Hari Ini Adalah Hari Kematian Tan Malaka

Tim Redaksi

Minggu 21 Februari 2016 WIB

Dihukum mati tanpa proses peradilan. Kisah tragis seorang politikus-pemikir yang dibunuh bangsanya sendiri.

Tan Malaka, dieksekusi mati tanpa proses pengadilan.  Foto: Repro buku Harry Poeze.

HARI ini 68 tahun yang lalu Tan Malaka dieksekusi mati oleh pasukan dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Perintah itu datang dari Letda. Soekotjo, yang menurut sejarawan Harry Poeze, “Orang kanan sekali yang beropini bahwa Tan Malaka harus dihabisi.”

Pengujung kisah hidup Tan Malaka dimulai ketika dia dibebaskan dari penjara di Magelang, 16 September 1948. Sekeluarnya dari penjara, dia mencoba kembali mengumpulkan pendukungnya dan menggagas pendirian partai Murba pada 7 November 1948. Partai ini berasaskan “antifasisme, antiimperialisme dan antikapitalisme”.

Namun Tan enggan memimpin Partai Murba. “Dia tidak mau jadi ketua. Mungkin dia harap jadi Presiden RI dan selalu tidak senang dengan politik diplomasi,” kata sejarawan Harry A. Poeze dalam bukunya, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4. Buku ini mengisahkan babakan terakhir perjalanan hidup Tan Malaka, sejak September 1948 sampai Desember 1949.

Usai kongres pendirian Partai Murba, Tan mesti menentukan pilihan tentang hari depan pergerakannya. Meski Yogyakarta strategis (saat itu sebagai ibukota Republik Indonesia), dia merasa tidak aman di kota itu. “Dikhawatirkan akan terjadi pendudukan Belanda, dan bahaya penangkapan oleh pemerintah,” tulis Poeze. “Dia juga ingin menjajaki alam pikiran rakyat.”

Ada dua rencana perjalanan yang hendak ditempuh: Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemungkinan ke barat (Banten) pupus mengingat Darul Islam sangat aktif di sana dan membenci kaum komunis, terlebih Banten terisolasi dari pusat Republik.

Pilihan Tan jatuh ke Jawa Timur. Selain menjadi medan subur bagi pengikut gerakan kiri, sebagaimana yang dia asumsikan dalam Naar de Republiek Indonesia, “di sanalah pukulan yang menentukan akan diselesaikan.”

Pada 12 November 1948, Tan berangkat ke Kediri, mengingat tawaran bantuan dari komandan batalion Sabarudin, dan jaminan keamanan serta perasaan simpati dari komandan divisi Soengkono dan stafnya.

Dimulailah jalan gerilya di Jawa Timur. Tan berkesempatan bertemu dengan para prajurit TNI dan pimpinan politik. Jika senggang, tulis Poeze, “dia berjalan-jalan untuk melihat-lihat dan mencaritahu tentang keadaan penduduk kampung yang miskin dan keinginan-keinginan mereka.”

Dalam setiap pertemuan maupun pamflet yang dia tulis selama di Jawa Timur, Tan Malaka menuangkan gagasannya akan cita-cita negara sosialis. Dia menjelaskan ide-idenya dalam Gerpolek (Gerilya, Politik, Ekonomi) ke tengah-tengah kalangan militer dan mendapat sambutan hangat. Dia pun rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Sukarno-Hatta yang dia sebut “telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin.” Dalam ‘Program Mendesak’, dia bahkan menyebut dirinya sebagai pemimpin Revolusi Indonesia.

Sebagai contoh kesuksesan propaganda Tan Malaka, sebanyak 17-19 batalion bergabung dalam Gabungan Pembela Proklamasi (GPP) untuk menghadapi serangan Belanda bilamana sewaktu-waktu datang. GPP mesti bertindak sesuai petunjuk Gerpolek.

Propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Sukarno-Hatta dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Gerakannya mesti ditumpas. Tan bersama GPP berpindah-pindah markas dan akhirnya melarikan diri ke arah selatan Jawa Timur. Dalam gerilya menyusuri lereng Gunung Wilis, di Selopanggung, Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan Dua Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya.

Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi Tekebek, orang yang diberi tugas Sukotjo. Kematiannya tanpa dibikin laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Dia dimakamkan di tengah hutan dekat markas Soekotjo. “Kematiannya dirahasiakan bertahun-tahun,” ucap Poeze.

Setelah sejarawan asal Belanda itu berhasil menemukan makam Tan Malaka, untuk membuktikan apakah jasad yang dimakamkan di Selopanggung itu Tan Malaka, sekelompok dokter ahli forensik dari Universitas Indonesia telah mengambil sampel DNA dari keluarga Tan Malaka untuk dicocokan dengan DNA jasad yang ada di makam. Namun, hingga hari ini hasilnya belum bisa dipastikan cocok 100 persen. Tapi Harry Poeze, berdasarkan data-data yang dia peroleh, meyakini jasad di kuburan Selopanggung itu adalah Tan Malaka. Dia berharap jenazah Tan Malaka bisa dipindahkan ke taman makam pahlawan Kalibata sebagai wujud penghormatan kepada Tan Malaka.

Read More

Juru Kunci Tan Malaka

20 Februari 2016

Tan Malaka

Tak ada manusia yang lebih mengenal Tan Malaka selain Harry Albert Poeze. Hidup dan karir akademiknya didedikasikan untuk meneliti Tan Malaka.

Jika pergi ke kampung halaman Tan Malaka di Suliki, Anda bisa temukan banyak nisan kuburan atas nama Tan Malaka. Selain rumah gadang keluarganya yang sederhana tapi masih tegak berdiri, puluhan meter dari rumah tersebut, terhampar kuburan-kuburan Tan Malaka. Lebih dari satu. 

