Pembubaran Paksa: Sampai Kapan Ormas Intoleran Dibiarkan?

17 April 2016

KELOMPOK masyarakat intoleran kembali membubarkan paksa pertemuan ‎kelompok minoritas. Kali ini, YPKP 1965 menjadi korbannya. Padahal, ketika terjadi pembubaran acara Belokkiri.Fest, Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengecam aksi-aksi pembubaran acara diskusi. 

 Ia mengecam berbagai pembubaran paksa terhadap diskusi maupun kegiatan budaya yang dilakukan organisasi masyarakat tertentu. Dia menyatakan, pengekangan semacam itu tidak boleh terjadi lagi di Indonesia.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Luhut mengatakan, setiap warga negara berhak mengungkapkan pendapat di muka publik dalam berbagai bentuk.

Luhut berkata bahwa, setiap warga negara juga boleh menggelar diskusi maupun kegiatan budaya yang berlatarbelakang paham komunis, meski ia sendiri tetap menolak adanya penyebaran komunisme di Indonesia.

Dalam dua bulan terakhir, isu intoleransi muncul menyusul pembubaran sejumlah kegiatan yang disebut sejumlah ormas bernuansa kiri.

Simposium tragedi 1965/1966 tingkat nasional akan digelar pada 18-19 April di Jakarta. Simposium penyelesaian kasus kejahatan HAM berat melalui pendekatan nonyudisial ini disokong Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. 

Karena itu, korban yang tergabung dalam Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65) berinisiatif menggelar sebuah pertemuan untuk menyatukan pandangan terhadap simposium tersebut. 

Sebab, menurut Ketua YPKP 65 Bedjo Untung, sebagian korban berkeras tolak penyelesaian secara kekeluargaan, sedangkan yang lain tidak keberatan jika tragedi tersebut diselesaikan melalui jalur nonyudisial. Surat undangan untuk para korban dilayangkan Bedjo sebulan sebelum pertemuan pada 14 April 2016.

Kepolisian  membubarkan acara pertemuan korban 65/66 di Cipanas Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  

Polisi beralasan organisasi Pemuda Pancasila (PP) dan Front Pembela Islam berencana menggeruduk pertemuan tersebut. Para korban berupaya berunding dengan polisi agar acara tetap dapat digelar. Mereka juga meminta dipertemukan dengan pemimpin kedua kelompok untuk memberikan penjelasan.

Pemilik villa tempat kegiatan meminta kepolisian Cianjur memberikan jaminan keamanan bila acara akan dilanjutkan. Pemilik villa juga mendesak acara dibubarkan lantaran takut terjadi keributan, dianggap melindungi komunis dan villanya tak lagi laku.

Ujang salah satu anggota Ormas mengatakan sudah mengetahui rencana pertemuan sejak sepekan lalu. Menurut dia, acara tersebut untuk membangkitkan paham komunis.

“Ini acara perkumpulan orang-orang  yang mau membangkitkan komunisme di Indonesia.” tuding Ujang anggota Gempar kepada KBR, Kamis (14/04).

Sekelompok anggota ormas tengah berupaya membubarkan pertemuan korban 65/66 di Cipanas, Jawa Barat. (Foto: KBR/Ria A.)

Acara Sudah Memperoleh Dukungan Pemerintah

Menurut para korban 65/66 pertemuan diselenggarakan sebagai persiapan mengikuti kegiatan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.  

Pertemuan yang disokong Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan itu akan menghadirkan korban dan pelaku dan dilaksanakan pada 18-19 April.  

Setelah diberikan penjelasan, gabungan organisasi kemasyarakatan yang berjumlah 40-an orang  itu tetap bersikeras agar acara dibubarkan.

Sebelumnya Panitia simposium nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965” mengklaim acaranya tetap berjalan independen, meski disokong oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Panitia simposium Agus Widjojo mengatakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membebaskan panitia merencanakan dan menjalankan sendiri simposium itu.

“Kegiatan ini diselenggarakan oleh panitia bersama, bekerja sama dengan pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Politik, hukum, dan Keamanan. 

Tidak berarti juga bahwa panitia ini adalah tangan pelaksana Kementerian koordinator tersebut. 

Menko memberi keleluasaan seluas-luasnya kepada kami panitia untuk menentukan segala hal tentang simposium ini, tentang bentuk, tentang siapa yang akan diundang, tentang metodologi, tentang tujuan, dan tentang apa yang didapatkan nanti,” kata Agus di gedung Dewan Pers, Rabu (13/04/16).

