HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

SIMPOSIUM NASIONAL

Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang pertama digelar Negara memicu kepanikan kelompok yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66; lalu menggelar simposium tandingan

ARSIP RAHASIA

Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat periode 1964-1968 (BBC/TITO SIANIPAR)

MASS GRAVE

Penggalian kuburan massal korban pembantaian militer pada kejahatan kemanusiaan Indonesia 1965-66 di Bali. Keberadaan kuburan massal ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu..

TRUTH FOUNDATION: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung diundang ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan Human Right Award of The Truth Foundation (26/6/2017) bertepatan dengan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Kekerasan [Foto: Humas YPKP'65]

Senin, 26 Februari 2018

Melawan Politik Kebencian

JEFFRIE GEOVANIE
Senin, 26 Februari 2018


Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kanan) bersama Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Sandrayati Moniaga (tengah) memaparkan laporan Amnesty Internasional di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Kamis (22/2). Laporan Amnesty Internasional Indonesia menyebutkan tahun 2017 menjadi penanda berkembangnya politik kebencian di Indonesia dan berbagai negara. Politik kebencian melahirkan pelanggaran-pelanggaran HAM baru yang disponsori oleh aktor negara dan non-negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww/18


Jika bermain politik bisa diartikan sebagai kegiatan tawar menawar kebijakan yang didasarkan pada pertukaran kepentingan, maka sejatinya bermain politik tak selalu negatif. Ia menjadi negatif pada saat ada di antara pihak yang saling tawar menawar itu melakukan penipuan sehingga melahirkan istilah “korban politik”.

Dalam praktik, politik tak selalu identik dengan hal-hal yang baik dan konstruktif sesuai makna generiknya “kebijakan” atau “policy”. Politik kadang juga dipraktikkan secara destruktif yang sering diistilahkan dengan “politicking”atau “bermain politik”. Oleh karena itu, bermain politik biasanya diidentikkan dengan hal-hal yang negatif.

Di negara maju seperti Amerika Serikat, tawar menawar kebijakan merupakan tindakan yang biasa dilakukan dan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang, sepanjang dilakukan secara jujur dan transparan. Artinya, tawar menawar itu sah secara hukum dan biasanya dilakukan oleh para perantara yang disebut lobbyist (pelobi).  Sama seperti profesi pengacara, lobbyist bisa mendapat imbalan (dari pekerjaannya) atau bisa juga pro-bono.

Karena profesi lobbyist belum populer di Indonesia, maka pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh konsultan politik atau spin doctor yang kadang juga disebut sebagai public relation (PR) politik.

Pada saat menjelang pemilu, baik pemilu kepala daerah maupun pemilu nasional, PR politik menjadi profesi yang banyak diminati. Lembaga-lembaga ilmiah yang core bisnisnya melakukan riset/survei, di tahun politik biasanya akan merangkap menjadi PR politik baik bagi partai politik (institusi politik) maupun individu/kandidat yang ikut berkompetisi dalam memperebutkan jabatan politik.

Yang dilakukan PR politik, biasanya, selain menyurvei hal-hal yang paling disukai oleh masyarakat/pemilih, juga menyurvei hal-hal yang paling dibenci oleh masyarakat/pemilih.

Tujuan awal survei ini sangat positif, yakni agar para aktivis partai politik, terutama para kandidat, bisa melakukan hal-hal yang disukai masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak disukai masyarakat.

Tapi, dalam praktik, untuk hal-hal yang paling disukai atau dibenci, bisa juga digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan lawan politik. Sebagai contoh, jika menurut survei, agama menjadi hal yang paling diminati masyarakat, maka kebencian terhadap hal-hal yang berbau agama bisa dijadikan sebagai isu untuk mendiskreditkan lawan politik. Atau jika menurut survei yang paling dibenci masyarakat adalah komunisme, maka komunisme juga bisa dijadikan alat untuk memfitnah lawan politik.

Maka, jika muncul isu “kebencian terhadap Islam” (Islamophobia), atau isu kebangkitan komunis, maka perlu dilihat secara lebih cermat. Bisa jadi, kedua isu ini sengaja dimunculkan untuk tujuan mendiskreditkan partai politik atau tokoh politik tertentu.

Masih segar dalam ingatan kita, di antara isu yang paling banyak dituduhkan pada Joko Widodo (Jokowi), misalnya, adalah keterkaitannya dengan komunis, atau dengan hal-hal yang berhubungan dengan China (aseng). Bisa jadi, isu ini sengaja dimunculkan untuk menyulut kebencian publik terhadap Jokowi.

Politik kebencian patut kita waspadai karena, selain bisa merusak proses demokratisasi yang tengah kita bangun bersama, juga bisa mematikan karir politik seseorang. Orang-orang baik dan berkualitas bisa dimatikan karir politiknya dengan cara dihubungkan dengan hal-hal yang tidak disukai masyarakat. Cara yang paling efektif adalah dengan menghembuskan fitnah dan kabar bohong, baik melalui narasi (tulisan/berita) ataupun foto dan video hasil rekayasa.

Politik kebencian harus kita lawan, caranya, selain dengan meningkatkan kewaspadaan, juga dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya melakukan klarifikasi terhadap setiap isu dan atau berita negatif yang ada, terutama yang tersebar di media sosial.

Narasi dan foto bermuatan kebencian banyak tersebar di media sosial, karena di sinilah setiap orang bisa dengan mudah membuat akun palsu atau pseudo name (nama samaran). Pemakaian nama samaran merupakan modus yang paling banyak dipakai untuk memfitnah dan menjelek-jelekkan nama lembaga atau seseorang.

Kita patut mengapresiasi langkah-langkah kepolisian yang berhasil menciduk beberapa pelaku penyebar kebencian di media sosial. Meskipun memakai akun pseudo name, dengan metode dan alat tertentu, polisi tetap bisa mendeteksi para pelaku atau pemilik akunnya secara riil.

Terhadap akun-akun palsu dan akun-akun yang menyebarkan kebencian, cara terbaik adalah melaporkannya pada pihak yang berwenang menindak, misalnya aparat kepolisian bidang cyber crime.
Melaporkan setiap ujaran kebencian (baik di dunia maya maupun dunia nyata) merupakan langkah konstruktif untuk melawan politik kebencian.

