HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

SIMPOSIUM NASIONAL

Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang pertama digelar Negara memicu kepanikan kelompok yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66; lalu menggelar simposium tandingan

ARSIP RAHASIA

Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat periode 1964-1968 (BBC/TITO SIANIPAR)

MASS GRAVE

Penggalian kuburan massal korban pembantaian militer pada kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66 di Bali. Keberadaan kuburan massal ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu..

TRUTH FOUNDATION: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan Human Right Award of The Truth Foundation (26/6/2017) bertepatan dengan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Kekerasan [Foto: Humas YPKP'65]

Senin, 10 Oktober 2011

Inmemoriam Umar Said | Kenangan Seorang Sahabat

Senin 10 Oktober 2011 WIB

Seorang karib yang tak pernah patah semangat berjuang. Wartawan dalam nama dan perbuatan.


SABTU, 8 Oktober 2011 pukul 01.30 waktu Amsterdam, Belanda, di tengah keheningan malam, kami mendengar telepon berdering. Ternyata dari Ninon, istri Umar Said, bicara dari seberang telpon. Kabar duka menerpa di malam hari. Seperti tersambar halilintar di tengah malam sunyi, saya terkejut. “Pak Isa,” terdengar suara Ninon bergetar, “Pak Umar sudah tak ada lagi.”

Ayik, demikian saya memanggilnya, wafat pada pukul 22.50 waktu Paris, Prancis setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit kota Paris sejak Rabu (5/10) yang lalu. Saya sangat berduka kehilangan seorang sahabat akrab. Perasaan yang sama persis muncul ketika kehilangan Joesoef Isak pemimpin penerbit Hasta Mitra, beberapa tahun yang lalu.

Pada saat Joesoef Isak datang pertama kali ke Eropa secara klandestin, sekira tahun 1978, saya dan S. Tahsin (wartawan, mantan Pemred Bintang Timur-Red) pendiri dan pengelola penerbit dan toko buku "Manus Amici" di Amsterdam, selalu berkumpul di suatu tempat untuk saling cerita, tukar pengalaman dan berkonsultasi. Biasanya pertemuan itu berlangsung di rumah Ayik di Paris. Saat itu Ninon, istri Ayik dan dua orang putranya, Iwan dan Budi, masih belum diketahui keberadaannya di Indonesia.

Adalah Joesoef Isak yang dimintai Ayik untuk mencarikan di mana Ninon dan dua orang anaknya itu berada. Umar Said terpisah dengan keluarganya sejak 1965, ketika Umar Said bersama Francisca Fnggidaej (anggota DPR dan pemimpin kantor berita INPS), bertugas mewakili Indonesia dalam suatu pertemuan wartawan internasional di Chili. Karena Peristiwa 1965 dan berdirinya Orba, Ayik tak bisa pulang. Berkat usaha tak kenal lelah dari Joesoef Isak, alamat Ninon dan dua orang putra-putranya bisa ditemukan. Selanjutanya Joesoef Isaklah yang menghubungkan kembali keluarga Umar Said yang hampir selama 13 tahun terceraiberai. Suatu manifestasi cemerlang dari semangat solidaritas wartawan pejuang Joesoef Isak bagi Umar Said.

Kepergian Ayik cukup mengagetkan. Padahal baru saja beberapa hari yang lalu Ayik menelpon saya. “Ada cerita apa, Yik?” tanya saya. Ayik bercerita bahwa tulisan saya dimuat di dalam blognya. Kami memang biasa saling menyiarkan tulisan masing-masing. Ayik melakukannya melalui ′Website Umar Said′, sementara saya melalui jaringan mailing list, Facebook dan Blogsite milik saya. 

Dengan cara demikian tulisan kami bisa disebarkan seluas mungkin, barangkali ada gunanya bagi generasi muda kita. Dalam beberapa tahun belakangan ini kami memfokuskan pada penyebaran tulisan sekitar ajaran-ajaran Bung Karno.
Ayik telah berjuang maksimal demi bangsa, tanah air, hak-hak demokrasi dan hak-hak azasi manusia. Kegiatan dan perjuangan Ayik mendapat penghargaan tinggi dari semua yang mengenal Ayik, dari dekat maupun dari jauh. Juga yang mengenal dari tulisan-tulisannya yang disiarkannya selama bertahun-tahun sejak berdomisili di Paris. Siapa saja yang kenal Ayik dan mengikuti tulisan-tulisannya pasti terinspirasi dan terdorong untuk bersama-sama melakukan kegiatan dan berjuang menegakkan keadilan.

Sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kota Paris, Umar Said tahun ini dianugerahi "Medali Warga Terhormat Kota Paris". Suatu tanda penghargaan dan penghormatan luar biasa yang dilakukan kota Paris kepada seorang Indonesia yang dianggap telah banyak melakukan kegiatan demi persahabatan dan saling mengerti antara dua bangsa, Prancis dan Indonesia. Sekaligus penghargaan atas jerih payah dan perjuangan untuk hak-hak demokrasi dan hak-hak azasi manusia di Indonesia.

Umar Said adalah salah seorang yang sering disebut “orang yang terhalang pulang”. Awal mula Ayik menjadi manusia "stateless" menjadi “eksil” penyebabnya adalah perlawanan kongkrit dan “face to face” terhadap ′kudeta merangkak′ Soeharto yang menjatuhkan Presiden Sukarno. Pada akhir 1965, saya dan Ayik menyusun Delegasi Indonesia agar terwakili dengan baik dalam konferensi Asia-Afrika-Amerika Latin, yang populer dikenal sebagai konferensi Trikontinental di Havana, Kuba, awal 1966. Di forum internasionl itulah Umar Said ambil bagian dalam perjuangan untuk menjelaskan kepada seluruh dunia tentang pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.

Delegasi Indonesia, di mana Umar Said ambil bagian aktif itu, menggalang solidaritas internasional bagi rakyat Indonesia yang sedang tertindas. Kegiatan inilah yang menyebabkan Umar Said bersama kawan-kawan lainnya dalam delegasi Indonesia ke Konferensi Trikontinental di Havana itu mendapatkan label sebagai penggerak kegiatan subversif anti-Indonesia. Setelah kejadian itu paspor-paspor mereka dinyatakan tidak berlaku lagi, dicabut!

Tetapi situasi tanpa kewarganegaraan di Prancis tidak mematahkan semangat juang Umar Said. Bersama kawan-kawan Indonesia lainnya yang bernasib sama, Umar Said, atas bantuan kawan-kawan progresif Prancis dan pihak gereja, berhasil mendirikan koperasi Restoran Indonesia, Paris. Restoran itu bukan saja memberikan kesempatan kerja pada teman-teman eksil lainnya, sehingga tak perlu minta bantuan sosial pemerintah Perancis, tetapi juga menjadikannya salah satu pusat kegiatan budaya Indonesia. Arief Budiman yang ketika itu dilarang mengunjunginya nekat pergi kesana dan kemudian menulis di koran Kompas bahwa kegiatan promosi budaya Indonesia di restoran Indonesia jauh lebih efektif ketimbang yang dilakukan oleh KBRI di Paris.

Umar Said adalah seorang jurnalis Indonesia dalam nama dan perbuatan. Kegiatan jurnalistik Umar Said bukan semata-mata untuk menunjang hidup diri dan keluarganya. Umar Said adalah seorang patriot sejati, yang kecintaan dan kesetiaannya pada Indonesia sedikit pun tak diragukan. Selain berjuang untuk kemerdekaan Indonesia secara fisik sejak awal revolusi sebagai anggota tentara pelajar, setelah berdiri tegaknya Republik Indonesia, Umar Said juga aktif langsung di lapangan melawan pemberontakan separatis PRRI-Permesta.

Umar Said adalah benar-benar apa yang disebut: wartawan yang berjuang secara intensif dan efektif melalui tulisannya. Sejak awal tahun 1950-an ia aktif sebagai wartawan Indonesia Raya, kemudian menjadi pemimpin redaksi koranEkonomi Nasional, satu-satunya surat kabar ekonomi Indonesia yang berskala nasional ketika itu. Bersamaan dengan itu, dia dan kawan-kawan lainnya aktif menyelenggarakan Konferensi Wartawan Asia-Afrika di Jakarta pada1963. Konferensi itu merupakan pelaksanaan Semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 1955.

Umar Said telah tiada akan tetapi ia meninggalkan suri teladan sebagai wartawan pejuang yang tak patah semangat memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selamat jalan, sobat.

Sumber: Historia 

Umar Said | Adieu Monsieur Aumars!

