Minggu, 17/04/2016 13:55 WIB
Lembaga Ketahanan
Nasional bekerja sama dengan Kemenkopolhukam dalam menjamin kemanan
Simposium Nasional Tragedi 1965. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal
(Purnawirawan) Agus Widjojo mengatakan, telah bekerja sama dengan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk
menjamin keamanan dari acara Simposium Nasional Tragedi 1965.
"Kami bekerjasama dengan Kemenkopolhukam jadi pastinya akan sebagian jadi tanggung jawab Menkopolhukam," kata Agus di Istana Negara, Jumat (15/4).
Agus mengatakan, acara tersebut merupakan sebuah eksperimen untuk membuat sebuah perubahan. "Karena ini yang pertama kali, bisa dikatakan ini sebuah eksperimen untuk mencoba. Kalau semua diam mau ke mana kita," kata Agus menjelaskan.
Menurut Agus, dengan adanya simposium 1965 maka publik lama-lama akan terbiasa untuk berhadapan langsung dengan pemerintah pun sebaliknya. Sehingga, hal tersebut akan membawa pada keadaan yang lebih baik.
Sementara ditanyai mengenai pengusiran terhadap acara 1965 yang terjadi Kamis kemarin, Agus mengatakan insiden tersebut berada di luar kewenangan panitia simposium.
"Itu berada di wilayah keamanan, ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan politik," ujarnya.
Sebelumnya, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 batal mengadakan lokakarya di Cianjur akibat adanya penolakan sejumlah organisasi masyarakat seperti Forum Pembela Islam, Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Masyarakat Cianjur.
Para anggota YPKP, yang umumnya telah berusia lanjut, lantas diungsikan ke sejumlah lokasi di Jakarta.
Menurut salah satu pegiat YPKP, Bedjo Untung, massa yang mendatangi wisma tempat anggota YPKP menginap berjumlah lebih dari seribu orang. Pada saat yang sama, personel kepolisian dan militer turut hadir di wisma tersebut.
Pada lokakarya yang urung berlangsung itu, YPKP rencananya akan membahas sikap mereka terhadap simposium gagasan Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang disokong Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Komnas HAM tersebut. (rdk)
"Kami bekerjasama dengan Kemenkopolhukam jadi pastinya akan sebagian jadi tanggung jawab Menkopolhukam," kata Agus di Istana Negara, Jumat (15/4).
Agus mengatakan, acara tersebut merupakan sebuah eksperimen untuk membuat sebuah perubahan. "Karena ini yang pertama kali, bisa dikatakan ini sebuah eksperimen untuk mencoba. Kalau semua diam mau ke mana kita," kata Agus menjelaskan.
Menurut Agus, dengan adanya simposium 1965 maka publik lama-lama akan terbiasa untuk berhadapan langsung dengan pemerintah pun sebaliknya. Sehingga, hal tersebut akan membawa pada keadaan yang lebih baik.
Sementara ditanyai mengenai pengusiran terhadap acara 1965 yang terjadi Kamis kemarin, Agus mengatakan insiden tersebut berada di luar kewenangan panitia simposium.
"Itu berada di wilayah keamanan, ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan politik," ujarnya.
Sebelumnya, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 batal mengadakan lokakarya di Cianjur akibat adanya penolakan sejumlah organisasi masyarakat seperti Forum Pembela Islam, Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Masyarakat Cianjur.
Para anggota YPKP, yang umumnya telah berusia lanjut, lantas diungsikan ke sejumlah lokasi di Jakarta.
Menurut salah satu pegiat YPKP, Bedjo Untung, massa yang mendatangi wisma tempat anggota YPKP menginap berjumlah lebih dari seribu orang. Pada saat yang sama, personel kepolisian dan militer turut hadir di wisma tersebut.
Pada lokakarya yang urung berlangsung itu, YPKP rencananya akan membahas sikap mereka terhadap simposium gagasan Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang disokong Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Komnas HAM tersebut. (rdk)
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160415210045-12-124300/menko-luhut-jamin-simposium-tragedi-1965-aman-digelar/
0 komentar:
Posting Komentar