Sumber: Geotimes.Co.Id 

Perlakuan Khusus Bagi Penyintas Pelanggaran HAM Masa Lalu Di Kota Surakarta Dan Kabupaten Karanganyar

26/02/2018 | Dodi Sanjaya




Surakarta - Kasus pelanggaran HAM tahun 1965-1966 telah melahirkan penderitaan bagi komunitas penyintas dan keluarganya yang tinggal tersebar di se-antero Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Perhatian yang minim dari pemerintah pasca Orde Baru hingga stigma dari masyarakat membuat mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya, yang kini semakin menua. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama dengan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melakukan kunjungan pada 13 – 14 Februari 2018 lalu untuk menjajaki persoalan yang dihadapi oleh komunitas penyintas dan dukungan kebijakan apa yang dapat didorong di Surakarta dan Karanganyar untuk membuat kualitas kehidupan mereka jauh lebih baik. Kunjungan tersebut juga difasilitasi oleh Sekretariat Bersama 1965 (Sekber ’65), organisasi masyarakat sipil di Jawa Tengah yang secara khusus melakukan pendampingan korban di Surakarta dan Karanganyar.
Selama ini, Sekber 1965 melakukan pendampingan bagi penyintas terutama untuk mengakses layanan kesehatan untuk merawat kondisi kesehatan fisik yang semakin menua. Sejumlah upaya telah dilakukan mulai dari melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mempermudah para penyintas untuk mengakses ragam layanan kesehatan baik di Surakarta maupun di Karanganyar. 
Sekber ’65 sendiri mendorong pemerintah daerah Surakarta dan Karanganyar untuk memiliki kebijakan khusus untuk kelompok lanjut usia (lansia). Hal ini dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan kelompok penyintas yang tergolong masuk ke dalam kelompok lanjut usia. Di Karanganyar sendiri, total dari penduduk pra lansia dengan usia lanjut berjumlah 190.848 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 896.991 orang.
“Kami sebenarnya sudah memiliki sejumlah program lansia yang didukung oleh Komisi Daerah Lanjut Usia,” ujar Kusmawati, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, saat Elsam datang berkunjung. “Akan tetapi, dukungan mereka, terutama dana, sangat terbatas sehingga program-program lansia tidak berjalan optimal.”
Program-program lansia yang dimaksud Kusmawati antara lain Posyandu Lansia, Desa Siaga yang ramah lansia, dan Puskesmas Santun Lansia. Menurutnya lagi, Kabupaten Karanganyar harus melakukan pendataan menyeluruh tentang jumlah lansia yang tinggal di kabupaten tersebut. Data yang ada selama ini merupakan data penduduk lansia yang mengunjungi unit-unit kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, bukan data penduduk keseluruhan.
ELSAM menegaskan, dalam diskusi bersama Kusmawati, bahwa Kabupaten Karanganyar perlu memperluas cakupan program lansia ini melalui pembentukan peraturan bupati mengenai lansia agar bantuan-bantuan khusus untuk lansia dapat menjadi agenda yang berkelanjutan. Keberadaan peraturan bupati juga menguntungkan bagi program-program lansia yang selama ini terkendala dalam pendanaan. Dengan adanya kebijakan yang khusus menyasar kelompok lansia maka pendanaan terhadap program-program lansia dapat terencana lebih baik.
Hal senada juga diungkapkan oleh YS, seorang pendeta yang juga korban pelanggaran HAM masa lalu tahun 1965.
“Bupati Karanganyar memang sudah pernah kerjasama dengan Sekber ’65 untuk berdiskusi bersama dengan para korban,” ujar YS, yang menjadi tahanan politik sejak 1965 hingga 1979.
Menurutnya, kegiatan-kegiatan lansia yang selama ini digelar oleh pemerintah daerah tidak lebih dari sekedar acara-acara pertemuan biasa tanpa ada tindak lanjut. YS berpendapat bahwa pemerintah daerah memang perlu menerbitkan peraturan daerah agar program-program lansia dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang lebih substansial.
YS hadir bersama 10 penyintas lain di Kantor Sekber ’65, Surakarta, dalam kegiatan temu korban dan berbagi pengalaman yang diselenggarkan oleh ELSAM bersama dengan IKa. Dalam pertemuan tersebut korban menceritakan pengalamannya selama ditahan tanpa proses hukum sepanjang pemerintahannya Soeharto. T tersirat harapan agar pemerintah segera menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang kini hidup dalam masa-masa tua yang sulit. []
Penulis: Miftah Fadhli
Sumber: Elsam

Minggu, 25 Februari 2018

FPI Kerap Bakar Bendera PKI, Lantas Darimana Mereka Dapat Bendera Itu?


Gema Indonesia
Minggu 25 Februari 2018 - 11:27





Dalam beberapa waktu belakangan ini, isu mengenai kebangkitan PKI kembali mencuat di publik. Konon dikatakan bahwa PKI dengan jutaan anggotanya siap merebut kekuasaan di Indonesia.

Dalam beberapa momen, ormas keagamaan seperti Front Pembela Islam (FPI) pun kerap terlihat menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kehadiran PKI kembali di Indonesia. Sembari itu, mereka sangat yakin bahwa PKI kini sedang menyiapkan kebangkitannya.

Entah darimana keyakinannya itu datang kepada mereka. Namun saat ditanya bukti, mereka pun mengaku punya buktinya.

Kemudian, untuk meyakinkan publik, mereka sering membakar bendera PKI di aksi-aksi demonstrasinya. Selain itu, mereka juga mengaku mengetahui lokasi persembunyian PKI itu.

Namun, dengan berbagai cuplikan informasi di atas, tentu kita bisa bertanya balik dengan kritis:

Pertama, "Bila ada kebangkitan PKI, dan mereka tahu titik lokasi dan buktinya, kenapa mereka tidak segera melaporkan ke pihak berwajib?"
Pertanyaan kedua, "PKI jelas sudah habis dibabat sejak pertengahan tahun 1960-an dan simbolnya telah dilarang hingga kini. Lantas dari mana anggota FPI bisa mendapatkan bendera PKI yang kerap mereka bakar saat demonstrasi?"
Kedua pertanyaan tersebut, secara kritis bisa mengarahkan kita pada titik temu mengenai motif di balik isu kebangkitan PKI saat ini.

Apalagi, sebelumnya tidak tersiar satu pun kabar bahwa FPI telah melakukan sweeping di kantor PKI dan menemukan alat bukti berupa bendera PKI. Apakah bendera PKI yang dibakar FPI turun dari langit? Rasanya tidak mungkin.

Agar dapat memiliki suatu bendera PKI, tentu hanya dengan dua cara. Pertama dari pihak lain, seperti dari hasil melakukan sweeping. Kedua dari cetak sendiri.

Dengan kondisi demikian, sekarang sudah jelas darimana FPI mendapatkan bendera PKI. Yaitu, dengan mencetak sendiri bendera PKI yang akan mereka bakar.

Hal itu kemudian dikuatkan dengan beredarnya kabar bahwa anggota Banser/Ansor NU menemukan bendera PKI di markas FPI. Bendera-bendera itu baru saja dicetak untuk dijadikan bahan kampanye dan perangkat demonstrasi.