Senin 10 Oktober 2011 WIB


SEPEKAN setelah Joesoef Isak wafat 15 Agustus 2008 lampau, Umar Said selalu menelpon saya. Tiga kali seminggu! Dalam setiap pembicaraan, dia selalu menekankan pentingnya merawat warisan intelektual Joesoef Isak. Ketika terlontar gagasan Joesoef Isak Award, Umar langsung menyambut gembira rencana itu. 
“Kalau Mochtar Lubis saja ada award-nya, mosok wartawan sekaliber Joesoef Isak ndak ada,” kata dia dari seberang nun di Paris sana. Tak henti-henti Umar selalu mengingatkan jasa penting sahabatnya itu dalam menjebol tembok kekuasaan yang mengekang kebebasan menyatakan pendapat di negeri ini.
Persahabatan Umar Said dengan Joesoef Isak terjalin sejak lama, sejak mereka sama-sama wartawan muda yang penuh elan bahu membahu dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Asia-Afrika (PWAA). Umar bekerja untuk koran Ekonomi Nasional, Joesoef untuk Merdeka. Kerjasama terakhir mereka terjadi pada 2008, saat Joesoef meminta tolong Umar untuk menemui Han Suyin, penulis biografi Zhou Enlai yang akan diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hasta Mitra.

Joesoef tahu, permintaannya itu akan sangat merepotkan Umar. Tapi Umar tak menampik tugas itu. Sebagai orang yang ditunjuk mewakili keperluan Hasta Mitra di Eropa, Umar, disertai Ninon istrinya, bergegas menuju Lausanne, Swiss menemui Han Suyin yang telah renta berusia 90 tahun. Buah dari pertemuan itu adalah restu buat Hasta Mitra untuk menerbitkan biografi Zhou Enlai dalam bahasa Indonesia. Umar berhasil meyakinkan Suyin bahwa karyanya perlu dibaca orang, bukan saja di Tiongkok, tapi juga di Indonesia.

Umar memang tak pernah berhenti. Pada usia senjanya, dia tetap bergerak kendati pelan. Bagi mereka yang akrab berjejaring di dunia maya, khususnya di berbagai mailing list jurnalisme, nama Umar tak asing lagi. Paling tidak sepekan sekali, dia selalu menyiarkan artikel yang mengulas situasi di Indonesia, bahkan perkembangan politik Internasional. Gaya bahasanya pun tak pernah luntur: ala wartawan perjuangan. Menggebu, menghentak-hentak dan seringkali: menggugat.

Dia memang pantas menggugat. Umar terpaksa hidup di “pengasingan” setelah Soeharto mengambilalih kekuasaan dari tangan Sukarno. Dua minggu sebelum peristiwa G.30.S 1965 terjadi, Umar bertolak ke Santiago, Chili untuk menghadiri konferensi International Organisation of Journalists (IOJ). Usai konferensi itu Umar pergi ke Aljazair untuk merundingkan persiapan penyelenggaraan Konferensi Wartawan Asia-Afrika ke-II di Alger. Di ibukota negeri jajahan Prancis itulah Umar mendengar adanya peristiwa penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat di Jakarta. Sejak saat itu Umar Said – meminjam istilah Gus Dur – hidup klayaban di luar negeri terpisah 13 tahun dari istri dan dua anak lelakinya yang masih tinggal di Jakarta.

Dalam masa-masa tak menentu itu Umar memutuskan untuk pergi ke Tiongkok, menggabungkan diri dengan delegasi wartawan Indonesia yang bermaksud menghadiri perayaan hari nasional Tiongkok 1 Oktober. Sejak 1974 Umar mengajukan diri untuk memperoleh suaka politik dari pemerintah Prancis yang baru dikabulkan pada 1986 atas nama Andre Aumars, nama baru Umar Said. Pada 1977, berkat bantuan Joesoef Isak, Umar berhasil mengontak istrinya melalui sambungan telepon. Setahun kemudian, Ninon pergi mengunjungi Paris dan mereka mulai menyusun kembali serpihan kehidupan keluarga yang berserak pascaperistiwa G.30.S. Dua anak mereka kemudian menyusul ke Prancis dan melanjutkan sekolahnya di sana.

Perjalanan hidup Umar memang berliku. Dalam memoarnya, Perjalanan Hidup Saya Umar mengisahkan secara kronologis fragmen-fragmen dalam kehidupannya: lahir di Pakis, Jawa Timur pada 26 Oktober 1928. Bersekolah HIS di Blitar. Melalui masa remaja di Kediri dan turut bertempur dalam pertempuran heroik di Surabaya bersama Bung Tomo dan Sumarsono. Usai perang Umar merantau ke Jakarta. Sempat bekerja jadi pelayan losmen dan kemudian bekerja sebagai penterjemah di kantor penghubung Angkatan Laut Amerika Serikat di Jakarta.

Karier kewartawanannya bermula ketika ia diterima bekerja sebagai korektor di koran Indonesia Raya. Mochtar Lubis-lah, sang pemimpin redaksi, yang mewawancarainya. Tak lama bekerja sebagai korektor, Umar ditunjuk jadi reporter. Dan sejak saat itu dia banyak melakukan perjalanan jurnalistik, salah satunya meliput operasi penumpasan RMS di Maluku. Karier dia di Indonesia Raya tak lama. Pada 1953 dia mengundurkan diri setelah bossnya, Mochtar Lubis, tak mengijinkan Umar pergi mengikuti konferensi pemuda di Wina, Austria. 
“Alasannya ialah bahwa konferensi itu adalah konferensi komunis,” kata Umar dalam memoarnya, menirukan Mochtar.
Selama hidup sebagai eksil di Prancis, Umar pernah tujuh tahun bekerja di Kementerian Pertanian. Di luar itu dia tetap menjalankan kegiatan politiknya untuk mempropagandakan berbagai pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Sesekali umar menulis untuk Le Monde Diplomatique, dan untuk tema-tema tulisan tertentu dia menggunakan pseudonim, sebagaimana yang dilakukannya untuk majalah T moinage Chr tien di mana Umar memakai nama samaran Pierre Eaubonne. 

Tak hanya menulis untuk media lain, pada Juni 1979 Umar menerbitkan buletin Indonesie, terbitan berkala yang menyuarakan pembebasan tahanan politik di Indonesia. Umar juga pernah menjalankan sendiri majalah Chine Express yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan Prancis yang ingin berhubungan dengan pasar Tiongkok.

Setelah mengundurkan diri sukarela dari kantor Kementerian Pertanian Prancis pada Mei 1982, Umar mulai mencari jalan mendirikan restoran Indonesia. Mulai Desember 1982 koperasi restoran Indonesia berdiri. Sejak berdiri, restoran Indonesia ini banyak mempromosikan kebudayaan Indonesia. Namun ironisnya ketika masa Orde Baru pejabat di Kedutaan Besar RI di Paris selalu mewanti-wanti setiap orang Indonesia yang berkunjung ke Paris agar tidak mampir di restoran itu.

Namun ada saja yang nekat mampir, salah satunya adalah Arief Budiman. Dia bahkan menuliskan hasil kunjungannya itu di koran Kompas pada Desember 1983 dan menyebut restoran Indonesia sebagai kedutaan yang sesungguhnya. Kontan saja pemerintah makin berang pada sepak terjang Umar Said cum suis. Mitos restoran Indonesia sebagai sarang komunis yang berbahaya bagi orang Indonesia terpecahkan saat mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkunjung kesana pada 5 Mei 2003.

Segala daya upaya Umar rupanya mendapat perhatian dari pemerintah kota Paris. Maka pada 24 Januari 2011, Umar dianugerahi pemerintah kota Paris sebagai warga kehormatan (citoyen d’honneur). Medali ini diberikan kepada mereka-mereka yang dianggap sebagai orang yang menonjol dalam bidang-bidang tertentu (ekonomi, sosial, kebudayaan, sastra, dan lain-lain ) dan dianggap berjasa untuk memperkaya kehidupan kota Paris sebagai keseluruhan.

Pada 8 Oktober kemarin, dua pekan sebelum ulangtahunnya yang ke-85, warga kehormatan kota Paris itu wafat. Seminggu sebelum wafat, dia masih sempat menulis sebuah ulasan mengenai peringatan tragedi 1 Oktober 1965. Kini dia telah pergi namun tulisannya yang tersebar di mana-mana tak lantas membuatnya hilang. Adieu monsieur Aumars!