Tan Malaka bukan nama kecil. Tan Malaka adalah gelar adat di kampung tersebut. Tan Malaka yang kita kenal sebagai pejuang kemerdekaan yang revolusioner bernama kecil Sutan Ibrahim. Bocah cerdas lulusan Kweekschool Bukittinggi itu di kemudian hari mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan pelbagai cara, di pelbagai tempat, dengan pelbagai nama alias.

Tidak disukai Comintern, berseberangan pendapat dengan Stalin, dimusuhi PKI walaupun menjadi pendirinya, dikejar-kejar polisi dan intel kolonial Inggris maupun Belanda. Tapi yang paling tragis: ia dibunuh oleh orang sebangsanya sendiri, dibunuh justru di masa kemerdekaan yang ia ikut memperjuangkannya dengan penuh seluruh.

Tan Malaka tewas ditembak oleh pasukan militer Indonesia tanpa pengadilan di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pada 21 Februari 1949. Eksekustornya berasal dari Brigade Sikatan atas perintah petinggi militer Jawa Timur. Tan Malaka dibunuh karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah yang bersikap moderat dan penuh kompromi terhadap Belanda. 

Tapi sebelum diketahui kuburannya, kisah kematian Tan Malaka masih diselubungi misteri. Bahkan lokasi kuburannya pun tidak diketahui persis. Titik terang mulai tampak berkat kegigihan Harry Albert Poeze, sejarawan Belanda yang mengabadikan seluruh karier akademisnya sampai sekarang untuk menulis hayat dan karya Tan Malaka.

Harry Poeze menemukan makam Sutan Ibrahim gelar Tan Malaka tersebut sekitar 2007. "Berdasarkan data sejarah, penelitian saya, dan pendapat ahli forensik antropologi sudah jelas bahwa Desa Selopanggung merupakan tempat peristirahatan terakhir Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka,” katanya. 

Pihak keluarga besar Tan Malaka pun seyakin dengan Harry Albert Poeze jika jenazah Tan Malaka bersemayam di Selopanggung. Ketika penggalian, kerangkanya dalam keadaan duduk dan terikat.

“Itu terungkap waktu dibongkar pertama kali untuk tes forensik," kata Direktur Tan Malaka Institute Sumatera Barat, Yudilfan Habib Datuak Monti. 

Menurut Yudilfan, pihak keluarga saat ini berupaya memindahkan jenazah dari Kediri ke Nagari Pandam Gadang, Suliki, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Itu sesuai adat di kampung halaman yang tak pernah lagi ditinggali Tan sejak sekolah di Bukittinggi. 

Poeze sangat teliti memperhatikan detail sumber-sumber sejarah Tan Malaka. Poeze bahkan bisa menemukan Tan Malaka di antara ribuan orang yang hadir dalam Rapat Raksasa di Lapangan Ikada (Monas) pada 19 September 1945. Ia juga merekonstruksi lagu yang dinyanyikan orang-orang di sekitar Tan Malaka. Poeze menunjukan kedua hasil rekonstruksinya itu dalam sebuah diskusi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada 2009.

Lebih dari separuh hidup Poeze diabdikan untuk Sutan Ibrahim gelar Tan Malaka ini. Ketika Tan Malaka terbunuh pada 1949, sejarawan yang lahir di Loppersum pada 20 Oktober 1947 ini belum genap 2 tahun. Tak ada perjumpaan fisik yang pernah terjadi antara dirinya dan Tan Malaka. 

Berbeda dengan Bob Hering yang menulis biografi Sukarno dan Husni Thamrin. Bob Hering yang masih bocah menyaksikan ramainya iringan jenazah Thamrin pada 1941. Bob Hering juga menjadi salah satu Pasukan Payung Tentara Belanda yang menduduki Yogyakarta dan menyaksikan penangkapan Sukarno pada 19 Desember 1948. 

Tapi Tan Malaka tidak pernah dijumpai Poeze. Tan dikenalnya melalui arsip-arsip, terbitan-terbitan, juga kesaksian-kesaksian pelaku sejarah. Poeze mengenal Tan Malaka karena buku-buku sejarah perjuangan Indonesia sering menyebut namanya. Namun Poeze belum menemukan data lebih lengkap bagaimana riwayat Tan Malaka.

“Dalam rangka studi saya untuk mencapai gelar doktoral ilmu sosial, saya mencoba pada paruh pertama tahun 1972 untuk mencari dan menggali keterangan-keterangan yang ada tentang kehidupan Tan Malaka sampai tahun 1922. Usaha saya itu, di luar dugaan, mencapai hasil yang baik sekali dan menelurkan (tulisan): Tan Malaka, Seorang Revolusioner Indonesia, Riwayat Hidup dari 1896 sampai 1922. Bagian pertama karya ini dengan sendirinya menimbulkan hasrat untuk sebanyak-banyaknya juga menjejaki apa yang terjadi selanjutnya dengan Tan Malaka,” tulis Harry Albert Poeze dalam prakata buku Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik Jilid I (1988). 

Poeze tak hanya berkutat pada arsip-arsip kolonial di sekitar Leiden dan Amsterdam. Selain ke Indonesia, Poeze mendatangi negara-negara tempat Tan pernah disinggahi selain Belanda. Seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, juga Filipina. Ia bahkan ke Rusia untuk melacak arsip Comintern soal Tan Malaka di Moskwa. Meski surat-menyurat Tan Malaka dengan sahabatnya kerap memakai kode untuk mengecoh sensor pihak kolonial, Poeze berhasil memecahkannya. 