Dengan analisa singkat tersebut, kini bisa ditarik suatu kesimpulan tentang isu kebangkitan PKI yang sering dihembuskan oleh FPI tersebut. Bahwa itu tak lain dan tak bukan merupakan isu fiktif yang sengaja disebarkan oleh FPI.

Adapun tujuan dari aksi tersebut tentu sangat politis. Yaitu, untuk menyudutkan pemerintahan yang sah saat ini. Mereka ingin menjatuhkan nama Presiden Jokowi dan partai pendukungnya sebagai katalisator kebangkitan PKI.

Mereka yang menyebarkan isu kebangkitan PKI dapat diidentifikasi sebagai pihak-pihak yang berada di seberang Istana hari ini. Hal itu sesuai dengan survei SMRC beberapa waktu lalu, dimana mereka yang percaya PKI 'bangkit' kebanyakan merupakan pemilih PKS (37 persen), Gerindra (20 persen), dan PAN (18 persen).

Kini, mereka ingin menggalang isu seakan pemerintahan Presiden Jokowi mendukung kebangkitan PKI. Tujuannya agar pemerintah mendapatkan gambaran buruk dari masyarakat.

Caranya adalah dengan membangkitkan kembali isu hantu komunis di Indonesia. Dengan begitu, memori buruk mengenai suatu rezim pemerintahan akan terbentuk dengan sendirinya. Harapannya suara Presiden Jokowi nanti akan jeblok saat Pemilu.

Namun, bila diamati sebenarnya cara adu domba ala FPI di atas tak lebih baik dari PKI itu sendiri. Mereka berusaha memecah belah masyarakat dengan desas-desus dari informasi yang sesat. Persis cara PKI saat menjelang peristiwa kudeta pada 1965 lalu.

Dengan memahami alur logika di atas, kini kita tahu bahwa di balik isu kebangkitan PKI saat ini terdapat tujuan yang politis. Isu kebangkitan PKI itu sendiri bukanlah suatu kebenaran, melainkan desas-desus yang disebarkan untuk mengacaukan masyarakat.

Untuk itu, kita tak perlu mudah terprovokasi dengan adanya isu tersebut. Selain itu, juga jangan sampai kita turut menjadi bagian dari mereka dengan menyebarkan ulang isu sesat di atas.

Sumber: Kumparan.Com

Sabtu, 24 Februari 2018

PKI Di Seberang Logika, Tampak. Klan Cendana Di Pelupuk Mata, Tak Tampak !!

Erika Ebener | 24 Februari 2018

Pilpres 2014, isu PKI begitu ramai digaungkan. Siapa yang menjadi korban??? Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Koran merah Obor Rakyat tiba-tiba mengalami kelebihan oplah. Penampakan ibunda Jokowi yang awet muda dijadikan bulan-bulanan untuk dasar tuduhan bahwa Jokowi bukanlah anak kandung beliau. Mereka ngotot mengklaim bahwa Jokowi harus menjadi anak seorang wanita Gerwani!
Lalu viral juga sebuah foto laki-laki dewasa yang berdiri di depan podium saat Partai Komunis Indonesia mengadakan pertemuan entah di tahun berapa yang pasti sebelum tahún 1965. Lagi-lagi mereka ngotot bahwa itu adalah Jokowi atau kalau bukan Jokowi, mereka bilang, "Itu pasti bapaknya Jokowi soalnya wajahnya mirip sekali!"
Saya bingung, orang-orang ini tolol atau pura-pura tolol yah....???
Isu PKI paska Pilpres 2014 mereda untuk sesaat. Munkin sekitar satu tahun. Lalu geger lagi dengan munculnya buku "Jokowi Undercover" yang ditulis ngasal oleh seorang laki-laki yang sedang ngigau.
Si laki-laki yang akhirnya disinyalir gila itu pun tertangkap. Indonesia agak lumayan bisa bernapas sebentar.
Dan sekarang menghadapi PIlpres 2019, lagi-lagi isu PKI dilambungkan, Siapa yang menjadi korban kali ini? Yang menjadi korban adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDI-P.
Dua orang yang berstatus sebagai pengajar alias guru ditangkap karena telah menebarkan hoax tentang tuduhan-tuduhan yang ditujukan pada Ketua Umum PDI-P, Ibu Megawati Soekarno Putri.
Tapi ya memang itu fitnah, bukti keberadaan PKI pun tidak ada yang bisa menunjukkan, termasuk sang jendral. Kivlen Zen. Apalagi cuma orang abal-abal. Semuanya hanya nampak di dalam bayangan dan lamunan mereka.
Dunia maya diramaikan. Meme-meme tentang adanya atau bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia bertebaran di dalam rumah Mbah Google.
Ada beberapa meme yang menggelitik saya. Misalnya meme yang bertuliskan, "FPI teriak PKI tapi FPI yang bikin bendera PKI". Atau berita tentang seorang laki-laki yang katanya, dia orangnya Anies Baswedan, terlihat mengenakan kaos PKI, tapi dia juga yang terteriak PKI.
Memang jadi lucu akhirnya. Isu PKI rupanya memiliki jargon yang sama dengan demokrasi. Kalau demokrasi jargonnya "Dari Rakyat-Untuk Rakyat-Oleh Rakyat", kalau PKI jargonnya, "Dari Gue - Untuk Gue - Oleh Gue itu baju PKI".
Sekarang kalau kita bertanya, mana yang lebih berbahaya? PKI atau Klan Cendana? Apa jawaban kalian?
Seperti yang kita ketahui, Mengjelang Pilpres 2019, 3 partai dari 14 partai yang lolos verifikasi peseta pemilu 2019 adalah milik anak-anak Pemimpin jaman Orde Baru.
Gerindra, milik mantan menantu Soeharto, Partai Berkarya milik Tommy Soeharto dan Partai Garuda milik Siti Hardiyanti anak tertua Soeharto.
Bayangkan jika Indonesia dikuasai lagi oleh anak-anak Cendana, apa yang akan terjadi? Tidak ada jaminan Indonesia akan siap menghadapi era tinggal landas di tahúr 2030.
Pilkada Jakarta adalah satu bukti bagaimana Gerindra membiarkan agama, ayat dan mayat dipolitisir yang mengakibatkan perpecahan warga Jakarta dan bahkan rakyat Indonesia. Kekalahan dirinya di Pilpres 2014 menyisakan begitu banyak masalah. Dan Prabowo sebagai boss Gerindra seperti tidak tergerak untuk andil mendamaikan keadaan.
Lalu Tommy Soeharto. Belum juga apa-apa, dia sudah mulai berani menyebarkan tulisan-tulisan yang menyindir pemerintahan. Sementara Partai Garuda, saya masih belum mendengar apa yang menjadi aksi mereka.
Bayangan rakyat Indonesia yang selalu merasa terancam jika berani membuka suara bernada kritikan di jaman orba, masih belum hilang dari ingatan. Dulu di jaman Orde Baru, mana berani masyarakat menghina kepala negara atau keluarga Cendana. Berbicara pun selalu bisik-bisik takut terdengar aparat.
Soeharto terkenal sebagai presiden yang sangat anti pada kritikan.
Sampai saat Soeharto dilengserkan tahun 1998, harta kekayaannya tercatat mencapai antara USD 15 - USD 35 miliar dan dia dinobatkan sebagai pemimpin terkorup nomor wahid di dunia. Ini menurut Transparency International Global Corruption Report yang dilansir pada tahun 2004.
Sekarang, pernahkah kalian mendengar gossip tentang seorang Indonesia yang memiliki uang sebanyak Rp 600 triliun? Saya yakin gossip ini ramai dibicarakan di group-group whatsapp.
Saya sendiri tidak tahu pasti siapa pemilik uang tersebut. Hanya saja uang sebanyak itu cukup, malah lebih dari cukup untuk menggoncang keamanan nasional Indonesia. Misalnya untuk membayar para cukong pemasok orang gila yang sekarang disebar untuk mengancam para pemuka agama. Atau untuk membayar mereka yang menviralkan fitnah-fitnah guna menyerang pemerintahan yang sah.
Dan kalau melihat efek dari budaya yang ditumbuh-kembangkan oleh rezim orba, yaitu budaya KNN, jujur saja, klan cendana lebih menakutkan ketibang PKI. Ini bukan berarti saya pro PKI. Yang telas di Indonesia, PKI adalah partai yang terlarang karena mereka jelas-jelas memiliki idelogi lain selain Pancasila.
Jadi buat apa meributkan kemunculan PKI?? Sementara klan Cendana yang jelas-jelas ingin kembali berlaga di Indonesia, kok dicu'ekkan malah didukung oleh sebagian orang. Mereka harus dihentikan karena kita tidak mau Indonesia kembali ke jaman keterbelakang.
Bener kata pepatah, "Semut diseberang lautan terlihat, gajah di depan mata tidak terlihat"
Sumber: Seword.Com