Sumber: Historia 

Senin, 03 Oktober 2011

Pembantaian yang tidak tercatat

Di Jawa kami harus menghasut penduduk untuk membantai orang orang Komunis. Di Bali kami harus menahan mereka, untuk memastikan bahwa mereka tidak bertindak terlalu jauh – Sarwo Edhie , Komandan RPKAD.
Ucapan mertua Presiden SBY, itu dalam sebuah konperensi pers awal tahun 1966 antara telah dilaporkan dalam beberapa bentuk. Ini menjelaskan, salah satu sejarah paling kelam dalam bangsa ini, yang tak pernah ditulis dalam buku buku sejarah anak anak kita di sekolah.
Pembantaian mereka yang dianggap komunis paska pemberontakan G 30 S PKI yang gagal.
Kita mestinya sepakat bahwa pengungkapan itu bukan untuk menorah luka lama. Tetapi untuk sebagai bahan pelajaran sehingga tak terulang.
Laporan The Econimist London, berdasarkan informasi ilmuwan ilmuwan Indonesia, mengemukakan bahwa 100.000 orang tewas hanya dalam hitungan bulan Desember 1965 hingg Februari 1966.
Menurut Komisi Pencari Fakta yang dibentuk setelah peristiwa berdarah itu, jumlah korban hanya 78.000 orang. Tapi, Oei Tjoe Tat – menteri negara jaman Bung Karno – yang menjadi ketua tim, justru meragukan penemuan itu. Dalam perjalanannya melakukan penyelidikan ia justru dihambat oleh aparat militer setempat. Ia menyebutkan angka itu terlalu dikecilkan. Dengan menyindir ia menyebut bukan 78.000 tapi 780.000.

Dalam memoarnya, Oei Tjoa Tat menceritakan perjalanannya ke Bali, justru tidak bisa mendapatkan akses kemana mana, karena dikarantina di hotel, akhirnya dia bisa diselundupkan suatu malam, dengan melewati dapur untk bertemu sumber sumber penyelidikan.
Dari situ ia bisa mengetahui pembunuhan yang terjadi terhadap I Gede Puger, Ketua PKI Bali yang bertubuh gemuk. Tubuhnya dipotong potong, sehingga daging lemaknya terburai sebelum akhirnya kepala di tembak. Tidak hanya dia yang dibunuh, juga seluruh anak istrinya.
Bahkan Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Suteja yang berafiliasi pada PKI, hilang tanpa bekas.
Suatu saat setelah laporan Komisi Pencari Fakta selesai. Oei Tjoe Tat dipanggil Bung Karno secara sembunyi bunyi.
“ Sst..sini sebentar,. berapa angka yang sesungguhnya..” tanya Bung Karno.
“ Lho khan ada releasenya Pak, sekitar 78.000 “.
“ Sudahlah saya tidak percaya “ sergah Bung Karno
Oei Tjoe Tat lalu melihat sekelilingnya karena takut ada yang mendengar. Lalu ia membisiki Bung Karno,
“ Ya..dikalikan 5 kali lipat saja pak dari angka itu “.
Kelak Oei Tjoe Tat ditahan rezim orde baru karena dianggap sebagai orang Soekarno.
Anehnya Komkaptib, lembaga bentukan Orde baru yang sangat berkuasa dan dapat menentukan hidup matinya seseorang. Dalam laporannya, menyebutkan angka hampir sebesar 1 juta orang, dengan perincian 800,000 korban di Jawa dan 100.000 korban di Bali dan Sumatera.
Besarnya angka itu juga menunjukan adanya praktek genosida ( genocide ) yakni menghilangkan kelompok tertentu.
Jika Pol Pot melakukannya pembantaian untuk menghilangkan kelas borjuis dan intelektual dalam beberapa tahun. Di Indonesia mereka melakukan pembantaian dalam hitungan bulan.
Ada beberapa cara penghitungan selain sumber sumber resmi di atas, seperti menghitung jenasah yang menjadi korban pembantaian – termasuk membongkar kuburan kuburan – walau agak sulit, karena banyak kejadian dengan membuang korban di jurang, hutan, tempat tempat terpencil atau membuat kuburan gelap.
Ada cara lain, meminta kesaksian dari korban yang kebetulan selamat, orang yang menyaksikan atau pelakunya sendiri.
Maskun Iskandar & Jopie Lasut, pernah mempublikasikan “ Laporan dari daerah maut Purwodadi “ dalam Koran ‘ Indonesia Raya tanggal 17 Maret 1969. Mereka menemukan tentara pangkat rendah dan dijuluki James bond agen 007 oleh rekan rekan instansi militernya. Dijuluki demikian karena memiliki lisensi membunuh seperti agen rahasia Inggris itu, dan dalam suatu kendurian warga, ia berkoar koar telah membunuh ratusan orang komunis.
Cara lain adalah dengan teknik demografi, membandingkan jumlah penduduk suatu daerah sebelum dan sesudah kejadian. Walau cara ini kurang efektif.
Ada cara lain yakni dengan metode intuisi, yakni secara moderat tidak terlalu kecil dan tidak dibesar besarkan. Robert Gribb yang menulis ‘ The Indonesian Killings ‘ menyebut 500 ribu sebagai angka yang wajar.
Jumlah tersebut didukung teknik yang dibuat Iwan Gardono, dalam disertasinya ‘ The Destruction of the Indonesian Comunist Party ( a comparative analysis of Esat Java and Bali ) di Harvard University tahun 1992. Ia menjumlahkan semua angka pada 39 artikel / buku yang mengulas pembantaian 1965 / 1966 dan membagi dengan 39 sehingga diperoleh angka rata rata 430.590 orang.
Statistik itu tidak menunjukan perasaan sesungguhnya, tidak menggambarkan ketika orang dibunuh dengan dingin, diperkosa serta kengerian yang luar biasa terjadi. Selain itu sebuah tanda tanya kenapa aparat militer tidak mencegah kejadian itu, justru membiarkan pembantaian itu terjadi.
Ucapan komandan RPKAD diatas menjelaskan bagaimana keterlibatan militer secara tidak langsung dalam pembantaian ini.
Terutama di Jawa, angkatan darat dengan kesatuan RPKAD menyebarkan daftar nama nama anggota PKI yang harus dibunuh, serta melatih organisasi pemuda sipil untuk bisa menguasai teknik dasar pertempuran – baca pembantaian.
Dalam pidatonya di Bogor tgl 18 Desember 1965, di hadapan mahasiswa HMI. Bung Karno meminta agar HMI ‘turba’ – turun ke bawah untuk mencegah pembunuhan massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembantaian sangat keji. Orang disembelih, dipotong dan dibunuh begitu saja.
Bahkan orang tidak berani menguburkan jenasah korban.
Lebih jauh Bung Karno menggambarkan , “ Awas kalau beraningrumat jenasah. Engkau akan dibunuh. Jenasah diklelerkanbegitu saja, dibawah pohon, dipinggir sungai. Dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati “.
Bahkan dalam iring iringan mobil Bung Karno di Jawa Timur. Salah satu mobil diberhentikan, dan penumpangnya diberi bungkusan berisi kepala pemuda rakyat.
Pembunuhan orang orang Komunis ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sebagian Sulawesi, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Di Jawa kerusuhan anti komunis menyebar di seluruh penjuru pulau, dengan konsentrasi di pedesaan. Di Surabaya, muslim Madura adalah kelompok terbesar yang melakukan pembantaian, sementara di daerah lain unit unit militer, kelompok warga sipil yang sebagian besar anggotanya adalah para pemuda yang bergabung dengan partai politik antikomunis.
Disini Ansor yang berafiliasi dengan NU memainkan peranan penting dalam pembantaian ini. Gus Dur dalam masa jabatan kepresidennnya pernah menyuarakan rekonsiliasi serta permintaan maaf atas pembunuhan yang dilakukan orang orang Ansor dan banser NU.