Ketika Poeze memulai riset tentang Tan, Indonesia sudah menjadi negara yang sangat anti-komunis. Jadi, meski masih boleh memasuki Indonesia, meneliti Tan yang sudah dicap komunis pastilah sulit. Jangankan mendapat informasi yang benar, mencapai rumah Tan Malaka dalam kunjungan pertamanya ke Suliki juga sempat dihalang-halangi polisi setempat. 

Poeze sering mendapat informasi yang menurutnya palsu dari orang-orang eks-komunis soal Tan Malaka. Sebagai sejarawan, kritik sumber adalah mutlak. Ia bisa melihat keterkaitan si narasumberberlatar pelaku sejarah dengan Tan Malaka di masa lalu. Tak sedikit orang PKI setelah 1945 yang berseberangan dengan Tan Malaka dan kerap memberikan informasi yang bias tentang Tan.

Buku soal Tan Malaka yang ditulisnya juga tak lepas dari pencekalan. Padahal Tan Malaka dinyatakan negara sebagai pahlawan nasional pada 1963 oleh Presiden Sukarno. 

Menurut catatan Asvi Warman Adam dalam Menguak Misteri Sejarah (2010), pemerintah Orde Baru pernah mencekal buku Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik Jilid I di tahun 1989. Menurut Asvi, sebagai pahlawan nasional, Tan Malaka juga telah diabaikan dalam pelajaran sejarah nasional Indonesia karena dianggap pemberontak. 

Padahal, bagi Poeze, merekonstruksi kehidupan dan pemikiran Tan sama halnya merekonstruksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi sungguh ironis jika akhirnya pelajaran sejarah nasional Indonesia tak menyebut nama Tan Malaka, pribadi yang sering dijuluki sebagai "Bapak Republik Indonesia" ini.

Sebelum mengabdi di lembaga penelitian Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) dan terkenal karena meneliti Tan Malaka, Poeze adalah anggota Partai Buruh Partij van de Arbeid (PvdA) dan pernah menjadi Gemeenteraad (Dewan Kota) Castricum. 

Tan Malaka masih terhitung sosialis juga, seperti Poeze, meski bisa jadi sosialisme mereka agak beda mazhab. Sebagai sesama sosialis, Poeze setidaknya membantu keluarga besar Tan Malaka yang akan memulangkan si anak hilang bernama Sutan Ibrahim Tan Malaka itu.

Melihat dedikasinya yang gigih mencari, mengumpulkan, dan menulis segala hal tentang Tan Malaka inilah yang membuat Poeze tak ubahnya seorang "juru kunci Tan Malaka" atau bahkan seorang detektif Tan Malaka.

Harry Poeze telah meneliti Tan Malaka selama lebih dari 40 tahun

Reporter: Petrik Matanasi
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Zen RS

Sumber: Tirto.Id 

Read More

Amerika Diharapkan Prioritaskan Isu HAM ASEAN

15.02.2016 22:04 | Nurhadi Sucahyo

 

Negara-negara ASEAN secara umum dinilai masih memiliki persoalan mendasar terkait Hak Asasi Manusia. Amerika Serikat diharapkan menjadikan HAM sebagai bahasan penting dalam KTT ASEAN-Amerika 15-16 Februari kali ini.

Presiden Barack Obama akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT AS-ASEAN 2016 di Sunnylands, California, 15-16 Februari 2016 (Foto: dok).

YOGYAKARTA—Presiden Barack Obama diharapkan mau menanyakan kepada pemerintah Laos, bagaimana nasib Sombath Sompone, aktivis hak asasi manusia yang hilang sekitar empat tahun lalu. Harapan itu disampaikan oleh Mugiyanto Sipin, survivor atau penyintas kasus penculikan aktivis tahun 1998 di Indonesia. Perasaan solidaritas sebagai aktivis yang pernah diculik, membuat Mugiyanto Sipin menulis surat kepada Obama seputar keinginan itu.
Namun, Mugiyanto yang kini menjabat sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi di lembaga INFID menyatakan, Laos bukan satu-satunya negara ASEAN yang bermasalah dalam soal HAM. Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan bahkan Indonesia sendiri masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai dalam hal ini. Salah satunya, menurut Mugiyanto, adalah karena negara-negara ASEAN memprioritaskan pembangunan ekonomi, dengan dukungan stabilitas yang kuat.

Dia mencontohkan, Presiden Jokowi telah menyatakan sejak awal bahwa pelanggaran HAM di masa lalu, harus diselesaikan sehingga tidak membebani masa depan Indonesia. Namun, pernyataan itu tidak diikuti oleh langkah nyata karena secara umum, birokrasi di bawah presiden belum memiliki kesadaran yang sama.

“Terutama karena negara-negara ASEAN sangat memprioritaskan growth, pertumbuhan ekonomi. Yang konsekuensinya kemudian adalah pelanggaran HAM, terutama karena Negara-negara ASEAN tidak punya kerangka kerja yang jelas, terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia,” kata Mugiyanto Sipin.

Mugiyanto memberi contoh, bagaimana pejuang lingkungan di Jawa Timur dibunuh karena menolak industri tambang. Kejadian yang tidak jauh berbeda, berlangsung juga di Jambi terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Meski begitu, secara umum Mugiyanto menilai, Indonesia seharusnya bisa mengambil posisi penting dalam isu-isu HAM di tingkat ASEAN.
Negara-negara lain sulit untuk diharapkan. Bahkan Malaysia telah mendeportasi dirinya pada 7 Januari lalu, ketika diundang untuk berbicara pada sebuah forum yang diselenggarakan kelompok Bersih, yang merupakan oposisi pemerintah Malaysia.