Ketum PPP Sebut Keluarga Cendana di Balik Teror Ulama & Isu PKI?


23/02/2018 | Sumber: SuaraNasional.Com 




Berdasarkan investasi yang dilakukan PPP menemukan bahwa teror terhadap ulama maupun isu PKI dilakukan mantan orang kuat di Indonesia. 
“Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta,” kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy), Rabu (22/2) dikutip dari detik.
Kata Rommy, dari temuan investigasi PPP bahwa tujuan para ‘sutradara’ penyerang ulama adalah untuk mendestabilisasi keamanan nasional dan membangun persepsi publik bahwa pemerintah saat ini tidak kompeten mengurus keamanan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang berlatar belakang tegas dan memiliki kemampuan menjaga situasi tetap kondusif. 
“Nah, apakah itu kemudian bagian dari (upaya) pengisian bursa cawapres Pak Jokowi atau justru membangun imaji akan perlunya kepemimpinan yang seperti itu berdiri sendiri menjadi presiden yang akan datang, nah tentu waktu nanti yang akan menilai,” tuturnya. 
Untuk para pengacau ini, Rommy mengatakan PPP menyerukan agar cara-cara tersebut tidak diteruskan. Rommy mengingatkan agar jangan mencoba-coba bermain api dengan memecah belah umat dan membuat disharmoni bangsa.
“Karena hari ini seruan-seruan di media sosial itu sudah cukup membelah kita, jadi jangan kemudian apa yang nampak terbelah di media sosial itu juga dimanifestasikan dalam keterbelahan melalui operasi-operasi lapangan, karena itu hanya akan semakin memperparah kontestasi politik, pilkada, dan pilpres yang akan datang dengan tontonan politik yang sangat tidak sehat dan tidak beradab, sehingga semakin membuat masyarakat kebanyakan apatis dengan politik,” jelas Rommy. 
Ia mengatakan, isu orang gila yang melukai ulama sama dengan ketika menjelang Soeharto jatuh, tahun ’96, ’97 banyak ustaz-ustaz kampung, kiai-kiai langgar, yang waktu itu dituduh sebagai dukun santet, dan kemudian dihabisi

Sumber: SuaraNasional.Com  

Polisi Tangkap Penyebar Hoax Soal Penyerang Ustaz di Tambun

Sabtu 24 Februari 2018 11:04 WIB
Rep: Farah Noersativa/ Red: Reiny Dwinanda
Kepolisian Resor Metro Bekasi mengamankan satu pelaku yang mengancam seorang ustaz di kawasan Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (22/2).
Foto: Republika/Farah Noersativa

Hoax tentang serangan terhadap ustaz di Tambun tersebar lewat Whatsapp

BEKASI -- Kepolisian Resor Metro Bekasi mengamankan dua orang penyebar video hoaks mengenai ancaman terhadap ustaz di Tambun. Pelaku penyebar video itu berinisial ROH dan HIL.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestro Bekasi, AKBP Rizal Martio mengungkapkan keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan setelah melakukan kajian terhadap video yang disebar melalui Whastapp kepada masyarakat. 
"Informasi yang mereka sebar melalui Whatsapp itu dipastikan tidak benar," ujar Rizal, Sabtu (24/2).
Kepada polisi, tersangka HIL mengaku menyebarkan video singkat yang diberi keterangan ustaz Ridwan Syakir dianiaya dua anggota Partai Komunis Indonesia itu ke sebuah grup Whatsapp. Video itu berisi rekaman peristiwa seorang laki-laki ditangkap dan dipukuli massa.

Rizal mengakui ada seorang laki-laki yang telah ditangkap massa sebab diduga mengancam ustaz Ridwan yang merupakan tokoh agama di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, pada Rabu (21/2) lalu.
"Laki-laki berinisial MF bersama korban penculikannya (WN) itu telah kita tangkap. Dia memang kerap meminta-minta dari masjid ke masjid dengan mengatasnamakan seorang mualaf agar orang merasa iba," kata dia.
MF marah-marah dan mengatakan kata-kata kotor terhadap ustaz Ridwan yang tak bisa memberikan sumbangan lantaran sedang sakit. Warga yang mengetahui pun memukuli keduanya lalu membawanya ke Polsek Tambun Utara.