Di Jawa tengah dan Jawa Timur sebagai ladang pembantaian utama mulai dari wilayah Banyumas, Solo, Klaten, Boyolali, Purwodadi sampai Pati. Sementara di timur, mulai dari Kediri, Ponorogo dan yang paling parah daerah Probolinggo, Pasuruan, Situbondo sampai Banyuwangi.
Bahkan Ansor sampai harus menyebrangi selat Bali, membantu membantai orang orang komunis di daerah bali barat.
Awalnya memang orang orang Komunis sempat diatas angin, dengan menangkapi tokoh tokoh agama atau tokoh masyarakat yang berafiliasi dengan PNI. Beberapa pertempuran terjadi antara komunis dengan Ansor, kaum nasionalis dan pemuda Kristen.
Namun sejak RPKAD mengirim satu batalyon menuju Jawa Tengah pada tgl 17 Oktober 1965. Keadaaan berubah drastis. Pihak komunis menjadi terdesak, dan dibantai sampai keluarganya atau kerabatnya.
Banyak pembunuhan terjadi karena amuk massa atau fitnah dari orang orang yang tidak suka kepada mereka yang dicurigai simpatisan. Padahal bukan komunis.
Di daerah Klaten, pemuda nasionalis membentuk satuan khusus yang dinamakan ‘ Pasukan Banteng Serba Guna “ bekerja sama dengan pemuda pemuda Islam dan pemuda Kristen yang membentuk “ Barisan Pengawal Yesus “. Mereka mendapat latihan militer dari satuan RPKAD yang berbasis di Kandang Menjangan dan Kartasura.
Beberapa laporan tentang pembunuhan di daerah Jawa Timur :
1. Lawang, Kabupaten Malang. Para anggota dan simpatisan PKI yang akan dibunuh dikat tangannya. Lalu segerombolan pemuda Ansor bersama satu unit tentara Zeni Tempur membawa ke tempat pembantaian. Para korban satu persatu digiring ke lubang. Mereka dipukuli dengan benda keras sampai tewas. Lalu kepala mereka di penggal. Ribuan orang dibunuh dengan cara ini. Lalu pohon pohon pisang ditanam diatas kuburan mereka.
2. Singosari , Malang. Oerip Kalsum, seorang lurah wanita desa Dengkol, Singosari dibunuh dengan cara tubuh dan kemaluannya dibakar, lalu lehernya diikat sampai tewas.
3. Tumpang, Kabupaten Malang. Sekitar ribuan orang dibunuh oleh tentara dari Artileri Medan ( Armed I ) bekerja sama dengan Ansor. Mayat korban dikuburkan didesa Kunci.
4. Kabupaten Jember. Pembantaian dilakukan oleh Armed III. Tempat pembantaian perkebunan karet Wonowiri dan Glantangan serta kebun kelapa Ngalangan. Sementara di Desa Pontang pembantaian dilakukan oleh kepala Desa dan pensiunan tentara.
5. Nglegok. Kabupaten Blitar. Japik seorang tokoh Gerwani cabang setempat dan seorang guru, dibunuh bersama suaminya. Ia diperkosa berkali kali sebelum tubuhnya dibelah mulai dari payudara dan kemaluannya. Nursamsu seorang guru juga dibunuh, dan potongan tubuhnya digantung di rumah kawan kawannya. Sucipto seorang bekas lurah Nglegok dikebiri lalu dibunuh. Semuanya dilakukan oleh pemuda Ansor.
6. Garum, Kabupaten Blitar. Ny Djajus seorang lurah desa Tawangsari dan seorang anggota Gerwani. Hamil pada saat dibunuh. Tubuhnya dibelah sebelum dibunuh.
7. Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Beberapa guru, kepala desa ditangkap oleh pemuda Ansor, lalu disembelih dan mayatnya dibuang ke sungai. Beberapa kepala guru dipenggal dan ditaruh diatas bamboo untuk diarak keliling desa.
8. Kecamatan Pare, Kediri. Suranto, seorang kepala sekolah menengah di Pare. Ia bukan anggota PKI, tetapi anggota Partindo. Ia bersama istrinya yang sedang hamil 9 bulan di tangkap pemuda Ansor. Mereka dibunuh, perut istrinya dibelah dan janinnya dicincang. Selama seminggu setelah kejadian itu, kelima anak anak Suranto yang masih kecil kecil tidak punya siapa siapa yang akan menolong mereka, karena para pemuda Ansor memperingatkan tetangga, bahwa barang siapa menolong anak anak iti tidak dijamin keselamatannya.
9. Kecamatan Keras, Kabuaten Kediri. Tahanan dibawa naik rakit oleh pemuda Ansor, dan disepanjang perjalanan mereka dipukui sampai mati, lalu mayatnya dibuang di bantaran sungai.
10. Kabupaten Banyuwangi. Pembantaian dilakukan mulai tgl 20 November 1965 sampai 25 Desember 1965. Kemudian terjadi lagi 1 Oktober sampai 5 Oktober 1966 serta pembantaian terakhir sejak Mei 1967 sampai Oktober 1968. Pembantaian dilakukan oleh regu regu tembaj dari Kodim 08325, pemuda Ansor dan Pemuda Demokrat. Mayat mayat dikubur dilubang lubang yang sudah disiapkan. Umumnya satu lubang memuat 20 25 orang.
Dengan menggunakan truk pinjaman dari pabrik kertas di Banyuwangi ratusan korban disiram minyak tanah dan dibakar lalu dilempar ke jurang di Curahtangis, antara jalan Banyuwangi dan Situbondo. Dalam banyak kasus, perempuan perrempuan dibunuh dengan cara ditusuk dengan pedang panjang melalui vagina sehingga perut mereka terbelah. Kepala dan payudara mereka dipotong potong lalu dipamerkan di pos pos jaga yang ada di sepanjang perjalanan.
Selain Curahtangis diatas, ada tempat seperti Merawan, Curahjati – sebuah hutan jati, Desa bulusan dan Ketapang di daerah pantai yang menjadi tempat pembantaian massal. Bahkan di daerah Tampuh, sebuah desa perkebunan terpencil, sejumlah anggota PKI ditembak yang dipimpin oleh komandan kodim setempat.
Sulit mengatakan jika militer dan petinggi organisasi massa tidak terlibat, jika contoh kasus pembantaian di Banyuwangi justru dipimpin oleh Kolonel Sumadi (Komandan Korem 083), Letkol Djoko Supaat Slamet (Komandan Kodim 18325) , Dja’far Maruf( Ketua PNI cab. Banyuwangi ) Kiai Haji Abdul Latief ( Ketua NU cab. Banyuwangi )
Ketika Tim pencarifakta yang dipimpin Oei Tjoe Tat turun disini pada tanggal 25 Desember 1965. Jumlah korban sedah mencapai 25.000 orang.
Banyak orang yang tidak tahu apa apa harus ikut membayar nyawanya karena amuk massa. Kerabat, tetangga, bayi bayi yang tak berdosa.
Bagaimana kita menjelaskan fenomena ribuan orang orang Bali yang pasrah, lalu berpakaian putih putih berjalan menuju tempat penjagalan, serta berdiam diri menunggu datangnya algojo.
Bagaimana kita menjelaskan puluhan ribu guru yang hilang dari sekolah sekolah dalam periode tersebut. Mereka tak tahu apa apa tentang politik, sehingga bergabung dengan gerakan sempalan PGRI non vaksentral, yang memberi semboyan jika Guru lapar mereka tak bisa mengajar. Sejumlah data menyebut angka 30.000 rib sampai 92,000 ribu guru dibunuh.
Dari 120 orang yang dibunuh di Desa Margosari Klaten, terdapat sejumlah 80 orang guru sekolah.
Juga para seniman yang memiliki minat khusus terhadao wayang, atau reog sehingga diasosiasikan terhadap Lekra.
Dengan belajar memahami sejarah, kita mengenal bangsa sendiri. Sejarah adalah cermin. Sehingga kita bisa bercermin tentang siapa diri kita sebenarnya. Tentu saja berharap kita bukan bangsa pendendam.
Sumber :
*Robert Cribb, The Indonesian Killings
*Memoar Oei Tjoa Tat
*Hermawan Sulistyo, Forgotten Years, Indonesia’s missing history of mass slaughter ( Jombang – Kediri 1965 -1966 )