Mugiyanto berharap, Amerika menjadikan isu HAM sebagai pertimbangan penting, dalam penyusunan kerangka kerja sama dengan ASEAN dan anggotanya.

“Sebetulnya, harapan saya ada pada pemerintah saya sendiri, pemerintahan Jokowi. Tetapi kalau sampai harapan itu tidak hadir, dan mungkin yang justru dari pemerintah Amerika Serikat, maka kepada Presiden Barack Obama, dalam pembahasan-pembahasan di KTT ASEAN-Amerika ini, maka yang utama menurut saya, pemerintah Amerika Serikat harus memperhatikan aspek-aspek Hak Asasi Manusia dalam program kerja samanya dengan ASEAN maupun dengan negara-negara anggotanya secara bilateral,” imbuhnya.

Peneliti di ASEAN Studies Centre, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr Hempri Suyatna menilai, Amerika dan Cina akan berperan besar bagi masa depan ASEAN. Kedua negara ini akan terus menancapkan pengaruhnya, karena kawasan ini memiliki nilai strategis. Namun pada sisi yang lain, ASEAN seharusnya mampu bersikap lebih independen

“Sebaiknya ASEAN tidak berpihak kepada salah satu poros, baik itu Amerika maupun Cina. Sehingga kemudian Negara-negara ASEAN itu memiliki daya tawar, tidak justru bergantung kepada Cina ataupun Amerika. Intinya, jangan sampai ASEAN itu hanya dijadikan sebagai arena perebutan kepentingan ekonomi dan politik oleh Cina dan Amerika. ASEAN harus memainkan peran penting disitu,” kata Hempri Suyatna.

Hempri mengatakan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia relatif dekat dengan Amerika Serikat. Sedangkan Jokowi kali ini cenderung membuka diri lebih luas bagi Cina, terutama di sektor ekonomi. Melalui KTT ASEAN-Amerika di San Fransisco kali ini, Jokowi diharapkan mampu menunjukkan kesan, bahwa Indonesia mampu memimpin ASEAN untuk lebih mandiri.  Meskipun Hempri mengakui, ASEAN sendiri masih memiliki persoalan, terkait perannya sebagai organisasi regional, yang belakangan kurang terlihat.  [ns/ab]

  
http://www.voaindonesia.com/content/amerika-diharapkan-prioritaskan-isu-ham-asean/3191464.html

Read More

Mengingat 1965

Prodita K. Sabarini | Feb, 15

 

Kebanyakan orang Indonesia yang lahir sesudah tahun 1965 belajar di sekolah soal pembunuhan enam jenderal dan seorang kapten oleh kelompok Gerakan 30 September (G30S). Menurut buku pelajaran sejarah, juga film Pengkhianatan G30S/PKI dan diorama di Museum Pengkhianatan PKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang G30S. Anggota PKI digambarkan kejam dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) keji.

Buku pelajaran sejarah juga bercerita bahwa Suharto berhasil “mengamankan” situasi, menjadi presiden dan kemudian bapak pembangunan nasional. Kita bergidik mendengar soal Holocaust, genosida di Rwanda dan Kamboja, tanpa menyadari atau mengakui bahwa pembunuhan massal terjadi di Indonesia.

Berkat reformasi yang menekan Suharto turun dari tampuk kekuasaan, sekarang kita tahu atau setidaknya pelan-pelan sadar ada kisah lain yang tidak diceritakan di buku sejarah dan sengaja dilupakan oleh rezim Orde Baru Suharto. Kisah mengenai pemberantasan PKI oleh tentara dengan bantuan kelompok-kelompok jagal yang membunuh lebih dari setengah juta orang anggota PKI dan simpatisannya muncul ke permukaan. Ratusan ribu lainnya disiksa, dipenjara dan dipersulit kehidupannya.

Kelompok penyintas, aktivis, peneliti, sastrawan, pembuat film dokumenter, dan seniman selama bertahun-tahun telah bekerja keras mengungkap apa terjadi pada korban, penyintas dan keluarganya. Karya-karya mereka pelan namun pasti mulai menyentuh generasi pasca-65.

Sampai saat ini, narasi versi pemerintah masih bisu soal pembunuhan massal dan kekerasan politik tahun 1965–1966. Di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, menteri koordinator politik, hukum dan ham (menkopolhukam) Djoko Suyanto mengatakan, kekerasan yang terjadi saat itu dibenarkan. Menkopolhukam di bawah presiden Joko Widodo, Luhut Pandjaitan mengajak untuk “menatap ke depan, jangan melihat ke belakang lagi”.

Namun melupakan pembunuhan, penyiksaan dan penahanan lebih dari sejuta orang di tahun 1965 melanggengkan budaya impunitas di Indonesia. 

Impunitas terjadi ketika pelaku tindak kekerasan lepas dari jerat hukum. Ketika negara yang menikmatinya, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sipil sangat buruk. Kekerasan negara, pemerintahan yang buruk, ketimpangan ekonomi dan perusakan lingkungan adalah sebagian warisannya.

Bagi kami generasi yang mewarisi budaya impunitas dari kekerasan 1965, kami ingin mengerti dan mengingat. Apa yang dialami oleh keluarga, orang terdekat, dan komunitas kita saat itu? Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman mereka untuk kehidupan kita saat ini? Kisah-kisah terpendam muncul ke permukaan kala kita mulai bertanya pada tetua kita mengenai apa yang terjadi.

Ingat 65 adalah ruang bagi generasi pasca-1965 berbagi kisah pencarian jawaban dari pertanyaan tersebut dan harapan kami untuk masa depan.