Di antara massa ada yang merekam kejadian tersebut dalam bentuk video. Rizal menjelaskan video itu tersebar dan sebagian di antaranya disertai keterangan tanpa menampilkan bukti nyata sehingga dikatakan hoaks. "Ada tiga macam pelanggarannya, yakni menyebarkan kabar hoaks melalui video yang disertai keterangan palsu, upaya penculikan yang sempat dipergoki istri ustaz Ridwan, dan menuduh MF dan WN sebagai anggota PKI," kata dia.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Candra Kusuma menyatakan, informasi yang disebarkan tidak benar dan tidak menemukan senjata tajam yang dibawa pelaku yang mendatangi ustaz di rumahnya itu. 
"Di dalam tas pelaku tidak ada senjata tajam. Saya berharap masyarakat lebih bijaksana menggunakan media sosial," kata.
Candra mengimbau kepada masyarakat untuk  melaporkan kejadian ganjil di lingkungannya kepada pihak kepolisian. "Bila ada peristiwa mencurigakan, ada ancaman, merasa terancam fisik maupun psikis, segera lapor. Jangan memviralkan dahulu. Itu tidak menyelesaikan masalah," kata Candra.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka penyebar hoaks akan dikenai Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sumber:  Republika.Co.Id 

Peristiwa PKI di ACEH (Occasions PKI in ACEH)Bilingual

  • Sejarah Kelam Konflik Ideologis di Serambi Mekkah

* Popon


Sebuah buku yang di cipta oleh Rusdi Sufi dan M. Munir Azis, terbitan Cv. BOEBO JAYA Banda Aceh, 2017. Buku tiga serial konflik Aceh dari masa-masa, sebanyak 194 halam dan ada 9 Bab. Sebenarnya sangat besar perjuangan dari penerbitan buku ini karena berdasar kan yang saya baca disitu ada tahun dan tanggal tercipta buku ini yaitu, Banda Aceh, 11 Agustus 2006. Namun hanya bisa beredar di kalangan pemerintahan saja, tapi sekarang sudah ada di toko buku dan sekolah-sekolah.

Sebanyak 175.000 jiwa rakyat melayang dalam peristiwa Pembantaian PKI di Aceh. “Sepanjang sejarahnya. Manusia telah membuktikan dirinya sebagai produsen penderitaan yang ulung dan konsumennya atau objeknya adalah manusia juga...”. Begitu Profesor Teuku Jacob menyimpulkan kekerasan manusia terhadap sesamanya.

Profesor Teuk Jacob adalah, seorang antropolog yang ragawi dari Universitas Gajah Mada, mendaftar ulah kekejaman tersebut dengan kata-kata yang cukup mencengangkan “penyiksaan dan penganiayaan tahan dan tawanan mengunjukkan kebengisan yang tak terbayangkan, mulai dari mencabuk, mencabut kuku, menjepit ibu jari, melilit tubuh, membakar bagian badan, menyiaram air panas, menjepit daging dengan jepitan membara, gurun dan pulau, memperbudak, memenggal kepala, menggantung, melempar dari ketinggian, mencekik, membenam kan, melempar dengan batu-batu sampai mati, menyelip, mengubur hidup-hidup, mencincang, mencurahkan cairan kedalam mulut, sampai membunuh dan memperkosa keluarganya di depan mata, menjemur, tidak memberikan, menyeret dengan kuda, membakar dalam unggun api dan sebagainya.

Sebagian besar dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat sendiri. ”begitu sulit dapat di percaya bahwa ulah kekejaman semacam itu hampir seluruhnya di lakukan oleh rejim Orde Baru terhadap musuh politik dan mereka atas nama suatu gagasan yang begitu tinggi dan mulia, yakni Pancasila!

Pendahuluan


Peristiwa pembantaian sesama bangsa tidak dapat dilupakan, sehingga sejarah mencatatnya menjadi sebuah luka yang tergores. Pembantaian yang dilakukan Partai Komuni Indonesia telah menjadi suatu bagian kelam dalam perjalanan nasib anak bangsa sekaligus menjadikannya suatu pelajaran berharga yang akan menjadi cerminan bagi Indonesia dalam menapaki langkah-langkahnya ke depan.

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah colonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap rezim Order Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan di dalangin oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI.

Komunisme, harus dipahami, bahwa ia sangat dekat dengan rezim-rezim pemerintahan yang menindas, totaliter dan tiran. Komunisme juga sangat dekat dengan tentara-tentara revolusioner yang kejam dan brutal. Komunisme juga dekat dengan system dan kondisi perekonomian yang senjang antara satu golongan masyarakat dengan golongan yang lain, antara buruh dengan majikan, antara kuli dengan manajer, antara barjuis dan proletar. Semua ini merupakan gambaran benih komunisme. Seituasi dan kondisi inilah yang menjadi sebab, sehingga komunime pernah ada di Kamboja, Philipina, Laos, Malaysia, Indonesia, dan juga di Nepal.

Dalam kiprah nya kemudian PKI Indonesia juga memiliki cirri, watak dan metoda pergerakannya yang mirip dengan apa yang ada pada partai-partai komunis di dunia seperti yang di sebutu di atas. Pola dan metoda gerakan selalu mengedepan kan kekkerasan yang berujung pada pembunuhan lawan-lawan politiknya.


William Ebenstein, menjelaskan bahwa, di Cina RRC maupun di Russia, orang-orang Komite Central Partai Komunis sangat menyadari bahwa “ dunia baru yang terbuka” itu harus diisi dan dipilih dari kalangan anak-anak generasi buruh-buruh dan kuli-kuli yang relatif miskin. Mereka ini lah yang disebut “kaum terpilih”.

Dalam tulisan Jiuping, terdapat uraian yang jelas tentang langkah-langkah Partai Komunis (Komunisme) dalam setiap usahnya untuk melaksanakan misi dan cita-cita komunisme dunia. Di antara banyak cara yang disebutkan dalam buku itu, beberapa dari padanya dapat disebutkan sebagai berikut. 

Pertama, komunis dalam setiap gerakan langkahnya selalu melancarkan revolusi dengan kekerasan, tujuannya adalah untuk mengguling pemerintah yang berkuasa, terutama pemerintahan atau sistem politik yang tidak sesuai denan cita-citanya, kemudian menggantikan dengan rezim baru yang berjiwa marxis dan berwatak proletar. 

