saat meninggalnya Marx. Bahkan hubungan kekerabatan antara kapitalisme dengan sosialisme semakin hari semakin terasa.

Hal ini terbukti, misalnya, dari kenyataan bahwa seorang sosialis modern pertama adalah seorang kapitalis muda yang sangat kaya. Robert Owen (1771-1858) yang dianggap sebagai pendiri sosialisme di Inggris . Dia adalah penguasa kapital yang dicintai oleh para proletar.

Kedua, keyakinan bahwa suatu saat kaum proletar akan mengambil alih pengaruh dari kelas menengah. Rupanya doktrin ini juga tidak menunjukkan kenyataan yang sama. Justru kini kita melihat kelas menengah semakin kuat .
Ketidaksesuaian doktrin ini dengan kenyataan semakin memberikan kesadaran akan pentingnya suatu perubahan dalam Marxisme sendiri. Ada banyak sekali dinamika dalam tubuh Marxisme. Di Jerman misalnya, terhitung sejak lahirnya Evolutionary Socialism pada tahun 1899, seorang politikus Jerman, Eduard Bernstein, mengkritik habis para marxis ortodoks dan revolusioner karena menafsirkan ide-ide Marx secara terlalu harafiah.

Bernstein dengan sangat jeli melihat peluang partai Sosial Demokrat untuk melakukan pendekatan kepada kaum kapitalis demi mengusung harapan-harapan para proletar. Dengan kata lain, Bernstein menyerukan agar kaum kapitalis dijadikan sekutu dan bukan musuh.

Usaha Bernstein sempat menunjukkan hasil yang cukup memuaskan karena setelah perang dunia I, Partai Sosial Demokrat bekerja sama dengan Partai Katolik Pusat mendirikan Republik Weimar (1919 – 1933). Namun karena Bernstein terlalu bersemangat dengan misi revisionisnya, sebagian besar anggota partai yang keras memilih hengkang dan membentuk partai Komunis Jerman.

Pada perkembangan selanjutnya, Sosial Demokrat terjebak di persimpangan antara ekstrem kanan (Nazi) dan ekstrem kiri (Komunis) . Krisis politik ini berdampak langsung terhadap demokrasi di Republik Weimar dan menghantarkan Republik itu menuju fasisme yang kian mengkhawatirkan.

Seperti yang kita ketahui, Bernstein tidak berhasil membawa sosialisme ke arah demokrasi – setidaknya pada masa itu. Justru ketika Bernstein sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan Partai Sosial Demokrat di Jerman, Rusia pecah dalam revolusi yang dipimpin oleh aliran Marxisme, Bolshevik. Kemenangan revolusi ini secara otomatis membekukan pemikiran Marx selama sekian abad dan menjadikan partai komunis Rusia sebagai satu-satunya doktrin resmi Marxisme.

Menurut Karl Kautsky, seorang marxis beraliran ortodoks yang sebagian opininya sejalan dengan Bernstein, Revolusi Rusia adalah penyimpangan dari Marxisme karena telah melakukan tindakan perampasan kekuasaan oleh minoritas. Kautsky meyakini bahwa revolusi tidak boleh dilakukan sebelum para pekerja mewakili mayoritas dan mampu memegang tanggung jawab politik.

Semua prasyarat ini diabaikan oleh Bolshevik sehingga Revolusi Rusia justru menelurkan tirani yang menakutkan. Lenin adalah contoh yang cukup meyakinkan dalam sistem ini. Lenin (1870 – 1924) menjungkirbalikkan penindasan dari diktator kapitalis menjadi diktator proletariat dengan dalih melakukan transisi politik dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis.

Namun, ternyata perubahan wajah dari komunisme Marx ke Marxisme-Leninisme di Uni-Soviet tidak berdampak positif terhadap perkembangan dunia dalam banyak bidang. Dibutuhkan sebuah perubahan yang lebih kompleks dan applicable agar lebih dapat diterima. Persoalannya, sejak meninggalnya Lenin pada tahun 1924, tidak banyak perubahan dalam paham Marxisme-Leninisme.

Para penganut Marxisme yang lebih modern berkembang dengan mulai mengambil jarak dari Leninisme dan kembali mengarahkan mukanya pada akar komunisme yang sejak awal sangat banyak mempengaruhi pemikiran Karl Marx, yakni ide-ide Hegelian.

Secara garis besar, Marx ingin mengatakan bahwa manusia adalah pembuat sejarahnya sendiri. Manusia adalah mahluk independen dan tidak terikat, apalagi dikendalikan oleh mahluk-mahluk spiritual. Marxisme dikembalikan sebagai sebuah teori filsafat yang melancarkan kritik-kritik kepada kaum kapitalis yang melakukan hegemoni: tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga mencakup ranah politik dan kultural.


Catatan Akhir
 
Pemicu tulisan ini adalah status yang ditulis Tere Liye. Menyebut Sosialis, Marxis, dan Komunis, tanpa bekal sejarah yang cukup dapat membentuk persepsi bahwa ketiganya adalah hal yang sama.

Sosialisme muncul karena Kapitalisme. Marxisme merupakan salah satu cabang dari Sosialisme. Dan tanda kutip dalam "Komunisme" menunjuk pemikiran dan cita-cita Marx yang telah ditafsirkan, dimasukkan ke dalam konteks politik tertentu, dan dijadikan ideologi.

Perbedaan ketiganya saya rasa perlu diketahui supaya kita tidak mudah antipati tanpa sikap kritis, apalagi sampai membenci tanpa daya reflektif. Siapa yang bisa menjamin, misalnya, sila kelima dalam Pancasila kita tidak ada sangkut pautnya dengan pemikiran dan cita-cita Karl Marx?

http://www.qureta.com/post/membedakan-komunisme-dan-marxisme?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork 

 

 

Read More