 

https://medium.com/ingat-65/mengingat-1965-4807d71dd090#.uzpj997kt

Read More

PETA Blitar Berontak, Jepang Buru Kader PKI

Senin, 15 Februari 2016 – 12:55 WIB

Tentara PETA. Foto: Dok.Nationaal Archief, Belanda.

PERTENGAHAN 1944, Partai Komunis Indonesia (PKI) Komisariat Jawa Timur memindahkan kantor mereka dari Lodaya, di selatan Sungai Brantas ke dalam kota Blitar.

"Melalui perwira PETA, Kusno dan Dr. Ismail, PKI melakukan propaganda anti-fasis di kalangan perwira, bintara dan prajurit PETA di Blitar," tulis Busjarie Latif, dalam Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI.

14 Februari 1945. Dipimpin Supriyadi, Muradi dan  Suparjono, tentara Pembela Tanah Air (PETA) Blitar berontak.   

Sudah diingatkan Bung Karno, tapi anak-anak muda itu tetap yakin pada pilihannya. 

(baca: Bung Karno Terlibat Pemberontakan PETA Blitar)

Alhasil, dalam waktu sekejap saja, pemberontakan itu berhasil dipadamkan. 

Setelah pemberontakan itu gagal, Jepang berburu mangsa. 

"Pagi-pagi, setelah pemberontakan PETA ditindas, pimpinan komisariat meninggalkan kota Blitar ke Pandaan," ungkap Busjarie, dari Lembaga Sejarah PKI.

Jepang menangkap Suharti alias Ny. Umi Sardjono istri Sukisman, pimpinan komisariat PKI Jawa Timur yang sedang berada di Pandaan.

Para serdadu "saudara tua" terus memburu dan melakukan penangkapan. 

Sukisman menghindar ke Pringen, kemudian ke Gunung Calukan terus ke Batutulis. Maksudnya mau ke Surabaya. 

Dalam perjalanan ke Krian, Sukisman, kader PKI yang dikenal militan itu tertangkap. 

Menurut Busjarie, Sukisman dibawa untuk ditahan di penjara Blitar, kemudian dipindahkan ke Kediri lalu diadili di Jakarta, bersama sejumlah pimpinan PETA Blitar.

Sekadar catatan, saat balatentara Jepang datang, mengalahkan Belanda dan menguasai negeri yang hari ini bernama Indonesia, CC PKI pimpinan Pamudji yang berkedudukan di Surabaya mengeluarkan instruksi, mengerahkan segenap kekuatan menghadapi fasisme Jepang. (wow/jpnn)

http://www.jpnn.com/news/peta-blitar-berontak-jepang-buru-kader-pki

Read More

Kediri dan Huru-haranya Menjelang G-30-S PKI

Senin, 15 Februari 2016 12:00

Bila mengenang sejarah kota Kediri, umumnya orang selalu mengaitkannya dengan  sejarah raja-raja dan tokoh-tokoh Jawa khususnya dari kerajaan Kadiri seperti Joyoboyo, Dhaha (raja Panjalu), Empu Sendok, R Wijaya, dan Airlangga. Itu merupakah sejarah Kediri  jauh sebelum terbentuk  atau wujudnya bangsa dan negara Indonesia ini.

Sementara itu,  pasca Indonesia merdeka, daerah Kediri secara historis ternyata dikenal pula menjadi salah satu basis massa PKI dengan simpatisannya yang fanatik. Pada saat bersamaan Kediri merupakan basis kaum santri dan warga NU yang di sana terdapat banyak kiai dan berdiri banyak pondok pesantren. Beberapa literatur menyebutkan bahwa di daerah yang dilewati sungai Brantas ini memang pernah terjadi konflik hebat antara pendukung komunis dan antikomunis khususnya saat-saat meletusnya peristiwa G-30-S tahun 1965.

Akhir-akhir ini tidak sedikit pihak seperti LSM acap menyalahkan dan menyudutkan secara berlebihan tidak hanya kepada golongan pemuda NU waktu itu, tapi juga PNI, Kristen, Katolik dan lain-lain dari kelompok yang ketika itu merasa terancam dengan adanya PKI, dan selanjutnya mereka melakukan aksi balas dendam setelah adanya kabar "peristiwa Gestapu" bahwa sejumlah perwira TNI diculik dan dibunuh gerakan tentara yang diatur PKI. Bahkan ada yang menuduh orang NU lah baru kemudian kalangan marhaenis yang mengambil inisiatif pembalasan dendam yang kali ini posisi PKI menjadi korban dan musuh pelbagai golongan tadi.

Maka agar berita seputar ini ada perimbangan, di bawah  ini penulis sajikan kembali catatan naratif Abdul Wahid Asa, mantan pemimpin umum majalah Aula, yang menyaksikan sendiri bagaimana situasi kota Kediri tempo itu jelang meletusnya peristiwa G-30-S PKI. Berikut kesaksian Abdul Wahid Asa:

"Tahun 1964-1965 di Kediri PKI sedang mengalami masa moncernya. Setiap hari mereka pamer kekuatan di jalan-jalan kota sampai pelosok desa.

Mereka berbondong-bondong berkumpul di alun-alun. Yang laki-laki rata-rata berpakaian serba hitam. Perempuannya berkebaya warna-warni. Kebanyakan mereka mengenakan capil, yaitu topi bambu berbentuk kerucut yang biasa dipakai para petani waktu ke sawah. Capil tersebut bertuliskan BTI (Barisan Tani indonesia) atau Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). keduanya adalah anggota mantel PKI. Di sela-sela lautan manusia itu, puluhan kelompok seniman jaranan (kuda lumping) sedang unjuk kebolehan. Terompetnya mendendangkan lagu genjer-genjer.