Kedua, komunisme selalu mencampur adukkan kebeneran dengan kebathilan, atau kebaikan dengan kejahatan. Misalnya, ketika membangkitkan semangat kaum buruh/proletar, para pemimpin revolusi selalu berkata: ” kaum buruh adalah kelas yang paling progresif, kelas yang paling ideal, paling sabar dan kelas yang tidak egois. Buruh adalah kelas paling depan dalam perjuangan untuk cita-cita revolusi, dan buruh adalah pioner-pioner kaum proletar di mana saja mereka berada. Tanpa petani yang miskin, tidak ada revolusi sejati, dan revolusi ini kita lakukan untuk membela mereka, membela orang-orang miskin”. Ini adalah kata-kata Mao Zedong yang selalu dikutip oleh tokoh-tokoh politik dari partai komunis.
Ketiga, dalam setiap gerakannya komunis selalu memanfaatkan cara-cara menghasut dan menyulut pertikaian massa. Keharmonisan yang telah ada dan tumbuh subur dalam suatu masyarakat yang tertib, baik di kota-kota dan lebih-lebih di desa-desa, kondisi ini dianggap sebagai hambatan bagi tegaknya ideology dan missi masyarakat komunisme atau masyarakat baru.
(Semua tulisan dalam artikel ini saya kutip dari buku Peristiwa PKI di Aceh)
Untuk kelanjutakan cerita Peristiwa PKI di Aceh, Sejarah Kelam Konflik Ideologis di Serambi Mekkah. Makan akan saya posting dalam 3 satu postingan tentang buku ini.

Sumber: Steemit.Com 

Jumat, 23 Februari 2018

Ahmad Tohari, Kisah ronggeng dan pembantaian PKI di Pekuncen


Pundra Rengga Andhita | 06:00 WIB - Jumat, 23 Februari 2018

Penulis Ahmad Tohari ketika ditemui di kediamannya di Desa Tinggarjaya, Jatilawang, Purwokerto, Jawa Tengah pada Rabu (14/02/2018). Pundra Rengga Andhita / Beritagar.id



Dengan alasan kemanusiaan, ia nekat menulis trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, walaupun ancaman di depan mata, termasuk tuduhan simpatisan PKI.
“Saya bukan simpatisan PKI. Saya NU tulen. Saya lahir dari keluarga NU," kata Ahmad Tohari ketika Beritagar.id menemuinya, Rabu (14/02/2018).
Tohari, 70 tahun, merupakan salah satu sastrawan masyhur di tanah air. Ronggeng Dukuh Paruk, trilogi yang ia tulis pada 1981, masuk dalam jajaran karya sastra berpengaruh di Indonesia. Novel ini telah disatukan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Cina, dan Jepang.

Keberaniannya dalam menulis tidak diragukan lagi. Ketika penekun sastra lain memilih diam, ia justru mengangkat tema paling sensitif di masanya. Ia mafhum, persepsi orang terhadap tulisannya pasti akan melekat juga di dirinya.

Setelah trilogi itu terbit, identitas Tohari disinyalir bagian dari kelompok tertentu. Namun ia menegaskan, dirinya warga Nahdliyin tulen. Lahir dan besar dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Tohari lahir pada 13 Juni 1948. Ia merupakan putra asli Banyumas. Ia menuntaskan jenjang pendidikan mulai tingkat dasar, menengah dan atas di kota di Jawa Tengah itu.

Ia juga pernah menimba ilmu di Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta (1967-1970), Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1974-1975), dan Fakultas Sosial Politik Universitas Jenderal Soedirman (1975-1976).

Meski sempat bekerja sebagai redaktur di beberapa media cetak Jakarta, namun hampir sebagian besar hidupnya ia habiskan di kota kelahirannya.
Tohari besar dalam lingkungan keluarga santri. Ayahnya, Madiryat, pernah nyantri dan bekerja sebagai pegawai Kantor Urusan Agama. Ia merupakan tokoh NU terkemuka di desanya. Mardiyat sempat menjabat sebagai ketua NU setingkat cabang kala itu.

Sedangkan ibunya, Saliyem, merupakan tipe perempuan mandiri, ikut membantu suami melalui bertani dan berdagang. Diryat dan Saliyem berhasil mengantar 12 anaknya ke kehidupan mapan.

Tohari merupakan anak keempat dari pasangan itu. Ia tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang hangat. Nilai kasih sayang, kedisiplinan, kejujuran, kesederhanaan dan keharmonisan yang sarat akan muatan agama menjadi pemandangannya sehari-hari. Nilai itu juga yang mendekatkannya ke masyarakat.

Di kehidupan nyata, Tohari memang mengenal beberapa penari ronggeng. Namun Srintil, tokoh dalam novelnya Ronggeng Dukuh Paruk, bukan yang dikenal akrab olehnya. Perjumpaan Tohari dengan Srintil terjadi secara tidak sengaja. Semua bermula dari bidikan pelurunya yang meleset. | Pundra Rengga Andhita /Beritagar.id

Bertemu "Srintil"

Sebelum Tohari memutuskan menulis novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, ada pergulatan keras di batinnya. Kontestasi politik nasional yang tidak mendukung, membuatnya ragu untuk lanjut menulis atau setop, membiarkan kisah itu hanya bersemayam di kepala.

Tohari menyadari, jika lanjut menulis ada dua kelompok yang harus dihadapi. Kelompok pertama dari kalangannya sendiri, yakni NU. Sedangkan yang kedua, tentara, perpanjangan tangan dari rezim Orde Baru.

Ronggeng Dukuh Paruk merupakan novel inspiratif yang melalui beberapa rezim kekuasaan di Indonesia. Terbit pada 1982, novel ini ditulis dalam tiga seri, yakni, Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Bianglala.

Selain difilmkan, Sang Penari (2011), novel ini juga diterjemahkan dalam beberapa bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, terbaru, Spanyol dan Italia.

Entah mengapa, ketika novel ini terbit, banyak pihak yang menganggap Tohari bagian dari kelompok kiri. Bahkan sampai sekarang, anggapan itu masih sayup terdengar di telinganya.

Anggapan itu juga yang menuntun langkah kami, menemui Tohari di rumahnya yang terletak di Desa Tinggarjaya, Jatilawang, Purwokerto. 
"Dari masjid agung Jatilawang, ke arah barat sekitar tiga kilometer. Nanti setelah menemukan pangkalan becak di sebelah kiri, rumah saya tepat di seberang jalan," ujar Tohari memberikan lokasi rumahnya.
Awalnya kami agak kesulitan menemukan rumah Tohari, sempat terlewati cukup jauh. Kami menyadari setelah bertanya pada penduduk setempat. Semua orang yang kami tanya tahu letak rumah Tohari. Bahkan seorang polisi yang kebetulan sedang bertugas tidak keberatan mengantarkan kami.

Rumah Tohari terletak di pinggir ruas jalan raya nasional Jatilawang-Wangon. Rumahnya adem, banyak pohon besar menaungi. Keteduhannya mampu mengalihkan suara bising lalu lalang kendaraan.