Minggu, 02 Oktober 2011

Fredy S, Seks, dan G30S


Di sebuah laman web daring dideretkan beberapa gelintir manusia yang jalan hidup dan bahkan biodatanya misterius dan (kadang) jadi kontroversi di Indonesia: Gunadarma (kepala arsitek Borobudur), penulis buku Darmogandhul yang tak pernah diketahui jatidirinya, Tan Malaka (politisi pengelana yang pada 2009 kuburannya ditemukan Kepala KITLV Belanda Harry A Poeze di Kediri), Supriyadi (pimpinan PETA Blitar), pemuda penyobek bendera Belanda di Hotel Oranje Surabaya, Ki Panji Kusmin (pengarang cerpen Langit Makin Mendung), dan Imam Sayuti alias Tebo (anak yang lahir dengan bulu tebal yang ditengara sebagai hasil persetubuhan antara gendruwo dan Nasikah di Jember; geger Jatim 1990).
Saya memasukkan satu lagi, yakni Fredy S, dalam deretan manusia misterius karena nyaris semua yang menggandrungi roman yang ditulisnya tak pernah tahu siapa dan di mana penulis ini berada (walau saya menduga ia adalah orang Sunda dan paling tidak lama hidup dalam tradisi oral Jawa Barat ketika saya pergoki kerap terbalik-balik menulis frase seperti ‘Fasilitas’ ditulis ‘Pasilitas’).
Kerjaan ini mirip ketika saya mencari sosok Ki Pandji Kusmin sewaktu mengeditori buku Langit Makin Mendung (2004) di mana pengantar saya dirutuki pemeran tokoh Aidit dalam film Pengkhianatan, Syub’asa, di majalah TEMPO, sebagai kesimpulan ngawur ketika saya mengatakan anak Ki Pandji Kusmin pernah kuliah di UGM yang artinya tokoh itu ada dan bukan rekaan H.B. Jassin.
Ketika roman seks mengalami orgasme yang kemudian ledakan buku seks itu didulangulang antara tahun 2002-2004, nama Fredy S adalah ikon. Ia penulis roman yang prolifik, lancar ceritanya, memikat plotnya, dan tentu saja merangsang insting purba pembacanya. Laki-perempuan. Apalagi dilengkapi dengan sosoknya yang misterius. Sempurna sudah.
Nyaris di semua romannya—dan ini menjadi ciri buku roman percintaan dan seks yang tak pernah menuliskan satu halaman biodata pengarang—hanya tercantum ini: Fredy Siswanto. Informasi lain-lain tidak. Orang hanya tahu, Fredy penulis seks. Coba saja ketik nama itu di mesin pencari internet, yang tersasar adalah seks. Semua-muanya seks atau pinjam istilah Arswendo Atmowiloto di awal 1990-an: leer. Di tema apa pun, leer menjadi mindset romannya.
Termasuk ketika Fredy S mengeluarkan roman yang panjang yang berlatar politik riuh PKI di sekitar tahun 1964-1965, peristiwa G 30 S, dan pembasmiannya oleh tentara dan eksponen mahasiswa 1966. Bandingkan dengan judul buku putih pemerintah keluaran Sekretariat Negara RI pada 1994: Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya.
Jarang ada roman yang mengangkat tema ini sebagai latar utama. Ajib Rosidi pernah bikin dengan judul: Anak Tanahair (1985). Saskia Wieringa pernah bikin Lubang Buaya (2003). Beda segalanya dengan Ajib dan Wieringa, Fredy S membawa tema ini dengan sangat menggairahkan ke pembaca novel pop dengan seks, cinta, perselingkuhan, pelacuran, pemerkosaan, penculikan, dan kekerasan sebagai latar mengiringi tahun-tahun mengerikan itu.
Roman G 30 S ala Fredy ini diterbitkan 4 tahun setelah Arifin C Noer merilis film kolosal legendarisnya pada 1984: Pengkhianatan G 30 S/PKI. Seri ini mencakup 6 roman (Heksalogi Terpidana): #1 Bercinta dalam Gelap, #2 Politik Bercinta, #3 Budak Kehormatan, #4 Penghias Kepalsuan, #5 Belenggu Dosa, dan #6 Badai Telah Reda. Dari segi volume halaman, masing-masing buku rata-rata 200-an halaman. Dilihat tebalnya (1200 halaman), pekerjaan Fredy ini tergolong serius.
Ceritanya: seorang wartawati bernama Tuti Adyatma, redaktur Warta Kota, terlibat perselingkuhan dengan anggota parlemen dan sekaligus Sukarnois: Kusup Tular. Ketika Kusup ngebet menjadikan Tuti sebagai istri dalam gelap sepenuhnya, Tuti menolak. Propaganda cinta pun ditebar. Tular menghubungi komplotan pemuda untuk memfitnah suami Tuti agar Tuti mau melepasnya. Intrik-intrik macam begini ditebar Fredy di ribuan halaman romannya.
Dalam roman ini, PKI dan seluruh keluarga besarnya (Pemuda Rakyat, Lekra, Gerwani), pejabat-pejabat di lingkaran Sukarno, adalah komplotan penjahat yang menghalalkan segala cara untuk tujuan politik dan tentu saja hasrat seksnya. Bagi manusia-manusia komunis adalah hal biasa melakukan kekerasan, penipuan, fitnah. Bahkan keluarga mereka terkesan tak ada yang beres. Kusup selingkuh dengan Tuti, istrinya selingkuh dengan sopir Kusup, sementara anak si Kusup selingkuh dengan pacar si sopir.
Ketika Kusup Tular misalnya, menawarkan “proyek seks” ke Pemuda Rakyat (tak eksplisit disebut), gerombolan itu minta syarat: Kusup Tular menggelontorkan dana untuk kelancaran kas sekretariat dan Kusup Tular tahu beres “proyek seks” itu.
Lain kali, ketika “proyek seks” ini hampir gagal total karena umpan pelacur bernama Giwani (Gerwani?) kepada suami Tuti hampir terbongkar, Kusdit dan Jono mengajukan syarat lain: Kusup Tular menandatangani persetujuan mengganyang Manikebu:
“Kami butuh dukungan Pak Tular. Tepatnya kawan-kawan budayawan…. (butuh sebuah) pernyataan politik… mengganyang Manikebu. Bila perlu beberkan latar belakangnya dengan Nekolim. Biar terasa lebih mantap.”; “(Tular): Ah, Manikebu itu kan kelompok kecil. Manifes Kebudayaan kan? Orang-orang itu kan cuma Jassin, Larto, Gunawan, Bur…” (Seri #2: 89-90)
Porsi dialog optimisme orang komunis macam begini disebar Fredy di banyak halaman, khususnya di seri #1-#3. Dan tentu saja dialognya terjadi di sudut cafe remang, di rumah pelacuran, resor Pulau Seribu, hotel mewah, atau dalam mobil di mana Tuti dan Kusup saling mengecup, saling meraba, dan berujung di atas ranjang.
Terasa sekali, tokoh Tuti di sini adalah korban seks ganas pejabat Sukarno yang—pinjam sebait sajak W.S. Rendra—“tiba-tiba tanpa ujung pangkal ia sebut kau inspirasi revolusi sambil ia buka kutangmu”. (1971: 24)
Tokoh-tokoh seperti Tuti itu—walau tak beres secara moral—dibalik Fredy menjadi srikandi yang berjuang di belakang Manikebu dan pers antikomunis untuk menghadapi komplotan pengacau politik Indonesia yang—lagi-lagi pinjam Rendra: “bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi sambil celananya basah”.
Terkesan kuat, Heksalogi Terpidana Fredy ini adalah sebuah pernyataan sikap sebuah orde, bahwa tak ada dalih apa pun membela komunis dan seluruh anasirnya dari dakwaan sejarah, khususnya terbaca di seri #4, #5, dan #6. Mereka harus diganyang sampai ke akar-akarnya. Tak boleh ada kasihan. Mereka pantas menerima karmanya. PKI-lah aktor utama dari semua kerusakan masyarakat.
Maka, Fredy pun menulis berulang-ulang frase ini tanpa ragu: “G 30 S/PKI”. Dalam soal pola penulisan frase kayak gini, maaf, Fredy S sekubu dengan Taufiq Is, khususnya di buku Prahara Budaya (1995) dan Katasrofi Mendunia (2004).

Kehadiran Heksalogi bertema politik, khususnya G 30 S ini, sekaligus mengingatkan bahwa penulis roman pop dan seks macam Fredy S tak boleh dianggap enteng dan remeh. Pekerjaan Fredy S ini adalah pekerjaan politik dengan konsentrasi utama menggarap pembaca roman-roman pop yang jumlahnya sangat besar.
Sumber: RadioBuku-MuhidinMDahlan 

Sabtu, 01 Oktober 2011

Purwodadi: Skandal Pertama Orde Baru | Sisi Kelam Sejarah 1



Kalau bukan karena Poncke Princen, dunia tak pernah tahu kisah pembunuhan massal di Indonesia

 Historia

MAMIK tak tahan lagi memendam rahasia. Setiap malam mimpi buruk selalu datang menghampiri. Bayangan orang-orang menjerit kesakitan menjelang ajal membuatnya tak tenang. Sebagai seorang Katolik yang taat, Mamik memutuskan mengakui dosanya kepada pastor di Gereja Purwodadi, Romo Wignyosumarto. Dalam hitungan hari, kabar itu sampai ke telinga Poncke Princen, mantan tentara Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan bergiat sebagai pejuang hak azasi manusia.

Kisahnya berawal pada Februari 1969, ketika Poncke, Cees dan Henk pergi mengunjungi Purwodadi, Jawa Tengah. Ketiganya berhasil menemui Romo Wignyosumarto, pastor gereja Katolik Purwodadi yang menceritakan tentang pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI. Romo Wignyosumarto mendengar informasi itu dari Mamik, seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan 50 orang lebih anggota dan simpatisan PKI.