Agus mengatakan, bekerja sama dengan pemerintah justru memberikan keuntungan. Kata dia, berdasarkan pengalamannya, kegiatan sebesar simposium akan kandas di tengah jalan jika tidak melibatkan instansi pemerintah. 

Selain itu, pemerintah jugalah yang nantinya akan menerima hasil simposium itu berupa rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat pada 1965.

Modus baru pembubaran

Kedatangan massa tersebut membuat pemilik wisma tertekan dan ketakutan ketika menyaksikan propertinya dirusak, terpaksa tak menerima acara tersebut dilangsungkan.

Saat itu juga, ada 500 anggota polisi yang hadir dan membentuk pagar. Namun bukannya mengusir kelompok intoleran, mereka malah melobi peserta acara untuk membatalkan saja niatannya. “Karena masyarakat intoleran ini tak menghendaki, tentu saja Bapak-bapak tak diperkenankan menggelar acara ini,” ujar Untung menirukan ucapan polisi saat itu.

Kapolres yang saat itu turut hadir juga berkata kalau polisi berniat melindungi mereka dengan cara meminta pembatalan acara. Namun, menurut Untung, kalau niat itu betul seharusnya kelompok intoleran yang diusir. 

“Bukan kami,” kata dia.

Akhirnya, para peserta pun meninggalkan area dengan bus, dan berangkat menuju LBH Jakartam Mereka tiba sekitar pukul 11 malam. Acara wisata pun rencananya akan dilanjutkan di sana.

Kejadian ini dapat berdampak negatif pada upaya rekonsiliasi antara korban 65 dengan pelaku. Untung mengatakan, pembubaran paksa ini ada sangkut pautnya dengan permainan tentara.

“Bagaimana mungkin ormas Islam mengendus, sementara kami tak ada hubungan apa-apa,” kata dia. Bila negara menginginkan rekonsiliasi, sebaiknya mereka juga menghentikan ancaman maupun teror pada para korban 1965.

Negara Labrak Konstitusi

LBH Jakarta melihat pengusiran yang terjadi pada korban 1965-1966 kemarin sangat terorganisir. Kata M. Isranul perwakilan dari LBH Jakarta, tampak ada kordinasi kuat antara aparat kepolisian dengan kelompok intoleran.

“Pola-pola yang kami temukan selama ini mereka datang difasilitasi. Harusnya kalau sudah terbaca ada gerakan, mereka diputus dari Sukabumi. Dari Bandung diputus. Dari Bogor diputus. Ini enggak,” kata Isranul, Jumat(15/4/2016).

LBH mendesak pengusiran ini diusut tuntas. Isranul mengatakan aktor dan pejabat yang terlibat harus diungkap. Jika sudah ditemukan, maka semestinya kata dia Presiden Joko Widodo berani memecat.

“Mengumpulkan 1000 orang bukan hal mudah. Butuh kordinasi panjang dan uang besar. Pertanyaannya siapa? Ini penting untuk ditelusuri. Bukan hanya ongkos, uang makan, uang jajan.” urai M. Isranul perwakilan dari LBH Jakarta.

Menurut Isranul, Negara telah melabrak konstitusi dan Jokowi bahkan melanggar Nawacitanya sendiri. Pengusiran ini adalah bentuk kegagalan pemerintah memberikan rasa aman bagi rakyatnya.

Setelah terjadi pembubaran oleh ormas-ormas intoleran tersebut, Korban tragedi 65/66 berbondong meninggalkan villa untuk mengungsi ke LBH Jakarta pada pukul 19.30. Sedangkan anggota Polisi, lengkap dengan senjata laras panjang dan perisai pengaman berbaris di sisi kiri dan kanan jalan hingga korban menuju bus. Ada tentara dari Kodim dan Koramil ikut melepas kepergian rombongan. 

Di sekitar mereka, massa kelompok intoleran semakin banyak. 

Setelah bus berangkat, terdengar mereka menyerukan “Allahuakbar! Allahuakbar!” 

Rombongan dikawal mobil polisi hingga perbatasan kawasan Cianjur. Pukul 22.00, para sepuh ini tiba LBH Jakarta. 

Bantuan sukarela dari berbagai rekan aktivis kemanusiaan datang. Mereka menginap dengan alas tidur seadaannya, seperti kasur busa, tikar dan karpet.

http://bhinnekanusantara.org/sampai-kapan-ormas-intoleran-didiamkan/