Pintu rumahnya sudah terbuka, seolah menyadari kedatangan kami sebelum sang empunya rumah menyambut. Tak selang berapa lama, istri Tohari, Siti Syamsiah yang dinikahinya pada 1 Desember 1970, mempersilakan kami duduk. Sambutannya hangat sekali.

Belum genap sepuluh menit, Tohari menyusul keluar. Mengenakan peci hitam, sikapnya ramah, tanpa jarak dan senyum tidak berhenti tersungging di wajahnya.

Namun senyum itu sempat hilang ketika Tohari menceritakan masa mudanya yang muram, saat ia harus melihat guru sekolah dasarnya dieksekusi tentara di lapangan setempat.

Batinnya berontak kala melihat gurunya mati karena diduga terlibat PKI (Partai Komunis Indonesia). Massa yang menonton kala itu justru bertepuk tangan seiring suara bedil dan timah panas menembus badan gurunya.

Ia menuturkan, sekitar tahun 1965, di desa Pekuncen, Jatilawang -- desa yang menginspirasi nama Dukuh Paruk -- masyarakatnya terbagi menjadi empat golongan. Nasionalis PNI (Partai Nasional Indonesia) sekitar 60 persen, NU 20 persen, PKI kira-kira 15 persen tapi menurutnya sangat aktif, dan sisanya Muhammadiyah.

Pemisahan ini cukup jelas. Jadi, kalau ada yang gabung dengan PKI, garis demarkasi siap memisahkan mereka. Seandainya pun bersaudara, bisa saling tak tegur sapa, putus hubungan.

Pemisahan itu diperparah dengan kondisi kemiskinan. Pekuncen kala itu dalam situasi kemarau panjang, tidak ada irigasi, persawahan kering.
"Politik ekonomi berdikari melarang impor beras. Kami makan apa yang ada di situ. Semuanya miskin, kurang makan, termasuk saya," katanya.
Berbarengan dengan kemiskinan yang melanda Jatilawang, Gerakan 30 September 1965 meledak, membuat pemilahan kelompok di masyarakat makin tajam. 
"Saya terhitung saksi mata, sekelas tukang kambing, tukang cari kayu, dihukum tanpa peradilan," tutur Tohari.
Ia tak sampai hati melihat orang-orang kampung yang masih diduga terlibat harus ikut menerima risiko. 
"Saya NU, sangat NU. Kalau pembubaran PKI saya setuju, penghukuman tokohnya juga setuju. Tapi orang kampung dibunuhi saya tidak setuju," tandasnya.
Sisi kemanusiaannya berontak. Ingatannya merekam semua kejadian di desanya. Rekaman itulah yang mendorongnya menulis novel Kubah (1980), yang diterbitkan Pustaka Jaya.

Kubah bercerita tentang seorang miskin bernama Karman yang menjadi anggota PKI. Setelah peristiwa Gerakan 30 Sepetember 1965, ia ditangkap dan dipenjara selama 12 tahun di Pulau Buru, sebelum akhirnya pulang kampung dan menjadi muslim yang taat.

Tohari tak bisa menahan diri untuk tak menuliskan kisah Karman. Ia mengaku telah sabar menunggu kemunculan karya sastra lain yang mau mengangkatnya. Masa tunggu itu ia tujukan kepada senior-seniornya yang tak berani menorehkan peristiwa tersebut dalam bentuk tulisan.
"Kalau pembubaran PKI saya setuju, penghukuman tokohnya juga setuju. Tapi orang kampung dibunuhi saya tidak setuju."

Ahmad Tohari

Jelang tahun 1982, Tohari tetap belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Ia merasa, Kubah belum tuntas mengangkat apa yang terjadi di era 1965. Setelah melewati pergulatan panjang, ia memantapkan diri, mengesampingkan kekuatirannya, lalu mulai menulis lagi.

Dalam bayangan Tohari, pintu masuk tragedi kemanusiaan 1965 bisa digambarkan melalui kisah penari ronggeng, yang kala itu identik dengan pelacuran. Namun kegundahannya kembali muncul. Jika ia lanjut menulis akan ada masalah besar yang menghampiri. Masalah itu datang dari pemerintah dan kalangan pemuka agama.

Namun Tohari yang sudah melahap karya Pramoedya Ananta Toer sampai tuntas ini lebih mengedepankan sisi kemanusian dibandingkan kecemasannya. Ia nekat, berhenti bekerja sebagai redaktur di harian Merdeka, Jakarta, agar fokus menulis. Tohari pulang ke Jatilawang menggunakan vespa sambil memboyong mesin tik Brother di boncengannya.

Setelah itu, lahir trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Novel yang berlatar belakang kondisi sosial budaya masyarakat setempat di era 1965an yang mengisahkan kisah cinta antara Srintil, penari ronggeng, dan Rasus, tentara.

Di kehidupan nyata, Tohari memang mengenal beberapa penari ronggeng. Namun Srintil bukan salah satu dari yang dikenal akrab olehnya. Perjumpaan Tohari dengan Srintil terjadi secara tidak sengaja.
Kisah itu bermula dari hobi Tohari berburu burung di pedalaman hutan Jatilawang. Tohari masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Biasanya bidikan Tohari akurat. Namun siang itu bidikannya meleset. Peluru yang hanya menyerempet sayap, membuat burung perkutut incarannya masih bisa terbang rendah.

Tohari lantas mengejarnya sampai masuk lebih dalam lagi ke hutan, mengarah ke curug (air terjun). Di situ langkahnya terhenti karena mendengar gemericik air yang tidak biasa. Tohari lalu mencari sumber suara, tak dinyanya, mendapati seorang perempuan muda berparas cantik nan elok sedang mandi.

Belakangan diketahui, perempuan itu penari ronggeng yang "dipelihara" pejabat setempat. Perempuan itu yang akhirnya menginspirasi Tohari melahirkan karakter Srintil di novelnya.

Ketika seri pertama selesai, Tohari membawa naskah itu ke penerbit Gramedia. Bak gayung bersambut, Gramedia memberikan respon positif, meminta Tohari agar menyodorkan seri berikutnya dengan cepat.
Proses penulisan seri kedua lebih mendebarkan bagi Tohari karena mulai masuk ke ranah sensitif, peristiwa pasca 1965. Untungnya penerbit masih mau menerima.

Selanjutnya, ketika seri ketiga selesai penerbit justru angkat tangan. Menurut mereka seri itu belum saatnya muncul karena rezim Soeharto masih berkuasa, kecuali dengan proses sensor di beberapa bagian. Alhasil naskah itu terbit namun tidak utuh.

Naskah yang tidak utuh membuat Tohari kesal. Ia ingin naskah ini terbit tanpa sensor, meski harus menunggu Soeharto lengser.