Di sisi utara alun-alun didirikan tribun dan sebuah panggung, tempat para pimpinan memberikan arahan. Rupanya mereka sedang mengadakan kampanye pengganyangan tujuh setan kota dan tujuh setan desa yang mereka sebut sebagai para setan ini adalah musuh rakyat.

Satu di antara setan itu adalah tuan tanah. Yang mendapat julukan begitu ialah petani yang memiliki tanah lebih dari dua hektar. Sehingga dengan propaganda ini, setiap orang Islam yang kaya adalah musuh rakyat yang harus dilenyapkan.

Setelah beberapa orang manggung, barisan rakyat ini bergerak keliling sambil memekikkan yel ganyang setan kota, ganyang setan desa.  Orang-orang yang ikut menyaksikan di sepanjang jalan juga harus ikut menyahut teriakan mereka dengan kata ganyaaang! Bila tidak  mereka akan dituduh sebagai kontra revolusi dan itu berarti sebagai sasaran ganyang.

Aksi semacam itu terus menerus diadakan. Dalihnya ada saja: memperingati hari besar ini-itu, hari ulang tahun organisasi ini-itu, dan segala macam.

Maka untuk melaksanakan hal itu, setelah kembali ke desa, mereka mengadakan aksi sepihak. Wujudnya berupa menyerobot tanah-tanah pak haji untuk dibagi-bagikan kepada rakyat (anggota PKI). Bila pemiliknya menunjukkan keberatan, langsung diganyang dengan dianiaya, seringkali sampai tewas.

Akibat hal ini, setiap hari ada berita kekisruhan di berbagai desa. Di Desa Jengkol, Adan-adan, Tiru, Satak, dan lain-lain terjadi bentrok antara BTI yang mengadakan aksi sepihak dari pemuda Ansor yang membela pak haji. Di Kanigoro Kecamatan Kras terjadi penyerbuan terhadap PII (Pelajar Islam Indonesia) yang sedang mengadakan training.

Dengan ulah PKI ini suhu politik jadi memanas. Antar warga masyarakat terjadi saling curiga, yang satu merasa terancam oleh lainnya. Hal ini mendorong para kiai mengadakan penggemblengan  kepada para santri dan keluarganya. Mereka diberi wirid dan azimat yang bisa menumbuhkan keberanian, kekuatan dan kekebalan. Suasana siaga dan waspada tercipta dengan sendirinya.

Betul juga. Tak lama sesudah itu  RII menyiarkan pengumuman dewan revolusi adanya gerakan 30 September, orang segera menafsirkan: inilah wujud dari gerakan PKI. Mereka membunuhi dengan kejam beberapa jendral yang dituduh antek Nekolim dan memasukkannya ke dalam sumur di lubang buaya. Memang betul ketua CC PKI DN Aidit dan koleganya terlibat langsung peristiwa itu." Demikian catatan naratif Abdul Wahid Asa dalam kolom pembuka majalah Aula edisi Mei 2007.   (M. Haromain)

Bila mengenang sejarah kota Kediri, umumnya orang selalu mengaitkannya dengan  sejarah raja-raja dan tokoh-tokoh Jawa khususnya dari kerajaan Kadiri seperti Joyoboyo, Dhaha (raja Panjalu), Empu Sendok, R Wijaya, dan Airlangga. Itu merupakah sejarah Kediri  jauh sebelum terbentuk  atau wujudnya bangsa dan negara Indonesia ini.

Sementara itu,  pasca Indonesia merdeka, daerah Kediri secara historis ternyata dikenal pula menjadi salah satu basis massa PKI dengan simpatisannya yang fanatik. Pada saat bersamaan Kediri merupakan basis kaum santri dan warga NU yang di sana terdapat banyak kiai dan berdiri banyak pondok pesantren. Beberapa literatur menyebutkan bahwa di daerah yang dilewati sungai Brantas ini memang pernah terjadi konflik hebat antara pendukung komunis dan antikomunis khususnya saat-saat meletusnya peristiwa G-30-S tahun 1965.

Akhir-akhir ini tidak sedikit pihak seperti LSM acap menyalahkan dan menyudutkan secara berlebihan tidak hanya kepada golongan pemuda NU waktu itu, tapi juga PNI, Kristen, Katolik dan lain-lain dari kelompok yang ketika itu merasa terancam dengan adanya PKI, dan selanjutnya mereka melakukan aksi balas dendam setelah adanya kabar "peristiwa Gestapu" bahwa sejumlah perwira TNI diculik dan dibunuh gerakan tentara yang diatur PKI. Bahkan ada yang menuduh orang NU lah baru kemudian kalangan marhaenis yang mengambil inisiatif pembalasan dendam yang kali ini posisi PKI menjadi korban dan musuh pelbagai golongan tadi.

Maka agar berita seputar ini ada perimbangan, di bawah  ini penulis sajikan kembali catatan naratif Abdul Wahid Asa, mantan pemimpin umum majalah Aula, yang menyaksikan sendiri bagaimana situasi kota Kediri tempo itu jelang meletusnya peristiwa G-30-S PKI. Berikut kesaksian Abdul Wahid Asa:

"Tahun 1964-1965 di Kediri PKI sedang mengalami masa moncernya. Setiap hari mereka pamer kekuatan di jalan-jalan kota sampai pelosok desa.

Mereka berbondong-bondong berkumpul di alun-alun. Yang laki-laki rata-rata berpakaian serba hitam. Perempuannya berkebaya warna-warni. Kebanyakan mereka mengenakan capil, yaitu topi bambu berbentuk kerucut yang biasa dipakai para petani waktu ke sawah. Capil tersebut bertuliskan BTI (Barisan Tani indonesia) atau Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). keduanya adalah anggota mantel PKI. Di sela-sela lautan manusia itu, puluhan kelompok seniman jaranan (kuda lumping) sedang unjuk kebolehan. Terompetnya mendendangkan lagu genjer-genjer.