Kepada Poncke, Romo Wignyo bercerita kalau Mamik mengalami trauma dan merasa berdosa karena turut membunuh 50 orang anggota dan simpatisan PKI. Terdorong rasa bersalah, Mamik memberikan pengakuan dosa. 
Kemungkinan, atas dasar kemanusiaan, Romo Wignyo ambil resiko melanggar etika membocorkan informasi itu kepada Poncke. Nasib malang menimpa Mamik. Pada 5 Maret 1969, sebulan setelah Poncke jumpa pers, tentara Kodim 0717/Purwodadi menangkap Mamik. Setelah itu tak diketahui lagi bagaimana riwayatnya.

Atas informasi Romo Wignyo, Princen, Cees dan Henk mengunjungi seluruh kamp tahanan yang ada di Grobogan. Di Kuwu, ia menemukan bukti kuat adanya pembunuhan terhadap sekitar 860 orang tahanan di sana. Poncke dan kedua kawannya mengumpulkan kesaksian dari penduduk sekitar yang mengetahui adanya pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI. Dalam otobiografinya Poncke mengatakan, 
“Orang-orang yang ditangkap pada aksi pembersihan telah dibunuh dengan cara memukul kepala para korban dengan batangan besi. Ini dilakukan pada malam hari setelah kereta api ke Yogya lewat.”
Tapi mendadak hati Poncke bimbang. Dia harus memilih antara kawan atau rakyat Indonesia yang dicintainya. 
“Aku berada dalam pilihan sulit. Kalau berita itu sampai dimuat lebih dulu dalam koran Belanda, dan kemudian baru pers internasional, maka kami Komisi Hak-Hak Manusia, bisa dituduh tidak berbuat apa-apa dan tutup mulut karena takut,” kata Poncke dalam otobiografinya, Kemerdekaan Memilih.  
Komisi Hak-Hak Manusia yang dimaksud Poncke adalah Lembaga Hak-Hak Azasi Manusia, di mana dia duduk sebagai Wakil Ketua II. 

Kebimbangan menerpanya karena dia berjanji kepada Cees van Caspel dan Henk Kolb, dua wartawan Belanda sahabatnya itu, untuk mengangkat kasus pembunuhan massal di Purwodadi sebagai berita ekslusif di De Haagsche Courant, koran tempat mereka bekerja. Namun sebelum berita turun di Belanda, Poncke putar haluan, memutuskan untuk membuka skandal terbesar di awal berdirinya rezim Orde Baru itu di hadapan wartawan nasional di Jakarta.

Pilihan untuk membuka insiden itu bukannya tanpa resiko. Dia sadar betul siapa yang dihadapinya. Tapi bagi pria yang bernama asli Johannes Cornelius Princen itu, pilihan hidup beresiko sudah dia tempuh sejak muda: memutuskan disersi dari dinas ketentaraan Belanda untuk bergabung dengan gerilyawan republikein; mendirikan Liga Demokrasi oposan Presiden Sukarno dan dipenjara karena aksinya itu. Maka ketika keluar dari penjara Orde Lama, dia kembali berdiri tegak menghadapi tiran baru sedang garang-garangnya menindas siapa pun yang menghalangi mereka.

Poncke nekat membeberkan temuannya di Purwodadi ke hadapan para wartawan di Jakarta pada Selasa, 26 Februari 1969. Gayung bersambut. Keesokan harinya, Rabu, 27 Februari 1969, Harian KAMI yang dikelola oleh Nono Anwar Makarim cum suis menurunkan berita pembunuhan itu di bawah judul: “Purwodadi Dalam Ketakutan”. 
Dalam keterangan persnya Poncke mengungkapkan bahwa Dandim 0717/ Purwodadi Letkol. Tedjo Suwarno berperan penting dalam peristiwa tersebut.
Pernyataan Tedjo Suwarno,“lebih baik kalian (masyarakat) membersihkan (komunis) sendiri daripada saya yang membersihkannya,” diperkirakan menjadi pendorong utama terjadinya kekerasan di Purwodadi.
Kodim Purwodadi sendiri, atas perintah Kodam Diponegoro, menjalankan operasi penumpasan PKI melalui Operasi Kikis I (periode 4 Juli – Desember 1967) dan Kikis II (peiode 27 Juni – 7 Juli 1968). Dalam dua gelombang operasi itu, ribuan orang ditangkap dan disekap di beberapa kamp penahanan yang tersebar di wilayah kabupaten Grobogan.

Selang beberapa hari setelah tersiarnya kabar pembunuhan massal di Purwodadi, banyak petinggi Angkatan Darat waktu itu, seperti Panglima AD Jend. M. Panggaben dan Pangdam Diponegoro Mayjen. Surono berlomba-lomba menyatakan bantahannya. Bahkan Poncke dituduh sebagai agen komunis.
 Menghadapi tuduhan itu Poncke balas menyerang mengatakan bahwa tuduhan itu tak berdasar karena pada masa Sukarno, di saat PKI ada di atas angin, dia justru menjadi lawannya. 
“Saya bukan seorang sentimentalis naif,” begitu kata Poncke.
Cees dan Henk yang gagal membuat berita Purwodadi ekslusif akhirnya tetap mengangkat kasus itu di De Haagsche Courant. Hasil reportase Cees dan Henk ternyata membawa dampak yang cukup besar. Berita itu menyulut reaksi dan gelombang protes dari masyarakat internasional, khususnya di Belanda terhadap rezim Orde Baru.

Surat kabar Belanda Trouw edisi 19 April 1969 menyiarkan “surat terbuka” dari Comite Indonesie (Komite Indonesia) yang keberatan dengan niat jalinan kerjasama Belanda-Indonesia karena dengan demikian melegalkan pembunuhan massal yang telah dilakukan Indonesia. Di lain pihak pemimpin kelompok Indonesianis terkemuka, Dr. J.M. Pluvier menyatakan bahwa pemerintah Soeharto bertanggung jawab atas penangkapan terhadap orang-orang kiri dan diskriminasi terhadap golongan Cina.

Bola salju yang menggelinding sejak peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi terungkap semakin membesar. Dalam rangka lustrum Universitas Katolik Nijmegen, pada tanggal 17 April 1969 diselenggarakan sebuah ceramah dengan mengundang Menteri Keuangan RI, Drs. Frans Seda sebagai penceramah. Begitu Frans Seda naik ke pangung untuk mulai berceramah, Y. van Herte seorang mahasiswa menyela dan bertanya perihal peristiwa pembunuhan massal anggota PKI selama bulan Oktober 1965. 
Frans menyanggupi untuk menjawab pertanyaan itu setelah ia diberi kesempatan untuk memberikan ceramah terlebih dahulu. Ternyata mereka menolak dan meminta pertanggungjawaban Frans atas pembunuhan massal di Indonesia. Akibatnya suasana menjadi kacau, bahkan Frans Seda diteriaki sebagai Moordenaar dan lafaard..!. Akhirnya ceramah dibatalkan dan Frans Seda keluar meninggalkan Aula Universitas lewat pintu belakang.

Prof. Dr. W.F. Wertheim, seorang Indonesianis yang juga menjadi salah satu anggota komite Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Majalah Vrije Nederland juga menyatakan ketidaksetujuannya atas bantuan finansial pemerintah Belanda bagi pemerintah Soeharto. Dalam wawancara lain dengan sebuah stasiun TV di Belanda, Wertheim kembali menegaskan, “tidak ada kerjasama” dengan rezim yang membiarkan pembunuhan massal terhadap 80.000 hingga 100.000 orang tahanan politik. Pemerintah Orde Baru yang dibuat berang oleh pernyataan Wertheim, kemudian melarangnya mengunjungi Indonesia.

Posisi pemerintah Orde Baru semakin terpojok dengan terungkapnya kasus pembunuhan massal di Grobogan. Kasus Purwodadi yang dibongkar oleh Poncke telah menorehkan aib bagi Orde Baru di awal kekuasaannya. Tidak tanggapnya rezim Soeharto terhadap kasus Grobogan menimbulkan reaksi keras di luar negeri. Prof. Dr. Ernest Utrecht, dalam sebuah diskusi di Universitas Nijmegen, Belanda, mengatakan bahwa “Repelita is onzin” (Repelita adalah omong kosong). 
Ia mengatakan bahwa bantuan kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat. Kejatuhan Soekarno membawa angin segar bagi masuknya pemodal asing, karena Soeharto yang baru saja memegang kendali pemerintahan selama dua tahun telah mengambil serangkaian langkah-langkah untuk merealisasikan program perbaikan ekonomi dan memulihkan stabilitas politik dalam satu paket, dan stabilitas politik dijadikan prasyarat bagi landasan pembangunan ekonomi.