Dalam masa menunggu, seorang sastrawan Amerika yang juga pendiri Yayasan Lontar, John McGlynn mendatangi Tohari. Ia mengutarakan maksud ingin menerbitkan Ronggeng Dukuh Paruk dengan judul The Dancer tanpa sensor. Rencananya, McGlynn akan menerbitkan The Dancer bersama naskah terbungkam lain dari berbagai negara.

Tawaran dari McGlynn disampaikan Tohari ke Gramedia. Jika Gramedia tidak mau menerbitkannya tanpa sensor, Tohari akan mengambil semua naskahnya. Alhasil, trilogi tersebut terbit ulang secara utuh di kemudian hari, tahun 2002. Beberapa bagian yang hilang dikembalikan.

Foto yang terpajang di rumah sastrawan Ahmad Tohari. Tampak Gus Dur (Presiden RI keempat) sedang duduk di samping kirinya. Sejak 1981 keduanya berteman akrab dan aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama. | Pundra Rengga Andhita /Beritagar.id

Diciduk tentara

Tohari paham betul, usai trilogi Ronggeng Dukuh Paruk terbit kali pertama pada 1986, hanya tinggal menunggu waktu masalah akan menghampiri. Benar saja. Matahari belum genap naik di atas kepala, rumahnya didatangi tentara. Mereka mengantarkan surat perintah untuk membawa Tohari.

Kebetulan Tohari sedang di Jakarta. Istrinya yang menerima surat. Sambil meneteskan air mata, pikiran Syamsiah berkecamuk. Tangannya gemetar memegang surat itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan kelima anaknya tanpa Tohari.

Mendapati Tohari tidak di rumah, rombongan tentara itu menanyakan posisi Tohari di Jakarta. Meski berat hati, tidak ada pilihan bagi Syamsiah untuk menutupi. Tepatnya 2 Juli 1986, Tohari diciduk tentara. Ia dibawa ke Kopkamtib, sejenis markas tentara kala itu.

Tohari dintegrogasi selama lima hari. Ia dipaksa mengaku sebagai PKI. Berulang-ulang kali Tohari menegaskan, 
"Saya bukan simpatisan PKI. Apalagi bagian dari PKI. Saya orang NU," kata Tohari berusaha meyakinkan sang interogator.
Ia juga mengungkapkan ke mereka alasan yang mendorongnya menulis Ronggeng Dukuh Paruk. Tohari miris melihat orang-orang di kampungnya yang masih terduga PKI ikut menjadi korban eksekusi. Sisi kemanusiaannya terpanggil. Apalagi sedari kecil Tohari sudah diajarkan untuk mencintai sesama manusia.

Namun alasan itu tidak membuat mereka berhenti mengintegrogasinya. Baru di hari kelima Tohari dilepas. Itu pun karena salah satu dari mereka menyerahkan kertas, meminta Tohari untuk menulis, 
"Sebutkan orang yang bisa kami hubungi untuk meyakinkan kami bahwa kamu NU," kata interogator kepada Tohari.
Tanpa pikir panjang, Tohari mencantumkan nama Gus Dur, lengkap beserta nomor teleponnya. Sontak, nama itu membuat mereka diam. Sikap mereka langsung berubah menjadi lebih manis. Tohari diberikan nasi bungkus sebelum diantarkan pulang.
"Saya sempat menantang mereka, silakan jika masih ingin menginterogasi saya," katanya mantap. Satu nama itu membuat urusannya selesai. Kedekatan Tohari dengan Gus Dur sudah lama, dimulai dari tahun 1981.
"Saya sudah bareng Gus Dur di Muktamar NU Situbondo (1984). Sudah bareng merumuskan penerimaan asas tunggal," kisahnya. Bahkan Gus Dur terhitung beberapa kali menginap di rumahnya.
Namun, meski urusan dengan tentara selesai, masih ada kelompok lain yang harus dihadapi, yakni kalangannya sendiri, NU. Mereka mempertanyakan alasan Tohari mengangkat topik ronggeng yang memiliki citra buruk kala itu.

Meski berulang kali Tohari meyakinkan, Ronggeng Dukuh Paruk itu sarat muatan dakwah tapi tetap saja tidak membuat mereka puas. Menurut Tohari, Gus Dur pernah mengutarakan, di Indonesia ada dua penulis bergelar pengarang porno. Hanya saja mereka berbeda cara mengatasi tuduhan itu.
"Pengarang pertama memilih banting setir. Karyanya disisipi ayat. Kalau Tohari justru balik bicara: bukan novelnya yang porno tapi otakmu yang porno," kata Gus Dur dikisahkan oleh Tohari.
Tohari menilai mereka tidak mampu melihat pesan tersembunyi yang ingin disampaikan lewat novel itu. Salah satu pesannya terletak pada pergulatan batin Srintil yang akhirnya hijrah dari penari ronggeng menjadi ibu rumah tangga.

Seorang pelacur sekalipun berhak mendapat kesempatan kedua dalam hidupnya dan diterima kembali ke masyarakat. "Tuhan itu maha pemaaf," kata Tohari.

Kalangan itu juga mempertanyakan sikap Tohari yang terkesan mendukung kelompok kiri. Padahal Tohari sudah menegaskan bahwa itu semata-mata atas dasar kemanusiaan.
"Saya keberatan disebut simpatisan PKI. Saya tidak masuk kasta politik. Saya murni NU. Domain saya sastra," tegasnya.
Lewat Ronggeng Dukuh Paruk, Tohari ingin menyampaikan pesan agar semua manusia saling mencintai sesamanya. Menurut dia, dendam hanya akan membumihanguskan kemanusiaan.

Di kemudian hari, konsistensi Tohari menulis topik yang menitikberatkan pada kemanusiaan mengantarkan dirinya mendapatkan banyak penghargaan, dari dalam dan luar negeri. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam forum ilmiah nasional dan internasional.

Semua itu tidak membuatnya jumawa, ia justru makin menunduk. Kini, di usianya yang senja, Tohari hanya ingin hidup damai dan tenteram. Ia tidak lagi menulis novel. Sisa hidupnya dihabiskan untuk mengasuh Pondok Pesantren Al Falah di desanya.

Sesekali, undangan menjadi pembicara tetap ia penuhi. Tujuannya bukan hanya sebatas membagi ilmu tetapi juga meluruskan persepsi orang terhadapnya: Tohari itu sastrawan dan budayawan yang NU tulen, bukan simpatisan PKI.

Penulis Ahmad Tohari ketika ditemui di kediamannya di Desa Tinggarjaya, Jatilawang, Purwokerto, Jawa Tengah pada Rabu (14/02/2018). Pundra Rengga Andhita /Beritagar.id

Sumber: Beritagar.Id