Di sisi utara alun-alun didirikan tribun dan sebuah panggung, tempat para pimpinan memberikan arahan. Rupanya mereka sedang mengadakan kampanye pengganyangan tujuh setan kota dan tujuh setan desa yang mereka sebut sebagai para setan ini adalah musuh rakyat.

Satu di antara setan itu adalah tuan tanah. Yang mendapat julukan begitu ialah petani yang memiliki tanah lebih dari dua hektar. Sehingga dengan propaganda ini, setiap orang Islam yang kaya adalah musuh rakyat yang harus dilenyapkan.

Setelah beberapa orang manggung, barisan rakyat ini bergerak keliling sambil memekikkan yel ganyang setan kota, ganyang setan desa.  Orang-orang yang ikut menyaksikan di sepanjang jalan juga harus ikut menyahut teriakan mereka dengan kata ganyaaang! Bila tidak  mereka akan dituduh sebagai kontra revolusi dan itu berarti sebagai sasaran ganyang.

Aksi semacam itu terus menerus diadakan. Dalihnya ada saja: memperingati hari besar ini-itu, hari ulang tahun organisasi ini-itu, dan segala macam.

Maka untuk melaksanakan hal itu, setelah kembali ke desa, mereka mengadakan aksi sepihak. Wujudnya berupa menyerobot tanah-tanah pak haji untuk dibagi-bagikan kepada rakyat (anggota PKI). Bila pemiliknya menunjukkan keberatan, langsung diganyang dengan dianiaya, seringkali sampai tewas.

Akibat hal ini, setiap hari ada berita kekisruhan di berbagai desa. Di Desa Jengkol, Adan-adan, Tiru, Satak, dan lain-lain terjadi bentrok antara BTI yang mengadakan aksi sepihak dari pemuda Ansor yang membela pak haji. Di Kanigoro Kecamatan Kras terjadi penyerbuan terhadap PII (Pelajar Islam Indonesia) yang sedang mengadakan training.

Dengan ulah PKI ini suhu politik jadi memanas. Antar warga masyarakat terjadi saling curiga, yang satu merasa terancam oleh lainnya. Hal ini mendorong para kiai mengadakan penggemblengan  kepada para santri dan keluarganya. Mereka diberi wirid dan azimat yang bisa menumbuhkan keberanian, kekuatan dan kekebalan. Suasana siaga dan waspada tercipta dengan sendirinya.

Betul juga. Tak lama sesudah itu  RII menyiarkan pengumuman dewan revolusi adanya gerakan 30 September, orang segera menafsirkan: inilah wujud dari gerakan PKI. Mereka membunuhi dengan kejam beberapa jendral yang dituduh antek Nekolim dan memasukkannya ke dalam sumur di lubang buaya. Memang betul ketua CC PKI DN Aidit dan koleganya terlibat langsung peristiwa itu." Demikian catatan naratif Abdul Wahid Asa dalam kolom pembuka majalah Aula edisi Mei 2007.   (M. Haromain)

NU.Or.Id 

Read More

Dulu Kamp Tapol Kini Jadi Restoran Elite

Senin, 15 Feb 2016 07:53 WIB 

MedanBisnis - Medan. Kalau Abang masuk jalan Gandhi, tangan digari, badan dibal-bali. Pulang-pulang tinggal holi-holi (tulang), amang hassit nai. (aduh sakit sekali).

Sebait lagu lawas 'Abang Pareman' yang cukup populer ketika itu menggambarkan seramnya kondisi penjara di Jalan Gandhi, Kecamatan Medan Area. Penghuninya adalah para tahanan politik dan orang-orang yang dianggap membahayakan penguasa dan negara.

Bahkan, rumor yang berhembus saat itu, para penghuninya juga disuruh mandi lintah, sehingga makin menambah angkernya penjara yang berdiri hingga zaman orde baru itu.

Lain dulu, lain sekarang. Kawasan Jalan Gandhi kini sudah berubah. Tidak ada lagi pemandangan yang menyeramkan ketika berada di daerah tersebut. 

Kalau kita lewat Jalan Gandhi, terlihat satu bangunan megah berwarna hijau yang sangat menarik perhatian. Gedung tersebut merupakan salah satu restoran elite yang dimiliki Kota Medan bernama Hee Lai Ton. Restoran itu menyajikan beraneka kuliner seafood.

Namun siapa sangka, sebelum memiliki bentuknya yang sekarang, gedung tersebut dahulunya adalah sebuah kamp tahanan. Bagi warga Medan yang kini berusia di atas 40 tahun, mengenali sosok gedung restoran itu dulunya sebagai penjara bagi para tahanan politik (tapol), yakni Penjara Jalan Gandhi.

"Dulu gedung ini katanya adalah penjara untuk tapol. Tapi sekarang sudah jadi restoran seafood," ungkap Salim, karyawan di restoran Hee Lai Ton kepada MedanBisnis, Jumat (12/2) sore.

Salim menjelaskan, gedung tersebut diubah sekitar 2005. Sejak saat itu, gedung restoran Hee Lai Ton mulai dibangun, dan kokoh berdiri hingga sekarang.

"Di saat tsunami Aceh tahun 2004, bangunan lamanya (penjara) sudah rata. Soalnya di sini juga jadi tempat pengumpulan bahan dan barang bantuan bagi pengungsi korban tsunami di Aceh sebelum dikirim," jelasnya.

Ucok Hasibuan, warga setempat menceritakan, dahulunya gedung itu adalah penjara bagi para tahanan politik, seperti kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Penjara itu difungsikan setelah meletusnya peristiwa G-30-S PKI pada 1965.