Bukan hanya pers Belanda, pers Thailand juga mengangkat kasus pembunuhan massal di Purwodadi sebagai berita, sehingga perhatian khalayak diarahkan ke Indonesia. Akibatnya Kedutaan Besar RI di Bangkok menjadi sasaran hujatan dan kritik pedas dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun organisasi sosial lainnya di Bangkok. Kasus Purwodadi nampaknya berdampak lebih jauh daripada yang diperkirakan. 
 Soeharto yang merasa terganggu oleh peristiwa itu, akhirnya membatalkan kunjungannya ke sejumlah negara Eropa yang sejatinya akan dilakukan pada medio April 1969. Ia memutuskan baru akan mengunjungi Eropa termasuk Belanda tahun 1970.

Berbeda dengan publik di Belanda, reaksi pers Amerika terhadap pembunuhan massal terbesar sesudah Perang Dunia ke II itu dingin-dingin saja. Bahkan semenjak awal tersiar kabar penghancuran PKI di Indonesia, Majalah Time edisi 5 Juli 1966 menuliskan hal itu sebagai “berita terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia.”

Pembantaian Terbesar Di Indonesia Setelah G30S PKI

1 Oktober 2011



Paska peristiwa G30S PKI tidak hanya menyimpan misteri, tetapi ternyata menyisakan cerita yang sangat mengerikan. Pembantaian dan pembunuhan kepada anggota PKI terjadi dimana-mana di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam sebuah Konferensi Tiga Benua di Havana di bulan Februari 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto.
Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan “penghargaan penuh” atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia.”

Penangkapan Simpatisan PKI
Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis – perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juga orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.
Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu “terbendung mayat”.
Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali.
Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah “Time” memberitakan: “Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius.”
Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.
Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis “anti-Tionghoa” terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.
Basis PKI Blitar
Blitar Selatan adalah basis PKI. Cap itu masih melekat hingga sekarang meski PKI sudah dinyatakan sebagai partai terlarang. Ketika negara mengejar anggota serta mereka yang dianggap sebagai pendukung PKI pada tahun 1965, ribuan nyawa melayang. Dieksekusi tanpa peradilan. Sebagian dari mereka dikuburkan secara massal di sejumlah desa di Blitar Selatan, Jawa Timur. Peristiwa 1965 memang masih menyisakan beribu tanda tanya. Membongkar makam massal punya nilai penting, tidak hanya bagi mereka yang dikuburkan di dalamnya, tapi penting bagi kebenaran itu sendiri. Namun rupanya ada yang tak setuju makam dibongkar.
Markus Talam dan Sanjoyo, bekas narapidana di Pulau Buru, mengatakan, di makam Bakung inilah pertama kali terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap terlibat PKI. 
“Di sini ini saja ada 48, disitu ada 7. Mati itu bukan semuanya ditembak. Ya ada yang dipukul, digorok, disembelih,” ujar Markus Talam.
Sementara Sanjoyo berkata: “Sekitar 25 atau 30 orang itu dalam satu lobang.”
Ini kuburan massal PKI, begitu kata warga Blitar. Kuburan ini adalah buntut dari Operasi Trisula yang digelar tahun 1966 di Blitar Selatan, ketika itu warga yang dicap PKI dikejar dan dibunuh. Lebih jauh Markus Talam berkata: 
“Itu gencar sekali, istilahnya operasi Tumpes Kelor!!!! Jumpa kelihatannya itu orang mencurigakan langsung dibawa, termasuk saya. Tinggal yang di rumah itu cuma perempuan-perempuan. Ada orang yang bertani dibawa, direntengi sampe 10, 7, 4 itu dibunuh. Pembunuhannya ya di tempat-tempat itu aja. Yang dibunuh di sini juga ada, yang dibawa di gunung di luar desa juga ada.”
Markus Talam lolos dari pembunuhan karena kabur saat diangkut tentara dari tempat persembunyiannya di Trenggalek, menuju Markas Kodim di Blitar. Tapi selama ia melarikan diri, giliran anggota keluarganya yang jadi sasaran. Ditangkap, lantas dieksekusi.
“Saya ini nggak kurang dari 30 dik, korban. Keponakan, terus saudara-saudara sepupu, banyak! Orang-orang yang nggak tahu apa-apa itu, petani. Ya mereka itu ditembak di sini saja, yang deket sungai ya dibuang ke sungai, kalo nggak ya ditaruh begitu saja, nggak dikubur.
Kuburan massal bagi mereka yang dicap PKI juga bisa ditemukan di Kecamatan Nglegok, Blitar Utara. Jaraknya sekitar 50 kilometer dari desa pertama. Sanjoyo adalah bekas Kepala Desa Kedawung. Di desa ini, kata dia, ada dua kuburan massal PKI. Sementara di desa lain seperti Selorejo, Penataran, Bangsri dan Karanganyar terdapat tiga hingga lima makam. Total di Kecamatan Nglegok saja, ada puluhan kuburan massal. Sanjoyo salah seorang saksi dalam peristiwa pembantaian massal bagi mereka yang dicap PKI. Ketika Operasi Trisula digelar TNI, hampir setiap malam di Desa Tumpakoyot, Kecamatan Bakung, terdengar bunyi rentetan senjata. Setiap pagi pun ia harus mencari potongan bambu sepanjang dua meter, untuk mendorong puluhan mayat yang bergelimpangan di sungai belakang rumahnya.
“Kalau di Blitar Selatan malah lebih ngeri lagi karena cuma diceburkan di kali aja. Pada waktu peristiwa Gestapu itu airnya nggak putih lagi atau cokelat lagi tapi merah! Itu karena banyak jenazah-jenazah yang dibuang begitu saja.”
Bagi warga Blitar, makam massal yang paling terkenal, di antara ratusan yang ada, adalah Goa Tikus di Desa Lorejo. Letaknya di pegunungan kapur Blitar Selatan, yang dikenal sebagai lokasi pembuangan mayat. Goa Tikus adalah lubang selebar 2,5 meter dengan kedalaman 20 meter. Tampak puluhan tengkorak manusia menyembul di antara air berlumpur. Tulang belulang juga terserak bercampur serpihan kain.
Begitu peluit dibunyikan, Santiko dan Jumani menarik tubuh saya ke atas. 
“Saya baru saja melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, didalam gua tikus tadi ada tumpukan tulang manusia yang sudah tak utuh lagi setinggi 2 meter. Dan tulang tulang itu bercampur dengan lumpur serpihan kain, sandal karet dan batu. Dari banyaknya tulang yang ada, sepertinya benar yang dikatakan warga, bahwa jenazah yang dibuang di gua Tikus mencapai ratusan orang.”
Bu Put, dikenal warga Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Blitar, sebagai tokoh Gerwani Jawa Timur. Gerwani adalah organisasi perempuan di bawah Partai Komunis Indonesia, PKI. Posisinya cukup tinggi, ia sempat menjabat sebagai anggota DPRD Blitar. Tahun 1965, ia lari ke Blitar Selatan. 
“Ya lari, he….he…. kenapa Bu ?. Ya takut to saya, wong orang orang pada disembelih, rumahnya dibakar harta bendanya diambilin.” 
Put Mainah sudah kenyang merasakan penjara 10 tahun karena keputusannya bergabung dengan PKI. Ia tak pernah menyesal menjadi anggota PKI. Satu-satunya penyesalan adalah karena negara tak menghargai keyakinan dan jalan hidup orang lain.
Upaya pembongkaran kuburan massal PKI di Blitar bukannya tak pernah dilakukan. Pemkab Blitar beberapa kali melontarkan gagasan ini, tapi selalu ditentang. Penentang utama datang dari kelompok tentara. Sukirno seorang pensiunan Komandan Kodim di Blitar berpendapat, pembongkaran kuburan massal PKI di Blitar lebih banyak sisi negatifnya. 
“Kalau itu dilaksanakan menurut saya justru akan menimbulkan efek yang negatif. Baik korban maupun yang dikorbankan pada tahun 65-66 itu, bahkan mungkin akan mereview pada tahun 48.”
Pemerintah Kabupaten Blitar akhirnya meminta meminta Komnas HAM meneliti keberadaan kuburan massal tersebut. Kuburan dirasa perlu dibongkar, untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM berat saat berlangsung Operasi Trisula.
 “Peristiwa tahun 65 itu merupakan tidak hanya pelanggaran tidak hanya HAM, tapi lebih dalam pada perikemanusiaan itu. Tidak bisa menghilangkan nyawa orang itu seenaknya sendiri tanpa proses yang jelas. Oleh karena itu saya sangat mendukung upaya upaya itu dan mudah mudahan setelah bukti bukti kongkrit, kebenaran bisa ditegakkan.”
Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. Empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu.
Sumber: Perambah 

Sejarah Tapol PKI di Moncongloe


S. Riany | 1 Oktober 2011



Makassar yang di kenal sebagai kota pelabuhan berpuluh-puluh pedagang singgah, berdagang, hingga bertempat tinggal di Makassar menyebabkan arus pergerakan nasional juga menampakkan wajahnya. 
Menurut catatan Taufik, pada tahun 1916 organisasi syarikat Islam adalah organisasi yang pertama kali menapakkan jejaknya di “Butta Daeng” ini, yang pemimpinnya kala itu adalah Ince Abdurrahman, Ince Tajuddin, Ince Taswin dan Burhanuddin. Kemudian di susul oleh Muhammadiyah membuka cabangnya di Makassar pada tahun 1926 lewat seorang pedagang batik asal Surabaya, yakni KH. Abdullah dan Mansyur al-Yamami. Kemudian PKI juga mulai membuka cabangnya di Makassar

Pada tahun 1922, PKI telah menanamkan pengaruhnya dan melakukan propaganda dan menyebarluaskan program-programnya dengan memakai corong “Pemberita Makassar”. 