Sebelum difungsikan sebagai penjara, papar Ucok, bangunan itu awalnya merupakan bangunan sekolah. Sekolah yang didirikan itu ialah untuk memperingati kerja sama antara pemerintahan Indonesia di masa orde lama bersama pemerintahan RRT serta Uni Soviet.

"Dahulu di masa orde lama, Bung Karno kan anti Amerika dan anti imperialis. Jadi Bung Karno sangat dekat dengan RRT dan Uni Soviet, makanya dibangun sekolah di situ untuk memperingatinya," terangnya.

Namun, lanjut Ucok, setelah peristiwa G30S/PKI meletus, fungsi sekolah pun lalu dihentikan. Selanjutnya bangunan yang ada dijadikan sebagai tempat ditahannya para tapol, yang dikenal dengan sebutan penjara Gandhi.

"Setelah itu jadi penjara. Banyak Tapol yang ditangkap dan ditahan di situ," ujarnya.

Yasir, warga setempat lainnya mengisahkan, penjara Gandhi merupakan penjara yang dulunya sangat ditakuti. Menurut kisah yang pernah didengarnya dari para orang tua, penjara tersebut merupakan penjara terkejam.

Di dalamnya kata dia, ada terdapat kolam lintah untuk menyiksa tahanan. Selain itu ada juga sel tahanan yang hanya berukuran sekitar setinggi lutut, sebagai tempatnya tahanan dikurung.

"Jadi kami di sini waktu kanak-kanak dahulu sangat takut jika melintas malam hari di situ. Selain sepi, di sana juga terkesan sangat angker," ujarnya.

Tetapi kini setelah penjara ditutup, lanjut Yasir, situasinya sudah sangat jauh berubah. Kawasan Jalan Gandhi yang dahulu begitu mencekam karena kisah kekejaman penjaranya, kini sudah terang benderang. 

Selain telah berdirinya gedung restoran Hee Lai Ton, sejumlah tempat usaha lain juga sudah banyak ditemukan di kawasan itu, termasuk vihara. Apalagi, kedekatan Jalan Gandhi dengan Jalan Thamrin membuat aktivitas bisnis di daerah ikut menggeliat.

"Untuk orang-orang Medan sekarang, sudah banyak yang nggak tahu lagi soal Jalan Gandhi ini. Apalagi, bagi mereka yang merupakan para pendatang," tandasnya. (rozie winata)

Sumber: MedanBisnisDaily 

Read More

Seratusan korban pelanggaran HAM Berat 1965 di Sumut temu kangen di aula Bung Karno

Minggu, 14 Februari 2016 | 21:03:03

INDONESIA RAYA: Peserta sosialisasi hasil sidang IPT di Den Haag Belanda menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai kegiatan, (14/2/2016) [Foto: UtamaNews]

Ada rona bahagia yang terpancar dari wajah seratusan kakek nenek yang berkumpul di aula Bung Karno, jalan Hayam Wuruk Medan, Minggu siang (14/2/2015). Raut senang hati ini bukan karena merayakan Valentine yang bertepatan pada hari itu, namun karena mereka mendapat perkembangan baru atas perjuangan mereka selama ini.

Seratusan warga ini merupakan para korban pelanggaran HAM Berat pada tahun 1965 dan tahun-tahun setelahnya. Mereka menerima siksaan badan, kurungan penjara dan bahkan pelecehan seksual karena terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI), yang merupakan salah satu partai penguasa kala itu.

Selain ajang silaturahmi dan reuni, dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi Hasil Sidang Internasional People Tribunal (IPT) 65, yang dilaksanakan pada 10 s/d 14 Nopember 2015 lalu, di Den Haag – Belanda, oleh Bejo Untung, selaku Ketua Pengurus Pusat Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP ’65), yang juga saksi korban pada sidang IPT Den Haag tersebut.

Menurut Bejo, pada akhir persidangan, IPT Den Haag telah mengeluarkan putusan sela, yakni bahwa Pemerintah RI harus bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1965 dan di tahun-tahun sesudahnya, teristimewa saat Jenderal Soeharto memimpin. 

“Kejahatan kemanusiaan yang dimaksud adalah pembunuhan, penculikan, pengasingan, kerja paksa mirip perbudakan, pelecehan seksual, dan lainnya. Keputusan tersebut mengacu pada putusan Komnas HAM tanggal 23 Juni 2012,” ujarnya di hadapan peserta yang hadir.

Selain Bejo, narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK RI), Lili Pintauli Siregar, memberi kabar baik yang lain. Menurutnya hingga saat ini, sudah 1.600 orang dari korban pelanggaran HAM Berat 1965 yang menerima layanan kesehatan dan psiko sosial dari negara.

“Program layanan kesehatan dan psiko sosial ini merupakan terobosan kerjasama Komnas HAM dan LPSK. Syaratnya memiliki Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH) dari Komnas HAM,” ungkapnya.

Acara yang diadakan oleh sejumlah pihak ini juga menghadirkan Dr.Ed Dr.Ac. Darsono P, SE, SF, MA, MM, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, H. Syamsul Hilal, Ketua Komite Revolusi Agraria, Adi Ketua IKOHI Sumut dan juga dihadiri oleh Soetarto MSi, Sekjen DPD PDI Perjuangan Sumut, Johan Merdeka serta para tokoh lainnya.

http://utamanews.com/view/Sosial-Budaya/8435/Seratusan-korban-pelanggaran-HAM-Berat-1965-di-Sumut-temu-kangen-di-aula-Bung-Karno.html#.V0QyUCFKlkg

Read More