Dengan surat kabar ini, PKI dengan langkah pasti menggemakan ajaran-ajarannya yang melawan penindasan atas kolonial Belanda. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat Sul-Sel untuk bersama-sama, bergerak-berbareng dalam melawan dan mengusir penjajah. Dan PKI cabang Makassar ini diakui dan menjadi utusan di antara empat cabang dari luar pulau Jawa dalam kongres kesembilan partai ini.

Dengan gagalnya pemberontakan Prambanan yang dilancarkan segelintir elit PKI, berimbas pada pelarangan PKI di nasional maupun daerah. Perlawanan sosial terhadap colonial Belanda menjadi “berhenti dan tiarap”. Dan banyak para akitivisnya yang di tangkap, bahkan ada yang di buang keluar negeri. Dengan tiarapnya pergerakan sosial, maka di pusat maupun di daerah-daerah “tidak terdengar” lagi pergerakan dan perlawanan sosial yang besar, kecuali letupan-letupan amarah yang dengan sekejap dan mudah dapat dipatahkah. 

Pada tahun 1953, PKI cabang Makassar belum dapat memberikan pengaruh besar terhadap warga masyarakat Sul-Sel pada umumnya, dan warga Makassar pada khususnya. Hal ini didasari oleh kuatnya control aparat pemerintah dan berkembangnya DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar yang merupakan “anti-tesa” dari PKI tersebut. Tergerusnya ruang publik bagi PKI di Sul-sel menjadikan partai ini “melunakkan” propagandanya dengan menjelaskan lebih awal bahwa lambing palu, arit dan kembang bunga di bendera PKI dapat diartikan buruh (palu), petani (arit) dan kemakmuran (kembang bunga). 

Walaupun giat melakukan propaganda turun ke grass-root, tetapi pada pemilu pertama 1955, PKI hanya mendapatkan urutan 10 dengan jumlah suara 17. 831 atau 1, 6 persen, tak mendapatkan kursi di dewan legislative. Sedangkan pada tahun 1961, susunan DPR-GR menempatkan utusan PKI, satu orang yang diwakili oleh Aminuddin Muchlis. Awalnya, pada tahun 1960 telah disahkan UU PA dan UU PBH yang mana di daerah-daerah telah terjadi aksi sepihak PKI dalam melakukan pembagian tanah Negara kepada para petani penggarap. Aksi sepihak ini memicu konflik keras antara tuan tanah dengan para petani, sehingga pimpinan pesantren Darul Da’wah Wa Al-Irsyad (DDI) KH. Ambo Dalle dalam muktamarnya di Makassar menyatakan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya karena telah memicu pertentangan di tengah-tengah masyarakat. 

Camp Pengasingan Moncongloe
Kebencian Ulama terhadap PKI tambah menjadi-jadi akibat terdengar kabar bahwa telah terjadi kerusuhan di Jakarta yang didalangi oleh PKI, maka kekerasan fisik terhadap PKI pun tidak dapat dihindarkan. Pelbagai organisasi non-PKI bergabung untuk melakukan “perlawanan-balik” terhadap PKI yang telah meresahkan masyarakat akibat aksi land reformnya.

Berita-berita yang menyudutkan PKI beserta ormas-ormasnya sebagai pelaku penyiksa, pembantai dan pembunuh para Jenderal terpublikasikan di media-media pada bulan Oktober, November dan Desember 1965. Akibat pemberitaan ini, maka bermunculanlah kelompok dan gerakan anti komunisme dan anti-PKI yang semuanya tergabung dalam Front Pancasila. 

Di Makassar, pada bulan Oktober gerakan yang tergabung dalam anti PKI pun mulai melakukan penggeroyokan massa, pengrusakan perabot rumah tangga, dan sebagainya terhadap orang-orang yang teridentifikasi mempunyai hubungan dengan PKI (lihat 112-116) Razia, pengejaran dan penangkapan terhadap aktivis dan simpatisan PKI terus terjadi, tidak hanya di kota Makassar, akan tetapi di daerah-daerah pun terjadi, seperti Bone, Pare-pare, Jeneponto, Bantaeng, dll. Penjara merupakan tempat persinggahan terakhir dari aktivis dan simpatisan PKI, hingga akhirnya “dijebloskan” ke kamp pengasingan di Moncongloe. Sebelum ke Moncongloe, para tapol tersebut di tempatkan di penjara-penjara militer di kodim-kodim di daerahnya masing-masing. Sejak Oktober 1965 sampai Maret 1966, jumlah tapol mencapai 9. 765 orang. Di penjara, para tapol di tindak secara keras, di siksa hingga terdengar jeritan-jeritan yang suaranya didengar seluruh penghuni penjara hampir tiap malam. 

Mendengar kata Moncongloe, mungkin terasa asing di ruang dengar kita sekalian, tak hanya di luar kota Sulawesi Selatan, bahkan di dalam kota pun banyak masyarakat yang belum dengar tempat dan berkunjung ke sana. Sebagaimana diteliti oleh penulis buku ini, bahwa Moncongloe berada di daerah perbatasan Maros dan Gowa, sekitar 20 Km dari ibukota Kabupaten Gowa dan 15 Km dari ibukota Kabupaten Maros, ketinggian sekitar 250 meter dari permukaan laut dengan struktur tanah yang tidak rata. Daerah ini dikenal pula dengan sebutan “Tanah Merah”.

Sesuai dengan surat keputusan Pepelrada Sulselra No. KEP. 024/ 10/ 1965/ PDD/ 1965 tanggal 18 Oktober 1965 tentang perintah membebastugaskan untuk sementara para anggota PKI dan ormas-ormasnya. Kodam XIV Hasanuddin yang dikomandani oleh Brigjend Solihin mengeluarkan kebijakan pembubaran PKI di Sul-Sel dan instruksi kepada semua instansi pemerintah agar melakukan pengawasan ke setiap pegawai yang mempunyai hubungan dekat dengan PKI. 

Pengamanan dan penangkapan aktivis dan simpatisan PKI di tangkap dan dipekerjakan secara paksa, sebagaimana yang terjadi di kampong Tabaringan, Kabupaten Takalar, sekitar 600 orang dijadikan tahanan politik (tapol) dan wajib lapor dan dikenakan sanksi bekerja membuat jalanan dari kota Takalar hingga perbatasan kabupaten Jeneponto. Begitupula di tempat lain, kabupaten Pare-pare, Barru, Selayar, sekitar 1.470 petani di tangkap karena mempunyai hubungan dengan ormas petaninya PKI, Barisan Tani Nasional (BTI). Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. PELAK-002/KOPKAM/10/68. 

Dalam wawancara peneliti kepada tapol (Cak Gun, namanya) berkata: “Saya selalu bertanya-tanya dalam hati, apa salah saya, atau mungkin leluhur saya pernah membuat kesalahan sehingga sayalah yang harus menanggung akibatnya. Saya ditahan pada usia 15 tahun ketika itu saya duduk di bangku SMP kelas II, mana mungkin saya terlibat dalam Gerakan 30 September, sejak di penjara sampai pengasingan, saya tidak mengerti mengapa saya di tahan. Ada apa dengan nasib saya.”. Ini hanya sekedar salah satu contoh bahwa dalam penangkapan G 30 S/PKI, banyak dari tapol adalah salah tangkap. Dan ini bukan hanya terjadi di Sul-Sel, akan tetapi (mungkin) dapat terjadi di tempat lain di luar Sul-Sel.

Sebagai penutup, buku ini sangat penting untuk melengkapi “serpihan” sejarah Indonesia yang tercecer dan belum dikuak-publikasikan kepada khalayak ramai. Semoga buku ini menjadi bermanfaat bagi generasi masa kini dan generasi masa depan.[mloe]


Sumber: Moncongloe.Blogspot.Com